Xcloud.id

Tag: Said Didu

  • SBY Laporkan Pihak Penuding terkait Ijazah Jokowi, PSI Beri Pujian dan Sentil Buzzer, Said Didu Terbahak

    SBY Laporkan Pihak Penuding terkait Ijazah Jokowi, PSI Beri Pujian dan Sentil Buzzer, Said Didu Terbahak

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dian Sandi Utama mengomentari soal Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan melaporkan pihak-pihak yang menudingnya menjadi dalang di balik isu ijazah palsu Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Menurutnya, SBY dan Jokowi adalah dua contoh Negarawan yang baik. Jika ada fitnah langsung menempuh jalur hukum.

    “Dengar kabar Pak SBY akan melaporkan pihak-pihak yang menuding beliau dibalik isu ijazah. Contoh baik dari dua Negarawan; Jokowi & SBY. Jika ada yang fitnah, lapor Polisi!,” kata Dian Sandi, dalam akun X pribadinya, Jumat, (2/1/2026).

    Seperti diketahui, Jokowi juga menempuh jalur hukum terkait tudingan ijazah palsu yang diarahkan kepadanya.

    Dian Sandi memuji langkah itu daripada mengerahkan buzzer.

    “Bukan mengerahkan buzzer, kerjaannya nyerang keluarga Jokowi & Ahmad Ali setiap hari dengan bahasa jorok dan menjijikkan!,” tandasnya.

    Unggahan Dian itu mendapat respons dari Eks Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu. Dia justru menyentil Jokowi yang selama ini menurutnya menggunakan buzzer.

    ”Hahaha sejak 2012 justru yang pelihara dan bayar buzzer adalah Jokowi. Jadi #SelamatMenikmati aja,” balas Said Didu.

    Sebelumnya, surat somasi telah dilayangkan kepada Sdr. Sudiro Wi Budhius M. Piliang terkait dugaan fitnah yang disebarkan melalui media sosial terhadap SBY dalam isu ijazah palsu Jokowi.

    Politisi Demokrat, Yan Harahap menyebut tuduhan yang menyebut Pak SBY sebagai dalang sama sekali tidak berdasar dan tidak memiliki keterkaitan apa pun dengan fakta yang ada.

  • Said Didu Geram, Desak Prabowo Bersihkan Kabinet dari Geng Solo, Oligarki dan Parcok

    Said Didu Geram, Desak Prabowo Bersihkan Kabinet dari Geng Solo, Oligarki dan Parcok

    GELORA.CO – Birokrat senior, Muhammad Said Didu, meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membersihkan pemerintahannya dari Geng SOP (Solo, Oligarki dan Parcok).

    Sebab, ketiga komponen tersebut dinilai sebagai “biang kerok” perusak negara.

    Said Didu tak menjelaskan secara detail siapa-siapa saja yang masuk Geng Solo.

    Namun, publik menduga sosok tersebut adalah mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan para antek-anteknya.

    Oligarki adalah pengusaha, sistem kekuasaan di mana kendali politik dan ekonomi dikuasai oleh segelintir elite, biasanya pemilik modal, penguasa politik, atau jaringan kepentingan yang saling terkait, bukan oleh kehendak rakyat secara luas.

    Sedangkan Parcok adalah Partai Cokelat atau dalam hal ini Polisi, mengacu pada warna seragamnnya yang cokelat.

    Menurut Said Didu, Prabowo perlu melakukan langkah yang tegas dan konkret dalam membersihkan kabinetnya itu. 

    “Bapak Presiden @prabowo. Yth, kerusakan negara yang dilakukan oleh mantan Presiden Jokowi dan dilanjutkan oleh Geng SOP (Solo, Oligarki, dan Parcok) yang ada dalam kabinet Bapak tidak bisa diselesaikan lewat pidato. Perlu tindakan nyata membersihkan pemerintahan Bapak (Jokowi), dari Geng SOP,” demikian tulis Said Didu.

    Sebelumnya, Said Didu pernah menyinggung oligarki dan fenomena bencana banjir bandang di Sumatera.

    Ia melontarkan kritik keras terhadap kondisi politik dan penegakan hukum di Indonesia.

    Menurutnya, oligarki telah menguasai kedaulatan negara, baik di bidang politik maupun hukum.

    Hal itu diungkapkan Said Didu dalam diskusi yang tayang di YouTube BANG EDY CHANNEL, Selasa (16/12/2025).

    Menurut Said Didu, dominasi oligarki terlihat dari sikap partai politik yang memilih diam ketika rakyat mengalami penderitaan.

    Ia mencontohkan bencana banjir di Sumatera yang tidak mendapat respons berarti dari partai-partai politik.

    Kondisi tersebut, kata Said Didu, menjadi bukti bahwa oligarki telah mengambil alih partai politik.

    “Kedaulatan politik itu sudah diserahkan kepada oligarki. Faktanya tidak ada partai manapun yang berbicara ketika rakyat menderita.”

    “Di saat banjir di Sumatera, tidak ada partai politi bicara, karena yang merusak Sumatera adalah oligarki, temannya partai politik. Jadi sudah tidak bisa dibantah, oligarki sudah mengambil alih partai politik,” ujar Said Didu.

    Said Didu menyebut, dalam berbagai kasus perampasan aset, penggusuran, hingga konflik agraria, partai politik cenderung bungkam dan tidak membela rakyat.

    Tak hanya kedaulatan politik, Said Didu juga menyoroti kedaulatan hukum yang sejak zaman Jokowi telah diserahkan kepada oligarki.

    Ia menilai penegak hukum berani bertindak karena adanya kepentingan oligarki di belakangnya, seperti hal-nya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang telah meneken Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggota Polri yang Melaksanakan Tugas di Luar Struktur Organisasi.

    “Kedaulatan hukum. Ini juga sudah diserahkan oleh Joko Widodo kepada penegak hukum.”

    “Saya hanya menyatakan bahwa karena itu permintaan oligarki maka dia (Kapolri) berani melakukan apapun dan hampir tiap hari saya menghadiri namanya pengadilan itu pengadilan pesanan oligarki untuk memenjarakan rakyat itu di mana-mana seluruh Indonesia,” jelas Said Didu.

    Ia bahkan menyinggung kasus yang menimpa Jusuf Kalla, mantan Wakil Presiden RI dua periode, yang menurutnya turut menjadi korban perampasan tanah oleh kelompok oligarki di Sulawesi Selatan.

    Said Didu menilai hal tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan oligarki telah melampaui pengaruh tokoh nasional sekalipun.

    “Jusuf Kala aja nggak bisa (mengendalikan oligarki). Jusuf Kala seorang mantan presiden dua kali, mantan wakil presiden dua kali, tokoh Sulawesi Selatan dan dirampas tanahnya, dirampok tanahnya di Sulawesi Selatan dan yang melakukan adalah grup alumni Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), yang melakukan koordinasi untuk melakukan penggusuran terhadap tanah tersebut,” ujar Said Didu.

    Secara terang-terangan, Said Didu mengungkapkan kekhawatirannya terhadap keterlibatan aparat dan institusi negara. 

    Said Didu pun menilai rakyat kini berada pada posisi yang sangat lemah.

    Ia menyebut tidak ada lagi ruang perlawanan bagi masyarakat, baik di sektor hutan, gunung, laut, hingga perkotaan.

    “Coba bayangkan artinya yang parah tuh nanti yang hijau (TNI), yang coklat (Polisi), yang ini semua sudah dikuasai juga oleh oligarki bisa diatur oleh oleh oligarki.”

    “Tidak ada namanya rakyat yang bisa melawan oligarki di mana pun di seluruh Indonesia, mulai dari hutan, gunung sampai laut sampai kota tidak ada lagi yang bisa melawan. Artinya Joko Widodo betul-betul sudah menyerahkan kedolatan hukum kepada oligarki,” kata Said Didu.

  • Utang PLN Tembus Rp 711 Triliun, Said Didu Kembali Salahkan Jokowi

    Utang PLN Tembus Rp 711 Triliun, Said Didu Kembali Salahkan Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aktivis Said Didu menyorot tajam persoalan kondisi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini.

    Kondisi BUMN saat ini menurut Said Didu dalam keadaan yang memprihatikan.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, ia mengungkap ada yang jadi penyebab kondisi memprihatinkan di BUMN.

    Tegas Said Didu menyebut rezim mantan Presiden Joko Widodo yang merusak BUMN.

    “Semua BUMN dirusak oleh rezim Jokowi,” tulisnya dikutip Selasa (30/12/2025).

    Sebelumnya, salah satu perusahaan BUMN PT PLN (Persero) tengah menjadi sorotan tajam.

    Di tengah statusnya sebagai pemegang hak monopoli kelistrikan nasional tanpa pesaing.

    Disebutkan perusahaan pelat merah ini justru mencatatkan paradoks keuangan yang mengkhawatirkan sepanjang tahun 2024.

    Dari data yang dihimpun CBA, kondisi neraca keuangan PLN menunjukkan tren negatif yang signifikan.

    Berikut rincian beban kewajiban yang harus ditanggung:
    Total Utang (2024): Tembus Rp 711,2 triliun.

    Kenaikan: Melonjak Rp 56,2 triliun dibandingkan posisi tahun 2023 (Rp 655 triliun).

    Rincian Kenaikan:
    Utang Jangka Pendek: Naik menjadi Rp 172 triliun (sebelumnya Rp 143,1 triliun).

    Utang Jangka Panjang: Naik menjadi Rp 539,1 triliun (sebelumnya Rp 511,8 triliun).

    Belum lagi ironi persoalan profitabilitas. Meski menguasai pasar tunggal, laba bersih PLN pada 2024 tercatat hanya Rp 17,7 triliun.

    Angka ini anjlok drastis sebesar Rp 4,3 triliun jika dibandingkan laba tahun 2023 yang mencapai Rp 22 triliun.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Empat Petinggi Parpol yang Pro Pilkada Lewat DPRD Bertemu, Said Didu: Pernah Pikirkan Rakyat

    Empat Petinggi Parpol yang Pro Pilkada Lewat DPRD Bertemu, Said Didu: Pernah Pikirkan Rakyat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu menyorot tajam ke sebuah foto pertemuan pimpinan tertinggi beberapa partai.

    Lewat cuitan di media sosial X pribadinya, Said Didu membagikan foto yang memperlihat keempat pimpinan partai itu.

    Diantaranya ada Bahlil Lahadalia perwakilan dari Partai Golkar, kemudian ada Muhaimin Iskandar perwakilan dari PKB.

    Terlihat juga kehadiran dari Zulkifli Hasan perwakilan dari Partai PAN dan ada juga Sugiono selaku perwakilan dari Partai Gerinda.

    Kemudian pertemuan para petinggi para ini guna membahas soal Pilkada Langsung-DPRD.

    Ini yang kemudian disorot tajam oleh Said Didu dengan memberikan sindiran soal pertemuan ini.

    “Kembali ke Laptop,” tulisnya dikutip Selasa (30/12/2025).

    Ia memberikan sindiran soal ruang untuk tidak percaya ke para politisi. Karena menurutnya kebijakan yang diambil justru kerap merugikan rakyat.

    “Selalu sisakan ruang ketidakpercyaan kepada politisi. Mereka pernah pikirkan rakyat ????,” sindirnya.

    Beberapa waktu lalu, memang muncul wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah—baik gubernur, bupati, maupun wali kota—melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

    Partai Gerindra jadi motor
    wacana ini, ada juga beberapa partai lain yang menyatakan sikap mendukung hadirnya wacana ini.

    Diantaranya ada, Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang sebelumnya menyuarakan penghapusan pemilihan kepala daerah secara langsung (pilkadasung).

    Namun, PDI-Perjuangan dan Partai Demokrat menolak keras usulan politik ini.

  • Panas! Said Didu dan Ferry Koto Adu Argumen soal Tambang Ilegal

    Panas! Said Didu dan Ferry Koto Adu Argumen soal Tambang Ilegal

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Perdebatan panas kembali terjadi di media sosial X. Kali ini melibatkan Aktivis Sosial, Muhammad Said Didu, dan pegiat media sosial, Ferry Koto.

    Debat kusir ini terjadi menyusul pernyataan Said Didu terkait penertiban tambang ilegal yang dianggap Ferry sarat ketimpangan.

    Melalui akun X miliknya, Said Didu mengklaim memiliki informasi mengenai praktik penertiban tambang, termasuk di kawasan Weda Bay.

    Ia menyebut, dari puluhan ribu hektare lahan tambang yang dimiliki, hanya sekitar 100 hektare yang dikenakan denda.

    “Saya punya info ttg hal tersebut. Termasuk di Weda Bay yang hanya didenda untuk sekitar 100 ha dari puluhan ribu ha tambang yang dimiliki,” ujar Said Didu (26/12/2025).

    “Demikian juga tambang lainnya. Itulah faktanya. Tunggu data berikutnya,” tambahnya.

    Namun pernyataan tersebut memantik respons keras dari Ferry Koto. Dalam balasannya, Ferry menuding Said Didu menulis tanpa dasar yang jelas dan justru menyelesaikan masalah versinya sendiri.

    “Sampeyan itu nulis sendiri, tapi ngeles sendiri. Kalau ndak bahlul, ya pasti pikun karena sudah tua rentanya,” balas Ferry.

    Tidak berhenti di situ, Ferry menegaskan bahwa tambang ilegal seharusnya disita negara, bukan sekadar didenda.

    Ia menyebut seluruh aset tambang ilegal wajib diambil alih negara, berbeda dengan narasi yang disampaikan Said Didu.

    “Tambang ilegal disita negara, Cuk, tidak hanya lahannya, juga seluruh asetnya. Bukan seperti tulisan sampeyan,” tukasnya.

    Merespons hal tersebut, Said Didu kembali membeberkan poin-poin panjang yang menyinggung perbedaan perlakuan antara penertiban kebun sawit dan tambang.

  • Bongkar Skenario Geng Solo, Pensiunan TNI/Polri hingga Oligarki Bersatu Lengserkan Presiden Prabowo?

    Bongkar Skenario Geng Solo, Pensiunan TNI/Polri hingga Oligarki Bersatu Lengserkan Presiden Prabowo?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Eks Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu mewaspadai bersatunya Geng Solo, Oligarki, parcok, partai dan bintang dalam melengserkan Presiden Prabowo Subianto. 

    Geng Solo dilekatkan pada kubu Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sedangkan bintang dilekatkan pada para pensiunan TNI/Polri. Sedangkan parcok (partai coklat) dilekatkan pada Polri.

    Apalagi kata dia, para bintang ini telah disebutkan oleh Presiden Prabowo sebagai oknum bekingi tambang ilegal dan perkebunan sawit.

    “Bisa saja mereka melakukan langkah, okelah Pak Prabowo ganggu kita maka kita ganggu dia,” ujarnya.

    Yang pasti kata dia adalah mendukung Wapres Gibran Rakabuming Raka menggantikan Prabowo.

    “Karena bapaknya aja gak berani ganggu apalagi anaknya. Itu pemikiran. Tapi dia tak memikirkan keselamatan Negara,” ujarnya.

    Lanjut kata dia, sejauh ini tak ada dari para pensiunan ini yang mendukung gebrakan Presiden Prabowo melalui Menhan.

    Begitu pun dari partai politik. “Demokrat gak ngeluarin pernyataan. Golkar nggak mungkin mengeluarkan itu.

  • Gatot Nurmantyo: Secara De Facto Listyo Sigit Presiden, De Jure Prabowo, Keduanya Dikendalikan Jokowi

    Gatot Nurmantyo: Secara De Facto Listyo Sigit Presiden, De Jure Prabowo, Keduanya Dikendalikan Jokowi

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, Gatot Nurmantyo menyebut Preside Prabowo Subianto hanya presiden secara de jure. Secara de facto adalah Listyo Sigit Prabowo.

    Itu diungkapkan eks Sekretaris Badan Usaha Milik Negara Muhammad Said Didu. Mengutip pernyataan Gatot.

    “Pernyataan Jendral TNI (Purn) Gatot Nurmantyo: secara De Jure, Prabowo adalah Presiden tapi secara de Facto Presiden adalah Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (Kapolri) yang keduanya dikendalikan oleh Jokowi,” tulis Didu dikutip dari unggahannya di X, Rabu (17/12/2025).

    Ungkapan Didu itu berdasar pada pidato Gator yang diunggah di YouTube Hesubeno Point. Di situ, Gatot memulai piadtonya dengan membahas Jokowi.

    “Pak Jokowi ini tidak menyerahkan kedaulatan pada Prabowo. Karena kedaulatan, baik itu politik, ekonomi, kemudian hukum, sumber daya alam, dan wilayah sebagian sudah diberikan kepada oligarki,” kata Gatot.

    “Sehingga wajar ketika terjadi lemahnya supremasi hukum, rusaknya etika kekuasaan, memburuknya tata kelola keamanan, serta meningkatnya ketimpangan sosial dan kecemasan generasi muda,” tambahnya.

    Dia pun mengingatkan kepada penguasa har ini. Bahwa negara runtuh karena akumulasi pembiaran sistemik.

    “Kami menegaskan dengan tegas, persoalan Gibran bukankalah menang Pemilu. Ini adalah etika kekuasaan dan konstitusionalisme,” ucapnya.

    “Pencalonan Gibran bukan kecelakaan hukum, ia dalah hasil dari pembengkokan konstitusi, penyalahgunaan Mahkamah Konstitusi, dan normalisasi politik dinasti,” sambungnya.
    (Arya/Fajar)

  • Said Didu Sentil Kapolri Buat Aturan Sendiri, Prabowo Diminta Waspadai ‘Kudeta Sunyi’

    Said Didu Sentil Kapolri Buat Aturan Sendiri, Prabowo Diminta Waspadai ‘Kudeta Sunyi’

    GELORA.CO – Birokrat senior, Muhammad Said Didu, mengingatkan Presiden Prabowo Subianto soal adanya kudeta sunyi.

    Peringatan itu disampaikan Said Didu dalam sebuah tweetnya di akun X (Twitter), beberapa hari belakangan ini, Jumat (12/12/2025), Sabtu (13/12/2025) dan Minggu (14/12/2025).

    Dalam tiga postingan itu, Said Didu membahas soal peran Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang dianggap ‘banyak tingkah’.

    Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu menilai Kapolri selalu membuat aturan sendiri meskipun aturan asli sudah diketok Mahkamah Konstitusi (MK), yakni terkait aturan pelarangan polisi aktif memegang jabatan di luar institusi Polri.

    Namun, Kapolri justru membuat keputusan sendiri dengan menetapkan 17 Lembaga bisa diisi oleh Polisi.

    Said Didu menilai, tindakan Kapolri ini sama saja melawan keputusan MK.

    Tak hanya itu, ia juga menyoroti langkah Kapolri yang nekat membuat Tim Reformasi Polri sendiri mendahului perintah Presiden.

    Padahal seharusnya, Kapolri menunggu arahan Prabowo alih-alih membuat keputusan sendiri soal pembentukan Tim Reformasi Polri.

    Said Didu pun mengingatkan Prabowo untuk mewaspadai adanya kudeta sunyi.

    “Bapak Presiden @prabowo yth, mohon bertanya, apakah bapak secara de jure dan de facto masih mengengdalikan kekuasaan di Indonesia dan apakah Indonesia masih negara hukum? ataukan memang “kudeta sunyi” sedang berjalan cepat?”

    “Faktanya : 1) saat Mahkamah Konstitusi menetapkan melarang polisi aktif memegang jabatan di luar institusi Polri – Kapolri membuat keputusan Melawan keputusan MK tersebut dengan menetapkan 17 Lembaga bisa diisi oleh Polisi 2) saat Bapak mengumumkan akan membuat Tim Reformasi Polri – Kapolri juga “Melawan” dengan mendahului membentuk Tim Reformasi Polri internal,” demikian tulis Said Didu, Jumat (12/12/2025).

    Pihaknya pun menyindir Kapolri apakah akan menetapkan dirinya juga sebagai Presiden, berkaca dari tindakannya yang terkesan leluasa membuat aturan sendiri.

    “Dia yang maha kuasa. Dilarang konstitusi (MK) pegang jabatan sipil- (tapi) dia buat keputusan membolehkan.”

    “Presiden mau buat Tim Reformasi- dia buat sendiri Tim Reformasi. Sepertinya dia segera munculkan SK mengangkat dirinya menjadi Presiden,” tulis Said Didu lagi, Sabtu (13/12/2025).

    Said Didu kembali menegaskan dugaannya tentang kudeta sunyi di pemerintahan Prabowo.

    “Sepertinya ‘kudeta sunyi’ dari SOP sedang berjalan,” ujar Said Didu. (*)

  • Kapolri Teken Pekap Nomor 10 Tahun 2025, Said Didu: Bapak Presiden, Apakah Bapak Masih Mengengdalikan Kekuasaan di Indonesia?

    Kapolri Teken Pekap Nomor 10 Tahun 2025, Said Didu: Bapak Presiden, Apakah Bapak Masih Mengengdalikan Kekuasaan di Indonesia?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris BUMN, Muhammad Said Didu bersuara lantang terkait praktik mengangkangi konstitusi di negeri ini.

    Hal itu terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang anggota polri aktif menduduki jabatan sipil, atau harus memilih mengundurkan diri jika ingin tetap menjabat di jabatan sipil.

    Meski putusan MK tersebut dinilai mengikat, Polri bukannya menjalankan amanah dari putusan MK dimaksud, namun memilih membuat regulasi lain yang menegaskan anggota polri tetap boleh menduduki jabatan sipil.

    Atas kondisi itu, Said Didu memberikan sorotan tajam. Dia bahkan melayankan pertanyaan kepada Presiden Prabowo Subianto apakah dia masih mengendalikan kekuasaan di Indonesia dan apakah Indonesia masih sebagai negara hukum.

    “Bapak Presiden @prabowo yth, mohon bertanya, apakah Bapak secara de Jure dan de facto masih mengengdalikan kekuasaan di Indonesia dan apakah Indonesia masih Negara hukum ? Ataukah memang “kudeta syunyi” sedang berjalan cepat?,” kata Said Didu, Jumat (12/12).

    Faktanya kata Said Didu, saat Mahkamah Konstitusi menetapkan melarang polisi aktif memegang jabatan di luar institusi Polri – Kapolri membuat keputusan Melawan keputusan MK tersebut dengan menetapkan 17 lembaga bisa diisi oleh Polisi.

    “Saat Bapak mengumumkan akan membuat Tim Reformasi Polri – Kapolri juga “MELAWAN” dg mendahului membentuk Tim Reformasi Polri internal,” kata Said Didu.

    Diketahui, usai putusan Mahkamah Konstitus (MK) yang melarang polisi aktif berdinas di luar organisasi kepolisian tanpa pensiun dini atau mengundurkan diri, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meneken Peraturan Kapolri (Pekap) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penugasan Anggota Polri di Luar Struktur Organisasi Kepolisian.

  • Kapolri Teken Pekap Nomor 10 Tahun 2025, Said Didu: Bapak Presiden, Apakah Bapak Masih Mengengdalikan Kekuasaan di Indonesia?

    Said Didu Semprot Kepala Daerah di Sumatra: Berhenti Bohongi Presiden, Nyawa Manusia Bukan Mainan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aktivis Sosial, Muhammad Said Didu, kembali mengkritik pemerintah terkait penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatra, khususnya di Aceh.

    Said Didu menganggap respons pemerintah tidak mencerminkan kondisi fakta yang dialami masyarakat di lapangan.

    Ia meminta pejabat negara berhenti menyajikan laporan yang dianggapnya tidak jujur kepada Presiden.

    “Wahai pejabat dan pembantu Presiden, dengarkan ini dan berhentilah bohongi Presiden,” ujar Said Didu di X @msaid_didu (9/12/2025).

    “Nyawa manusia kalian permainkan,” tegas pria kelahiran Kabupaten Pinrang ini.

    Ia kemudian menayangkan rekaman seorang warga Aceh yang dengan penuh emosional menggambarkan kondisi memilukan di lokasi terdampak banjir.

    Warga tersebut mengaku kecewa dengan hasil rapat terbatas Presiden bersama kepala daerah yang digelar di Aceh pada malam sebelumnya.

    “Halo kawan-kawan, kalian tahu kan, Presiden Prabowo ke Aceh, mereka melakukan rapat terbatas tadi malam,” ucap warga itu.

    Baginya, rapat tersebut tidak menyentuh isi persoalan yang paling mendesak dan tidak mencerminkan situasi sesungguhnya.

    “Tapi, isi rapatnya kalau kita nonton sampai habis, itu pedih. Tidak sesuai dengan kondisi di lapangan yang dilaporkan. Ada yang minta, apalah bajulah,” tukasnya.

    Warga yang belum diketahui identitasnya itu menegaskan bahwa saat ini sejumlah tokoh dan influencer telah turun langsung ke daerah terdampak bencana seperti Aceh Tamiang, dan menyebut kondisi wilayah tersebut sangat mengenaskan.

    “Itu seperti kota zombie dan neraka. Dan mereka tadi malam tidak ada berbicara sedikit pun bagaimana mengevakuasi mayat, bagaimana yang kelaparan bisa makan hari ini. Tidak ada, kawan-kawan,” imbuhnya.