Xcloud.id

Tag: Said Iqbal

  • Buruh Tinggalkan DPR, Said Iqbal: Kami Siapkan Mogok Nasional

    Buruh Tinggalkan DPR, Said Iqbal: Kami Siapkan Mogok Nasional

    GELORA.CO -Aksi unjuk rasa ribuan buruh yang tergabung dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Gerbang DPR RI, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, pada Kamis 28 Agustus 2025, berlangsung kondusif. 

    Pantauan RMOL di lokasi, sekitar pukul 13.20 WIB, massa buruh mulai membubarkan diri secara tertib. 

    Mereka bergandengan tangan sambil bernyanyi lagu internasionale secara berangsur meninggalkan kawasan gedung DPR. 

    Demo buruh kali ini berlangsung hampir kurang lebih 3,5 jam. Mereka mulai mendatangi gedung DPR sekitar pukul 10.00 WIB dan membuatkan diri 13.20 WIB.  

    Presiden Buruh Said Iqbal menegaskan bahwa aksi buruh hari ini merupakan aksi damai. Oleh karenanya, buruh memastikan menyampaikan aspirasi secara tertib dan damai. 

    “Aksi hari ini aksi damai, tertib, tidak ada kekerasan. Kami menjaga aksi ini kondusif. Karena ini adalah aksi aspirasi menyampaikan di DPR RI,” tegas Said Iqbal kepada wartawan di sela-sela aksi.

    Dalam aksi kali ini, Said Iqbal mengungkapkan bahwa buruh membawa enam tuntutan aksi.  

    Pertama, hapus outsourcing dan tolak upah murah (HOSTUM). Buruh meminta Upah Minimum Tahun 2026 naik sebesar 8,5 sampai 10,5 persen. Kedua, setop PHK dan bentuk Satgas PHK. 

    Ketiga, reformasi pajak perburuhan sekaligus naikan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) Rp7,5 juta per bulan, hapus pajak pesangon, hapus pajak THR, hapus pajak JHT, hapus diskriminasi pajak perempuan menikah.

    Keempat, sahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan tanpa Omnibuslaw. Kelima, sahkan RUU Perampasan Aset dan berantas korupsi. Keenam, revisi RUU Pemilu untuk redesain sistem Pemilu 2029.

    “Kita sampaikan. Ini bukan aksi yang pertama. Bahkan kami mempersiapkan mogok nasional. Jutaan buruh akan berhenti produksi. Mau apa mereka?” tandas Said Iqbal.

  • Ketum Partai Buruh minta DPR tidak takut dengan aksi unjuk rasa

    Ketum Partai Buruh minta DPR tidak takut dengan aksi unjuk rasa

    Jakarta (ANTARA) –

    Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal meminta agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak paranoid atau ketakutan dengan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh buruh karena itu merupakan bentuk penyampaian aspirasi mereka.

    “Aksi hari ini di seluruh Indonesia, baik yang dilakukan buruh, mahasiswa, pelajar, hingga warga biasa merupakan aksi damai. Jadi jangan paranoid,” kata Said di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, Indonesia adalah negara demokrasi, dan aksi unjuk rasa merupakan hal yang biasa dilakukan dalam menyampaikan aspirasi.

    “Kami tentu menghormati keputusan DPR untuk memberikan kesempatan WFH (Work From Home) kepada ASN dan pegawai yang ada di sana,” ujar Said.

    Ribuan buruh membubarkan diri dan kembali ke tempat kerja masing-masing setelah menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR di Jakarta, Kamis (28/8/2025). ANTARA/Mario Sofia Nasution.

    Dia pun berharap jika aksi serupa kembali digelar, DPR hendaknya mendengarkan dan menyimak betul aspirasi yang disampaikan buruh.

    “Jadi, jangan ada lagi seperti ini,” tutur Said.

    Seperti diketahui, ribuan buruh yang tergabung dalam Partai Buruh serta sejumlah aliansi serikat pekerja menggelar aksi di depan gerbang utama Gedung DPR/MPR di Jakarta, Kamis.

    “Ini Gerakan damai dan karena ga ada juga anggota DPR di dalam, kami memutuskan pulang ke daerah dan memperkuat aksi ini di daerah masing-masing,” tegas Said.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Partai Buruh akan turunkan tiga juta buruh jika tuntutan diabaikan

    Partai Buruh akan turunkan tiga juta buruh jika tuntutan diabaikan

    Jakarta (ANTARA) –

    Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal menyatakan akan menurunkan tiga juta hingga lima juta buruh di Indonesia dengan melakukan mogok nasional jika aspirasi yang mereka sampaikan di depan Gedung DPR/MPR RI, diabaikan.

    “Kami ada enam tuntutan dan ini aksi awal, jika diabaikan kami akan menggelar aksi lagi bahkan bisa mogok nasional,” kata dia usai aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, aksi hari ini sudah dimulai dari kaum buruh dan mempersilahkan jika mahasiswa jika ingin melanjutkan aksi ini.

    “Kami akan kawal tuntutan ini dan aksi ini akan panjang,” kata dia.

    Said Iqbal menjelaskan enam tuntutan buruh yakni hapus tenaga outsourcing dan tolak upah murah, kedua stop PHK serta pemerintah segera membentuk Satgas PHK, ketiga reformasi pajak perburuhan.

    Keempat, sahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law, sahkan RUU perampasan aset sebagai langkah konkret memberantas korupsi dan keenam mendesak redesain sistem Pemilu 2029 agar menghasilkan pemimpin yang bersih.

    Sebelumnya, Said Iqbal mengklaim 5.000 buruh di Jabodetabek dan Karawang yang ikut menggelar aksi unjuk rasa di gerbang utama depan Gedung DPR MPR RI.

    “Hari ini Partai Buruh bersama Koalisi Serikat Pekerja bergabung dengan 74 elemen gerakan buruh dengan perkiraan massa 4.000 sampai 5.000 orang,” katanya.

    Menurut dia, aksi buruh ini juga serentak dilakukan di sejumlah daerah mulai dari Bandung Jawa Barat, Makassar, Aceh,Serang Banten, Surabaya Jawa Timur, Semarang Jawa Tengah.

    Kemudian di Medan Sumatera Utara, Lampung, Kepulauan Riau, Morowali dan lainnya. “Ada gerakan buruh, gerakan rakyat dan mahasiswa yang bergerak dalam aksi ini.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Aksi buruh di depan Gedung DPR dibubarkan

    Aksi buruh di depan Gedung DPR dibubarkan

    Jakarta (ANTARA) – Aksi unjuk rasa ribuan buruh di depan gerbang utama gedung DPR/MPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, dibubarkan setelah peserta aksi selesai menyampaikan aspirasi mereka.

    “Aksi ini harus dibubarkan setelah aspirasi kami sampaikan karena para buruh ini harus bekerja,” kata Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal di Jakarta, Kamis.

    Dia mengatakan sebagian peserta aksi mengambil libur dan harus melanjutkan pekerjaan mereka pada shift berikutnya sehingga unjuk rasa tersebut selesai pada siang hari ini.

    Menurut dia, demonstrasi itu cukup digelar hingga siang hari, dan pihaknya juga sudah mengajukan enam tuntutan dalam aksi tersebut. Dia pun berharap agar keenam tuntutan itu menjadi perhatian pemerintah dan DPR.

    “Aksi ini masih sangat panjang, dan hari ini merupakan aksi awalan saja sehingga harus disudahi,” ujar Said.

    Dia mengatakan aksi tersebut tidak dapat digelar terlalu lama pada hari ini karena para buruh harus kembali melanjutkan kewajiban mereka bekerja di perusahaan masing-masing.

    Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal menggelar jumpa pers setelah membubarkan massa aksi unjuk rasa di depan gerbang utama Gedung DPR/MPR di Jakarta, Kamis (28/8/2025) siang. (ANTARA/Mario Sofia Nasution).

    “Kalau tidak, tentu ada ancaman pemecatan nantinya,” papar Said.

    Lebih lanjut, dia mendesak pemerintah agar memprioritaskan dan segera merealisasikan keenam tuntutan buruh yang disampaikan pada hari ini. Jika tuntutan itu tidak direspons oleh pemerintah, maka pihaknya akan kembali menggelar aksi serupa.

    “Ini aksi awal dan perjuangan masih panjang,” tegas Said.

    Sebelumnya, ribuan buruh di depan gerbang utama Gedung DPR/MPR membubarkan diri dengan tertib dan aman. Mereka mulai meninggalkan lokasi tersebut sekitar pukul 12.30 WIB.

    Dalam aksi tersebut, ribuan buruh mendengarkan orasi dari sejumlah orator, antara lain Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal, ketua aliansi buruh lainnya serta sejumlah buruh yang menyuarakan aspirasi mereka.

    Aksi itu membawa enam tuntutan utama. Pertama, hapus outsourcing dan tolak upah murah. Mereka meminta agar Upah Minimum Tahun 2026 naik sebesar 8,5 sampai 10,5 persen.

    Kedua, stop Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan bentuk Satgas PHK. Ketiga, reformasi pajak perburuhan sekaligus kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Rp7,5 juta per bulan, hapus pajak pesangon, hapus pajak Tunjangan Hari Raya (THR), hapus pajak Jaminan Hari Tua (JHT), dan hapus diskriminasi pajak perempuan menikah.

    Keempat, sahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan tanpa Omnibus law. Kelima, sahkan RUU Perampasan Aset dan berantas korupsi. Keenam, revisi RUU Pemilu untuk redesain sistem Pemilu 2029.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Said Iqbal Teriak di Depan Gedung DPR, Ancam Gelar Aksi Mogok Nasional

    Said Iqbal Teriak di Depan Gedung DPR, Ancam Gelar Aksi Mogok Nasional

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ribuan buruh ikuti aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Kamis (28/8/2025). Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan sebanyak 5.000 buruh dari Jabodetabek dan Karawang turun untuk unjuk rasa di depan DPR RI.

    Masa menuntut sejumlah hal, antara lain Hapus Outsourching dan Tolak Upah Murah; Naikkan Upah Minimum Tahun 2026 sebesar 8,5% sampai 10,5%; Setop PHK dan bentuk Satgas PHK; Reformasi Pajak Perburuhan; Sahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan tanpa Omnibuslaw; hingga Sahkan RUU Perampasan Aset dan Berantas Korupsi.

    Said Iqbal meminta kepada masa aksi untuk dapat berunjuk rasa dengan damai dan tidak ada kericuhan.

    Said Iqbal mengancam akan siapkan aksi mogok nasional, jika tuntutan tidak dipenuhi.

  • Demo Buruh di DPR Batal Dihadiri 10.000 Massa, Said Iqbal Bilang Ini

    Demo Buruh di DPR Batal Dihadiri 10.000 Massa, Said Iqbal Bilang Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengungkapkan masa buruh yang melakukan aksi demo di depan Gedung DPR RI hanya sekitar 5.000 buruh, dari targetnya 10.000 massa.

    Said Iqbal mengatakan alasan mengapa masa demo hanya sekitar 5.000 orang yakni karena sengaja disebar aksinya di beberapa daerah.

    “Jumlah masa hanya sekitar 5.000 orang karena kita kurangi jumlahnya yang demo di depan DPR dan kami sebar di beberapa daerah,” kata Said Iqbal kepada CNBC Indonesia.

    Foto: Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menyampaikan orasi saat aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (28/8/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
    Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menyampaikan orasi saat aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (28/8/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

    Selain itu, adapula buruh yang sudah diarahkan untuk tidak ikut turun aksi di depan DPR.

    “Ada serikat lain yang diarahkan oleh pemimpinnya untuk tidak ikut turun demo, saya heran kok masih ada pemimpin buruh seperti itu,” tegasnya.

    Begitu juga perubahan aksi, di mana awalnya aksi demo dilakukan di dua tempat yakni di depan DPR RI dan Istana Negara. Namun, pada akhirnya hanya dilakukan di depan DPR RI.

    “Di DPR saja, karena keterbatasan waktu,” terang Said Iqbal.

    (chd/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Buruh Tangerang Geruduk Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, Ini Tuntutannya

    Buruh Tangerang Geruduk Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, Ini Tuntutannya

    Liputan6.com, Tangerang – Ratusan buruh dari Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota Tangerang, berangkat ke Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) di Kota Serang, untuk aksi damai buruh serentak, Kamis (28/8/2025).

    Sejak pagi, ratusan buruh tersebut sudah berada di kantor DPC SPN untuk mempersiapkan perlengkapan aksi damai. Seperti spanduk, bendera serikat buruh, hingga pengeras suara.

    “Kami berangkat secara serentak ke KP3B, bukan ke Jakarta. Ada ratusan buruh yang ikut berangkat dengan menumpang bus, dan 3 unit mini bus,” ujar Mansyur, Wakil Ketua DPC SPN.

    Dia mengaku, secara serentak buruh akan melakukan aksi protes secara damai. Dengan beberapa poin yang akan disampaikan, sehingga diharapkan bisa didengar oleh pemerintah.

    Tuntutan tersebut seperti penghapusan outsourcing dan tolak upah murah. Serta hal-hal lain yang akan buruh tagih kepada Presiden Prabowo Subianto.

    “Kita menagih janjinya pak Prabowo untuk membentuk satgas PHK dan lain-lain yang terkait dengan kesejahteraan buruh. Kita juga mau Undang-undang Ketenagakerjaan direvisi, dengan tidak ada lagi apa namanya pasal-pasal di omnibus law begitu,” tegasnya.

    Dia mengaku, saat ini kondisi buruh sangat memprihatinkan. Terutama soal penerimaan upah ataupun pesangon pada saat PHK terjadi, yang dinilai didapatkan tidak sesuai dengan aturan.

    “Semuanya mengalami kemunduran luar biasa,” ujarnya.

    Seperti diketahui, demo buruh kembali digelar di Jakarta hari ini, Kamis (28/8/2025). Demo 28 Agustus 2025 ini akan diikuti berbagai elemen buruh.

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengatakan titik utama unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Aksi unjuk rasa dijadwalkan dimulai pukul 10.15 WIB.

  • Said Iqbal Sindir Tunjangan Rumah DPR Rp 600 Juta Saat Demo Buruh: Sewa di Surga? – Page 3

    Said Iqbal Sindir Tunjangan Rumah DPR Rp 600 Juta Saat Demo Buruh: Sewa di Surga? – Page 3

    Said menegaskan bahwa tuntutan kenaikan upah buruh sebesar 8,5% bukan angka asal-asalan. Menurutnya, angka tersebut sudah sesuai rumus resmi yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 168, yakni berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu yang telah disepakati.

    “Ini bukan asal minta naik. Litbang Partai Buruh dan KSPI sudah hitung berdasarkan data resmi dari BPS. Inflasi dari Oktober 2024 hingga September 2025 tercatat 3,26%,” ujar Said.

    Dia melanjutkan, pertumbuhan ekonomi pada periode yang sama berada di kisaran 5,1–5,2%. Jika keduanya dijumlahkan, kata Said, hasilnya sekitar 8,46% dan dibulatkan menjadi 8,5%.

    “Enggak perlu jadi profesor matematika buat ngitung ini. Tinggal tambahkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, selesai,” Said menandasi.

  • Buruh Sakit Hati, Penghasilan Anggota DPR 35 Kali Lebih Besar dari Gaji Mereka

    Buruh Sakit Hati, Penghasilan Anggota DPR 35 Kali Lebih Besar dari Gaji Mereka

    Jakarta –

    Ribuan buruh yang tergabung dalam aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, mengaku sakit hati mengetahui besaran pendapatan anggota legislatif jauh lebih besar dari rata-rata pendapatan mereka sebagai pekerja.

    Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyebut saat ini rata-rata gaji buruh secara nasional hanya sekitar Rp 3 juta per bulan. Dalam hal ini besaran gaji buruh terbesar sekitar Rp 5 jutaan per bulan, bagi mereka yang bekerja di sekitar Jakarta dan Bekasi.

    Sementara itu, menurutnya setiap anggota DPR bisa membawa pulang sekitar Rp 104 juta per bulan. Angka itu sudah termasuk perkiraan seluruh tunjangan yang anggota legislatif terima, termasuk tunjangan sewa perumahan sebesar Rp 50 juta per bulan yang tengah jadi sorotan.

    “Buruh gajinya berapa? Rata-rata Rp 5 juta lah ya, kira-kira 5 koma, walaupun rata-rata Rp 3 juta kalau untuk seluruh Indonesia. Ambillah tengahnya, rata-rata 3,5 juta.
    Gaji DPR berapa? Rp 104 juta dengan tunjangan-tunjangannya,” kata Said dalam orasinya di depan Gedung DPR, Kamis (28/8/2025).

    Jika dibandingkan upah rata-rata buruh di Indonesia yang hanya sekitar Rp 3 juta per bulan dengan besaran pendapatan anggota DPR sebesar Rp 104 juta per bulan, Said menyebut selisih besaran upah mereka bisa 35 kali lipat. Inilah yang kemudian membuat hati buruh sakit hati.

    Belum lagi, menurutnya untuk meminta kenaikan upah minimal sebesar Rp 200 ribu per bulan saja mereka perlu melakukan aksi unjuk rasa hingga berhari-hari. Sementara anggota DPR yang sedari awal sudah dapat upah besar, masih mendapatkan tambahan tunjangan baru.

    “Rp 3 juta terhadap Rp 104 juta, kira-kira 35 kalinya gaji DPR. Adil nggak? Itu yang ingin dikritik oleh DPR. Sakit rasanya hati rakyat, hati buruh. Untuk naik Rp 200 ribu, less than US$ 18. Di bawah 18 dolar naik untuk satu bulan sampai turun ke jalan. Berkali-kali turun ke jalan, berhari-hari turun ke jalan,” paparnya.

    “Kawan-kawan, yang mau berjuang angkat tangan, yang mau berjuang tepuk tangan, yang mau berjuang, yang mau berjuang, yang mau berjuang teriak, hidup buruh! Hidup buruh!” seru Said Iqbal kepada para peserta demonstrasi.

    Tonton Video: Massa Buruh Mulai Berdatangan, Jalan di Depan DPR Ditutup

    (igo/fdl)

  • Puluhan peserta unjuk rasa mulai tinggalkan gedung DPR

    Puluhan peserta unjuk rasa mulai tinggalkan gedung DPR

    Jakarta (ANTARA) – Puluhan buruh mulai meninggalkan gerbang utama Gedung DPR/MPR di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, yang menjadi lokasi pusat aksi unjuk rasa pada Kamis siang.

    Berdasarkan pantauan ANTARA, peserta aksi yang menggunakan atribut organisasi atau aliansi buruh itu secara berkelompok mulai meninggalkan lokasi panggung utama aksi unjuk rasa.

    Setelah Ketua Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan orasinya di atas kendaraan yang terparkir di depan gerbang utama Gedung DPR/MPR, sejumlah peserta aksi tersebut secara perlahan meninggalkan lokasi. Namun, di lokasi utama itu masih berlangsung sejumlah orasi yang disampaikan oleh perwakilan buruh lainnya.

    “Kami pastikan aksi hari ini berjalan damai dan tidak ada aksi anarkis. Kami menyampaikan tuntutan buruh,” kata Said di Jakarta, Kamis.

    Buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan gerbang utama Gedung DPR/MPR di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (28/8/2025). (ANTARA/Mario Sofia Nasution).

    Sebelumnya, dia menyampaikan ada enam tuntutan yang diajukan koalisi buruh, gerakan rakyat dan mahasiswa dalam aksi unjuk rasa hari ini.

    “Tuntutan pertama adalah hapus outsourcing, tolak upah murah ” ujar Said.

    Kedua, stop Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan bentuk Satgas PHK. Ketiga, reformasi pajak perburuhan sekaligus kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Rp7,5 juta per bulan, hapus pajak pesangon, hapus pajak Tunjangan Hari Raya (THR), hapus pajak Jaminan Hari Tua (JHT), dan hapus diskriminasi pajak perempuan menikah.

    Keempat, sahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan tanpa Omnibus law. Kelima, sahkan RUU Perampasan Aset dan berantas korupsi. Keenam, revisi RUU Pemilu untuk redesain sistem Pemilu 2029.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.