Xcloud.id

Tag: Said Iqbal

  • Bos Buruh Ragu Data Serapan Tenaga Kerja, Dinilai ‘Asal Bapak Senang’

    Bos Buruh Ragu Data Serapan Tenaga Kerja, Dinilai ‘Asal Bapak Senang’

    Jakarta –

    Serikat buruh protes soal data serapan kerja nasional semester I 2025 yang dipaparkan oleh Kementerian Perindustrian. Data yang dipaparkan Kementerian Perindustrian menyebutkan sejak Januari hingga Juni 2025 serapan tenaga kerja nasional mencapai 303 ribu orang.

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, data itu patut diduda hanya untuk ‘Asal bapak senang dan bersifat politis’ yang seolah-olah kondisi dunia ketenagakerjaan baik-baik saja di tengah hantaman gelombang PHK besar-besaran di sektor riil dalam kurun waktu Januari – Juni 2025, terutama PHK di sektor industri tekstil, garmen, elektronik, komponen elektronik, retail, perdagangan mal, hotel, dan sektor padat karya lainnya (labour intensif). Pihaknya mencatat ada sekitar 54.047 buruh yang kena PHK di semester pertama 2025.

    Menurut Said Iqbal, data Kemenperin bertolak belakang dengan data yang disajikan oleh BPJS Ketenagakerjaan yang dalam kurun waktu yang sama menyatakan bahwa jumlah peserta BP Jamsostek menurun. Penurunan ini terjadi akibat banyaknya buruh ter-PHK yang mengambil JHT dan menerima JKP.

    “Bila mengikuti alur pikiran Kemenperin RI, seharusnya peserta BPJS TK jumlahnya bertambah sebanyak 303 ribu orang. Karena setiap orang yang bekerja di sektor formal ketika masuk bekerja maka pada saat itu langsung didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan,” kata Said Iqbal dalam keterangannya, Jumat (8/8/2025).

    “Tetapi kenapa BP Jamsostek menyebut jumlah peserta di kurun waktu Januari hingga Juni 2025 menurun angkanya. Sungguh ini data yang aneh,” lanjutnya bertanya-tanya.

    Presiden Partai Buruh tersebut menduga Kemenperin mencampur adukkan penyajian data serapan tenaga kerja 303 ribu orang dengan menggabungkannya dengan data pekerjaan informal sebagai orang yang bekerja sebagai tenaga kerja yang diserap. Sebab, angkanya tinggi sekali.

    “Misalnya ada orang yang diserap bekerja sebagai Gojek, Grab, Shopee, atau platform lain, bekerja di dapur MBG, pekerja paruh waktu, dan sektor informal lainnya. Inilah patut diduga data 303 ribu orang ini cuma untuk asal bapak senang dan politis,” tegasnya.

    Kalangan buruh menuntut pemerintah untuk menyajikan data tentang lapangan kerja dan secara terbuka, transparan, akuntabel, dan tidak bias. “Jangan membuat seolah-olah negeri ini lapangan kerjanya terbuka luas dengan mudahnya. Padahal kondisi di lapangan berbeda jauh dari harapan,” pungkas Said Iqbal.

    (acd/acd)

  • Partai Buruh tolak wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD

    Partai Buruh tolak wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Partai Buruh Said Iqbal menegaskan menolak wacana penggunaan kembali sistem Pilkada tidak langsung atau kepala daerah dipilih oleh DPRD.

    “Partai Buruh menolak keras ide untuk pemilihan kepala daerah, bahkan pemilihan presiden atau wakil presiden melalui perwakilan, apakah melalui DPRD untuk kepala daerah atau melalui MPR untuk pemilihan presiden,” kata Said Iqbal di Jakarta, Kamis.

    Ia menilai wacana tersebut tidak sesuai dengan spirit reformasi yang salah satu hasilnya adalah pemilu langsung.

    Said Iqbal juga mengatakan bahwa pemilihan secara tidak langsung tersebut seakan mengembalikan orde baru.

    “Reformasi mengoreksi kesalahan yang pernah kita lakukan, belum panjang reformasi usianya,1998 ke 2025 baru berapa tahun, Kita harus terus berkeyakinan bahwa apa yang diperjuangkan di reformasi harus ditegakkan,” ujarnya.

    Said kemudian mencontohkan Amerika Serikat (AS) dengan sistem electoral college, sebagai contoh pemilu tidak langsung, Meski demikian hal tersebut dilakukan karena AS adalah negara dengan sistem pemerintahan federal.

    Dia menilai sistem tersebut sudah berjalan selama ratusan tahun di AS dan memang sesuai dengan sistem pemerintahan yang dianut oleh AS.

    Oleh karena itu, Said menilai sistem pemilu tidak langsung tersebut tidak tepat untuk diadaptasi ke da lam sistem Pemilu Indonesia.

    “Indonesia jangan selalu menjadi uji coba untuk perubahan, kita bukan demokrasi barat juga bukan demokrasi timur, kita adalah demokrasi Pancasila yang mengedepankan azas musyawarah mufakat tetapi tidak meniadakan suara rakyat yaitu pemilihan secara langsung,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Partai Buruh dukung putusan MK soal pemisahan pemilu nasional-daerah

    Partai Buruh dukung putusan MK soal pemisahan pemilu nasional-daerah

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Partai Buruh Said Iqbal menegaskan segenap jajaran Partai Buruh sepenuhnya mendukung putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pemilu nasional dan daerah.

    “Partai Buruh mempunyai sikap We Stand with MK, Partai Buruh bersama putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024, bahwa wajib ada pemisahan pemilu nasional atau pusat dengan pemilu di daerah,” kata Said Iqbal di Jakarta, Kamis.

    Said mengatakan keputusan Mahkamah Konstitusi adalah mengikat dan bersifat final sehingga tidak boleh ada yang melawan atau tidak melaksanakan putusan tersebut.

    Ia juga mengajak semua pihak untuk membangun demokrasi yang sehat serta mendesain ulang pemilu dengan putusan tersebut sebagai salah satu fondasinya.

    “Redesign Pemilu 2029 yang diharapkan oleh Partai Buruh adalah mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi, tidak lagi maunya partai politik yang ada di DPR RI atau pemerintah,” ujarnya.

    Said memahami putusan MK tersebut tidak bisa memuaskan semua pihak, namun dirinya tetap meminta semua pihak untuk patuh kepada putusan tersebut.

    “Ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan beberapa pihak, tetapi keputusan Mahkamah Konstitusi adalah final dan binding, dan karena itu Partai Buruh mengistilahkan hastag (tagar) We Stand with MK,” ujarnya.

    Ia mengatakan juga tidak mempermasalahkan soal wacana perpanjangan masa jabatan maupun penunjukan penjabat untuk mengisi kekosongan pemerintahan daerah selama jeda pemilu nasional dan daerah

    “Ada istilah di dalam undang-undang, ada pasal di dalam Undang-Undang (Dasar) 1945, pemilu lima tahun sekali, kan ini terjadi pengecualian akibat adanya putusan oleh MK. Jadi, kami mendukung perpanjangan dua tahun untuk anggota DPR dan kalau kepala daerah kan ada Pj-nya nanti,” tuturnya.

    Sebelumnya, MK melalui Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 memutuskan keserentakan pemilu yang konstitusional ialah pemilu daerah digelar sejak dua atau dua setengah tahun pemilu nasional rampung.

    Pemilu daerah antara lain pemilihan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota serta kepala dan wakil kepala daerah, sementara pemilu nasional terdiri atas pemilihan anggota DPR RI, DPD RI, serta presiden dan wakil presiden.

    Adapun titik rampungnya pemilu nasional, menurut MK, yaitu ketika anggota DPR, DPD, serta presiden/wakil presiden terpilih dilantik.

    Dalam putusannya, MK juga memerintahkan pembentuk undang-undang melakukan rekayasa konstitusional guna mengatur rumusan masa transisi masa jabatan kepala/wakil kepala daerah dan anggota DPRD hasil pemilihan 2024 karena mengingat putusan tersebut langsung berlaku untuk Pemilu 2029.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ancaman Puluhan Ribu Buruh RI Kena PHK gegara Trump

    Ancaman Puluhan Ribu Buruh RI Kena PHK gegara Trump

    Pemerintah Indonesia melakukan negosiasi dengan Presiden AS Donald Trump untuk memangkas tarif impor produk Indonesia masuk ke Amerika Serikat. Kesepakatan tersebut membuat tarif turun dari 32% menjadi 19%.

    Namun, ada sejumlah ‘imbalan’ yang harus dipenuhi Indonesia terkait penurunan tarif tersebut. Salah satunya yakni Indonesia tidak akan mengenakan tarif apapun terhadap produk ekspor dari AS.

    Syarat tersebut dinilai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Presiden Partai Buruh Said Iqbal dapat mengancam keberlangsungan pabrik dalam negeri. Dampak buruknya yakni terjadi gelombang PHK.

  • Puluhan Ribu Buruh RI Bisa Jadi Korban PHK Gara-gara Trump

    Puluhan Ribu Buruh RI Bisa Jadi Korban PHK Gara-gara Trump

    Jakarta –

    Indonesia dan Amerika Serikat (AS) telah mencapai kesepakatan tarif dagang. Semua produk Indonesia yang masuk pasar AS kena tarif 19%, turun dari sebelumnya 32%.

    Namun Presiden Donald Trump meminta beberapa hal kepada Pemerintah Indonesia sebagai balasan atas pemangkasan tarif tersebut. Salah satunya semua produk AS yang masuk ke Indonesia bebas tarif (non-tariff barrier).

    Permintaan Donald Trump tersebut dinilai bisa mengancam keberlangsungan industri dalam negeri, yang ujungnya memicu pemutusan hubungan kerja (PHK).

    “Dengan membanjirnya produk Amerika yang nol persen tarif, produsen-produsen lokal, UMKM, dan pabrik-pabrik kecil akan kalah bersaing. Apa yang akan terjadi? Ya PHK juga,” ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Jumat (18/7/2025).

    Said Iqbal mengatakan pemangkasan tarif dari 32% menjadi 19% seolah-olah menguntungkan Indonesia. Tapi ingat, penurunan tarif ini disertai pengorbanan besar yaitu produk AS bebas masuk Indonesia tanpa dikenakan tarif.

    “Ini adalah bentuk penggadaian kedaulatan ekonomi nasional,” kata Said.

    Menurutnya membebaskan tarif impor terhadap produk AS justru akan menghantam industri dalam negeri dari dua arah. Di satu sisi, Indonesia tetap dikenakan tarif ekspor oleh Amerika. Di sisi lain, produk Amerika masuk ke Indonesia tanpa hambatan.

    Alhasil, di tengah tekanan ini, produsen lokal tidak akan mampu bersaing, yang akhirnya berujung pada PHK massal. Said memperkirakan, akibat kebijakan ini, ada potensi PHK terhadap 40 ribu orang buruh dalam tiga bulan ke depan.

    “Indonesia mendapat double uppercut. Uppercut pertama, ekspor kita ke Amerika tetap dikenai tarif. Uppercut kedua, barang-barang dari Amerika masuk ke Indonesia tanpa tarif. Kedaulatan ekonomi bangsa sangat rentan dengan kebijakan ini,” terang Iqbal.

    Bukan itu saja, industri dalam negeri juga harus menghadapi serbuan produk-produk China. Setelah pasar Amerika menjadi semakin mahal karena tarif tinggi dari Trump, produsen China akan mencari pasar baru, termasuk Asia Tenggara.

    Indonesia, sebagai pasar terbesar di kawasan ini, akan menjadi sasaran utama. Kombinasi produk murah dari Amerika dan China yang menyerbu pasar domestik akan membuat industri dalam negeri semakin terjepit.

    Untuk itu, Said Iqbal mendesak pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, untuk segera menegakkan kembali kedaulatan ekonomi nasional dan menghentikan praktik liberalisasi perdagangan yang merugikan pekerja dan industri lokal.

    “Kami meminta Bapak Presiden Prabowo Subianto menegakkan kembali kedaulatan ekonomi. Jangan gadaikan masa depan bangsa hanya demi penurunan tarif,” seru Iqbal.

    Tak hanya itu, KSPI juga menagih komitmen Presiden Prabowo untuk segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) PHK seperti yang pernah diinstruksikan dalam Sidang Ekonomi Nasional beberapa waktu lalu.

    “Satgas PHK yang sudah dicanangkan dari jauh-jauh hari harus segera dibentuk. Sudah hampir enam bulan sejak perintah Presiden disampaikan, tapi implementasinya belum terlihat,” tegasnya.

    (hns/hns)

  • Puluhan Ribu Buruh RI Bisa Jadi Korban PHK Gara-gara Trump

    Puluhan Ribu Buruh RI Bisa Jadi Korban PHK Gara-gara Trump

    Jakarta –

    Indonesia dan Amerika Serikat (AS) telah mencapai kesepakatan tarif dagang. Semua produk Indonesia yang masuk pasar AS kena tarif 19%, turun dari sebelumnya 32%.

    Namun Presiden Donald Trump meminta beberapa hal kepada Pemerintah Indonesia sebagai balasan atas pemangkasan tarif tersebut. Salah satunya semua produk AS yang masuk ke Indonesia bebas tarif (non-tariff barrier).

    Permintaan Donald Trump tersebut dinilai bisa mengancam keberlangsungan industri dalam negeri, yang ujungnya memicu pemutusan hubungan kerja (PHK).

    “Dengan membanjirnya produk Amerika yang nol persen tarif, produsen-produsen lokal, UMKM, dan pabrik-pabrik kecil akan kalah bersaing. Apa yang akan terjadi? Ya PHK juga,” ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Jumat (18/7/2025).

    Said Iqbal mengatakan pemangkasan tarif dari 32% menjadi 19% seolah-olah menguntungkan Indonesia. Tapi ingat, penurunan tarif ini disertai pengorbanan besar yaitu produk AS bebas masuk Indonesia tanpa dikenakan tarif.

    “Ini adalah bentuk penggadaian kedaulatan ekonomi nasional,” kata Said.

    Menurutnya membebaskan tarif impor terhadap produk AS justru akan menghantam industri dalam negeri dari dua arah. Di satu sisi, Indonesia tetap dikenakan tarif ekspor oleh Amerika. Di sisi lain, produk Amerika masuk ke Indonesia tanpa hambatan.

    Alhasil, di tengah tekanan ini, produsen lokal tidak akan mampu bersaing, yang akhirnya berujung pada PHK massal. Said memperkirakan, akibat kebijakan ini, ada potensi PHK terhadap 40 ribu orang buruh dalam tiga bulan ke depan.

    “Indonesia mendapat double uppercut. Uppercut pertama, ekspor kita ke Amerika tetap dikenai tarif. Uppercut kedua, barang-barang dari Amerika masuk ke Indonesia tanpa tarif. Kedaulatan ekonomi bangsa sangat rentan dengan kebijakan ini,” terang Iqbal.

    Bukan itu saja, industri dalam negeri juga harus menghadapi serbuan produk-produk China. Setelah pasar Amerika menjadi semakin mahal karena tarif tinggi dari Trump, produsen China akan mencari pasar baru, termasuk Asia Tenggara.

    Indonesia, sebagai pasar terbesar di kawasan ini, akan menjadi sasaran utama. Kombinasi produk murah dari Amerika dan China yang menyerbu pasar domestik akan membuat industri dalam negeri semakin terjepit.

    Untuk itu, Said Iqbal mendesak pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, untuk segera menegakkan kembali kedaulatan ekonomi nasional dan menghentikan praktik liberalisasi perdagangan yang merugikan pekerja dan industri lokal.

    “Kami meminta Bapak Presiden Prabowo Subianto menegakkan kembali kedaulatan ekonomi. Jangan gadaikan masa depan bangsa hanya demi penurunan tarif,” seru Iqbal.

    Tak hanya itu, KSPI juga menagih komitmen Presiden Prabowo untuk segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) PHK seperti yang pernah diinstruksikan dalam Sidang Ekonomi Nasional beberapa waktu lalu.

    “Satgas PHK yang sudah dicanangkan dari jauh-jauh hari harus segera dibentuk. Sudah hampir enam bulan sejak perintah Presiden disampaikan, tapi implementasinya belum terlihat,” tegasnya.

    (hns/hns)

  • KSPI: Satgas PHK bisa cegah ancaman pengangguran imbas tarif AS

    KSPI: Satgas PHK bisa cegah ancaman pengangguran imbas tarif AS

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) bisa menjadi salah satu upaya mitigasi untuk mencegah ancaman pengangguran imbas penerapan tarif baru Amerika Serikat (AS) keIndonesia.

    “Satgas PHK yang sudah dicanangkan dari jauh-jauh hari harus segera dibentuk,” kata Said dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Adapun ia menilai, tarif baru AS bisa kembali membuka potensi PHK di berbagai sektor industri, mengingat keran impor dari Negeri Paman Sam akan lebih terbuka.

    Di tengah tekanan ini, jika produsen lokal tidak akan mampu bersaing, ancaman PHK massal kemungkinan dapat terjadi lagi.

    “Indonesia mendapat double uppercut. Uppercut pertama, ekspor kita ke Amerika tetap dikenai tarif. Uppercut kedua, barang-barang dari Amerika masuk ke Indonesia tanpa tarif. Kedaulatan ekonomi bangsa sangat rentan dengan kebijakan ini,” katanya.

    Ia berharap, pemerintah Indonesia dapat memberikan upaya strategis agar pekerja dan industri dalam negeri bisa terus bergeliat di tengah tantangan ini.

    “Kami meminta Presiden Prabowo Subianto menegakkan kembali kedaulatan ekonomi,” ujar Said.

    Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan tarif impor senilai 19 persen akan diberlakukan terhadap produk-produk Indonesia yang masuk ke AS, berdasarkan negosiasi langsung yang dilakukannya dengan Presiden RI Prabowo Subianto.

    Nilai baru tersebut menunjukkan telah tercapai kesepakatan untuk menurunkan tarif impor AS untuk produk Indonesia dari angka 32 persen yang diumumkan pertama kali oleh Trump pada April lalu.

    Trump mengatakan Indonesia berjanji akan membebaskan semua halangan tarif dan non-tarif bagi produk AS yang masuk ke RI.

    Selain penetapan nilai tarif, kesepakatan yang diteken antara Trump dan Prabowo juga mencakup komitmen RI membeli energi dari AS senilai 15 miliar dolar AS dan produk agrikultur senilai sebesar 4,5 miliar dolar AS.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Said Iqbal Puji Kapolri Jenderal Sigit: Dia Malaikatku

    Said Iqbal Puji Kapolri Jenderal Sigit: Dia Malaikatku

    Said Iqbal Puji Kapolri Jenderal Sigit: Dia Malaikatku
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI),
    Said Iqbal
    , memuji
    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
    sebagai malaikat. Bagaimana maksudnya?
    “Saya maaf ya agak berlebihan, tapi saya menyebut dia malaikatku,” kata Said Iqbal.
    Pujian itu Iqbal sampaikan saat menghadiri acara penganugerahan penghargaan dari International Trade Union Confederation (ITUC) untuk Kapolri, digelar di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Kamis (10/7/2025).
    Dalam pidatonya yang penuh semangat, Said Iqbal menyebut Kapolri sebagai sosok yang memiliki hati mulia dan menyebutnya “malaikat” bagi kaum buruh
    “Karena beliau selalu memberikan solusi dan mencairkan suasana di tengah kebuntuan, demi mencari jalan keluar terbaik untuk buruh,” lanjut dia.
    Penghargaan dari ITUC kepada Kapolri merupakan sejarah baru dalam dunia serikat pekerja internasional.
    Said Iqbal menegaskan bahwa belum pernah sebelumnya seorang Kepala Kepolisian mendapatkan penghormatan dari konfederasi buruh global tersebut.
    “Ini adalah penghargaan pertama dalam sejarah dunia yang diberikan ITUC kepada seorang Kapolri. Tidak diminta, tidak diatur, beliau tidak pernah meminta pujian, tapi kerja-kerjanya nyata,” kata dia.
    ITUC sendiri merupakan konfederasi serikat buruh terbesar di dunia, dengan 80 juta anggota dari 67 negara. Kehadiran langsung Sekretaris Jenderal ITUC, Shoya Yoshida, dalam acara ini disebut sebagai bentuk penghormatan atas kepemimpinan Kapolri dalam mengedepankan pendekatan humanis terhadap buruh.
    Said Iqbal mengatakan bahwa perubahan pendekatan aparat dalam menangani aksi buruh yang sebelumnya sering bersifat represif. Ia menyatakan bahwa di bawah kepemimpinan Listyo Sigit, instruksi kepada jajarannya adalah pendekatan kekeluargaan, bukan kekerasan.
    “Beliau selalu mengatakan, buruh adalah keluarga kita, mereka bukan minta mobil mewah, bukan rumah elite, mereka hanya minta upah layak dan diperlakukan sebagai manusia,” jelas Iqbal.

    Salah yang menjadi sorotan Said Iqbal adalah pembentukan Desk Ketenagakerjaan Polri, yang dinilai sebagai terobosan bersejarah.
    “Saya jadi saksi sejarah. Di dunia belum pernah ada yang namanya desk tenaga kerja di institusi kepolisian. Di Indonesia, itu terjadi,” ujar dia.
    Iqbal mencontohkan sebuah kasus PHK massal tanpa pesangon yang berlangsung selama 4 tahun dan mengakibatkan 7 pekerja meninggal akibat stres. Namun dengan intervensi Desk Ketenagakerjaan Polri, kasus tersebut akhirnya bisa diselesaikan.
    Pidato Said Iqbal juga menunjukkan dukungan penuh terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa buruh siap bersinergi dengan pemerintah dan kepolisian dalam perjuangan ke depan, termasuk penghapusan outsourcing dan pembentukan Satgas Pengawasan Alih Daya (PAK).
    “Kalau Anda cinta Prabowo, teriak hidup buruh! Kalau Anda cinta Kapolri, teriak hidup Kapolri!” serunya, disambut tepuk tangan meriah dari para buruh.
    Dalam pidatonya, Said Iqbal berharap agar penghargaan ini menjadi pemacu semangat untuk perjuangan buruh ke depan.
    “Perjuangan masih panjang. Tapi hari ini kita melihat satu jenderal bintang empat yang bukan hanya dihormati di dalam institusi, tapi juga dicintai oleh buruh,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Buruh Kepung Kedubes AS dan Kantor PBB Besok, Tuntut Stop Perang Iran-Israel dan Genosida di Gaza – Page 3

    Buruh Kepung Kedubes AS dan Kantor PBB Besok, Tuntut Stop Perang Iran-Israel dan Genosida di Gaza – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Koalisi Serikat Pekerja (KSP-PB) berencana menggelar aksi unjuk rasa dalam tuntutan dilakukannya gencatan senjata pada konflik yang sedang berlangsung di Iran dan Israel, serta serangan maut yang telah menewaskan jutaan korban jiwa di Gaza, Palestina.

    Presiden Partai Buruh dan KSPI, Said Iqbal mengungkapkan bahwa unjuk rasa yang melibatkan ribuan buruh itu akan berlangsung mulai Jumat, 20 Juni 2025 pukul 10.00 – 12.00 WIB di Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jakarta. Selanjutnya, pukul 13.00 – 15.00 WIB di Kedutaan Besar Amerika Serikat

    Aksi unjuk rasa kemudian akan berlanjut pada pukul 15.00 – 17.00 WIB di Kedutaan Besar Mesir.

    Adapun sederet tuntutan para buruh dalam unjuk rasa kali ini yaitu; menghentikan perang antara Iran dan Israel.

    “Hentikan genosida di Gaza. Bebaskan Palestina. Desak PBB dan Pemerintah Amerika Serikat untuk menghentikan seluruh perang di dunia (serta) meminta Mesir agar membuka perbatasan Rafah,” ungkap Said Iqbal dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Kamis (19/6/2025).

    Seperti diketahui, Timur Tengah dikejutkan oleh serangan baru oleh Israel dan Iran selama akhir pekan.

    Serangan rudal Iran di Tel Avi, Israel dan kota pelabuhan Haifa memicu kekhawatiran di antara para pemimpin dunia pada pertemuan G7 pekan ini.

    Perang Iran-Israel telah memicu kekhawatiran tentang gangguan di Selat Hormuz, di mana dekitar seperlima dari total konsumsi minyak dunia, atau sekitar 18 hingga 19 juta barel per hari (bpd) minyak, kondensat, dan bahan bakar, melewati selat tersebut.

    Ketegangan pun meningkat ketika Amerika Serikat mempertimbangkan untuk melancarkan serangan terhadap Iran, jika eskalasi terus berlanjut. 

     

  • Maudy Asmara Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja, Partai Buruh Siap Turun ke Jalan

    Maudy Asmara Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja, Partai Buruh Siap Turun ke Jalan

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pegiat media sosial, Maudy Asmara punya harapan besar untuk Partai Buruh.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Maudy Asmara menagih janji dari Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka.

    Janji yang dimaksud adalah janji Sang Wapres yang ingin membuka 19 juta lapangan kerja namun faktanya tidak seperti itu.

    “Tagih janji wapres soal 19 juta lapangan kerja!,” tulisnya dikutip Minggu (1/6/2025).

    Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan kegeramannya terkait nasib pekerja di Indonesia.

    Bagaimana tidak, menurut Iqbal, sepanjang Januari-April 2025, setidaknya sudah ada 70.000-an pekerja yang jadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Iqbal lalu menyebut pihaknya berencana melakukan aksi demo besar-besaran.

    “Sebagai bentuk perlawanan atas masifnya PHK dan ketidakjujuran pemerintah dalam menyampaikan data, KSPI dan KSP-PB tengah mempersiapkan aksi besar-besaran yang akan melibatkan puluhan ribu buruh dari seluruh Indonesia,” ujarnya.

    “Dalam hal ini, KSP-PB juga akan menggelar aksi nasional besar-besaran pada 10 Juni 2025 yang akan dilakukan secara serentak di lebih dari 300 kabupaten/kota di seluruh Indonesia,” tambah Iqbal.

    (Erfyansyah/fajar)