Xcloud.id

Tag: Said Iqbal

  • Said Iqbal: Prabowo Dipastikan Hadir May Day 2025 di Monas

    Said Iqbal: Prabowo Dipastikan Hadir May Day 2025 di Monas

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri peringatan Hari Buruh atau May Day yang bakal digelar pada Kamis (1/4/2025) di lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat. Hal ini menjadikan Prabowo sebagai Presiden ke-2 yang ikut serta dalam perayaan tersebut.

    Hal tersebut diungkapkan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam konferensi pers di Gedung Joang 45, Jakarta Pusat, Senin (28/4/2025).

    “Perayaan langsung dihadiri oleh Bapak Presiden Prabowo, Bapak Presiden Republik Indonesia,” kata Said Iqbal, Senin (28/4/2025).

    Said Iqbal mengatakan, kehadiran Prabowo menjadikannya sebagai Presiden ke-2 yang hadir dalam perayaan May Day di Indonesia. Presiden pertama yang menghadiri peringatan tersebut yakni Presiden Soekarno pada 1 Mei 1965.

    “Pak Prabowo Subianto mengulang kembali sejarah, langsung hadir bersama buruh di perayaan Hari Buruh Sedunia atau kita kenal dengan May Day pada tanggal 1 Mei 2025,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Said mengungkapkan bahwa pada peringatan Hari Buruh tahun ini, kalangan buruh akan menyuarakan 6 tuntutan kepada pemerintah.

    Keenam tuntutan tersebut di antaranya meminta pemerintah menghapus outsourcing, memberikan upah layak, membentuk Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK), dan mengesahkan rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan baru yang melindungi buruh.

    Selain itu, buruh juga meminta pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dan RUU Perampasan Aset.

    Dia mengharapkan, poin-poin yang akan disampaikan langsung itu bisa mendapat tanggapan positif dari Kepala Negara.

    “Isu yang akan disuarakan di dalam May Day di lapangan Monas itu yang dihadiri oleh Bapak Presiden Republik Indonesia dengan harapan akan mendapat respon positif, kebijakan-kebijakan yang positif dari Bapak Presiden terhadap buruh,” tuturnya.

    Perwakilan dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Ahmad Supriyadi menambahkan, kehadiran Presiden Prabowo dalam peringatan Hari Buruh diharapkan dapat menciptakan sebuah keadaan yang lebih baik dalam urusan investasi di Indonesia.

    Menurutnya, May Day tidak lagi menjadi sebuah momentum yang bersifat ekstra parlementer secara umum. Melainkan menjadi wadah bagi kalangan buruh untuk menyampaikan tuntutannya, baik dalam bentuk petisi maupun surat yang akan disampaikan langsung kepada Kepala Negara yang akan hadir dalam perayaan ini.

    “Sehingga diharapkan ini menjadi cerminan bagi dunia bahwa Indonesia dalam May Day itu baik-baik saja,” katanya. 

    Sebagai informasi, ratusan ribu buruh bakal memperingati Hari Buruh atau May day yang jatuh pada 1 Mei di lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada Kamis (1/5/2025).

    Aksi yang akan dimulai pada pukul 09.30 WIB diperkirakan dihadiri oleh 200.000 buruh yang berasal dari Daerah Khusus Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

    Adapun sekitar 1 juta buruh di berbagai daerah juga menggelar perayaan Hari Buruh Internasional. Dengan demikian, total buruh yang bakal merayakan May Day mencapai 1,2 juta orang. 

  • Daftar 6 Tuntutan Buruh yang Bakal Disampaikan pada May Day 2025

    Daftar 6 Tuntutan Buruh yang Bakal Disampaikan pada May Day 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Kalangan buruh akan memperingati Hari Buruh atau May Day di lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat pada Kamis (1/5/2025).

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan dalam aksi May Day pada 1 Mei nanti, kalangan buruh akan menyuarakan 6 tuntutan yang akan disampaikan ke pemerintah.

    “Isu yang disuarakan dengan harapan akan dapat respons positif kebijakan positif [dari pemerintah], ada 6 isu,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers di Gedung Joang 45, Jakarta Pusat, Senin (28/4/2025).

    Keenam poin itu yakni, pertama meminta pemerintah menghapus outsourcing. Kedua, pemberian upah layak.

    Ketiga, membentuk Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK). Kemudian, keempat mengesahkan rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan baru yang melindungi buruh.

    Tuntutan kelima, mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dan tuntutan yang terakhir adalah segera mengesakan RUU Perampasan Aset.

    Berikut daftar lengkap 6 tuntutan buruh pada May Day 2025:

    1. Hapus Outsourcing

    Said Iqbal menuturkan, Presiden Prabowo Subianto sejak 10 tahun lalu setuju untuk menghapus outsourcing. Dia mengharapkan, tuntutan tersebut mendapat tanggapan positif dari Kepala Negara, yang akan hadir dalam perayaan tersebut.

    2. Upah Layak

    Selama Prabowo menjabat sebagai Kepala Negara, Said Iqbal meyakini bahwa kenaikan upah minimum tidak jauh dari angka yang ditetapkan untuk upah minimum 2025 yakni 6,5%.

    Menurutnya, upah layak yaitu kenaikan upah sama dengan inflasi plus alfa kali pertumbuhan ekonomi. 

    “Alfa itu adalah indeks tertentu dan indeks tertentu tahun 2025 dalam hitungan kami kemarin sudah diputuskan Pak Prabowo adalah 1,1,” jelasnya. 

    Dia mengharapkan, angka itu terus bertahan hingga 2029, bahkan meningkat. “Itu yang kami sebut upah layak,” ujarnya.

    3. Bentuk Satgas PHK

    Usulan pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) telah disampaikan Said Iqbal dalam sarasehan ekonomi bersama Prabowo.

    Said menyebut bahwa usulan tersebut mendapat tanggapan positif dari Kepala Negara. Dalam hal ini, Said mengaku telah menemui sejumlah pemangku kepentingan terkait seperti Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Adi, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, hingga Kapolri untuk menindaklanjuti Satgas PHK.

    4. Sahkan RUU Ketenagakerjaan

    Sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.68/2024, rancangan undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan paling lama dibentuk 2 tahun sejak putusan dibacakan.

    Dalam hal ini, Said Iqbal mengharapkan agar Panitia Kerja (Panja) RUU Ketenagakerjaan melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak terkait, utamanya kaum buruh, mengingat rancangan aturan tersebut tentang buruh.

    5. Sahkan RUU PPRT

    Tuntutan selanjutnya yakni mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Said Iqbal mengatakan rancangan undang-undang ini sudah berlangsung sekitar 18 tahun. 

    Said menyebut, pihaknya sudah meminta kepada Sufmi Dasco untuk segera mengesahkan aturan tersebut, untuk melindungi para pekerja rumah tangga.

    6. Sahkan RUU Perampasan Aset

    Terakhir, kalangan buruh meminta pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. Menurut Said Iqbal, inilah satu-satunya cara untuk bisa menghentikan kasus korupsi di Indonesia.

    Dia menuturkan, rancangan aturan ini menjadi sebuah jalan yang memungkinkan negara memiskinkan koruptor, jika Indonesia tidak ingin menggunakan hukuman mati.

    “Di seluruh dunia, koruptor itu baru nyerah kalau dihukum mati atau dimiskinkan,” ungkapnya.

  • 200.000 Buruh Akan Padati Monas di Puncak May Day: Prabowo Juga Datang – Halaman all

    200.000 Buruh Akan Padati Monas di Puncak May Day: Prabowo Juga Datang – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sebanyak 200.000 buruh dari berbagai organisasi serikat buruh akan memadati kawasan Monumen Nasional (Monas) di puncak peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day pada Kamis, 1 Mei 2025 mendatang.

    Peringatan May Day 2025 juga akan dihadiri Presiden Prabowo Subianto.

    “Perayaan May Day di lapangan Monas langsung dihadirin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Sampai dengan hari ini firm beliau hadir,” kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal saat konferensi pers di Gedung Joang’45, Menteng, Jakarta, Senin (28/4/2025).

    Said mengatakan, kehadiran Presiden Prabowo di peringatan May Day akan menjadi sejarah baru bagi para serikat buruh di Tanah Air. 

    Sebab, Prabowo bakal menjadi Presiden RI kedua yang hadir di acara buruh, setelah sebelumnya hal itu dilakukan oleh Presiden Pertama RI Ir Soekarno atau Bung Karno pada 1 Mei 1965.

    “Sebagai Presiden Republik Indonesia. Ini adalah sejarah yang kedua. Terulang kembali seorang Presiden Republik Indonesia. Hadir langsung bersama buruh dalam perayaan May Day,” ujar Said.

    Said menjelaskan bahwa perayaan itu bakal digelar mulai pukul 09.30 hingga 12.30 WIB.

    “Sebanyak 200.000 buruh akan hadir di lapangan Monas. Yang berasal dari Jawa Barat, Bandung, dan Jakarta. Di tiga provinsi ini buruhnya akan datang ke Jakarta ke lapangan Monas,” jelas Presiden Partai Buruh ini.

    Said menyebutkan bahwa para serikat buruh akan menyuarakan sejumlah isu di hadapan Presiden Prabowo. Setidaknya, ada enam poin yang menjadi aspirasi para buruh.

    Pertama, para buruh menuntut pemerintah menghapus sistem outsourcing dalam dunia kerja. Kedua, mereka menuntut upah layak. Ketiga, buruh mendesak pemerintah membentu Satgas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

    Yang keempat adalah mereka meminta pemerintah mengesahkan RUU Ketenagakerjaan baru, yang dianggap melindungi buruh, bukan omnibus law.

    “Yang kelima adalah sahkan RUU PPRT. Perlindungan pekerja rumah tangga. Dan yang keenam adalah berantas korupsi sahkan RUU Perampasan Aset,” tandas Said Iqbal.

     

  • 1,2 Juta Buruh Peringati May Day 2025 di Lapangan Monas, Prabowo Bakal Hadir – Page 3

    1,2 Juta Buruh Peringati May Day 2025 di Lapangan Monas, Prabowo Bakal Hadir – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Lebih 1,2 juta buruh di seluruh Indonesia akan memperingati May Day atau Hari Buruh yang jatuh pada 1 Mei 2025. Peringatan May Day di Jakarta akan digelar di Lapangan Monas, yang rencananya akan dihadiri langsung Presiden Prabowo Subianto bersama 200 ribu buruh

    Hal tersebut diungkapkan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. “Iya (akan dihadiri Presiden Prabowo),” kata Said kepada Liputan6.com, Minggu (27/4/2025).

     

    Hari Buruh di Indonesia jadi Hari Libur Nasional

    Hari Buruh Internasional atau May Day diperingati setiap tanggal 1 Mei, termasuk di Indonesia. Pada tahun 2025, peringatan ini jatuh pada hari Kamis dan menjadi hari libur nasional berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2013.

    Peringatan ini bukan hanya sekadar libur, tetapi juga pengakuan atas peran krusial buruh dalam pembangunan nasional. Peristiwa bersejarah di Chicago, Amerika Serikat pada tahun 1886, di mana para buruh memperjuangkan pembatasan jam kerja menjadi delapan jam sehari, menjadi cikal bakal peringatan ini yang kemudian diresmikan secara global pada tahun 1889 oleh Kongres Buruh Internasional di Paris.

    Di Indonesia, 1 Mei menjadi momentum untuk merefleksikan perjuangan panjang buruh dan menguatkan komitmen untuk terus memperjuangkan hak-hak pekerja dan keadilan sosial.

    Libur nasional ini memberikan kesempatan bagi pekerja untuk beristirahat dan berkumpul bersama keluarga, sekaligus menjadi pengingat akan pentingnya peran mereka dalam roda perekonomian negara. Meskipun sebagian besar sektor swasta akan libur, beberapa sektor esensial seperti layanan kesehatan, transportasi, keamanan, dan pelayanan publik tetap beroperasi untuk memastikan kelancaran kehidupan masyarakat.

    Peringatan Hari Buruh di Indonesia sering diwarnai dengan berbagai kegiatan, mulai dari aksi damai hingga demonstrasi yang bertujuan untuk menyuarakan aspirasi dan tuntutan para pekerja. Pemerintah memiliki peran penting dalam melindungi dan memastikan kesejahteraan buruh, termasuk melalui regulasi yang menjamin hak-hak mereka. Program-program seperti BPJS Ketenagakerjaan menjadi salah satu bentuk perlindungan pemerintah bagi pekerja Indonesia.

  • KSPI: Regulasi Satgas PHK diperkirakan hadir dalam bentuk Inpres

    KSPI: Regulasi Satgas PHK diperkirakan hadir dalam bentuk Inpres

    Kami (para pihak terkait) sudah ada kata sepakat untuk menjalankan perintah tersebut, dan bentuknya (regulasi pembentukan) mungkin berupa Inpres.

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan regulasi terkait pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) kemungkinan besar akan hadir dalam bentuk instruksi presiden (Inpres).

    “Satgas PHK ini sudah diperintahkan Presiden Prabowo (Subianto) untuk dibentuk. Kami (para pihak terkait) sudah ada kata sepakat untuk menjalankan perintah tersebut, dan bentuknya (regulasi pembentukan) mungkin berupa Inpres,” kata Said dalam jumpa pers virtual di Jakarta, Kamis.

    Terkait apakah regulasi dan pembentukan Satgas PHK akan diluncurkan pada momentum Hari Buruh Internasional atau May Day di tanggal 1 Mei 2025, Said tidak memberikan keterangan lebih lanjut.

    Ia hanya menekankan bahwa pembentukan Satgas PHK diusulkan untuk melibatkan para pemangku kepentingan terkait secara tripartit, yaitu dengan adanya perwakilan pemerintah, pengusaha, dan pekerja, serta perwakilan BPJS Ketenagakerjaan dan akademisi ahli ketenagakerjaan.

    Sebelumnya pada Jumat (18/4), sejumlah serikat buruh bersama dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melakukan diskusi terkait pembentukan Satgas PHK.

    Dalam pertemuan itu, semua pihak sepakat bahwa pembentukan Satgas PHK dilakukan untuk mengantisipasi potensi gelombang PHK akibat ketidakpastian ekonomi global dan sebagai bagian dari upaya perlindungan terhadap pekerja Indonesia.

    Sejumlah poin strategis menjadi bahan pembahasan. Mulai dari langkah-langkah menghindari PHK, kemungkinan pengurangan jam kerja sebagai solusi sementara, hingga wacana pemberian insentif bagi perusahaan agar tidak terburu-buru melakukan PHK.

    Satgas ini juga diharapkan mampu memastikan pencairan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) oleh BPJS Ketenagakerjaan berjalan dengan baik, termasuk memastikan pembayaran pesangon sesuai aturan yang berlaku.

    Selain itu, Satgas PHK juga akan berperan dalam memetakan potensi pasar kerja baru bagi pekerja yang terdampak PHK melalui program reskilling dan pelatihan keterampilan baru.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dihadiri Prabowo, May Day 2025 di Jakarta soroti enam isu buruh

    Dihadiri Prabowo, May Day 2025 di Jakarta soroti enam isu buruh

    Hampir bisa dipastikan Presiden Prabowo akan hadir langsung dalam perayaan May Day, atau Hari Buruh Internasional 2025 pada 1 Mei nanti.

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 yang akan digelar di Lapangan Monas, Jakarta, Kamis (1/5), membawa enam isu penting terkait buruh, dan akan dihadiri Presiden Prabowo Subianto.

    “Isu yang dibawa dalam perayaan May Day adalah (tuntutan untuk) menghapus outsourcing, pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK), upah yang laik, dan perlindungan buruh dengan sahkan RUU Ketenagakerjaan yang baru,” kata Said dalam jumpa pers virtual di Jakarta, Kamis.

    “Selanjutnya adalah melindungi pekerja rumah tangga dengan sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), dan memberantas korupsi dengan sahkan RUU Perampasan Aset,” ujar dia menambahkan.

    Lebih lanjut, Said mengatakan kemungkinan sebanyak 200 ribu orang buruh dari wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Serang, dan Cilegon akan hadir dalam Hari Buruh Internasional di Lapangan Monas nanti.

    Sementara, para buruh di setidaknya 30 provinsi juga akan melakukan peringatan yang sama di masing-masing daerah. Peringatan tersebut diisi dengan panggung orasi hingga aksi terkait perjuangan isu-isu buruh.

    “Jumlah buruh yang terlibat di seluruh Indonesia adalah melebihi angka 1,2 juta orang, berdasarkan laporan dari daerah-daerah,” ujar Said.

    Di sisi lain, Said mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto kemungkinan besar akan menghadiri perayaan Hari Buruh Internasional 2025 di Jakarta.

    “Hampir bisa dipastikan Presiden Prabowo akan hadir langsung dalam perayaan May Day, atau Hari Buruh Internasional 2025 pada 1 Mei nanti,” kata Said.

    “Beliau adalah presiden kedua setelah Soekarno yang bertemu dan hadir langsung dalam perayaan May Day, dengan Prabowo di tahun 2025, sedangkan Soekarno 1965 di Gelora Bung Karno (GBK),” ujar dia menambahkan.

    Adapun kehadiran presiden dalam perayaan Hari Buruh Internasional, menurut Said, merupakan hal yang lazim di berbagai negara.

    “Perayaan May Day dihadiri oleh presiden atau perdana menteri (PM) adalah hal yang lazim, sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan peran buruh di suatu negara dan bangsa,” kata dia pula.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • 200.000-an Buruh Mau Ngumpul di Lapangan Monas, Bawa 6 Tuntutan

    200.000-an Buruh Mau Ngumpul di Lapangan Monas, Bawa 6 Tuntutan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Para buruh seluruh Indonesia akan melakukan aksi Hari Buruh yang jatuh pada Rabu (1/5/2025) di Lapangan Monas, Jakarta Pusat. Aksi ini juga akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan aksi ini akan dihadiri oleh jutaan buruh di seluruh Indonesia.

    “Pada 1 Mei 2025, satu juta buruh akan melakukan aksi memperingati Hari Buruh di seluruh Indonesia,” kata Said Iqbal saat konferensi pers secara daring, Kamis (24/4/2025).

    Rencananya, aksi buruh dalam memperingati Hari Buruh ini digelar di Gelora Bung Karno (GBK).

    Tetapi karena adanya pertandingan Tim Nasional (Timnas) Indonesia melawan China pada 5 Juni 2025, Said pun menghormati pertandingan tersebut dan akan memindahkan acara Hari Buruh ke Lapangan Monas.

    “Sedarinya, akan diselenggarakan di GBK, tetapi kita menghormati adanya pertandingan Timnas RI dengan China, sehingga rumput di GBK tidak boleh rusak, akhirnya serikat buruh memutuskan untuk memindahkan acara May Day ke Lapangan Monas,” tambah Said.

    Adapun terkait aksi buruh di Lapangan Monas, pihaknya mengatakan ada lebih dari 200 ribu buruh yang akan berpartisipasi dalam acara ini, terutama para buruh di seluruh Jabodetabek dan sekitarnya, termasuk di Karawang dan Cilegon.

    “Hampir mendekati 200 ribu buruh dari Jabodetabek dan sekitarnya, termasuk buruh di Karawang dan Cilegon akan datang ke Monas dalam acara Hari Buruh,” ujar Said.

    Tak hanya itu saja, dia menyebut, Presiden Prabowo juga akan hadir dalam aksi Hari Buruh para buruh di Monas.

    “Presiden Prabowo menjadi yang kedua setelah Presiden pertama Soekarno yang hadir menemui buruh di Hari Buruh,” ungkapnya lagi.

    Sedangkan bagi para buruh di luar daerah tersebut, acara Hari Buruh akan diselenggarakan di daerah masing-masing. Said mengatakan buruh di 30 provinsi akan melakukan acara serupa.

    “Bagi para buruh di luar Jabodetabek, acara Hari Buruh akan diselenggarakan di daerah masing-masing, ada yang di provinsi, ada yang di kabupaten/kota,” ujarnya lagi.

    Dalam acara Hari Buruh tersebut, para buruh akan membawakan enam tuntutan yang berkaitan dengan isu terkini terkait dengan kondisi buruh di Indonesia.

    Berikut enam tuntutan buruh dalam aksi Hari Buruh pada 1 Mei 2025:

    Penghapusan sistem outsourching di lingkungan kerja
    Meminta pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) pemutusan hubungan kerja (PHK)
    Meminta pemerintah memberikan upah layak bagi para buruh
    Lindungi buruh dengan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang baru, bukan berdasarkan UU Omnibus Law
    Lindungi pekerja rumah tangga dengan mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT)
    Berantas korupsi dengan mengesahkan RUU Perampasan Aset.

    “Kita berharap Pak Presiden Prabowo memberikan hadiah terbaik di dalam Hari Buruh tahun ini,” pungkas Said.

    (dce)

  • Prabowo Bakal Hadir & Temui Buruh saat Demo May Day 2025

    Prabowo Bakal Hadir & Temui Buruh saat Demo May Day 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan menemui secara langsung kelompok serikat buruh saat demo peringatan Hari Buruh atau May day pada hari Kamis, 1 Mei 2025.

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengemukakan hal itu ketika memberi sambutan pada acara Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Rawamangun, Pulogadung, Jakarta Timur, Rabu (23/4/2025).

    “Ya, dikabarkan Pak Presiden Prabowo akan hadir nanti saat acara May Day 2025,” kata Iqbal.

    Jika Prabowo hadir, menurut dia, tercatat akan ada dua presiden RI yang menemui buruh sepanjang sejarah Tanah Air berdiri, terkhusus saat May Day.

    “Pertama yang baru temui buruh adalah Pak Soekarno. Jika Pak Prabowo benar menemui, tandanya beliau adalah orang yang kedua setelah Pak Soekarno,” ujar Iqbal.

    Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal KSBSI Hendrik Hutagalung mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi Prabowo jika benar akan menemui buruh pada Mayday 2025. Hal ini selaras dengan harapan buruh agar pemerintah pusat mendengarkan aspirasinya.

    “Presiden atau pemimpin itu harus mengayomi dan memperhatikan seluruhnya. Jadi, jika nanti pada tanggal 1 Mei ada beliau, kami mengacungkan jempol atas kehadirannya,” ungkap Hendrik.

    Hendrik berharap Prabowo bisa benar hadir dan menemui massa buruh saat Mayday.

    “Kehadiran beliau di tengah-tengah masyarakat yang saat ini tengah sulit dalam kehidupannya memang diperlukan,” ucap Hendrik.

  • Serikat buruh dorong pembentukan Satgas PHK

    Serikat buruh dorong pembentukan Satgas PHK

    Jakarta (ANTARA) – Serikat buruh dari dari Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendorong pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK).

    Hal itu dikatakan Ketua Umum KSBSI Johannes Dartha Pakpahan dalam pembukaan Kongres ke-8 di Rawamangun, Pulogadung, Jakarta Timur, Rabu.

    “Usulan konkret adalah pembentukan satgas PHK, sebuah satuan tugas yang bertugas mengantisipasi, menyelidiki, dan menangani potensi maupun dampak dari PHK,” kata Johannes.

    Hal ini merespons ancaman PHK besar-besaran yang mengkhawatirkan sektor industri di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, yang setidaknya sekitar 50 ribu pekerja.

    Sehingga, kata dia, Satgas PHK ini menjadi strategi untuk melindungi hak dan masa depan para pekerja di tengah ketidakpastian ekonomi global.

    Satgas PHK juga dinilai menjadi upaya untuk mempertahankan jaminan pekerjaan, sesuai dengan semangat perlindungan pekerja yang digaungkan dalam prinsip-prinsip internasional.

    “Angka ini kemungkinan akan terus meningkat jika praktik penetapan tarif global yang ekstrem tidak segera dihentikan,” ujar Johannes.

    Hal serupa dikatakan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Ketua Partai Buruh, Said Iqbal. Menurut Said, Satgas PHK ini bertugas mendampingi pekerja saat terjadi PHK, sekaligus menjadi upaya untuk memitigasi terjadinya PHK.

    “Sebelum PHK dilakukan, harus ada pemeriksaan menyeluruh. Jangan sampai PHK dilakukan secara gegabah,” kata Iqbal.

    Tiga fokus utama dari Satgas PHK. Pertama, pencegahan PHK dimana satgas ini harus terlibat sejak awal ketika perusahaan mulai menunjukkan indikasi akan melakukan PHK.

    Satgas PHK harus memverifikasi alasan yang diberikan dan mendorong perusahaan mencari solusi alternatif. Kedua, penjaminan hak pekerja, yakni memastikan semua hak pekerja dibayarkan sesuai hukum, mulai dari pesangon, penggantian hak cuti, hingga jaminan kehilangan pekerjaan (JKP).

    Ketiga, penyediaan informasi kerja baru, yakni Satgas PHK diharapkan menjadi penghubung antara pekerja yang terdampak dan peluang kerja baru, misalnya melalui sistem aplikasi digital.

    “Aplikasi ini bisa menyajikan informasi real-time tentang lapangan kerja, khususnya di sektor-sektor strategis seperti hilirisasi industri atau perikanan,” ujar Iqbal.

    Iqbal mengaku dua hari sebelumnya dia telah bertemu sejumlah tokoh penting seperti Profesor Submidasgo, Menseskab Pratikno dan Kapolri untuk mendapatkan penguatan hukum melalui instruksi presiden (inpres).

    Iqbal juga membicarakan terkait mekanisme penegakan hukum jika terjadi pelanggaran terhadap hak pekerja.

    “Kalau pesangon dibayar di bawah upah minimum atau tidak dibayar sama sekali, itu ada unsur pidananya. Maka penting satgas ini juga dilengkapi dengan payung hukum yang kuat,” katanya.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Robert Kiyosaki Ramal Jutaan Orang Bakal Kehilangan Pekerjaan, Ini Sarannya – Page 3

    Robert Kiyosaki Ramal Jutaan Orang Bakal Kehilangan Pekerjaan, Ini Sarannya – Page 3

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima usulan dari Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, terkait pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Khusus yang menangani persoalan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

    Prabowo menilai gagasan tersebut penting untuk segera direalisasikan sebagai respons terhadap meningkatnya ancaman PHK di sejumlah sektor industri.

    Prabowo menyampaikan bahwa pembentukan Satgas PHK harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti perwakilan pemerintah, serikat pekerja, kalangan akademisi, hingga lembaga-lembaga seperti BPJS.

    “Idenya Pak Said Iqbal aku akui ini sangat penting. Saya kira, bentuk Satgas PHK, segera! Libatkan pemerintah, serikat buruh, akademisi, libatkan BPJS dan sebagainya,” kata Prabowo dalam acara Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI: Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Nasional, di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta Selatan, ditulis Rabu (9/4/2025).

    Ia menekankan bahwa tugas utama Satgas tersebut bukan hanya merespons gelombang PHK yang sedang berlangsung, namun juga memetakan peluang kerja yang masih tersedia. Dengan demikian, para pekerja yang terdampak PHK dapat segera diarahkan untuk mendapatkan pekerjaan baru atau peningkatan keterampilan.

    “Dipetakan semua peluang lapangan kerja oleh Satgas PHK. Kita akan link and match dan pemerintah akan bantu. Misalnya, Mentan juga akan rencanakan kita akan lakukan investasi besar di sektor pertanian yang serap 8 juta pekerja,” ujarnya.

    Ia juga secara khusus meminta para menteri terkait, termasuk Menteri Koordinator dan Menteri Ketenagakerjaan, untuk segera menindaklanjuti inisiatif ini.

    “Tolong Menko dan Menteri Ketenagakerjaan tolong ya,” imbuh Presiden.