Tag: Said Didu

  • Informasi Terbaru Lippo Group Serobot Tanah JK, Said Didu Duga 4 Jenderal TNI AD dan AL Bekingi Mafia Tanah

    Informasi Terbaru Lippo Group Serobot Tanah JK, Said Didu Duga 4 Jenderal TNI AD dan AL Bekingi Mafia Tanah

    GELORA.CO – Kasus dugaan Lippo Group serobot tanah mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) makin panas. Ada dugaan perampasan hak lahan tersebut ikut dibekingi lebih dari satu jenderal TNI.

    Untuk diketahui, Jusuf Kalla, pendiri perusahaan Hadji Kalla, menuding PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) -di mana sahamnya dimiliki Lippo Group- merekayasa kasus sengketa tanah seluas 16,4 hektare (ha).

    Tanah tersebut berada di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar Sulsel. “Padahal ini tanah saya sendiri yang beli dari Raja Gowa, kita beli dari anak Raja Gowa. Ini (tanah) kan dulu masuk (wilayah kabupaten) Gowa ini. Sekarang (wilayah Kota) Makassar,” ungkap JK ketika meninjau langsung lokasi tanah sengketa di Jalan Metro Tanjung Bunga, Rabu 5 November 2025.

    Informasi terbarunya, tanah yang sudah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Kota Makassar itu diduga mendapat bekingan sejumlah jenderal TNI.

    Tidak tanggung-tanggung, ada empat jenderal dari TNI AD dan AL yang diduga ikut terlibat dalam eksekusi tanah tanpa melibatkan BPN tersebut.

    Hal tersebut disampaikan pengamat politik yang juga pengamat kebijakan publik, Muhammad Said Didu melalui akun pribadi X-nya, @msaid_didu, pada Senin 10 November 2025.

    “Fakta eksekusi abal-abal tanah Pak Jusuf Kalla @Pak_JK di Makassar. Ternyata beking mafia tanah yg ‘eksekusi’ tanah Pak JK antara lain: 1) pati bintang 2 dari Mabes AD; 2) pati bintang 2 dari Korps Marinir; 3) pati Mabes Polri dari 2 unit; 4) dari GMTD (Lippo Group) dikenal dekat dg Menteri ATR/BPN sekarang,” tulis Said Didu di X.

    Menurut dia, foto keberadaan mereka saat “eksekusi abal-abal” tersebut sudah beredar secara terbatas. Sedangkan aparat di bawah yang bersikap netral, saat ini sedang proses dimutasi.

    Untuk itu, dia berharap Presiden Prabowo Subianto mau turun tangan mengatasinya.

    “Ini fakta bahwa Oligarki sudah mengatur aparat untuk merampok tanah rakyat. Bpk Presiden @prabowo seharusnya turun tangan berantas mafia tanah,” desaknya.

    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, juga sudah angkat bicara mengenai masalah ini.

    Menurut dia, persoalan lahan itu melibatkan perusahaan milik Jusuf Kalla, PT Hadji Kalla, dan PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD), yang merupakan bagian dari Lippo Group.

    Tanah yang disoal seluas 16,4 ha dan berlokasi di kawasan Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar, Sulsel.

    JK sebagai pendiri perusahaan menuduh GMTD merekayasa kasus sengketa. Ia menegaskan lahan itu sudah dimiliki Hadji Kalla secara sah melalui sertifikat resmi selama 30 tahun.

    Nusron mengatakan, masalah muncul lantaran tindakan eksekusi dari pengadilan atas konflik antara GMTD dengan pihak lain. Tetapi proses eksekusinya belum melalui proses konstatering.

    Konstatering ialah proses pencocokan atau pengamatan resmi terhadap suatu objek sengketa dengan kondisi di lapangan guna memastikan kesesuaiannya dengan amar putusan pengadilan.

    “Itu karena ada eksekusi pengadilan konflik antara GMTD dengan orang lain. (Namun) tiba-tiba dieksekusi dan proses eksekusinya itu belum melalui proses konstatering. Salah satu metode konstatering itu ialah dengan pengukuran ulang,” ungkap Nusron di Jakarta Selatan, Kamis 6 November 2025.

    Lebih lanjut disampaikan, Kementerian ATR/BPN telah mengirim surat kepada Pengadilan Negeri Makassar sebagai respons atas polemik itu. Di surat itu, Nusron mempertanyakan proses eksekusi yang dilaksanakan pengadilan.

    “Kami sudah kirim surat kepada pengadilan di Kota Makassar, inti isi srat mempertanyakan proses eksekusi karena belum ada konstatering. Sebab di atas tanah tersebut itu masih ada dua masalah,” tegasnya. ***

  • Ekonomi Indonesia Turun, Apa Penyebabnya?

    Ekonomi Indonesia Turun, Apa Penyebabnya?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sorotan tajam diberikan oleh Said Didu terkait Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di triwulan III 2025 ini.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Said Didu menyebut ada penurunan di pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    Ia menyebut angka dari 5,12 persen harus lumayan turun angka ke 5,04 persen.

    Ini juga disebut ikut mempengaruhi pertumbuhan konsumsi di Indonesia yang juga mengalami penurunan.

    “Pertumbuhan ekonomi triwulan III 2025 turun dari 5,12 % ke 5,04 % dan pertumbuhan konsumsi juga turun,” tulisnya dikutip Senin (10/11/2025).

    Mantan sekertaris BUMN itu pun menyebut untuk pertumbuhan ekonomi ini bakalan sulit untuk kembali dinaikkan.

    “Pertumbuhan ekonomi sulit dinaikkan,” ungkapnya.

    Ia menyebut beberapa faktor yang membuat ini sulit seperti Judi Online, korupsi dan penyelundupan obat-obat terlarang.

    “Selama kebocoran di Judi Online, korupsi, narkoba, dan penyelundupan tidak bisa dihentikan,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Pengunduran Diri Ditolak MKD, Rahayu Saraswati Masih Butuh Waktu Berpikir, Said Didu Beri Pujian

    Pengunduran Diri Ditolak MKD, Rahayu Saraswati Masih Butuh Waktu Berpikir, Said Didu Beri Pujian

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu memberikan pujian dengan langkah tegas yang diambil Rahayu Saraswati Djojohadikusumo.

    Sang politikus dari partai Gerindra yakni Rahayu Saraswati Djojohadikusumo angkat suara pasca penolakan pengunduran dirinya oleh Mahkamah Kehormatan Daerah (MKD) DPR RI.

    Lewat cuitan di akun X pribadinya, Said Didu bangga dan memberikan apresiasi atas keputusan ini.

    Menurutnya, keputusan yang diambil Saras memberikan penghormatan karena menempatkan integritas di atas segalanya.

    “Ikut bangga dan memberikan apresiasi kepada Mba Saras yang menempatkan integritas di atas segala-galanya,” tulisnya dikutip Senin (10/11/2025).

    Sebelumnya, MKD sendiri memutuskan bahwa dia tetap menyandang status sebagai anggota Dewan periode 2024-2029.

    Sara menyampaikan bahwa keputusan mundur tersebut tidak mudah bagi dirinya sebagai anggota dewan setelah kekhawatiran yang dia dapatkan saat aksi demonstrasi pada Agustus 2025 lalu.

    Alasannya, ia mundur disampaikan langsung melalui unggahan di media sosial pribadinya.

    “Saya pernah dikabari bahwa akan ada sidang MKD untuk membahas status saya di DPR sejak awal Oktober. Namun sidang itu tidak kunjung datang. Saya sejak pengunduran diri telah berfokus menenangkan dan refleksi diri, quality time dengan keluarga, dan pekerjaan saya di luar politik,” tulisnya dalam akun instagram @rahayusaraswati, Minggu (9/11/2025).

    Bahkan Sara mengaku bahwa saat dirinya mengajukan mundur dari anggota, banyak hal yang dikorbankan untuk bisa mencapai posisi tersebut, termasuk uang yang telah digelontorkan.

  • Innalilahi, Pendiri PKS Soeripto Telah Meninggal Dunia di Umur 89 Tahun

    Innalilahi, Pendiri PKS Soeripto Telah Meninggal Dunia di Umur 89 Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA — Salah satu pendiri Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Soeripto telah meninggal dunia di usianya 89 tahun pada hari ini, Kamis (6/11/2025).

    Kabar duka itu disampaikan Presiden PKS Al Muzammil Yusuf. Soeripto disebut telah menghembuskan napas terakhirnya pada 12.45 WIB. Muzammil menambahkan Soeripto dimakamkan di San Diego Hills Cipete, Jakarta Selatan sekitar 15.00 WIB. 

    “Dimakamkan di San Diego Hills berangkat jam 15.00 dari Tampak Siring No 24, Cipete Selatan,” ujar Muzammil kepada wartawan, Kamis (6/11/2025).

    Di samping itu, eks Menteri BUMN, Said Didu mengenang bahwa Soeripto sebagai aktivis hingga salah satu tokoh intelijen di Indonesia.

    “Almarhum salah satu pendiri PKS, Aktivis, dan salah satu tokoh Intelijen. Kami selalu bersama berjuang terkait kasus PIK-2 dan kasus2 lain. Selamat jalan Pak Ripto,” tulis Said di akun X, Kamis (6/11/2025).

  • Prabowo Dianggap Pasang Badan Buat Jokowi soal Whoosh

    Prabowo Dianggap Pasang Badan Buat Jokowi soal Whoosh

    GELORA.CO -Kesimpulan Presiden Prabowo Subianto terhadap kasus dugaan korupsi pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh yang tidak ada masalah dinilai terlalu berisiko untuk stabilitas pemerintahan lantaran tidak diimbangi transparansi ke publik.

    Hal tersebut disampaikan mantan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Said Didu dalam diskusi bertajuk “Skandal Whoosh: Pintu Masuk Bongkar Korupsi Jokowi” di Kantor Gerakan Bhinneka Nasionalis (GBN) pada Rabu, 5 November 2025.

    “Pernyataan Pak Presiden itu yang membuat kita ini langsung mengambil kesimpulan, bahwa tidak ada masalah. Sementara proyek ini tidak pernah terbuka sama sekali,” ujar Said Didu.

    Ia sendiri mempertanyakan transparansi data beban keuangan BUMN atas konsorsium dengan China melalui PT. Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), sampai-sampai presiden menyimpulkan tidak ada masalah dan memutuskan mengambil alih persoalan yang tengah hangat itu.

    “Jadi menurut saya, kesimpulan yang bisa ditafsirkan oleh masyarakat bahwa Pak Prabowo melindungi pihak-pihak yang diduga melakukan markup dan korupsi proyek kereta cepat, itu sangat berbahaya,” tuturnya.

    Selain itu, Didu memerhatikan data-data dugaan mark up dan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus Whoosh berkemungkinan akan berhenti akibat pernyataan Presiden Prabowo.

    “Tidak terbuka mengenai siapa, kenapa anggaran segitu dibandingkan dengan anggaran lain jauh lebih mahal, kenapa terjadi kenaikan harga, dan tidak pernah tahu siapa penanggung jawabnya,” sambung dia.

    Oleh karena itu, Didu menganggap Presiden Prabowo terlalu mengambil resiko menyatakan kasus Whoosh tidak ada masalah, sementara ada potensi rakyat menurunkan kepercayaan pada pemerintah terkait visi pemberantasan korupsi.

    “Karena rakyat bisa menganggap bahwa Pak Prabowo pasang badan. Kalau Pak Prabowo sudah dianggap oleh rakyat memasang badan untuk Jokowi, maka itu Pak Prabowo akan menghadapi tekanan yang karena rakyat ingin sekali negara ini bersih dari korupsi,” bebernya.

    “Kalau Presiden sudah memasang badan, bahwa menjadikan badannya menjadi pelindung terhadap pihak yang diduga korupsi, saya pikir itu Pak Prabowo akan menghadapi tekanan yang berat sekali,” pungkas Said Didu. 

    Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan sikap soal polemik utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh yang sedang ramai dalam konferensi pers acara peresmian Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Selasa, 4 November 2025.

    “Nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah, saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan, kita hitung, enggak ada masalah itu ya,” ujar Prabowo

    “Jadi PT KAI nggak usah khawatir, semuanya nggak usah khawatir. Rakyat, kita layani rakyat kita. Kita berjuang untuk rakyat kita. Teknologi, semua sarana itu tanggung jawab bersama dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab Whoosh,” tandasnya.

  • Respons Keras Said Didu saat Prabowo Sebut Bertanggung Jawab atas Whoosh: Presiden Cabut Taring Purbaya!

    Respons Keras Said Didu saat Prabowo Sebut Bertanggung Jawab atas Whoosh: Presiden Cabut Taring Purbaya!

    GELORA.CO –  Kata kunci “Whoosh” tengah trending topic di lini masa X atau Twitter, pada Selasa 4 November 2025 sore ini.

    Kata kereta cepat Jakarta-Bandung yang dikenal sebagai Whoosh sudah dicuit sebanyak 6.000 kali oleh warganet.

    Hal ini berkaitan utang jumbo yang harus dibayar PT KAI kepada debitur China. Tidak tanggung-tanggung, nilainya Rp2 triliun per tahun.

    Salah satunya pihak yang menyebut megaproyek ini adalah Muhammad Said Didu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, yang sekarang dikenal sebagai kritikus pemerintah.

    Said Didu menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang seakan-akan mau menutup permasalahan yang ada dalam proyek tersebut.

    Pernyataan Prabowo dianggap mengebiri kegarangan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terhadap proyek ini.

    Sebagai bendahara negara ia menolak membayar utang PT KAI untuk proyek kereta cepat menggunakan dana APBN.

    “Taring Purbaya utk perbaikan dan membuka kasus mulai dicabut ?” cuit Said Didu melalui akun @msaid_didu, terlihat Selasa 4 November 2025.

    “Purbaya awalnya membuka bhw ada masalah utang whoosh, langsung DITUTUP oleh Presiden bhw tidak ada masalah. Demi apa pernyataan Presiden tsb ?” kritiknya.

    Diketahui, hari ini Presiden Prabowo Subianto menegaskan urusan kereta cepat Jakarta-Bandung tak usah diributkan lagi. Ia mengaku yang akan bertanggung jawab.

    “Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah, saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya,” kata Prabowo dalam kata sambutannya saat peresmian Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta Pusat, Selasa 4 November 2025.

    Lebih lanjut disampaikan, pemerintah tidak menghitung untung-rugi yang berhubungan dengan layanan publik. Hal serupa dikatakannya berlaku di seluruh dunia. ***

  • Ketua KPK Buka Suara Soal Whoosh, Said Didu: Selalu Pasang Badan untuk Geng SOP

    Ketua KPK Buka Suara Soal Whoosh, Said Didu: Selalu Pasang Badan untuk Geng SOP

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aktivis sekaligus mantan Sekertaris BUMN, Said Didu punya kecurigaan terkait Ketua Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Setyo Budianto.

    Kecurigaan Said Didu ini berkaitan dengan adanya back up yang dilakukan Ketua KPK itu dalam polemik Kereta Cepat Jakarta- Bandung (whoosh).

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Said Didu menyebut ini sudah terlihat jelas.

    Dimana, menurutnya Setyo Budianto selalu pasang badan untuk Geng SOP yang ditujukan pada Jokowi dan kroninya.

    “Makin jelas bahwa ketua KPK selalu pasang badan untuk geng SOP,” tulisnya dikutip Senin (3/11/2025).

    Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, akhirnya angkat bicara merespons pernyataan mantan Menkopolhukam Mahfud MD.

    Ini terkait dugaan penggelembungan anggaran (mark up) dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh).

    Menanggapi isu yang berkembang, Setyo menegaskan bahwa hingga saat ini KPK belum menerima laporan resmi terkait dugaan mark up tersebut.

    Lebih jauh, ia mengungkap lebih baik dari pihak internal maupun eksternal.

    “Sampai sekarang sih belum terinformasi ya, artinya dari internal,” ujar Setyo

    (Erfyansyah/fajar)

  • Purbaya Buka Kotak Pandora Ekonomi saat Utang Era Jokowi Mulai Terkuak Ribuan Triliun!

    Purbaya Buka Kotak Pandora Ekonomi saat Utang Era Jokowi Mulai Terkuak Ribuan Triliun!

    GELORA.CO – Nama Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan yang baru dilantik menggantikan Sri Mulyani, kembali jadi sorotan publik.

    Bukan karena gaya bicaranya yang tenang dan diplomatis, tapi karena pernyataannya yang dinilai membuka “kotak Pandora” ekonomi Indonesia.

    Terutama soal utang negara yang membengkak sejak era pemerintahan sebelumnya.

    Dalam sebuah konferensi pers di Jakarta pekan ini.

    Purbaya mengungkap data mencolok utang pemerintah pusat mencapai Rp 9.138 triliun per akhir Juni 2025.

    Angka itu disebut sebagai “realita yang harus dihadapi bersama, bukan disembunyikan.”

    “Kami tidak ingin menutup-nutupi. Ini fakta keuangan negara yang harus dikelola dengan tanggung jawab,” ujar Purbaya di hadapan media.

    Pernyataan itu langsung mengguncang ruang publik.

    Banyak yang menilai, ucapan Purbaya seperti menyingkap sesuatu yang selama ini tak banyak dibicarakan secara terbuka.

    Ketua MPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet), bahkan menyebut langkah Purbaya sebagai “awal dari terbukanya kotak Pandora ekonomi Indonesia”.

    “Menkeu Purbaya berani membuka fakta yang selama ini tertutup. Kita harus berani jujur, ini era baru dalam pengelolaan ekonomi,” kata Bamsoet seperti dikutip PojokSatu.id.

    Isu ini tak lepas dari kebijakan fiskal yang diwariskan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Selama dua periode, pemerintah banyak mengambil pinjaman luar negeri dan menerbitkan surat utang negara untuk membiayai proyek infrastruktur besar seperti Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh).

    Tak hanya itu ada pembangunan ibu kota baru (IKN), hingga proyek jalan tol trans-Jawa dan Sumatera.

    Kini, di bawah kepemimpinan Purbaya, semua angka itu mulai ditampilkan apa adanya.

    Tak ada lagi narasi “aman terkendali” tanpa data terbuka.

    “Tugas saya bukan menyalahkan, tapi menata kembali. Kalau dulu fokusnya membangun, sekarang fokusnya menyehatkan,” kata Purbaya.

    Pernyataan itu dianggap jujur sekaligus berani.

    Sebab di tengah situasi ekonomi global yang belum stabil, transparansi semacam itu bisa berdampak dua sisi.

    Menumbuhkan kepercayaan publik, tapi juga menimbulkan kekhawatiran soal kemampuan bayar utang negara.

    Istilah “kotak Pandora” pertama kali muncul dari pernyataan politisi senior yang menilai langkah Purbaya seperti membuka tabir lama yang selama ini tersimpan rapi di laci kementerian.

    Bukan hanya soal utang, tapi juga soal mekanisme pembiayaan proyek besar yang dinilai tidak semuanya efisien.

    Beberapa proyek disebut memiliki cost overrun atau kelebihan biaya yang cukup besar, termasuk proyek kereta cepat.

    Ekonom independen Said Didu menilai, apa yang dilakukan Purbaya adalah langkah pembersihan besar-besaran.

    “Ini bukan soal mencari kesalahan, tapi mengembalikan kejujuran fiskal.

    Publik punya hak tahu berapa sebenarnya beban negara,” ujar Said Didu

    Menurutnya, istilah “kotak Pandora” bukan berarti aib, tapi simbol keberanian untuk membuka hal yang selama ini ditutup dengan retorika optimisme.

    Langkah Purbaya Panen Sambutan Beragam

    Di media sosial, tagar #PurbayaBukaData dan #UtangEraJokowi sempat jadi trending topic.

    Sebagian warganet menganggap Purbaya membawa “angin baru” dalam manajemen keuangan negara.

    Sementara sebagian lain menilai langkah ini bisa memicu gesekan politik.

    Terutama jika dianggap menyudutkan pemerintahan sebelumnya.

    Partai oposisi pun mulai mencium peluang politik.

    Beberapa anggota DPR meminta audit terbuka terhadap utang dan proyek besar di era Jokowi.

    Namun pihak koalisi merespons santai, menyebut langkah Purbaya sebagai bagian dari transparansi, bukan pembongkaran dosa masa lalu.

    “Ini bukan soal Jokowi atau Purbaya, tapi soal keberanian membuka data publik,” kata salah satu anggota DPR dari fraksi pendukung pemerintah.

    Dalam beberapa minggu terakhir, kementerian keuangan di bawah Purbaya mulai merilis data utang dan pengeluaran publik dengan format baru.

    Lebih terbuka dan bisa diakses masyarakat.

    Langkah ini dipuji banyak pihak, tapi juga membuat para pelaku pasar berhati-hati. Investor asing menunggu sinyal stabilitas dari pemerintah.

    Purbaya sadar risikonya. Namun ia menegaskan, keterbukaan adalah satu-satunya cara agar ekonomi Indonesia bisa pulih dengan dasar kepercayaan yang kuat.

    Langkah Purbaya membuka “kotak Pandora” ekonomi bukan sekadar gebrakan seorang menteri baru.

    Ia menandai babak baru: dari politik pencitraan ke era kejujuran fiskal.

    Tapi di negeri yang sering memuja stabilitas semu, kejujuran kadang lebih menakutkan daripada angka utang itu sendiri.

    Kini publik menunggu, seberapa dalam kotak Pandora itu akan dibuka dan apakah dari dalamnya akan keluar solusi, atau justru masalah baru yang selama ini ditahan di balik senyum manis laporan ekonomi.***

  • Said Didu: Inisial J Menunggu agar Jadi Ketua Dewan Pembina 6 Partai Sekaligus

    Said Didu: Inisial J Menunggu agar Jadi Ketua Dewan Pembina 6 Partai Sekaligus

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sosok inisial J yang tampaknya sengaja dirahasiakan PSI untuk diumumkan tampaknya mulai terkuak.

    Meski banyak masyarakat sudah bisa menebak siapa inisial J itu, partai yang dipimpin putra bungsu Jokowi itu belum mau mengumumkannya.

    Mantan anggota DPR RI, Muhammad Said Didu, menyampaikan terkait temuannya perihal kesengajaan PSI tersebut yang disebutnya info A-1000.

    “Info A-1000: Kenapa Dewan Pembina PSI yg berinisial J belum diumumkan?” tulis Said Didu yang juga mantan Sekretaris Kementerian BUMN.

    Dia mengaku mendapat info bahwa nama inisial J sengaja diulur agar bisa jadi pemberitaan heboh karena sosok tersebut akan jadi Dewan Pembina untuk enam partai dan dilantik bersamaan.

    “Infonya karena menunggu agar pelantikan J jadi Ketua Dewan Pembina 6 Partai sekaligus dilakukan bersamaan,” sambung Said Didu.

    Adapun keenam partai tersebut adalah 1) PSI, 2) Projo, 3) Golkar, 4) PAN, 5) PPP, dan 6) Nasdem (masih alot). “Parcok dan Termul dibalik layar aja,” tutup Said Didu, dikutip Sabtu (1/11/2025).

    Sebelumnya, Joko Widodo (Jokowi) kembali menjadi sorotan setelah menerima dua buah topi dari Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni.

    Ada satu topi itu bertuliskan huruf “J”, memicu spekulasi bahwa Jokowi adalah sosok yang dimaksud sebagai ketua Dewan Pembina PSI berinisial “J”.

    Momen itu terekam dalam unggahan video di akun Instagram @rajaantoni pada Senin (27/10/2025). Dilihat dari video itu, Raja Juli dan Jokowi tampak duduk santai di sebuah meja sambil berbincang.

  • Jokowi Pecat Empat Pejabat Gegara Kritik Whoosh

    Jokowi Pecat Empat Pejabat Gegara Kritik Whoosh

    GELORA.CO -Untuk memuluskan ambisinya mewujudkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh, Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi menggunakan politik tangan besi. Di antaranya memecat empat pembantunya yang mengkritik proyek mercusuar tersebut.

    Hal ini disampaikan mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu dikutip dari YouTube Nusantara TV, Kamis, 30 Oktober 2025.

    “Kereta cepat ada empat pejabat yang diberhentikan gara-gara mengkritik, di antaranya Jonan (Menteri Perhubungan) dan Andrinof Chaniago Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas,” kata Said Didu.

    Selain itu, Said Didu juga menyoroti pernyataan loyalis berat Jokowi, Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebutkan proyek Whoosh sudah busuk sejak awal.

    “Tentu kalau Pak Saut (Situmorang) masih komisioner KPK langsung panggil Luhut dong,” kata Said Didu.

    Sebabnya, kata Said Didu, Luhut sudah mengetahui busuknya proyek Whoosh. 

    “Jadi (Luhut) tahu dong siapa yang bikin busuk,” pungkas Said Didu.