Tag: Said Iqbal

  • PHK Massal Mengintai, Buruh Minta Prabowo Evaluasi Kinerja Menteri

    PHK Massal Mengintai, Buruh Minta Prabowo Evaluasi Kinerja Menteri

    Bisnis.com, JAKARTA – Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi kinerja Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perindustrian, dan Menteri Ketenagakerjaan, seiring adanya ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di industri elektronik.

    Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan, ketiga menteri tersebut harus bekerja secara maksimal untuk menggenjot daya saing industri nasional dan menghindari PHK puluhan hingga ratusan ribu buruh.

    “Bapak Presiden Prabowo Subianto harus segera mengevaluasi kinerja para menteri tersebut, bila tidak sanggup selayaknya diganti. Industri nasional harus diselamatkan agar terhindar dari PHK besar-besaran,” kata Said dalam keterangannya, dikutip Minggu (23/2/2025).

    Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian saat ini dijabat oleh Airlangga Hartarto dan Menteri Perindustrian dijabat oleh Agus Gumiwang Kartasasmita. Keduanya telah menempati posisi yang sama sejak 2019 atau pada saat Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) memimpin.

    Sementara itu, posisi Menteri Ketenagakerjaan saat ini diemban oleh Yassierli sejak Oktober 2024 atau pada saat dimulainya pemerintahan Prabowo.

    Desakan itu disampaikan kalangan buruh usai PT Sanken Indonesia memastikan sekitar 400-an buruh akan di PHK pada Juni 2025. Penyebabnya, perusahaan tak lagi beroperasi di Indonesia dan kembali beroperasi di Jepang.

    Iqbal menyebut, perusahaan elektronik itu sudah lebih dulu mem-PHK 500 pekerja. Dengan demikian, kata dia, tutupnya pabrik Sanken di Indonesia telah mengakibatkan sekitar 900 orang buruh kehilangan pekerjaan. 

    Kondisi ini lanjut dia, tentu akan menambah angka pengangguran di Tanah Air. Mengingat, sebelumnya industri tekstil, garmen, dan sepatu juga telah mengalami PHK massal di 2024.

    Said juga mengingatkan, di akhir Desember 2024 atau awal Januari 2025, perusahaan elektronik asal Jepang lainnya yaitu PT Yamaha Music Indonesia telah merumahkan 400 orang buruh di Cibitung, Bekasi dan 700 orang buruh di Jakarta. Dengan demikian, total buruh PT Yamaha Music Indonesia yang telah dirumahkan mencapai 1.100 orang pada awal 2025.

    Dia mengungkap, PHK massal di 2 perusahaan Jepang ini, dengan alasan relokasi produksi ke negara asalnya yaitu Jepang, dan ada sebagian di relokasi ke China.

    “Ini menjadi alarm ancaman PHK besar-besaran di Indonesia khususnya sektor elektronik elektrik,” ujarnya. 

    Untuk itu, pihaknya menuntut pemerintah agar segera mengambil langkah antisipasi terhadap ancaman PHK puluhan ribu buruh di sektor elektronik elektrik dan ratusan ribu buruh yang sudah ter-PHK di sektor tekstil, garmen, dan sepatu sepanjang 2024. 

    “Bila tidak ada solusi dan langkah-langkah yang jelas dari pemerintah, maka bisa dipastikan angka pengangguran akan meningkat, PHK terjadi di mana-mana, dan industri nasional terancam bangkrut,” pungkasnya. 

  • Pabrik Sanken Tutup, 900 Karyawan Kena PHK – Page 3

    Pabrik Sanken Tutup, 900 Karyawan Kena PHK – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal melihat adanya alarm darurat dari tutupnya pabrik PT Sanken Indonesia. Pasalnya, sekitar 900 orang telah dipastikan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Dia mengatakan sebanyak 400 orang bakal di-PHK pada Juni 2025. Setahun yang lalu pabrik di Cibitung, Bekasi ini telah merumahkan 500 karyawan.

    “Dengan demikian, ditutupnya pabrik Sanken di Indonesia telah mengakibatkan 900 orang buruh kehilangan pekerjaan dengan masa kerja rata-rata 15 tahun dengan usia pekerja 30-40 tahun yang bisa dipastikan akan sulit mencari kerja pasca di-PHK,” ungkap Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Sabtu (23/2/2025).

    Dengan begitu, dia mengatakan tingkat pengangguran akan bertambah. Tren serupa terjadi di induatri tekstil, garmen, san alas kaki. Iqbal mencatat ribuan buruh di industri tersebut harus kehilangan pekerjaannya sepanjang 2024.

    “400 orang buruh PT Sanken Indonesia yang merupakan anggota KSPI hingga saat ini masih bekerja sampai dengan Juni 2025. Manajemen perusahaan sudah memberitahu kepada karyawan dari satu tahun yang lalu bahwa perusahaan akan ditutup atau berhenti beroperasi pada bulan Juni 2025,” tuturnya.

    Dia bilang, serikat pekerja FSPMI-KSPI PT Sanken Indonesia masih terus berunding dengan manajemen perusahaan tentang besaran pesangon dan hak-hak lainnya yang akan diterima pekerja.

    PT Sanken Indonesia yang berasal dari Jepang ini telah setuju untuk memberikan pesangon karyawannya sebesar 2,6 kali peraturan undang-undang, atau 1,6 kali di atas 1 kali peraturan undang-undang.

    Tetapi serikat pekerja masih menegosiasikan di atas 3 kali peraturan undang-undang. Alasannya rata-rata usia pekerja akan sulit mencari pekerjaan baru pasca PHK. Kemudian, perusahaan selama beroperasi di Indonesia puluhan tahun mendapatkan keuntungan yang besar sekali.

    “Perundingan antara serikat pekerja FSPMI-KSPI dengan manajemen perusahaan masih terus berlangsung dan kedua belah pihak bersepakat tidak akan melibatkan pihak ketiga termasuk pemerintah dalam perundingan internal ini,” kata Said Iqbal.

     

  • Pabrik Sanken Tutup, 900 Karyawan Kena PHK – Page 3

    Pabrik Sanken Indonesia Tutup, 900 Karyawan Kena PHK – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melaporkan bahwa sekitar 400 pekerja PT Sanken Indonesia akan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) pada Juni 2025.

    Sebelumnya, perusahaan telah memberhentikan 500 karyawan, sehingga total pekerja yang terdampak mencapai 900 orang.

    Dampak Penutupan Pabrik Sanken di Indonesia

    Presiden KSPI, Said Iqbal, menyatakan bahwa penutupan pabrik Sanken di Indonesia telah menyebabkan kehilangan pekerjaan bagi 900 karyawan dengan masa kerja rata-rata 15 tahun.

    Mayoritas pekerja berusia 30-40 tahun, yang diperkirakan akan mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan baru pasca-PHK.

    “PHK massal ini semakin memperburuk angka pengangguran di Indonesia, mengingat sebelumnya industri tekstil, garmen, dan sepatu juga mengalami PHK besar-besaran pada tahun 2024,” ujar Said Iqbal dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (21/2/2025).

    Saat ini, 400 pekerja PT Sanken Indonesia yang tergabung dalam KSPI masih bekerja hingga Juni 2025. Serikat pekerja FSPMI-KSPI PT Sanken Indonesia terus melakukan negosiasi dengan manajemen perusahaan terkait besaran pesangon dan hak-hak lainnya.

    Pesangon dan Negosiasi dengan Manajemen

    PT Sanken Indonesia, perusahaan asal Jepang, telah menyepakati pemberian pesangon sebesar 2,6 kali ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Namun, serikat pekerja masih menuntut agar pesangon dinaikkan menjadi di atas 3 kali ketentuan, mengingat usia pekerja yang tidak muda lagi dan perusahaan telah memperoleh keuntungan besar selama beroperasi di Indonesia.

    “Proses perundingan antara FSPMI-KSPI dan manajemen PT Sanken Indonesia masih berlangsung. Kedua belah pihak sepakat untuk tidak melibatkan pihak ketiga, termasuk pemerintah, dalam negosiasi ini,” tambah Said Iqbal.

     

  • Gawat, Ribuan Orang Kena PHK di Awal 2025 – Page 3

    Gawat, Ribuan Orang Kena PHK di Awal 2025 – Page 3

    Kondisi PHK besar-besaran ribuan buruh di 2 perusahaan Jepang ini, dengan alasan relokasi produksi ke negara asalnya yaitu Jepang, dan ada sebagian relokasi ke China, menjadi alarm ancaman PHK besar-besaran di Indonesia khususnya sektor elektronik elektrik.

    Oleh karena itu, Partai Buruh dan KSPI menuntut pemerintah untuk mengambil langkah antisipasi terhadap ancaman PHK puluhan ribu buruh di sektor elektronik elektrik dan ratusan ribu buruh yang sudah ter-PHK di sektor tekstil, garmen, dan sepatu sepanjang tahun 2024.

    Bila tidak ada solusi dan langkah-langkah yang jelas dari pemerintah, maka bisa dipastikan angka pengangguran akan meningkat, PHK terjadi di mana-mana, dan industri nasional terancam bangkrut.

    Partai Buruh dan KSPI berpendapat Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja, dan Menko Perekonomian harus bekerja secara maksimal sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan daya saing industri nasional dan menghindari PHK puluhan ribu buruh bahkan ratusan ribu buruh. Bapak Presiden Prabowo Subianto harus segera mengevaluasi kinerja para menteri tersebut, bila tidak sanggup selayaknya diganti.

    “Industri nasional harus diselamatkan agar terhindar dari PHK besar-besaran,” tegas Said Iqbal.

  • Tren KaburAjaDulu, Gus Ipul: Lihat Sisi Positifnya, Mereka ke Luar Negeri Cari Pengalaman – Halaman all

    Tren KaburAjaDulu, Gus Ipul: Lihat Sisi Positifnya, Mereka ke Luar Negeri Cari Pengalaman – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengajak masyarakat menanggapi positif tren anak muda Indonesia pergi ke luar negeri untuk mencari pekerjaan karena sulitnya mereka mencari pekerjaan di negeri sendiri. 

    Hal itu memunculkan tagar #KaburAjaDulu menggema di berbagai platform media sosial. Gus Ipul mengatakan, sudah banyak warga negara Indonesia mencari nafkah di luar negeri. 

    “Mari kita berpikir positif saja. Yang dimaksud dengan “kabur aja dulu” itu apa? Banyak warga kita yang ke Jepang, misalnya, karena di sana ada peluang kerja,” ujar Gus Ipul di Kantor Kemensos, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    Dia juga berpendapat, mobilitas orang begitu tinggi dan akses antarnegara sudah begitu mudah. Karenanya, tren #KaburAjaDulu hanya istilah biasa. 

    “Sekarang ini, mobilitas sangat tinggi. Akses sudah terbuka. Jadi, kita lihat sisi positifnya. ‘Kabur aja dulu’ itu hanya istilah saja,” kata Gus Ipul. 

    Warga negara Indonesia yang pindah ke luar negeri, menurut Gus Ipul, dapat memberikan manfaat untuk negara. 

    Gus Ipul mengajak masyarakat melihat tren #KaburAjaDulu ini secara positif.

    “Banyak orang keluar negeri untuk bekerja, lalu pulang dengan membawa pengalaman dan ilmu yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan bangsa,” tutur Gus Ipul. 

    “Jadi, mari kita berpikir positif. Mereka ke luar negeri dalam rangka belajar, mencari pengalaman, lalu kembali dan berkontribusi bagi bangsa,” pungkasnya. 

    Kampanye Protes dn Perlawanan Anak Muda ke Pemerintah

    Presiden Partai Buruh Said Iqbal menilai kampanye tanda pagar #KaburAjaDulu di media sosial merupakan bentuk protes sekaligus perlawanan anak muda karena minimnya lapangan kerja di Indonesia.

    “Kabur Aja Dulu itu adalah perlawanan oleh kaum muda, oleh anak-anak muda yang sudah sekolahnya mahal, capek-capek belajar. Tiba-tiba begitu memasuki dunia kerja setelah lulus, lapangan pekerjaan tidak tersedia,” kata Said Iqbal kepada awak media di Jakarta, Senin (17/2/2025).

    Said Iqbal menilai, informasi bursa tenaga kerja yang lemah. Ia lalu mempertanyakan peran dari Kementerian Ketenagakerjaan.

    “Kemenaker kemana saja? Maka mereka (anak muda) mencari pekerjaan ke luar negeri, beberapa negara memang kekurangan tenaga kerja,” terangnya.

    “Malaysia saja, untuk industri tertentu, kekurangan tenaga kerja. Singapura juga sudah mulai kekurangan tenaga kerja. Jepang sudah mulai membuka (lapangan pekerjaan). Korea Selatan sudah membuka. Eropa dan bahkan di Amerika, sepanjang mereka legal, kesempatan kerja lebih tinggi,” jelasnya.

    Bekerja di luar negeri, tentu karena mengejar upah yang lebih tinggi.

    “Upah kita terlalu murah buat kawan-kawan yang kerja lulusan sarjana. Orang lulus S1, UI, ITB, IPB, UGM, upahnya minimum. Kan kurang ajar. Sekolahnya sudah capek. Apalagi yang swasta,” terangnya.

    Atas fenomena #KaburAjaDulu, ditegaskannya bahwa ini merupakan sebuah perlawanan.

    “Perlawanan secara diam-diam oleh netizen dan anak muda terhadap negara yang tidak berpihak kepada mereka dalam penyediaan lapangan kerja,” jelasnya.

    Menteri Tenaga Kerja Tak Pedulikan Tren #KaburAjaDulu

    Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebeneze (Noel) enggan merespons soal tagar #KaburAjaDulu di media sosial yang mendorong warga negara Indonesia (WNI) untuk bekerja di luar negeri.

    Noel bilang Pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan tidak memperdulikan tagar atau seruan itu.

    Dia mempersilahkan kepada WNI yang ingin berkarir di luar negeri untuk tidak perlu kembali ke Indonesia.

    “Mau kabur, kabur saja lah. Kalau perlu jangan balik lagi, hihihi,” kata Noel di Kantor Kemendes PDT, Jakarta, Senin (17/2/2025), seraya tertawa.

     

  • Presiden Partai Buruh Harap Pemangkasan Anggaran Pendidikan dan Perbaikan Jalan Ditinjau Ulang

    Presiden Partai Buruh Harap Pemangkasan Anggaran Pendidikan dan Perbaikan Jalan Ditinjau Ulang

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Partai Buruh Said Iqbal berharap Presiden Prabowo Subianto agar meninjau ulang pemangkasan anggaran pada sektor pendidikan dan pembangunan infrastruktur jalan. Selain untuk anggaran pada dua hal tersebut, Said mendukung dilakukannya pemangkasan anggaran.

    “Cuma kalau dia memangkas anggaran pendidikan, memangkas anggaran perbaikan jalan, mungkin Partai Buruh berharap Pak Prabowo meninjau ulang,” kata dia di sela-sela kegiatan Rakernas Partai Buruh di Hotel Tavia, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin, 17 Februari 2025.

    Dalam pandangannya, efisiensi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo karena ingin memastikan tidak ada terjadi lagi kebocoran anggaran.

    “Jadi sebenarnya efisiensi adalah ingin memastikan memangkas agar kebocoran yang diprediksi 30 persen itu tidak terjadi dan itu kan di pos-pos anggaran yang sifatnya misalnya itu kan di pos-pos anggaran yang sifatnya misalnya kayak rapat yang berlebihan. Rapat boleh, tapi berlebihan. Buat apa ada gedung bagus, tapi rapat di hotel,” katanya.

    “Kemudian juga perjalanan dinas. Dengan demikian efisiensi sebenarnya adalah dalam rangka menghindari kebocoran-kebocoran yang diduga itu sering terjadi dalam APBN maupun APBD,” ujarnya lagi.

    Presiden Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

    Dalam inpres itu, Presiden RI Prabowo Subianto meminta penghematan anggaran hingga Rp306,69 triliun. Sementara, untuk belanja Kementerian/Lembaga (K/L), Presiden Prabowo memerintahkan efisiensi sebesar Rp256,1 triliun.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ramai #KaburAjaDulu, Partai Buruh Kritik Minimnya Lapangan Kerja di Dalam Negeri

    Ramai #KaburAjaDulu, Partai Buruh Kritik Minimnya Lapangan Kerja di Dalam Negeri

    PIKIRAN RAKYAT – Ajakan kabur dari Indonesia ramai disuarakan di media sosial akhir-akhir ini. Perbincangan mengenai hal tersebut dengan memakai tagar #kaburajadulu sebagai bentuk keresahan yang dirasakan oleh pengguna akun medsos.

    Menanggapi ramai ajakan kabur dari Indonesia melalui tagar #kaburajadulu di medsos, Presiden Partai Buruh Said Iqbal berpandangan bahwa hal itu sebagai bentuk keresahan masyarakat karena permasalahan ketersediaan lapangan kerja di dalam negeri.

    Dia meyakini bahwa kaburajadulu adalah sebuah reaksi dari netizen terutama anak-anak muda. Protes kepada pemerintah lantaran dianggap tidak mampu menciptakan lapangan kerja.

    “Bukan kita yang nyari (pekerjaan), karena kita bayar pajak. Makanya untuk membuat negara, membuat sebuah lapangan kerja itu wajib,” kata dia di sela-sela acara Rakernas Partai Buruh di Hotel The Tavia, Senin, 17 Februari 2025.

    “Misalnya melalui bursa tenaga kerja, melalui aplikasi tertentu, seperti di Amerika. Menteri tenaga kerja di Amerika itu ngetop. Hampir sama dengan menteri keuangan. Karena ditunggu kebijakannya apa,” ujarnya melanjutkan.

    Dia membandingkan di negara lain memberikan semacam asuransi yang wajib diberikan kepada masyarakatnya yang masih belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan.

    “Rata-rata dua tahun, selama dua tahun kalau orang nganggur, dibayar sama negara. Memang begitu. Sehingga negara supaya dia tidak terbebani, melalui APBN, akibat membayar asuransi pengangguran, maka negara menyediakan lapangan kerja. Makin banyak orang kerja, makin sedikit anggaran asuransi pengangguran,” katanya.

    “Nah, di kita kan enggak ada, akhirnya negara enggak punya kewajiban,” ucapnya.

    Tren kaburajadulu muncul belakangan ini menyikapi kondisi negara dan pemerintahan dianggap tidak adil. Mereka yang sependapat bahwa kabur keluar negeri dipandang sebagai alternatif untuk mendapat hidup lebih baik.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Presiden Partai Buruh Harap Pemangkasan Anggaran Pendidikan dan Perbaikan Jalan Ditinjau Ulang

    Partai Buruh Beberkan Nama-nama di Bursa Capres 2029, Ada Abraham Samad sampai Reza Rahadian

    PIKIRAN RAKYAT – Sejumlah tokoh masuk dalam radar Partai Buruh untuk dijadikan sebagai bakal calon presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029. Partai Buruh akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II partai yang digelar di Hotel Tavia, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pada 17-19 Februari 2025.

    Dalam Rakernas tersebut salah satunya akan membahas mengenai nama kandidat yang akan dipilih menjadi bakal capres. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan bahwa partainya akan mengusung di Pilpres 2029 tanpa koalisi partai.

    Said mengatakan terdapat 100 nama yang muncul dalam bursa awal calon kandidat bakal capres. Mereka berasal dari struktur internal partai, politisi, mantan anggota polri, tokoh agama, maupun public figure yang memiliki tingkat kepopuleran tinggi.

    Said menjelaskan 100 nama tersebut akan disaring kemudian dan akan dipilih satu nama untuk disodorkan dalam Kongres partai pada Januari 2026.

    Said sempat membocorkan nama-nama yang muncul pada bursa capres berasal dari kalangan masyarakat umum yang populer. Dikatakan Said, mereka adalah misalnya jurnalis Najwa Shihab, aktor Reza Rahadian, Dian Sastrowardoyo. Kemudian, lanjut Said, mantan pimpinan KPK Abraham Samad, Usman Hamid, Adhi Hidayat.

    Kemudian juga ada politisi Khofifah Indar Parawansa yang merupakan Gubernur Jatim terpilih, Dedi Mulyadi yang juga Gubernur Jabar terpilih. Nama Presiden Prabowo Subianto, dikatakan Said, juga masuk dalam bursa.

    “Saya ulangi 100 nama, diperas jadi 45 nama kemudian jadi 17 nama, terakhir 6 nama dan diusung tanpa koalisi partai dengan mekanisme poling, survei internal melibatkan kampus, kuesioner ke jutaan puluhan juta simpatisan dan anggota masyarakat dan anggota Partai Buruh dan juga melalui mekanisme tim seleksi oleh guru besar independen,” kata Said kepada wartawan.

    Said mengatakan penentuan capres partainya dipilih bukan oleh Partai Buruh. Sementara untuk posisi calon wakil presiden baru partai yang akan menentukan.

    “Jadi partai tidak memilih siapa calonnya (capres) rakyat yang memilih. Sedangkan calon presiden baru partai yang akan memilih. mekanisme sistemnya nanti diputuskan dalam kongres partai buru tahun 2026 bulan Januari,” katanya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Lagi Tren di RI #KaburAjaDulu, Bos Buruh Ungkap Hal Tak Terduga

    Lagi Tren di RI #KaburAjaDulu, Bos Buruh Ungkap Hal Tak Terduga

    Jakarta, CNBC Indonesia – Bos buruh mengomentari isu yang sedang cukup panas di masyarakat yakni terkait tagar #kaburajadulu di jagat media sosial. Apa katanya?

    Presiden Komite Eksekutif Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengatakan bahwa viralnya fenomena Kabur Aja Dulu merupakan bentuk kekecewaan masyarakat terutama kaum muda dengan upaya pemerintah dalam membenahi permasalahan lapangan kerja dan kondisi perekonomian di masyarakat.

    “Masyarakat tidak puas dengan penyelenggaraan lapangan kerja oleh pemerintah dan ini adalah sebuah reaksi dari kawan-kawan netizen terutama ya dan anak-anak muda, mereka mengaku telah membayar pajak, tetapi justru mereka tetap bersusah payah mencari kerja, padahal ini menjadi kewajiban pemerintah menyediakan lapangan kerja yang baik,” katanya saat konferensi pers Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Partai Buruh, Senin (17/2/2025).

    Said juga mengatakan bahwa negara perlu menyediakan lapangan kerja yang baik dengan cara menghadirkan bursa tenaga kerja seperti halnya di beberapa negara.

    “Kita bayar pajak makanya untuk membuat negara membuat sebuah lapangan kerja itu wajib misalnya melalui bursa tenaga kerja, melalui aplikasi tertentu, seperti di Amerika, menteri tenaga kerja di Amerika itu ngetop,” tambahnya.

    Dengan negara dapat hadir memberikan penyediaan lapangan kerja, menurutnya hal ini dapat mengurangi anggaran. Dia pun mencontohkan Amerika Serikat (AS) yang penyediaan lapangan kerjanya cukup mumpuni, sehingga dapat mengurangi asuransi pengangguran.

    Foto: Rakernas Partai Buruh oleh Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal. (CNBC Indonesia/Chandra Dwi)
    Rakernas Partai Buruh oleh Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal. (CNBC Indonesia/Chandra Dwi)

    “Negara hadir untuk menyediakan lapangan kerja supaya unemployment insurance, asuransi pengangguran dapat diminimalisir,” ujarnya lagi.

    Said juga menjabarkan jika negara mampu menghadirkan penyediaan lapangan kerja, maka hal ini tidak akan terlalu memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menanggulangi jumlah pengangguran.

    “Kalau orang nganggur, dibayar sama negara memang begitu sehingga negara supaya dia tidak terbebani melalui APBN, akibat membayar asuransi pengangguran, maka negara menyediakan lapangan kerja makin banyak orang kerja makin sedikit anggaran asuransi pengangguran, begitu teorinya,” tambahnya lagi.

    Tambahnya lagi, tagar Kabur Aja Dulu merupakan bentuk perlawanan anak-anak muda kepada pemerintah, karena mereka mengaku telah membayar sekolah dan kuliah mahal-mahal dan mendapatkan ilmu yang cukup tinggi, tetapi mereka merasa kurang dihargai.

    “Nah, kabur aja dulu itu adalah perlawanan oleh kaum muda yang udah bayar sekolahnya mahal-mahal, capek-capek belajarnya, tiba-tiba begitu memasuki dunia kerja karena udah lulus, lapangan pekerjaan tidak tersedia, minimal informasi bursa tenaga kerja lemah, kemenaker kemana aja?” ujarnya lagi.

    Said pun mencontohkan bahwa beberapa negara saat ini tengah kekurangan tenaga kerja. Alhasil banyak kaum muda yang rela berpindah ke luar negeri untuk mencari pekerjaan, karena di luar negeri lapangan kerjanya cukup banyak ketimbang di luar negeri.

    “Maka dia nyari ke luar negeri dimana di beberapa negara memang kekurangan tenaga kerja Malaysia saja untuk industri tertentu itu kekurangan tenaga kerja, itu Malaysia, di Singapura juga udah mulai kekurangan tenaga kerja, di Jepang udah mulai membuka, tadi Jepang kan tertutup mulai membuka, Korea Selatan udah membuka, Eropa dan bahkan di Amerika sepanjang dia legal, kesempatan kerja lebih tinggi, dan gajinya kan lebih tinggi upah kita terlalu murah buat kawan-kawan,” pungkasnya.

    Sebelumnya, tagar #KaburAjaDulu membuat jagat dunia maya di Indonesia tengah hangat. Beberapa pengamat menyebut faktor ekonomi, ketidakadilan sosial, dan harapan akan masa depan yang lebih baik sebagai pemicu utama diskusi ini.

    Fenomena ini juga menunjukkan kontradiksi dengan tingginya tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto. Di lapangan, sentimen yang berkembang justru menunjukkan ketidakpuasan yang signifikan.

    (chd/wur)

  • Partai Buruh Gelar Rakernas Hari Ini, Bahas Capres-Cawapres 2029

    Partai Buruh Gelar Rakernas Hari Ini, Bahas Capres-Cawapres 2029

    Bisnis.com, JAKARTA – Partai Buruh akan menggelar rapat kerja nasional (rakernas) tahun 2025 Senin (17/2/2025). Salah satu agenda rakernas yakni penentuan calon presiden/calon wakil presiden RI 2029 dari Partai Buruh.

    Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan, agenda utama rakernas adalah pengumuman calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang diusung oleh Partai Buruh dalam pemilihan umum (Pemilu) 2029.

    “Rakernas ini yang paling utama akan membuat keputusan penentuan capres/cawapres RI tahun 2029 dari Partai Buruh melalui mekanisme penjaringan oleh rakyat langsung tanpa melalui koalisi partai,” kata Said Iqbal dalam keterangannya, Senin (17/2/2025).

    Said mengatakan, hal ini dimungkinkan lantaran presidential threshold 0% dan Partai Buruh akan menggunakan hak konstitusi tersebut untuk menjaring nama capres dan cawapres 2029 yang dipilih langsung oleh rakyat.

    Dalam hal ini, lanjutnya, mekanisme dan sistemnya dapat melalui polling daring, survey oleh lembaga survei independen, kuesioner buruh-buruh di pabrik, polling di kampus-kampus dan sekolah, dan model-model penjaringan secara langsung lainnya seperti model pemilihan capres di Brasil, Peru, negara-negara Skandinavia, Inggris, Selandia Baru, atau Australia.

    “…sehingga diharapkan calon presiden dan Wakil Presiden RI 2029 dari Partai Buruh adalah benar-benar dari rakyat dan dipilih oleh rakyat tanpa koalisi partai politik mana pun,” tuturnya.

    Adapun, agenda rakernas digelar hari ini pukul 11.00 WIB di Hotel Tavia Cempaka Putih, Jakarta. 

    Selain membahas penentuan capres/cawapres 2029, rakernas juga akan membahas isu-isu perburuhan dan kerakyatan, termasuk upaya memperjuangkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat kecil. 

    Partai Buruh turut menyoroti persoalan kelangkaan gas elpiji yang menyulitkan masyarakat kecil, sekaligus memperkuat perhatian terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia.