Xcloud.id

Tag: Said Aqil Siradj

  • MBG Dinilai Perkuat Rantai Pasok Pangan Nasional

    MBG Dinilai Perkuat Rantai Pasok Pangan Nasional

    Jakarta –

    Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipandang memiliki dampak ekonomi yang lebih luas, bukan hanya sebatas pemenuhan gizi bagi anak-anak Indonesia.

    Said Aqil Sirodj Institute (SAS Institute) menilai MBG akan menciptakan rantai pasok berbasis ketahanan pangan sekaligus mendorong penyediaan pangan berkualitas dengan harga terjangkau.

    Sekretaris Eksekutif SAS Institute, Abi Rekso, menekankan bahwa MBG perlu dilihat sebagai misi jangka panjang, bukan sekadar program politik jangka pendek. “Bagi saya, MBG ini bukan janji politik, ini misi peradaban masa depan Indonesia. Justru, kita sebagai masyarakat sipil perlu berperan aktif untuk menyukseskan MBG,” ujarnya, Rabu (1/10/2025).

    Menurut Abi, meski Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat sekitar 4.711 kasus makanan terpapar bakteri sejak program berjalan, jumlah tersebut masih sangat kecil bila dibandingkan dengan total penerima manfaat sebanyak 31 juta orang. “Angkanya hanya sekitar 0,0001% dari 9.615 Satuan Pendidikan Pelaksana Gizi (SPPG) yang beroperasi. Artinya, program ini tetap berjalan positif dan manfaatnya jauh lebih besar,” katanya.

    Abi juga menilai bahwa program ini berpotensi memperkuat sektor hulu hingga hilir. Mulai dari petani, industri pangan, hingga distribusi logistik akan terintegrasi dalam ekosistem baru yang menjaga ketersediaan pangan bergizi. Dengan demikian, MBG tidak hanya menjadi instrumen sosial, tetapi juga motor penggerak ekonomi nasional.

    Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperbaiki kualitas pelaksanaan program MBG. “Ini program besar, jadi pasti ada kekurangan di awal. Tapi saya yakin kita akan menyelesaikannya dengan baik,” kata Prabowo setibanya di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (27/9/2025).

    (rrd/rrd)

  • "Alim-alim Kemaruk": Sinetron Korupsi Haji yang Terus Berseri Nasional 21 Agustus 2025

    "Alim-alim Kemaruk": Sinetron Korupsi Haji yang Terus Berseri Nasional 21 Agustus 2025

    “Alim-alim Kemaruk”: Sinetron Korupsi Haji yang Terus Berseri
    Doktor komunikasi politik & Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama.
    PERNYATAAN
    yang pernah dilontarkan Menteri Kehakiman periode 2011 – 2014, di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sepertinya masih terus relevan, khususnya di kasus-kasus korupsi yang terus berulang. Selama hukum tidak ditegakkan, jangan harap ada keadilan.
    Bayangkan, jatah keberangkatan haji yang seharusnya menjadi hak calon jamaah haji regular yang telah mendaftar lama, tiba-tiba “diserobot” dengan sengaja oleh petinggi kementerian dengan aturan yang menguntungkan diri dan kelompoknya.
    Mengingat alokasi kuota haji yang diberikan Pemerintah Arab Saudi dari tahun ke tahun sangat terbatas, sementara animo umat Muslim di Tanah Air untuk pergi haji begitu besar, maka “celah” ini yang dimanfaatkan oleh “begajul-begajul” di Kementerian Agama.
    Bayangkan saja, misal kuota haji reguler untuk Jakarta pada tahun 2025 sebanyak 9.461 jamaah. Mengingat masa tunggu haji reguler di Jakarta cukup panjang, yakni sekitar 28 tahun, maka pendaftar pada tahun 2025 diperkirakan baru akan berangkat pada 2053.
    Contoh lain adalah kuota haji regular 2025 untuk Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 3.147 orang. Dengan memprioritaskan keberangkan para pendaftar calon haji sebelumnya, maka pendaftar calon haji di 2025 baru bisa berangkat 34 tahun kemudian.
    Jika ingin cepat alias cara
    bypass,
    maka sejumlah biro penyelenggara haji menyediakan tawaran haji plus, yakni dengan fasilitas lebih baik dan masa tunggu lebih singkat dibandingkan haji regular. Haji Plus juga termasuk dalam kuota resmi dari pemerintah.
    Ada satu lagi, “cara lain” pergi haji dengan jalur khusus yang rawan penyalahgunaan. Namanya Haji Furoda.
    Haji Furoda adalah jenis ibadah haji yang diselenggarakan di luar kuota haji resmi pemerintah Indonesia, di mana visa haji diperoleh melalui undangan langsung dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi.
    Istilah “Furoda” berasal dari bahasa Arab yang berarti “sendirian” atau “individu”. Haji Furoda juga dikenal dengan nama Haji Mujamalah, Haji Non-Kuota, atau Haji Undangan Kerajaan. Kriteria yang bisa berangkat dengan fasilitas furoda samar dan bias.
    Seorang teman saya mendapat penawaran Rp 450 juta dari biro penyelenggaara ibadah haji ternama untuk tarif keberangkatan haji furoda tanpa waktu tunggu dan proses administrasi berbelit.
    Daya tarik haji furoda adalah berangkat lebih cepat tanpa menunggu antrean panjang seperti haji regular dan haji plus serta mendapatkan visa haji langsung pemerintah Arab Saudi.
    Kenapa oknum-oknum petinggi Kementerian Agama begitu zalim dan kemaruk, padahal urusan keberangkatan haji adalah urusan “akhirat”?
    Pergi haji adalah salah satu penunaian rukum Islam. Menjalankan ibadah haji adalah wajib hukumnya bagi umat Muslim yang mampu secara fisik dan finansial untuk melakukan perjalanan ke Baitullah.
    Rupanya godaan uang tidak mengenal alim, tidak mengenal posisi jabatan dan urusan akhirat. Namanya juga korupsi. Kalaupun ketahuan biasanya minta maaf dan mengaku khilaf.
    Modus “otak-atik” penyelenggaraan haji sepertinya cara lama yang terus berulang. Di era Menteri Agama Said Aqil Husin Al Munawar, biaya penyelenggaraan ibadah haji dan dana abadi umat yang digangsir di sepanjang tahun 2001–2004.
    Sementara di era Menteri Agama Suryadharma Ali, penyelenggaraan ibadah haji di periode 2010 – 2014 yang digarongnya. Said Aqil divonis 5 tahun penjara, sementara Suryadharma Ali mendekam 6 tahun penjara.
    Terbaru, dugaan korupsi kuota haji di era menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas terungkap dari penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi.
    KPK menelisik pola distribusi kuota haji tambahan, yang pola sebarannya menjadi berubah karena adanya beleid dari sang menteri agama.
    Masalah bermula ketika Indonesia mendapatkan kuota tambahan sebanyak 20.000 jamaah dari Arab Saudi pada Oktober 2023.
    Sesuai dengan kesepakatan antara Komisi VIII DPR dan Kementerian Agama pada 27 November 2023, total kuota haji Indonesia untuk tahun 2024 ditetapkan sebanyak 241.000 jamaah, yang terdiri dari 221.720 jamaah haji reguler dan 19.280 jamaah haji khusus.
    Komposisi tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang menetapkan alokasi 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus.
    Namun, dalam praktiknya, Kemenag di bawah kepemimpinan Yaqut Cholil Qoumas dianggap mengubah alokasi kuota tambahan tersebut menjadi 50:50, yaitu 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.
    Pola yang dimainkan adalah dengan membagi jatah kuota: setengah untuk kuota haji regular dan setengah untuk kuota haji khusus. Dasyatnya lagi, pembagian tersebut disahkan lewat Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2024.
    Indonesia mendapat tambahan kuota tersebut karena masa tunggu jemaah haji reguler mencapai puluhan tahun. Pintu masuk KPK untuk membongkar kasus “hanky panky” di Kementerian Agama adalah menelusuri pembagian kuota tambahan tersebut.
    Surat keputusan ini menjadi salah satu barang bukti penting dalam pengusutan dugaan korupsi kuota haji yang membuat menteri agama di era Presiden Jokowi tersebut dicekal untuk berpergian ke luar negeri.
    Tidak hanya Yaqut Cholil Qoumas, mantan Staf Khusus Menteri Agama bernama Ishfah Abidal Aziz serta pemilik Maktour – salah satu biro penyelenggara haji dan umroh – Fuad Hasan Masyhur juga dicegah berpergian ke luar negeri.
    Sinetron “Ganteng-ganteng Serigala” pernah ditayangkan di stasiun televisi swasta dan sempat digemari pemirsa. Setiap episodenya selalu ditunggu pemirsa di layar kaca di sepanjang 2014.
    Sinetron itu mengisahkan kehidupan remaja yang terbagi antara dunia manusia dan dunia supernatural, khususnya vampir dan serigala.
    Ceritanya berpusat pada konflik dan percintaan antara Tristan, seorang vampir dan Nayla, seorang manusia serigala. Keduanya saling jatuh cinta. Konflik utama muncul karena adanya permusuhan antara bangsa vampir dan serigala.
    Andai kasus penyalahgunaan dana korupsi haji dibuat versi sinetron, serialnya terus sambung menyambung seperti tidak ada habisnya.
    Sinetron “Alim-alim Kemaruk” bisa jadi menjungkirbalikan pandangan di Kementerian Agama, sosok-sosok yang dianggap selama ini “alim-alim” ternyata bisa juga kejeblos kasus rasuah.
    Langkah KPK berani mengusik salah satu menteri di era Jokowi berkuasa pun menjadi langkah maju di tengah pesimitis publik terhadap langkah-langkah pemberantasan korupsi KPK selama ini.
    Polemik penetapan kuota haji sebenarnya juga sempat menjadi isu panas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode lalu. Bahkan DPR sempat membentuk panitia khusus hak angket untuk memeriksa penetapan kuota haji pada 2024.
    Pansus hak angket sempat bergulir dengan memeriksa sejumlah saksi dan pejabat Kementerian Agama. Namun, sang Menteri Yaqut tidak pernah memenuhi panggilan pemeriksaan.
    Pansus tersebut berakhir antiklimaks karena habisnya masa jabatan DPR periode 2019-2024. Selain itu, prosesnya juga terkendala peta politik saat Pemilu 2024.
    Meski demikian, pansus memang memberi isyarat hasil pemeriksaannya bisa digunakan aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan korupsi pada kebijakan penetapan kuota haji.
    Dan kini kiprah KPK ditunggu publik, apakah kasus “permainan” penyelenggaraan perjalanan ibadah haji menjadi tuntas terungkap ataukah masih terus “berseri” mirip tayangan sinetron di kemudian hari.
    Pada galibnya, apa pun bentuknya – entah individu ataupun institusi mana pun yang melakukannya – korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang tidak bisa ditenggang rasa.
    Korupsi menjadi semakin “ambyar” ketika yang dijadikan obyek korupsi adalah kegiatan ibadah keagamaan. Tidak masuk akal, benar-benar keterlaluan.
    Perbuatannya sama sebangun dengan kebejatan pencurian kotak amal atau “nyolong” mukena di masjid. Pelakunya tidak layak diberi vonis ringan.
    Korupsi penyelenggaraan ibadah haji yang terus “berseri” seyogyanya dipahami sebagai kegagalan sistem. Keserakahan pejabat yang melihat adanya peluang menghasilkan “fulus” memang menjadi faktor utama terjadinya korupsi.
    Selama sistemnya tidak diperbaiki dan terus dibiarkan, maka jangan heran, urusan religiositas dan spiritual masih akan terus dijadikan ladang “bancakan” untuk menggarong uang.
    Alim-alim pun tidak menjamin pejabat menjadi kemaruk duit (tidak) halal!
    Di bawah langit biru, bait-bait doa terangkai,

    Jutaan hati merindu, tanah suci terbayang.

    Namun, di balik kemegahan, ada noda yang tersembunyi,

    Korupsi merajalela, haji pun jadi tertunda.
    Dana umat dikorupsi, janji suci terabaikan,

    Penyelenggara haji, serakah merajalela.

    Jemaah haji terlantar, nasib mereka terombang-ambing,

    Di tanah suci yang seharusnya menjadi tempat ibadah.
    Bukan hanya soal materi, tapi juga tentang iman yang tercederai,

    Korupsi merusak nilai-nilai suci, haji kehilangan makna.

    Wahai para koruptor, sadarkah kalian akan dosa yang kalian perbuat?

    Merampas hak orang lain, merusak ibadah suci.
    Haji, ibadah yang seharusnya membawa kedamaian,

    Kini ternoda oleh keserakahan, oleh kerakusan duniawi.
    (Puisi “Haji Yang Tertunda” –
    no name
    )
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Saya Tidak Korupsi dan Merampok

    Saya Tidak Korupsi dan Merampok

    GELORA.CO -Generasi muda jangan merasa malu dalam memulai pekerjaan atau usaha yang tidak merugikan orang lain dan halal.

    Demikian pesan Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) kepada anak muda di Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 dirinya di kawasan Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Senin, 18 Agustus 2025.

    “Saya bilang sama anak-anak, kamu jangan malu, karena saya tidak korupsi, tidak merampok, saya dapat hasil dari kerjaan yang halal,” ujar OSO.

    Mantan Ketua DPD itu juga mengajak anak muda memperluas jaringan. Sebab dari jaringan itu muncul persahabatan.

    Dari sahabat biasa, lanjut dia, akan ada sosok yang nantinya menemani di masa perjuangan bahkan saat sedang jatuh.

    “Bagi saya, persahabatan itu adalah yang segala-galanya. Dan macam-macam warna sahabat saya, macam-macam asal-usul, macam-macam agama. Persahabatan itu betul-betul tinggi nilainya,” ungkapnya.

    Dalam perayaan ini, sejumlah tokoh kenegaraan dan pejabat pemerintahan turut hadir, diantaranya anak Presiden Pertama RI Soekarno, Guntur Soekarnoputra; Mantan Kepala BIN yang juga bekas Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso; Ketua DPR RI, Puan Maharani; Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo; Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto; mantan Ketua PBNU, Said Aqil Siradj; dan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra; Menteri Agama, Nasaruddin Umar; Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan; Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas; Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin; serta Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. 

  • Susunan Lengkap Direksi & Komisaris KAI Terbaru

    Susunan Lengkap Direksi & Komisaris KAI Terbaru

    Jakarta –

    Perombakan terjadi pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Pada perombakan ini terjadi perubahan susunan direksi dan komisaris di KAI.

    Bobby Rasyidin yang ditunjuk sebagai Direktur Utama KAI menggantikan Didiek Hartantyo. Sebelumnya, Bobby dikenal sebagai Direktur Utama PT LEN Industri, induk holding BUMN pertahanan DEFEND ID sejak tahun 2021 hingga 2025.

    Perombakan besar pada struktur direksi ini dilakukan berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-223/MBU/08/2025 dan Surat Keputusan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danantara Asset Management nomor SK.038/DI-DAM/DO/2025 tanggal 12 Agustus 2025.

    Surat keputusan itu mengangkat Bobby Rasyidin sebagai Direktur Utama, Dody Budiawan sebagai Wakil Direktur Utama, dan I Gede Darmayusa sebagai Direktur Portofolio Management dan Teknologi Informasi.

    Kemudian, di keputusan yang sama juga diangkat Wilman Hatoguan Marudut Sidjabat sebagai Direktur Perencanaan Strategis dan Manajemen Risiko, Atih Nurhayati sebagai Direktur SDM dan Kelembagaan, Rafli Yandra sebagai Direktur Bisnis dan Pengembangan Usaha, dan Indarto Pamoengkas sebagai Direktur Keuangan dan Umum.

    Selain itu, struktur komisaris KAI juga dirubah melalui Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-224/MBU/08/2025 dan Surat Keputusan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danantara Asset Management nomor SK.039/DI-DAM/DO/2025 tertanggal 12 Agustus 2025.

    Purnomo Sucipto dan I Wayan Sugiri diangkat sebagai Komisaris. Lalu, Arnanto dan Raizal Arifin sebagai Komisaris Independen.

    “Kami menyambut baik kehadiran jajaran komisaris dan direksi yang baru akan memperkuat langkah KAI dalam menghadirkan layanan terbaik dan berkontribusi bagi kemajuan perkeretaapian nasional,” ujar EVP of Corporate Secretary KAI Raden Agus Dwinanto Budiadji dalam keterangannya, Rabu (13/8/2025).

    Berikut ini jajaran direksi dan komisaris KAI yang baru:

    Dewan Komisaris

    1. Komisaris Utama: Said Aqil Siroj
    2. Komisaris Independen: Endang Tirtana
    3. Komisaris Independen: Arnanto
    4. Komisaris Independen: Raizal Arifin
    5. Komisaris: Purnomo Sucipto
    6. Komisaris: I Wayan Sugiri
    7. Komisaris: Diah Natalisa
    8. Komisaris: Mohamad Risal Wasal

    Dewan Direksi

    1. Direktur Utama: Bobby Rasyidin
    2. Wakil Direktur Utama: Dody Budiawan
    3. Direktur Portofolio Manajemen & Teknologi Informasi: I Gede Darmayusa
    4. Direktur Perencanaan Strategis & Manajemen Risiko: Wilman Hatoguan Marudut Sidjabat
    5. Direktur SDM & Kelembagaan: Atih Nurhayati
    6. Direktur Bisnis & Pengembangan Usaha: Rafli Yandra
    7. Direktur Keuangan & Umum: Indarto Pamoengkas
    8. Direktur Pengelola Sarana & Prasarana: Heru Kuswanto
    9. Direktur Operasi: Awan Hermawan Purwadinata
    10. Direktur Keselamatan & Keamanan: Dadan Rudiansyah

    Lihat juga Video: Komisaris KAI Nilai Penambahan Jadwal KRL Nambo Bikin Penumpang Nyaman

    (acd/acd)

  • Pengukuhan dan Rakernas, PB IKA-PMII Undang Menteri Kabinet Prabowo hingga Sufmi Dasco – Page 3

    Pengukuhan dan Rakernas, PB IKA-PMII Undang Menteri Kabinet Prabowo hingga Sufmi Dasco – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ribuan alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) se-Indonesia akan berkumpul di Hotel Bidakara Jakarta pada pekan depan. Mereka berkumpul dalam rangka momentum bersejarah, Pengukuhan dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PB IKA-PMII Periode 2025–2030, 13–14 Juli mendatang.

    Ketua Pelaksana Hery Harianto Azumi mengatakan, acara tak hanya menjadi seremoni organisasi, tetapi juga ajang konsolidasi nasional bagi alumni PMII lintas generasi.

    “Lebih dari 1.200 alumni PMII, termasuk di dalamnya ratusan doktor dan profesor yang kini tersebar di berbagai sektor strategis nasional, akan hadir untuk memperkuat peran dan posisi IKA-PMII sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan bangsa,” ujar Hery dalam keterangan pers diterima, Jumat (11/7/2025).

    Hery menjelaskan, rangkaian acara pengukuhan dan rakernas I ini akan dihadiri sejumlah tokoh nasional, yang sekaligus menegaskan posisi strategis IKA-PMII. Mereka adalah Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar yang akan memberi materi tentang moderasi beragama dan tantangan keIslaman hari ini dari perspektif global. Selain itu, hadir pula Said Aqil Siradj dan Ulil Abshar Abdalla yang akan memperdalam diskusi keislaman progresif di tengah dinamika globalisasi untuk mendorong perdamaian dunia.

    “Keduanya dikenal sebagai intelektual muslim yang konsisten dalam menyuarakan Islam moderat dan kebudayaan,” jelas Hery.

    Hery melanjutkan, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid juga dijadwalkan hadir untuk memberi ceramah tentang kebijakan land reform. Kemudian, dalam sesi yang membahas isu pendidikan tinggi, Wakil Menteri Dikti dan Ristek, Prof. Dr. Fauzan, M.Pd, dijadwalkan memberikan paparan mengenai penguatan potensi akademik dan intelektual alumni PMII.

    “Materi disampaikan relevan mengingat banyaknya profesor dan doktor yang tergabung dalam IKA-PMII,” jelas Hery.

     

  • PKB Ajak Pengasuh Pesantren di ICTP ke Buddha Tzu Chi untuk Studi Banding

    PKB Ajak Pengasuh Pesantren di ICTP ke Buddha Tzu Chi untuk Studi Banding

    Jakarta –

    DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memboyong ratusan pengasuh pondok pesantren, peserta International Conference on the Transformation of Pesantren (ICTP) berkunjung ke Yayasan Buddha Tzu Chi di Pantai Indah Kapuk (PIK). Kunjungan itu dalam rangka studi banding melihat lebih dekat Yayasan Buddha Tzu Chi mengelola pendidikan, layanan kesehatan, hingga kegiatan sosial.

    Dalam kunjungan itu para pengurus pesantren diajak menyimak paparan mengenai model pendidikan Buddha Tzu Chi. Kemudian mereka diajak langsung melihat bangunan sekolah.

    Wasekjen DPP PKB Zainul Munasichin mengatakan, Yayasan Buddha Tzu Chi dipilih sebagai tempat kunjungan para pengurus pesantren lantaran memiliki rekam jejak baik dalam urusan pendidikan hingga kegiatan sosial. Sehingga hal ini jadi kesempatan besar bagi pesantren mempelajari pola pengelolaan Buddha Tzu Chi.

    “Bagaimana cara mereka mengelola dana yang dihimpun dari masyarakat untuk kegiatan kemanusiaan, kemudian mereka membangun sistem pendidikan yang basisnya adalah basis karakter hampir sama dengan yang ada di pesantren. Bagaimana mereka mengembangkan layanan kesehatan dan juga menangani problem-problem kemanusiaan yang ada di tengah masyarakat, baik pencana sosial maupun juga krisis yang lain,” kata Zainul di sela-sela kunjungan ke Yayasan Buddha Tzu Chi, PIK, Rabu (25/6/2025).

    Zainul mengatakan dengan kunjungan ini tema besar transformasi pesantren diharapkan dapat terwujud. Menurutnya, jika pesantren ingin bertahan dalam iklim industri 4.0 dan kemajuan teknologi informasi, jalan satu-satunya adaptif dan bisa melakukan inovasi.

    “Transformasinya salah satunya adalah ditunjukkan oleh Yayasan Buddha Tzu Chi ini. Ada banyak sekali transformasi dalam sistem pendidikan, ada juga transformasi di bidang layanan kemanusiaan dan juga kesehatan. Kalau di sistem nilainya hampir sama antara Yayasan Buddha Tzu Chi dengan pesantren. Bahwa karakter itu nomor satu, akhlak nomor satu, adab nomor satu, baru kemudian ilmu pengetahuan,” kata dia.

    “Yang semalam Gus Muhaimin (Ketua Umum PKB) sampaikan itu. Sudah jelas doktrin tiap hari disampaikan annandofatu minal iman (kebersihan sebagian dari iman). Itu doktrin yang luar biasa, yang itu setiap kali diucapkan di pesantren. Tapi praktek lapangannya kita tahu sendiri kan, situasi bagaimana tingkat kebersihan para santri kita dan juga lingkungan pesantren kita. Itu gapnya masih sangat jauh,” terangya.

    “Di pendidikan Yayasan Buddha Suci ini betul-betul dijaga para peserta didik itu disiplin misalnya soal buang sampah, bahwa ketika mereka selesai makan harus nyuci piring sendiri. Kemudian juga mereka wajib untuk mendaur ulang sampah. Ini hal yang sangat sepele di pesantren juga diajarkan, tapi prakteknya hasilnya beda,” sambung dia.

    “Yayasan Buddha Tzu Chi siap berkolaborasi dengan pesantren binaan PKB untuk mengembangkan sistem pendidikan yang lebih maju dan lebih inovatif,” ungkap dia.

    Selain kunjungan ke Buddha Tzu Chi, sebagian pengurus pesantren lain berkunjung ke kantor Huawei dan SMK Mitra Industri di Bekasi. Kunjungan itu juga untuk belajar mencari formula transformasi pesantren.

    “Kita ingin belajar tentang bagaimana pesantren dapat inspirasi terkait kemajuan teknologi informasi dari Huawei. Semoga nanti ada kolaborasi yang bisa kita dapatkan dari Huawei,” ucapnya.

    “Kemudian yang kedua, yang SMK. Kita ingin tahu sistem pembelajaran terkait peningkatan skill khususnya di pendidikan-pendidikan vokasi,” sambungnya.

    Zainul mengutip pesan Eks Ketua Umum PBNU Said Aqil yang mengatakan jangan sampai santri-santri hanya alfiyah hafal, fathul wahab, fathul muin atau alhikam. Tapi ketika kembali ke rumah, kembali ke masyarakat, katanya, mereka bingung mau dibuat apa fathul muin, fathul qahab ini.

    “Sementara tantangan ekonomi kita, tantangan ekonomi kita ini tidak serta-merta bisa diresaikan secara langsung oleh Fathul Muin gitu. Harus diturunkan lagi dalam konteks misalnya skill dan juga kompetensi. Walaupun ya bukan berarti fathul muin harus menyelesaikan ekonomi, tidak serta-merta seperti itu,” jelasnya.

    (whn/whn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Cak Imin: Pesantren Harus Pimpin Perubahan, Tak Boleh Cuma Jadi Penonton Nasional 24 Juni 2025

    Cak Imin: Pesantren Harus Pimpin Perubahan, Tak Boleh Cuma Jadi Penonton Nasional 24 Juni 2025

    Cak Imin: Pesantren Harus Pimpin Perubahan, Tak Boleh Cuma Jadi Penonton
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (
    Cak Imin
    ) mendorong
    pesantren
    untuk memimpin perubahan, bukan hanya duduk di kursi penonton.
    “
    Pesantren
    tidak boleh hanya menjadi penonton, tetapi harus memimpin perubahan,” ujar Cak Imin.
    Hal tersebut disampaikan Cak Imin saat membuka International Conference on the Transformation of Pesantren (ICTP) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (24/6/2025).
    Cak Imin menyebut, algoritma media sosial kini memengaruhi perilaku masyarakat, termasuk dalam aspek keagamaan.
    Dengan begitu, kata dia, pesantren harus bersiap menghadapi tantangan tersebut.
    Cak Imin menilai, meski pesantren memiliki ketahanan dan kemandirian, banyak yang belum memiliki daya saing kuat dalam mencetak generasi unggul.
    “Kesimpulannya pesantren itu mandiri, iya, pesantren itu memiliki daya tahan, iya, tetapi harus diakui pesantren tidak memiliki daya kompetisi yang unggul,” tuturnya.
    Cak Imin pun menyoroti belum adanya evaluasi menyeluruh terhadap program modernisasi pesantren yang pernah dijalankan, termasuk integrasi dengan sistem pendidikan unggulan dan kompetisi berbasis nilai.
    Kemudian, Cak Imin mengungkapkan kekhawatirannya terhadap sejumlah masalah yang mencoreng citra pesantren, seperti kekerasan seksual, perundungan antar santri, hingga intoleransi.
    Cak Imin berharap konferensi ini mampu memetakan potensi pesantren di bidang industri dan keilmuan.
    Dia bahkan menyebut PKB siap menjadi fasilitator antara pemerintah, pesantren, dan dunia industri, baik nasional maupun global.
    Sementara itu, Cak Imin turut menyinggung keberadaan 39.000 pesantren di Indonesia, yang menurutnya perlu diklasifikasikan secara lebih akurat, termasuk untuk mengantisipasi keberadaan pesantren palsu yang mencoreng nama baik dunia pesantren.
    “Kita harus jujur, dari jumlah itu berapa yang mandiri, berapa yang benar-benar memberikan manfaat bagi umat, bangsa, dan negara,” ujar Cak Imin.
    Adapun konferensi tersebut mengusung tema “Pesantren Berkelas Menuju Indonesia Emas: Menyatukan Tradisi, Inovasi, dan Kemandirian.” Turut hadir Ketua Dewan Syura DPP PKB Maruf Amin, Menteri Agama Nasaruddin Umar, serta mantan Ketua PBNU Said Aqil Siradj.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cak Imin Ungkap Pentingnya Transformasi dalam Sistem Pendidikan Pesantren – Page 3

    Cak Imin Ungkap Pentingnya Transformasi dalam Sistem Pendidikan Pesantren – Page 3

    Diketahui, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan menggelar Konferensi Internasional bertema “Pesantren Berkelas Menuju Indonesia Emas: Menyatukan Tradisi, Inovasi, dan Kemandirian” pada 24–26 Juni 2025 di Hotel Sahid, Jakarta.

    Acara ini akan menghadirkan sejumlah narasumber ternama, antara lain Ketua Dewan Syura DPP PKB, Ketua Umum DPP PKB, Prof. Dr. KH. Said Aqil Siradj, Prof. Dr. Nasaruddin Umar (Menteri Agama RI), Prof. Dr. Abdul Mu’ti (Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI), dan Prof. Stella Christie (Wamen Pendidikan Tinggi RI).

     

    Reporter: Muhammad Genantan Saputra

    Sumber: Merdeka.com

  • KH Said Aqil: Jangan Pisahkan Spiritualitas dan Intelektualitas dalam Membangun Masa Depan  – Halaman all

    KH Said Aqil: Jangan Pisahkan Spiritualitas dan Intelektualitas dalam Membangun Masa Depan  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pakar sejarah Islam dan mantan Ketua Umum PBNU, Prof Dr KH Said Aqil Siroj mengingatkan pentingnya membangun koneksi rohani yang mendalam dengan Allah di tengah dunia yang semakin tersekularisasi.

    “Tradisi mubasyirat bukan hal baru dalam Islam. Justru sejak zaman Nabi, mimpi benar menjadi salah satu sarana komunikasi ilahiyah,” katanya saat pertemuan forum strategis bertajuk Agenda Allah Berbasis Mubasyirat (Mimpi Benar): Menuju Masa Depan yang Dituntun oleh Langit di Aula Pondok Pesantren Luhur Al-Tsagafah, Jagakarsa, Jakarta Selatan,  Kamis (1/5/2025).

    Selain Said Aqil, acara yang digagas Majelis Gerakan Akhir Zaman (GAZA) juga menghadirkan Prof. Dr. KH. Abdul Wahid Maktub (Gus Wahid), akademisi President University dan mantan Duta Besar RI untuk Qatar (2003–2007), KH. Wahfiudin Sakam, S.E., M.B.A., ekonom dan praktisi spiritual Islam jadi pembicara.

    Menurut Said Aqil menegaskan, dalam konteks hari ini saat  suara langit nyaris tak terdengar di ruang publik, forum seperti ini menjadi sangat penting untuk menghidupkan kembali dimensi spiritual dalam pengambilan keputusan umat dan bangsa.

    Dalam  acara yang dihadiri oleh lebih dari 350 peserta yang terdiri dari tokoh agama, akademisi, diplomat negara sahabat, aktivis masyarakat sipil, hingga perwakilan lembaga internasional dari negara-negara Islam, ia juga mengajak umat Islam untuk tidak memisahkan antara spiritualitas dan intelektualitas dalam membangun masa depan.

     “Kita tidak bisa hanya mengandalkan rasio dan data teknokratik. Islam mengajarkan kita untuk juga mendengarkan suara batin, ilham, dan petunjuk Allah. Kombinasi antara akal, wahyu, dan ruhani adalah kunci kejayaan peradaban Islam sepanjang sejarah,” imbuhnya.

    Ketua Majelis Gaza , Drs. R. Diki Candra Purnama, M.M., memaparkan hasil kompilasi lebih dari 1.700 mimpi benar dari berbagai penjuru dunia, yang telah dianalisis dan ditakwil berdasarkan Al-Qur’an, hadits, dan kaidah tafsir mimpi oleh para ulama.

    Mimpi-mimpi ini menunjukkan pola spiritual yang konsisten tentang dinamika akhir zaman.

    Lima fase utama akhir zaman yang teridentifikasi dalam forum ini adalah fase Peringatan Global (2001–2010) – bencana alam dan peristiwa besar dunia; fase Fitnah dan Kegelapan (2011–2020) – maraknya konflik, disinformasi, dan kekacauan spiritual; fase Cahaya Timur (2021–2025) – munculnya harapan spiritual dari wilayah Timur, khususnya Indonesia.

    “Kemudian fase Krisis Terbuka dan Pertarungan Akhir (2025–2028) – masa ujian puncak umat manusia dan fase Kemenangan Ruhani (2029–2033) – era keemasan Islam berdasarkan cahaya dan petunjuk langit,” kata Diki Candra.

    “Banyak mimpi menunjukkan bahwa Indonesia adalah benteng terakhir Islam, pusat hijrah ruhani, dan poros penyelamat peradaban akhir zaman,” terang Ketua Panitia, Ahmad Abdul Qohar.

    Adapun peserta forum pertemuan menyepakati Penyusunan Buku Putih Master Plan Ruhani hasil forum,pembentukan Tim Kecil Mubasyirat untuk analisis mimpi berkelanjutan, penyelenggaraan Forum Tahunan Mubasyirat Dunia dan Komitmen bersama menjaga amanah petunjuk ilahi untuk Indonesia dan dunia.

    “Forum ini bukan sekadar dialog akademik, tetapi juga sebuah gerakan ruhani kolektif untuk menyambut intervensi Allah dalam sejarah. Sebuah titik awal dari kesadaran baru umat manusia bahwa langit masih bicara, dan bahwa petunjuk itu nyata,” katanya.

    Disebutkan, mimpi-mimpi itu bukan ilusi dan takwil-takwil itu bukan khayalan karena semua adalah pertanda bahwa Allah masih membimbing mereka yang mau mendengarkan.

  • Said Aqil Ungkap Cawe-cawe Jokowi Bikin Dia Kalah di Muktamar NU: Insya Allah Ada Balasannya

    Said Aqil Ungkap Cawe-cawe Jokowi Bikin Dia Kalah di Muktamar NU: Insya Allah Ada Balasannya

    GELORA.CO – Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj, mengungkapkan campur tangan alias cawe-cawe mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pemilihan ketua umum PBNU pada Muktamar ke-34 NU di Lampung, Desember 2021. Hal itu disampaikan Said Aqil di kanal YouTube “Akbar Faizal Uncensored” baru-baru ini.

    Menurutnya, Jokowi tidak menginginkannya terpilih kembali sebagai Ketua Umum PBNU. “Pak Jokowi tidak senang saya kalau saya terpilih lagi di PBNU. Maka di Lampung, semua itu ya diatur, sehingga saya harus kalah,” ungkapnya, dikutip Selasa (1/4/2025).

    Said Aqil lalu membandingkan situasi di Lampung dengan Muktamar NU di Cipasung pada tahun 1994. Ketika itu, kata Said Aqil, Presiden Soeharto berusaha mencegah KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjadi ketua umum PBNU dengan berbagai cara, termasuk tekanan dan ancaman kepada para pendukungnya.

    “Dulu waktu Muktamar di Cipasung, tahun 1994, Pak Harto juga melakukan hal yang sama terhadap Gus Dur. Jangan sampai Gus Dur jadi, dengan segala kekuatan dan cara,” ujarnya.

    Namun toh Gus Dur akhirnya menang. Said Aqil mengakui dia bukanlah Gus Dur. Dia tidak memiliki ketahanan politik sekuat Gus Dur, sehingga akhirnya kalah dalam pemilihan di Muktamar NU 2021. Meski begitu, ia menerima hasil tersebut dengan lapang dada. “Saya tidak sebesar Gus Dur, dan kemudian kalah. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa,” tuturnya.

    Kendati bisa menerima kekalahan itu sebagai hal yang wajar dalam dinamika pertarungan politik, Said Aqil menyiratkan ketidaksukaan terhadap apa yang terjadi kala itu. Dia mengatakan mereka yang mempermainkan Nahdlatul Ulama tidak akan dibiarkan begitu saja. ”Itu catatan, catatan orang yang mempermainkan NU, insya Allah ada balasannya, Insya Allah. Ini bukan suatu yang logis ya, tapi saya yakin itu,” ucapnya.

    Muktamar NU di Lampung merupakan arena ketiga bagi Said Aqil dalam pemilihan ketua umum PBNU setelah dua periode menjabat. Tetapi dia gagal memperpanjang masa jabatannya untuk periode ketiganya setelah kalah dari Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya dalam pemungutan suara (voting)).

    Prosesi pemilihan ketum PBNU sempat diwarnai aksi protes oleh peserta muktamar. Namun, pemilihan akhirnya berjalan lancar. Hasil pemungutan suara pada pada Jumat (24/12/2021) itu mencatat Said Aqil memperoleh 210 suara dari total 548 suara dalam voting putaran kedua. Sementara Yahya Staquf meraup 337 suara.

    Dalam putaran pertama, Gus Yahya unggul dengan 327 suara, disusul Said Aqil 203 suara, KH Asad Ali 17 suara, Marzuki Mustamar 2 suara, Ramadhan Bayo 1 suara, absen 1 suara, dan rusak 1 suara. Putaran kedua hanya diikuti para kandidat yang sebelumnya meraih lebih dari 99 suara.

    Beberapa pekan sebelum Muktamar, Said Aqil secara terbuka juga telah menyatakan harapan agar pemerintah bersikap netral. Pernyataan ini disampaikan untuk meredam indikasi kuat cawe-cawe Jokowi kala itu. Harapan Said Aqil tentu agar bisa lebih leluasa bergerak meraih kemenangan untuk periode ketiganya.

    Belakangan, skenario Jokowi untuk menjabat presiden selama tiga periode pun gagal. Namun dia tetap bisa ikut mengendalikan pemerintahan dengan memasang anaknya, Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil Presiden Prabowo Subianto. (*)