Xcloud.id

Tag: Said Didu

  • Said Didu Sebut Kasus Raja Ampat Hanya Puncak Gunung Es, Ungkit Kawasan Industri di Morowali

    Said Didu Sebut Kasus Raja Ampat Hanya Puncak Gunung Es, Ungkit Kawasan Industri di Morowali

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Eks Sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Muhammad Said Didu, menyebut kasus Raja Ampat hanya gunung es dari polemik pertambangan di Indonesia.

    “Kasus Raja Ampat ini hanya puncak gunung es masalahnya. Rekayasa Jokowi untuk memasukkan tambang ini di bawah agar lepas dari pengawasan itu izinnya bukan dari Menteri Pertambangan,” kata Didu dikutip dari videonya yang kini viral di media sosial dikutip Rabu (11/6/2025).

    Didu pun mengungkit kawasan industri di Morowali. “Puncak rekayasa tambang, untuk mengambil alih tambang, untuk menyerahkan tambang ke China, itu Morowali,” ujarnya.

    “Supaya publik paham. Kita pelajari dulu la, kenapa terjadi di Raja Ampat,” tambahnya.

    Ia menjelaskan, saat itu, izin Morowali keluar dari Kementerian Perindustrian dengan alasan hirilisasi. Sehingga tidak melalui Sudirman Said dan Said Didu. 

    “Itu yang dilakukan oleh menteri yang sangat berkuasa tadi. Dan lihat, pejabat-pejabat kawasan industri Morowali itu adalah bekas Dirjen Perindustrian semua,” imbuhnya.

    Setelah itu, Didu mengatakan menteri yang sangat berkuasa itu merekayasa semua aturan. Karenanya bebas pajak, bebas bea, dan perhitungan royaltinya hanya kepada pemilik IUP.

    “Jadi China yang ada di Morowali itu sama sekali bebas dari pajak. Tidak ada pajak sama sekali,” ucapnya.

    “Ingat! Dikasihnya itu 30 tahun loh! Oleh menteri yang sangat berkuasa. Sampai sekarang ada di dalam, dan rekayasanya dia semua,” tambahnya.

    Sebelumnya diberitakan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia angkat bicara soal kapal-kapal yang dinarasikan sebagai pengangkut bijih nikel dengan nama mirip dengan inisial Jokowi dan Iriana.

  • Pencabutan Empat IUP di Raja Ampat Simbol Pengembalian SDA ke Rakyat

    Pencabutan Empat IUP di Raja Ampat Simbol Pengembalian SDA ke Rakyat

    GELORA.CO -Keputusan Pemerintah Presiden Prabowo Subianto mencabut izin usaha pertambangan (IUP) empat perusahaan yang beroperasi di kawasan Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, didukung aktivis senior Muhammad Said Didu.

    Secara khusus, Said Didu mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo yang telah mendengarkan suara rakyat terkait polemik pertambangan nikel di Raja Ampat.

    “Terima kasih kepada Presiden @prabowo atas pencabutan IUP tambang di Raja Ampat,” kata Said Didu dikutip dari akun media X pribadinya, Rabu 11 Juni 2025.

    Menurut Said Didu, pencabutan IUP empat perusahaan yang beroperasi di kawasan Raja Ampat menunjukkan penertiban tambang telah dimulai.

    Said Didu turut mengingatkan bahwa tidak ada lagi yang kebal hukum, karena pencabutan IUP juga menyasar kelompok oligarki yang dengan “Raja Jawa”.

    Said Didu menambahkan, keputusan Presiden Prabowo tersebut merupakan symbol pengembalian sumber daya alam kepada negara atau rakyat.

    “Simbol pengembalian SDA ke negara/rakyat,” pungkas Said Didu.

    Sebelumnya, Pemerintah memutuskan mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) nikel yang beroperasi di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya. Keputusan ini diambil setelah keempat perusahaan, yaitu PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), PT Nurham dinilai melakukan pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan hidup.

    “Mempertimbangkan semua yang ada secara komprehensif, Bapak Presiden memutuskan bahwa empat IUP yang di luar PT GAG Nikel (izin) dicabut,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam Konferensi Pers di Istana Negara Jakarta, Selasa 10 Juni 2025.

    Pencabutan IUP empat perusahaan tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto berdasarkan keputusan Rapat Terbatas (Ratas) serta hasil koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan dan Pemerintah Daerah setempat, baik Gubenur Papua Barat Daya maupun Bupati Raja Ampat.

    Selain mempertimbangkan hasil Ratas, pencabutan empat IUP nikel merupakan bagian proses panjang Pemerintah dalam mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan dengan menjalankan kepatuhan terhadap prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan.

    Salah satu dasar pertimbangan Presiden adalah upaya menjaga kawasan geowisata Raja Ampat sebagai salah satu prioritas utama, dengan tujuan menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati laut agar terus terjaga, sekaligus mengembangkan potensi wisata kelas dunia secara berkelanjutan

  • Said Didu: Akun-akun BOT pendukung Jokowi sejak 2012 pada Keluar

    Said Didu: Akun-akun BOT pendukung Jokowi sejak 2012 pada Keluar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pergerakan untuk melindungi mantan Presiden Joko Widodo disebut tengah dilakukan di media sosial.

    Untuk melindungi dan mendukung gerakan dari Jokowi, akun-akun BOT disebut sudah gencar melakukan pergerakan.

    Hal inilah yang kemudian disoroti tajam oleh Eks Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu.

    Ia menyebut akun-akun yang disebutnya bot ini mulai bergerak dan mereka merupakan para pendukung Jokowi sejak tahun 2012 silam.

    “Akun-akun BOT pendukung Jokowi sejak 2012 pada keluar ,” tulisnya dicuitan akun X pribadinya dikutip Senin (9/6/2025).

    Said Didu menyebut akun-akun melakukan serangan kepada siapa pun yang memberikan kritik ke Jokowi dan dinastinya.

    Ia bahkan menyebut ini juga sebagai gerakan perlawanan yang dilakukan oleh Geng SOP.

    “Menyerang siapapun yang kritik Jokowi dan dinastinya,” tuturnya.

    “Artinya perlawanan sedang digerakkan oleh Geng SOP,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Said Didu Sindir Bahlil: Abdi Raja Jawa Sedang Bekerja untuk Melindungi Rajanya

    Said Didu Sindir Bahlil: Abdi Raja Jawa Sedang Bekerja untuk Melindungi Rajanya

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Sorotan tajam diberikan Eks Sekertaris BUMN, Said Didu ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI Bahlil Lahadalia.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Said Didu memberikan sindiran terkait pernyataan dari Bahlil Lahadalia.

    Said Didu menyebut Bahlil tengah membela Raja Jawa dalam hal ini Jokowi Widodo yang tengah dilindunginya.

    “Abdi “Raja Jawa” sedang bekerja utk melindungi rajanya,” tulisnya dikutip Minggu (8/6/2025).

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia meninjau Pulau Gag yang menjadi eksplorasi tambang oleh PT Gag Nikel, anak usaha PT Antam (Persero), Tbk.

    “Ada lima IUP (Izin Usaha Pertambangan) di Raja Ampat, dan dari lima IUP itu yang berproduksi tahun 2025 hanya satu perusahaan yaitu PT Gag,” ujar Bahlil yang dikutip pada Minggu (8/6/2025).

    “Dan itu pula yang teman-teman di media angkat, karena ditenggarai pencemaran lingkungannya itu dekat dengan Paynemo. Jadi yang kami kunjungi itu adalah yang berproduksi,” lanjutnya.

    Bahlil mengatakan pencemaran lingkungan hanya bisa terjadi jika terdapat aktivitas produksi.

    “Jadi yang kami soroti adalah yang sedang berproduksi, sisanya belum produksi sama sekali. Artinya dari lima perusahaan itu, yang berproduksi hanya satu itulah yang ditinjau,” sebutnya.

    “Saya akan konsultasi, saya akan minta rapat dengan Kementerian LH, karena urusan lingkungan merupakan domain mereka untuk mengecek sedetailnya,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Sejumlah Nama Muncul dalam Izin Tambang Nikel di Raja Ampat, Said Didu Beri Sorotan Tajam

    Sejumlah Nama Muncul dalam Izin Tambang Nikel di Raja Ampat, Said Didu Beri Sorotan Tajam

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Eks Sekertaris BUMN, Said Didu menyoroti tajam nama-nama pejabat dan mantan pejabat yang muncul dari isu izin tambang nikel di Raja Ampat.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Said Didu menyebut ada nama nama mantan Menteri dan orang penting aguan yang muncul.

    “Ada Mantan Menteri dan Tangan Kanan Aguan di Tambang Nikel Raja Empat,” tulisnya dikutip Minggu (8/6/2025).

    Said Didu bahkan mengaku sudah menduga nama-nama yang hadir merupakan orang punya dampak dan bukan hanya di PIK 2.

    “Seperti dugaan saya bhw orang-orang ini bermain di seluruh Indinesia – bukan hanya di PIK-2,” sebutnya.

    Sebelumnya, Nama Mantan Menteri Kelautan Freddy Numberi ternyata muncul dalam salah satu perusahaan pemilik izin tambang nikel di pulau-pulau kecil di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. 

    Pria yang juga pernah menjabat sebagai Gubernur Irian Jaya itu tercantum sebagai Direktur Utama PT Kawei Sejahtera Mining. 

    Ada juga nama Ali Hanafia Lijaya juga tercantum sebagai Komisaris Utama PT Kawei Sejahtera Mining. 

    Nama terakhir ini disebut-sebut merupakan tangan kanan taipan Sugianto Kusuma alias Aguan, pemilik Agung Sedayu Group. 

    (Erfyansyah/Fajar)

  • Bahlil Dinilai Tebang Pilih dalam Penanganan Tambang

    Bahlil Dinilai Tebang Pilih dalam Penanganan Tambang

    GELORA.CO – Pernyataan tajam kembali dilontarkan oleh Muhammad Said Didu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, yang mempertanyakan arah kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam mengurus sektor pertambangan.

    Menurutnya, ada kecenderungan sikap tidak adil terhadap perusahaan-perusahaan milik negara.

    “Ada apa sebenarnya dengan Menteri ESDM Bahlil? Mengapa seolah begitu membenci BUMN?” sindir Said Didu lewat unggahan di platform X pada Sabtu, 7 Juni 2025.

    Ia menyinggung tekanan terhadap PT Bukit Asam (PTBA), BUMN yang bergerak di sektor tambang, terkait proyek hilirisasi batubara menjadi Dimethyl Ether (DME).

    Proyek tersebut dinilai tidak menguntungkan, namun tetap diwajibkan bagi PTBA, dengan ancaman pengurangan konsesi apabila tidak dijalankan.

    “PT BA diancam akan dikurangi wilayah konsesinya jika tidak menjalankan proyek DME yang secara hitungan bisnis merugi. Padahal, yang seharusnya diwajibkan adalah tambang-tambang swasta pemegang PKP2B, namun justru tidak disentuh,” ujar Didu.

    Lebih lanjut, ia mengangkat kasus tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Dalam polemik tersebut, Bahlil disebut-sebut menyalahkan anak usaha PT Antam, yakni PT Gag Nikel, meskipun lokasinya tidak berada dalam wilayah konservasi.

    “Bahlil menyalahkan PT Gag Nikel yang jaraknya sekitar 30 hingga 40 kilometer dari kawasan konservasi Ecogreen Raja Ampat. Padahal, terdapat perusahaan swasta lain yang letaknya jauh lebih dekat, tapi tak disebut sama sekali,” bebernya.

    Dua perusahaan yang dimaksud adalah PT Kawei Sejahtera Mining dan PT Anugrah Surya Pratama. Didu menilai, sikap diam terhadap dua entitas swasta itu menunjukkan adanya keberpihakan yang mencolok.

    “Tidak ada sedikit pun kritik dari Bahlil terhadap IUP milik konglomerat yang jelas-jelas berada lebih dekat dengan Raja Ampat. Ini justru menciptakan persepsi bahwa ia sedang melindungi kepentingan oligarki,” tegasnya.

    Menurutnya, langkah Bahlil yang vokal hanya terhadap BUMN patut dipertanyakan, terutama jika tidak disertai perlakuan yang sama terhadap pihak swasta.

    “Kita semua sepakat bahwa penegakan hukum di sektor tambang itu penting, termasuk di Raja Ampat. Tapi jangan hanya tegas ke BUMN dan membiarkan tambang-tambang milik oligarki berjalan tanpa koreksi,” tutup Didu.

  • Jokowi Sebut Gibran Sah jadi Wapres, Said Didu Terbahak

    Jokowi Sebut Gibran Sah jadi Wapres, Said Didu Terbahak

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Isu pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) kian hangat dibicarakan belakangan ini.

    Mulai dari kemesraan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dengan Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno pada upacara peringatan Hari Lahir Pancasila, hingga pernyataan terbaru Jokowi.

    Jokowi, ayah Gibran yang merupakan Presiden ke-7 Indonesia mengatakan, Indonesia sebuah negara yang memiliki sistem, jadi tidak patut untuk mengusik posisi putra sulungnya.

    Menanggapi hal tersebut, mantan Sekretaris BUMN, Muhammad Said Didu, termehek-mehek.

    Pria kelahiran Pinrang, Sulsel, ini sontak mengingatkan bagaimana Jokowi bersama kroni-kroninya berupaya meloloskan Gibran.

    “Hahaha yang masuk lewat perubahan konstitusi hanya Wapres,” kata Said Didu di X @msaid_didu (7/6/2025).

    Said Didu bilang, segala aturan yang berpotensi menghalangi jalan Jokowi meloloskan anaknya diubah.

    “Kalau gak sesuai kepentingan sistem kau ubah,” tandasnya.

    Sebelumnya, Jokowi akhirnya menanggapi wacana pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, putranya sendiri, yang diusulkan oleh Forum Purnawirawan TNI.

    Forum tersebut sebelumnya telah mengirim surat resmi kepada DPR dan MPR RI guna menyampaikan usulan pemakzulan Gibran.

    Jokowi menegaskan bahwa Indonesia adalah negara besar dengan sistem ketatanegaraan yang harus dihormati dan dijalankan sebagaimana mestinya.

    “Negara ini kan negara besar yang memiliki sistem ketatanegaraan, ya diikuti saja proses sesuai sistem ketatanegaraan kita,” ujarnya dikutip pada Sabtu (7/6/2025).

  • Said Didu: Akun-akun BOT pendukung Jokowi sejak 2012 pada Keluar

    Said Didu: Ada Apa Menteri ESDM Bahlil Benci Sekali ke BUMN?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Eks Sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Muhammad Said Didu menyentil Bahlil Lahadalia. Dalam kapasitasnnya sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    “Ada apa Menteri ESDM Bahlil benci sekali ke BUMN?” kata Didu dikutip dari unggahannya di X, Sabtu (7/6/2025).

    Didu pun menyebut proyek Dimethyl Ether (DME). Salah satu BUMN, PT Bukit Asam (PTBA) diancam dikurangi lagan konsesinya jika tak mengerjakan proyek tersebut.

    “PT BA diancam dikurangi konsesinya jika tidak mengerjakan hilirisasi batubara dengan proyek DME yang jelas-jelas rugi – padahal yang wajib hilirisasi adalah tambang milik swasta dengan kontrak PKP2B tapi tidak diwajibkan dan tidak ditegur,” ujar Didu.

    Kemudian, kasus tambang nikel di Raja Ampat. Dalam kasus itu, Didu menyebut Baglil menyalahkan perusahaan BUMN lagi.

    “Kasus tambang nikel Raja Ampat, menyalahkan anak perusahaan PT Antam (PT Gag Nikel) yang berjarak sktr 30-40 Km dan berada di luar kawasan konservasi Ecogreen Raja Ampat,” jelasnya.

    Di sisi lain, Didu menilai Bahlil tak menyinggung perusahaan lain yang terhubung dengan oligarki.

    “Bahlil sama sekali tidak menyinggung IUP milik konglomerat yang berada di wilayah lebih dekat dengan Raja Ampat yaitu PT Kawei Sejahtera Mining dan PT Anugrah Surya Pratama (lihat peta),” terangnya

    Sikap itu, dianggap Didu cara Bahlil melindungi oligarki. Tapi dengan cara hanya menegur BUMN

    “Dari kejadian tsb, Bahlil sepertinya sedang mencari popularitas dengan berani menegur BUMN untuk menutupi atau melindungi tambang milik oligarki,” imbuhnya.

  • Said Didu dan Dokter Tifa Kompak Sentil Jokowi, Kaitkan Trio Ini

    Said Didu dan Dokter Tifa Kompak Sentil Jokowi, Kaitkan Trio Ini

    JAKARTA, FAJAR.CO.ID — Dokter Tifa, kembali melontarkan sindiran kepada Mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang ia sebut sebagai Raja Petruk.

    Tifa menyebutkan alasan di balik pengerahan masif figur-figur pendukung pemerintah yang ia labeli sebagai trio Parcok, Kang Survey, dan Buzzer senior.

    Menurutnya, upaya komunikasi publik yang gencar dilakukan belakangan ini terkait erat dengan kondisi sang tokoh, yang dikabarkan memburuk secara cepat.

    Ia menyebutkan sejumlah istilah medis seperti psoriasis, melasma, bisul, hingga bercak yang tampak di wajah dan leher.

    “Mereka berkejaran waktu dengan cepatnya Psoriasis, Melasma, Bisul dan Bercak yang bermunculan begitu cepat di wajah dan leher sang Raja Petruk,” kata Tifa di X @DokterTifa (1/6/2025).

    Tifa juga menyebutkan bahwa Petruk kini harus mengenakan peci, topi, bahkan jaket berkerah tinggi untuk menutupi area leher saat bertemu awak media.

    Ia memprediksi bahwa dalam waktu dekat, masker dan syal akan menjadi perlengkapan wajib.

    Tak hanya berhenti di komentar satir, Dokter Tifa juga mengutip ayat Al-Qur’an, Surah Ghafir (QS 40:20-21).

    “Kulit pun nanti akan menjadi saksi atas perbuatan manusia di dunia,” imbuhnya.

    Unggahan tersebut merupakan respons atas pernyataan Muhammad Said Didu yang sebelumnya menyinggung Jokowi dengan istilah serupa.

    “Saat ini, trio Parcok, tukang survey, dan buzzer senior sudah diterjunkan. Artinya Solo dan Oligarki sudah serius bergerak,” ucap Said Didu di X @msaid_didu.

    (Muhsin/fajar)

  • Said Didu: Akun-akun BOT pendukung Jokowi sejak 2012 pada Keluar

    Blak-blakan Soal Penempatan TNI di Jabatan Sipil, Said Didu: Kalau untuk Berantas Mafia, Saya Oke Saja

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, angkat bicara terkait penempatan personel militer aktif maupun purnawirawan TNI dalam jabatan-jabatan sipil, termasuk di sektor pengawasan sumber daya alam (SDA).

    Dikatakan Said Didu, langkah tersebut bisa dibenarkan dalam kondisi darurat, selama bertujuan untuk menyelesaikan persoalan kronis seperti mafia pertambangan dan perampokan SDA.

    “Ini kan banyak orang mengkritik penempatan militer di beberapa titik. Bagi saya ini keadaan darurat. Saya tidak memandang militer atau tidak, tapi kalau untuk menyelesaikan masalah maka itu penting,” ujar Said Didu di X @msaid_didu (31/5/2025).

    Ia menyoroti operasi penertiban sawit ilegal yang dikomandoi oleh Dewan Pertahanan Nasional, yang menurutnya kini menjadi salah satu instrumen penting dalam kebijakan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

    “Penertiban sawit itu dilakukan Dewan Pertahanan Nasional. Lihat, pada saat penertiban, yang hadir selalu Menteri Pertahanan di Kejagung. Polisi gak ikut karena bukan bagian dari Dewan Pertahanan Nasional,” katanya.

    Said Didu menggambarkan strategi Prabowo menggunakan dua lembaga utama.

    Dua lembaga yang dimaksud, Dewan Pertahanan Nasional dan Kejaksaan Agung, sebagai ‘sendok’ untuk menyendok ‘bubur panas Solo’.

    Kata Said Didu, tidak menjadi soal jika posisi strategis seperti Dirjen Bea Cukai dijabat oleh tentara, selama tujuannya jelas dan mendesak.

    Ia bahkan mengingatkan sejarah di masa Orde Baru saat Presiden Soeharto menyerahkan pengawasan bea cukai kepada pihak asing (SGS) karena kondisi yang dinilai darurat.