Xcloud.id

Tag: Said Didu

  • Said Didu Tuding Jokowi hingga Bahlil Penyebab Kerugian Negara Ribuan Triliun di Sektor Tambang

    Said Didu Tuding Jokowi hingga Bahlil Penyebab Kerugian Negara Ribuan Triliun di Sektor Tambang

    GELORA.CO – Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu menuding Joko Widodo, Luhut Binsar Pandjaitan, Bahlil Lahadalia, dan Sri Mulyani penyebab atas kerugian negara ribuan triliun rupiah dari sektor pertambangan akibat kebijakan yang menguntungkan perusahaan asing, khususnya China.

    Dalam tayangan di kanal YouTube-nya, berjudul “Inilah Biang Kerok Kebijakan ‘Perampokan’ Tambang”, Senin (13/10/2025), Said Didu mereka sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas apa yang disebutnya sebagai “perampokan tambang” selama 10 tahun terakhir.

    “Kalau kita ingin kembali bahwa siapa sih yang biang kerok sebenarnya perampokan tambang di Indonesia, menurut saya yang pertama adalah Joko Widodo, yang kedua adalah Luhut Binsar Pandjaitan, yang ketiga adalah Bahlil Lahadalia, yang keempat adalah Sri Mulyani,” kata Said Didu dinukil Monitorindonesia.com, Selasa (14/10/2025).

    Menurut Said Didu perusahaan tambang China di Indonesia mendapat fasilitas istimewa berupa pembebasan pajak, bea, dan berbagai pungutan lainnya selama 30 tahun. Padahal, menurutnya, umur tambang di lokasi-lokasi tersebut tidak akan mencapai 30 tahun. “Artinya mereka tidak akan pernah membayar apa pun ke Indonesia dan datang mengeruk tambang di Indonesia,” katanya.

    Lantas Said mencontohkan kawasan pertambangan Morowali di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara yang diklaim menghasilkan kerugian negara hingga Rp700 triliun per tahun. Jika dikalkulasi selama 10 tahun, total kerugian bisa mencapai ribuan triliun rupiah.

    Menurut Said Didu, Luhut Binsar Pandjaitan juga menjadi sosok kunci yang memperjuangkan masuknya perusahaan tambang China ke Indonesia. Luhut disebut mengubah aturan untuk membolehkan tenaga kerja asing China masuk secara masif, meski sebelumnya dilarang undang-undang.

    “Promotor utama perusahaan China dan tambang China di Indonesia selama 10 tahun ini adalah Luhut Binsar Pandjaitan,” jelas Said.

    Ia juga menyoroti pembangunan smelter di kawasan industri khusus yang bebas dari berbagai pungutan, yang menurutnya hanya menguntungkan perusahaan asing tanpa memberikan manfaat signifikan bagi Indonesia.

    Pun, Said Didu membantah narasi peningkatan ekspor tambang sebagai pencapaian positif. Menurutnya, ekspor yang tercatat sebenarnya bukan milik Indonesia karena setelah ore (bijih) dari rakyat masuk ke kawasan industri dan diolah di smelter China, kepemilikannya otomatis beralih.

    “Yang membayar royalti itu bukanlah perusahaan China, tapi rakyat yang punya tambang. Ini pengelabuhan terus dilakukan,” jelasnya.

    Ia juga menyebut perusahaan China di Indonesia beroperasi dengan membawa mesin sendiri, menggunakan bank sendiri, mempekerjakan tenaga kerja asing sendiri, tanpa membayar pajak, bea, atau pungutan apa pun.

    Said Didu mengapresiasi langkah tim penertiban tambang yang dipimpin Menteri Pertahanan dalam pemerintahan Prabowo yang mengungkap sekitar 4,3 juta hektar tambang bermasalah terkait izin.

    Ia berharap Presiden Prabowo dan jajaran kabinetnya, termasuk Menteri Keuangan, mengevaluasi kembali kebijakan pembebasan pajak dan bea untuk tambang yang masih berlaku hingga saat ini.

    “Kepada Menteri Keuangan, saya berharap mengevaluasi kembali tentang pembebasan pajak dan bea terhadap tambang-tambang yang masih ada sekarang. Karena sebenarnya itu tidak diperlukan,” jelasnya.

    Said Didu menambahkan daftar pejabat yang disebutnya ikut bertanggung jawab, termasuk mantan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan (era Jokowi) dan Siti Nurbaya (Menteri LHK era Jokowi), serta Kapolri atas lemahnya penegakan hukum terkait pelanggaran izin penggunaan hutan untuk pertambangan.

    “Pelanggaran hukum ini terjadi karena lemahnya penegakan hukum, Kapolri, Kejaksaan dan lain-lain,” katanya.

    Said Didu menegaskan bahwa publik harus memahami dan menuntut pertanggungjawaban pejabat yang mengambil kebijakan merugikan negara, rakyat, dan bangsa dalam jangka panjang.

    “Saatnya kita menuntut pertanggungjawaban atas kerugian negara, kerugian rakyat, atas kebijakan rezim Joko Widodo bersama dengan menteri-menterinya,” katanya.

    Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pihak-pihak yang dituding Didu.

  • Komite Reformasi Polri Tak Kunjung Dibentuk Presiden Prabowo, Said Didu: Jadi Menarik Jika Gibran Ambil Inisiatif Membentuk Komite Revitalisasi Parcok

    Komite Reformasi Polri Tak Kunjung Dibentuk Presiden Prabowo, Said Didu: Jadi Menarik Jika Gibran Ambil Inisiatif Membentuk Komite Revitalisasi Parcok

    Terkait tokoh-tokoh yang akan mengisi Komite Reformasi Polri, Prasetyo Hadi menyebut salah satunya adalah mantan Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD.

    Mensesneg mengaku Mahfud MD sudah memberi konfirmasi tentang kesediaanya untuk bergabung dalam tim Komite Reformasi Polri yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Alhamdulillah, beliau menyampaikan kesediaan untuk ikut bergabung,” kata Prasetyo.

    Dia mengatakan anggota komite tersebut nantinya akan berjumlah sekitar sembilan orang. Selain Mahfud, ada sejumlah tokoh lain yang bergabung, termasuk beberapa sosok mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

    Namun, dia belum bisa menyebutkan secara rinci sosok-sosok yang akan masuk ke dalam komite tersebut.

    Diketahui, Mahfud MD beberapa kali aktif berbicara mengenai kinerja kepolisian yang harus baik agar bisa meningkatkan kepercayaan publik.

    Polri, kata dia, saat ini sedang disoroti publik terlebih setelah beberapa peristiwa yang terjadi saat demonstrasi beberapa waktu lalu.

    Menurut Mahfud MD, kepercayaan publik merupakan hal yang fundamental karena akan berpengaruh pada efektivitas proses penegakan hukum yang dilakukan Polri.

    Adapun terkait Tim Reformasi Polri yang dibentuk oleh Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Istana menilai bahwa hal tersebut memiliki semangat yang sama dengan langkah yang dilakukan pemerintah.

    “Semangatnya sebenarnya sama ya, tapi kemudian kan internal kepolisian juga menginisiasi dengan membentuk tim reformasi,” kata dia. (fajar)

  • Waketum PSI Lapor ke Jokowi Soal Penyelewengan Dana PIP, Said Didu: Seperti Melapor ke Presiden

    Waketum PSI Lapor ke Jokowi Soal Penyelewengan Dana PIP, Said Didu: Seperti Melapor ke Presiden

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekertaris BUMN, Said Didu menyorot tajam terkait Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ronald Aristone Sinaga.

    Sorotan itu diberikan Said Didu setelah aksi dari Waketum PSI itu yang melaporkan penyelewengan dana PIP.

    Karena alasan inilah, lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya Said Didu memberikan sorotan.

    Ia bahkan memberikan sindiran dengan menyebut Waketum PSI itu seolah melakukan laporan ke Presiden.

    “Hahaha – merasa masih melapor ke Presiden ?,” tulisnya dikutip Jumat (10/10/2025).

    Adapun Ronald mengungkap dalam laporannya ke Jokowi, sejak 2017 banyak program beasiswa yang dirancang oleh Jokowi tidak sampai ke tangan masyarakat. 

    Berdasarkan laporan masyarakat dan hasil audit timnya, ditemukan bahwa dana Program Indonesia Pintar (PIP) yang seharusnya diterima siswa ternyata tidak disalurkan, meskipun tercatat telah ditransfer oleh pemerintah.

    “Selama sembilan bulan terakhir, tim kami telah berhasil mengamankan lebih dari Rp10 miliar dana yang sebelumnya diduga diselewengkan oleh oknum kepala sekolah, operator, atau bendahara sekolah. Dana tersebut kini telah dikembalikan kepada masyarakat,” ujar Ronald.

    “Sebagai Wakil Ketua Umum, tugas saya adalah turun langsung ke masyarakat dan memperkenalkan PSI. Soal posisi dewan pembina, biarlah itu menjadi keputusan Bapak dan Ketua Umum,” katanya

    (Erfyansyah/fajar)

  • Akademisi UI: Jokowi Bukan Lagi Presiden, Jangan Cawe-cawe Pemerintahan Prabowo

    Akademisi UI: Jokowi Bukan Lagi Presiden, Jangan Cawe-cawe Pemerintahan Prabowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pertemuan empat mata antara Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Jokowi di Kertanegara terus menjadi perbincangan publik belakangan ini.

    Akademisi Universitas Indonesia (UI), Ronnie H. Rusli, misalnya, ia menilai seharusnya Presiden Prabowo tidak perlu mengikuti saran atau arahan apa pun dari mantan kepala negara tersebut.

    Dikatakan Ronnie, masa jabatan Jokowi telah berakhir dan secara etika politik, tidak semestinya ia masih terlibat dalam pengambilan keputusan di pemerintahan yang baru.

    “Sewajarnya Presiden Prabowo tidak melaksanakan apa yang dikatakan mantan Presiden,” ujar Ronnie di X @Ronnie_Rusli (6/10/2025).

    Ronnie juga menyinggung bahwa kredibilitas Jokowi kini tengah diragukan publik, terutama setelah muncul kembali perdebatan soal keaslian ijazahnya.

    “Terlebih-lebih ijazahnya saja diragukan,” katanya menegaskan.

    Ia menambahkan, posisi mantan Presiden seharusnya cukup menjadi simbol kenegaraan, bukan penasihat yang terus mencampuri kebijakan pemerintahan baru.

    “Dia sudah selesai sebagai Presiden, bukan lanjut menjabat sebagai penasehat Presiden,” tandasnya.

    Sebelumnya, Muhammad Said Didu menyoroti pertemuan empat mata antara Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Jokowi yang berlangsung di Kertanegara, Sabtu (4/10/2025), kemarin.

    Pertemuan yang disebut berlangsung tertutup selama dua jam itu memunculkan beragam spekulasi publik.

    Said Didu pun ikut memberikan analisanya terkait isi pembicaraan antara keduanya.

    “Karena tertutup dan empat mata selama dua jam maka diperkirakan yang dibahas adalah meminta pengamanan geng SOP (Solo-Oligarki-Parcok),” ujar Said Didu di X @msaid_didu (5/10/2025).

  • Kaitkan Sejumlah Peristiwa saat Jokowi Menghadap Prabowo, Said Didu Harap Presiden Konsisten Berantas Korupsi

    Kaitkan Sejumlah Peristiwa saat Jokowi Menghadap Prabowo, Said Didu Harap Presiden Konsisten Berantas Korupsi

    Fajar.co.id, Jakarta — Manuver mantan Presiden Jokowi yang tampak masih terus mengurusi persoalan politik dan pemerintahan mendapat sorotan tajam banyak pihak.

    Terlebih, baru-baru ini, ayah dari Wapres Gibran itu menghadap langsung ke Presiden Prabowo.

    Menanggapi hal itu, aktivis sosial yang juga mantan anggota DPR RI, Muhammad Said Didu, menyampaikan sejumlah peristiwa jelang Jokowi menghadap Prabowo.

    Dia mempertanyakan adanya hubungan antara sejumlah peristiwa itu dengan manuver Jokowi.

    “Apakah Jokowi menghadap Presiden @prabowo kemarin karena rangkaian kejadian ini?
    1) pindahnya tokoh Nasdem ke PSI
    2) ketegasan pemberantasan korupsi dan penertiban tambang.
    3) dipanggilnya Menhan dan MenristekDikti menghadap Presiden setelah menerima Jokowi (kedua pejabat tersebut ditugaskan untuk penertiban tambang),” tulis Said Didu, dikutip, Minggu (5/10/2025).

    Mantan Sekretaris Kementerian BUMN ini juga mempertanyakan kemungkinan “tekanan” dari Jokowi dalam upaya pemberantasan korupsi.

    “Apakah ada ‘tekanan’ atau permintaan dari Jokowi ke Prabowo terkait pemberantasan korupsi dan penertiban tambang?” tanya Said Didu.

    Menurut pria asal Pinrang Sulawesi Selatan ini, publik tahu bahwa tambang yang sedang ditertibkan sebagian besar diberikan saat Jokowi jadi Presiden.

    “Jika ini yang terjadi, kami berharap Presiden Prabowo tetap konsisten berantas korupsi dan ambil alih tambang – dan jangan ada kompromi dengan siapapun,” pintanya. (sam/fajar)

  • Jenderal Fachrul Razi Klaim Punya Ratusan Bukti Jokowi Terlibat Korupsi, KPK Berani Usut?

    Jenderal Fachrul Razi Klaim Punya Ratusan Bukti Jokowi Terlibat Korupsi, KPK Berani Usut?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ratusan massa yang mengatasnamakan dirinya Gerakan Lintas Aliansi Adili Koruptor (Gladiator) turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis 2 Oktober 2025 untuk mendesak agar Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ditangkap dan diadili atas berbagai tuduhan kasus tindak pidana korupsi.

    Sejumlah tokoh politik nasional ikut dalam aksi geruduk KPK tersebut. Mereka selama ini memang dikenal lantang bertolak belakang dengan Jokowi. Diantaranya, mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara.

    Kemudian hadir pula Kolonel (Purn) Sugeng Waras, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo, politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Beathor Suryadi, dan Irjen (Purn) Napoleon Bonaparte.

    Mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi dalam orasinya menyebut hukum di Indonesia benar-benar hancur selama Jokowi berkuasa 10 tahun lamanya.

    Oleh karenanya, ia mendukung pemerintahan Prabowo Subianto untuk melakukan bersih-bersih agar Indonesia segera bangkit.

    “Oleh karena itu kita semua punya tekad yang sama, mendukung Bapak Prabowo untuk membangun pemerintahan yang bersih itu guna Indonesia dapat bangkit kembali setelah betul-betul dihancurkan selama era Bapak Jokowi,” tegas Fachrul Razi.

  • Said Didu Ungkit Agenda Tersembunyi di Balik Perebutan Ketua Timses Anies-Cak Imin

    Said Didu Ungkit Agenda Tersembunyi di Balik Perebutan Ketua Timses Anies-Cak Imin

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Aktivis sosial, Muhammad Said Didu, berbicara terkait dinamika politik di balik pencalonan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) pada Pilpres lalu.

    Dikatakan Said Didu, publik sebaiknya tidak melupakan ketegangan yang pernah muncul saat perebutan kursi Ketua Tim Sukses pasangan Anies-Cak Imin.

    “Sepertinya tinggal menunggu waktu agenda tersembunyi politisi saat perebutan Ketua Tim Sukses Anies-Cak Imin akan terbuka,” ujar Said Didu di X @msaid_didu (30/9/2025).

    Ia mengingatkan kembali bagaimana kerasnya dinamika kala itu, terutama antara Anies Baswedan, Ahmad Ali, dan Sudirman Said.

    “Apa yang sebenarnya terjadi saat itu, mari kita tunggu,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) resmi mengumumkan pembentukan tim pemenangan bagi pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden, Anies Baswedan serta Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

    Tim tersebut diberi nama Badan Pekerja Anies-Muhaimin (Baja Amin).

    Baja Amin dibentuk untuk melanjutkan peran Tim 8 yang sebelumnya menjadi penghubung komunikasi, baik di internal maupun eksternal koalisi.

    Secara struktur, tim ini direncanakan beranggotakan 15 orang. Namun, hingga saat ini baru sembilan nama yang telah ditetapkan.

    Anies Baswedan menjelaskan bahwa pembagian kursi dalam Baja Amin terdiri atas tiga perwakilan dari Partai NasDem, tiga dari PKS, tiga dari PKB, ditambah masing-masing tiga perwakilan dari kubu capres dan cawapres.

    Selain itu, sejumlah anggota Tim 8 sebelumnya juga akan terlibat sebagai penasihat.

  • Sri Mulyani Zaman SBY Jadi Menkeu, Era Jokowi Jadi Kasir Penguasa

    Sri Mulyani Zaman SBY Jadi Menkeu, Era Jokowi Jadi Kasir Penguasa

    GELORA.CO  – Analis kebijakan publik Said Didu mengungkapkan perbedaan Sri Mulyani Indrawati saat menjabat sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Menurut dia, Sri Mulyani bertugas sebagai Menkeu saat era SBY, namun berubah menjadi kasir penguasa semasa pemerintahan Jokowi.

    “Saya menyatakan Sri Mulyani itu waktu SBY dia Menteri Keuangan, tapi setelah Jokowi menjadi kasir penguasa. Beda sekali,” ujar Said Didu dalam program Rakyat Bersuara bertajuk Di Balik Ganti Menteri, Ada ‘Bersih-Bersih’? yang tayang di iNews, Selasa (23/9/2025).

    Dia lantas mencontohkan perbedaan Sri Mulyani di era SBY dan Jokowi. Semasa pemerintahan SBY, kata dia, Sri Mulyani tegas menolak menganggarkan uang untuk pembangunan monorail.

    “Saya kasih contoh ke publik, Bapak masih lihat monorail yang mangkrak dari mana tiangnya? Kuningan. Itu saat saya rapat dengan Sri Mulyani, dengan JK, JK minta, ‘Bisa gak dikasih subsidi?’ Bu Sri menyatakan, ‘Tidak bisa, kalau Bapak mau paksakan, Bapak saja Menteri Keuangan,’ saking sebagai Menteri Keuangan, (berucap seperti itu) ke Pak JK,” kata Said Didu.

    Sedangkan saat pemerintahan Jokowi, kata dia, Sri Mulyani mau menganggarkan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh.

    “Pada saat Joko Widodo kereta api cepat yang tidak layak digelontorin. Itu rakyat paham betul perbedaannya,” tutur dia.

    Dia kemudian menjabarkan kondisi fiskal saat Sri Mulyani awal menjabat Menkeu pada 2004 dan saat ini. Saat Sri Mulyani awal menjabat, utang pemerintah masih sebesar Rp1.600 triliun.

    Namun kini, utang pemerintah menembus angka Rp10.000 triliun.

    “Utang pemerintah lho ya. Bunga saat masuk itu kira-kira hanya 1-2 persen, bunga utang saat keluar itu 7 persen. Hasilnya apa?” kata Said Didu.

    Merespons pernyataan itu, Koordinator Rumah Juang Prabowo-Gibran, Andi Azwan menilai Said Didu salah kaprah soal Sri Mulyani.

    “Bung Said Didu bicara itu memang ada juga benarnya, tapi juga banyak gak benarnya,” kata Azwan.

    Dia mengakui perlu ada penyegaran pada jabatan Menkeu karena sudah dijabat Sri Mulyani selama 14 tahun. Namun di sisi lain, prestasi-prestasi Sri Mulyani selama menjabat perlu diapresiasi.

    Dia mencontohkan kala Sri Mulyani berhasil menjaga fiskal negara saat pandemi Covid-19 melanda.

    “Kita juga apresiasi kepada beliau bagaimana menahan fiskal itu pada zaman Covid-19, sehingga kita bisa keluar dari Covid itu. Itu satu apresiasi juga kepada beliau,” tutur dia

  • Jokowi Minta Prabowo-Gibran Dua Periode, Said Didu Sebut Ancaman Pada Prabowo Agar 2029 Tetap Berpasangan dengan Gibran

    Jokowi Minta Prabowo-Gibran Dua Periode, Said Didu Sebut Ancaman Pada Prabowo Agar 2029 Tetap Berpasangan dengan Gibran

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Presiden ke-7 Jokowi meminta agar Prabowo-Gibran menjabat dua periode. Hal tersebut diartikan ancaman.

    Itu diungkapkan eks Sekretaris Badan Usaha Milik Negara Muhammad Said Didu. Ancaman serupa, kata dia sudah dua kali dilakukan.

    “Sudah 2 (dua) kali Jokowi “mengancam” Presiden @prabowo,” kata Didu dikutip dari unggahannya di X, Selasa (23/9/2025).

    Pertama, ia mengatakan pada 6 Juni 2025. Saat itu, Jokowi menanggapi isu pemakzulan Gibran.

    Bekas Wali Kota Solo itu menegaskan, pemilihan presiden satu paket. Jika salah satu jatuh, maka keduanya harus jatuh.

    “6 Juni 2025 : soal pemaksulan Gibran : Pemilihan Presiden itu satu paket, maknanya: kalau mau jatuhkan anak saya, maka Prabowo juga harus jatuh,” jelasnya.

    Kedua, baru-baru ini, pada 19 September 2025. Permintaan Jokowi agar Prabowo-Gibran dua periode, baginya sebuah ancaman.

    Bahwa di pemilihan presiden mendatang, Prabowo mesti berpasangan dengan anaknya.

    “19 September 2025: Jokowi perintahkan dukung Prabowo-Gibran 2 Priode, maknanya: kalau Prabowo mau maju jadi Capres 2029 maka harus bersama anak saya (Gibran),” pungkasnya.

    Adapun permintaan Jokowi itu i sampaikan kepada Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) maupun kelompok pendukung lainnya.

    “Sejak awal saya sampaikan kepada seluruh relawan untuk itu (mendukung Prabowo–Gibran memimpin dua periode),” kata Jokowi di kediamannya di Solo, Jumat (19/9).

    Soal kemungkinan Prabowo–Gibran kembali maju pada Pilpres 2029, Jokowi tidak menampik. Ia menegaskan dirinya konsisten dengan sikap mendukung kepemimpinan dua periode.

  • Jokowi Masih Pelihara Relawan untuk Kepentingan Politik, Said Didu: Orang Ini Mau Jadi Apa?

    Jokowi Masih Pelihara Relawan untuk Kepentingan Politik, Said Didu: Orang Ini Mau Jadi Apa?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan mantan presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membeberkan bahwa dirinya memerintahkan relawan Bara JP mendukung Prabowo-Gibran dua periode kini jadi sorotan.

    “Sejak awal saya sampaikan kepada seluruh relawan untuk itu (dukung Prabowo-Gibran dua periode),” ujar Jokowi kepada awak media saat ditanya mengenai pernyataan relawan Bara JP mendapat arahan mendukung Prabowo-Gibran dua periode, Jumat (19/9/2025).

    Arahan tersebut dinilai sebagai bukti bahwa Jokowi masih memelihara relawan untuk kepentingan politiknya.

    Penilaian itu disampaikan mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu. Dia heran sekaligus mempertanyakan sikap Jokowi itu.

    “Mantan Presiden masih memelihara Relawan – orang ini mau jadi apa?” tanya Said Didu melalui cuitan di akun media sosialnya, dikutip Sabtu malam (20/9/2025).

    Cuitan Said Didu itu pun viral dan banyak dikomentari warganet.

    “Pak SBY dan Bu Mega di masa pensiun diundang jadi pembicara di forum2 dunia, Jokowi malah ngurus relawan terus🤣🤣🤣🤣🤣,” balas warganet di kolom komentar.

    “Ya beliau ini lah yg memulai usaha pecah belah bangsa dgn relawan2, sampai zaman SBY tdk ada itu relawan2 kalau mau dukung silahkan lewat jalur yg resmi dan legal yaitu partai politik. Kolompok2 relawan ini bisa dibilang partai politik ilegal yg harus dibubarkan,,” kritik lainnya. (sam/fajar)