Xcloud.id

Tag: Said Didu

  • Abraham Samad Cs Adukan PSN PIK 2 ke Komnas HAM – Halaman all

    Abraham Samad Cs Adukan PSN PIK 2 ke Komnas HAM – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Puluhan perwakilan masyarakat di sepanjang Pantau Utara Tangerang, Banten, yang selama ini  terkena dampak proyek pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK 2) dan PSN PIK 2 mendatangi kantor Komnas HAM di Jakarta, Kamis (14/2/2025) kemarin.

    Mereka datang bersama sejumlah tokoh nasional  diantaranya  Abraham Samad (Mantan Ketua KPK Periode 2011-2015) Prof Hafidz Abbas (Mantan Ketua Komnas HAM  Periode  2012-2017), Eros Djarot, Said Didu, dan Usman Hamid.

    Mereka melaporkan selama ini  telah terjadi dugaan pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh pihak PIK 2 dengan memperalat aparat negara di lapangan.

    Dalam dokumen laporannya menyebutkan bahwa pelaksanaan proyek pengembangan  Pantai Indah Kapuk  2 (PIK 2) selama ini telah terjadi dugaan pelanggaran HAM berat  kepada penduduk lokal, warga sipil, masyarakat miskin, tani, nelayan, pedangan asongan, perempuan dan anak.

    Apalagi setelah PIK 2 ditetapkan status menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai Peraturan Menko Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024.

    Bahkan diduga pihak PIK 2  selama ini secara sengaja membangun proyek pemukiman untuk komunitas tertentu atau kalangan elit dan eklusif.

    Pihak PIK 2 sengaja membangun pagar tembok  setinggi 5 meter  dengan maksud memisahkan diri dari masyarakat lokal yang secara kebetulan tingkat ekonominya  rata rata dari kelas menengah ke bawah.

    Ada yang menganalogikan pelayanan di PIK 2  seperti negara dalam negara. 

    ‘’Kami  semua berharap dengan laporan ini, pihak Komnas HAM RI segera melakukan tindakan  cepat merespon  laporkan warga, ‘’ ujar Abraham Samad menjelaskan warga memiliki alasan mengadu ke Komnas HAM.

    Dia menyebut ketentuan Pasal 90 ayat (1)  Undang – Undang 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)  yang berbunyi ;  ‘’Setiap orang dan atau sekelompok orang yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis pada Komnas HAM.’’

    Dikatakan bahwa apa yang terjadi di PIK 2  melanggar Deklarasi Universal HAM yang diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III) khususnya pasal 3 yang berbunyi ;

    ‘’ Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai induvidu.;’’ dan  Pasal 17 (1) Setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. (2) Tidak seorang pun boleh dirampas harta miliknya dengan semena-mena,’’ tambahnya. 

    Dikatakan bahwa proyek PIK 2 sejak awal dikembangkan sesungguhnya sudah menuai protes keras karena dianggap lebih banyak merugikan warga.

    “Bahkan sesungguhnya sejak proses pembangun proyek PIK 1 di sepanjang Pantai Jakarta juga sudah diprotes warga. Hanya saja gelombang protesnya saat itu belum sekuat seperti sekarang ini,” katanya.

    Tahun 2024 lalu, Jokowi selaku Presiden saat itu menyetujui penetapkan PIK 2 masuk Proyek Strategis Nasional (PIK) dengan luas 1.755 hektare bersama beberapa proyek lainnya di Indonesia. 

    Bermodalkan status sebagai PSN tersebut, ujar Abraham, pihak  pengelola PIK 2 menjadi semakin brutal untuk dapat  menguasai lahan warga  termasuk di luar Kawasan yang ditetapkan PSN.

     

  • Kades Kohod Disebut Beli Tanah dari Warga Rp50 Ribu Lalu Jual ke Pengembang Rp1,5 Juta, Said Didu Ungkap Fakta Lain

    Kades Kohod Disebut Beli Tanah dari Warga Rp50 Ribu Lalu Jual ke Pengembang Rp1,5 Juta, Said Didu Ungkap Fakta Lain

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kepala Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, Arsin bin Asip disebut membeli dana dari warga dengan harga yang tidak masuk akal.

    Kades Kohod Arsin hanya membeli tanah dari warga dengan harga Rp 50 ribu.

    Lanjut, dana untuk pembelian tanah dari Agung Sedayu Group senilai Rp1.500.000. Arsin disebut untung banyak.

    Mantan eks Sekertaris BUMN, Said Didu kemudian menimpali terkait pernyataan tersebut.

    Said Didu mengatakan hal ini hanya pengalihan isu yang coba dilakukan oleh pengembang.

    Dan hal ini disebut hanya mencoba untuk menyudutkan kepala desa. Padahal faktanya tidak seperti itu.

    “Pengalihan isu pengembang untuk seakan menyalahkan kepala Desa saja,” tulis Said Didu di akun X pribadinya dikutip Kamis (13/2/2025).

    “Faktanya Kepala Desa adalah pelaksana keinginan pengembang,” ujarnya.

    Ia mengungkap sudah bertemu dengan rakyat diberbagai desa. Dan terugkap untuk pembayaran pembelian tanah belangsung di kantor pengembang.

    Dan untuk harga yang dibayarkan oleh pengembang sebesar Rp 50 ribu per meternya.

    “Saya ketemu rakyat diberbagai desa, pembayaran mereka banyak dilakukan di Kantor pengembang dengan harga Rp 50.000 per meter,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Saham IHSG Menurun Drastis, Said Didu Kaitkan Pernyataan Presiden Prabowo

    Saham IHSG Menurun Drastis, Said Didu Kaitkan Pernyataan Presiden Prabowo

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait saham ternyata berdampak buruk untuk saham di Indonesia

    Dalam pernyataan, Presiden Prabowo menyebut jika orang kecil main-main saham, pasti kalah. Yang menang pasti bandar besar.

    Buat orang kecil, ujarnya, main-main saham sama dengan judi.

    ”Dan, saya kasih tahu ya, main-main saham itu kalau orang kecil, ya, pasti kalah, itu untuk orang kecil itu biasanya sama dengan judi itu, yang menang bandar yang besar, yang kuat, ya, kan?” tuturnya.

    Salah satu dampak besar dari pernyataan tersebut adalah babak belurnya saham Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

    Tepatnya di Bulan Ferbruari per Rabu (11/2/2025), IHSG pada perdagangan kembali koreksi 1,19% ke posisi 6.568,92.

    Jika koreksi ini berlangsung sampai akhir sesi, IHSG akan menandai terjerembab di zona merah selama lima hari beruntun dan menuju level terparah sejak pertengahan Maret 2023.

    Melihat saham IHSG yang semakin hari semakin buruk, eks Sekretaris Badan Usaha Milik Negara Muhammad Said Didu menyoroti pernyataan Presiden Prabowo.

    Menurutnya salah satu faktor yang membuat saham ini bisa anjlok karena pernyataan tersebut.

    “Harga saham langsung anjlok setelah ada pernyataan Presiden Prabowo,” tulis Said Didu dicuitan akun X pribadinya dikutip Rabu (12/2/2025).

    Lanjut, ia menyindir soal Prabowo yang tak ingin dipisahkan dengan Jokowi.

    “Seakan tidak mau dipisahkan dengan Jokowi,” tuturnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Said Didu Pertanyakan Tafsiran Berfikir Presiden Prabowo yang Menganggap Ingin Dipecah Bela dengan Jokowi

    Said Didu Pertanyakan Tafsiran Berfikir Presiden Prabowo yang Menganggap Ingin Dipecah Bela dengan Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menganggap ada pihak yang ingin membuat hubungannya dengan Mantan Presiden Joko Widodo retak.

    Melalui cuitan di akun X pribadinya, Said Didu berpesan bahwa rakyat hanya ingin agar Jokowi bertanggung dengan semua kebohongan, keculasan, korupsi dan nepotisme yang dilakukan di Pemerintahan sebelumnya.

    “Bapak Presiden @prabowo yth, rakyat ingin minta pertanggungjawaban,” tulisnya dikutip Selasa (11/2/2025).

    “Semua kebohongan, keculasan, korupsi, nepotisme dan lain-lain yang dilakukan selama Jokowi jadi pejabat negara,” tambahnya.

    Ulah Jokowi selama dua periode jabatannya ini dianggap merusak negara dan menyesarakan rakyat.

    “Karena telah merusak negara dan menyengsarakan rakyat,” sebutnya.

    Said Didu pun mempertanyakan dengan tegas apakah ini yang dianggap sebagai keinginan rakyat untuk memisahkannya dengan Jokowi.

    “Apakah keinginan rakyat tersebut yang Bapak anggap ingin pisahkan Bapak dengan Jokowi ?,” terangnya.

    Sebelumnya, pernyataan Prabowo Subianto saat berbicara di hadapan peserta Kongres XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama di Jatim International Expo, Surabaya.

    Dalam kesempatan itu, Prabowo menegaskan bahwa ada pihak-pihak yang berusaha memisahkannya dari Jokowi, namun ia menganggapnya sebagai hal yang tidak perlu ditanggapi secara serius.

    “Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Lucu juga untuk bahan ketawa boleh,” ujar Prabowo dalam pidatonya.

  • Presiden Prabowo Takut Hubungannya dengan Jokowi Retak, Said Didu: Itu Adalah Pilihan Bapak

    Presiden Prabowo Takut Hubungannya dengan Jokowi Retak, Said Didu: Itu Adalah Pilihan Bapak

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengaku ada yang ingin memisahkannya dengan Presiden ke-7 Jokowi. Pernyataan itu menuai respons beragam dari publik.

    Salah satunya dari eks Sekretaris Badan Usaha Milik Negara Muhammad Said Didu. Menurutnya, hal tersebut pilihan Prabowo sendiri.

    “Itu adalah pilihan Bapak,” kata Didu dikutip dari unggahannya di X, Selasa (11/2/2025).

    Maksud Didu, pilihan Prabowo untuk terus bersama dengan Jokowi. Tapi menurut Didu, keinginan Jokowi terus merusak bangsa.

    “Kalau Bapak Presiden ingin terus bersama dan melaksanakan keinginan Jokowi yang jelas-jelas sudah merusak bangsa,” terangnya.

    Adapun pernyataan Prabowo disampaikan di acara Muslimat NU di Surabaya, Jawa Timur, Senin (10/2/2025).

    “Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama pak Jokowi, lucu juga untuk bahan ketawa boleh. Jangan kita jangan ikut pecah belah, pecah belah. Itu adalah kegiatan mereka yang enggak suka sama Indonesia,” kata Prabowo.

    Menurutnya, orang yang telah berkuasa tidak boleh diejek. Mesti dihormati.

    “Kadang-kadang orang sudah nggak berkuasa mau dikuyuk-kuyu, mau dijelek-jelekin, jangan. Kita hormati semua hormati semua,” tutur Presiden Prabowo di JIExpo Surabaya.
    (Arya/Fajar)

  • Bahlil Klaim Siap Pertaruhkan Nyawa Demi Rakyat, Said Didu: Percaya? Sambil Cium Tangan Fufufafa

    Bahlil Klaim Siap Pertaruhkan Nyawa Demi Rakyat, Said Didu: Percaya? Sambil Cium Tangan Fufufafa

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang mengatakan bahwa dirinya ingin menyerahkan nyawanya demi rakyat mendapatkan komentar miring.

    Bagaimana tidak, Bahlil dikenal sebagai sosok Menteri yang banyak membuat kebijakan tapi tidak pro terhadap rakyat kecil.

    Sampai-sampai, beberapa tokoh nasional meragukan pernyataan Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar tersebut. Tidak terkecuali Said Didu.

    Said Didu menyinggung sikap berbeda yang diperlihatkan Bahlil ketika bersalaman dengan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Percaya? Sambil cium tangan Fufufafa di depan Presiden Prabowo?,” kata Said Didu di X @msaid_didu (9/2/2025).

    Sekadar diketahui, Mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo, mendadak menyemprot perbedaan sikap yang ditunjukkan oleh Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, saat berinteraksi dengan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Dalam sebuah momen, Gatot mencermati bagaimana Bahlil bersikap biasa saja ketika bersalaman dengan Prabowo.

    “Ketika pak Prabowo dan mas Gibran jalan, menyalami para Menteri. Ketika Bahlil salaman dengan pak Prabowo, biasa aja,” ujar Gatot dikutip dari unggahan akun Instagram @anakabahsedunia (7/2/2025).

    Namun, ketika giliran Gibran, Bahlil justru mencium tangan putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut.

    “Tapi begitu Gibran lewat, dia cium tangannya Gibran,” cetusnya.

    Gatot pun memberikan analisisnya mengenai hal tersebut. Ia menilai bahwa gestur Bahlil mencium tangan Gibran bukan sekadar bentuk penghormatan, melainkan menunjukkan adanya kekuatan besar di balik sosok Wapres termuda itu.

  • Telusuri Titik Sertifikat Laut di Makassar, Said Didu Sebut Ada Orang Kuat di Baliknya

    Telusuri Titik Sertifikat Laut di Makassar, Said Didu Sebut Ada Orang Kuat di Baliknya

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Temuan kaveling laut di Makassar menyita perhatian publik. Eks Sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Muhammad Said Didu salah satunya.

    Didu menelusuri titik dugaan laut yang telah disertifikatkan. Itu ia bagikan melalui media sosialnya di X.

    “Sedang menelusuri dimana titik kasus SHGB Laut di Makassar,” kata Didu dikutip dari unggahannya, Sabtu (8/2/2025).

    Ia bahkan mengunggah fotonya berada di kawasan pesisir di Makassar. Terlihat, Didu mengenakan baju hitam dengan celana jeans biru berpose memegang pinggang.

    Di belakangnya, terlihat laut perairan Pantai Losari Makassar. Nampak pula bangunan tinggi menjulang yang berdiri di area reklamasi.

    Didu mengungkapkan, para pejabat terkait menutup siapa pemilik Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) 27 Hektare (Ha). Ia menduga ada orang kuat di baliknya.

    “Pejabat terkait menutup rapat-rapat siapa pemilik SHGB seluas 27 Ha dan dimana titik lokasi tanah tersebut – artinya ada orang kuat dibalik SHGB tersebut,” terangnya.

    Pria kelahiran Sulawesi Selatan (Sulsel) itu pun menyentil pemerintah setempat. Khususnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pemerintah Daerah (BPD).

    “BPN dan Pemda harus bertanggung jawab,” ucapnya.

    Sebelumnya, BPN Makassar BPN Makassar membenarkan adanya SHGB di laut Makassar. Namun enggan mengungkap identitas pemilik sertifikat.

    Wali Kota Makassar Danny Pomanto, meminta BPN mengungkap nama-nama pemilik SHGB ke publik.

    “Pokoknya ungkap semua nama-namanya. Minta BPN ungkap semuanya,” kata Danny saat ditemui di Hotel Four Points, Makassar, Kamis (30/1/2025).

  • Polemik Pagar Laut dan Gas Elpiji, Said Didu: Ini Akibat Demokrasi Sogok, Pejabat Tidak Pikir Nasib Rakyat

    Polemik Pagar Laut dan Gas Elpiji, Said Didu: Ini Akibat Demokrasi Sogok, Pejabat Tidak Pikir Nasib Rakyat

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang dikenal dekat dengan mantan Presiden Jokowi, terus dikaitkan dengan kasus ini.

    Bahkan, ia masuk dalam daftar lima pejabat terkorup dunia versi OCCRP.

    Menurut pengamat ekonomi dan politik, Anthony Budiawan, kebijakan yang dikeluarkan Bahlil terkait tabung gas elpiji 3 kilogram patut dicurigai.

    Ia menduga kebijakan tersebut dimaksudkan untuk melindungi Jokowi dari sorotan negatif yang semakin tajam.

    “Patut diduga, kebijakan gas elpiji 3 kg yang menyengsarakan rakyat ini untuk pengalihan isu sertifikat laut ilegal, yang sudah membuat panik Jokowi dan kroninya,” ujar Anthony kepada fajar.co.id pada Selasa (4/2/2025).

    Anthony juga berpendapat bahwa para Menteri yang diangkat oleh Jokowi tidak hanya menjadi penghalang dalam pemerintahan Presiden Prabowo, tetapi juga banyak menghabiskan energi untuk kebijakan yang tidak produktif.

    Oleh karena itu, ia menyarankan Prabowo untuk segera memberhentikan seluruh menteri yang berasal dari Jokowi.

    “Oleh karena itu, Prabowo sebaiknya memberhentikan semua menteri Jokowi,” tegasnya.

    Anthony lebih lanjut mengungkapkan bahwa kebijakan Bahlil mengenai gas elpiji 3 kilogram tampaknya dirancang untuk mendiskreditkan Prabowo demi kepentingan Gibran, anak dari Jokowi.

    “Kemungkinan besar Jokowi yang mengatur,” katanya.

    Ia menyarankan agar untuk memastikan roda pemerintahan Prabowo berjalan sesuai dengan visi dan misinya, orang-orang yang masih loyal kepada Jokowi harus segera disingkirkan.

    “Bahlil, dan orang-orang Jokowi lainnya seharusnya tidak boleh lagi dipakai oleh Prabowo,” tukasnya.

  • Nama Raffi Ahmad Ikut Terseret pada Kasus Pagar Laut, Said Didu: Semoga Semua Akan Terbuka

    Nama Raffi Ahmad Ikut Terseret pada Kasus Pagar Laut, Said Didu: Semoga Semua Akan Terbuka

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, turut menanggapi pemberitaan yang mengaitkan nama selebritas Raffi Ahmad dengan kasus pagar laut di Tangerang.

    “Apakah ada kaitan? Semoga semua akan terbuka,” kata Said Didu di X @msaid_didu (2/2/2025).

    Berdasarkan informasi, disebutkan bahwa kasus pemasangan pagar bambu di laut Tangerang menyeret nama Raffi Ahmad.

    Sementara itu, informasi lainnya beredar bahwa pihak kepolisian menduga adanya praktik pemalsuan dan pencucian uang dalam proyek pagar laut tersebut.

    Kasus pagar laut di Tangerang sebelumnya menuai kontroversi setelah mencuat dugaan bahwa pembangunan tersebut dilakukan tanpa prosedur yang jelas.

    Sebelumnya, keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Kabupaten Tangerang terus menjadi perbincangan.

    Kasus ini semakin menarik perhatian setelah seorang nelayan dari Pulau Cangir, Heru, menyebut bahwa pagar tersebut dimiliki oleh seorang selebriti ternama.

    Nama Raffi Ahmad pun ikut terseret dalam isu ini. Sebagai figur publik yang dikenal luas, aktor sekaligus pengusaha ini kerap dikaitkan dengan berbagai spekulasi.

    Termasuk dugaan keterlibatannya dalam proyek pagar laut misterius tersebut.

    Belum lama ini, Raffi juga menjadi sorotan usai beredar video yang memperlihatkan iring-iringan mobilnya dengan pelat RI 36 dikawal oleh patroli pengawal (Patwal) yang dinilai arogan.

    Isu ini semakin memicu perbincangan tentang dirinya, terutama di media sosial.

    Sejumlah warganet di platform X mulai berspekulasi bahwa Raffi Ahmad memiliki keterkaitan dengan pemagaran laut ini.

  • Kuliti Pembela Pagar Laut, Jonru Ginting: Si Muannas Orang Paling Rajin Polisikan Ulama dan Aktivis

    Kuliti Pembela Pagar Laut, Jonru Ginting: Si Muannas Orang Paling Rajin Polisikan Ulama dan Aktivis

    “Apakah itu dulunya adalah daratan yang terabrasi, agar publik terang,” sebutnya.

    Muannas bilang, pembukaan data tersebut akan memberikan gambaran yang jelas tentang legalitas proyek dan menjawab tudingan miring yang selama ini beredar

    “Kita (juga) bisa ambil langkah hukum menghentikan kegaduhan politisasi pagar bambu ini,” tandasnya.

    Sebelumnya diketahui, Said Didu merupakan salah satu sosok yang paling keras bersuara mengenai polemik yang terjadi di kawasan PIK 2.

    Bahkan, fakta mengejutkan terungkap di tengah proses pembongkaran pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di kawasan pesisir Tangerang, Banten.

    Wilayah laut yang menjadi lokasi pagar tersebut dilaporkan telah mendapatkan status Hak Guna Bangunan (HGB), yang diduga terkait dengan pengembangan kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 oleh Agung Sedayu Group.

    Data dari situs Bhumi ATR/BPN menunjukkan adanya kavling-kavling yang telah memiliki sertifikat HGB, meskipun lokasinya berada di tengah perairan.

    Salah satu koordinatnya tercatat di 5.999935°LS dan 106.636838°BT, yang menggambarkan posisi di wilayah laut, jauh dari daratan atau garis pantai.

    Lebih mengejutkan lagi, luas total area yang sudah berstatus HGB mencapai 537,5 hektar atau sekitar 5.375.000 meter persegi.

    Luas setiap kavling bervariasi, mulai dari 3.458 meter persegi hingga 60.387 meter persegi.

    Padahal, kawasan tersebut masih berupa laut, bukan daratan yang dapat diberikan status HGB sesuai dengan aturan yang berlaku.

    Situasi ini memunculkan pertanyaan terkait proses perizinan dan dasar hukum pemberian HGB pada wilayah laut.