Xcloud.id

Tag: Said Didu

  • Riwayat Pendidikan Wapres Gibran Disorot, Roy Suryo: Banyak Yang Janggal

    Riwayat Pendidikan Wapres Gibran Disorot, Roy Suryo: Banyak Yang Janggal

    Riwayat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, melontarkan keraguannya terhadap latar belakang pendidikan putra sulung Presiden Jokowi tersebut.

    Pernyataan itu ia sampaikan dalam sebuah siniar di kanal YouTube milik Bambang Widjojanto, yang tayang belum lama ini.

    Dalam siniar tersebut, Roy menyebut ada kejanggalan terkait pendidikan Gibran, terutama soal kerja sama antara University of Bradford yang berbasis di Inggris dan Management Development Institute of Singapore (MDIS), tempat Gibran pernah menempuh pendidikan.

    “Ini menarik, karena sebenarnya University of Bradford yang adanya di London, itu ternyata sudah tidak lagi kerja sama dengan MDIS, sekolah yang tempat dia konon dulu pernah sekolah di situ,” ujar Roy Suryo.

    Tak hanya itu, ia juga mempertanyakan keabsahan pendidikan Gibran sejak masa SMA. Roy merinci bahwa Gibran sempat mengenyam pendidikan di SMA Santo Yosef hanya selama dua tahun, lalu pindah ke SMK Kristen di Solo, juga selama dua tahun.

    “Bahkan kalau diteliti sekolahnya, sama dari awal. SMA-nya, itu pun bermasalah juga. Mulai dari SMA Santo Yosef yang hanya dua tahun, masuk ke SMK Kristen di Solo yang hanya dua tahun,” kata Roy.

    “Kemudian dia lari ke Singapura, kemudian dia masuk tiba-tiba ada ijazah University of Bradford tadi,” lanjutnya.

    Pernyataan Roy Suryo pun langsung menuai respons dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu.

  • PSN Rempang hingga BSD City Dibatalkan, Said Didu: Alhamdulillah

    PSN Rempang hingga BSD City Dibatalkan, Said Didu: Alhamdulillah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) dibatalkan. Seperti Rempang Eco City, PIK-2, hingga BSD City.

    Kabar ini disambut dengan syukur oleh sejumlah tokoh nasional, salah satunya mantan Sekretaris Menteri BUMN, Muhammad Said Didu.

    “Alhamdulillah. PSN Rempang, PIK-2, BSD, dan Surabaya tidak dilanjutkan (dibatalkan). Terus berjuang untuk rakyat,” ujar Said Didu di X @msaid_didu (28/4/2025).

    Dalam video yang diunggah Said Didu, nampak anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka Intan Purnama Sari, juga memberikan pernyataannya terkait pembatalan proyek tersebut.

    Ia menegaskan bahwa keputusan ini bukan sekadar klaim, melainkan tertuang jelas dalam dokumen resmi negara.

    “Ini bukti dinyatakan oleh Bapak Prabowo, di halaman 72 sampai 78, jangan ada yang ngaku-ngaku, ngadi-ngadi yah,” tegas Rieke di hadapan Siti Hawa (67), yang akrab disapa Nek Awe.

    Dikatakan Rieke, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto, PSN Kawasan Rempang Eco City memang sudah tidak tercantum lagi.

    “Jelas Perpres ditandatangani oleh Presiden Prabowo, Perpres nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 sudah tidak ada PSN yang bernama Kawasan Rempang, Eco City, batal,” lanjut Rieke.

    Pembatalan PSN ini menandai langkah baru pemerintah dalam mengevaluasi proyek strategis nasional, dengan menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama.

    Sebelumnya, sejumlah warga Pulau Rempang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Rempang Galang Bersatu (AMAR-GB) mendatangi Gedung DPR RI untuk menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI pada Senin (28/4/2025) kemarin.

  • Bukti Segitiga Solo, Oligarki dan Parcok Masih Kuat!

    Bukti Segitiga Solo, Oligarki dan Parcok Masih Kuat!

    – Mantan Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin dan kawan-kawan dilepas sementara oleh pihak kepolisian alias ditangguhkan. 

    Arsin cs adalah tersangka dalam kasus pagar laut di Tangerang.

    Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri, Brigjen Djuhandani Raharjo Puro menyatakan bahwa, masa penahanan Arsin dan tiga tersangka lain dua kali diperpanjang.

    Jika merujuk KUHAP, perpanjangan penahanan berlaku dua kali dengan total 60 hari.

    “Sehubungan sudah habisnya masa penahanan, maka penyidik akan menangguhkan penahanan kepada keempat tersangka kasus Kohod Tangerang sebelum 24 April habisnya masa penahanan,” katanya dikutip Sabtu (26/4/2025).

    Alasan penangguhan penahanan itu karena para tersangka bersikap kooperatif sejak awal.

    Soal berkas perkara yang dikembalikan jaksa penuntut umum, dirinya mengaku bahwa tak ada kesamaan pandangan antara Bareskrim dengan Kejaksaan. 

    Alhasil, masih ada kesalahpahaman melihat konstruksi perkara pagar laut.

    “Terkait hal tersebut, semua kasus pagar laut yang terjadi di Tangerang, penyidik tidak akan melakukan penahanan dikarenakan para tersangka kooperatif,” katanya.

    Sebelumnya diberitakan, berkas empat tersangka kasus pemalsuan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di area pagar laut Tangerang dikembalikan Kejaksaan Agung (Kejagung) ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Pengembalian dilakukan Senin, 14 April 2025 lalu. 

    “Bahwa jaksa penuntut umum pada Jampidum telah mengembalikan berkas perkara atas nama Arsin Bin Asip dan kawan-kawan yang disangka melanggar pasal-pasal pemalsuan,” kata Kapuspenkum, Kejagung Harli Siregar, Rabu (16/4/2025).

    Direktur A Jampidum, Nanang Soleh Ibrahim menambahkan, alasan berkas dikembalikan karena perkara tersebut ada tindak pidana korupsi.

    “Ya, sekali lagi perkara tindak pidana korupsi. Karena menyangkut di situ ada suap, ada pemalsuannya juga ada, penyalahgunaan kewenangan juga ada semua,” tutur Nanang.

    Bukti Segitiga SOP masih kuat!

    Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu menyindir dengan penegak hukum tidak berani menyentuh oligarki.

    “Sudah dapat diduga bahwa penegak hukum tidak akan berani dan mau menyentuh oligarki yang selama ini menguasai mereka,” tulis Said Didu dikutip di akun X-nya dikutip Monitorindonesia.com, Jumat (25/4/2025).

    Menurutnya, hal ini juga sebagai bukti bahawa rezim Prabowo tak bisa berkutik.

    “Ini bukti bahwa segitiga SOP (Solo, Oligarki, dan Parcok) masih sangat kuat. Rezim Prabowo saat ini tidak bisa berkutik,” sindirinya.

    Sementara itu politisi senior Andi Sinulingga yang mendengar kabar ini juga terkejut dan memberikan respons yang tidak terduga.

    “Gilaaaaaaaak!!!,” sebut Andi Sinulingga.

    Sementara pegiat media sosial Yusuf Dumdum mengaku tidak percaya terkait putusan ini.

    Karena hal inilah yang menurutnya menjadi salah satu penyebab banyak investor yang kabur.

    “Pantas kita tidak dipercaya negera luar. Investor pada kabur ! Lha wong kita suka main drama korea,” katanya.

    Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro sebelumnya mengatakan pihaknya telah menyepakati penetapan empat tersangka dalam kasus ini. 

    Keempat tersangka itu terlibat dalam pemalsuan berbagai dokumen yang digunakan untuk pengajuan hak bangunan.

    ’’Kami menetapkan tersangka terhadap Saudara A sebagai Kades Kohod, Saudara UK selaku Sekdes Kohod, Saudara SP sebagai penerima kuasa, dan Saudara CE sebagai penerima kuasa,” ungkap Brigjen Djuhandhani dalam keterangan pers yang disampaikan pada Selasa (18/2/2025). 

    Keempat tersangka diduga bersama-sama membuat dokumen palsu sejak Desember 2023 hingga November 2024 yang ditengarai oleh Kades dan Sekdes Kohod.

    ’’Di mana keempatnya diduga telah bersama-sama membuat surat palsu berupa girik, surat pernyataan penguasaan fisik sebidang tanah, surat pernyataan tidak sengketa,” katanya.

    Selain itu, mereka juga membuat surat keterangan tanah, surat pernyataan kesaksian, Surat kuasa pengurusan permohonan sertifikat dari warga desa Kohod dan dokumen lain yang dibuatkan Kades dan Sekdes.

    “Dimana seolah-olah oleh pemohon mengajukan permohonan melakukan pengukuran dan permohonan Hak kantor pertanahan Kabupaten Tangerang hingga terbitlah 260 SHM atas nama warga Kohod,” pungkasnya.

  • 1.967 CPNS Memilih Mengundurkan Diri, Said Didu: Berarti Sudah Tidak Menarik Lagi

    1.967 CPNS Memilih Mengundurkan Diri, Said Didu: Berarti Sudah Tidak Menarik Lagi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial sekaligus mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu menyoroti tajam terkait banyak PNS yang mengundurkan diri.

    Melalui cuitan di media sosial X pribadinya, Said Didu menyebut PNS yang memilih mengundurkan diri menurutnya ini merupakan masalah serius.

    “Ini masalah serius,” tulisnya dikutip Jumay (25/4/2025).

    Ia bahkan menyebut terkait masalah ini, membuat PNS di mata masyarakat ternyata sudah tidak menarik lagi.

    “Artinya jadi PNS tidak lagi menarik,” tuturnya.

    Sebelumnya, terdapat 1.967 peserta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 yang mengundurkan diri.

    Adapun alasan pengunduran diri para peserta karena adanya optimalisasi.

    Optimalisasi ini merupakan kebijakan pemerintah untuk menghindari agar tidak ada formasi yang kosong.

    Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh menyatakan penyebab CPNS undur diri itu salah satunya karena jarak penempatan yang jauh. Sebab kampus-kampus perguruan tinggi negeri tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

    “Maka kendala terbesar adalah jauh dari domisilinya. Tapi sebenarnya bisa diterima dulu, 5 tahun kemudian (bisa) pindah itu bisa diatur oleh kementeriannya,” kata Zudan.

    Kemudian karena tidak ada izin dari keluarga. Selanjutnya, karena kesehatan orang tua, dianggap mengundurkan diri dari usulan instansi, kemudian sedang menjalani studi S2 atau S3 di tempat yang lain.

    “Terkendala kondisi kesehatan, kemudian dia merasa salah memilih formasi. Bahwa ternyata bukan ini yang saya pilih, saya tidak cocok mengundurkan diri. Dan yang terakhir merasa penghasilannya kalau nanti jadi PNS itu sedikit,” jelasnya.

  • Muannas Alaidid Dipolisikan, Said Didu Bersyukur: Semoga Semua Terbongkar

    Muannas Alaidid Dipolisikan, Said Didu Bersyukur: Semoga Semua Terbongkar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, memberikan komentar terkait langkah Charlie Chandra yang melaporkan Muannas Alaidid ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik.

    Said Didu menyampaikan harapan agar kasus ini menjadi awal terbukanya berbagai praktik kriminalisasi dan intimidasi yang selama ini menimpa sejumlah pihak.

    “Semoga semua akan terbongkar,” kata Said Didu di X @msaid_didu (24/4/2025).

    Ia juga mengajak para korban lain yang pernah mengalami hal serupa untuk turut mengambil langkah hukum.

    “Berharap korban kriminalisasi dan intimidasi lainnya juga membuat laporan,” tandasnya.

    Diketahui, Charlie Chandra sebelumnya melaporkan Muannas Alaidid atas dugaan menyebarkan informasi yang dianggap mencemarkan nama baiknya di ruang publik.

    “Akhirnya saya melaporkan Muanas. Saya bukan setan, bukan maling, dan tidak pernah memeras,” ujar Charlie di X @CHARLIExCHANDRA.

    Dikatakan Charlie, tuduhan-tuduhan tersebut mencemarkan nama baik dirinya dan keluarga.

    “Pendekatan yang dilakukan Agung Sedayu kepada pemilik tanah seperti kami sangat tidak tepat,” ucapnya.

    “Karena itulah, sejak awal saya menolak menjual tanah keluarga kami kepada mereka,” sambung dia.

    Dalam unggahannya, Charlie mengunggah laporan resminya terhadap Muannas Alaidid ke Polres Metro Jakarta Utara atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik.

    Laporan tersebut teregistrasi dengan nomor: LP/B/687/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKUT/POLDA METRO JAYA.

    Dalam laporan yang diterima kepolisian pada Senin (15/4/2025) pukul 00.05 WIB itu, Charlie yang berusia 48 tahun dan berprofesi sebagai karyawan swasta mengaku sebagai korban pencemaran nama baik yang dilakukan melalui platform media sosial Twitter.

  • Try Sutrisno dan 300 Purnawirawan TNI Dukung Pencopotan Gibran, Ini 8 Tuntutan dan Deretan Faktanya

    Try Sutrisno dan 300 Purnawirawan TNI Dukung Pencopotan Gibran, Ini 8 Tuntutan dan Deretan Faktanya

    PIKIRAN RAKYAT – Langkah politik mengejutkan datang dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang secara terbuka menyerukan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

    Gerakan ini diperkuat dengan dukungan lebih dari 300 purnawirawan, termasuk Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, mantan Wakil Presiden RI dan eks Panglima ABRI. Pernyataan sikap mereka memicu perdebatan nasional soal batas antara hak berpendapat dan potensi intervensi terhadap demokrasi konstitusional.

    Siapa di Balik Gerakan Ini?

    Forum Purnawirawan Prajurit TNI memang tidak menunjuk satu sosok sebagai ketua umum secara resmi, namun beberapa tokoh senior militer menjadi ujung tombaknya. Nama-nama seperti Jenderal (Purn) Fachrul Razi, Jenderal (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal (Purn) Hanafie Asnan tampil dominan dalam berbagai forum publik.

    Tanda tangan Try Sutrisno tercantum dalam kolom “mengetahui” pada dokumen pernyataan tersebut, yang menambah bobot moral dan simbolis dari seruan pencopotan Gibran. Menurut informasi yang beredar, Try juga menyampaikan wasiat dan catatan pribadi kepada Presiden Prabowo, sebagai penegasan sikapnya atas situasi politik yang sedang berlangsung.

    Delapan Tuntutan Forum Purnawirawan TNI

    Pernyataan Forum yang dibacakan dalam acara Silaturahmi di Kelapa Gading, Jakarta Utara pada 17 April 2025, memuat delapan poin tuntutan:

    Kembali ke UUD 1945 asli sebagai dasar tata hukum politik dan pemerintahan. Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih (ASTA CITA), dengan pengecualian pada kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Menghentikan proyek strategis nasional (PSN) seperti PIK 2 dan Rempang yang dinilai merugikan rakyat dan merusak lingkungan. Pengusiran tenaga kerja asing Cina, dan pengembalian mereka ke negara asal. Penertiban pengelolaan tambang, agar sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945. Re-shuffle menteri yang diduga melakukan korupsi dan pejabat yang masih berafiliasi dengan Presiden RI ke-7 (Joko Widodo). Mengembalikan Polri ke fungsi Kamtibmas di bawah Kemendagri. Mengusulkan kepada MPR untuk mengganti Wapres Gibran, karena proses pemilihannya dianggap melanggar hukum. Tuntutan Pencopotan Gibran: Proses Inkonstitusional?

    Salah satu poin paling mencolok adalah permintaan agar MPR mencopot Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Forum mengklaim bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai Pasal 169 huruf q UU Pemilu telah melanggar hukum acara dan konstitusi. Karena itu, proses pencalonan Gibran sebagai cawapres dianggap tidak sah.

    Pernyataan ini dibacakan langsung oleh pakar hukum tata negara Refly Harun melalui kanal YouTube-nya. Ia menegaskan bahwa tuntutan ini tidak sekadar kritik, tetapi bentuk peringatan keras terhadap jalannya demokrasi yang dinilai sudah menyimpang.

    PSI dan Golkar Menolak Keras

    Langkah Forum ini menuai kritik tajam, terutama dari kalangan partai politik. Wakil Ketua Umum PSI, Andy Budiman, menilai desakan mengganti wapres lewat tekanan politik merupakan tindakan yang mencederai demokrasi.

    “Menekan MPR untuk mengganti Wapres adalah bentuk kemunduran demokrasi,” ucap Andy.

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menyatakan bahwa tidak ada dasar konstitusional untuk melengserkan Gibran.

    “Wapres Gibran adalah produk konstitusional. Pencalonannya sudah melalui jalur hukum yang valid, jadi keberadaannya sebagai wakil presiden sah dan tidak bisa diganggu gugat secara hukum,” tutur Sarmuji.

    Dia juga mengingatkan bahwa para sesepuh TNI seharusnya memahami koridor hukum, sehingga pernyataan mereka tidak menimbulkan konflik konstitusional.

    Isu Mafia dan Ketegangan dengan Kabinet

    Menariknya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman turut mengungkap bahwa dirinya pernah ditegur oleh Wapres Gibran karena menutup perusahaan yang diduga dikuasai mafia beras. Ia menegaskan, penutupan dilakukan karena perusahaan tersebut melanggar regulasi.

    “Yang penting kami sudah tutup, karena dia melanggar regulasi yang ada di Republik ini,” ujar Amran.

    Pernyataan ini menambah dimensi baru dalam ketegangan politik, menunjukkan bahwa isu mafia dan kepentingan bisnis besar menjadi latar belakang yang juga dipersoalkan Forum Purnawirawan.

    Said Didu Dukung Pemakzulan

    Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, turut menyuarakan dukungan terhadap upaya pemakzulan Wapres Gibran. Ia bahkan secara terbuka mengunggah pernyataan dukungan melalui akun X @msaid_didu.

    “Dukung pemakzulan Gibran,” katanya pada 22 April 2025.

    Said Didu menilai restu Try Sutrisno terhadap gerakan ini merupakan momentum moral yang tak bisa diabaikan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Said Didu: Semoga Prabowo Sadar, Warisan Ekonomi Jokowi Penuh Masalah

    Said Didu: Semoga Prabowo Sadar, Warisan Ekonomi Jokowi Penuh Masalah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Isu tentang warisan mantan pemerintahan Presiden Jokowi kembali menjadi sorotan publik setelah Muhammad Said Didu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, kembali mengangkatnya ke ruang publik.

    Dalam unggahan terbarunya di platform X pada Senin (22/4/2025), Said Didu membeberkan sejumlah indikator yang menurutnya patut menjadi perhatian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Beberapa item warisan Jokowi ke Prabowo, utang naik lebih 200 persen, mendekati Rp9 ribu trilyun,” ujar Said Didu mengutip ulang pernyataannya pada 2024 lalu.

    Ia juga menyoroti pelemahan tajam nilai tukar rupiah serta melonjaknya impor kebutuhan pangan, khususnya beras.

    “Rupiah melemah sekitar 35-40 persen. Impor pangan naik sangat besar (beras lebih 1.000 persen),” lanjutnya.

    Tak hanya itu, ia juga menyorot ketimpangan antara laju kenaikan harga kebutuhan pokok dan pertumbuhan upah minimum yang menurutnya masih tertinggal.

    “Harga bahan pokok naik sekitar 50 persen. APBN naik sekitar 70 persen. Dan, UMR (rata-rata) naik hanya sekitar 25 persen,” imbuhnya.

    Di akhir pernyataannya, Said Didu berharap Presiden Prabowo mampu melihat dan memahami kondisi tersebut secara mendalam.

    “Semoga Bapak Presiden Prabowo menyadari,” kuncinya.

    Sorotan terhadap warisan pemerintahan Jokowi ini kembali mencuat di tengah mencoloknya wacana mengenai “dua matahari” dalam pemerintahan baru.

    Isu tersebut mencuat setelah sejumlah pejabat dari Kabinet Merah Putih terlihat menemui Presiden ke-7 RI, Jokowi, beberapa waktu lalu.

  • 1.967 CPNS Memilih Mengundurkan Diri, Said Didu: Berarti Sudah Tidak Menarik Lagi

    Said Didu: Presiden Prabowo Makin Tenggelam oleh Kegiatan ‘Kenegaraan’ Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial sekaligus Eks Sekertaris BUMN, Said Didu memberikan kritik keras terkait situasi Pemerintahan saat ini.

    Melalui cuitan di media sosial X pribadinya, Said Didu awalnya punya harapan di masa enam bulan awal Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Ia berharap dalam kurung waktu tersebut, Presiden Prabowo akan menjadi sosok pemimpin baru untuk Indonesia.

    Namun, menurutnya hal tersebut gagal terwujud. Alasannya jelas karena sampai saat ini masih ada bayang-bayang dari mantan Presiden sebelumnya, Jokowi Widodo.

    “Awalnya berharap bahwa setelah 6 (enam) bulan Pak Prabowo jadi Presiden,,” tulisnya dikutip Selasa (22/4/2025).

    “Indonesia akan punya Presiden baru (bukan Jokowi). Tapi sepertinya yang terjadi adalah Jokowi 3 Periode,” tambahnya.

    Karena adanya bayang-bayang besar dari Jokowi, Said Didu menilai Presiden Prabowo saat ini tenggelam.

    Tenggelam yang dimaksud karena negara seolah kembali dipimpin oleh Jokowi dengan beberapa kegiatan kenegaraan yang dilakukannya.

    “Presiden Prabowo makin tenggelam oleh kegiatan ‘kenegaraan’ Jokowi,” tuturnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Said Didu: Setelah Enam Bulan Prabowo jadi Presiden, yang Terjadi adalah Jokowi 3 Periode

    Said Didu: Setelah Enam Bulan Prabowo jadi Presiden, yang Terjadi adalah Jokowi 3 Periode

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, kembali melontarkan kritik tajam terhadap dinamika politik nasional di bawah kendali Presiden Prabowo Subianto.

    Ia menyoroti fenomena banyaknya pejabat negara hingga aparat TNI-Polri yang kerap terlihat mendatangi Kota Solo, tempat tinggal Presiden ke-7 RI, Jokowi.

    “Sepertinya setelah enam bulan Prabowo jadi Presiden, yang terjadi adalah Jokowi 3 Periode,” ujar Said Didu di X @msaid_didu (21/4/2025).

    Said Didu menyindir arah kekuasaan yang menurutnya masih sangat berpusat pada sosok Jokowi.

    Ia menilai, kehadiran berbagai pejabat negara ke Solo menunjukkan adanya kekuatan pengaruh yang belum sepenuhnya berpindah, meski kepemimpinan nasional secara resmi telah berganti.

    “Terlihat dari semakin banyak pejabat negara, tokoh, TNI, Polisi dll menghadap ke Solo,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Said Didu menyebut bahwa Presiden Prabowo sendiri tampaknya tidak mempermasalahkan situasi ini.

    Bukan tanpa alasan, Said Didu merujuk pada pernyataan resmi dari pihak Istana maupun Ketua MPR yang menyatakan tidak ada yang salah dalam pertemuan tersebut.

    “Presiden Prabowo tidak permasalahkan hal tersebut seperti yang disampaikan istana dan Ketua MPR,” kuncinya.

    Teranyar, Jokowi memberikan sejumlah pesan strategis kepada para peserta didik Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Polri Pendidikan Reguler (Dikreg) angkatan ke-65.

    Pertemuan tersebut berlangsung di kediaman pribadi Jokowi di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, pada Kamis ,(17/4/2025) kemarin.

  • Menteri, Gubernur hingga Sespimmen Polri Temui Jokowi, Said Didu: Tunggu Episode Berikutnya

    Menteri, Gubernur hingga Sespimmen Polri Temui Jokowi, Said Didu: Tunggu Episode Berikutnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial sekaligus mantan Sekretaris BUMN, Muhammad Said Didu melemparkan sindiran ke kubu Jokowi Widodo.

    Seperti yang diketahui, dalam beberapa waktu belakangan banyak yang datang mengunjungi mantan Presiden RI Ketujuh itu di Solo.

    Kunjungan-kunjungan ini datang dari berbagai pihak. Beberapa diantara dari Pemerintah mulai Menteri hingga Gubernur.

    Hal inilah yang kemudian disorot tajam, terkait alasan mereka datang mengunjungi Jokowi dengan alasan silaturahmi.

    Said Didu jadi salah satu orang vokal membahas terkait kunjungan beberapa orang Pemerintah ke kediaman Jokowi.

    Melalui cuitan di akun media sosial X pribadinya, ia bahkan menulis daftar kunjungan ke kediaman ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu.

    Mulai dari menteri, gubernur, preman hingga polisi. Diketahui menteri yang sempat menghadap seperti Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, hingga Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono.

    Kemudian Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang Avianto dan Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin.

    Komisaris ID Food juga sempat viral mengintimidasi massa yang menuntut ijazah Jokowi. Begitu pun Ketua Umum DPP Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Hercules Rosario de Marshal datangi kediaman Jokowi jelang massa ingin geruduk rumah Jokowi.

    Belum lama ini juga Serdik Sespimmen Polri mengunjungi kediaman Jokowi.

    “Urutan datang ke Solo; Trio Menteri penggerak massa, Trio Menteri pengatur logistik, Gubernur penggalangang Pemda bersama Kapolda dan Pangdam, preman pengancam rakyat, polisi untuk pamer kekuasaan bahwa Parcok adalah Solo,” tulisnya dikutip Senin (21/4/2025).