Xcloud.id

Tag: Said Didu

  • Tweet Lama Ridwan Kamil yang Roasting Mantan Presiden Kembali Viral, Said Didu Beri Sindiran Menohok

    Tweet Lama Ridwan Kamil yang Roasting Mantan Presiden Kembali Viral, Said Didu Beri Sindiran Menohok

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris BUMN Muhammad Said Didu terheran-heran melihat cuitan lawas yang diduga milik Calon Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil yang merendahkan mantan Presiden.

    Cuitan yang diunggah warganet dengan akun @pakaipeci itu, memperlihatkan cuitan Ridwan Kamil yang menyinggung nama-nama besar seperti Soekarno, Gus Dur, hingga Bj Habibie.

    “#twitjoke: Sukarno gila wanita. Suharto gila harta. Mega gila makan. Gusdur pura2 gila. SBY gila curhatan. Habibie gila Generan,” tulis Ridwan Kamil.

    Hanya saja, pada unggahan @pakaipeci, tidak ditampilkan jelas waktu dan tanggal Ridwan Kamil mengunggah cuitan tersebut

    “Ya Allah semua orang hebat dianggap gila,” ujar Said Didu dalam keterangannya di aplikasi X @msaid_didu (25/11/2024).

    Said Didu semakin geram lantaran Bj Habibie, mantan Presiden yang diketahui sama-sama kelahiran Sulsel dianggap gila oleh Ridwan Kamil.

    “Pak Habibie lbh parah dianggap gila benar. Ampuunnnn,” tandasnya.

    Hingga unggahan tersebut ramai diperbincangkan di X, Ridwan Kamil belum memberikan keterangan mengenai kebenaran dari potongan gambar yang telah tersebar tersebut.

    Sebelumnya diketahui, pada 19 Agustus 2024 lalu, Partai Gerindra secara resmi mendukung Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat, dan Suswono, politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta untuk Pilgub 2024.

    Dukungan ini datang dari 12 partai politik, menjadikan mereka bagian dari koalisi besar yang dikenal dengan nama KIM Plus.

  • Anak Buah Prabowo Dicap Mainkan Politik Identitas, Said Didu: Kode bahwa Oligarki Merasa Terancam

    Anak Buah Prabowo Dicap Mainkan Politik Identitas, Said Didu: Kode bahwa Oligarki Merasa Terancam

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Perumahan Rakyat yang juga politisi Partai Gerindra, Maruarar Sirait, kini jadi sorotan publik, terutama di media sosial.

    Pasalnya, anak buah Prabowo itu menyebut, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pramono Anung-Rano Karno bakal ditinggalkan pendukung nonmuslim karena didukung Anies Baswedan.

    “Kemudian pemilih-pemilih nonmuslim meninggalkan Rano Karno karena didukung Anies. Meninggalkan Pramono karena didukung oleh Anies. Ini kan baru terjadi belakangan,” kata Maruarar Sirait di Cafe Parley, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2024).

    Pernyataan itu juga dibahas mantan sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu.

    “Kode bahwa oligarki dari pantai utara Jakarta merasa terancam dan mulai gelontorkan dana,” tulis mantan anggota DPR RI era Soeharto ini, dikutip Sabtu (23/11/2024).

    Sebelumnya, Maruarar menyebut masyarakat nonmuslim yang tadinya mendukung Pramono-Rano akan beralih dukungan ke pasangan Ridwan Kamil-Suswono. Hal tersebut lantaran adanya efek dukungan dari Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Joko Widodo.

    “Itu prediksi saya, karena konsolidasi terjadi. Makanya suara Pram makin lama makin turun karena pendukung Prabowo dan pendukung Jokowi konsolidasi,” klaim Maruarar Sirait. (bs-sam/fajar)

  • Anak Buah Prabowo Dicap Mainkan Politik Identitas, Said Didu: Kode bahwa Oligarki Merasa Terancam

    Pilkada Serentak 2024, Said Didu Ajak Pemilih Tak Pilih Calon yang Didukung Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pilkada serentak 2024 yang puncaknya berlangsung pada 27 November mendatang, semakin dekat. Pesan untuk memilih calon kepala daerah baik gubernur, bupati, dan wali kota bermunculan.

    Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu tidak ketinggalan memberikan masukan kepada masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya pada pilkada tahun ini.

    Said Didu secara khusus mengajak warga Indonesia untuk tidak memilih calon kepala daerah yang didukung mantan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi). Dia membeberkan sejumlah asalan sehingga publik harus menghindari untuk memilih calon yang didukung Jokowi.

    “Jika ingin negara/daerah :
    1) bebas korupsi
    2) bebas penggusuran rakyat
    3) bebas narkoba
    4) bebas judi online
    5) bebas nepotisme dan dinasti
    6) bebas dari kekuasaan oligarki
    caranya: Jangan pilih calon yang didukung Joko Widodo,” tulis Said Didu dikutip dari media sosialnya, Jumat (22/11).

    Diketahui, pada pilkada serentak 2024 mendatang, Jokowi diketahui terang-terangan mendukung beberapa calon kepala daerah. Dukungan Jokowi terhadap cakada yang paling disorot di antaranya pasangan cagub/cawagub Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono.

    Selain di pilgub Jakarta, Jokowi juga terang-terangan memberikan dukungan terhadap calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen.

    Kemudian di Pilgub Sumatera Utara (Sumut) ada menantunya, Bobby Nasution yang berpasangan dengan Surya, serta beberapa calon kepala daerah lain yang mendapat dukungan langsung dari Jokowi. (fajar)

  • Sri Mulyani Disebut Ratu Palak, Said Didu: Semua Masalah Keuangan Tanggung Jawab Beliau

    Sri Mulyani Disebut Ratu Palak, Said Didu: Semua Masalah Keuangan Tanggung Jawab Beliau

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Muhammad Said Didu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, menyoroti Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang didesak oleh sejumlah pendukung Prabowo Subianto untuk diganti dari posisinya.

    Menurut Said Didu, Sri Mulyani harus bertanggung jawab atas semua masalah keuangan yang terjadi saat ini.

    “Semua masalah keuangan yang terjadi saat ini adalah tanggung jawab beliau,” ujar Said Didu dalam keterangannya di aplikasi X @msaid_didu (21/11/2024).

    Mengingat masa jabatannya sebagai Menkeu telah berlangsung selama dua dekade.

    “Ibu Sri Mulyani sudah jadi Menkeu selama 20 tahun,” tandasnya.

    Desakan terhadap Sri Mulyani untuk mundur atau diganti semakin menguat setelah muncul berbagai kritik terhadap kondisi ekonomi Indonesia.

    Termasuk masalah utang negara, defisit anggaran, dan kebijakan fiskal yang dianggap kontroversial.

    Beberapa pihak menilai bahwa kinerja Sri Mulyani tidak lagi sejalan dengan kebutuhan negara saat ini.

    Salah satu pendukung Prabowo Subianto, Azwar Siregar, melontarkan kritik tajam terhadap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    Ia menilai bahwa kebijakan Sri Mulyani dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) cenderung membebani rakyat dengan pajak, alih-alih memberantas kebocoran anggaran.

    Azwar mengaku prihatin dengan kondisi ini dan menyebut Sri Mulyani sebagai figur yang kapitalis dan menggunakan pendekatan yang dinilainya terlalu sederhana.

    “Dia itu kapitalis murni. Lintah. Kompeni kalau zaman dahulu. Cara berpikirnya sangat sederhana: untuk menjaga stabilitas keuangan negara, rakyat terus dipalak lewat pajak,” ujar Azwar.

  • Tweet Lama Ridwan Kamil yang Roasting Mantan Presiden Kembali Viral, Said Didu Beri Sindiran Menohok

    Said Didu Tolak Mediasi dengan Apdesi, Sebut Sebagai ‘Kaki Tangan’ dari Pembangunan PIK-2

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Muhammad Said Didu menolak mediasi dengan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi). Terkait pelaporannya oleh anggota Apdesi.

    Eks Sekrtaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu diketahui dilaporkan oleh Kepala Apdesi Tangerang, Maskota. Karena dinilai menyebar hoaks soal pembangunan Pantai Indah Kapuk (PIK)-2.

    “Saya tidak bisa menerima tawaran mediasi APDESI PUSAT atas laporan Maskota,” kata Didu dikutip dari unggahannya di X, Kamis (21/11/2024).

    Ia menegaskan, dirinya berjuang bukan untuk kepentingan pribadi. Tapi agar penggusuran oleh pengembang PIK-2 dihentikan.

    “Saya berjuang bukan untuk kepentingan pribadi saya, tapi untuk hentikan kezaliman penggusuran oleh pengembang PSN PIK-2,” ucapnya.

    Lagipula, Didu mengaku tidak biasa bekerja di ruang terutup. Seperti bermediasi yang ditawarkan.

    “Saya tidak tahu apa yang mau dimusyawarahkan dan apa posisi hukum Apdesi dalam kasus laporan Maskota, karena laporan Maskota ke polisi dilakukan sendiri sementara yang dilaporkan tidak terkait dengan dirinya,” ucapnya.

    Soal tudingan menyebar berita bohong yang dialamatkan kepadanya, ia membantahnya. Mengingat Apdesi memang mendukung pembebasan lahan untuk PIK-2.

    “Apdesi secara terbuka terkait langsung dengan pembebasan lahan untuk PIK-2 – lihat foto kantor pembebasan lahan dan lokasi proyek PIK-2 – jelas-jelas tertulis didukung oleh Apdesi Kab. Tangerang,” jelasnya.

    Karenanya, ia menegaskan tidak bisa bermusyawarah dengan pihak yang terkait dengan PIK-2. Dalam hal ini Apdesi.

  • Minta Kasus Said Didu hingga Refly Harun Dihentikan, Jimly Asshiddiqie: Ini Hanya Akan Merusak Demokrasi

    Minta Kasus Said Didu hingga Refly Harun Dihentikan, Jimly Asshiddiqie: Ini Hanya Akan Merusak Demokrasi

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pakar Hukum Tata Negara, Jimly Asshiddiqie meminta kasus hukum pengkritik pemerintah dihentikan.

    “Sebagaiknya aparat gakkum hentikan smua proses hukum atas segala laporan atau pengaduan terhadap orang yang beda pendapat atau bahkan anti kebijakan pemerintah,” kata Jimly dikutip dari unggahannya di X, Rabu (20/11/2024).

    Ia mencontohkan dua sosok yang getol mengkritik pemerintah hari ini. Namun dilaporkan ke polisi.

    “Seperti Said Didu, Refly Harun dll dengan pelbagai pasal karet,” ucapnya.

    Menurutnya, kasus demikian hanya merusak demokrasi. Padahal menurutnya, kritik meski ditanggapi terbuka.

    “Ini hanya akan merusak demokrasi yang butuh sikap toleran atas segala perbedaan,” terangnya.

    Diketahui, Refly Harun pernah dilapor polisi karena mengkritik Jokowi. Pernyataannya dianggap mencemarkan nama baik Jokowi.

    Sementara Said Didu, saat ini menjalani proses hukum. Setelah dilaporkan atas dugaan provokasi warga atas pembangunan proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.

    Pemeriksaan tersebut kata dia atas dasar laporan beberapa pihak, termasuk laporan Ketua Apdesi Kabupaten Tangerang (Maskota) dengan tuduhan melanggar UU ITE yang dianggap menghasut.

    Ia memenuhi panggilan kepolisian pada 19 November 2024. Didu diperiksa selama 7 jam dengan 30 pertanyaan.

    Di media sosial, tagar berdiri bersama Didu sempat trending. Ia juga mendapat berbagai dukungan dari berbagai tokoh.

    Sejumlah tokoh terlihat mengirimkan video ucapan dukungannya terhadap Didu. Mereka diantaranya eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dan eks Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin.

  • Abraham Samad: Said Didu Simbol Perlawanan terhadap Oligarki Megapolitan 19 November 2024

    Abraham Samad: Said Didu Simbol Perlawanan terhadap Oligarki Megapolitan 19 November 2024

    Abraham Samad: Said Didu Simbol Perlawanan terhadap Oligarki
    Tim Redaksi
    TANGERANG, KOMPAS.com
    – Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menyebut eks Sekretaris BUMN
    Said Didu
    sebagai simbol perlawanan terhadap oligarki di Indonesia.
    Hal ini disampaikan Abraham saat mendampingi Said Didu yang diperiksa terkait dugaan penyebaran fitnah terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 di Polresta Tangerang, Selasa (19/11/2024).
    “Kita datang untuk mendukung Said Didu. Dia adalah simbol perlawanan terhadap oligarki,” ujar Abraham Samad.
    Dia menilai, kritik yang disampaikan Said Didu terhadap PSN PIK 2 merupakan bagian dari kewajiban warga negara dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
    Ia menilai Said Didu tidak salah, justru membela warga lantaran proyek tersebut telah menimbulkan banyak masalah, terutama bagi masyarakat yang terdampak langsung.
    Salah satu masalah yang timbul, yakni hilangnya mata pencaharian banyak warga.
    “Tadinya ada tambak di situ, ada tanah pertanian yang dimiliki rakyat. Kini mereka kehilangan semua itu karena proyek PSN,” kata dia.
    Selain itu, Abraham juga mempertanyakan pelaporan terhadap Said Didu, yang menurutnya tidak berdasar. Dia menilai, apa yang dilakukan oleh Said Didu seharusnya dilindungi oleh konstitusi.
    “Apa yang dilakukan Pak Said Didu itu adalah kewajiban warga negara. Dilindungi oleh konstitusi, setiap orang berhak menyampaikan pendapat secara bebas, baik lisan maupun tulisan,” tegasnya.
    Dia menilai kasus yang menimpa Said Didu merupakan bentuk kriminalisasi.
    “Menurut kacamata saya sebagai orang hukum, ini adalah kasus yang dibuat-buat. Ini bisa dikategorikan sebagai kriminalisasi,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prof. Hamdan Zoelva: Said Didu Punya Integritas

    Prof. Hamdan Zoelva: Said Didu Punya Integritas

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Prof Hamdan Zoelva, menyatakan dukungan penuh kepada Said Didu yang tengah menghadapi kasus hukum.

    Hamdan menegaskan bahwa dirinya mengenal Said Didu sebagai sosok berintegritas yang selalu memperjuangkan keadilan dan kepentingan rakyat.

    “Saya mengenal sangat baik Said Didu, memiliki integritas, selalu memperjuangkan keadilan dan kepentingan rakyat banyak,” ujar Hamdan dikutip dari unggahan akun x @msaid_didu (19/11/2024).

    Hamdan menyampaikan bahwa perjuangan Said Didu dalam membela hak-hak masyarakat layak didukung.

    “Karena itu saya berdiri di pihak Said Didu,” imbuhnya.

    Menurutnya, Said Didu tidak pernah gentar menyuarakan kebenaran meskipun mendapat tekanan.

    “Terus berjuang membela kebenaran dan keadilan,” Hamdan menekankan.

    Dukungan Hamdan Zoelva ini menambah panjang daftar tokoh yang bersimpati terhadap Said Didu.

    “Kami semua ada bersama anda (Said Didu),” tandasnya.

    Merespons dukungan Prof. Hamdan, Said Didu menyampaikan rasa terimakasihnya. Ia bersyukur karena banyak orang-orang yang mendukung langkahnya.

    “Prof Hamdan Zoelva (Ketua MK 2013-2015), terima kasih dukungannya,” kata Said Didu.

    Said Didu bilang, meskipun dilaporkan ke Polisi, ia akan terus konsisten memperjuangkan kebenaran dan keadilan.

    “Insya Allah, saya akan terus konsisten memperjuangkan kebenaran dan keadilan,” kuncinya.

    (Muhsin/fajar)

  • Said Didu Akan Menjalani Pemeriksaan di Mapolresta Tangerang, Terkait Kasus Apa? – Page 3

    Said Didu Akan Menjalani Pemeriksaan di Mapolresta Tangerang, Terkait Kasus Apa? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu akan menjalani pemeriksaan di Mapolres Kota (Mapolresta) Tangerang, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang.

    Dijadwalkan, Said Didu akan diperiksa pukul 10.00 WIB atas kasus dugaan dalam Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (3) UU ITE, serta Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP tentang penyebaran berita hoaks.

    Kasi Humas Polres Kota Tangerang, Ipda Purbawa membenarkan agenda tersebut. Dimana, Said Didu dilaporkan atas kasus dalam pada UU ITE sejak lima bulan yang lalu.

    “Iya betul, laporan sudah masuk sejak lima bulan yang lalu ke Satreskrim Polresta Tangerang dan kita sudah layangkan surat pemanggilan kepada yang bersangkutan, dan agendanya akan diperiksa,” katanya, Selasa, 19 November 2024.

    Said Didu dilaporkan atas beberapa pasal, yakni Pasal 28 ayat (2) UU ITE tentang penyebaran informasi yang sifatnya menghasut dan menimbulkan kebencian, Pasal 28 ayat (3) UU ITE tentang penyebaran berita bohong, serta Pasal 310 tentang pencemaran nama, dan Pasal 311 KUHP tentang fitnah.

    Sementara itu, beredar video pernyataan sikap dari Ketua Asosiasi Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Tangerang, Maskota, yang mengklarifikasi kabar tersebut. Dia mengaku, pelaporan tidak ada hubungannya dengan PIK2.

    Maskota mengaku tidak terima, atas dugaan pernyataan Said Didu yang berbunyi kepala desa dituduh memaksa warga menjual tanah kepada pengembang. Lalu, kedua menggusur warga masyarakat dengan semenana-mena dengan cara yang tidak manusiawi.

    Maskota mengatakan, kepala desa dipilih langsung oleh warga masyarakat sehingga pelayan masyarakat. “Jadi apa yang dibicarakan Said Didu dan beredar sangat tidak benar serta melanggar UU ITE,” katanya.

     

  • Anak Buah Prabowo Dicap Mainkan Politik Identitas, Said Didu: Kode bahwa Oligarki Merasa Terancam

    Laporkan Said Didu ke Polisi, Ketua Apdesi Tanggerang Angkat Suara

    “Kami melaporkan Said Didu murni karena keresahan masyarakat, tanpa ada campur tangan pihak PIK 2. Ini adalah inisiatif dari para kepala desa dan Apdesi,” tegasnya.

    Maskota meminta agar polisi segera mengusut kasus ini hingga tuntas untuk menjaga kondusivitas wilayah Tangerang, khususnya di Tangerang Utara.

    “Saya berharap polisi bisa menyelesaikan kasus ini dengan cepat. Kami akan terus mengawal proses hukum demi keadilan,” pungkasnya.

    Menanggapi laporan tersebut, Kepolisian Resort Kota (Polresta) Tangerang, Polda Banten, memastikan akan memanggil Said Didu untuk dimintai keterangan. Kapolresta Tangerang Kombes Pol Baktiar Joko Mujiono mengatakan, Said Didu dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada Selasa, 19 November 2024 pukul 10.00 WIB.

    “Ya, benar. Said Didu akan diperiksa sebagai saksi terkait dugaan penyebaran informasi yang bersifat menghasut,” kata Kombes Baktiar.

    Pihak kepolisian menegaskan bahwa pemanggilan ini didasarkan pada laporan dari Apdesi Kabupaten Tangerang, yang merasa dirugikan oleh pernyataan Said Didu.

    Kasus ini bermula dari pernyataan Said Didu yang menyebut para kepala desa di Tangerang terlibat dalam pembebasan lahan untuk proyek PIK 2 dengan cara yang tidak manusiawi. Tuduhan tersebut menuai reaksi keras dari para kepala desa yang merasa difitnah dan berujung pada langkah hukum.