Xcloud.id

Tag: Said Didu

  • Jokowi Sejak Awal Tak Pernah Sebut Whoosh Investasi Sosial, Kok Sekarang Belok?

    Jokowi Sejak Awal Tak Pernah Sebut Whoosh Investasi Sosial, Kok Sekarang Belok?

    GELORA.CO -Mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi memperlihatkan gelagat cuci tangan atas proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh yang terbebani utang.

    Gelagat tersebut terlihat saat Jokowi menyebut Whoosh sebagai investasi sosial. Menurut mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, alasan ini tidak pernah disampaikan Jokowi sejak awal.

    “Selama perancangan, Pak Jokowi tidak pernah menyatakan Whoosh sebagai investasi sosial, jangan setelah gagal menjadi belok,” kritik Said Didu dikutip dari YouTube Nusantara TV, Kamis, 30 Oktober 2025.

    Menurut Said Didu, Whoosh adalah proyek ambisi Jokowi tanpa perencanaan matang. 

    “Ini proyek ambisi pribadi yang menerobos semua akal sehat,” jelas Said Didu.

    Bahkan demi memuluskan Whoosh, Said Didu menyebut ada empat pejabat pemerintah yang dipecat gara-gara menyampaikan kritik atas proyek tersebut.

    “Kereta cepat ada 4 pejabat yang diberhentikan gara-gara mengkritik, di antaranya Jonan (Menteri Perhubungan) dan Andrinof Chaniago Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas,” tandasnya.

  • Purbaya Membuka Kotak Pandora Kebobrokan Rezim Jokowi

    Purbaya Membuka Kotak Pandora Kebobrokan Rezim Jokowi

    GELORA.CO -Kinerja Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dinilai telah membuka kotak pandora kebobrokan pemerintah era Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

    “Purbaya dengan gaya netral membuka kotak pandora terhadap hal-hal yang selama ini seakan-akan baik-baik saja. Padahal kelebihan narik anggaran, dana ke daerah (kebijakan Menkeu terdahulu) sangat bobrok,” kata mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu dikutip dari YouTube Inews, Kamis, 30 Oktober 2025.

    Sebelum ada Purbaya, Said Didu menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati   kerap melakukan monopoli kebenaran.

    “Sebagai pejabat publik, apa hasilnya kebijakan Sri Mulyani? Menaikkan utang dari Rp8.000 triliun menjadi Rp24.000 triliun, menaikkan cicilan utang dari Rp400 triliun menjadi Rp1.600 triliun, bunga utang dari 2 persen menjadi 6-7 persen,” jelas Said Didu.

    Soal utang, Said Didu menyebut klaim pemerintah bahwa utang hingga akhir 2024 sebesar Rp10.269 triliun itu belum hitungan keseluruhan. Jika digabungkan antara utang pemerintah, utang BUMN, utang pensiunan dan utang tertunda, maka jumlahnya mencapai Rp24.000 triliun.

    “Maka ini kotak pandoranya dibuka (oleh Purbaya),” tutup Said Didu yang mengaku sudah mengenal Purbaya sejak tahun 2008. 

  • Jokowi Gagal Paham Samakan Whoosh dan Infrastruktur Publik

    Jokowi Gagal Paham Samakan Whoosh dan Infrastruktur Publik

    GELORA.CO -Mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dinilai keliru menjawab permasalahan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh dengan dalih sebagai infrastruktur pelayanan publik. 

    “Jangan campur adukkan pelayanan publik dengan proyek Whoosh. Dia (Jokowi) tidak bisa membedakan klasifikasi infrastruktur,” kata mantan Sekretaris BUMN, Said Didu dikutip dari kanal YouTube Nusantara TV, Kamis, 30 Oktober 2025. 

    Said Didu mengurai ada tiga klasifikasi infrastruktur, yakni infrastruktur dasar, infrastruktur publik, dan infrastruktur komersial. Menurutnya, Whoosh sejak awal dirancang sebagai infrastruktur komersial.

    “Dia (Jokowi) menyamakan (Whoosh) dengan infrastruktur publik dan dasar. Infrastruktur publik memang tidak pernah dikejar untung. Tapi yang komersial itu harus berdasarkan komersial (untung),” jelas Said Didu.

    “Proyek ini (Whoosh) sejak awal dirancang sebagai infrastruktur komersial, sama dengan Bandara Kertajati,” sambung Said Didu.

    Maka dari itu, ia meminta Jokowi tidak mengaburkan fakta sebenarnya dalam proyek Whoosh yang kini meninggalkan utang besar bagi Indonesia.

    “Kasihan publik dibelok-belokkan begitu terus,” pungkasnya.

  • Said Didu Blak-blakkan Soal Kerusakan BUMN

    Said Didu Blak-blakkan Soal Kerusakan BUMN

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan sekertaris BUMN, Said Didu mengungkap fakta menarik soal Badan Usaha Milik Negara itu.

    Lewat unggahan di akun YouTube pribadinya Manusia Merdeka, ia memberi pernyataan menarik.

    Menurutnya kondisi yang dialami BUMN dalam 10 tahun terakhir dan yang diterima oleh Presiden Prabowo Subianto itu rusak parah.

    “Kondisi BUMN 10 tahun terakhir dan diterima oleh Presiden Prabowo adalah kondisi yang betul-betul rusak,” katanya.

    Menurutnya ada tiga faktor yang membuat BUMN bisa sampai jadi seperti ini.

    Yang pertama, karena adanya penempatan orang-orang yang bekerha dengan tidak profesional menurutnya.

    “Penyebab kerusakan adalah penempatan orang-orang yang tidak profesional yang diisi orang-orang diisi oleh relawan dan dekat kekuasaan sehingga membuang profesionalisme,” sebutnya.

    Kemudian penyebab berikutnya soal BUMN yang jadikan motor penggerak ambisi mantan Presiden Joko Widodo dengan beberapa proyek besarnya.

    “Penugasan kepada BUMN yang tidak layak untuk memenuhi ambisi pribadi dari Presiden (Mantan) Jokowi,” jelasnya.

    Dan poin ketiga dan terakhir, BUMN disebut jadi tempat pembiayaan politik gelap.

    “BUMN sudah dijadikan sumber dari pembiyaan politik yang tersembungi,” terangnya.

    “Sehingga Presiden Prabowo menerima kondisi BUMN yang sangat parah,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Said Didu Bilang Presiden Prabowo Harus Siapkan 10 Sosok seperti Purbaya jika Ingin Pemerintahannya Bersih

    Said Didu Bilang Presiden Prabowo Harus Siapkan 10 Sosok seperti Purbaya jika Ingin Pemerintahannya Bersih

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aktivis sosial, Muhammad Said Didu, menyebut gaya komunikasi dan kebijakan Menkeu, Purbaya Yudhi Sadewa, dengan bergaya koboinya memang merupakan perintah langsung Presiden Prabowo Subianto.

    Dikatakan Said Didu, gaya blak-blakan Purbaya yang kerap membuka berbagai persoalan lama, bukan tanpa alasan.

    “Kita 20 tahun Sri Mulyani memonopoli kebenaran kebijakan fiskal. Apa pun kata dia, seakan-akan itulah kebenaran,” kata Said Didu dikutip pada Rabu (29/10/2025).

    Ia menyebut langkah itu sebagai bagian dari upaya Presiden Prabowo untuk membuka kotak Pandora kebijakan ekonomi masa lalu.

    “Datang Purbaya dengan gaya dia netral, membuka kotak Pandora terhadap hal-hal yang selama ini seakan-akan baik-baik saja semua,” lanjutnya.

    Said Didu menilai, kebijakan ekonomi di bawah kepemimpinan Sri Mulyani justru meninggalkan persoalan besar, terutama soal utang negara.

    “Apa sih hasil kebijakan Sri Mulyani selama sepuluh tahun? Menaikkan utang dari Rp8 ribu triliun menjadi Rp24 ribu triliun, cicilan utang dari Rp400 triliun menjadi Rp1.600 triliun, dan bunga utang dari 2 persen menjadi 6 sampai 7 persen,” bebernya.

    Ia menegaskan, keberanian Purbaya mengungkap masalah-masalah seperti itu bukanlah inisiatif pribadi semata.

    “Saya membaca iya, karena gaya Purbaya bukan gaya fighter dari dulu. Dia gaya tenang, ilmuwan, tapi kok jadi fighter. Saya yakin ini perintah Pak Prabowo,” tegas Said Didu.

    Kata pria kelahiran Kabupaten Pinrang ini, Purbaya kini dijadikan contoh menteri yang diminta untuk berani membongkar penyimpangan kebijakan lama, agar pemerintahan Prabowo benar-benar bersih dan transparan.

  • Luhut Mendadak Pindah Gerbong, Dulu Proyek Kereta Cepat Disebut Hebat, Kini Malah Dicap Busuk

    Luhut Mendadak Pindah Gerbong, Dulu Proyek Kereta Cepat Disebut Hebat, Kini Malah Dicap Busuk

    GELORA.CO –  Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengakui proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung bermasalah sejak awal.

    Menurut Luhut, saat ia mengerjakan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung saat masih jadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di era Jokowi, sudah bermasalah.

    Saat itu, Luhut mengungkapkan bahwa pemerintah langsung melakukan audit terhadap proyek tersebut dengan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

    “Saya yang dari awal mengerjakan itu, karena saya nerima sudah busuk itu barang,” ucap Luhut saat menghadiri acara 1 tahun Prabowo-Gibran di Jakarta, Kamis, 16 Oktober 2025.

    Di awal proyek ini berjalan, sejumlah pihak sudah memprediksi akan terjadi masalah, karena kerja sama antar perusahaan yang dijanjikan ujung-ujungnya malah mengandalkan APBN.

    Kini, setelah kereta cepat beroperasi 2 tahun, pihak KCIC harus membayar cicilan dan bunga ke pihak China.

    Luhut sebut persoalan utama proyek ini tinggal pada tahap restrukturisasi utang dan menunggu terbitnya Keputusan Presiden.

    Menariknya, ternyata Luhut pernah memuji dan sangat optimis pada kereta cepat saat masih memegang proyek tersebut.

    Luhut dengan sangat bangga memperkenalkan kereta cepat Jakarta Bandung sebagai tonggak transportasi modern di Indonesia.

    “Indonesia menorehkan tinta sejarah baru dalam dunia perkeretaapian modern,” kata Luhut pada peresmian Kereta Cepat Jakarta Bandung di Stasiun Halim, pada 2 Oktober 2023.

    Ia juga memuji kinerja pemerintah yang kerja keras menuntaskan proyek ini yang sempat terhambat oleh beberapa faktor, seperti pandemi, pembebasan lahan, hingga anggaran.

    Kerja sama antara Indonesia dengan China telah berhasil membungkam rasa pesimis sejumlah pihak terhadap proyek ini.

    Kini, perubahan sikap Luhut mendapat tanggapan dari berbagai pihak, seperti mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu.

    Lewat akun media sosial pribadinya, Said Didu menanggapi dengan kritik tajam bahwa Luhur sepertinya buang badan atas apa yang sudah dilakukannya.

    “Mulai buang badan,” tulis Said Didu dalam akun X pribadinya menanggapi pernyataan Luhut, pada 17 Oktober 2025.***

  • Ada yang Mulai Buang Badan

    Ada yang Mulai Buang Badan

    GELORA.CO – Pernyataan blak-blakan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan soal proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) memantik reaksi tajam dari mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu.

    Lewat akun media sosial pribadinya, Said Didu menyindir keras pernyataan Luhut yang mengaku proyek kereta cepat “sudah busuk sejak awal”.

    “Hahaha, ada yang mulai buang badan,” tulisnya singkat seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Minggu, 19 Oktober 2025.

    Sebelumnya, Luhut dalam sebuah forum di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis, 16 Oktober 2025, secara terbuka menyebut proyek KCJB sudah bermasalah jauh sebelum dirinya menangani. Ia bahkan menyebut proyek itu harus “diselamatkan” dengan audit menyeluruh.

    “Saya yang dari awal mengerjakan itu, karena saya nerima sudah busuk itu barang. Lalu kita coba perbaiki, kita audit, BPKP ikut, kemudian kita berunding dengan China,” kata Luhut.

    Pernyataan tersebut memunculkan gelombang respons di publik. Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio menilai, ucapan Luhut justru membuka tabir lama soal pengelolaan proyek strategis nasional di masa pemerintahan sebelumnya.

    “Pernyataan Luhut justru membuka tabir ‘busuk’ pemerintahan sebelumnya,” tulis Hensat di akun X.

    Proyek KCJB yang kini dikenal dengan nama Whoosh itu sejak awal menuai kritik tajam. Mulai dari pembengkakan biaya, skema pinjaman luar negeri, hingga jaminan pemerintah yang dinilai membebani keuangan negara.

    Proyek sepanjang 142 kilometer itu melintasi sejumlah wilayah di Jawa Barat, termasuk Purwakarta, Bandung Barat, dan Kota Bandung. Warga sekitar berharap proyek bernilai ratusan triliun ini benar-benar memberi manfaat ekonomi, bukan sekadar menjadi simbol politik yang sarat masalah. 

  • Luhut Mulai Buang Badan Akui Proyek Kereta Cepat ‘Busuk’ Sejak Awal

    Luhut Mulai Buang Badan Akui Proyek Kereta Cepat ‘Busuk’ Sejak Awal

    GELORA.CO -Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan secara blak-blakan mengakui bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh sudah bermasalah sejak awal pelaksanaannya.

    Dalam pernyataannya yang disampaikan di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis, 16 Oktober 2025, Luhut menggambarkan kondisi proyek yang ia warisi itu sebagai sesuatu yang sudah “busuk” dan harus segera diselamatkan melalui audit menyeluruh.

    “Saya yang dari awal mengerjakan itu, karena saya nerima sudah busuk itu barang. Lalu kita coba perbaiki, kita audit, BPKP ikut, kemudian kita berunding dengan China,” ujar Luhut.

    Pernyataan jujur namun tajam itu sontak memancing berbagai reaksi publik. Salah satunya datang dari mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, yang menanggapinya dengan sindiran tajam.

    “Hahaha, ada yang mulai buang badan,” tulis Said Didu lewat akun media sosial pribadinya, menanggapi pernyataan Luhut.

    Di sisi lain, analis komunikasi politik Hendri Satrio menilai pernyataan Luhut justru membuka tabir lama tentang bagaimana proyek strategis nasional itu dikelola di masa pemerintahan sebelumnya.

    “Pernyataan Luhut justru membuka tabir ‘busuk’ pemerintahan sebelumnya,” kata Hensat di akun X.

    Proyek kereta cepat Whoosh sejak awal memang menuai sorotan tajam, mulai dari pembengkakan biaya, skema pinjaman luar negeri, hingga jaminan pemerintah yang sempat memicu perdebatan publik.

    Kini, dengan pengakuan Luhut tersebut, publik menanti langkah konkret pemerintah dalam menuntaskan audit dan memastikan proyek bernilai ratusan triliun itu benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat, bukan sekadar menjadi monumen politik yang sarat masalah. 

  • Said Didu Sindir Keras Luhut Pandjaitan soal Kereta Cepat: Sudah Mulai Buang Muka

    Said Didu Sindir Keras Luhut Pandjaitan soal Kereta Cepat: Sudah Mulai Buang Muka

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Mantan Sekertaris BUMN, Said Didu memberikan sindiran tajam ke Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan.

    Sindiran ini diberikannya terkait sikap Luhut yang terlihat mulai acuh untuk mempertanggung jawabkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (Whoosh).

    Saat ini, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) memang jadi perbincangan hangat.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Said Didu menyampaikan sindirannya ke Luhut.

    Ia menyebut Luhut sudah mulai acuh bahkan sudah buang badan dengan proyek ini.

    “Mulai buang badan,” tulisnya dikutip Jumat (17/10/2025).

    Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan mengakui proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) sudah bermasalah sejak awal.

    Luhut mengaku, saat diminta menjadi Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung, proyek sudah dalam kondisi ‘busuk’ dan membutuhkan audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

    “Saya yang dari awal mengerjakan itu, karena saya nerima sudah busuk itu barang,” kata Luhut di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis (16/10).

    “Lalu kita coba perbaiki, kita audit, BPKP ikut, kemudian kita berunding dengan China,” sebutnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Said Didu Tuding Jokowi hingga Bahlil Penyebab Kerugian Negara Ribuan Triliun di Sektor Tambang

    Said Didu Tuding Jokowi hingga Bahlil Penyebab Kerugian Negara Ribuan Triliun di Sektor Tambang

    GELORA.CO – Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu menuding Joko Widodo, Luhut Binsar Pandjaitan, Bahlil Lahadalia, dan Sri Mulyani penyebab atas kerugian negara ribuan triliun rupiah dari sektor pertambangan akibat kebijakan yang menguntungkan perusahaan asing, khususnya China.

    Dalam tayangan di kanal YouTube-nya, berjudul “Inilah Biang Kerok Kebijakan ‘Perampokan’ Tambang”, Senin (13/10/2025), Said Didu mereka sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas apa yang disebutnya sebagai “perampokan tambang” selama 10 tahun terakhir.

    “Kalau kita ingin kembali bahwa siapa sih yang biang kerok sebenarnya perampokan tambang di Indonesia, menurut saya yang pertama adalah Joko Widodo, yang kedua adalah Luhut Binsar Pandjaitan, yang ketiga adalah Bahlil Lahadalia, yang keempat adalah Sri Mulyani,” kata Said Didu dinukil Monitorindonesia.com, Selasa (14/10/2025).

    Menurut Said Didu perusahaan tambang China di Indonesia mendapat fasilitas istimewa berupa pembebasan pajak, bea, dan berbagai pungutan lainnya selama 30 tahun. Padahal, menurutnya, umur tambang di lokasi-lokasi tersebut tidak akan mencapai 30 tahun. “Artinya mereka tidak akan pernah membayar apa pun ke Indonesia dan datang mengeruk tambang di Indonesia,” katanya.

    Lantas Said mencontohkan kawasan pertambangan Morowali di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara yang diklaim menghasilkan kerugian negara hingga Rp700 triliun per tahun. Jika dikalkulasi selama 10 tahun, total kerugian bisa mencapai ribuan triliun rupiah.

    Menurut Said Didu, Luhut Binsar Pandjaitan juga menjadi sosok kunci yang memperjuangkan masuknya perusahaan tambang China ke Indonesia. Luhut disebut mengubah aturan untuk membolehkan tenaga kerja asing China masuk secara masif, meski sebelumnya dilarang undang-undang.

    “Promotor utama perusahaan China dan tambang China di Indonesia selama 10 tahun ini adalah Luhut Binsar Pandjaitan,” jelas Said.

    Ia juga menyoroti pembangunan smelter di kawasan industri khusus yang bebas dari berbagai pungutan, yang menurutnya hanya menguntungkan perusahaan asing tanpa memberikan manfaat signifikan bagi Indonesia.

    Pun, Said Didu membantah narasi peningkatan ekspor tambang sebagai pencapaian positif. Menurutnya, ekspor yang tercatat sebenarnya bukan milik Indonesia karena setelah ore (bijih) dari rakyat masuk ke kawasan industri dan diolah di smelter China, kepemilikannya otomatis beralih.

    “Yang membayar royalti itu bukanlah perusahaan China, tapi rakyat yang punya tambang. Ini pengelabuhan terus dilakukan,” jelasnya.

    Ia juga menyebut perusahaan China di Indonesia beroperasi dengan membawa mesin sendiri, menggunakan bank sendiri, mempekerjakan tenaga kerja asing sendiri, tanpa membayar pajak, bea, atau pungutan apa pun.

    Said Didu mengapresiasi langkah tim penertiban tambang yang dipimpin Menteri Pertahanan dalam pemerintahan Prabowo yang mengungkap sekitar 4,3 juta hektar tambang bermasalah terkait izin.

    Ia berharap Presiden Prabowo dan jajaran kabinetnya, termasuk Menteri Keuangan, mengevaluasi kembali kebijakan pembebasan pajak dan bea untuk tambang yang masih berlaku hingga saat ini.

    “Kepada Menteri Keuangan, saya berharap mengevaluasi kembali tentang pembebasan pajak dan bea terhadap tambang-tambang yang masih ada sekarang. Karena sebenarnya itu tidak diperlukan,” jelasnya.

    Said Didu menambahkan daftar pejabat yang disebutnya ikut bertanggung jawab, termasuk mantan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan (era Jokowi) dan Siti Nurbaya (Menteri LHK era Jokowi), serta Kapolri atas lemahnya penegakan hukum terkait pelanggaran izin penggunaan hutan untuk pertambangan.

    “Pelanggaran hukum ini terjadi karena lemahnya penegakan hukum, Kapolri, Kejaksaan dan lain-lain,” katanya.

    Said Didu menegaskan bahwa publik harus memahami dan menuntut pertanggungjawaban pejabat yang mengambil kebijakan merugikan negara, rakyat, dan bangsa dalam jangka panjang.

    “Saatnya kita menuntut pertanggungjawaban atas kerugian negara, kerugian rakyat, atas kebijakan rezim Joko Widodo bersama dengan menteri-menterinya,” katanya.

    Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pihak-pihak yang dituding Didu.