Tag: Said Iqbal

  • Berembus Kabar Reshuffle Jilid II Kabinet Prabowo Diumumkan Hari Ini (12/9)

    Berembus Kabar Reshuffle Jilid II Kabinet Prabowo Diumumkan Hari Ini (12/9)

    Bisnis.com, JAKARTA – Halaman Istana Negara kembali riuh dengan keputusan besar, setelah Presiden Prabowo Subianto, berdiri tegak melantik jajaran baru dalam Kabinet Merah Putih pada Senin (8/9/2025). Terlihat, para menteri yang baru diangkat berdiri dengan wajah tegang, sementara para pejabat lama yang digantikan meninggalkan jabatan dengan segala kontroversi.

    Namun, meski acara pelantikan berlangsung khidmat, publik justru pulang dengan tanda tanya besar. Dua kursi strategis masih dibiarkan kosong: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), serta Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Di balik layar, isu perombakan atau reshuffle berikutnya pun jadi langsung berembus kencang.

    Kekosongan dua kursi penting ini bukan sekadar masalah teknis. Dia menjadi simbol dari dinamika politik yang sedang bergerak cepat, sekaligus pertanyaan baru: benarkah reshuffle kali ini belum selesai?

    Sementara itu, Presiden RI Prabowo Subianto meminta masyarakat dan media bersabar terkait jadwal pelantikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polhukam) dan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) yang baru.

    Hal itu disampaikan Prabowo usai meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 10 Margaguna, Jakarta Selatan, Kamis (11/9/2025).

    “Ya nanti tunggu, tunggu waktu, biar kalian ada semangat, oke ya,” ujar Prabowo sambil tersenyum ketika ditanya awak media mengenai jadwal pelantikan.

    Reshuffle Kabinet Prabowo: Penyegaran atau De-Jokowi-nisasi? 

    Reshuffle kabinet selalu memicu riuh politik, terlebih jika menyentuh nama-nama besar. Kali ini, Prabowo mengganti Sri Mulyani Indrawati, Budi Arie Setiadi, Abdul Kadir Karding, Dito Ariotedjo, hingga Budi Gunawan.

    Sri Mulyani yang selama dua dekade lebih atau 14 tahun dikenal sebagai ikon stabilitas fiskal, digantikan oleh Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Purbaya Yudhi Sadewa. Pergantian ini segera menjadi headline. Pasalnya, rumor pengunduran dirinya sudah lama berembus sejak rumahnya dijarah massa dalam kerusuhan akhir Agustus.

    “Selain faktor psikologis, kejenuhan dan mentoknya ide-ide kreatif dalam mengelola ekonomi juga ikut memengaruhi. Ritme kerja dengan Presiden Prabowo pun tampaknya tidak lagi padu,” analisis Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani.

    Di bidang politik, pencopotan Budi Gunawan sebagai Menko Polkam juga mengejutkan. Publik menduga ini akibat lemahnya koordinasi keamanan saat demonstrasi besar akhir Agustus. Namun Mahfud MD, mantan Menko Polkam yang namanya sempat dikaitkan sebagai pengganti, punya pandangan berbeda.

    “Kalau dari sudut pandang politik kaget juga ya saya, tapi saya tidak tahu pertimbangannya. Seorang Menko Polkam bisa berkoordinasi diam-diam tanpa harus tampil ke publik. Apalagi latar belakang BG (Budi Gunawan) kan intelijen,” ujar Ray.

    Lalu ada Budi Arie Setiadi, yang sejak lama dibayangi kasus judi online ketika menjabat Menteri Kominfo era Jokowi.

    “Janji Prabowo soal pemberantasan korupsi membuat posisinya kontraproduktif. Reshuffle ini hanya menunggu momentum yang tepat,” lanjut Ray.

    Nama Abdul Kadir Karding juga ikut tergelincir. Dia dinilai mencoreng citra pemerintah akibat perilakunya di ruang publik yang viral. Sedangkan Dito Ariotedjo, Menpora termuda, dianggap gagal tampil di tengah gelombang protes mahasiswa.

    Di luar dinamika individu, para analis membaca reshuffle kali ini sebagai upaya politik jangka panjang. Dari 12 menteri warisan era Jokowi, kini hanya tersisa 8.

    Ini menjadi sinyal bahwa Prabowo perlahan melepaskan diri dari bayang-bayang Jokowi, membangun identitas politiknya sendiri, sekaligus memperkuat dominasi partainya di lingkar kekuasaan.

    “Artinya, 25% sudah diganti. Proses de-Jokowi-nisasi jelas sedang berlangsung, sekaligus mengarah ke Gerindra-nisasi kabinet,” ujar Ray Rangkuti.

    Dua pos kosong dalam reshuffle kali ini membuat publik penasaran. Menko Polkam, jantung koordinasi keamanan negara, kini diisi sementara oleh Menhan Sjafrie Sjamsoeddin. Sedangkan kursi Menpora masih dibiarkan kosong dengan alasan kandidat terpilih sedang di luar kota.

    Rumor pun segera beredar. Nama Puteri Anetta Komarudin, politisi muda Golkar, disebut-sebut akan menggantikan Dito Ariotedjo. Namun, Dito memilih santai menanggapi.

    “Saya tidak tahu siapa yang akan ditunjuk Presiden. Apakah tetap dari Golkar atau tidak, saya juga belum tahu. Harapannya menteri baru nanti bisa melanjutkan program yang sudah kami jalankan,” ujarnya.

    Spekulasi Nama-nama Baru Masuk Kabinet

    Spekulasi semakin liar ketika muncul daftar tujuh nama lain yang dikabarkan akan dilantik, mulai dari Grace Natalie, Said Iqbal, Budiman Sudjatmiko, hingga Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman termasuk Mahfud MD, lawan politik Prabowo saat di panggung Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lalu.

    Bagi Mahfud MD, langkah Prabowo merombak kabinet bukan sekadar pergantian personel, tetapi bagian dari strategi politik cepat.

    “Kita acungkan jempol. Quick win satu sudah menyelesaikan kerusuhan, quick win dua reshuffle, quick win tiga mungkin akan terjadi di bulan Oktober yang jangka menengahnya itu perubahan Undang-Undang,” katanya.

    Pernyataan ini menunjukkan bahwa reshuffle bisa jadi bukan akhir, melainkan awal dari agenda politik lebih besar: konsolidasi kekuasaan, perubahan regulasi, bahkan mungkin rekayasa ulang struktur pemerintahan.

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia memilih berhati-hati. Bahkan, saat ditanya soal isu masuknya nama lain seperti Airin Rachmi Diany ke kabinet, dia menegaskan bahwa keputusan itu merupakan hak mutlak orang nomor satu di Indonesia itu.

    “Itu hak prerogatif Bapak Presiden. Kita partai-partai jangan melampaui batas kewenangan. Biarlah Presiden yang memutuskan,” ucap Bahlil.

    Sedangkan, PDIP juga mengambil jarak. Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Aria Bima, menegaskan partainya tidak akan merebut kursi kosong kabinet.

    “Kalau hal yang sifatnya praktis, taktis pemerintahan lingkup eksekutif, ya kita tidak ikut campur. Tapi kalau menyangkut kebijakan strategis, kita akan jadi mitra kritis,” katanya.

    Sementara itu, Budiman Sudjatmiko, Kepala BP Taskin yang namanya ikut terseret dalam rumor reshuffle. Namanya masuk bursa calon yang akan dilantik pun membantah ada kabar itu.

    “Saya tidak tahu menahu. Tidak ada pembicaraan itu. Saya masih fokus di BP Taskin, menjalankan tugas percepatan pengentasan kemiskinan,” tegasnya.

    Meski reshuffle sudah diumumkan, publik merasa masih ada babak lanjutan. Spekulasi tentang siapa yang akan mengisi kursi Menko Polkam dan Menpora belum reda. Nama-nama besar masih beredar, mulai dari politisi muda hingga jenderal purnawirawan.

    Prabowo sendiri memilih menjawab dengan nada menggantung. Saat ditanya soal jadwal pelantikan Menko Polkam dan Menpora usai meninjau Sekolah Rakyat di Jakarta Selatan, dia hanya tersenyum.

    “Ya nanti tunggu, tunggu waktu, biar kalian ada semangat,” katanya singkat.

    Jawaban ini justru memperkuat dugaan bahwa reshuffle belum selesai. Perombakan kabinet Prabowo September ini menghadirkan banyak kejutan: perpisahan dengan Sri Mulyani, hilangnya Budi Gunawan dari panggung, masuknya nama-nama baru seperti Purbaya dan Ferry Juliantono, hingga pembentukan Kementerian Haji dan Umrah.

    Namun, justru kursi kosong Menko Polkam dan Menpora yang menjadi simbol tanda tanya lebih besar. Apakah Prabowo sengaja menunda demi kalkulasi politik? Atau masih mencari figur ideal untuk dua pos strategis ini?

    Maka, ketika publik menunggu babak selanjutnya, satu hal yang jelas: reshuffle kali ini bukan akhir cerita. Ia hanya membuka pintu pertanyaan baru: Benarkah reshuffle kabinet Prabowo, masih berlanjut?

  • Reshuffle Kabinet Prabowo Berlanjut, Ini Kisi-Kisinya

    Reshuffle Kabinet Prabowo Berlanjut, Ini Kisi-Kisinya

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dikabarkan bakal kembali mengatur ulang jajaran Kabinet Merah Putih pada pekan ini setelah sebelumnya telah melakukan perombakan pada Senin (8/10/2025).

    Informasi terkait adanya perombakan sejumlah bangku menteri dan wakil menteri kian santer. Tidak hanya itu, Prabowo juga dikabarkan bakal melantik sejumlah pejabat lembaga negara.

    Adapun, peluang Prabowo untuk melakukan reshuffle memang masih terbuka, mengingat masih adanya sejumlah posisi menteri dan wakil menteri yang kosong sejak diberhentikan beberapa waktu lalu.

    Untuk bangku kosong pada jabatan menteri misalnya, masih ada Menteri Koordinator Politik dan Keamanan yang saat ini masih dijabat interim oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsudin, sedangkan untuk Menteri Pemuda dan Olahraga masih belum ditentukan.

    Tidak hanya itu, ada pula posisi wakil menteri yang kosong seperti Wakil Menteri Ketenagakerjaan yang sebelumnya ditinggalkan Immanuel Ebenezer yang saat ini tengah tersandung kasus korupsi.

    Spekulasi sejumlah nama mulai bermunculan untuk mengisi kursi-kursi kosong tersebut. Nama yang paling santer dikabarkan bakal mengisi posisi Menpora adalah Putri Komarudin, seorang politisi dari Partai Golkar.

    Namun, belakangan beredar 7 daftar nama yang disebut bakal dilantik Prabowo untuk mengisi sejumlah kursi menteri, wakil menteri, dan lembaga negara mulai dari Grace Natalie, Said Iqbal, Budiman Sudjatmiko, Andi Wijayanto, Dudung Abdurahman, Arif Satria, dan MS Komber.

    Pengganti Menpora

    Ario Bimo Nandito Ariotedjo atau Dito Ariotedjo menanggapi kabar yang menyebut nama Puteri Anetta Komarudin sebagai calon penggantinya di kursi Menpora setelah perombakan kabinet, Senin.

    Dito mengaku belum mengetahui siapa yang akan ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Menpora baru, termasuk terkait isu Puteri Anetta Komarudin.

    “Saya tidak tahu,” kata Dito.

    Politikus Partai Golkar itu juga belum bisa memastikan apakah jabatan Menpora tetap akan diisi kader partainya, mengingat Golkar mendapat kursi menteri pada reshuffle kali ini.

    “Apakah tetap dari Golkar atau tidak, saya juga belum tahu. Karena tadi Golkar sudah ada Pak Mukhtarudin di Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI. Jadi, kami menunggu saja. Harapannya menteri baru nanti bisa melanjutkan program yang sudah kami jalankan,” ujarnya.

  • Airlangga Sebut PHK di Gudang Garam Akibat Modernisasi

    Airlangga Sebut PHK di Gudang Garam Akibat Modernisasi

    Jakarta

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi kabar terkait adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) di PT Gudang Garam. Sampai saat ini disebut belum ada laporan dari pihak produsen rokok terbesar tersebut.

    Airlangga mengatakan PHK di Gudang Garam karena kemungkinan perusahaan sudah mulai menerapkan modernisasi. Pihaknya memastikan akan terus memantau perkembangan isu tersebut.

    “Kita monitor, karena Gudang Garam sudah menggunakan juga modernisasi. Nanti kita lihat ya, Gudang Garam belum melaporkan,” ujar Airlangga ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (8/9/2025).

    Sebelumnya, beredar video di media sosial terkait adanya PHK massal di pabrik rokok Gudang Garam di Tuban, Jawa Timur. Video berdurasi 1 menit 17 detik itu memperlihatkan para buruh sangat sedih, menangis dan berpelukan satu sama lain.

    Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan pihaknya sedang mengecek kebenaran informasi tersebut. Jika benar terjadi, kondisi itu menunjukkan lemahnya daya beli masyarakat yang berdampak pada menurunnya produksi industri rokok.

    “Bila benar terjadi PHK di PT Gudang Garam, ini membuktikan daya beli masyarakat masih rendah sehingga produk menurun. Produk rokoknya juga kurang mengikuti tren perubahan zaman dan kurang inovatif sehingga kurang dapat bersaing di pasaran,” jelas keterangan resmi Partai Buruh dan KSPI, Sabtu (6/9).

    Partai Buruh KSPI menekankan dampak PHK tidak hanya akan dirasakan oleh buruh langsung. Puluhan ribu pekerja lain yang terkait industri rokok berpotensi kehilangan pekerjaan, seperti di sektor logistik, pemasok, pedagang kecil, supir, hingga pemilik kontrakan.

    Partai Buruh dan KSPI memperingatkan pemerintah untuk mengambil langkah nyata, tidak hanya janji seperti kasus PHK di pabrik Sritex sebelumnya. “Pemerintah pusat dan daerah harus turun tangan, tapi jangan seperti kasus PHK Sritex yang hanya janji manis, THR saja tidak dibayar,” ujar siaran pers itu.

    Tonton juga video “Heboh Gudang Garam Dilanda Isu PHK Massal” di sini:

    (aid/kil)

  • Buruh Mau Gaji Rp 7,5 Juta Bebas Pajak, Ekonom Sebut Bisa Dongkrak Ekonomi

    Buruh Mau Gaji Rp 7,5 Juta Bebas Pajak, Ekonom Sebut Bisa Dongkrak Ekonomi

    Jakarta

    Kalangan pekerja meminta pemerintah untuk menaikkan ambang batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Permintaan ini disampaikan langsung ke Presiden Prabowo Subianto saat beberapa serikat pekerja besar di Indonesia diundang ke Istana beberapa waktu lalu.

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengusulkan agar batas PTKP yang awalnya cuma Rp 4,5 juta per bulan menjadi Rp 7,5 juta per bulan. Lantas, seberapa besar urgensi permintaan buruh untuk meningkatkan penghasilan tidak kena pajak?

    Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda menilai kebijakan reformasi pajak jelas dapat menggerakkan perekonomian, tak terkecuali peningkatan ambang batas PTKP.

    Dia menilai saat ini memang PTKP pekerja di Indonesia terlampau sangat rendah, yaitu Rp 4,5 juta per bulan. Hal ini membuat penghasilan masyarakat kelas menengah menjadi lebih banyak yang terpotong pajak.

    “Pajak sebagai instrumen yang tepat untuk menggerakkan perekonomian yang sedang lesu. Salah satunya adalah melalui peningkatan penghasilan tidak kena pajak (PTKP). PTKP saat ini terbilang sangat rendah, Rp 54 juta selama setahun atau Rp 4,5 juta sebulan,” beber Huda ketika dihubungi detikcom, Senin (8/9/2025).

    Kenaikan PTKP Bisa Dongkrak Daya Beli

    Menurutnya, jika batas PTKP dinaikkan menjadi Rp 7,5 juta per bulan, maka ruang bagi masyarakat sebagai pekerja untuk berbelanja bisa meningkat. Sebab, pendapatan masyarakat kelas menengah dapat menjadi lebih besar, pada akhirnya daya beli meningkat dan juga bisa menggerakkan perekonomian.

    “Pendapatan disposable masyarakat bisa meningkat. Perekonomian bisa berjalan lebih cepat,” sebut Huda.

    Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet juga mendukung wacana kenaikan PTKP. Menurutnya, batas penghasilan bebas pajak terakhir kali disesuaikan 2016, sementara itu hingga kini biaya hidup sudah terus merangkak naik. Menurutnya, memang sudah saatnya PTKP disesuaikan.

    “Kalau kita bicara PTKP, batas penghasilan tidak kena pajak ini terakhir disesuaikan pada 2016 dan masih di Rp 4,5 juta per bulan. Padahal, biaya hidup di kota besar sekarang sudah jauh di atas itu. Jadi wajar kalau buruh mengusulkan kenaikan PTKP ke Rp 7,5 juta,” ungkap Rendy ketika dihubungi detikcom.

    Senada dengan Huda, Rendy menilai kenaikan PTKP jelas kabar baik bagi pekerja. Kenaikan PTKP artinya membuat pajak yang dipotong lebih kecil, take-home pay alias penghasilan bersih bertambah, daya beli ikut naik. Indonesia yang bertumpu pada konsumsi domestik sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi jelas akan mengalami pergerakan ekonomi yang begitu besar.

    “Mengingat konsumsi rumah tangga adalah mesin utama pertumbuhan ekonomi Indonesia, efek ini bisa jadi stimulus yang cukup kuat,” pungkas Rendy.

    Tonton juga video “17+8 Tuntutan Rakyat Dijawab DPR, TNI, dan Polri” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (hal/ara)

  • Viral PHK PT Gudang Garam, Buruh Logistik hingga UMKM Berisiko Terdampak

    Viral PHK PT Gudang Garam, Buruh Logistik hingga UMKM Berisiko Terdampak

    Bisnis.com, JAKARTA — Industri padat karya kembali diterpa kabar pemutusan hubungan kerja (PHK), kali ini sektor pengolahan tembakau. Efek ganda dari efisiensi tak hanya dirasakan buruh, melainkan ekosistem yang menopang seperti petani, UMKM, pedagang ritel, hingga logistik. 

    Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai kondisi ini harus diantisipasi segera agar buruh di industri hasil tembakau (IHT) dapat perlindungan sesuai hak nya. 

    Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan PHK pabrik Gudang Garam dapat berdampak ke ribuan bahkan ratusan buruh di berbagai sektor. 

    “Bisa jadi ratusan ribu buruh berpotensi kehilangan pekerjaan. Ribuan buruh rokok PT Gudang Garam ter-PHK, dan puluhan ribu buruh lainnya juga akan ter-PHK seperti buruh tembakau, logistik, supir, pedagang kecil, suplier, pemilik kontrakan, dan lainnya,” ujar Said, dikutip Minggu (7/9/2025). 

    Kendati demikian, pihaknya masih perlu melakukan pendalaman terkait kabar PHK Gudang Garam tersebut. Namun, dia tak heran lantaran melihat daya beli masyarakat yang saat ini masih lemah sehingga memicu penurunan produksi. 

    Dia juga melihat pasokan tembakau saat ini disebut terbatas. Tak hanya itu, Said juga menyebut banyak produk rokok yang kurang mengikuti tren perubahan zaman dan konsumsi masyarakat sehingga kurang bersaing di pasar.

    “Ditambah pajak cukai rokok makin mahal. Selamatkan industri rokok nasional, selamatkan puluhan ribu buruh terancam PHK, tapi tetap dijaga kampanye kesehatan,” jelasnya. 

    Dalam hal ini, dia mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk turun tangan. Dia berharap PHK Gudang Garam tidak berujung seperti kasus PHK Sritex yang disebut hanya janji manis karena hingga saat ini ada buruh yang belum mendapatkan hak tunjangannya. 

    “Jangan seperti kasus PHK Sritex yang hanya janji manis, THR saja tidak dibayar,” jelasnya. 

    Ilustrasi buruh rokok

    Sebelumnya, sebuah video memperlihatkan momen haru yang diketahui sebagai karyawan PT Gudang Garam menjadi viral di media sosial.

    Dalam video tersebut, terlihat para karyawan mengenakan seragam merah dan biru bertuliskan PT Gudang Garam mendapat PHK Massal.

    Mereka dikumpulkan dalam satu aula. Setelah diputuskan diberhentikan kerja, para karyawan langsung melakukan pamitan. Terlihat beberapa karyawan menangis dan berpelukan karena harus berpisah dengan rekan kerjanya.

    Belum diketahui secara pasti kapan video tersebut diunggah untuk pertama kali. Namun, tagar Gudang Garam baru menggema di media sosial pada Sabtu (6/9/2025).

    Video haru PHK Massal PT Gudang Garam itu pun banyak tersebar di TikTok dan X hingga membuat warganet berkomentar.

    Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mendesak pemerintah  turun tangan melindungi pekerja atas isu pemutusan hubungan kerja (PHK) di salah satu pabrik rokok milik PT Gudang Garam Tbk. 

    Respons Gudang Garam ….

  • PHK Massal Buruh Gudang Garam, Said Iqbal Desak Pemerintah Segera Turun Tangan – Page 3

    PHK Massal Buruh Gudang Garam, Said Iqbal Desak Pemerintah Segera Turun Tangan – Page 3

    Iqbal mengingatkan bahwa gelombang PHK di sektor industri rokok berpotensi meluas. Dia memperkirakan, selain ribuan pekerja langsung di PT Gudang Garam, ada puluhan ribu pekerja lain yang ikut terdampak, termasuk buruh tembakau, logistik, sopir, pedagang kecil, hingga pemilik kontrakan.

    “Bisa jadi ratusan ribu buruh berpotensi kehilangan pekerjaan,” ujar dia.

    Menurut Iqbal, ada beberapa faktor yang mempengaruhi PHK massal di PT Gudang Garam. Pasokan tembakau yang terbatas, kurangnya inovasi produk rokok untuk menyesuaikan tren pasar, serta tingginya beban cukai, dinilai memperparah daya saing perusahaan.

    “Ditambah pajak cukai rokok makin mahal,” ujarnya lagi.

  • Isu Gudang Garam PHK Massal saat Laba Susut, Serikat Buruh Turun Tangan

    Isu Gudang Garam PHK Massal saat Laba Susut, Serikat Buruh Turun Tangan

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Gudang Garam Tbk. (GGRM) sempat viral di media sosial usai beredar video pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan massal.

    Sebuah video memperlihatkan momen haru yang diketahui sebagai karyawan PT Gudang Garam menjadi viral di media sosial.

    Dalam video tersebut, terlihat para karyawan mengenakan seragam merah dan biru bertuliskan PT Gudang Garam mendapat PHK Massal.

    Mereka dikumpulkan dalam satu aula. Setelah diputuskan diberhentikan kerja, para karyawan langsung melakukan pamitan. Terlihat beberapa karyawan menangis dan berpelukan karena harus berpisah dengan rekan kerjanya.

    Belum diketahui secara pasti kapan video tersebut diunggah untuk pertama kali. Namun, tagar Gudang Garam baru menggema di media sosial pada Sabtu (6/9/2025).

    Video haru PHK Massal PT Gudang Garam itu pun banyak tersebar di TikTok dan X hingga membuat warganet berkomentar.

    Dilansir dari Antara, Sabtu (6/9/2025), Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menanggapi kabar adanya PHK massal di Gudang Garam.

    Dia akan terlebih dahulu melakukan verifikasi informasi tersebut. Akan tetapi, jika benar terjadi, kondisi itu menunjukkan lemahnya daya beli masyarakat yang berdampak pada menurunnya produksi industri rokok.

    “Kami baru dapat kabar, telah terjadi PHK buruh di PT Gudang Garam. Kami akan cek dulu,” katanya.

    Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi mengatakan menyebut hingga saat ini pihak Gudang Garam di Tuban membantah adanya PHK dan menyebutkan bahwa perusahaan dalam kondisi baik-baik saja.

    “Beredarnya video PHK pekerja Gudang Garam malah dibantah oleh salah satu manajamen PT Gudang Garang Tuban dan tidak mau menunjukkan apalagi menjelaskan itu Gudang Garam yang di mana, bahkan menyatakan Gudang Garam tetap baik-baik saja,” kata Ristadi dalam keterangan tertulis, Minggu (7/9/2025).

    Dalam situasi ini, menurut Ristadi, pemerintah setempat harusnya bergerak cepat ke lokasi informasi terjadinya PHK guna memastikan akurasi dan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan, khususnya soal perlindungan pekerjanya sekaligus memberikan kepastian soal informasi PHK tersebut.

    Di sisi lain, Ristadi menilai kabar PHK Gudang Garam tampak ditutupi perusahaan. Hal ini seiring dengan kasus PHK yang beberapa kali terjadi di lapangan.

    “Ini yang sering saya katakan bahwa selama ini mayoritas pengusaha atau manajemen jika terjadi PHK itu berusaha menutup-nutupinya,” tuturnya. 

    Kinerja Keuangan GGRM

    Pada akhir 2024, Gudang Garam yang dimiliki oleh keluarga  Susilo Wonowidjojo ini meraup laba bersih Rp980,80 miliar, laba terendah jika ditarik mundur 10 tahun ke belakang.   

    Laba Gudang Garam 2024 itu turun dari raihan Rp5,32 triliun pada akhir 2023. Hal itu tidak lepas dari lesunya penjualan Gudang Garam. Tekanan pada emiten berkode GGRM ini masih berlanjut minimal hingga 6 bulan pertama 2025.

    Mengutip laporan keuangan, Gudang Garam membukukan pendapatan sebesar Rp44,36 triliun pada semester I/2025, turun 11,30% secara tahunan (year on year/YoY) dibandingkan Rp50,01 triliun pada 6 bulan pertama 2024. 

    Melambatnya pendapatan GGRM itu lantaran tekanan pada segmen Sigaret Kretek Mesin (SKM). Segmen ini menyumbang 39,73 triliun, turun 10,76% YoY. Walau melambat, pangsa kontribusinya terhadap GGRM justru naik tipis ke 89,57% dari sebelumnya 89,03%. 

    Tidak hanya SKM, pendapatan segmen Sigaret Kretek Tangan (SKT) GGRM juga ikut melambat menjadi sebesar Rp3,94 triliun, turun 19,54% YoY. Perlambatan segmen SKT membuat kontribusinya terhadap pendapatan menciut ke 8,90% dari sebelumnya pada semester I/2024 pada 10,91%.

    Perlambatan pada sisi pendapatan diikuti dengan penurunan pada beban pokok GGRM. Beban pokok pendapatan GGRM tercatat sebesar Rp40,58 triliun, turun 9,72%. Masih dari laporan keuangan, beban terbesar GGRM berasal dari pita cukai, PPN dan pajak rokok. 

    Beban pita cukai, PPN dan pajak rokok GGRM tercatat sebesar Rp32,89 triliun pada semester I/2025, turun 13,85% YoY. Beban pita cukai, PPN dan pajak rokok ini menyumbang sebesar 81,05% terhadap total beban pokok pendapatan perseroan.

    Kinerja pendapatan dan beban pokok itu membuat laba kotor GGRM menjadi sebesar Rp3,78 triliun, turun 25,27% YoY dari Rp5,06 triliun. 

    Setelah dikurangi beban usaha lainnya dan pajak, GGRM membukukan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas induk senilai Rp117,16 miliar, turun 87,34% YoY dari Rp925,51 miliar pada semester I/2024. 

    Jika ditarik mundur ke 5 tahun terakhir, raihan laba GGRM semester I/2025 ini menjadi yang terendah untuk periode 6 bulanan. 

  • PHK Massal Buruh Gudang Garam, Said Iqbal Desak Pemerintah Segera Turun Tangan – Page 3

    Viral PHK Massal Gudang Garam, Serikat Buruh Buka Suara – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal akui kabar pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap buruh PT Gudang Garam Tbk. Menyusul viralnya video sekelompok buruh pabrik rokok tersebut yang dinarasikan terkena PHK.

    Said Iqbal membenarkan adanya kabar tersebut. Meski demikian, dia masih akan mengecek detail PHK massal Gudang Garam ini lebih lanjut seperti berapa yang terkena PHK dan apakah hak-hak karyawan terpenuhi semua.

    “Kami baru dapat kabarnya telah terjadi PHK buruh rokok PT Gudang Garam, kita akan cek dulu,” kata Iqbal saat dikonfirmasi Liputan6.com, Sabtu (6/8/2025).

    Menurutnya, jika memang terdapat PHK dalam jumlah besar, bisa diartikan sebagai dampak dari anjloknya daya beli masyarakat. Sehingga berpengaruh pada lini produksi yang turut menurun.

    Selain itu, pasokan tembakau yang terbatas. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu Gudang Garam disebut telah berhenti menyerap tembakau lokal asal Temanggung. Hal ini turut jadi indikasi berkurangnya produksi.

    “Selamatkan industri rokok nasional, selamatkan puluhan ribu buruh terancam PHK. Tetap dijaga kampanye kesehatan. Ribuan buruh rokok PT Gudang Garam ter-PHK, dan puluhan ribu buruh lainnya juga akan ter-PHK seperti buruh tembakau, logistik, supir, pedagang kecil, suplier, pemilik kontrakan dan lainnya,” sambung Iqbal.

     

  • 4
                    
                        Viral Isu PHK Buruh Gudang Garam, Said Iqbal: Suplier hingga Pemilik Kontrakan Juga Akan Terdampak
                        Nasional

    4 Viral Isu PHK Buruh Gudang Garam, Said Iqbal: Suplier hingga Pemilik Kontrakan Juga Akan Terdampak Nasional

    Viral Isu PHK Buruh Gudang Garam, Said Iqbal: Suplier hingga Pemilik Kontrakan Juga Akan Terdampak
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, kabar pemutusan hubungan kerja (PHK) buruh pabrik rokok PT Gudang Garam bisa berdampak luas.
    Tidak hanya buruh pabrik, pekerja di sektor lain yang menggantungkan hidup pada industri rokok juga bisa terdampak.
    “Ribuan buruh rokok PT Gudang Garam ter-PHK, dan puluhan ribu buruh lainnya juga akan ter-PHK seperti buruh tembakau, logistik, sopir, pedagang kecil, suplier, pemilik kontrakan, dan lain-lain. Bisa jadi ratusan ribu buruh berpotensi kehilangan pekerjaan,” kata Said kepada Kompas.com, Sabtu (6/9/2025).
    Said Iqbal mengaku baru mendengar kabar PHK itu dan baru akan mengecek kebenarannya. 
    Jika benar, KSPI meminta pemerintah pusat maupun daerah segera turun tangan untuk menyelamatkan industri rokok nasional dan melindungi para pekerja yang terancam kehilangan pekerjaan.
    “Tapi jangan seperti kasus PHK Sritex yang hanya janji manis, THR saja tidak dibayar,” kata dia.
    Media sosial sebelumnya diramaikan kabar PHK massal terhadap buruh pabrik rokok PT Gudang Garam di Tuban, Jawa Timur.
    Video pendek yang memperlihatkan suasana perpisahan para pekerja terdampak PHK menyebar luas dan memicu gelombang keprihatinan publik.
    Dalam rekaman itu, tampak puluhan karyawan saling berjabat tangan dengan suasana haru dan penuh kesedihan.
    Hingga Sabtu (6/9/2025), pihak PT Gudang Garam Tbk (GGRM) belum memberikan pernyataan resmi terkait kabar PHK massal ini.
    Ketidakjelasan tersebut membuat publik bertanya-tanya mengenai fakta sebenarnya di balik viralnya isu ini.
    Di tengah isu PHK, laporan keuangan semester I 2025 menunjukkan kinerja Gudang Garam memang mengalami penurunan tajam.
    Laba bersih hanya Rp 117,16 miliar, anjlok 87,34 persen dari Rp 925,5 miliar pada periode sama tahun sebelumnya. Pendapatan juga turun 11,4 persen menjadi Rp 44,36 triliun, sedangkan laba kotor terkoreksi menjadi Rp 3,7 triliun dari Rp 5,06 triliun di Juni 2024.
    Laba usaha ikut turun drastis ke Rp 513,7 miliar dari Rp 1,613 triliun pada periode sama tahun lalu. Beban lain meningkat, ditambah rugi kurs Rp 1,7 miliar setelah sebelumnya sempat mencatat laba Rp 39,3 miliar.
    Laporan keuangan tersebut menunjukkan kondisi Gudang Garam yang memang tidak sedang baik-baik saja sehingga diterpa isu PHK massal. Namun hingga kini, kabar PHK Gudang Garam belum dapat terkonfirmasi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Buruh Minta Upah Naik 8,5%-10,5%, Ternyata Dapat Angka ‘Wangsit’ Ini

    Buruh Minta Upah Naik 8,5%-10,5%, Ternyata Dapat Angka ‘Wangsit’ Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Serikat buruh buka suara soal rencana kenaikan upah minimum pada 2026, di mana buruh meminta kenaikan upah pada tahun depan berada di kisaran 8,5% hingga 10,5%.

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan kenaikan upah minimum minimal 8,5% berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 168 tahun 2024 yakni perhitungan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.

    “Kami mendapatkan persentase tersebut sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 tahun 2024, yang gugatannya dimenangkan oleh Partai Buruh. Itu kan menyatakan kenaikan upah sama dengan inflasi plus alpha kali pertumbuhan ekonomi. Alpha itu disebut indeks tertentu,” kata Said Iqbal saat dihubungi CNBC Indonesia, Kamis (4/9/2025).

    Menurutnya, dengan data ekonomi yang dirilis pemerintah, dalam hal ini Badan Pusat Statistik (BPS), buruh menggunakan kalender takwim yakni menggunakan kalender periode tertentu tepatnya dari Oktober 2024 hingga September 2025.

    “Kita menghitung pakai data pemerintah ya. Inflasi Oktober 2024 sampai September 2025. Itu kan Agustus 2025 belum keluar angkanya, September 2025 juga belum keluar angkanya. Maka kami pakai regresi peramalan. Sampai dengan Juli 2025 sudah keluar, yaitu 2,26%,” terang Said Iqbal.

    Litbang Partai Buruh menggunakan regresi dengan indeks tertentunya mencapai 1,0. Hal ini mengikuti indeks tertentu dari Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya memakai angka 0,9.

    Foto: CNBC Indonesia/ Andrean Kristianto
    Ratusan buruh melakukan aksi jalan mundur menuju Istana Negara di Jalan. Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (6/2/2018). Mereka melakukan aksi untuk menuntu tiga hal yaitu turunkan harga beras dan listrik, tolak kebijakan upah murah dan pilih calon pemimpin yang amanah dan pro buruh dan anti PP 78/2015.

    “Nah indeks tertentu, kita ambil 1,0. Karena tahun lalu, waktu Pak Prabowo umumkan 6,5% itu indeks tertentunya 0,9. Nah kami pakai 1,0, wajar,” ujarnya.

    Data menunjukkan, inflasi dari Oktober 2024 hingga September 2025 diproyeksikan mencapai 3,26%, sementara pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,1-5,2%. Dengan demikian, kenaikan upah minimum yang layak berada pada angka 8,5-10,5%.

    Namun, ketika data inflasi Agustus dirilis oleh BPS menunjukkan deflasi sebesar 0,08%, sehingga pihaknya kemungkinan adanya penyesuaian. Namun, Said Iqbal juga tetap optimis bahwa data inflasi pada September akan membaik.

    “Oktober 2024 sampai Juli 2025 itu kan angkanya sudah keluar semua. Agustus deflasi. Memang selain Agustus ada deflasi juga, sepertinya Februari dan Mei. Tapi setelah deflasi langsung naik lagi tuh. Ya, mungkin faktor Lebaran ya. Nah sekarang, kita bisa lihat kan kerusuhan ini akan menyebabkan psikologis orang untuk memborong barang. Jadi kan harga bisa naik juga kan, di September, sepertinya September inflasi membaik,” ungkapnya.

    Meskipun begitu, pihaknya tetap berharap kondisi Indonesia makin membaik pasca aksi rusuh yang terjadi pekan lalu, sehingga diharapkan ekonomi juga stabil dan justru membaik.

    “Tapi kita berharap mudah-mudahan cepat stabil kembali negara ini, sehingga ekonomi tidak terguncang banget. Saya perkirakan kalau sampai Juli 2,66% inflasinya, Agustus deflasi, September pasti positif lagi tuh,” pungkasnya.

    (chd/wur)

    [Gambas:Video CNBC]