Xcloud.id

Tag: Said Aqil Siradj

  • Cak Imin Ungkap Pentingnya Transformasi dalam Sistem Pendidikan Pesantren – Page 3

    Cak Imin Ungkap Pentingnya Transformasi dalam Sistem Pendidikan Pesantren – Page 3

    Diketahui, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan menggelar Konferensi Internasional bertema “Pesantren Berkelas Menuju Indonesia Emas: Menyatukan Tradisi, Inovasi, dan Kemandirian” pada 24–26 Juni 2025 di Hotel Sahid, Jakarta.

    Acara ini akan menghadirkan sejumlah narasumber ternama, antara lain Ketua Dewan Syura DPP PKB, Ketua Umum DPP PKB, Prof. Dr. KH. Said Aqil Siradj, Prof. Dr. Nasaruddin Umar (Menteri Agama RI), Prof. Dr. Abdul Mu’ti (Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI), dan Prof. Stella Christie (Wamen Pendidikan Tinggi RI).

     

    Reporter: Muhammad Genantan Saputra

    Sumber: Merdeka.com

  • KH Said Aqil: Jangan Pisahkan Spiritualitas dan Intelektualitas dalam Membangun Masa Depan  – Halaman all

    KH Said Aqil: Jangan Pisahkan Spiritualitas dan Intelektualitas dalam Membangun Masa Depan  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pakar sejarah Islam dan mantan Ketua Umum PBNU, Prof Dr KH Said Aqil Siroj mengingatkan pentingnya membangun koneksi rohani yang mendalam dengan Allah di tengah dunia yang semakin tersekularisasi.

    “Tradisi mubasyirat bukan hal baru dalam Islam. Justru sejak zaman Nabi, mimpi benar menjadi salah satu sarana komunikasi ilahiyah,” katanya saat pertemuan forum strategis bertajuk Agenda Allah Berbasis Mubasyirat (Mimpi Benar): Menuju Masa Depan yang Dituntun oleh Langit di Aula Pondok Pesantren Luhur Al-Tsagafah, Jagakarsa, Jakarta Selatan,  Kamis (1/5/2025).

    Selain Said Aqil, acara yang digagas Majelis Gerakan Akhir Zaman (GAZA) juga menghadirkan Prof. Dr. KH. Abdul Wahid Maktub (Gus Wahid), akademisi President University dan mantan Duta Besar RI untuk Qatar (2003–2007), KH. Wahfiudin Sakam, S.E., M.B.A., ekonom dan praktisi spiritual Islam jadi pembicara.

    Menurut Said Aqil menegaskan, dalam konteks hari ini saat  suara langit nyaris tak terdengar di ruang publik, forum seperti ini menjadi sangat penting untuk menghidupkan kembali dimensi spiritual dalam pengambilan keputusan umat dan bangsa.

    Dalam  acara yang dihadiri oleh lebih dari 350 peserta yang terdiri dari tokoh agama, akademisi, diplomat negara sahabat, aktivis masyarakat sipil, hingga perwakilan lembaga internasional dari negara-negara Islam, ia juga mengajak umat Islam untuk tidak memisahkan antara spiritualitas dan intelektualitas dalam membangun masa depan.

     “Kita tidak bisa hanya mengandalkan rasio dan data teknokratik. Islam mengajarkan kita untuk juga mendengarkan suara batin, ilham, dan petunjuk Allah. Kombinasi antara akal, wahyu, dan ruhani adalah kunci kejayaan peradaban Islam sepanjang sejarah,” imbuhnya.

    Ketua Majelis Gaza , Drs. R. Diki Candra Purnama, M.M., memaparkan hasil kompilasi lebih dari 1.700 mimpi benar dari berbagai penjuru dunia, yang telah dianalisis dan ditakwil berdasarkan Al-Qur’an, hadits, dan kaidah tafsir mimpi oleh para ulama.

    Mimpi-mimpi ini menunjukkan pola spiritual yang konsisten tentang dinamika akhir zaman.

    Lima fase utama akhir zaman yang teridentifikasi dalam forum ini adalah fase Peringatan Global (2001–2010) – bencana alam dan peristiwa besar dunia; fase Fitnah dan Kegelapan (2011–2020) – maraknya konflik, disinformasi, dan kekacauan spiritual; fase Cahaya Timur (2021–2025) – munculnya harapan spiritual dari wilayah Timur, khususnya Indonesia.

    “Kemudian fase Krisis Terbuka dan Pertarungan Akhir (2025–2028) – masa ujian puncak umat manusia dan fase Kemenangan Ruhani (2029–2033) – era keemasan Islam berdasarkan cahaya dan petunjuk langit,” kata Diki Candra.

    “Banyak mimpi menunjukkan bahwa Indonesia adalah benteng terakhir Islam, pusat hijrah ruhani, dan poros penyelamat peradaban akhir zaman,” terang Ketua Panitia, Ahmad Abdul Qohar.

    Adapun peserta forum pertemuan menyepakati Penyusunan Buku Putih Master Plan Ruhani hasil forum,pembentukan Tim Kecil Mubasyirat untuk analisis mimpi berkelanjutan, penyelenggaraan Forum Tahunan Mubasyirat Dunia dan Komitmen bersama menjaga amanah petunjuk ilahi untuk Indonesia dan dunia.

    “Forum ini bukan sekadar dialog akademik, tetapi juga sebuah gerakan ruhani kolektif untuk menyambut intervensi Allah dalam sejarah. Sebuah titik awal dari kesadaran baru umat manusia bahwa langit masih bicara, dan bahwa petunjuk itu nyata,” katanya.

    Disebutkan, mimpi-mimpi itu bukan ilusi dan takwil-takwil itu bukan khayalan karena semua adalah pertanda bahwa Allah masih membimbing mereka yang mau mendengarkan.

  • Said Aqil Ungkap Cawe-cawe Jokowi Bikin Dia Kalah di Muktamar NU: Insya Allah Ada Balasannya

    Said Aqil Ungkap Cawe-cawe Jokowi Bikin Dia Kalah di Muktamar NU: Insya Allah Ada Balasannya

    GELORA.CO – Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj, mengungkapkan campur tangan alias cawe-cawe mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pemilihan ketua umum PBNU pada Muktamar ke-34 NU di Lampung, Desember 2021. Hal itu disampaikan Said Aqil di kanal YouTube “Akbar Faizal Uncensored” baru-baru ini.

    Menurutnya, Jokowi tidak menginginkannya terpilih kembali sebagai Ketua Umum PBNU. “Pak Jokowi tidak senang saya kalau saya terpilih lagi di PBNU. Maka di Lampung, semua itu ya diatur, sehingga saya harus kalah,” ungkapnya, dikutip Selasa (1/4/2025).

    Said Aqil lalu membandingkan situasi di Lampung dengan Muktamar NU di Cipasung pada tahun 1994. Ketika itu, kata Said Aqil, Presiden Soeharto berusaha mencegah KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjadi ketua umum PBNU dengan berbagai cara, termasuk tekanan dan ancaman kepada para pendukungnya.

    “Dulu waktu Muktamar di Cipasung, tahun 1994, Pak Harto juga melakukan hal yang sama terhadap Gus Dur. Jangan sampai Gus Dur jadi, dengan segala kekuatan dan cara,” ujarnya.

    Namun toh Gus Dur akhirnya menang. Said Aqil mengakui dia bukanlah Gus Dur. Dia tidak memiliki ketahanan politik sekuat Gus Dur, sehingga akhirnya kalah dalam pemilihan di Muktamar NU 2021. Meski begitu, ia menerima hasil tersebut dengan lapang dada. “Saya tidak sebesar Gus Dur, dan kemudian kalah. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa,” tuturnya.

    Kendati bisa menerima kekalahan itu sebagai hal yang wajar dalam dinamika pertarungan politik, Said Aqil menyiratkan ketidaksukaan terhadap apa yang terjadi kala itu. Dia mengatakan mereka yang mempermainkan Nahdlatul Ulama tidak akan dibiarkan begitu saja. ”Itu catatan, catatan orang yang mempermainkan NU, insya Allah ada balasannya, Insya Allah. Ini bukan suatu yang logis ya, tapi saya yakin itu,” ucapnya.

    Muktamar NU di Lampung merupakan arena ketiga bagi Said Aqil dalam pemilihan ketua umum PBNU setelah dua periode menjabat. Tetapi dia gagal memperpanjang masa jabatannya untuk periode ketiganya setelah kalah dari Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya dalam pemungutan suara (voting)).

    Prosesi pemilihan ketum PBNU sempat diwarnai aksi protes oleh peserta muktamar. Namun, pemilihan akhirnya berjalan lancar. Hasil pemungutan suara pada pada Jumat (24/12/2021) itu mencatat Said Aqil memperoleh 210 suara dari total 548 suara dalam voting putaran kedua. Sementara Yahya Staquf meraup 337 suara.

    Dalam putaran pertama, Gus Yahya unggul dengan 327 suara, disusul Said Aqil 203 suara, KH Asad Ali 17 suara, Marzuki Mustamar 2 suara, Ramadhan Bayo 1 suara, absen 1 suara, dan rusak 1 suara. Putaran kedua hanya diikuti para kandidat yang sebelumnya meraih lebih dari 99 suara.

    Beberapa pekan sebelum Muktamar, Said Aqil secara terbuka juga telah menyatakan harapan agar pemerintah bersikap netral. Pernyataan ini disampaikan untuk meredam indikasi kuat cawe-cawe Jokowi kala itu. Harapan Said Aqil tentu agar bisa lebih leluasa bergerak meraih kemenangan untuk periode ketiganya.

    Belakangan, skenario Jokowi untuk menjabat presiden selama tiga periode pun gagal. Namun dia tetap bisa ikut mengendalikan pemerintahan dengan memasang anaknya, Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil Presiden Prabowo Subianto. (*)

  • Sejumlah Tokoh Masuk Kepengurusan PB IKA PMII  2025-2030 – Halaman all

    Sejumlah Tokoh Masuk Kepengurusan PB IKA PMII  2025-2030 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB IKA PMII) telah merampungkan pembentukan kepengurusan periode 2025-2030.

    Ketua Umum PB IKA PMII Fathan Subchi mengatakan kepengurusan tersebut berhasil dibentuk secara musyawarah mufakat.

    “Alhamdulillah hasil rapat formatur berhasil menyusun dan menyepakati susunan Kepengurusan PB IKA PMII Periode 2025-2030, yang merepresentasikan senioritas, ketokohan, kapasitas akademi, dan kewilayahan yang ada,” ujar Fathan di Jakarta, Rabu (26/03/2025).

    Rapat formatur Munas IKA PMII ke VII pada tanggal 8 Maret 2025 dihadiri oleh tim yang terdiri dari  Imam Nahrawi (mewakili wilayah Jawa), Ahmad Zarkasih (mewakili wilayah Sumatera), Mulyadi Tawik (mewakili wilayah Kalimantan), Mulyadi Prayitno (mewakili wilayah Sulawesi) dan Mumin Refra (mewakili Indonesia Timur).

    Fathan berharap seluruh pengurus PB IKA PMII memiliki spirit kebersamaan untuk membangun IKA PMII yang lebih solid dan mampu mengayomi semua alumni PMII yang tersebar di seluruh Indonesia.

    Selain itu, Fathan menegaskan bahwa kepengurusan PB IKA PMII berkomitmen untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan terus menjaga semangat perjuangan yang diwariskan oleh para pendiri organisasi.

    “Situasi kebangsaan dan kenegaraan membutuhkan kehadiran IKA PMII, tentu hal ini harus menjadi agenda besar yang lebih didahulukan. Sumbangsih pemikiran dan gerakan sosial seluruh alumni wajib dijadikan arus utama dalam gerak langkah IKA PMII ke depan. Kita ingin IKA PMII jadi problem solver dari masalah kebangsaan dan kenegaraan yang sedang melanda Indonesia,” tuturnya.

    Adapun susunan Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB IKA PMII) Periode 2025-2030 di antaranya yakni:

    MAJELIS PERTIMBANGAN ORGANISASI

    Ketua   : Dr. Andi Jamaro Dulung

    Wakil Ketua     : Hanif Dhakiri

    Sekertaris        : Dr. KH. Cholil Nafis, M.Si

    Wakil Sekertaris   : Drs. Ida Fauziyah, M.Si

    Anggota    :
    1.      DR (HC). Drs. Abdul Muhaimin Iskandar, M.Si
    2.      Prof. Dr. Nazarudin Umar, M.A
    3.      Dr. Drs. M. Idrus Marham, M.sc
    4.      Dr. Burhanuddin Abdullah.
    5.      KH.Dr (HC) As’ad Said Ali
    6.      Fadhilah Suralaga
    7.      Dr.H. Umar Yahya
    8.      Dr. Kh. Malik Madany, M.A.
    9.      Prof. Dr. Ali Masykur Musa
    10.     Prof. Dr. Ahmad Mubarok, M.A
    11.     Drs. Lilis Nurul Husna
    12.     Dr. KH. Endin AJ Shofihara
    13.     Drs. KH. Masdar Farid Mas’udi, M.Si
    14.     Drs. H.A. Chozin Chumaedy
    15.     KH. Masyhuri Malik
    16.     Drs. Nukman abdul Hakim
    17.     Dr. H. Wahidudin Adam, SH. MA.
    18.     Dr. KH. Mohammad Irfan Yusuf Hasyim
    19.     Drs. Mujib Rohmat
    20.     Drs. Slamet Riyanto
    21.     Dr. H. Abdul azis, M.A.
    22.     Prof. Dr. H. Munzir Suparta, M.A.
    23.     Jauharoh Haddad
    24.     Mayjen TNI (purn) Dr. H. Ahmad Yani Basuki, M.Si
    25.     Brigjen TNI (purn) Aziz Ahmadi, M.Sc
    26.     Drs. Syarif Muhammad Allaydarus.
    27.     Komjen Pol (purn) Dr. Ahmad Lutfi, SH, S.S.T., M.K.
    28.     Drs. Khofifah Indar Parawangsa, M.Si
    29.     Drs. Syaeful Bahri Anshori, MP
    30.     Sultonul Huda
    31.     Nasrul Halim SH.
    32.     Dr. H. Asqolani, SH. MM.
    33.     Drs. H. Ratu Dewa
    34.     Prof. Dr. H. Khairudin Wahid
    35.     Choirus Sholeh Rasyid
    36.     Abdul Mun’im D.Z

    DEWAN PAKAR

    Ketua   : Prof. Dr. KH. Said Aqil Siradj

    Sekertaris      : Dr. KH. Imdadun Rahmat, M.Si

    Anggota :
    1.      Prof. Dr. H. Masykuri Abdullah, M.A.
    2.      Dr. KH. Jazil Fawaid, M.SI
    3.      KH. Ulil Abshor Abdalla
    4.      Drs. Samsul Widodo, MA.
    5.      Dr. Diana Mutia
    6.      Prof. Dr. Imron Rosyadi, M.Hi
    7.      Amsar Abdul Manan, M.Si
    8.      Prof. Dr. Dzuriyyatun Thoyyibah
    9.      Dr. Kh. Robikim M Has
    10.     Dr. Mundiharno, M.Si
    11.     Saida Sakwan
    12.     Dr. Ir. H. Muhtar Thahir Syarkawi,M.T., ATU.
    13.     Dr. Addin Jauharuddin, M.Si
    14.     Dra. Hj. Badriyah Fayumi, L.c., M.A.
    15.     KH. Ahmad Baso
    16.     Dr. Abdul Ghoffar Husnan, S.Pd.I.,S.H.,M.H
    17.     Dr. Fadli Yasir M.M

    PIMPINAN HARIAN

    Ketua Umum      : Drs. Fathan Subchi, MAP.

    Wakil Ketua Umum/Anggota Presidium : Drs. Nusron Wahid, MM

    Wakil Ketua Umum/Anggota Presidium : Dr. H. Cucun Syamsul Rizal, M.Si 

    Wakil Ketua Umum/Anggota Presidium : Arifatul Choiri Fauzi

    Wakil Ketua Umum/Anggota Presidium : Aminuddin Ma’ruf

    Wakil Ketua Umum/Anggota Presidium : Juri Ardiantoro, M.Si., Ph.D

    Wakil Ketua Umum/Anggota Presidium : Dr. Hj. Anggia Ermarini, M.K.M

    Wakil Ketua Umum/Anggota Presidium : Zaini Rahman

    Wakil Ketua Umum/ Anggota Presidium : Imam Nahrawi S.Ag

    Wakil Ketua Umum/ Anggota Presidium : Carman Ansari Ear Latief, S.Sos

    Wakil Ketua Umum/ Anggota Presidium : Asrorun Ni’am Sholeh

    1.      Ketua   : Hasanudin Wahid
    2.      Ketua   : Dr. H. Yayat Hidayat, M.Si
    3.      Ketua   : H. Nur Nadlifah, S.Ag., M.Si
    4.      Ketua   : Aqib Ardiansyah
    5.      Ketua   : Syiq Samsul Huda
    6.      Ketua   : Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, S.Th.i
    7.      Ketua   : Dra. Wahidah syuaeb, M.Si
    8.      Ketua   : Rivqy Abdul Halim
    9.      Ketua   : Toriqul Haq
    10.     Ketua   : Dra. Luluk Nurhamidah, M.Si
    11.     Ketua   : Yunus Razak
    12.     Ketua   : Akhmad Gozali Harahap, M.Si
    13.     Ketua   : Siti Mukaromah
    14.     Ketua   : Mulyadi Prayitno
    15.     Ketua   : Heri Haryanto Azzumi
    16.     Ketua   : Mulyadi Tawik
    17.     Ketua   : Dr. Saleh, SH., MH
    18.     Ketua   : Dr. Lukman Khakim, AK., M.Si
    19.     Ketua   : MF. Nur Huda Yusro
    20.     Ketua   : H. Ahmad Zarkasih SHI, MM.
    21.     Ketua   : Dr. H. Syafitri Irwan, SAG. Mpdi
    22.     Ketua   : Juwanda, Spdi.
    23.     Ketua   : H.A. Jabidi Ritonga, SHI.
    24.     Ketua   : H. Hasan Basri Segala
    25.     Ketua   : M. Rodri Kaelani, SS.MM.Cps.
    26.     Ketua   : Sandi Suwardi Hasan, S.Ag., M.Si

    Sekertaris Jenderal     : Muhamad Nur Purnamasidi

    Wakil Sekretaris Jenderal       : Zainul Munasichin
    1.      Wakil Sekretaris Jenderal       : Ulil Albab
    2.      Wakil Sekretaris Jenderal       : Kaisar Abu Hanifah
    3.      Wakil Sekretaris Jenderal       : Drs. Insan Purnama, M.Si
    4.      Wakil Sekretaris Jenderal       : Isra D Pramulya, SIP
    5.      Wakil Sekretaris Jenderal       : Yusra Alhabsyi
    6.      Wakil Sekretaris Jenderal       : Cupli Risman
    7.      Wakil Sekretaris Jenderal       : Samsul Rani
    8.      Wakil Sekretaris Jenderal       : Saipul Adam
    9.      Wakil Sekretaris Jenderal       : Syarifudin Salwani, SE.
    10.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Ai Maryati Sholihah
    11.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Abdul Rojak, SH.
    12.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Drs. Hamid Bula
    13.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Muhammad Nurcholis, S.Th
    14.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Irma Muthoharoh

    15.     Wakil Sekretaris Jenderal       : H. Faisal Amir, SE, MM.
    16.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Marwan Zaenuddin, MM.
    17.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Septi Rahmawati
    18.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Harry Saputra Gani
    19.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Ai Rahmayanti
    20.     Wakil Sekretaris Jenderal       : M. Rifai Darus
    21.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Dr. Mohammad Syarif
    22.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Lukmanul Hakim al-Jambi
    23.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Hasan Taftanjanji
    24.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Anies Hidayah
    25.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Abu Bakar Refra, SE. SH. MH
    26.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Danang Sanggabuana, M.Si
    27.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Dr. Abd Basir, M.Pd.I
    28.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Mashudi
    29.     Wakil Sekretaris Jenderl        : Zainal Abidin

    Bendahara Umum  : Arif Rahman

    Bendahara       : Syaeful Amin
    Bendahara       : Dahlia Umar
    Bendahara       : Ratu Dian Hatifah
    Bendahara       : Enung Maryati
    Bendahara       : Deta Anggraeni
    Bendahara       : Farried Akhmad Yani SE
    Bendahara       : Ali Suro
    Bendahara       : Syarifuddin Rauf, S.Ag. ME
    Bendahara       : KH. Abdur Rahim Hasan, SH.
    Bendahara       : H. Idy Muzayyad, SHI. M.Si.
    Bendahara       : Ervan Satriya, S.T
    Bendahara       : Wijayanti, M.Ap.

    DEPARTEMEN-DEPARTEMEN
    1.      Departemen Luar Negeri : Dr. H. Syaifuddin Latif M
    2.      Departemen Pemerintah Daerah dan Pemberdayaan Desa : DR. H. Salni Fajar, Jauhari
    3.      Departemen Sosial dan Penanggulangan Bencana : Drs. H. Rusdi Hasir, Mohammad Saifulloh
    4.      Departemen Perindustrian dan Perdagangan : Dwi Saputro Nugroho, SH.
    5.      Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia : H. Tamrin
    6.      Departemen Pendidikan dan SDM Unggul : Ahmad Syahri Kurniawan, SH
    7.      Departemen Energi dan Sumberdaya Alam : H. Rudiyanto, SH.
    8.      Departemen Riset, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi : Wahyudin AB. Kessa, SE
    9.      Departemen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah : Moch. Fachrur Roziq
    10.     Departemen Pangan dan Pertanian : H Ahmad Mujtabah SE Sthi
    11.     Departemen Kelautan dan Perikanan: Yudistira SE.MM
    12.     Departemen Pemberdayaan Perempuan : Novi Kusumaningsih, M.Ak, Dessy Ulfa
    13.     Departemen Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekerja Migran : Firman Syah Ali, S.h. M.h, Catur Susilo Rahardi

    LEMBAGA-LEMBAGA
    1.      Lembaga Kajian Strategis : Aam Waro Panotogomo, S.Sos, M.Sos.
    2.      Lembaga Bantuan Hukum : Soleh, Radit, Nina Batu Atas
    3.      Lembaga Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi : Ferio Pristiawan Ekananda
    4.      Lembaga Penguatan Ekonomi : Ali Zaziroh Hidayat
    5.      Lembaga Penelitian dan Pengembangan : Meilina Ulfa
    6.      Lembaga Ketahanan dan Distribusi Kader : Mohamad Tulus

  • Mayoritas Publik Nilai Jokowi Layak Jadi Ketua Wantimpres

    Mayoritas Publik Nilai Jokowi Layak Jadi Ketua Wantimpres

    Jakarta, Beritasatu.com – Survei terbaru dari lembaga Rumah Politik Indonesia mengungkapkan mayoritas masyarakat menilai Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) layak menjabat sebagai ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

    Sebanyak 81,01% responden menyatakan Jokowi memiliki kualitas untuk memimpin tokoh-tokoh lain dalam memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden, baik secara diminta maupun tidak.

    “Mayoritas responden sebanyak 81,01% memilih dan menilai Jokowi layak menjadi ketua Wantimpres,” ujar Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia Fernando Emas dalam peluncuran survei bertajuk “Kenapa Jokowi Calon Ketua Wantimpres RI Terbaik?” di Aryaduta Hotel, Jakarta, Rabu (26/3/2025).

    Selain Jokowi, tokoh lain yang muncul dalam survei sebagai kandidat ketua Wantimpres, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebesar 11,93%, KH Ma’ruf Amin 4,2%, Luhut Binsar Pandjaitan 1,12%, Said Aqil Siradj 1,07%, Wiranto 0,42%, Moeldoko 0,14%. Sebanyak 0,11% responden memilih tidak tahu atau tidak menjawab.

    Survei menunjukkan beberapa alasan utama mengapa publik mendukung Jokowi sebagai ketua Wantimpres:
    1. Kemampuan bekerja sama dengan Presiden Prabowo Subianto (29,15%)
    2. Pengalaman sebagai presiden selama dua periode (25,11%)
    3. Kemampuan akselerasi mencapai Asta Cita untuk keberlanjutan (21,97%)
    4. Dukungan pada pembangunan Indonesia Emas 2045 (13,15%)
    5. Penguatan peran pemerintah (7,39%)

    Fernando menekankan isu Wantimpres kurang mendapat sorotan di ruang publik. Padahal institusi ini memiliki peran strategis dalam mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Publik berharap Wantimpres dapat lebih optimal dalam mendukung program pembangunan berkelanjutan dan agenda pemerintahan,” ungkap Fernando.

    Survei Rumah Politik Indonesia dilakukan pada 17-24 Maret 2025 di 23 provinsi dengan metode snowball sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui jaringan komunikasi online seperti Google Form, email, dan WhatsApp.

    Survei soal Jokowi layak menjadi ketua Watimpres melibatkan 500 responden berusia 17 tahun ke atas dengan margin of error 4,38% dan tingkat kepercayaan 95%.

  • Cak Imin Sebut PKB Satu-satunya Partai yang Punya Pijakan Ideologis

    Cak Imin Sebut PKB Satu-satunya Partai yang Punya Pijakan Ideologis

    Cak Imin Sebut PKB Satu-satunya Partai yang Punya Pijakan Ideologis
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum DPP
    PKB
    Abdul Muhaimin Iskandar menuturkan, PKB menjadi satu-satunya partai di Indonesia yang memiliki pijakan ideologis politik berbasis khazanah kultur.

    Cak Imin
    mengatakan, PKB berpegang pada tataran nilai-nilai kepercayaan dan ajaran yang lengkap daripada partai-partai lainnya.
    “Mungkin ya satu-satunya partai yang memiliki pijakan ideologis, tataran nilai-nilai dan dogma (kepercayaan atau ajaran) yang lengkap itu ya PKB,” ujar Cak Imin saat ditemui di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Selasa (25/3/2025).
    Cak Imin menuturkan, PKB memegang pemahaman ilmu
    Ahlussunnah wal Jamaah
    , yakni tentang akidah yang berpedoman pada sunnah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya.
    “Karena PKB ini partai politik berbasis khazanah kultur dan ilmu-ilmu Ahlussunnah wal Jamaah, ilmu-ilmu mahlukatul ulama kaya dengan doktrin, nilai ajaran tradisi,” ucapnya.
    PKB kini telah mengakhiri kajian
    kitab Arrisalah
    Jami’atul Maqasid karya Hadratusyeikh KH. Hasyim Asy’ari dengan menghadirkan pembalah Mustasyar PBNU, KH. Said Aqil Siroj.
    “Kami mengkaji kitab karya Mbah Hashim Asyari Khadrati Sheikh kira-kira 20-25 harian. Ini bagian dari tradisi pesantren yang terus dijaga,” ucap dia.
    Dalam kesempatan yang sama, Ketua bidang Pendidikan dan Pesantren DPP PKB, Yusuf Chudlori membalah kitab Mbah Hasyim bisa menambah keberkahan serta semangat juang setiap kader PKB.
    “Kami harap Arrisalah Jami’atul Maqasid dari KH Hasyim bisa menambah keberkahan serta semangat juang setiap kader PKB,” jelas Yusuf.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ma’ruf Amin buka kajian kitab Arrisalah tradisi PKB saat Ramadhan

    Ma’ruf Amin buka kajian kitab Arrisalah tradisi PKB saat Ramadhan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Syuro DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) K.H. Ma’ruf Amin membuka program kajian kitab karya Roisul Akbar Hadratussyaikh K.H. Hasyim Asy’ari, Arrisalah Jami’atul Maqashid, yang merupakan tradisi partai tersebut di momentum Ramadhan.

    “Alhamdulillah sore hari ini kita akan memulai sesuatu hal yang menjadi tradisi PKB, yaitu pengajian Ramadhan. Kali ini mengambil kitab Arrisalah Jam’iatul Maqashid karya hadratus syeikh K.H. Hasyim Asy’ari,” kata Ma’ruf di Kantor DPP PKB, Jakarta, Senin, sebagaimana keterangan tertulisnya.

    Wakil Presiden ke-13 RI itu mengatakan inti dari kitab Arrisalah ialah memaknai jalan hidup menurut jalan Allah Swt. Menurut dia, jalan Allah sebetulnya menjadi bacaan setiap hari oleh seluruh umat Islam.

    “Karena itu, menurut Imam Syafi’i, andai kata Allah menurunkan satu surat saja dari 114 surat itu, (surat) Wal-‘Ashri saja sudah cukup menjadi pedoman (jalan kehidupan),” katanya.

    Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal DPP PKB M. Hasanuddin Wahid menyebut kajian kitab-kitab karya K.H. Hasyim rutin digelar PKB sejak tahun 2021.

    Menurut dia, ada 11 kiai dan nyai yang akan mengkaji kitab ini, yaitu K.H. Ma’ruf Amin, K.H. Said Aqil Siroj, K.H. Badawi Basyir, K.H. Maman Imanulhaq, K.H. Yusuf Chudlory, K.H. Abdussalam Shohib, Gus Ahmad bin Kafabih, Nyai Badriyah Fayumi, Nyai Hindun Anisah, K.H. Rif’an Nashir, dan K.H. Muhammad Nur Hayid.

    Ia menjelaskan kajian kitab tersebut selalu digelar secara luring dan daring. Kajian juga disiarkan melalui kanal YouTube DPP PKB sehingga dapat diikuti bukan saja oleh kader dan pengurus PKB, tetapi juga masyarakat umum.

    “Pascangaji sampai nanti berbuka puasa kami menggelar buka bersama, lalu sholat berjamaah, termasuk juga shalat tarawih di sini dengan imam tetap Romo K.H. Saifullah Ma’shum,” kata Cak Udin, sapaan akrabnya.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gus Rofi’i Sentil Said Didu Soal PIK 2: Kritik Tanpa Data Jadinya Fitnah

    Gus Rofi’i Sentil Said Didu Soal PIK 2: Kritik Tanpa Data Jadinya Fitnah

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM – Ketua Barisan Ksatria Nusantara (BKN) Muhammad Rofi’i Mukhlis menyentil pihak yang mengkritisi Proyek Strategis Nasional Pantai Indah Kapuk 2 (PSN PIK 2) tanpa didasari data dan sumber yang jelas.

    Pria yang karib disapa Gus Rofi’i itu mengingatkan bahwa sejatinya kritik harus didasarkan berdasarkan data bukan malah menggiring pada fitnah.

    “Mengkritik itu boleh, tapi harus berdasarkan data. Jangan malah mengkritik nggak pakai data. Berarti itu bohong dan fitnah,” ujar Gus Rofi’i, Selasa (18/2/2025).

    Diketahui, salah satu yang kerap mengkritik program PIK 2 yakni mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu.

    Ia pun menganggap Said Didu menyebarkan hoaks tentang PIK 2.

    Gus Rofi’i menuding Said Didu memiliki kepentingan di dalamnya.

    Dikatakannya, Said Didu membuat opini miring tentang PIK 2 karena ingin tanahnya yang berada di area tersebut dibayar dengan harga jauh di atas NJOP.

    KLIK SELENGKAPNYA: Firdaus Oiwobo Akhirnya Angkat Bicara Setelah PT Banten Membekukan Berita Acara Sumpah Advokat. Ia Kini Minta Jabatan Menteri ke Presiden Prabowo.

    “Ada orang yang namanya SD (Said Didu) tadi itu punya tanah 10 hektare, dia belinya 5 ribu dulu, nah ini menyuruh orang ditawarkan kepada PIK. Nah, PIK nawar padahal di atas NJOP, tetapi si SD ini mintanya 1 juta lebih per meter. Padahal NJOP-nya di sana jauh di bawah itu,” kata Gus Rofi’i.

    Gus Rofi’i pun menjelaskan alasan pihaknya pasang badan membela PSN dan PIK 2. 

    Pasalny, BKN meyakini pembangunan PSN PIK 2 banyak mendatangkan manfaat bagi warga.

    “Kenapa saya membela PIK ya? Karena di situ ada kebenaran. Nah, kebenarannya di mana? Nah, kebenaran yang nyata nih, yang kelihatan mata.

    PIK membayar pajak nih, Rp 50 triliun. Ini kan berarti kan dia peduli pada negara dan melaksanakan kewajiban . Yang kedua, kebenaran itu dia menciptakan lapangan kerja begitu banyaknya,” kata dia.

    Terkait keberadaan pagar laut di perairan Tangerang yang tengah jadi polemik, Gus Rofi’i menyebut masalah itu tak ada kaitan dengan PSN PIK 2.

    “Nggak ada kaitan. Sekarang Pagar Laut misalnya yang salah, ya enggak ada urusannya dengan PSN dan PIK 2 karena memang tidak ada kaitannya sama sekali,” kata dia.

    Pada awal tahun 2025 ini, Gus Rofi’i juga telah mendampingi kunjungan sejumlah ulama dari Banten dan jakarta ke kawasan PSN PIK 2. 

    Dimana salah satu ulama yang hadir kala itu yakni mantan Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siradj.

    Gus Rofi’i, menyatakan kunjungan tersebut dalam rangka mencari tahu dan bertabayyun apa terkait polemik PSN PIK 2.

    “Karena yang menghujat ini tidak paham persoalan. Sementara PSN PIK 2 dinilai mendatangkan mashlahat bagi semua pihak, termasuk lingkungan hidup di kawasan tersebut,” kata Gus Rofi’i.

    (TribunJakarta)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

    Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Muncul Majelis Ulama Nusantara, Dukung PSN PIK 2, Sebut Membiarkan Tanah Terbengkalai Itu Dosa

    Muncul Majelis Ulama Nusantara, Dukung PSN PIK 2, Sebut Membiarkan Tanah Terbengkalai Itu Dosa

    GELORA.CO – Nama Majelis Ulama Nusantara (MUN) makin mencuat usai mendukung kelanjutan Proyek Strategis Nasional Pantai Indah Kapuk 2 (PSN PIK 2).

    Juru bicara MUN, Kyai Mohamad Ashshiddiqi, menegaskan bahwa ulama wajib mendukung kebijakan yang bermanfaat bagi umat.

    Menurut MUN, pendapat itu disampaikan setelah melakukan kajian dan meninjau lokasi pada 1 Februari 2025.

    Sejalan dengan paham Ahlussunah Waljama’ah, MUN berharap proyek ini terus berjalan sesuai Perpres era Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin, tanpa terhambat kepentingan politik.

    Mereka menilai PSN PIK 2 bermanfaat dan bukan mudarat, sebagaimana disampaikan oleh Kyai Said Aqil Siradj, yang mengingatkan bahwa membiarkan tanah terbengkalai adalah dosa.

    Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa PSN PIK 2 tidak terkait dengan Pantai Indah Kapuk.

    Proyek seluas 1.754 hektar di lahan milik Kementerian Kehutanan ini mencakup pengembangan wisata mangrove dari 91 menjadi 514 hektar, serta fasilitas eco-wisata, termasuk masjid 4,5 hektar, tanpa pembangunan rumah komersial.

    Ditegaskan, keberadaan Majelis Ulama Nusantara (MUN) bukan untuk menyaingi Majelis Ulama Indonesia (MUI), melainkan sebagai alternatif kemitraan yang mempererat hubungan antara ulama, umara, dan umat.

    Sebagai organisasi yang hadir untuk membangun sinergi dengan masyarakat, MUN berkomitmen dalam memperkuat persatuan serta berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara.

    Juru Bicara MUN, Kiai Alwiyan Qosid Syam`un, menegaskan bahwa organisasi ini lahir sebagai wujud kebebasan berserikat yang telah dijamin oleh undang-undang.

    Menurut Kiai Alwiyan, MUN berpegang teguh pada nilai-nilai nasionalisme serta memiliki komitmen kuat dalam membela kebenaran dan keadilan.

    “Kami berkumpul dalam wadah ini untuk memperkuat peran ulama dan akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) pertama pada akhir Februari 2025, di Jakarta,” ujar Kiai Alwiyan, Sabtu (8/2/2025).

    Dukungan terhadap MUN terus meningkat, dan Munas perdana ini diharapkan menjadi tonggak sejarah bagi gerakan alim ulama di Indonesia.

    Dengan semakin banyaknya pihak yang mendukung, MUN optimis dapat memperkuat peran ulama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

    Lebih lanjut, Kiai Alwiyan menekankan bahwa kemitraan antara ulama dan umara menjadi kebutuhan mendesak, terutama di tengah berbagai tantangan geopolitik serta kepentingan tertentu yang dapat mengancam persatuan.

    “Oleh karena itu, MUN hadir untuk memastikan ulama, umara, dan umat tetap solid dalam membangun negeri,” jelasnya.

    Meskipun bermitra dengan pemerintah, MUN tetap berpegang pada prinsip independensi dan tidak ragu untuk bersikap kritis terhadap kebijakan yang dinilai kurang berpihak kepada masyarakat.

    “Yang membedakan MUN adalah pendekatan kami yang santun, mengutamakan dialog, serta mendahulukan tabayyun dalam menyampaikan kritik kepada pemerintah,” pungkasnya. ***

  • Labelisasi halal bisa jadi `soft diplomacy` dan branding RI di mata dunia

    Labelisasi halal bisa jadi `soft diplomacy` dan branding RI di mata dunia

    Sumber foto: Heru Lianto/elshinta.com.

    Ketum LPOI: Labelisasi halal bisa jadi `soft diplomacy` dan branding RI di mata dunia
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 07 Februari 2025 – 17:22 WIB

    Elshinta.com – Ceruk pasar dan sentimen pasar muslim dan penggunaan teknologi digital akan mewarnai masa depan transaksi dan perdagangan serta investasi di seluruh dunia. 

    Pendekatan dan penguasaan atas Investasi, Industri Halal dan Ekosistemnya, akan mampu mempengaruhi, merubah dan menggerakkan pendulum pergerakan ekonomi dunia. 

    Lebelisasi halal bukan hanya semata sebagai sebuah standarisasi dan rekognisi, tetapi lebih dari itu, sebagai lisensi kepercayaan publik dan garansi transaksi global”. 

    Demikan pernyataan Ketua Umum Lembaga Persaudaraan Organisasi Islam (LPOI) Kiai Said Aqil Siroj, dalam pembukaan Rapat Kerja LPOI dan FGD bertema Investasi, Industri dan Ekosistem Halal di Hotel Royal Kuningan Jakarta, Kamis (7/2)
    .
    Lebih lanjut eks Ketua PBNU itu meyakini labelisasi halal dapat menjadi ujung tombak sebagai soft diplomacy dan branding untuk Indonesia di mata dunia.

    Pasalnya Lebelisasi halal dapat meningkatkan upaya filterisasi keberadaan produk berkualitas, meningkatkan pendapatan negara, memberi rasa aman dan nyaman bagi warga bangsa

    “Khususnya kaum muslimin, dan juga sebagai role model ekonomi halal yang terpercaya di mata dunia,” kata Kiai Aqil Siroj.

    Namun sayangnya, kata dia, proses sertifikasi halal di Indonesia belum bisa menjadi mercusuar dunia. Hal itu dikarenakan klaim dan brandingnya masih kalah dengan Malaysia. 

    “Padahal kalau bicara kualitas dan kuantitas Indonesia jauh lebih unggul dalam semua hal,” jelasnya.

    Karenanya ia mendesak kepada penyelenggara negara agar segera merombak dan merevisi regulasi-regulasi yang berpotensi menghambat proses percepatan Investasi, Industri dan Ekosistem Halal.

    “Sehingga kedepan halal dapat menjadi panglima ekonomi bangsa,” terangnya 

    Ia pun berharap ke depan, halal bisa menjadi hal yang menyenangkan dan menguntungkan bagi semuanya, bukan dalam skema yang sulit, ribet, lama dan membingungkan. 

    “Demikian halnya agresifitasnya brandingnya harus di pompa dan segala problematika serta hambatannya harus disolusikan,” pungkasnya seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Heru Lianto, Jumat (7/2). 

    Sumber : Radio Elshinta