Xcloud.id

Tag: Said Aqil Siradj

  • Said Aqil Minta PBNU Kembalikan Konsesi Tambang: Lebik Banyak Madharatnya

    Said Aqil Minta PBNU Kembalikan Konsesi Tambang: Lebik Banyak Madharatnya

    GELORA.CO –  Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj menyampaikan pandangan tegas terkait polemik konsesi tambang yang diberikan pemerintah kepada PBNU.

    Dikutip dari NU Online, dalam forum silaturahmi di Pesantren Tebuireng, Jombang, Sabtu (6/12/2025), Kiai Said mengusulkan agar konsesi tersebut dikembalikan kepada pemerintah demi menjaga marwah organisasi.

    Dalam kesempatan itu, Kiai Said menyebut usulan ini lahir dari evaluasi yang mendalam terkait dinamika internal yang semakin menguat beberapa bulan terakhir.

    Ia mengingatkan bahwa konsesi tambang awalnya dipandang sebagai penghargaan pemerintah sekaligus peluang penguatan ekonomi organisasi, namun perkembangan situasi justru menunjukkan dampak sebaliknya.

    “Saya sejak awal menghormati inisiatif pemerintah. Itu bentuk penghargaan yang baik. Tetapi melihat apa yang terjadi belakangan ini, konflik semakin melebar, dan itu membawa madharat yang lebih besar daripada manfaatnya. Maka jalan terbaik adalah mengembalikannya kepada pemerintah,” tegas Kiai yang merupakan pembina Ponpes KHAS Kempek Cirebon itu.

    Kiai Said menekankan bahwa NU memiliki mandat spiritual dan sosial yang tidak boleh dikaburkan oleh kegiatan yang berisiko tinggi. Lima poin perhatian yang ia soroti antara lain potensi konflik internal, polarisasi kader, munculnya persepsi negatif publik, ketergelinciran organisasi ke ranah bisnis berisiko, serta terabaikannya prioritas besar NU seperti pendidikan, dakwah, kesehatan, dan pemberdayaan umat.

    “NU ini rumah besar umat. Jangan sampai terseret pada urusan yang membawa kegaduhan dan menjauhkan kita dari khittah pendirian. Kalau sebuah urusan membawa lebih banyak mudarat, maka tinggalkan. Kembalikan supaya NU fokus pada tugas-tugas sucinya,” lanjut Kiai Said.

    Lebih jauh, Kiai Said menegaskan bahwa kemajuan warga NU tidak ditentukan oleh kepemilikan konsesi tambang. Menurutnya, pembangunan SDM melalui pesantren, ekonomi kerakyatan, beasiswa, kesehatan, dan digitalisasi layanan umat tetap menjadi prioritas utama.

    “Keberkahan NU itu dari ketulusan, dari amanah, dari keilmuan. Bukan dari proyek tambang. Kita bisa maju tanpa itu semua, asal tata kelola dan pelayanan ke umat diperkuat,” ujarnya.

    Pandangan ini disampaikan di tengah dinamika internal PBNU yang terus mencuat dalam beberapa pekan terakhir. Usulan Kiai Said menjadi salah satu suara penting dalam upaya menjaga ketenangan organisasi dan memprioritaskan kepentingan jamaah secara lebih luas.

  • Bahas Polemik PBNU, Ini Hasil Lengkap Forum Sesepuh dan Mustasyar NU di Tebuireng Jombang

    Bahas Polemik PBNU, Ini Hasil Lengkap Forum Sesepuh dan Mustasyar NU di Tebuireng Jombang

    Jombang (beritajatim.com) – Pembahasan polemik PBNU yang dikemas dalam forum sesepuh dan mustasyar NU (Nahdlatul Ulama) di Tebuireng Jombang memakan waktu sekitar tujuh jam. Acara dimulai pukul 10.00 WIB dan berakhir menjelang bedug magrib.

    Acara dibagi menjadi dua sesi. Pertama, forum sesepuh dan mustasyar NU menghadirkan jajaran Syuriah dan Tanfidziah yang diwakili oleh Muhammad Nuh dan Nur Hidayat. Nuh memberikan penjelaskan secara Panjang lebar di forum tersebut.

    Sedangkan sesi kedua yang dimulai sekitar pukul 13.00 WIB, forum menghadirkan KH. Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), H. Amin Said Husni, serta H. Sumantri. Secara garis besar ada dua isu besar yang dibahas. Yakni sikap forum terhadap bencana alam di berbagai daerah dan sikap forum atas dinamika organisasi di PBNU.

    Untuk bahasan kedua ini, terdapat empat kesimpulan yang disampaikan oleh tiga kiai muda. Diantaranya, HM. Abdul Mu’id Lirboyo (Gus Muid), H. Abdurrahman Kautsar Ploso (Gus Kautsar), serta KH. Imron Mutamakkin Pasuruan.

    Gus Muid mengatakan bahwa forum berpandangan proses pemakzulan Ketua Umum tidak sesuai dengan aturan organisasi sebagaimana ketentuan AD/ART. Meski demikian, forum juga melihat adanya informasi kuat terjadinya pelanggaran atau kekeliruan serius dalam pengambilan keputusan oleh Ketua Umum, yang perlu diklarifikasi melalui mekanisme organisasi secara menyeluruh.

    “Forum merekomendasikan agar Rapat Pleno utk menetapkan PJ tidak diselenggarakan sebelum seluruh prosedur dan musyawarah diselesaikan sesuai ketentuan organisasi,” ujar Gus Mu’id saat jumpa pers di akhir acara.

    Forum sesepuh juga mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, menjaga ketertiban organisasi, dan menghindari langkah yang berpotensi memperbesar ketegangan.

    “Forum menegaskan bahwa persoalan ini hendaknya diselesaikan melalui mekanisme internal NU, tanpa melibatkan institusi atau proses eksternal, demi menjaga kewibawaan jam’iyyah dan memelihara NU sebagai aset besar bangsa,” pungkasnya.

    KH Anwar Manshur keluar dari dalem kasepuhan pesantren Tebuireng Jombang

    Pertemuan silaturahmi para kiai di Tebuireng merupakan undangan dari dr Umar Wahid yang ditandatangani oleh Pengasuh Pesantren Tebuireng, KH Abdul Hakim Mahfudz. Silaturahmi itu tindak lanjut dari pertemuan para sesepuh NU di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso pada 30 November 2025.

    Dari tuan rumah Nampak hadir KH. dr. Umar Wahid, KH. Abdul Hakim Mahfudz, serta Alissa Wahid. Kemudian dari sesepuh dan Mustasyar NU: Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin (via Zoom), Prof. Dr. KH. Said Aqil Siradj, KH. Anwar Manshur, KH. Nurul Huda Djazuli, KH. Abdullah Ubab Maimoen (via Zoom), Hj. Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid (via Zoom), serta Hj. Mahfudloh Wahab.

    Lalu, dari Syuriyah da Tanfidziyah PBNU: H. Mohammad Nuh, H. Nur Hidayat, KH. Ali Akbar Marbun, KH. Said Asrori, KH. Yahya Cholil Staquf, KH. Mu’adz Thohir, H. Amin Said Husni, serta H. Sumantri. [suf]

    Kesimpulan Forum Sesepuh & Mustasyar Nahdlatul Ulama

    Tebuireng, Sabtu, 6 Desember 2025

    Forum Sesepuh dan Mustasyar Nahdlatul Ulama menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

    A. Sikap atas Musibah Bencana di Berbagai Daerah

    1. Forum Sesepuh dan Mustasyar NU menyampaikan belasungkawa serta keprihatinan mendalam atas musibah banjir, longsor, dan berbagai bencana lain yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Forum mendoakan agar masyarakat yang terdampak diberi kesabaran, ketabahan, keselamatan, serta segera mendapatkan pertolongan yang mereka butuhkan. Semoga Allah SWT berkenan mengangkat segala musibah ini.

    2. Forum mengharapkan pemerintah melakukan upaya maksimal dan optimal dalam memberikan bantuan dan pertolongan kepada masyarakat yang tertimpa bencana.

    3. Forum memohon pemerintah mengambil langkah strategis dan antisipatif untuk mencegah terjadinya bencana serupa di kemudian hari, termasuk menindak tegas pihak-pihak—baik individu maupun korporasi—yang terbukti menyalahi aturan dalam mengeksploitasi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan keseimbangan lingkungan.

    4. Forum mengajak seluruh warga negara Indonesia untuk saling bahu membahu serta terlibat aktif dalam memberikan bantuan kepada para korban bencana.

    B. Sikap atas Dinamika Organisasi di PBNU

    1. Forum berpandangan bahwa proses pemakzulan Ketua Umum tidak sesuai dengan aturan organisasi sebagaimana ketentuan AD/ART.

    2. Meski demikian, forum juga melihat adanya informasi kuat terjadinya pelanggaran atau kekeliruan serius dalam pengambilan keputusan oleh Ketua Umum, yang perlu diklarifikasi melalui mekanisme organisasi secara menyeluruh.

    3. Forum merekomendasikan agar Rapat Pleno utk menetapkan PJ tidak diselenggarakan sebelum seluruh prosedur dan musyawarah diselesaikan sesuai ketentuan organisasi.

    4. Forum Sesepuh mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, menjaga ketertiban organisasi, dan menghindari langkah yang berpotensi memperbesar ketegangan. Forum menegaskan bahwa persoalan ini hendaknya diselesaikan melalui mekanisme internal NU, tanpa melibatkan institusi atau proses eksternal, demi menjaga kewibawaan jam’iyyah dan memelihara NU sebagai aset besar bangsa.

  • Rapat Pleno Syuriah PBNU 9 Desember Tetap Digelar untuk Tetapkan Pj Ketua Umum

    Rapat Pleno Syuriah PBNU 9 Desember Tetap Digelar untuk Tetapkan Pj Ketua Umum

    Jombang (beritajatim.com) – Salah satu Rais Syuriyah PBNU, Prof Mohammad Nuh, menegaskan bahwa rapat pleno 9 Desember 2025 tetap digelar. Agendanya adalah menetapkan Pj (Penjabat) Ketua Umum PBNU. Undangan rapat tersebut sudah disebar.

    Hal itu penting dilakukan agar roda organisasi tetap optimal. Mengingat, keputusan Rais Aam memecat Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya sudah final.

    Penegasan itu disampaikan M Nuh setelah mengikuti pertemuan pertama dengan para Kiai sepuh di Pesantren Tebuireng Jombang, yang digagas oleh dr Umar Wahid cucu dari Pendiri NU KH Hasyim Asy’ari, Sabtu (6/12/2025).

    Dalam forum sesepuh tersebut pihaknya mewakili Rais Aam menjelaskan alas an pemberhentian Ketua Umum PBNU. Hal itu seperti yang tertuang dalam risalah Syuriah.

    “Belum ada (pencabutan keputusan Rais Aam). Sampai saat ini posisi Syuriah itu posisi supremasi dan beliau Rais am dan lembaga syuriah-nya pun juga sudah mengambil keputusan itu. Ya (final),” kata Nuh.

    Mengapa Rais Aam PBNU KH Miftachul Achyar tidak hadir ke Tebuireng? Mantan Rektor ITS ini menjelaskan bahwa pada saat bersamaan Kiai Mif sedang ada undangan ke Lasem Jawa Tengah untuk mengadiri haul. Sedangkan KH Anwar Iskandar sedang berada di Jakarta.

    “Oleh karena itu nanti tanggal 9 (Selasa) Desember 2025 akan ditindaklanjuti melalui pleno mengangkat Pj yang baru,” sambungnya.

    Nuh juga dengan tegas membantah akan adanya islah. Ia menilai bahwa polemik internal di PBNU bukan lah pada individu, tapi adanya kesalahan yang selanjutnya pemberian sanksi.

    “Bagi Syuriah, keputusan apa yang sudah diambil di rapat harian Syuriah dan posisi Syuriah itu sebagai supremasi yang ada di struktur PBNU, tentu itu sudah selesai. Dan konteks-nya adalah konteks adanya kesalahan dan sanksi yang harus diberikan,” katanya.

    KH Anwar Manshur keluar dari dalem kasepuhan pesantren Tebuireng Jombang

    Oleh karena, dalam rapat yang ada para sesepuh, para senior dan lainnya dirinya memberikan pandangan secara gamblang tentang itu. “Saya jelaskan di hadapan kiai sepuh tentang risalah syuriah. Tentang kesalahan-kesalahan Gus Yahya,” urainya.

    Pertemuan silaturahmi para kiai di Tebuireng merupakan undangan dari dr Umar Wahid yang ditandatangani oleh Pengasuh Pesantren Tebuireng, KH Abdul Hakim Mahfudz. Silaturahmi itu tindak lanjut dari pertemuan para sesepuh NU di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso pada 30 November 2025.

    Dari tuan rumah Nampak hadir KH. dr. Umar Wahid, KH. Abdul Hakim Mahfudz, serta Alissa Wahid. Kemudian dari esepuh dan Mustasyar NU: Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin (via Zoom), Prof. Dr. KH. Said Aqil Siradj, KH. Anwar Manshur, KH. Nurul Huda Djazuli, KH. Abdullah Ubab Maimoen (via Zoom), Hj. Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid (via Zoom), serta Hj. Mahfudloh Wahab.

    Lalu, dari Syuriyah da Tanfidziyah PBNU: H. Mohammad Nuh, H. Nur Hidayat, KH. Ali Akbar Marbun
    KH. Said Asrori, KH. Yahya Cholil Staquf, KH. Mu’adz Thohir, H. Amin Said Husni, serta H. Sumantri.

    Menanggapi rencana rapat pleno 9 Desember, KH. Yahya Cholil Staquf mengatakan bahwa keputusan syuriah sudah salah sejak awal. Gus Yahya justru bertanya jika rapat pleno tersebut berdasarkan rapat harian syuriah tanggal 20 November, maka rapat tersebut juga bermasalah.

    Jika rapat pleno tersebut tetap digelar, Gus Yahya akan berbicara dengan semua pihak. Termasuk dengan kiai sepuh dan PWNU serta PCNU seluruh Indonesia. “Rapat harian syuriah itu bermasalah. Jadi semua turunannya juga bermasalah,” pungkasnya. [suf]

  • Demi Muruah NU, Konsesi Tambang Didesak Dikembalikan ke Pemerintah

    Demi Muruah NU, Konsesi Tambang Didesak Dikembalikan ke Pemerintah

    Jakarta, Beritasatu.com – Desakan pengembalian konsesi tambang ke pemerintah disuarakan tokoh NU. Langkah ini penting demi menjaga muruah organisasi dan menyelesaikan konflik internal yang muncul di tubuh PBNU.

    Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2010-2021 KH Said Aqil Siroj yang mengusulkan agar konsesi tambang yang diberikan pemerintah kepada PBNU itu dikembalikan.

    KH Said Aqil menjelaskan, awalnya ia melihat kebijakan konsesi tersebut sebagai bentuk apresiasi negara dan peluang kemandirian ekonomi NU. Namun, perkembangan beberapa bulan terakhir menunjukkan hal yang berbeda. Polemik dan konflik internal mengenai tata kelola konsesi justru menimbulkan kegaduhan yang merugikan.

    “Saya sejak awal menghormati inisiatif pemerintah. Itu bentuk penghargaan yang baik. Namun melihat apa yang terjadi belakangan ini, konflik semakin melebar, dan itu membawa mudarat (kerugian) yang lebih besar daripada manfaatnya. Maka jalan terbaik adalah mengembalikannya kepada pemerintah,” ujar KH Said Aqil saat di Ponpes Tebu Ireng, Jombang, Sabtu (6/12/2025).

    KH Said Aqil menegaskan, NU sebagai jam’iyah diniyah ijtima’iyah, yakni memiliki mandat spiritual dan sosial besar. Oleh karena itu, organisasi wajib menghindari aktivitas berisiko tinggi yang dapat menimbulkan polarisasi kader dan mengganggu independensi. Menurutnya, konflik tambang telah menyeret organisasi ke dalam dinamika bisnis dan politik yang berisiko.

    “NU ini rumah besar umat. Jangan sampai terseret pada urusan yang membawa kegaduhan dan menjauhkan kita dari khitah (garis perjuangan) pendirian,” tegasnya.

    KH Said Aqil menambahkan, kemajuan warga NU tidak bergantung pada konsesi tambang, melainkan pada penguatan pendidikan pesantren dan ekonomi kerakyatan.

    “Keberkahan NU itu dari ketulusan, dari amanah, dari keilmuan. Bukan dari proyek tambang. Kita bisa maju tanpa itu semua, asal tata kelola dan pelayanan ke umat diperkuat,” pungkasnya.

  • KH Said Aqil Sarankan Konsesi Tambang PBNU Dikembalikan ke Pemerintah

    KH Said Aqil Sarankan Konsesi Tambang PBNU Dikembalikan ke Pemerintah

    Jombang (beritajatim.com) – Polemik konsesi tambang yang diberikan pemerintah kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menjadi pembicaraan penting dalam forum silaturahmi di Pesantren Tebuireng, Jombang

    Mantan Ketua Umum PBNU, Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA, menyampaikan pandangan terbarunya. Dalam kesempatan itu, ia menilai bahwa konsesi tambang tersebut sebaiknya dikembalikan kepada pemerintah untuk menjaga keteduhan organisasi.

    KH. Said Aqil menuturkan bahwa pada awalnya ia memandang pemberian konsesi tambang kepada PBNU sebagai bentuk apresiasi negara terhadap kontribusi NU.

    Menurutnya, kebijakan tersebut bisa menjadi peluang kemandirian ekonomi jam’iyah jika dikelola dengan tata kelola yang kuat.

    Namun, perkembangan situasi beberapa bulan terakhir justru menunjukkan dinamika berbeda. Ia menilai polemik yang muncul telah memicu kegaduhan berkepanjangan di tubuh PBNU.

    “Saya sejak awal menghormati inisiatif pemerintah. Itu bentuk penghargaan yang baik. Tetapi melihat apa yang terjadi belakangan ini, konflik semakin melebar, dan itu membawa madharat yang lebih besar daripada manfaatnya. Maka jalan terbaik adalah mengembalikannya kepada pemerintah,” ujar KH. Said Aqil di hadapan para kiai dan santri Tebuireng.

    Menjaga Marwah NU Sebagai Jam’iyah

    Menurut KH. Said Aqil, pertimbangan utama dari pandangannya adalah menjaga marwah dan independensi NU.

    Ia menegaskan bahwa NU memiliki mandat spiritual dan sosial yang tidak boleh terganggu oleh aktivitas berisiko tinggi.

    Ia menyebut aktivitas yang terkait bisnis besar seperti tambang dapat berpotensi:

    Memicu konflik internal

    Menggerus independensi organisasi

    Menurunkan kepercayaan publik

    Menyeret NU pada dinamika ekonomi-politik yang tidak sehat

    Mengalihkan fokus dari pendidikan, dakwah, dan pelayanan umat

    “NU ini rumah besar umat. Jangan sampai terseret pada urusan yang membawa kegaduhan dan menjauhkan kita dari khittah pendirian. Kalau sebuah urusan membawa lebih banyak mudarat, maka tinggalkan. Kembalikan supaya NU fokus pada tugas-tugas sucinya,” tegasnya.

    NU Maju Tanpa Harus Mengelola Tambang

    Dalam pernyataannya, KH. Said Aqil juga menegaskan bahwa kemajuan NU tidak harus bertumpu pada konsesi tambang. Ia menilai bahwa kekuatan NU selama ini terletak pada pendidikan, ekonomi kerakyatan, dan ketulusan pengabdian para kadernya.

    “Keberkahan NU itu dari ketulusan, dari amanah, dari keilmuan. Bukan dari proyek tambang. Kita bisa maju tanpa itu semua, asal tata kelola dan pelayanan ke umat diperkuat,” ujarnya.

    Pandangan tersebut disampaikan KH. Said Aqil sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan PBNU. Ia berharap organisasi kembali berada pada koridor keteduhan, kemaslahatan, serta menjaga marwah yang telah terpelihara lebih dari satu abad. (ted)

  • Untuk Akhiri Polemik PBNU, Inisiator Hari Santri Beri Tongkat Zaitun ke Gus Kikin

    Untuk Akhiri Polemik PBNU, Inisiator Hari Santri Beri Tongkat Zaitun ke Gus Kikin

    Malang (beritajatim.com) – Polemik internal di PBNU, berharap segera terselesaikan dengan islah. Penuh damai demi kemajuan umat. Demikian disampaikan Inisiator Hari Santri Nasional KH.Thoriq Bin Ziyad, Sabtu (6/12/2025) sore pada beritajatim.com.

    Sebelumnya, Ketua PWNU Jawa Timur KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin), bertemu Inisiator Hari Santri Nasional KH Thoriq Bin Ziyad (Gus Thoriq), Jumat (5/12/2025) petang.

    Pertemuan berlangsung di kediaman Gus Thoriq yang ada di lingkungan Pondok Pesantren Babussalam Desa Banjarejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang.

    Gus Thoriq bilang, Ketua PWNU Jatim datang menemui dirinya dalam rangka silaturahmi.

    “Mendamaikan itu tugas yang mulia, jangan sampai konflik internal PBNU menjadi konflik yang meluas di ummat,” tegas Gus Thoriq.

    Gus Thoriq bilang, sebagai warga NU, harusnya berlomba dengan momentum menuju kebaikan bagi umat.

    “Jangan sampai dengan berlarutnya konflik, akan semakin membuat NU keluar dari pondasi awal pembentukkan organisasi ini. Sebab NU dibentuk sebagai benteng aqidah bagi umat,” ujar Gus Thoriq.

    Gus Kikin merupakan Ketua PWNU Jatim periode 2024-2029 dan ditetapkan dalam Muktamar ke-34 NU di Lampung. Gus Kikin juga menjabat Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang.

    Dalam pertemuan tersebut, Gus Thoriq menghadiahi Gus Kikin sebuah tongkat komando yang terbuat dari Kayu Zaitun. Tongkat komando sepanjang 45 centimeter tersebut, dibuat oleh Santri Ponpes Salafiyah Babussalam.

    Terdapat 12 pohon zaitun di lingkungan Ponpes Babussalam. Rata rata pohon Zaitun tersebut berumur 7 hingga 10 tahun dan tumbuh subur di halaman pondok pesantren.

    Menurut Gus Thoriq, ia menyerahkan tongkat komando dari pohon Zaitun pada Gus Kikin sebagai penanda agar seluruh konflik internal dalam tubuh PBNU, segera terselesaikan dengan baik. Tongkat komando yang sudah diberi asma’ tersebut, dibuat selama satu minggu.

    “Mudah-mudahan tongkat komando ini mampu mendamaikan PBNU. Karena sejatinya pohon zaitun adalah alat pemersatu perbedaan seperti yang terjadi diwilayah Syam (Jordania, Syiria, Palestina dan Lebanon-red),” ucapnya.

    Gus Thoriq juga mengisyaratkan pemberian tongkat yang serupa dari Syaikhona Kholil Bangkalan pada KH.Hasyim Asyari ketika membentuk organisasi keagamaan terbesar di Indonesia yakni Nahdlatul Ulama.

    “Dalam firman-nya Allah SWT bersumpah menggunakan buah tin dan pohon zaitun. Semoga melalui tongkat komando ini, Gus Kikin bisa menjadi penengah dan mendamaikan konflik internal dalam PBNU,” tuturnya.

    Ditanya apakah Gus Thoriq ikut menghadiri pertemuan Kiai sepuh di Ponpes Tebuireng Jombang siang hari ini? “Tidak ikut. Saya masih muda, bukan Kiai sepuh. Kami berharap pertemuan siang hari ini di Tebuireng memunculkan seluruh kebaikan. Gus Kikin bisa mengislahkan konflik di PBNU. NU harus bisa mewadahi plularitas sekaligus menjadi payung besar bagi seluruh umat yang heterogen, dan terutama umat Islam,” tuturnya.

    Gus Thoriq menambahkan, melalui tongkat komando dari pohon Zaitun, dirinya menyakini Gus Kikin bisa menjadi pemersatu seluruh konflik internal di PBNU siang hari ini.

    “Gus Kikin ini kan cicitnya KH. Hasyim Asyari ya, kemarin kami juga berbincang bahwa PBNU menjadi kekuatan besar di Indonesia karena ada tiga momentum. Pertama, kemenangan awal sebagai partai politik di era orde lama, kedua penumpasan paham komunisme serta ketiga munculnya Hari Santri Nasional yang kita peringati setiap tahunnya,” ujar Gus Thoriq.

    Terakhir, Gus Thoriq berharap seluruh konflik internal di PBNU segera berakhir. Tongkat komando dari Zaitun, sebagai perlambang agar PBNU semakin bercahaya ditengah mewadahi seluruh kepentingan umat di Indonesia.

    “Zaitun adalah pohon cahaya. Cahaya keilmuan dan cahaya zikir. Sehingga kekuatan jahat apapun yang terjadi dalam tubuh PBNU, semoga bisa sirna dengan hadir cahaya keilmuan dan zikir,” tegasnya.

    Gus Thoriq menambahkan, pihaknya siap menunggu kedatangan Ketua Umum PBNU KH.Yahya Cholil Staquf. “Saya menunggu Gus Yahya ke Malang. Bagaimanapun juga sumbangsih Gus Yahya untuk NU cukup besar. Meski saat ini terjadi konflik internal di PBNU,” pungkas Gus Thoriq.

    Sementara itu, siang hari ini pertemuan sejumlah Kiai sepuh NU dilakukan di Ndalem Kasepuhan Ponpes Tebuireng Jombang. Gus Kikin selaku tuan rumah mengundang langsung Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, KH. Nurul Huda Djazuli, KH Muhammad Nuh. KH Abdussalam Sohib atau Gus Salam dari Denanyar Jombang serta Gus Kautsar, dari Ploso, Kediri. Serta KH. A. Mustofa Bisri atau Gus Mus Rembang. (yog/ian)

  • Datang ke Tebuireng Jombang, Gus Yahya Siapkan Dokumen Satu Tas

    Datang ke Tebuireng Jombang, Gus Yahya Siapkan Dokumen Satu Tas

    Jombang (beritajatim.com) – KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya datang bersama rombongan di pesantren Tebuireng Jombang untuk menghadiri silaturahmi terkait polemik PBNU, Sabtu (6/12/2025).

    Saat datang, jajaran mustasyar sedang rapat di dalem kasepuhan. Sehingga Gus Yahya bersama rombongan langsung berziarah di makam pendiri NU, KH Hasyim Asyari.

    Gus Yahya mengaku kedatangannya atas panggilan dari para kiai sepuh. Ia juga mengaku siap untuk menjawab semua pertanyaan dari para kiai.

    “Ya, para bini Sepuh, kiai Sepuh memanggil saya, dan saya datang. Apapun yang nanti diminta, saya siap, apapun yang ditanyakan saya siap jawab,” kata Gus Yahya.

    Untuk mendukung penjelasan itu, Gus Yahya sudah menyiapkan dokumen sebanyak satu tas.

    “Saya datang bersama teman-teman PBNU dan semua Penjelasan, semua dokumen Semua satu tas penuh Yang apabila diminta untuk menunjukan,” katanya melanjutkan.

    Gus Yahya berharap penjelasannya kepada para kiai dapat menyelesaikan konflik di internal PBNU.

    Di Tebuireng pertemuan dibagi menjadi dua sesi pertama, pertemuan antara mustasyar dengan jajaran syuriah Ini dijadwalkan mulai pukul 10.00 WIB – 12.00 WIB. Namun hingga pukul 14.00 WIB pertemuan syuriah belum kelar.

    Sedangkan pertemuan dengan Tanfidziyah dijadwalkan pukul 13.00 WIB hingga 15.00 WIB. Sehingga hingga saat ini Gus Yahya belum masuk ke dalem Kasepuhan.

    Jajaran mutasyar yang hadir di antaranya Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, KH. Nurul Huda Djazuli, KH. Muhammad Nuh, serta KH Anwar Manshur. Tampak pula KH Abdussalam Sohib atau Gus Salam dari Denanyar Jombang serta Gus Kautsar dari Ploso Kediri. [suf/beq]

  • Komitmen Lawan Korupsi di Hakordia 2025, KAI: Tanggung Jawab Moral dari Kepercayaan Jutaan Pelanggan

    Komitmen Lawan Korupsi di Hakordia 2025, KAI: Tanggung Jawab Moral dari Kepercayaan Jutaan Pelanggan

    Komitmen Lawan Korupsi di Hakordia 2025, KAI: Tanggung Jawab Moral dari Kepercayaan Jutaan Pelanggan
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Komisaris Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Said Aqil Siroj mengatakan, peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) merupakan momentum untuk menguatkan amanah dan keadilan dalam tata kelola perusahaan. 
    Ia menyampaikan,
    KAI
    melayani jutaan pelanggan setiap hari sehingga setiap insan perusahaan memikul tanggung jawab moral untuk menjaga kejujuran dan kualitas layanan.
    “Amanah itu mulia. Dalam perspektif agama maupun korporasi, amanah harus ditunaikan dengan adil dan penuh kesungguhan,” ujar Said dalam siaran persnya, Selasa (18/11/2025).
    Dia mengatakan itu dalam acara Seminar Antikorupsi bertema “
    Satukan Aksi, Basmi Korupsi
    ” yang digelar KAI sebagai rangkaian
    Hakordia 2025
    di Ballroom Jakarta Railway Center, Selasa.
    Kegiatan itu turut dihadiri Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Dony Oskaria, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Fitroh Rohcahyanto, jajaran Komisaris–Direksi, insan KAI, serta para mitra usaha yang juga hadir melalui
    online
    .
    Said menyebutkan, korupsi dalam bentuk apa pun melemahkan fondasi perusahaan dan menggerus kepercayaan publik. 
    Oleh karena itu, penguatan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), transparansi pengadaan, dan pelaporan kekayaan merupakan bagian penting dari upaya menjaga keberlanjutan perusahaan.
    “Integritas adalah fondasi yang menjaga KAI tetap kuat dan dipercaya masyarakat,” tegas Said.
    Sementara itu, Wakil Ketua KPK RI Fitroh Rohcahyanto menegaskan, integritas korporasi harus berjalan beriringan dengan dedikasi melayani masyarakat. 
    Ia menyoroti lima prinsip penting dalam membangun budaya bersih, yaitu integritas, dedikasi, objektif, loyal, dan adil.
    “Pegawai KAI harus berorientasi pada kepentingan korporasi dan pelayanan publik. Ketika keadilan ditegakkan, seluruh proses bisnis berjalan konsisten dan akuntabel,” tegas Fitroh.
    Dia menambahkan, ekosistem bersih memerlukan kolaborasi antara perusahaan, regulator, mitra usaha, dan masyarakat.
    “Profesionalitas harus ditempatkan di atas segala kepentingan. Itu fondasi tata kelola yang sehat,” ujar Fitroh.
    Pada kesempatan yang sama, COO BPI Danantara Dony Oskaria menekankan, transformasi besar seperti elektrifikasi jaringan kereta api harus dikawal dengan tata kelola yang disiplin dan terukur. 
    Ia mengatakan, visi yang jelas, eksekusi yang terarah, serta pengawasan yang ketat sangat penting untuk memastikan manfaat investasi dapat dirasakan masyarakat luas.
    “KAI memegang amanat besar dengan melayani sekitar 1,4 juta pelanggan setiap hari. Amanat ini menuntut integritas kuat pada seluruh proses,” ujar Dony.
    Dia menambahkan, penguatan tata kelola dilakukan melalui evaluasi aset, perencanaan investasi jangka panjang, dan sistem seleksi pimpinan berbasis kompetensi serta rekam jejak.
    “Kami membangun perusahaan yang ingin kita wariskan kepada generasi berikutnya. Integritas harus menjadi dasar dalam setiap keputusan,” jelasnya.
    Pada kesempatan terpisah, Vice President Public Relations KAI Anne Purba menjelaskan, integritas telah menjadi fondasi utama transformasi KAI. 
    Sejak 2020, KAI menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 dan mencatatkan hasil audit 2024 tanpa temuan ketidaksesuaian di Kantor Pusat, Daop 3 Cirebon, Divre III Palembang, dan Balai Yasa Manggarai.
    Tak cukup di situ, KAI memperkuat edukasi antikorupsi bagi pegawai dan mitra usaha melalui pelatihan, pakta integritas, serta klausul antisuap dalam seluruh proses kerja sama.
    Kampanye integritas juga disampaikan melalui monitor LED stasiun, materi edukatif di dalam kereta api (KA), dan konten digital.
    “Integritas adalah identitas budaya kerja KAI. Seluruh Insan menjalankan tugas dengan kesadaran bahwa tata kelola bersih adalah kunci keberlanjutan perusahaan,” kata Anne.
    Selain itu, KAI menyediakan berbagai kanal pelaporan yang terbuka bagi siapa pun yang ingin menyampaikan indikasi pelanggaran atau dugaan korupsi. 
    Melalui
    whistleblowing system
    yang telah terintegrasi dengan KPK, pelapor dapat menyampaikan aduan secara aman dan terjamin kerahasiaannya melalui:
    Anne menegaskan, seluruh inisiatif tersebut memperkuat fondasi KAI sebagai badan usaha milik negara (BUMN) yang menggerakkan transportasi nasional dengan transparansi dan akuntabilitas.
    “Integritas menjaga laju transformasi KAI menuju layanan yang modern, inklusif, dan rendah emisi. Tata kelola bersih adalah rel yang membawa perusahaan pada masa depan yang lebih kuat,” tuturnya.
    Melalui gerakan KAI Bersih, Bebas Suap, Bebas Korupsi untuk Indonesia, KAI memperkuat kepercayaan publik dan menghadirkan layanan transportasi yang aman serta tepercaya. 
    Momentum Hakordia 2025 menjadi pengingat bahwa integritas adalah lokomotif moral yang harus dijaga bersama untuk membawa Indonesia menuju masa depan yang bermartabat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • ​Ramai Tagar Boikot TRANS7, Ini Pemicunya

    ​Ramai Tagar Boikot TRANS7, Ini Pemicunya

    Jakarta: Pondok Pesantren (Ponpes) Lirboyo di Kediri, Jawa Timur tengah menjadi sorotan  publik usai munculnya tagar ‘Boikot TRANS7’ yang ramai digaungkan di media sosial.

    Sumber polemik ini berasal dari salah satu tayangan program Xpose Uncensored yang disiarkan oleh stasiun televisi swasta TRANS7. Dalam tayangan tersebut, Ponpes Lirboyo menjadi salah satu objek pemberitaan, lengkap dengan visual dan narasi yang dinilai negatif.

    Penyampaian informasi mengenai tradisi dan budaya di lingkungan pesantren itu dianggap mencoreng citra lembaga pendidikan Islam tersebut. Tayangan itu juga dinilai telah menyinggung unsur SARA oleh sejumlah kalangan.

    Ponpes Lirboyo selama ini dikenal luas bukan hanya sebagai lembaga pendidikan agama, tetapi juga sebagai institusi yang memiliki kontribusi besar dalam sejarah nasional, pelestarian budaya keislaman tradisional, hingga kaderisasi ulama di Tanah Air.

    Melansir NU Online, jumlah santri aktif di Lirboyo saat ini mencapai lebih dari 43 ribu orang. Para santri tak hanya datang dari berbagai daerah di Indonesia, namun juga dari luar negeri seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand.

    Dengan jumlah tersebut serta sejarah panjang yang dimiliki, Lirboyo menjadi salah satu pondok pesantren terbesar di Indonesia.
     

     

    Ponpes Lirboyo melahirkan banyak tokoh besar

    Sejumlah tokoh nasional dan ulama besar diketahui pernah mengenyam pendidikan di pesantren ini. Beberapa di antaranya yakni mantan Ketua Umum PBNU (2015–2020) Said Aqil Siradj, ulama Manaf Achmad Nasir, serta Mustofa Bisri atau Gus Mus.
     
    Permintaan maaf TRANS7

    Merespons reaksi keras dari masyarakat, pihak TRANS7 akhirnya menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Permohonan tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi stasiun televisi tersebut.

    Assamualaikum Wr. Wb.
     
    Sehubungan dengan tayangan/pemberitaan mengenai Pondok Pesantren Lirboyo yang telah ditayangkan di program Xpose Uncensored TRANS7, pada tanggal 13 Oktober 2025, kami telah melakukan review dan tindakan-tindakan atas keteledoran yang kurang teliti sehingga merugikan Keluarga Besar PP. Lirboyo
     
    TRANS7 dengan segala kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada segenap Kyai dan Keluarga, para Pengasuh, Santri, serta Alumni Pondok Pesantren Lirboyo, khususnya di bawah naungan PP. Putri Hidayatul Mubtadiaat. Kami juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat luas atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan.
     
    Permohonan maaf tersebut juga telah kami sampaikan kepada Gus Adib, salah satu putra KH. Anwar Mansyur. Dan TRANS7 akan menyampaikan surat permohonan maaf secara resmi pada Selasa pagi ini.
     
    Wassalamualaikum Wr. Wb

    Jakarta: Pondok Pesantren (Ponpes) Lirboyo di Kediri, Jawa Timur tengah menjadi sorotan  publik usai munculnya tagar ‘Boikot TRANS7’ yang ramai digaungkan di media sosial.
     
    Sumber polemik ini berasal dari salah satu tayangan program Xpose Uncensored yang disiarkan oleh stasiun televisi swasta TRANS7. Dalam tayangan tersebut, Ponpes Lirboyo menjadi salah satu objek pemberitaan, lengkap dengan visual dan narasi yang dinilai negatif.
     
    Penyampaian informasi mengenai tradisi dan budaya di lingkungan pesantren itu dianggap mencoreng citra lembaga pendidikan Islam tersebut. Tayangan itu juga dinilai telah menyinggung unsur SARA oleh sejumlah kalangan.

    Ponpes Lirboyo selama ini dikenal luas bukan hanya sebagai lembaga pendidikan agama, tetapi juga sebagai institusi yang memiliki kontribusi besar dalam sejarah nasional, pelestarian budaya keislaman tradisional, hingga kaderisasi ulama di Tanah Air.
     
    Melansir NU Online, jumlah santri aktif di Lirboyo saat ini mencapai lebih dari 43 ribu orang. Para santri tak hanya datang dari berbagai daerah di Indonesia, namun juga dari luar negeri seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand.
     
    Dengan jumlah tersebut serta sejarah panjang yang dimiliki, Lirboyo menjadi salah satu pondok pesantren terbesar di Indonesia.
     

     

    Ponpes Lirboyo melahirkan banyak tokoh besar

    Sejumlah tokoh nasional dan ulama besar diketahui pernah mengenyam pendidikan di pesantren ini. Beberapa di antaranya yakni mantan Ketua Umum PBNU (2015–2020) Said Aqil Siradj, ulama Manaf Achmad Nasir, serta Mustofa Bisri atau Gus Mus.
     

    Permintaan maaf TRANS7

    Merespons reaksi keras dari masyarakat, pihak TRANS7 akhirnya menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Permohonan tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi stasiun televisi tersebut.
     
    Assamualaikum Wr. Wb.
     
    Sehubungan dengan tayangan/pemberitaan mengenai Pondok Pesantren Lirboyo yang telah ditayangkan di program Xpose Uncensored TRANS7, pada tanggal 13 Oktober 2025, kami telah melakukan review dan tindakan-tindakan atas keteledoran yang kurang teliti sehingga merugikan Keluarga Besar PP. Lirboyo
     
    TRANS7 dengan segala kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada segenap Kyai dan Keluarga, para Pengasuh, Santri, serta Alumni Pondok Pesantren Lirboyo, khususnya di bawah naungan PP. Putri Hidayatul Mubtadiaat. Kami juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat luas atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan.
     
    Permohonan maaf tersebut juga telah kami sampaikan kepada Gus Adib, salah satu putra KH. Anwar Mansyur. Dan TRANS7 akan menyampaikan surat permohonan maaf secara resmi pada Selasa pagi ini.
     
    Wassalamualaikum Wr. Wb

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • Tayangan Santri Ngesot dan Kiai Terima Amplop Tuai Kecaman, Dianggap Pelecahan Tradisi Umat Islam

    Tayangan Santri Ngesot dan Kiai Terima Amplop Tuai Kecaman, Dianggap Pelecahan Tradisi Umat Islam

    GELORA.CO – Tayangan santri ngesot sambil memberi uang kepada kiai yang ditayangkan Trans7 terus menuai kecaman. Tayangan tersebut dinilai tendensius, serta melecehkan kepada umat Islam di Indonesia yang begitu erat hubungannya dengan pesantren dan kiai.

    Kecaman kali ini disuarakan oleh Mantan Ketum PBNU sekaligus Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) Said Aqil Siroj. Secara tegas dia menyampaikan sikap dan mengutuk keras tayangan dengan narasi jahat yang menyebarkan kebencian dan mendiskreditkan dunia pesantren.

    Mereka bahkan menduga adanya sindikasi jahat yang anti terhadap pesantren dan umat Islam. Oleh karena itu, LPOI meminta kepada publik untuk mewaspadai berkembangnya sel-sel radikalisme yang masih menyusup di berbagai lini. Serta menggunakan berbagai topeng profesi untuk menghancurkan pilar-pilar penopang Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    Ketua Umum LPOI sekaligus mantan Ketum PBNU Said Aqil Siroj dalam keterangan persnya menyatakan, mereka mengutuk keras penyebarluasan narasi jahat terhadap pesantren dan ekosistemnya. Menurut Kiai Said, tindakan pembuatan video itu bukan hanya sekadar menyebarluaskan kebencian dan mendiskreditkan dunia pesantren. Tetapi lebih dari itu telah membuktikan bahwa sel-sel radikalisme telah menyusup ke seluruh lini.

    Kiai Said mengatakan, sel-sel radikalisme itu berusaha menghancurkan pesantren sebagai salah satu pilar bangsa. Serta merupakan bentuk pelecehan terhadap umat Islam. “Mereka berusaha menghilangkan peran pesantren, pimpinannya, serta umat Islam, yang secara nyata telah berjasa, berjuang, dan berkontribusi pada kemerdekaan Indonesia,” kata Kiai Said, Selasa (14/10).

    Kiai Said, yang juga Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila juga menduga ada upaya pembunuhan karakter (character assassination) yang terstruktur dan sistematis untuk menghancurkan Dunia Pesantren dan ekosistemnya. Menurut dia, upaya itu tidak dapat dibiarkan. 

    “Pembiaran terhadap realitas ini berpotensi menimbulkan kegaduhan berkepanjangan dan konflik horizontal yang akan mengganggu stabilitas nasional,” katanya.

    Dia mengatakan negara harus hadir dan tegas melindungi pesantren dan ekosistemnya. Serta tidak membiarkan begitu saja pelakunya berhenti diproses hanya karena telah meminta maaf. Bagi dia kesengajaan yang dilakukan sudah cukup menjadi alat bukti untuk ditindak dengan tegas. Supaya ke depan tak ada lagi yang mencoba melakukan upaya-upaya jahat untuk menghancurkan citra pesantren dan citra umat Islam.

    Kiai Said yang juga Pengasuh Pondok Pesantren di Jakarta mengatakan, keberadaan pesantren telah eksis sejak sebelum kemerdekaan. Pesantren berkontribusi nyata mencerdaskan masyarakat. Serta memperjuangkan kemerdekaan, memberdayakan umat, dan selalu aktif berkontribusi dalam pembangunan.

    Selain itu pesantren menjadi problem solver atas realitas kebangsaan Indonesia. “Jangan disepelekan, ada 24 ribuan jejaring pesantren dan potensi umat Islam adalah kekuatan sosial yang nyata,” katanya. Kiai Said mengatakan jangan sampai mereka bergerak melakukan perlawanan terhadap kejahatan informasi dan pemberitaan.

    Kiai Said mengatakan pesantren dan ekosistemnya adalah kekuatan independen yang memiliki tradisi dan sistem nilai yang tinggi dalam mendidik mental spiritual generasi bangsa. Budaya penghormatan terhadap para guru dan sesepuh bukan hal yang naif. Karena dari situlah akan lahir ikatan sosial yang mampu menggerakkan kepatuhan sosial. 

    Kepatuhan sosial selanjutnya bisa menjadi modal sosial bagi negara untuk membangun keteraturan sosial. Sehingga pada saatnya bermanfaat bagi upaya menjaga stabilitas sosial demi dan untuk Stabilitas Nasional

    “Budaya andap asor (rendah hati) dan sopan santun adalah akhlak bangsa Indonesia yang harus lestari, bukan malah harus dihancurkan dengan narasi jahat,” tuturnya. Kiai Said tidak bisa membayangkan jika suatu negara tidak punya sopan santun dan akhlak. Pasti akan menjadi liar dan bangsa ini mudah terkoyak.

    Dia juga menyampaikan sikap kedermawanan dan solidaritas sosial di lingkungan pesantren menunjukkan adanya tradisi budaya berbagi dan bergotong royong dalam menyelesaikan masalah bersama. Apabila pimpinan pesantren menerima sesuatu, pasti tidak untuk diri sendiri. Melainkan untuk pesantren dan santrinya. Karena banyak pembangunan dan pendidikan yang dilakukan pesantren secara swadaya dan mandiri. Bahkan banyak santri-santrinya yang digratiskan dari biaya mondoknya.