Tag: Said Didu

  • Bareskrim Sebut Tak Ada Kerugian Negara dalam Kasus Pagar Laut, Said Didu: Kok Polisi yang Memutuskan?

    Bareskrim Sebut Tak Ada Kerugian Negara dalam Kasus Pagar Laut, Said Didu: Kok Polisi yang Memutuskan?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, melontarkan kritik terhadap pernyataan Bareskrim Polri yang menyebut tidak ada kerugian negara dalam kasus dugaan pemalsuan izin di proyek pagar laut Tangerang.

    Said Didu mempertanyakan dasar dan kewenangan kepolisian dalam menentukan ada atau tidaknya kerugian negara dalam sebuah perkara.

    “Kok polisi yang memutuskan bahwa tidak ada kerugian negara? Makin jelas,” kata Said Didu di X @msaid_didu (11/4/2025).

    Said Didu menyoroti bahwa keputusan mengenai kerugian negara seharusnya berada di tangan auditor negara seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau lembaga terkait, bukan aparat penegak hukum seperti kepolisian.

    Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri telah merespons petunjuk dari Kejaksaan Agung terkait berkas kasus dugaan pemalsuan dokumen dalam penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) di Desa Kohod, Kabupaten Tangerang.

    Kasus ini juga berkaitan dengan pembangunan pagar laut yang tengah menjadi sorotan publik.

    Penyidik menyatakan bahwa hasil telaah terhadap petunjuk jaksa dalam P-19 tidak mengarah pada tindak pidana korupsi.

    “Kami sudah membaca dan mempelajari petunjuk P19 dari Kejaksaan. Penyidik berkeyakinan perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana korupsi,” kata Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rharjdjo Puro, di Mabes Polri, Kamis (10/4/2025) kemarin.

    Seperti diketahui, berkas perkara milik empat tersangka dalam kasus ini sempat dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada 24 Maret 2025.

  • Dukung Prabowo, Said Didu: Penghapusan Kuota Putus Kongkalikong Penguasa – Mafia Impor – Halaman all

    Dukung Prabowo, Said Didu: Penghapusan Kuota Putus Kongkalikong Penguasa – Mafia Impor – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Pernyataan Presiden Prabowo Subianto tentang penghapusan kuota impor menimbulkan kontroversi karena penyampaiannya kurang lengkap dan yang kritik kurang paham.

    Ada pihak mengartikan bahwa pembebasan kuota impor adalah pembebasan impor. Padahal kuota impor berbeda dengan izin impor.

    Mantan pejabat Kementerian BUMN Said Didu mengemukakan, sistem kuota impor adalah mekanisme pengendalian impor – bukan izin atau impor. 

    “Pembebasan sistem kuota impor bukan berarti pembebasan impor,” tegas Didu di Jakarta, Jumat (11/4/2025).

    Menurut Said Didu, selama ini mekanisme pengendalian impor melalui sistem kuota sudah menjadi ladang korupsi dan kongkalikong yang sangat besar antara pejabat, tokoh dan Oligarki dalam jumlah trilyunan rupiah.

    Dengan sistem kuota, lanjut  tokoh yang memproklamirkan diri sebagai Manusia Merdeka itu, maka yang bisa bermain adalah yang memiliki uang cash yang sangat besar karena impor waktunya pendek dan butuh dana cash yang sangat besar, dan tidak bisa dibiayai dengan mekanisme perbankan.

    Akibatnya hanya Oligarki pemilik uang cash besar yg bisa bermain. 

    Sebagai gambaran, ungkap Didu, saat impor komoditas strategis (beras, gula, kecele, garam, daging, bawang dan lain laion) mencapai puncak tertingginya pada thn 2022-2024, total impor komoditas strategis tersebut sekitar Rp150 triliun per tahun sehingga jika sistem kuota tetap berlaku maka hanya pemilik uang cash besar yangg bisa mengatur impor tersebut.

    “Pengetahuan saya bagwa siapapun yang mendapatkan kuota impor, termasuk BUMN pun sumber dananya tetap oligarki pemilik uang cash besar,” jelas Didu seraya menambahkan pemilik uang yang bermain untuk kuota impor tidak lebih dari 3 (tiga) orang, yang memiliki cash terbesar untuk “atur” impor selama ini Oligarki yang bermarkas di pantai utara Jakarta.

    Dengan dihapuskannya mekanisme kuota, lanjut Didu, bukan berarti, terjadi pembebasan impor.

    Sebab pengendalian impor bisa dilakukan dengan cara memberikan izin jumlah impor dan membebaskan siapa saja boleh melakukan impor sampai jumlah yang diizinkan tercapai.

    “Mungkin yg dilakukan adalah penetapan tarif impor,” sambungnya.

    Mengenai perlindungan terhadap petani dan industri dalam negeri, menurut Said Didu, bisa dilakukan melalui pembatasan jumlah impor dan penetapan tarif.

    “Dengan demikian maka terjadi persaingan untuk mendapatkan harga produk impor yang termurah,” tegas Didu. 

    Sementara jika lewat mekanisme sistem kuota, maka persaingan yang terjadi adalah sogokan terbesar ke penguasa yang dapat kuota – bukan harga yang termurah – sehingga akhirnya harga impor menjadi mahal dan rakyat yang dirugikan. 

    “Inilah yang terjadi selama ini dan mekanisme impor yang rugikan rakyat dan negara. Ini harus diakhiri,” tegas Didu.

    Diakui Didu, bahwa keinginan menghapus sistem kuota akan mendapatkan perlawanan dari para penikmat hasil kongkalikong sistem kuota impor.

    Namun ia tetap mendukung langkah-langkah yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto karena mengedepankan keberpihakan pada rakyat dan negara.

     

  • Said Didu Sindir Bahlil Temui Jokowi di Solo: Kangen Sampai Naik Jet Pribadi

    Said Didu Sindir Bahlil Temui Jokowi di Solo: Kangen Sampai Naik Jet Pribadi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, melontarkan sindiran tajam terhadap Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang kembali terlihat menemui Jokowi di Solo.

    Pertemuan itu disebut-sebut berlangsung saat Presiden Prabowo Subianto tengah menjalankan kunjungan kerja ke luar negeri.

    Said Didu menyebut bahwa Bahlil tampaknya begitu rindu pada Jokowi hingga menggunakan pesawat pribadi demi bertemu di Solo.

    “Saking kangennya sampai pakai pesawat pribadi,” kata Said Didu di X @msaid_didu (11/4/2025).

    Ia juga menyoroti pola yang muncul setiap kali Prabowo melakukan perjalanan luar negeri.

    Said Didu bilang, sejumlah menteri yang kini menjabat di bawah pemerintahan Prabowo tapi merupakan bagian dari kabinet Jokowi, kerap terlihat memiliki agenda tersendiri bersama Jokowi di Solo.

    “Setiap Presiden Prabowo ke luar negeri, Menteri Jokowi dalam Kabinet Prabowo selalu punya agenda sendiri di Solo bersama Presidennya,” tandasnya.

    Sebelumnya, Bahlil Lahadalia, menyambangi kediaman Presiden RI ke-7, Jokowi di Solo dalam rangka silaturahmi Hari Raya Idulfitri pada (8/4/2025) malam.

    Bahlil datang bersama istri dan anak-anaknya sekitar pukul 20.15 WIB. Ia turut didampingi oleh Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wihaji, beserta sejumlah pengurus Partai Golkar.

    Setibanya di lokasi, mereka sempat menunggu beberapa saat di ruang transit sebelum akhirnya diterima langsung oleh Jokowi.

    Pertemuan berlangsung secara tertutup selama kurang lebih 90 menit.

    Seusai pertemuan, Bahlil menjelaskan bahwa kunjungan tersebut murni dalam rangka silaturahmi keluarga saat Lebaran.

  • Soroti Rencana Pembangunan 80 Ribu Koperasi, Said Didu: Menteri-Menterinya Terlalu Semangat Habiskan Uang Rakyat

    Soroti Rencana Pembangunan 80 Ribu Koperasi, Said Didu: Menteri-Menterinya Terlalu Semangat Habiskan Uang Rakyat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membangun 80 ribu koperasi dalam waktu dekat menuai sorotan dari sejumlah tokoh, salah satunya mantan Sekretaris Menteri BUMN, Muhammad Said Didu.

    Said Didu menyoroti besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk mewujudkan program tersebut, yakni mencapai Rp400 triliun.

    Ia menganggap, rencana itu menunjukkan kecenderungan kabinet Prabowo yang terlalu antusias dalam membelanjakan uang negara.

    “Sebagian besar Menteri Prabowo ini semangat sekali untuk belanja dan habiskan uang rakyat,” kata Said Didu di X @msaid_didu (10/4/2025).

    Said Didu menilai bahwa semangat belanja yang terlalu tinggi tanpa perencanaan matang justru berpotensi menimbulkan pemborosan dan ketidakefisienan dalam penggunaan anggaran negara.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memperkuat ekonomi desa melalui pendirian koperasi.

    Dalam sambutannya saat menghadiri panen raya di Majalengka, Jawa Barat, Senin (7/4/2025), Prabowo mengungkapkan rencananya membuka 80 ribu koperasi di seluruh pelosok negeri.

    “Kita tahun ini akan membuka 80 ribu koperasi. Setiap desa akan kita minta untuk segera mendirikan koperasi yang masuk dalam suatu jaringan koperasi nasional. Dan setiap desa akan kita bantu. Dan setiap desa akan kita bantu kredit,” kata Prabowo.

    Ia menjelaskan bahwa koperasi desa akan difasilitasi dengan infrastruktur penunjang seperti gudang dan kamar pendingin untuk menyimpan hasil pertanian.

    Tak hanya itu, pemerintah juga akan memberikan pembiayaan agar setiap koperasi dapat memiliki dua unit truk guna mendukung distribusi hasil panen.

  • Sri Mulyani Tarik Utang Baru Rp270 Triliun, Said Didu: Melanjutkan Kehancuran

    Sri Mulyani Tarik Utang Baru Rp270 Triliun, Said Didu: Melanjutkan Kehancuran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan sekertaris BUMN, Said Didu memberi sindiran ke Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

    Kali ini di sindiran yang diberikan melalui cuitan di media sosial X pribadinya itu juga ditujukan ke mantan Presiden Jokowi Widodo alias Jokowi.

    Said Didu menyebut Menkeu Sri Mulyani yang kembali menambah utang negara sebagai lanjutan kehancuran yang sebelumnya dibuat di era Jokowi.

    “Melanjutkan kehancuran yang dibuat duet maut Mulyono-Mulyani,” tulisnya dikutip Jumat (11/4/2025).

    Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani kembali mengumumkan Pemerintah menarik utang baru senilai Rp 270 triliun hingga akhir Maret 2025.

    Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari strategi pengelolaan APBN di tengah potensi disrupsi global, termasuk dari kebijakan tarif mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

    Sri Mulyani mengatakan penarikan utang baru tersebut setara dengan 34,8 persen dari target 2025 senilai Rp 775,9 triliun.

    Pembiayaan utang pemerintah masih didominasi penerbitan surat berharga negara (SBN).

    Secara rinci, realisasi penerbitan SBN tercatat Rp 282,6 triliun atau 44 persen dari target APBN 2025 sebesar Rp 642,6 triliun. Sementara itu, realisasi pembiayaan utang yang berasal dari pinjaman nilainya minus Rp 12,3 triliun.

    Realisasi pembiayaan non utang tercatat minus Rp 20,4 triliun. Sehingga total pembiayaan anggaran hingga akhir Maret 2025 tercatat sebesar Rp 250 triliun atau 40,6 persen dari target Rp 522,8 triliun.

    “Sampai dengan sekarang defisit dan pembiayaan kita bisa issuance Rp 250 triliun untuk surat berharga negara kita Rp 282 triliun,” kata Sri Mulyani.

  • Prabowo dan Megawati Duduk Bareng, Said Didu: Saatnya Perubahan Dimulai

    Prabowo dan Megawati Duduk Bareng, Said Didu: Saatnya Perubahan Dimulai

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sebuah foto pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyita perhatian publik.

    Momen yang diunggah oleh mantan Sekretaris Menteri BUMN, Muhammad Said Didu, tersebut langsung menuai berbagai spekulasi dan analisa politik.

    Said Didu mengungkapkan harapannya atas pertemuan tersebut.

    Ia menyebut bahwa foto itu bisa menjadi simbol pembebasan Prabowo dari Geng SOP yang dimaksudkannya sebagai singkatan dari Solo, Oligarki, Parcok.

    “Semoga foto ini menjadi simbol terbebasnya bapak Presiden dari Geng SOP,” ujar Said Didu di X @msaid_didu (9/4/2025).

    Ia juga menyatakan harapan besarnya agar dalam enam bulan pertama pemerintahan Prabowo, tepatnya pada 20 April 2025, terjadi perubahan besar yang memberikan harapan akan perbaikan kondisi bangsa.

    Pertemuan hangat antara Prabowo dan Megawati itu sendiri dinilai oleh banyak pihak sebagai sinyal kuat rekonsiliasi atau konsolidasi politik menuju pemerintahan yang lebih inklusif.

    Tak sedikit yang mengaitkan langkah ini sebagai upaya Prabowo memperluas dukungan politik lintas partai demi stabilitas nasional.

    Sebelumnya diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) melakukan pertemuan secara tertutup di kediaman Megawati Soekarnoputri di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (7/4/2025) malam.

    “Pertemuan sudah terjadi secara tertutup,” kata salah satu kader PDIP.

    Di sisi lain, Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasco mengunggah foto keakraban Megawati dan Prabowo di Instagram Pribadinya.

  • Said Didu Harap Prabowo Terbebas dari Geng Solo

    Said Didu Harap Prabowo Terbebas dari Geng Solo

    GELORA.CO – Aktivis senior Muhammad Said Didu menanggapi foto pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri yang viral di media sosial.

    Said Didu berharap foto pertemuan Prabowo-Megawati menjadi simbol terbebasnya Prabowo dari Geng Solo, oligarki dan Parcok.

    “Berharap tepat enam bulan Presiden Prabowo berkuasa (20 April 2025) terjadi perubahan besar yang memberikan harapan perbaikan,” kata Said Didu dikutip dari akun media X pribadinya, Rabu 9 April 2025.

    Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membenarkan ada pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

    Hal itu disampaikannya lewat akun media sosialnya baik Instagram maupun X.

    Dalam media sosialnya Dasco mengunggah foto Prabowo duduk di sebuah sofa bersama Megawati. Prabowo mengenakan baju safari berwarna krem dan Megawati mengenakan baju berwarna hitam.

    Ia menyebut pertemuan itu merupakan silaturahmi dalam merajut kebersamaan.

    “Alhamdulillah. Merajut kebersamaan untuk Indonesia Kita,” tulis Dasco dalam akun media sosialnya, Selasa malam, 8 April 2025.

    Diketahui, mobil maung berwarna putih milik Prabowo Subianto tampak keluar dari rumah Megawati di kawasan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Senin malam 7 April 2025. (*)

  • Balas Pernyataan Presiden Prabowo, Said Didu: Pemimpin Pintar akan Mengajak Orang Menjadi Pintar

    Balas Pernyataan Presiden Prabowo, Said Didu: Pemimpin Pintar akan Mengajak Orang Menjadi Pintar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto melontarkan sindiran tajam terhadap orang-orang yang dinilai terlalu pintar.

    Namun menurutnya, orang-orang yang dianggapnya terlalu pintar ini tidak berdampak apa-apa ke negara.

    Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri panen raya di Majalengka, Jawa Barat, Senin, 7 April 2025.

    Presiden Prabowo kebijakan yang diambil pemerintahannya sejak dilantik pada 20 Oktober 2024 adalah kebijakan yang masuk akal, bukan kebijakan yang terlalu rumit atau elitis.

    “Saya sangat bahagia menerima mandat pada 20 Oktober,” kata Prabowo.

    “Mungkin sekarang sudah masuk bulan ke-6, tapi dengan niat yang baik, dengan kebijakan yang masuk akal—bukan kebijakan orang terlalu pintar. Kadang-kadang orang terlalu pintar malah gak jadi apa-apa,” lanjutnya.

    Hal ini kemudian disindir oleh Eks Sekertaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu melalui cuitan di media sosial pribadinya.

    Said Didu menyebut pemimpin yang pintar akan mengajak orang untuk menjadi pintar dan memperbaiki serta mensejahterahkan negaranya.

    “Pemimpin pintar akan mengajak orang pintar,” tulisnya dikutip Selasa (8/4/2025).

    “Pemimpin yg mau perbaiki negara dan sejahterakan rakyat akan mengajak orang pintar,” ujarnya.

    Namun, ia menyebut pemimpin yang jadi penikmat jabatan akan mengajak penjilat dan koruptor.

    “Pemimpin yang ingin jadi penikmat jabatan dan mau korupsi akan mengajak penjilat dan koruptor. Jelas?,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Said Didu Sentil DPR Hanya Mewakili Oligarki Bukan Rakyat, Kader Demokrat Beri Respons Menohok

    Said Didu Sentil DPR Hanya Mewakili Oligarki Bukan Rakyat, Kader Demokrat Beri Respons Menohok

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader Partai Demokrat Andi Arief membantah keraguan Muhammad Said Didu mengenai para anggota DPR RI dan Partai Politik tetap mewakili suara rakyat.

    Andi Arief menegaskan bahwa Demokrat hingga hari ini tetap berdiri pada porosnya, menjadi penyambung lidah rakyat.

    “Belum tentu, bahkan saya pastikan seluruh anggota DPR RI, Provinsi dan Kabupaten dari Partai Demokrat itu mewakili rakyat dan mewakili partai,” kata Andi Arief di X @Andiarief_ (7/4/2025).

    Sebelumnya, Said Didu ditantang oleh netizen untuk menjadi wakil rakyat. Mengingat, mantan Sekretaris Kementerian BUMN itu selalu membawa nama rakyat pada setiap gerakannya.

    “Pak Didu ini mengatasnamakan rakyat dimana-mana, tapi kok tidak mau jadi wakil rakyat,” ucap akun @Wage_Esuk.

    Tambahnya, jika Said Didu menjadi Wakil Rakyat di Senayan, maka apa yang diperjuangkan selama ini bersama barisan rakyat akan lebih mudah mendapatkan solusi.

    “Di sana bisa membantu membentuk kebijakan pro rakyat,” imbuhnya.

    Ia pun tidak tanggung-tanggung menantang Said Didu. Menyebut bahwa jika hanya bersuara di platform Medsos, maka hanya terbilang sia-sia.

    “Jika cuma omon-omon di X dan diberbagai forum tetap akan jadi bualan belaka,” cetusnya.

    Menanggapi tantangan tersebut, Said Didu mempertanyakan kembali mengenai Wakil Rakyat yang dimaksud.

    “Wakil Rakyat?,” ujar pria kelahiran Pinrang ini.

    Said Didu blak-blakan mengungkapkan keraguannya terhadap para anggota DPR dan Partai Politik yang menyokongnya.

    “Memangnya anggota DPR dan Partai sekarang mewakili suara rakyat?,” tandasnya.

  • Said Didu Sindir: Sekarang Kita Paham kenapa Presiden Tak Mau Berantas Judol

    Said Didu Sindir: Sekarang Kita Paham kenapa Presiden Tak Mau Berantas Judol

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, melontarkan kritik tajam terhadap penanganan judi online yang dinilainya setengah hati.

    Said Didu menyinggung adanya kemungkinan keterlibatan elite penguasa dalam bisnis haram tersebut.

    “Apabila judi online adalah bisnis bersama antara penguasa lama dan penguasa baru, maka negara ini sedang dibawa ke jurang kehancuran,” ujar Said Didu di X @msaid_didu (7/4/2025).

    Ia menyoroti lambannya upaya pemberantasan judi online yang hingga kini masih marak meski sudah berkali-kali menjadi sorotan publik.

    “Sekarang kita makin paham kenapa Presiden tidak mau berantas judi online,” sindirnya.

    Sebelumnya, bisnis judi online di Kamboja diduga melibatkan pengusaha dan politisi asal Indonesia. Hal itu kini menjadi sorotan.

    Hal tersebut terungkap dalam investigasi Majalah Tempo. Lalu ceritanya disiarkan melalui siniar Bocor Asus Politik.

    Eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti angkat suara. Ia menyentil Presiden Prabowo Subianto.

    “Pak Presiden @prabowo. Ketegasan Bapak diperlukan disini,” kata Susi dikutip dari unggahannya di X, Minggu (6/4/2025).

    Pemilik Susi Air itu mengungkapkan sudah banyak korban di Indonesia. Ia mengisahkan kawannya.

    “Terlalu banyak korban, teman bakul ikan saya dulu; namanya bu Isah, pekerja keras gelang emasnya penuh tangan kanan kiri, kalungnya satu jari; punya anak laki main judi online,” tuturnya.

    Mulanya, anak dari teman Susi itu menang. Lalu kalah seterusnya.

    “Menang satu dua kali, terus kalah terus-terusan, semua harta ibunya habis,” imbuhnya.