Xcloud.id

Tag: Said Didu

  • Said Didu Sentil Khofifah yang Menghadap ke Jokowi dan Bobby Nasution: Konsolidasi Geng Solo Makin Jelas

    Said Didu Sentil Khofifah yang Menghadap ke Jokowi dan Bobby Nasution: Konsolidasi Geng Solo Makin Jelas

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Eks Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu menyoroti tajam pihak-pihak yang melakukan pertemuan dengan Mantan Presiden Joko Widodo.

    Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Irjen Pol Nanang Avianto Kapolda Jatim, dan Mayjen TNI Rudy Saladin Pangdam V Brawijaya berkunjung ke kediaman Joko Widodo Presiden ke-7 RI di Surakarta Jawa Tengah, Selasa (15/4/2025).

    Khofifah menyebut pertemuan ini dilakukan dan bertujuan sebagai ajang silaturahim halalbihalal dengan Jokowi.

    Selain itu, Gubernur Jatim itu menjelaskan, dalam pertemuan tersebut ia membahas sejumlah isu strategis dalam diskusi bersama Jokowi.

    Salah satu isu yang dibahas tentang perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China yang kembali memanas setelah Donald Trump Presiden AS mengumumkan kebijakan tarif resiprokal terhadap barang impor.

    “Beliau update bagaimana sebetulnya dampak ekonomi trade war ya antara perang tarif Amerika dan Cina itu terjadi di seluruh dunia. Tentu kami di Jawa Timur melakukan berbagai langkah berbagai antisipasi,” katanya.

    Hal ini kemudian direspon keras oleh Said Didu melalui cuitan di akun media sosial X pribadinya.

    Said Didu menyebut pertemuan ini semakin menasbihkan konsolidasi Geng Solo setelah pertemuan dengan beberapa Menteri beberapa waktu lalu.

    “Konsolidasi Geng Solo makin jelas. Setelah konsolidasi terkait Menteri – sekarang konsolidasi terkait Gubernur,” sebutnya melalui akun X, Rabu, (16/4/2025).

    Said Didu pun menaruh rasa penasaran untuk pergerakan dari Gubernur Jawa Timur itu ke depannya.

  • Said Didu: Kepemimpinan Geng Solo adalah Bencana, SBY Masih Pikirkan Bangsa

    Said Didu: Kepemimpinan Geng Solo adalah Bencana, SBY Masih Pikirkan Bangsa

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, kembali menyampaikan pandangannya terkait situasi nasional melalui akun X (sebelumnya Twitter) miliknya.

    Dalam unggahan tersebut, Said Didu memberikan apresiasi kepada Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), atas kepedulian dan pandangannya terhadap masa depan bangsa.

    “Terima kasih Pak @SBYudhoyono yang terus memikirkan kemajuan bangsa dan dunia. Semoga ‘bencana’ yang dibuat oleh Geng Solo sbg pintu penyadaran kita semua untuk lakukan perbaikan,” tulis Said Didu dalam unggahan di akun X pribadinya, dikutip @msaid_didu Senin (14/4/2025).

    Pernyataan tersebut disampaikan Said Didu sembari membagikan tautan video pidato SBY yang berjudul “Kita Harus Tahu Apa yang Bisa Indonesia Lakukan dan Tidak”, yang tayang di kanal YouTube resmi Susilo Bambang Yudhoyono pada Minggu (14/4/2025).

    Dalam video tersebut, SBY menyampaikan pandangannya mengenai tantangan global dan posisi Indonesia di tengah dinamika dunia.

    Dia menekankan pentingnya memahami batas kemampuan bangsa agar dapat membuat kebijakan yang realistis dan berkelanjutan.

    Said Didu menilai, pandangan SBY patut diapresiasi karena mencerminkan kepedulian mendalam terhadap kondisi Indonesia saat ini.

    Ia secara tersirat mengkritik kepemimpinan saat ini yang ia sebut berasal dari “Geng Solo”, dengan menyebutnya sebagai sumber “bencana” yang diharapkan bisa menjadi momen refleksi nasional.

    Sebelumnya Said Didu memberikan pernyataan jika Indonesia telah diacak sekeluarga dari Solo. Selama sepuluh tahun terakhir.

  • Said Didu: Lebih 10 Tahun Indonesia Diacak Satu Keluarga dari Solo

    Said Didu: Lebih 10 Tahun Indonesia Diacak Satu Keluarga dari Solo

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Eks Sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Muhammad Said Didu menyebut Indonesia telah diacak sekeluarga dari Solo. Selama sepuluh tahun terakhir.

    Hal tersebut, kata Didu dilakukan dengan modal berbohong.

    “Sudah lebih 10 tahun Bangsa Indonesia diacak-acak oleh satu keluarga dari Solo dengan modal berbohong,” kata Didu dikutip dari unggahannya di X, Senin (14/4/2025).

    Meski begitu, Didu tak memaparkan siapa keluarga dimaksud. Namun keluarga Solo kerap merujuk pada Presiden ke-7 Jokowi.

    Pasalnya, Jokowi diketahui merupakan orang Solo, Jawa Tengah. Ia bahkan pernah menjadi Wali Kota Solo.

    Cuitan Didu itu mendapat tanggapan beragam dari warganet. Ada yang sepakat.

    “10 tahun lebih rakyat susah karena tukang kayu ini. Subsidi2 yang begitu banyak buat rakyat, pada dicabutin. Harga2 kebutuhan yang terus-terusan naik alih-alih mengendalikan malah cuma dikasih dalih: efek global, el nino dst. Sementara brbg tarif/harga sprt listrik, BBM, Pajak naik terus,” kata pengguna X @wansrosadi.

    Ada pula yang tak sepakat dengan Didu.

    “Udahlah kenapa ributin Jokowi melulu, kan Om Didu pernah menikmati bagian itu dari Jokowi… dan bahagianya ketika itu sebagai Komisaris di beberapa BUMN… lupa mengkoreksi diri sendiri ketika di tempat yang enaaaaaak…,” ujar pengguna @abdawaiza57.
    (Arya/Fajar)

  • Said Didu: Lebih 10 Tahun Indonesia Diacak Satu Keluarga dari Solo

    Kejagung Kembali Buka Kasus Sogokan Minyak Goreng, Said Didu Desak Dua Hal Ini Diusut Tuntas

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu memberi pujian ke Kejaksaan Agung.

    Hal ini terkait pembukaan kembali kasus sogokan minyak goreng yang sebelumnya sempat dihentikan.

    Melalui cuitan di media sosial X pribadinya, ia mengucapkan terima kasih karena kembali membuka kasus ini.

    “Terima kasih kepada kejaksaan Agung membuka kasus sogokan perkara minyak goreng,” tulisnya dikutip Senin (14/4/2025).

    Ada harapan agar kedepannya kasus ini bisa menjadi langkah awal untuk kembali membuka dan mengusut kasus-kasus lain.

    Seperti korupsi pertamina dan kasus pagar laut yang menjadi perbincangan hangat beberapa waktu lalu.

    “Semoga kasus ini menjadi semangat untuk membuka secara tuntas,” tuturnya.

    Pertama kata dia, korupsi Pertamina. Kedua kasus pagar laut di Tangerang. “Kedua kasus tersebut dibelakangnya pemilik uang besar dan pengatur kekuasaan,” harapnya.

    Sebelumnya, Penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menetapkan tersangka kasus dugaan gratifikasi pengurusan perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya pada industri kelapa sawit.

    Kali ini, tiga hakim resmi menjadi tersangka. Mereka adalah DJU (Djuyamto), ASB (Agam Syarif Baharuddin), dan AM (Ali Muhtarom).

    “Berdasarkan alat bukti yang cukup, sudah diperiksa tujuh orang saksi, maka pada Minggu, 13 April 2025 malam, penyidik menetapkan tiga orang tersangka,” kata Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Abdul Qohar

  • Said Didu Soal Ijazah Jokowi: Fakta Ilmiah dan Logikanya Tidak Ada

    Said Didu Soal Ijazah Jokowi: Fakta Ilmiah dan Logikanya Tidak Ada

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Eks Sekretaris BUMN, Said Didu angkat bicara soal ijazah mantan Presiden Jokowi Widodo.

    Sebelumnya, Jokowi menegaskan bahwa ijazahnya merupakan keluaran Universitas Gadjah Mada (UGM).

    Ia juga menyatakan akan mengambil langkah hukum terkait tuduhan ijazah palsu yang terus beredar.

    “Iya, dipertimbangkan untuk dikaji lebih dalam oleh pengacara karena memang sudah disampaikan oleh Rektor UGM dan sudah disampaikan yang terakhir oleh Dekan Fakultas Kehutanan yang sudah jelas semuanya,” kata Jokowi.

    Terkait tudingan ijazah palsu, Jokowi terus berkembang meskipun telah menang dalam gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

    “Ya kita ingin menunjukkan bahwa betul-betul kita ini kuliah di Fakultas Kehutanan,” tuturnya.

    Menyambung hal tersebut, pihak UGM sendiri juga disebut membuat klarifikasi dengan menyebut ijazah Jokowi hilang.

    Hal inilah yang kemudian disorot oleh Said Didu melalui cuitan di akun X pribadinya.

    Ia menyebut fakta ilmiah dari kabar hilangnya Ijazah Jokowi ini adalah palsu atau tidak ada.

    “Kasus Ijazah Jokowi :

    Fakta ilmiah dan logika bhw ijazah Jokowi palsu atau tidak ada,” tulisnya dikutip Minggu (13/4/2025).

    Ia pun menyindir terkait isu ini dengan menyebut dengan kabar hilangnya ijazah ini sebagai bentuk perlawanan.

    “MELAWAN

    Pokoknya Jokowi punya ijazah tapi hilang, Mau apa lho,” tuturnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Meski Bukan Presiden, Sejumlah Menteri Temui Jokowi saat Prabowo ke Luar Negeri Jadi Sorotan

    Meski Bukan Presiden, Sejumlah Menteri Temui Jokowi saat Prabowo ke Luar Negeri Jadi Sorotan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih menemui Jokowi di kediamannya di Solo. Hal itu menuai sorotan. Pasalnya, Jokowi sudah bukan lagi presiden RI.

    Itu terjadi baru-baru ini. Saat Presiden Prabowo Subianto melawat ke luar negeri.

    “Apa yang akan terjadi ke depan?” kata eks Sekretaris Badan Usaha Milik Negara Muhammad Said Didu, dikutip dari unggahannya di X, Sabtu (12/4/2025).

    Hal tersebut, bukan pertama kalinya. Sebelumnya, sejumlah menteri dan pejabat negara juga bertemu Jokowi saat momen lebaran.

    Mereka adalah Luhut Binsar Pandjaitan (LBP), Pratikno, dan Budi Arie.

    “Saat Presiden Prabowo sibuk Lebaran, trio penggerak massa Jokowi (LBP, Pratikno dan Budi Arie) menghadap Presidennya di Solo,” ujar Didu.

    Kini, itu kembali terjadi. Meski dengan orang berbeda.

    Mereka adalah Bahlil Lahadalia, Sajti Wahyu Trenggono, dan Zulkifli Hasan.

    “Saat Presiden Prabowo ke luar negeri, trio pengatur logistik Jokowi (Bahlil, Trenggono, Zulkifli) menemui Bosnya di Solo,” ujarnya.

    Sementara itu, Prabowo diketahui hingga kini masih berada di luar negeri. (Arya/Fajar)

  • Presiden Prabowo Minta Keluarga Koruptor Tak Dizalimi, Said Didu: Itu Telah Zalimi Seluruh Keluarga Indonesia

    Presiden Prabowo Minta Keluarga Koruptor Tak Dizalimi, Said Didu: Itu Telah Zalimi Seluruh Keluarga Indonesia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Eks Sekretaris Badan Usaha Milik Negara, Muhammad Said Didu menyoal pernyataan Presiden Prabowo. Terkait hukuman mati koruptor.

    Prabowo menolak hukuman mati. Ia juga meminta keluarga koruptor tak dizalimi.

    Tapi menurut Didu, koruptor tersebut telah menzalimi keluarganya. Juga seluruh keluarga di Indonesia.

    “Bapak Presiden @prabowo yth, para koruptor itu telah menzalimi keluarga saya, keluarga Bapak, keluarga tetangga saya dan tetangga Bapak, serta sudah zalim kepada seluruh keluarga Indonesia,” kata Didu dikutip dari unggahannya di X, Sabtu (12/4/2025).

    Di sisi lain, ia mempertanyakan pernyataan Prabowo. Mengapa menghukum koruptor dianggap zalim.

    “Kenapa saat koruptor mau dihukum Bapak menyatakan kita yang zalim?” ujarnya.

    Adapun pernyataan Prabowo itu disampaikan saat wawancara bersama enam jurnalis dari berbagai media nasional.

    Di momen itu, Prabowo mengungkapkan bahwa hukuman mati tidak memberikan ruang koreksi apabila terjadi kesalahan dalam proses hukum.

    Ketimbang melakukan hukuman mati. Ia mengusulkan cara untuk membuat jera, yakni mengembalikan harta yang telah dicuri.

    (Arya/Fajar)

  • Bareskrim Sebut Tak Ada Kerugian Negara dalam Kasus Pagar Laut, Said Didu: Kok Polisi yang Memutuskan?

    Bareskrim Sebut Tak Ada Kerugian Negara dalam Kasus Pagar Laut, Said Didu: Kok Polisi yang Memutuskan?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, melontarkan kritik terhadap pernyataan Bareskrim Polri yang menyebut tidak ada kerugian negara dalam kasus dugaan pemalsuan izin di proyek pagar laut Tangerang.

    Said Didu mempertanyakan dasar dan kewenangan kepolisian dalam menentukan ada atau tidaknya kerugian negara dalam sebuah perkara.

    “Kok polisi yang memutuskan bahwa tidak ada kerugian negara? Makin jelas,” kata Said Didu di X @msaid_didu (11/4/2025).

    Said Didu menyoroti bahwa keputusan mengenai kerugian negara seharusnya berada di tangan auditor negara seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau lembaga terkait, bukan aparat penegak hukum seperti kepolisian.

    Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri telah merespons petunjuk dari Kejaksaan Agung terkait berkas kasus dugaan pemalsuan dokumen dalam penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) di Desa Kohod, Kabupaten Tangerang.

    Kasus ini juga berkaitan dengan pembangunan pagar laut yang tengah menjadi sorotan publik.

    Penyidik menyatakan bahwa hasil telaah terhadap petunjuk jaksa dalam P-19 tidak mengarah pada tindak pidana korupsi.

    “Kami sudah membaca dan mempelajari petunjuk P19 dari Kejaksaan. Penyidik berkeyakinan perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana korupsi,” kata Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rharjdjo Puro, di Mabes Polri, Kamis (10/4/2025) kemarin.

    Seperti diketahui, berkas perkara milik empat tersangka dalam kasus ini sempat dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada 24 Maret 2025.

  • Dukung Prabowo, Said Didu: Penghapusan Kuota Putus Kongkalikong Penguasa – Mafia Impor – Halaman all

    Dukung Prabowo, Said Didu: Penghapusan Kuota Putus Kongkalikong Penguasa – Mafia Impor – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Pernyataan Presiden Prabowo Subianto tentang penghapusan kuota impor menimbulkan kontroversi karena penyampaiannya kurang lengkap dan yang kritik kurang paham.

    Ada pihak mengartikan bahwa pembebasan kuota impor adalah pembebasan impor. Padahal kuota impor berbeda dengan izin impor.

    Mantan pejabat Kementerian BUMN Said Didu mengemukakan, sistem kuota impor adalah mekanisme pengendalian impor – bukan izin atau impor. 

    “Pembebasan sistem kuota impor bukan berarti pembebasan impor,” tegas Didu di Jakarta, Jumat (11/4/2025).

    Menurut Said Didu, selama ini mekanisme pengendalian impor melalui sistem kuota sudah menjadi ladang korupsi dan kongkalikong yang sangat besar antara pejabat, tokoh dan Oligarki dalam jumlah trilyunan rupiah.

    Dengan sistem kuota, lanjut  tokoh yang memproklamirkan diri sebagai Manusia Merdeka itu, maka yang bisa bermain adalah yang memiliki uang cash yang sangat besar karena impor waktunya pendek dan butuh dana cash yang sangat besar, dan tidak bisa dibiayai dengan mekanisme perbankan.

    Akibatnya hanya Oligarki pemilik uang cash besar yg bisa bermain. 

    Sebagai gambaran, ungkap Didu, saat impor komoditas strategis (beras, gula, kecele, garam, daging, bawang dan lain laion) mencapai puncak tertingginya pada thn 2022-2024, total impor komoditas strategis tersebut sekitar Rp150 triliun per tahun sehingga jika sistem kuota tetap berlaku maka hanya pemilik uang cash besar yangg bisa mengatur impor tersebut.

    “Pengetahuan saya bagwa siapapun yang mendapatkan kuota impor, termasuk BUMN pun sumber dananya tetap oligarki pemilik uang cash besar,” jelas Didu seraya menambahkan pemilik uang yang bermain untuk kuota impor tidak lebih dari 3 (tiga) orang, yang memiliki cash terbesar untuk “atur” impor selama ini Oligarki yang bermarkas di pantai utara Jakarta.

    Dengan dihapuskannya mekanisme kuota, lanjut Didu, bukan berarti, terjadi pembebasan impor.

    Sebab pengendalian impor bisa dilakukan dengan cara memberikan izin jumlah impor dan membebaskan siapa saja boleh melakukan impor sampai jumlah yang diizinkan tercapai.

    “Mungkin yg dilakukan adalah penetapan tarif impor,” sambungnya.

    Mengenai perlindungan terhadap petani dan industri dalam negeri, menurut Said Didu, bisa dilakukan melalui pembatasan jumlah impor dan penetapan tarif.

    “Dengan demikian maka terjadi persaingan untuk mendapatkan harga produk impor yang termurah,” tegas Didu. 

    Sementara jika lewat mekanisme sistem kuota, maka persaingan yang terjadi adalah sogokan terbesar ke penguasa yang dapat kuota – bukan harga yang termurah – sehingga akhirnya harga impor menjadi mahal dan rakyat yang dirugikan. 

    “Inilah yang terjadi selama ini dan mekanisme impor yang rugikan rakyat dan negara. Ini harus diakhiri,” tegas Didu.

    Diakui Didu, bahwa keinginan menghapus sistem kuota akan mendapatkan perlawanan dari para penikmat hasil kongkalikong sistem kuota impor.

    Namun ia tetap mendukung langkah-langkah yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto karena mengedepankan keberpihakan pada rakyat dan negara.

     

  • Said Didu Sindir Bahlil Temui Jokowi di Solo: Kangen Sampai Naik Jet Pribadi

    Said Didu Sindir Bahlil Temui Jokowi di Solo: Kangen Sampai Naik Jet Pribadi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, melontarkan sindiran tajam terhadap Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang kembali terlihat menemui Jokowi di Solo.

    Pertemuan itu disebut-sebut berlangsung saat Presiden Prabowo Subianto tengah menjalankan kunjungan kerja ke luar negeri.

    Said Didu menyebut bahwa Bahlil tampaknya begitu rindu pada Jokowi hingga menggunakan pesawat pribadi demi bertemu di Solo.

    “Saking kangennya sampai pakai pesawat pribadi,” kata Said Didu di X @msaid_didu (11/4/2025).

    Ia juga menyoroti pola yang muncul setiap kali Prabowo melakukan perjalanan luar negeri.

    Said Didu bilang, sejumlah menteri yang kini menjabat di bawah pemerintahan Prabowo tapi merupakan bagian dari kabinet Jokowi, kerap terlihat memiliki agenda tersendiri bersama Jokowi di Solo.

    “Setiap Presiden Prabowo ke luar negeri, Menteri Jokowi dalam Kabinet Prabowo selalu punya agenda sendiri di Solo bersama Presidennya,” tandasnya.

    Sebelumnya, Bahlil Lahadalia, menyambangi kediaman Presiden RI ke-7, Jokowi di Solo dalam rangka silaturahmi Hari Raya Idulfitri pada (8/4/2025) malam.

    Bahlil datang bersama istri dan anak-anaknya sekitar pukul 20.15 WIB. Ia turut didampingi oleh Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wihaji, beserta sejumlah pengurus Partai Golkar.

    Setibanya di lokasi, mereka sempat menunggu beberapa saat di ruang transit sebelum akhirnya diterima langsung oleh Jokowi.

    Pertemuan berlangsung secara tertutup selama kurang lebih 90 menit.

    Seusai pertemuan, Bahlil menjelaskan bahwa kunjungan tersebut murni dalam rangka silaturahmi keluarga saat Lebaran.