Xcloud.id

Tag: Said Didu

  • Said Didu: Setelah Enam Bulan Prabowo jadi Presiden, yang Terjadi adalah Jokowi 3 Periode

    Said Didu: Setelah Enam Bulan Prabowo jadi Presiden, yang Terjadi adalah Jokowi 3 Periode

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, kembali melontarkan kritik tajam terhadap dinamika politik nasional di bawah kendali Presiden Prabowo Subianto.

    Ia menyoroti fenomena banyaknya pejabat negara hingga aparat TNI-Polri yang kerap terlihat mendatangi Kota Solo, tempat tinggal Presiden ke-7 RI, Jokowi.

    “Sepertinya setelah enam bulan Prabowo jadi Presiden, yang terjadi adalah Jokowi 3 Periode,” ujar Said Didu di X @msaid_didu (21/4/2025).

    Said Didu menyindir arah kekuasaan yang menurutnya masih sangat berpusat pada sosok Jokowi.

    Ia menilai, kehadiran berbagai pejabat negara ke Solo menunjukkan adanya kekuatan pengaruh yang belum sepenuhnya berpindah, meski kepemimpinan nasional secara resmi telah berganti.

    “Terlihat dari semakin banyak pejabat negara, tokoh, TNI, Polisi dll menghadap ke Solo,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Said Didu menyebut bahwa Presiden Prabowo sendiri tampaknya tidak mempermasalahkan situasi ini.

    Bukan tanpa alasan, Said Didu merujuk pada pernyataan resmi dari pihak Istana maupun Ketua MPR yang menyatakan tidak ada yang salah dalam pertemuan tersebut.

    “Presiden Prabowo tidak permasalahkan hal tersebut seperti yang disampaikan istana dan Ketua MPR,” kuncinya.

    Teranyar, Jokowi memberikan sejumlah pesan strategis kepada para peserta didik Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Polri Pendidikan Reguler (Dikreg) angkatan ke-65.

    Pertemuan tersebut berlangsung di kediaman pribadi Jokowi di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, pada Kamis ,(17/4/2025) kemarin.

  • Menteri, Gubernur hingga Sespimmen Polri Temui Jokowi, Said Didu: Tunggu Episode Berikutnya

    Menteri, Gubernur hingga Sespimmen Polri Temui Jokowi, Said Didu: Tunggu Episode Berikutnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial sekaligus mantan Sekretaris BUMN, Muhammad Said Didu melemparkan sindiran ke kubu Jokowi Widodo.

    Seperti yang diketahui, dalam beberapa waktu belakangan banyak yang datang mengunjungi mantan Presiden RI Ketujuh itu di Solo.

    Kunjungan-kunjungan ini datang dari berbagai pihak. Beberapa diantara dari Pemerintah mulai Menteri hingga Gubernur.

    Hal inilah yang kemudian disorot tajam, terkait alasan mereka datang mengunjungi Jokowi dengan alasan silaturahmi.

    Said Didu jadi salah satu orang vokal membahas terkait kunjungan beberapa orang Pemerintah ke kediaman Jokowi.

    Melalui cuitan di akun media sosial X pribadinya, ia bahkan menulis daftar kunjungan ke kediaman ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu.

    Mulai dari menteri, gubernur, preman hingga polisi. Diketahui menteri yang sempat menghadap seperti Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, hingga Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono.

    Kemudian Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang Avianto dan Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin.

    Komisaris ID Food juga sempat viral mengintimidasi massa yang menuntut ijazah Jokowi. Begitu pun Ketua Umum DPP Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Hercules Rosario de Marshal datangi kediaman Jokowi jelang massa ingin geruduk rumah Jokowi.

    Belum lama ini juga Serdik Sespimmen Polri mengunjungi kediaman Jokowi.

    “Urutan datang ke Solo; Trio Menteri penggerak massa, Trio Menteri pengatur logistik, Gubernur penggalangang Pemda bersama Kapolda dan Pangdam, preman pengancam rakyat, polisi untuk pamer kekuasaan bahwa Parcok adalah Solo,” tulisnya dikutip Senin (21/4/2025).

  • Said Didu Sentil Khofifah yang Menghadap ke Jokowi dan Bobby Nasution: Konsolidasi Geng Solo Makin Jelas

    Said Didu Sentil Khofifah yang Menghadap ke Jokowi dan Bobby Nasution: Konsolidasi Geng Solo Makin Jelas

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Eks Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu menyoroti tajam pihak-pihak yang melakukan pertemuan dengan Mantan Presiden Joko Widodo.

    Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Irjen Pol Nanang Avianto Kapolda Jatim, dan Mayjen TNI Rudy Saladin Pangdam V Brawijaya berkunjung ke kediaman Joko Widodo Presiden ke-7 RI di Surakarta Jawa Tengah, Selasa (15/4/2025).

    Khofifah menyebut pertemuan ini dilakukan dan bertujuan sebagai ajang silaturahim halalbihalal dengan Jokowi.

    Selain itu, Gubernur Jatim itu menjelaskan, dalam pertemuan tersebut ia membahas sejumlah isu strategis dalam diskusi bersama Jokowi.

    Salah satu isu yang dibahas tentang perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China yang kembali memanas setelah Donald Trump Presiden AS mengumumkan kebijakan tarif resiprokal terhadap barang impor.

    “Beliau update bagaimana sebetulnya dampak ekonomi trade war ya antara perang tarif Amerika dan Cina itu terjadi di seluruh dunia. Tentu kami di Jawa Timur melakukan berbagai langkah berbagai antisipasi,” katanya.

    Hal ini kemudian direspon keras oleh Said Didu melalui cuitan di akun media sosial X pribadinya.

    Said Didu menyebut pertemuan ini semakin menasbihkan konsolidasi Geng Solo setelah pertemuan dengan beberapa Menteri beberapa waktu lalu.

    “Konsolidasi Geng Solo makin jelas. Setelah konsolidasi terkait Menteri – sekarang konsolidasi terkait Gubernur,” sebutnya melalui akun X, Rabu, (16/4/2025).

    Said Didu pun menaruh rasa penasaran untuk pergerakan dari Gubernur Jawa Timur itu ke depannya.

  • Said Didu: Kepemimpinan Geng Solo adalah Bencana, SBY Masih Pikirkan Bangsa

    Said Didu: Kepemimpinan Geng Solo adalah Bencana, SBY Masih Pikirkan Bangsa

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, kembali menyampaikan pandangannya terkait situasi nasional melalui akun X (sebelumnya Twitter) miliknya.

    Dalam unggahan tersebut, Said Didu memberikan apresiasi kepada Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), atas kepedulian dan pandangannya terhadap masa depan bangsa.

    “Terima kasih Pak @SBYudhoyono yang terus memikirkan kemajuan bangsa dan dunia. Semoga ‘bencana’ yang dibuat oleh Geng Solo sbg pintu penyadaran kita semua untuk lakukan perbaikan,” tulis Said Didu dalam unggahan di akun X pribadinya, dikutip @msaid_didu Senin (14/4/2025).

    Pernyataan tersebut disampaikan Said Didu sembari membagikan tautan video pidato SBY yang berjudul “Kita Harus Tahu Apa yang Bisa Indonesia Lakukan dan Tidak”, yang tayang di kanal YouTube resmi Susilo Bambang Yudhoyono pada Minggu (14/4/2025).

    Dalam video tersebut, SBY menyampaikan pandangannya mengenai tantangan global dan posisi Indonesia di tengah dinamika dunia.

    Dia menekankan pentingnya memahami batas kemampuan bangsa agar dapat membuat kebijakan yang realistis dan berkelanjutan.

    Said Didu menilai, pandangan SBY patut diapresiasi karena mencerminkan kepedulian mendalam terhadap kondisi Indonesia saat ini.

    Ia secara tersirat mengkritik kepemimpinan saat ini yang ia sebut berasal dari “Geng Solo”, dengan menyebutnya sebagai sumber “bencana” yang diharapkan bisa menjadi momen refleksi nasional.

    Sebelumnya Said Didu memberikan pernyataan jika Indonesia telah diacak sekeluarga dari Solo. Selama sepuluh tahun terakhir.

  • Menteri, Gubernur hingga Sespimmen Polri Temui Jokowi, Said Didu: Tunggu Episode Berikutnya

    Said Didu: Lebih 10 Tahun Indonesia Diacak Satu Keluarga dari Solo

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Eks Sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Muhammad Said Didu menyebut Indonesia telah diacak sekeluarga dari Solo. Selama sepuluh tahun terakhir.

    Hal tersebut, kata Didu dilakukan dengan modal berbohong.

    “Sudah lebih 10 tahun Bangsa Indonesia diacak-acak oleh satu keluarga dari Solo dengan modal berbohong,” kata Didu dikutip dari unggahannya di X, Senin (14/4/2025).

    Meski begitu, Didu tak memaparkan siapa keluarga dimaksud. Namun keluarga Solo kerap merujuk pada Presiden ke-7 Jokowi.

    Pasalnya, Jokowi diketahui merupakan orang Solo, Jawa Tengah. Ia bahkan pernah menjadi Wali Kota Solo.

    Cuitan Didu itu mendapat tanggapan beragam dari warganet. Ada yang sepakat.

    “10 tahun lebih rakyat susah karena tukang kayu ini. Subsidi2 yang begitu banyak buat rakyat, pada dicabutin. Harga2 kebutuhan yang terus-terusan naik alih-alih mengendalikan malah cuma dikasih dalih: efek global, el nino dst. Sementara brbg tarif/harga sprt listrik, BBM, Pajak naik terus,” kata pengguna X @wansrosadi.

    Ada pula yang tak sepakat dengan Didu.

    “Udahlah kenapa ributin Jokowi melulu, kan Om Didu pernah menikmati bagian itu dari Jokowi… dan bahagianya ketika itu sebagai Komisaris di beberapa BUMN… lupa mengkoreksi diri sendiri ketika di tempat yang enaaaaaak…,” ujar pengguna @abdawaiza57.
    (Arya/Fajar)

  • Menteri, Gubernur hingga Sespimmen Polri Temui Jokowi, Said Didu: Tunggu Episode Berikutnya

    Kejagung Kembali Buka Kasus Sogokan Minyak Goreng, Said Didu Desak Dua Hal Ini Diusut Tuntas

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu memberi pujian ke Kejaksaan Agung.

    Hal ini terkait pembukaan kembali kasus sogokan minyak goreng yang sebelumnya sempat dihentikan.

    Melalui cuitan di media sosial X pribadinya, ia mengucapkan terima kasih karena kembali membuka kasus ini.

    “Terima kasih kepada kejaksaan Agung membuka kasus sogokan perkara minyak goreng,” tulisnya dikutip Senin (14/4/2025).

    Ada harapan agar kedepannya kasus ini bisa menjadi langkah awal untuk kembali membuka dan mengusut kasus-kasus lain.

    Seperti korupsi pertamina dan kasus pagar laut yang menjadi perbincangan hangat beberapa waktu lalu.

    “Semoga kasus ini menjadi semangat untuk membuka secara tuntas,” tuturnya.

    Pertama kata dia, korupsi Pertamina. Kedua kasus pagar laut di Tangerang. “Kedua kasus tersebut dibelakangnya pemilik uang besar dan pengatur kekuasaan,” harapnya.

    Sebelumnya, Penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menetapkan tersangka kasus dugaan gratifikasi pengurusan perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya pada industri kelapa sawit.

    Kali ini, tiga hakim resmi menjadi tersangka. Mereka adalah DJU (Djuyamto), ASB (Agam Syarif Baharuddin), dan AM (Ali Muhtarom).

    “Berdasarkan alat bukti yang cukup, sudah diperiksa tujuh orang saksi, maka pada Minggu, 13 April 2025 malam, penyidik menetapkan tiga orang tersangka,” kata Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Abdul Qohar

  • Said Didu Soal Ijazah Jokowi: Fakta Ilmiah dan Logikanya Tidak Ada

    Said Didu Soal Ijazah Jokowi: Fakta Ilmiah dan Logikanya Tidak Ada

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Eks Sekretaris BUMN, Said Didu angkat bicara soal ijazah mantan Presiden Jokowi Widodo.

    Sebelumnya, Jokowi menegaskan bahwa ijazahnya merupakan keluaran Universitas Gadjah Mada (UGM).

    Ia juga menyatakan akan mengambil langkah hukum terkait tuduhan ijazah palsu yang terus beredar.

    “Iya, dipertimbangkan untuk dikaji lebih dalam oleh pengacara karena memang sudah disampaikan oleh Rektor UGM dan sudah disampaikan yang terakhir oleh Dekan Fakultas Kehutanan yang sudah jelas semuanya,” kata Jokowi.

    Terkait tudingan ijazah palsu, Jokowi terus berkembang meskipun telah menang dalam gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

    “Ya kita ingin menunjukkan bahwa betul-betul kita ini kuliah di Fakultas Kehutanan,” tuturnya.

    Menyambung hal tersebut, pihak UGM sendiri juga disebut membuat klarifikasi dengan menyebut ijazah Jokowi hilang.

    Hal inilah yang kemudian disorot oleh Said Didu melalui cuitan di akun X pribadinya.

    Ia menyebut fakta ilmiah dari kabar hilangnya Ijazah Jokowi ini adalah palsu atau tidak ada.

    “Kasus Ijazah Jokowi :

    Fakta ilmiah dan logika bhw ijazah Jokowi palsu atau tidak ada,” tulisnya dikutip Minggu (13/4/2025).

    Ia pun menyindir terkait isu ini dengan menyebut dengan kabar hilangnya ijazah ini sebagai bentuk perlawanan.

    “MELAWAN

    Pokoknya Jokowi punya ijazah tapi hilang, Mau apa lho,” tuturnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Meski Bukan Presiden, Sejumlah Menteri Temui Jokowi saat Prabowo ke Luar Negeri Jadi Sorotan

    Meski Bukan Presiden, Sejumlah Menteri Temui Jokowi saat Prabowo ke Luar Negeri Jadi Sorotan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih menemui Jokowi di kediamannya di Solo. Hal itu menuai sorotan. Pasalnya, Jokowi sudah bukan lagi presiden RI.

    Itu terjadi baru-baru ini. Saat Presiden Prabowo Subianto melawat ke luar negeri.

    “Apa yang akan terjadi ke depan?” kata eks Sekretaris Badan Usaha Milik Negara Muhammad Said Didu, dikutip dari unggahannya di X, Sabtu (12/4/2025).

    Hal tersebut, bukan pertama kalinya. Sebelumnya, sejumlah menteri dan pejabat negara juga bertemu Jokowi saat momen lebaran.

    Mereka adalah Luhut Binsar Pandjaitan (LBP), Pratikno, dan Budi Arie.

    “Saat Presiden Prabowo sibuk Lebaran, trio penggerak massa Jokowi (LBP, Pratikno dan Budi Arie) menghadap Presidennya di Solo,” ujar Didu.

    Kini, itu kembali terjadi. Meski dengan orang berbeda.

    Mereka adalah Bahlil Lahadalia, Sajti Wahyu Trenggono, dan Zulkifli Hasan.

    “Saat Presiden Prabowo ke luar negeri, trio pengatur logistik Jokowi (Bahlil, Trenggono, Zulkifli) menemui Bosnya di Solo,” ujarnya.

    Sementara itu, Prabowo diketahui hingga kini masih berada di luar negeri. (Arya/Fajar)

  • Presiden Prabowo Minta Keluarga Koruptor Tak Dizalimi, Said Didu: Itu Telah Zalimi Seluruh Keluarga Indonesia

    Presiden Prabowo Minta Keluarga Koruptor Tak Dizalimi, Said Didu: Itu Telah Zalimi Seluruh Keluarga Indonesia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Eks Sekretaris Badan Usaha Milik Negara, Muhammad Said Didu menyoal pernyataan Presiden Prabowo. Terkait hukuman mati koruptor.

    Prabowo menolak hukuman mati. Ia juga meminta keluarga koruptor tak dizalimi.

    Tapi menurut Didu, koruptor tersebut telah menzalimi keluarganya. Juga seluruh keluarga di Indonesia.

    “Bapak Presiden @prabowo yth, para koruptor itu telah menzalimi keluarga saya, keluarga Bapak, keluarga tetangga saya dan tetangga Bapak, serta sudah zalim kepada seluruh keluarga Indonesia,” kata Didu dikutip dari unggahannya di X, Sabtu (12/4/2025).

    Di sisi lain, ia mempertanyakan pernyataan Prabowo. Mengapa menghukum koruptor dianggap zalim.

    “Kenapa saat koruptor mau dihukum Bapak menyatakan kita yang zalim?” ujarnya.

    Adapun pernyataan Prabowo itu disampaikan saat wawancara bersama enam jurnalis dari berbagai media nasional.

    Di momen itu, Prabowo mengungkapkan bahwa hukuman mati tidak memberikan ruang koreksi apabila terjadi kesalahan dalam proses hukum.

    Ketimbang melakukan hukuman mati. Ia mengusulkan cara untuk membuat jera, yakni mengembalikan harta yang telah dicuri.

    (Arya/Fajar)

  • Bareskrim Sebut Tak Ada Kerugian Negara dalam Kasus Pagar Laut, Said Didu: Kok Polisi yang Memutuskan?

    Bareskrim Sebut Tak Ada Kerugian Negara dalam Kasus Pagar Laut, Said Didu: Kok Polisi yang Memutuskan?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, melontarkan kritik terhadap pernyataan Bareskrim Polri yang menyebut tidak ada kerugian negara dalam kasus dugaan pemalsuan izin di proyek pagar laut Tangerang.

    Said Didu mempertanyakan dasar dan kewenangan kepolisian dalam menentukan ada atau tidaknya kerugian negara dalam sebuah perkara.

    “Kok polisi yang memutuskan bahwa tidak ada kerugian negara? Makin jelas,” kata Said Didu di X @msaid_didu (11/4/2025).

    Said Didu menyoroti bahwa keputusan mengenai kerugian negara seharusnya berada di tangan auditor negara seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau lembaga terkait, bukan aparat penegak hukum seperti kepolisian.

    Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri telah merespons petunjuk dari Kejaksaan Agung terkait berkas kasus dugaan pemalsuan dokumen dalam penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) di Desa Kohod, Kabupaten Tangerang.

    Kasus ini juga berkaitan dengan pembangunan pagar laut yang tengah menjadi sorotan publik.

    Penyidik menyatakan bahwa hasil telaah terhadap petunjuk jaksa dalam P-19 tidak mengarah pada tindak pidana korupsi.

    “Kami sudah membaca dan mempelajari petunjuk P19 dari Kejaksaan. Penyidik berkeyakinan perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana korupsi,” kata Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rharjdjo Puro, di Mabes Polri, Kamis (10/4/2025) kemarin.

    Seperti diketahui, berkas perkara milik empat tersangka dalam kasus ini sempat dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada 24 Maret 2025.