Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal mengajukan 6 tuntutan utama dalam aksi peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 yang digelar di kawasan Monas Jakarta Pusat.
Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia (Jumat, 02/05/2025) berikut ini.
TRIBUNNEWS.COM – Penghapusan sistem kerja outsourcing atau alih daya merupakan salah satu hal yang dijanjikan Presiden RI Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Buruh 2025 atau May Day.
Adapun penghapusan outsourcing merupakan satu dari enam tuntutan yang diajukan massa buruh saat aksi May Day 2025 di lapangan Silang Monas, Kamis (1/5/2025).
“Yang pertama (buruh suarakan) adalah hapus outsourcing,” ujar Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).
Sistem outsourcing dikenal menimbulkan sejumlah kerugian dan dampak bagi para pekerja, sehingga massa buruh yang tergabung dalam aksi Hari Buruh 2025 lantang menentangnya.
Kekurangan Outsourcing bagi Karyawan
Dikutip dari laman Serikat Pekerja Nasional (SPN), berikut kerugian sistem outsourcing bagi buruh/karyawan:
1. Tidak ada jenjang karir
Bagi pekerja yang berstatus outsourcing, mereka harus siap mengikuti peraturan dan sistem kontrak perusahaan.
Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan kondisi tersebut akan mempersulit setiap pekerja untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi.
Sehingga, posisi pekerja outsourcing akan hanya mandek sebagai buruh perusahaan yang tidak memiliki jenjang karir.
2. Masa kerja yang tidak jelas
Pekerja outsourcing sangat rentan menjadi korban PHK.
Bahkan, perusaaan bisa melakukan pemecatan dan memutus masa kerja karyawan outsourcing jika perusahaan dalam keadaan kolaps atau bangkrut.
3. Kesejahteraan tidak terjamin
Berbeda dengan karyawan tetap, karyawan dengan status outsourcing biasanya tidak begitu diperhatikan kesejahteraannya oleh perusahaan.
Sebagai contoh, tidak adanya tunjangan yang diberikan perusahaan kepada pekerja outsourcing.
Gaji yang tidak terlalu besar, ditambah dengan tak ada tunjangan, maka kesejahteraan karyawan outsourcing tidak terlalu terjamin.
4. Pendapatan yang terbatas
Karyawan outsourcing juga biasanya mendapat penghasilan bulanan yang tidak terlalu besar dan sangat terbatas.
Sehingga, mereka kesulitan memperoleh kualitas kehidupan yang lebih baik.
Apalagi jika kondisi perusahaan tidak stabil, maka ancaman PHK dan kehilangan penghasilan semakin nyata.
Janji Bakal Bentuk Satgas PHK dan Hapus Outsourcing
Di hadapan ribuan buruh di lapangan Silang Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025), Prabowo Subianto juga melontarkan janji akan segera membentuk satuan tugas pemutusan hubungan kerja atau Satgas PHK.
“Atas saran dari pimpinan buruh, Pak Said Iqbal dan Pak Jumhur, kita akan segera membentuk Satgas PHK. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita, pekerja – pekerja di PHK seenaknya. Bila perlu, tidak ragu-ragu kita, negara akan turun tangan,” kata Prabowo, dikutip dari Tribunnews.com.
Keberpihakan tersebut, kata Prabowo, lantaran buruh selama ini telah setia bersama dirinya.
Presiden menyatakan, dari 5 kali ikut Pilpres dengan 4 kali kalah dan sekali menang, buruh selalu berdiri satu garis bersamanya sehingga Prabowo menganggap dirinya sebagai presiden buruh, petani, nelayan dan orang susah.
Selain itu, Prabowo berjanji segera menghapus sistem outsourcing.
Namun ia meminta semua pihak realistis untuk juga menjaga kepentingan investor.
“Tapi kita juga harus realistis, kita juga harus menjaga kepentingan para investor. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja,” ucap Prabowo.
Komitmen dalam penghapusan outsourcing akan diambil pemerintah dalam pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.
Prabowo menjelaskan, Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional itu akan berperan sebagai penasihat presiden dalam menyusun arah kebijakan terkait ketenagakerjaan, seperti hak dan perlindungan pekerja.
“Sebagai hadiah untuk kaum buruh hari ini, saya akan segera membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional,” ujar Prabowo.
Salah satu tugas Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional adalah mengkaji dan merumuskan mekanisme transisi yang tepat menuju penghapusan sistem outsourcing.
Komitmen Hapus Outsourcing Kala 18.610 Tenaga Kerja Di-PHK
Sebelum Prabowo berkomitmen untuk menghapus outsourcing, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) merilis data yang menunjukkan bahwa 18.610 tenaga kerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) pada periode Januari hingga Februari 2025, dikutip dari Kompas.com.
Berdasarkan laman resmi Satu Data Kemenaker, Jawa Tengah menjadi provinsi yang paling banyak melakukan PHK, yaitu sekitar 57,37 persen atau 10.677 orang.
Terbanyak kedua adalah Provinsi Jambi dengan jumlah PHK sebanyak 3.530 tenaga kerja.
Selanjutnya adalah Provinsi Jakarta, sebanyak 2.650 pekerja.
Setelah ketiga provinsi tersebut, jumlah PHK di daerah lain tidak ada yang menembus angka 1.000 pada Januari hingga Februari 2025.
Provinsi-provinsi tersebut adalah Sumatera Utara (2 tenaga kerja), Sumatera Barat (2 tenaga kerja), Sumatera Selatan (25 tenaga kerja), Bangka Belitung (3 tenaga kerja), Kepulauan Riau (67 tenaga kerja), dan Jawa Barat (23 tenaga kerja).
Selanjutnya, Jawa Timur (978 tenaga kerja), Banten (411 tenaga kerja), Bali (87 tenaga kerja), Kalimantan Tengah (72 tenaga kerja), Sulawesi Selatan (77 tenaga kerja), dan Sulawesi Tenggara (6 tenaga kerja).
Peringatan Hari Buruh 2025
Peringatan Hari Buruh 2025 di lapangan Silang Monas, Kamis (1/5/2025) kemarin tidak hanya dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto.
Namun, beberapa pejabat negara lain juga ikut hadir meliputi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Selain itu, ada Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Pratikno, Menteri P2MI Abdul Kadir Karding, dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.
Sementara, perwakilan dari serikat buruh yang hadir adalah Presiden KSPSI Andi Gani, Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat, Presiden KSPSI Said Iqbal, dan Presiden KSBSI Ely Rosita Silaban.
(Tribunnews.com/Rizki A. Tiara/Danang Triatmojo) (Kompas.com)
Ya, kunci kematian Marsinah tetap penuh misteri selama puluhan tahun sejak 1995 hingga 2025 ini.
Surabaya (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap usulan agar aktivis buruh, Marsinah, diangkat sebagai Pahlawan Nasional yang mewakili kaum buruh.
Hal ini disampaikan saat pidato peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Lapangan Monas, Jakarta Pusat (1/5/2025), sebagai respons atas aspirasi yang disampaikan para pimpinan serikat buruh.
Kepala Negara pun meminta para pimpinan buruh untuk bermusyawarah dan mengajukan nama yang layak diusulkan, kemudian mereka menyampaikan, “Bagaimana kalau Marsinah, Pak?”.
Presiden pun mendukung, asal seluruh pimpinan buruh yang mewakili kaum buruh pun mendukung Marsinah menjadi Pahlawan Nasional. Perwakilan serikat buruh yang hadir dalam peringatan Hari Buruh 2025, diantaranya Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea.
Selain itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Presiden Partai Buruh Said Iqbal, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Pembaruan Jumhur Hidayat, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban, dan sebagainya.
Ya, Marsinah yang dimaksud adalah sosok seorang aktivis buruh yang gigih memperjuangkan hak-hak pekerja di Indonesia pada saat Orde Baru, namun nasib atau tewasnya hingga kini masih menjadi misteri.
Lahir pada 10 April 1969 di Nganjuk, Jawa Timur, ia bekerja sebagai buruh di sebuah pabrik arloji di PT Catur Putra Surya (CPS) Porong, Sidoarjo. Marsinah aktif memimpin aksi-aksi menuntut kenaikan upah dan perbaikan kondisi kerja.
Pada awal Mei 1993, ia turut serta dalam mogok kerja bersama rekan-rekannya. Setelah aktif dalam berbagai aksi tersebut, Marsinah ditemukan meninggal dunia pada 8 Mei 1993.
Fakta tewasnya Marsinah itu sejak ditemukan hingga kini masih saja tetap menjadi misteri, meski sejumlah nama disebut-sebut sebagai pelaku.
Nama-nama itu adalah Suprayogi (satpam), Suwono (satpam), Widayat (bagian maintenance), dan Yudi Susanto (pimpinan PT CPS), yang dijadikan terdakwa kasus pembunuhan Marsinah yang awalnya dijatuhi hukuman antara 12 hingga 17 tahun penjara.
Pimpinan PT CPS Porong dan anak buahnya itu menceritakan dirinya dijadikan terdakwa dengan tuduhan turut berkomplot menghabisi nyawa Marsinah, padahal mereka tidak tahu-menahu tentang pembunuhan buruh PT CPS itu. “Itu bohong, fitnah,” kata Yudi dalam sebuah persidangan.
Ada juga oknum militer yang dijadikan terdakwa yakni Danramil Porong, Sidoarjo, Kapten Kusaeri. Ia diajukan ke Mahkamah Militer, karena dianggap bersalah, karena mengetahui kasus pembunuhan itu tapi membiarkan tindak pidana yang juga disetujui direksi PT CPS itu.
Jasad Marsinah diketahui tergeletak di sebuah gubuk di pinggir sawah dekat hutan jati, di dusun Jegong, desa Wilangan, kabupaten Nganjuk, lebih 100 kilometer dari kos-nya di pemukiman buruh desa Siring, Porong.
Misteri Perburuhan
Ya, kunci kematian Marsinah tetap penuh misteri selama puluhan tahun sejak 1995 hingga 2025 ini. Tak pernah diketahui dengan pasti, siapa yang meletakkan mayatnya, siapa yang kebetulan menemukannya pertama kali, dan kapan tewasnya? Lalu, kenapa tewas?
Namun, sejumlah terdakwa mengelak dengan apa yang disebutnya “skenario” peradilan, hingga para aktivis hak asasi pun menganugerahi “Yap Thiam Hien Award” bagi kegigihan Marsinah. Khalayak awam prihatin dan bersimpati membuka dompet sumbangan bagi keluarganya.
Skenario peradilan yang disebut para terdakwa itu menggambarkan pertarungan berbagai kepentingan buruh-buruh, pengusaha, serikat buruh, lembaga swadaya masyarakat, birokrasi militer, kepolisian, dan sistem peradilan.
Marsinah anak kedua dari tiga bersaudara yang semuanya perempuan, Marsini kakaknya dan Wijiati adiknya, lahir dari pasangan Astin dan Sumini di desa Nglundo, kecamatan Sukomoro, kabupaten Nganjuk.
Ibunya meninggal saat ia berusia 3 tahun (lahir 1968) dan adiknya Wijiati berumur 40 hari. Ayahnya kemudian menikah lagi dengan Sarini, perempuan dari desa lain. Sejak itulah Marsinah kecil diasuh neneknya, Paerah, yang tinggal bersama paman dan bibinya, Suraji-Sini.
Meskipun kepandaiannya biasa-biasa saja, tapi teman-teman dan gurunya di SD Negeri Nglundo menilainya rajin, minat bacanya cukup tinggi, sikapnya kritis dan tanggungjawabnya menonjol. Setiap tugas sekolah selalu tuntas. Jika ada yang kurang jelas, tak segan ia mengacungkan tangan meminta penjelasan guru.
Selepas SMA Muhammadiyah dengan bantuan biaya seorang pamannya, cita-citanya untuk melanjutkan ke Fakultas Hukum pun kandas, karena keluarganya tak mampu membiayai kuliah. Tak ada pilihan lain kecuali mencari lapangan kerja di kota besar.
Tahun 1989, ia ke Surabaya, menumpang di rumah kakaknya, Marsini, yang sudah berkeluarga. Setelah berkali-kali melamar kerja ke berbagai perusahaan, akhirnya Marsinah diterima bekerja pertama kali di pabrik plastik SKW kawasan industri Rungkut. Gajinya jauh dari cukup. Untuk memperoleh tambahan penghasilan ia nyambi jualan nasi bungkus di sekitar pabrik seharga Rp150/bungkus.
Akhirnya, tahun 1990, Marsinah bekerja di PT Catur Putra Surya (CPS), Rungkut, meski sebelumnya sempat bekerja di sebuah perusahaan pengemasan barang. Urbanisasi, berdagang untuk penghasilan tambahan, dan berpindah kerja dari satu pabrik ke pabrik lainnya untuk mendapatkan upah yang lebih layak, merupakan kisah klasik buruh perempuan di Jawa sejak awal dasawarsa 1980-an.
Di pabrik pembuatan arloji di Rungkut, Surabaya, dengan beberapa kawannya, Marsinah menuntut berdirinya unit serikat pekerja formal (SPSI). Tuntutan inilah mungkin membuatnya dipindah pihak manajemen ke pabrik PT CPS lainnya di Porong, Sidoarjo pada awal tahun 1992.
Sejak akhir dasawarsa 1980-an, kebijakan upah buruh murah dari pemerintah dan industrialisasi berorientasi ekspor mendorong sengketa perburuhan meluas, sehingga pemogokan dan aksi buruh meningkat luar biasa sejak awal 1990-an untuk meningkatkan posisi tawar mereka.
Dalam konteks Orde Baru, tuntutan buruh PT CPS pada akhir April 1993 dan pemogokan buruh PT CPS pada 3-4 Mei 1993 itu berujung “tewasnya” Marsinah.
Informasi Labfor menyebut Marsinah semula protes pemaksaan tanda tangan PHK untuk 13 rekannya kepada Pasi Intel Kodim 0816 Sidoarjo pada larut malam, namun kondisi Marsinah yang capek dan belum makan, membuat interogasi yang emosional menyebabkannya pingsan dan ternyata tewas, lalu ada “misteri” jenazahnya ditemukan di hutan (Nganjuk).
Kini, namanya dikenang sebagai simbol pejuang keadilan para pekerja, terutama setiap Hari Buruh Internasional, sehingga Presiden Prabowo yang dikenal sebagai figur nasionalis pun melakukan perubahan relasi pemerintah-buruh, seperti menaikkan upah minimum, mengakui peran pekerja informal seperti ojek online, membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh, meratifikasi Konvensi ILO 188, dan “kontrak politik” lainnya.
Copyright © ANTARA 2025
/data/photo/2025/05/01/6813181a3aa54.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Momen Menarik Prabowo Hadiri May Day 2025: Catat Tuntutan, Lempar Kemeja Safari yang Dipakai")
Momen Menarik Prabowo Hadiri May Day 2025: Catat Tuntutan, Lempar Kemeja Safari yang Dipakai
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden
Prabowo
Subianto menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional atau
May Day
di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2025).
Mengenakan kemeja safari berwarna coklat khasnya, Prabowo terpantau tiba sekitar pukul 10.00 WIB menggunakan kendaraan Maung.
Selain melontarkan sejumlah janji kepada buruh, beberapa momen Prabowo membangun interaksi dengan buruh tertangkap kamera. Apa Saja? Berikut rangkuman Kompas.com.
Tiba di Lapangan Monas, Prabowo tidak langsung naik ke atas panggung acara. Dia berjalan menyalami massa buruh yang hadir satu persatu.
Pagar pembatas tak menghalangi Prabowo menghampiri massa buruh untuk sekadar bersalaman.
Bahkan, Kepala Negara berjalan dari sisi ujung kanan panggung sampai sisi ujung kiri panggung. Tak jarang, Prabowo juga meladeni permintaan swafoto.
Kemudian, Prabowo yang duduk di atas panggung sempat terlihat mencatat di buku catatan kecil saat empat pimpinan konfederasi serikat buruh dan pekerja yang menyampaikan tuntutannya.
Keempatnya adalah Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Elita Rosita Silaban; Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat; Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea; dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
Dalam tuntutannya, Elita Rosita Silaban berharap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang ketenagakerjaan ditindak lanjuti.
Kepada Prabowo, dia juga berharap agar semua stakeholder mendukung revisi jaminan sosial bagi pekerja informal yang belum tercover dalam jaminan perlindungan sosial.
Kemudian, Jumhur Hidayat menitipkan soal nasib para buruh yang bekerja di kapal ikan. Dia meminta agar pemerintahan yang dipimpin Prabowo segera meratifikasi konvensi ILO 188 guna melindungi buruh yang bekerja di kapal perikanan.
Selanjutnya, Andi Gani menyatakan dukungan buruh pada semua kebijakan yang dibuat pemerintahan
Prabowo Subianto
, terutama demi menciptakan keadilan bagi para buruh.
Sementara itu, Said Iqbal menyampaikan sejumlah tuntutan kepada
Presiden Prabowo
. Di antaranya, mensahkan Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan yang baru, menghapus outsourcing, membentuk Satgas PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), mensahkan UU PPRT yang 21 tahun mandek di DPR, memberantas korupsi melalui pengesahan UU Perampasan Aset.
Tiba saat menyampaikan sambutan, beberapa kali Prabowo melontarkan candaan untuk memecah cuaca panas di siang hari.
Saat menyapa para pejabat yang hadir, Prabowo mengaku heran lantaran banyak massa buruh yang meneriaki dan menyambut Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya.
“Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya,” kata Prabowo menyapa tamu yang hadir di acara May Day.
Setelahnya, massa buruh berteriak keras dan bertepuk tangan karena antusiasme mendengar nama Teddy.
Prabowo kemudian heran lantaran lebih banyak yang menyambut Teddy daripada dirinya. Padahal, dia yang menjabat sebagai Presiden RI.
“Kok lebih banyak sambutannya daripada untuk gue nih? Yang presiden gue nih,” ujarnya berkelakar.
Setelah itu, massa buruh langsung meneriakkan nama Prabowo.
Di tengah sambutannya, Prabowo sempat meminta izin kepada massa buruh untuk minum kopi.
“Suara gue serak nih. Gue minum kopi ya, boleh minum kopi ya?” tanya Prabowo, di hadapan buruh, sambil menunjuk cangkir di dekatnya, seperti dilihat dari tayangan Kompas TV, Kamis.
“Boleh,” teriak buruh menjawab.
Prabowo lalu mengambil cangkir berwarna putih, menunjukan kepada buruh, lalu minum.
“Eh, ini elu yang minta, ya. Gue kalau minum kopi bisa pidato tiga jam lho,” kelakar Prabowo yang disambut riuh buruh.
Setelah meminum kopinya, Prabowo sempat menanyakan kondisi buruh yang berdiri mendengarkan pidatonya di tengah cuaca yang terik.
“Eh lu orang enggak kepanasan ya,” tanya Prabowo.
“Enggak,” jawab buruh kompak.
Momen puncaknya terjadi saat Prabowo membuka kemeja safari coklat yang dikenakannya dan melemparkannya ke arah massa buruh usai menyampaikan orasi politik.
Awalnya Prabowo melemparkan topi yang dikenakannya. Setelah itu, dia tampak mulai membuka kancing bajunya dan mengeluarkan sejumlah barang yang berada di saku kemejanya.
Selanjutnya, kemeja dengan warna khas Prabowo tersebut dilemparkan dari atas panggung ke arah massa buruh yang ada di depannya.
Usai melemparkan baju tersebut, Prabowo tampak memberi semangat kepada para buruh yang hadir.
Namun, Prabowo tampak mengenakan kemeja safari yang sama persis sebelum meninggalkan tempat acara peringatan
May Day 2025
.
Bahkan, Prabowo sempat melemparkan kembali topi kepada para buruh seraya berjalan meninggalkan tempat acara.
Sebelumnya, dalam pidato politiknya, Prabowo berjanji bakal memenuhi sejumlah tuntutan para buruh. Di antaranya terkait pengesahan Undang-Undang (UU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dan UU perampasan Aset.
Kemudian, untuk kesejahteraan buruh, Prabowo menginisiasi pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh dan Satuan Tugas (Satgas) Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK).
“Saya ingin beri hadiah kepada kaum buruh pada hari ini, saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional,” kata Prabowo.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Bisnis.com, JAKARTA — Serikat pekerja meminta agar pemerintah memastikan buruh/pekerja mendapatkan hak yang adil jika sistem kerja alih daya (outsourcing) dihapus.
Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban menilai penghapusan outsourcing sejatinya juga membutuhkan kajian dan pertimbangan yang matang lantaran akan berdampak luas agar tidak merugikan berbagai pihak, termasuk para buruh.
Meski begitu, Elly menuturkan, serikat pekerja akan terus mengingatkan kepala negara RI yang memiliki kuasa untuk menghapus sistem outsourcing.
“Saya kira itu kan tidak mungkin hapus outsourcing besok langsung dihapus, kan ada kajian-kajian, analisa, dan kebijakan lainnya yang akan kita lihat,” kata Elly saat ditemui di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Kamis (1/5/2025).
Di sisi lain, jika sistem outsourcing diganti dengan sistem kontrak, Elly meminta agar semua hak pekerja dilindungi dan tak ada diskriminasi, termasuk menerima pesangon, tunjangan hari raya (THR), hingga jaminan sosial.
“Sistem kontrak atau hal lainnya memang tidak boleh didiskriminasi dari perlindungan apapun, dari menerima pesangon, THR, lalu jaminan sosial, misalnya kecelakaan kerja, kematian, dan yang lainnya,” tuturnya.
Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menuntut agar pemerintah menghapus outsourcing. Dia juga meminta agar karyawan kontrak juga harus dibatasi.
“Kalaupun outsourcing masih ada, hanya lima jenis pekerjaan, catering, cleaning service, security, driver, dan jasa pertambangan dan perminyakan,” kata Said.
Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional 2025 (May Day 2025) di Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025), mengatakan akan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.
Nantinya, orang nomor satu di Indonesia itu akan meminta Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional untuk mencari jalan terbaik dalam menghapus sistem outsourcing secara bertahap.
Namun, penghapusan ini tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa lantaran harus tetap menjaga kepentingan para investor. Pasalnya, lanjut dia, jika para investor enggan menanamkan investasi di Tanah Air. Alhasil, tidak ada pabrik yang dibangun di Indonesia, yang bisa menyerap tenaga kerja.
“Kami juga harus realistis. Kita harus menjaga kepentingan investor. Kalau tidak ada investasi, tidak ada pabrik, dan tidak ada pekerjaan,” ujarnya.
Di samping itu, dalam waktu dekat, Prabowo mengaku berencana menggelar pertemuan di Istana Bogor yang mempertemukan 150 pimpinan serikat buruh dengan 150 pimpinan perusahaan nasional, yang diharapkan menjadi momentum untuk membangun kemitraan industrial yang adil.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, akan membahas terkait usulan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.
Hal tersebut merespons kebijakan dari Presiden RI Prabowo Subianto pada Hari Buruh yang jatuh pada hari ini, Kamis (1/5/2025).
“Itu nanti akan kita bahas sesudah ini,” kata Menaker Yassierli di Universitas Pertamina Jakarta, Kamis.
Menaker Yassierli juga belum bisa menjelaskan point-point penting apa saja yang perlu diperhatikan dalam pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional itu.
“Nanti kita lihat. Kita juga sudah ada beberapa lembaga ya. Kota ada Dewan pengukuhan Nasional, ada LKS tripartit Nasional di seluruh daerah,” ungkapnya.
Sebelumnya, tepat di Hari Buruh Internasional, Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan dua kebijakan penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan buruh Indonesia, yakni pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional dan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK).
Pengumuman ini disampaikan langsung dalam pidato Prabowo di tengah peringatan Hari Buruh Internasional, Kamis (1/5/2025) yang berlangsung di Lapangan Monas, Jakarta, di hadapan ratusan ribu buruh dari berbagai organisasi dan konfederasi.
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk komitmen pemerintahannya untuk mendengar dan melibatkan langsung suara kaum pekerja dalam perumusan kebijakan negara.
“Saya ingin memberi hadiah kepada kaum buruh pada hari ini. Saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan terdiri dari semua tokoh-tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia. Dan mereka tugasnya adalah mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada Presiden: mana undang-undang yang tidak beres dan tidak melindungi buruh, mana regulasi yang nggak benar. Segera akan kita perbaiki, saudara-saudara sekalian,” ujar Prabowo disambut tepuk tangan peserta aksi.
Presiden juga menegaskan bahwa masukan dari para pimpinan buruh menjadi dasar pembentukan Satgas PHK, yang bertujuan untuk mencegah pemutusan hubungan kerja secara sewenang-wenang oleh perusahaan.
“Kita juga, atas saran dari pimpinan buruh, dari Pak Said Iqbal dan Pak Jumhur, kita akan segera membentuk Satgas PHK. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita… kita tidak akan biarkan pekerja-pekerja di-PHK seenaknya. Bila perlu, tidak ragu-ragu, kita, negara, akan turun tangan,” tegasnya.
Said Iqbal: 90 Persen Buruh Mendukung Prabowo
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengeklaim bahwa 90 persen buruh mendukung dan berada di barisan Presiden
Prabowo Subianto
.
Hal tersebut disampaikannya dalam peringatan
Hari Buruh
atau
May Day
yang dihadiri Prabowo pada Kamis (1/5/2025).
“Banyak sekali hari ini, Prabowo memberikan sebuah harapan, optimisme, dan perlindungan pada kaum buruh. Kami buruh percaya,” kata Said di Lapangan Monas, Jakarta.
“Boleh saya klaim, 90 persen buruh Indonesia mendukung Pak Prabowo, berada di barisan Pak Prabowo, dan akan berjuang bersama Pak Prabowo hingga kesejahteraan kaum buruh terwujud,” sambungnya.
Dalam peringatan Hari Buruh 2025, sekitar 200.000 buruh yang hadir di Lapangan Monas menuntut enam hal kepada Prabowo. Berikut adalah tuntutannya:
Adapun pada peringatan Hari Buruh di Lapangan Monas, Prabowo menyatakan bahwa dirinya adalah presiden para buruh dan orang susah.
Oleh karena itu, Prabowo menyampaikan sejumlah janji kepada para buruh yang ada di Indonesia.
“Saya merasa menjadi presidennya buruh, petani, nelayan, orang yang susah,” kata Prabowo saat sambutan di atas panggung.
Salah satu janji Prabowo adalah komitmennya mencari cara untuk menghapus sistem kerja outsourcing atau alih daya di Indonesia.
“Saya juga akan meminta dewan kesejahteraan nasional mempelajari bagaimana caranya kita kalau bisa tidak segera tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing,” kata Prabowo.
Prabowo sekaligus mengumumkan rencana pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional sebagai hadiah untuk para buruh dalam momentum peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025.
Tak hanya Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, Prabowo mengumumkan rencana pembentukan Satgas PHK.
“Kita tidak akan membiarkan rakyat kita, kita tidak akan membiarkan pekerja-pekerja di-PHK seenaknya,” ujar Prabowo.
Satu hal menarik yang dijanjikan Prabowo lainnya adalah mendukung usulan agar Marsinah mendapatkan gelar pahlawan nasional dari kaum buruh.
Menurut Prabowo, nama Marsinah muncul saat dirinya bertanya kepada sejumlah pimpinan serikat buruh dan pekerja.
Kemudian, Prabowo mendorong segera disahkannya RUU PPRT dan RUU Perlindungan Pekerja di Sektor Kelautan dan Perikanan.
Terakhir, yang juga tak kalah penting adalah janji Prabowo mendukung segera disahkannya UU Perampasan Aset sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi.
“Saudara-saudara, dalam rangka juga pemberantasan korupsi, saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Saya mendukung,” ujar Prabowo.
Adapun peringatan Hari Buruh Internasional di Monas dihadiri sekitar 200.000 orang. Mereka berasal dari kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, serta seluruh daerah di Indonesia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
/data/photo/2025/05/01/681319e05b180.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Serikat Buruh Dunia: Kerja Sama Buruh-Pemerintah Penting untuk Susun UU Ketenagakerjaan")
Serikat Buruh Dunia: Kerja Sama Buruh-Pemerintah Penting untuk Susun UU Ketenagakerjaan
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Sekretaris Jenderal Serikat Buruh Dunia atau International Trade Union Confederation (ITUC), Shoya Yoshida menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan serikat buruh dalam menyusun Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru.
Hal tersebut disampaikannya ketika menghadiri peringatan
Hari Buruh
atau
May Day
di Lapangan Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025).
“Sangat penting bagi kita semua kaum buruh di Indonesia untuk bekerja sama dengan pemerintah dan pengusaha dalam menyusun UU Ketenagakerjaan yang baru,” ujar Shoya sata berpidato di Lapangan Monas, Jakarta.
Ia berharap, serikat buruh di Indonesia bisa memanfaatkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengeluarkan klaster ketenagakerjaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
“Yang adil, inklusif, dan melindungi hak-hak dasar buruh di Indonesia,” jelas Shoya.
Ratusan ribu buruh yang memperingati May Day meminta pemerintahan Prabowo Subianto menghapus sistem outsourcing atau pekerja alih daya.
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan bahwa tuntutan itu menjadi satu dari enam isu yang dibawa dalam aksi peringatan
Hari Buruh Internasional
hari ini.
“Yang pertama (buruh suarakan) adalah hapus outsourcing,” ujar Said.
Selain itu, buruh juga meminta pemerintah menetapkan standar upah yang layak dan membentuk Satgas PHK. Keempat, buruh meminta pemerintah menyusun revisi Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan.
“Selanjutnya adalah melindungi pekerja rumah tangga dengan sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), dan memberantas korupsi dengan sahkan RUU Perampasan Aset,” kata Said.
Adapun peringatan Hari Buruh Internasional di Monas dihadiri sekitar 200.000 orang. Mereka berasal dari kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, serta seluruh daerah di Indonesia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5205445/original/028163700_1746084043-20250501-Prabowo_Hari_Buruh-ANG_1.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Prabowo: Pajak yang Besar untuk Orang yang Berpenghasilan Besar – Page 3")
Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto berjanji untuk melakukan kajian terhadap pengenaan pajak penghasilan (PPh) bagi wajib pajak berpenghasilan tinggi. Janji itu disampaikan guna menjawab permintaan kelompok buruh, dalam acara peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025).
Pada kesempatan itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal lantas membisikkan kepada Prabowo, banyak buruh yang kini keberatan atas potongan PPh.
Lantaran, kaum buruh dianggap hanya mendapat insentif hingga pesangon dan uang pensiun kecil, tetapi juga dihadapi kenaikan pajak progresif. Mendengar masukan itu, Prabowo berjanji untuk mengkaji ulang skema penerapan pajak.
“Saya akan kembali pelajari masalah pajak. Pajak yang besar untuk orang yang penghasilannya besar. Lo (buruh) orang gajinya enggak besar, jadi ngapain dipajak. Itu nanti tugasnya Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional,” kata Prabowo.
Beberapa waktu lalu, Prabowo juga telah menekankan setiap kebijakan pemerintah harus selalu berpihak kepada rakyat banyak dan kepentingan nasional. Termasuk kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) jadi 12 persen pada 2025, yang hanya untuk barang-barang mewah.
“Pemerintah memutuskan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah. Yaitu, barang dan jasa tertentu yang selama ini sudah terkena PPN barang mewah, yang dikonsumsi oleh golongan masyarakat berada, masyarakat mampu,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Prabowo lantas mencontohkan beberapa barang mewah yang nantinya bakal terkena pungutan PPN 12 persen. Dalam hal ini, RI 1 menyebut beberapa barang super mewah yang hanya bisa dimiliki oleh kelompok super kaya, semisal jet pribadi hingga kapal pesiar.
“Contoh, pesawat jet pribadi, itu tergolong barang mewah yang dimanfaatkan oleh masyarakat papan atas. Kemudian kapal pesiar, yacht, kemudian rumah yang sangat mewah yang nilainya di atas golongan menengah,” paparnya.
Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta agar pemerintah segera menghapus metode omnibus law di Undang-Undang Cipta Kerja dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang baru.
Hal itu disampaikan Presiden KSPI Said Iqbal di hadapan Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Kamis (1/5/2025).
Said meminta agar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk tidak memasukkan omnibus law ke dalam RUU Ketenagakerjaan yang baru.
Dia juga meminta Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad untuk mengawal proses penyusunan RUU Ketenagakerjaan yang baru.
“[Tuntutan] yang keempat, sahkan RUU Ketenagakerjaan yang baru. Pak Menko [Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto], sebaiknya yang aroma-aroma omnibus law dibuang saja di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru, Pak Dasco [Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad] nanti akan mengawal,” kata Said dalam peringatan Hari Buruh Mayday 2025 di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Kamis (1/5/2025).
Lebih lanjut, dia juga meminta agar Ketua DPR Puan Maharani agar pemerintah tidak lagi memasukkan omnibus law ke dalam RUU Ketenagakerjaan yang baru.
“Ibu Puan [Ketua DPR Puan Maharani], mohon izin agar omnibus law tidak ada aroma,” imbuhnya.
Selain itu, para buruh/pekerja juga menuntut agar Presiden Prabowo Subianto segera mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Pasalnya, RUU PPRT sudah 20 tahun tidak disahkan.
“Kali mendapat informasi dari Pak Dasco, Ibu Puan dan jajaran pimpinan, tolong sahkan rancangan Perlindungan Pekerjaan Rumah Tangga,” tuturnya.
“Jangan seperti budak, Pak. Ada yang disetrika, ada yang tidur dengan kandang anjing, Pak, rakyat Bapak. Ada yang dikasih makanan kucing dan mereka mengalami penderitaan, bukan di luar negeri tapi di dalam negeri, sahkan RUU PPRT,”
Di samping itu, dia juga menuntut agar Presiden Prabowo segera memberantas korupsi dengan mengesahkan RUU Perampasan Aset.
Said menambahkan, buruh juga menuntut agar pemerintah untuk menghapus sistem kerja outsourcing. Untuk diketahui, outsourcing adalah menyerahkan pekerjaan tertentu kepada mitra eksternal.
“Kami tahu, Bapak [Presiden Prabowo] sangat peduli untuk melakukan menghapus outsourcing. Modern slavery, perbudakan modern,” imbuhnya.
Adapun, para buruh juga menuntut akan adanya Satuan Tugas pemutusan hubungan kerja (Satgas PHK). Dia pun meminta semua pihak mendukung Kepala Negara RI untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia.
“…bergerak bersama, the great Indonesia, the first Indonesia. Bukan hanya Amerika, Indonesia pun negara yang besar, negara yang pertama, yang harus kita perjuangkan bersama-sama dengan Bapak Presiden,” tutupnya.