Xcloud.id

Tag: Said Abdullah

  • Bansos Beras 10 Kilogram Kini Tambah Minyak 2 Liter, Ketua Banggar: Itu Usulan Pimpinan DPR Nasional 23 September 2025

    Bansos Beras 10 Kilogram Kini Tambah Minyak 2 Liter, Ketua Banggar: Itu Usulan Pimpinan DPR Nasional 23 September 2025

    Bansos Beras 10 Kilogram Kini Tambah Minyak 2 Liter, Ketua Banggar: Itu Usulan Pimpinan DPR
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menyebut paket bantuan sosial (Bansos) beras 10 kilogram dari pemerintah yang kini ditambah 2 liter MinyaKita merupakan usulan pimpinan DPR RI.
    Said mengatakan, paket bansos sebelumnya terdiri dari 10 kilogram beras dan 1 liter minyak setiap bulan.
    Komponen paket itu kemudian ditambah setelah pimpinan DPR RI mengusulkan kepada pemerintah.
    “Ini permintaan langsung dari pimpinan DPR agar Rp 16,23 triliun itu khususnya untuk yang 10 kg beras saja, tidak cukup 10 kg beras. Mohon per bulan ditambah minyak goreng 2 (liter),” kata Said dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Selasa (23/9/2025).
    Menurut Said, usulan pimpinan DPR RI itu ia sampaikan kepada Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, dalam rapat kerja bersama pemerintah, Kamis (18/9/2025).
    Dalam Rapat Paripurna hari ini, Purbaya kemudian menyatakan pemerintah menyanggupi usulan agar komponen minyak dalam bansos ditambah menjadi 2 liter sebagai bentuk stimulus ekonomi dari pemerintah.
    Kesanggupan itu Purbaya sampaikan saat memaparkan postur Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) dalam Rapat Paripurna.
    Menurut Said, program bansos tersebut akan dikucurkan pada Oktober hingga November 2025.
    DPR RI memandang penambahan kuota MinyaKita penting untuk menopang daya beli masyarakat, terutama yang miskin dan rentan.
    Para anggota dewan di Banggar menilai stimulus Rp 16,23 persen dari pemerintah masih bisa dioptimalkan sehingga masyarakat akan mendapat manfaat lebih.
    Lebih lanjut, Said menyebut APBN bukan hanya persoalan fiskal, melainkan salah satu instrumen negara untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
    “APBN 2026 kita tempatkan sebagai perangkat negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk itu Banggar DPR bersama pemerintah sepakat menetapkan target indikator kesejahteraan,” tutur Said.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Banggar DPR RI mengusulkan tiga skema alternatif Program MBG

    Banggar DPR RI mengusulkan tiga skema alternatif Program MBG

    Program MBG sebaiknya dievaluasi pemerintah dengan terlebih dahulu menemukan titik permasalahannya.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengusulkan tiga skema alternatif untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul maraknya kasus keracunan anak akibat menu program tersebut.

    Said Abdullah, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, menyampaikan skema pertama yakni penyaluran anggaran MBG melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yang langsung disalurkan ke pemerintah daerah.

    Skema kedua, kata dia, bisa dilakukan dengan menyalurkan bantuan MBG melalui Program Keluarga Harapan (PKH).

    “Kalau PKH selama ini per bulan Rp300 ribu, kita tambahin Rp300 ribu. Tapi yang Rp300 ribu itu untuk MBG,” ujarnya pula.

    Adapun skema ketiga, lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) didekatkan ke sekolah agar pengawasan berjalan lebih optimal.

    Berdasarkan data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), hingga pertengahan September 2025 tercatat tidak kurang dari 5.360 anak mengalami keracunan akibat program tersebut.

    Menanggapi kondisi itu, Said menilai Program MBG sebaiknya dievaluasi pemerintah dengan terlebih dahulu menemukan titik permasalahannya.

    “Harus segera dilakukan deteksi oleh pemerintah di titik mana saja dan apa penyebabnya? Apakah karena rantai pasok dari SPPG ke sekolah terlalu panjang? Karena satu SPPG melayani 3.000, apakah itu bisa diperpendek?” ujar Said.

    Meski demikian, ia menegaskan Program MBG tetap perlu dilanjutkan dengan perbaikan.

    “Tapi tidak berarti ada konklusi harus di-setop. Jangan. Lebih baik mari kita deteksi dulu di mana letak masalahnya. Apakah karena jam 2 malam baru masak, sedangkan jam 12 pagi itu (harus disajikan). Kan sudah 14 jam sendiri. Sehingga perlu pola baru, atau skema diubah, setiap sekolah ada satu SPPG. Sehingga itu akan lebih menarik dan lebih mudah dari sisi pengawasan,” ujarnya pula.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuka opsi untuk mengalihkan anggaran MBG, apabila realisasi penyerapan masih rendah hingga akhir Oktober 2025.

    Ia menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan anggaran MBG yang tak terserap menganggur hingga akhir tahun. Anggaran tersebut akan dialihkan ke sektor lain, digunakan untuk memangkas defisit maupun utang.

    “Kalau di akhir Oktober kita bisa hitung dan kita antisipasi penyerapannya hanya akan sekian, ya kita ambil juga uangnya. Kita sebar ke tempat lain, atau untuk mengurangi defisit, atau untuk mengurangi utang. Jadi pada dasarnya enggak ada uang nganggur di departemen atau kementerian yang di-earmark sampai akhir tahun,” kata Purbaya.

    Menurutnya, meski Presiden mendukung penuh pelaksanaan MBG, kondisi di lapangan tetap menentukan seberapa besar anggaran dapat terserap. Untuk itu, Kementerian Keuangan akan membantu mempercepat penyerapan dengan memperkuat manajemen dan pengawasan.

    “MBG treatment-nya sama, kalau memang kita bisa lihat dan kita coba bantu termasuk mengirim manajemen dan segala macam,” ujarnya lagi.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Banggar DPR Tekankan Strategi Kurangi Utang, APBN 2026 Jadi Tameng Perlindungan Rakyat

    Banggar DPR Tekankan Strategi Kurangi Utang, APBN 2026 Jadi Tameng Perlindungan Rakyat

    Jakarta (beritajatim.com) – Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menegaskan bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 menjadi momentum penting untuk mengubah strategi pembangunan ekonomi nasional. Ia menyebut pemerintah bersama DPR telah sepakat meninggalkan pola debt-led growth strategy atau pertumbuhan berbasis utang, menuju revenue-based growth strategy yang lebih sehat dan berkelanjutan.

    “Badan Anggaran DPR bersama pemerintah juga telah menyepakati skema penting jangka menengah. Kami menyepakati mengubah strategi pertumbuhan ekonomi berbasis utang, menjadi strategi pertumbuhan ekonomi berbasis pendapatan dalam jangka menengah. Dengan demikian, pemerintah harus merumuskan peta jalan pengelolaan utang untuk menuju balance budget pada APBN kita ke depan,” kata Said Abdullah dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (23/9/2025).

    Menurutnya, arah kebijakan baru ini akan memperkuat ketahanan fiskal sekaligus menekan beban pembiayaan negara. Ia menegaskan bahwa RAPBN 2026 bukan sekadar rancangan teknokratis, melainkan alat untuk menjaga stabilitas di tengah gejolak geopolitik, krisis iklim, hingga fluktuasi harga energi dunia.

    Dalam posturnya, RAPBN 2026 menetapkan pendapatan negara sebesar Rp3.153,58 triliun dan belanja negara Rp3.842,73 triliun. Dengan demikian, defisit dipatok Rp689,15 triliun atau setara 2,68 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

    Dari sisi sumber penerimaan, penerimaan perpajakan ditargetkan Rp2.693,7 triliun, sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp459,2 triliun. Untuk belanja, alokasi belanja kementerian/lembaga tercatat Rp1.510,5 triliun, belanja non-K/L Rp1.639,2 triliun, dan transfer ke daerah Rp692,9 triliun.

    Dalam pidatonya, Said menekankan fungsi APBN sebagai instrumen perlindungan sosial. Ia menyebut RAPBN 2026 dirancang untuk menjadi “tameng” bagi kelompok miskin dan rentan, sekaligus penggerak roda ekonomi melalui dukungan bagi UMKM, rantai logistik, pariwisata, serta revitalisasi industri dasar nasional.

    “RAPBN yang kita rancang sebagai alat penahan guncangan ekonomi terhadap rumah tangga miskin dan rentan miskin. Hal ini wujud peran APBN sebagai kekuatan perlindungan sosial. Pada saat yang sama, kita juga menempatkan APBN sebagai enabler bagi kebangkitan iklim usaha kecil dan menengah,” tegasnya.

    Banggar DPR menilai postur APBN 2026 harus mampu memberi efek berganda, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga pemerataan ekonomi. Karena itu, Said menegaskan perlunya monitoring ketat dari Kementerian Keuangan, Bappenas, BPKP, hingga DPR agar tata kelola fiskal berjalan transparan dan akuntabel.

    Dengan pendekatan baru yang mengutamakan pendapatan dan memperkuat fungsi APBN sebagai pelindung rakyat, Banggar DPR berharap APBN 2026 menjadi modal kebangkitan ekonomi nasional yang lebih inklusif. [beq]

  • Ketua Banggar Luruskan Anggaran DPR, Bukan Rp 9,9 T Tapi Rp 6,7 T

    Ketua Banggar Luruskan Anggaran DPR, Bukan Rp 9,9 T Tapi Rp 6,7 T

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Badan Anggaran (Banggar) RI, Said Abdullah meluruskan perihal anggaran DPR tahun 2026 yang dikabarkan naik menjadi Rp 9,9 triliun. Dia menegaskan angka ini tidak benar, besaran anggaran DPR hanya mencapai Rp 6,7 triliun pada tahun depan.

    “Anggaran DPR tahun 2026 bukan Rp 9,9 triliun. Yang benar adalah Rp 6,7 triliun,” tegas Said saat ditemui selepas Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, Selasa (23/9/2025).

    Namun demikian, Said menjelaskan agar semua pihak berhati-hati. Pasalnya, ada dua nomenklatur terkait anggaran ini. Pertama, kesekjenan sesar Rp 2,2 triliun. Kemudian, Nomenklatur kedua baru DPR Rp 6,7 triliun. Jika digabungkan maka bisa mencapai Rp 9,9 triliun.

    “Rp 2,2 triliun itu anggarannya Sekjen DPR. Jadi ASN (aparatur sipil negara) tidak mungkin digaji dengan anggaran DPR. Hati-hati, ada dua nomenklatur,” tegasnya.

    Said pun memastikan tidak ada kenaikan. DPR justru memilah-milah, mana pos untuk ASN dan Kesekjenan.

    “Mana sih yang sungguh-sungguh untuk DPR, tidak anggotanya. Ketika bicara DPR ada dua staff administrasi. Bicara DPR, ada lima tenaga ahli,” katanya.

    Dia memastikan DPR akan terbuka perihal anggaran dan dia menegaskan pernyataan ini bukan sikap defensif.

    “Kok paksain defensif? Ngapain? Orang itu bisa diakses publik. Nggak perlulah bersikap defensif,” ujarnya.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • DPR Sahkan RAPBN 2026 dengan Defisit Rp689 Triliun

    DPR Sahkan RAPBN 2026 dengan Defisit Rp689 Triliun

    Jakarta (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (23/9/2025).

    Dalam APBN 2026, ditetapkan pendapatan negara sebesar Rp3.153,58 triliun dan belanja negara Rp3.842,73 triliun, dengan defisit anggaran mencapai Rp689,15 triliun atau 2,68 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Adapun keseimbangan primer ditargetkan sebesar Rp89,71 triliun.

    Ketua DPR RI Puan Maharani yang memimpin rapat paripurna ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 menyampaikan bahwa agenda rapat kali ini adalah pengambilan keputusan tingkat II terhadap RUU RAPBN 2026.

    “Sesuai dengan hasil Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI antara Pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi-fraksi tanggal 22 September 2025, acara Rapat Paripurna hari ini adalah satu, Pembicaraan Tingkat II atau Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026,” ujar Puan.

    Dalam kesempatan tersebut, Puan didampingi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Ia mempersilakan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, untuk menyampaikan laporan pembahasan sebelum akhirnya meminta persetujuan anggota dewan.

    “Tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?” tanya Puan kepada anggota dewan yang hadir.

    Sementara itu, Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menegaskan bahwa APBN 2026 akan menjadi instrumen fiskal penting dalam menghadapi ketidakpastian global sekaligus mendorong kebangkitan ekonomi nasional.

    “APBN ini kita posisikan sebagai penggerak kebangkitan, baik untuk iklim usaha kecil dan menengah, rantai logistik, transportasi, maupun sektor pariwisata,” kata Said. [hen/beq]

  • Ketua Banggar Tak Setuju MBG Disetop Imbas Marak Kasus Keracunan: Lebih Baik Deteksi Dini Nasional 23 September 2025

    Ketua Banggar Tak Setuju MBG Disetop Imbas Marak Kasus Keracunan: Lebih Baik Deteksi Dini Nasional 23 September 2025

    Ketua Banggar Tak Setuju MBG Disetop Imbas Marak Kasus Keracunan: Lebih Baik Deteksi Dini
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah tidak setuju program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan atau dibekukan sementara usai maraknya kasus gangguan pencernaan yang menyebabkan Kejadian Luar Biasa (KLB) di berbagai tempat.
    Ia menilai, masalah keracunan itu sebenarnya bisa dideteksi lebih dini dan dievaluasi, alih-alih menyetop program yang belum genap setahun itu.
    Dia tidak memungkiri, banyaknya kasus keracunan perlu menjadi perhatian bersama.
    “Kalau dari sisi pemberitaan sampai Kepala Staf Kepresiden yang menyampaikan ada 5.300 sampai 5.800 yang keracunan, kita semua kan wajib prihatin. Tapi tidak berarti, tidak berarti ada konklusi harus di-setop. Jangan,” kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (23/9/2025).
    “Lebih baik mari kita deteksi dini, di mana letak masalahnya,” imbuh Said.
    Ia menyebut, evaluasi ditekankan pada sejumlah aspek. Termasuk, potensi keracunan lantaran rantai pasok dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum hingga sampai ke sekolah yang terlalu panjang.
    Solusinya kata Said, bisa saja dengan membagi jangkauan SPPG ke berbagai sekolah.
    “Apakah karena rantai pasok dari SPPG ke sekolah terlalu panjang? Karena 1 SPPG melayani 3.000, apakah itu bisa diperpendek? 1 SPPG cukup 1.500. Sehingga makanan bergizi gratis yang sampai di sekolah itu masih
    fresh from the oven
    ,” ucap Said.
    Evaluasi lainnya mencakup jeda waktu masak dengan penyajian makanan.
    Jeda waktunya bisa diperpendek, dari sebelumnya memasak jam 02.00 dini hari untuk disajikan pukul 12.00 WIB.
    “Jadi perlu pola baru. Atau skema-nya diubah, setiap sekolah ada satu SPPG, sehingga itu akan lebih menarik, dan lebih mudah dari sisi pengawasan,” jelas Said.
    Sebelumnya, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) meminta Komisi IX DPR RI agar mendesak Presiden Prabowo untuk menghentikan program MBG.
    “Ini rekomendasi dari kami, kami tujukan langsung kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo. Melalui forum yang sangat terhormat ini di depan Bapak Ibu anggota Komisi IX DPR RI, tolong wakilkan kami untuk sampaikan ini kepada Bapak Prabowo,” ujar Koordinator Program dan Advokasi JPPI Ari Hadianto, dalam RDPU bersama Komisi IX DPR.
    Ari Hadianto mengatakan, keselamatan anak-anak harus diutamakan dibanding ambisi politik maupun target program yang telah ditetapkan.
    “Utamakan keselamatan anak di atas ambisi politik dan target program. Jangan jadikan anak sebagai target program politik yang justru mengorbankan tumbuh kembang mereka,” ujar Ari, dalam RDPU bersama Komisi IX DPR.
    Menurut Ari, kasus keracunan massal akibat MBG di berbagai daerah bukan sekadar persoalan teknis, melainkan sistemik.
    Dalam rapat yang sama, peneliti dari Monash University Grace Wangge juga menilai, pemerintah perlu segera melakukan moratorium program.
    Menurut dia, kasus keracunan yang terus berulang membuat kepercayaan publik terhadap MBG semakin terkikis.
    “Dalam jangka pendek, kami berharap pemerintah mau legawa untuk melakukan moratorium. Karena tidak bisa ditunda lagi, ini sudah sembilan bulan,” kata Grace.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • RAPBN 2026 Disahkan di Paripurna DPR, Said Abdullah: Jadi Senjata Fiskal Lindungi Rakyat – Page 3

    RAPBN 2026 Disahkan di Paripurna DPR, Said Abdullah: Jadi Senjata Fiskal Lindungi Rakyat – Page 3

    Said merinci beberapa perubahan alokasi anggaran dari usulan awal pemerintah, di antaranya: penambahan target penerimaan cukai Rp1,7 triliun, peningkatan target PNBP dari 6 Kementerian/Lembaga sebesar Rp4,1 triliun, tambahan belanja K/L Rp12,3 triliun, penambahan program pengelolaan belanja lainnya Rp900 miliar, serta penambahan dana transfer ke daerah Rp43 triliun.

    “Badan Anggaran DPR berharap APBN 2026 menjadi modal penting bagi pemerintah memulai membalikan keadaan, memulai kebangkitan industri nasional,” tuturnya.

    Lebih lanjut, kata Said, dukungan kebijakan hilirisasi disebut akan mempercepat ekspansi industri, termasuk peluang bagi sektor pertahanan nasional di tengah ketegangan geopolitik global.

    “Keseluruhan program RAPBN 2026 kita harapkan sebagai katalis pertumbuhan ekonomi, memberi efek berganda untuk penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan ekonomi,” ujar politisi dari PDI Perjuangan itu.

     

  • Said Abdullah: RAPBN 2026 Alat Perangi Kemiskinan dan Krisis Iklim – Page 3

    Said Abdullah: RAPBN 2026 Alat Perangi Kemiskinan dan Krisis Iklim – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menyatakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 disepakati bersama pemerintah untuk menjadikan indikator kesejahteraan rakyat sebagai tolok ukur utama keberhasilan pembangunan.

    APBN, menurutnya, bukan sekadar instrumen fiskal, melainkan perangkat negara untuk menaikkan taraf hidup masyarakat.

    Pernyataan tersebut disampaikan Said dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026, yang membahas Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026. “APBN 2026 kita tempatkan sebagai perangkat negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk itu Banggar DPR bersama pemerintah sepakat menetapkan target indikator kesejahteraan,” kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Selasa (23/9/2025).

    “Hal ini sebagai ukuran kinerja bagi sukses atau tidaknya pelaksanaan pembangunan manusia ke depan,” imbuhnya.

    Said menjelaskan, indikator kesejahteraan tersebut mencakup tiga keseimbangan penting.

    Pertama, program pembangunan harus mampu menurunkan angka kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial. Kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar masyarakat semakin sehat dan terdidik. Ketiga, menjaga kelestarian alam sebagai faktor fundamental pembangunan jangka panjang.

     

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan Rancangan Undang Undang tentang APBN anggaran 2026, Selasa (23/9).

  • Banyak Kasus Keracunan MBG, Said Abdullah: Pemerintah Harus Segera Deteksi – Page 3

    Banyak Kasus Keracunan MBG, Said Abdullah: Pemerintah Harus Segera Deteksi – Page 3

    Abdullah setuju perlu ada evaluasi rantai pasok makanan MBG agar tetap layak konsumsi. Salah satu cara yang mungkin dilakukan adalah distribusi dari Sentra Penyedia Pangan Gotong Royong (SPPG) ke sekolah dapat diperpendek agar makanan tetap segar.

    “Kalau sekarang satu SPPG melayani 3.000, bisa diperpendek menjadi 1.500, sehingga makanan bergizi gratis yang sampai di sekolah itu masih fresh from the oven,” ujarnya.

    Politisi dari PDI Perjuangan itu menegaskan, langkah utama yang perlu dilakukan bukan menghentikan program, melainkan menginventarisasi masalah secara menyeluruh sebelum melakukan evaluasi.

    “Kepala Staf Kepresidenan menyampaikan ada 5.300 sampai 5.800 yang keracunan, kita wajib prihatin,” jelas Said.

    “Tapi tidak berarti ada konklusi harus di-stop. Jangan. Lebih baik deteksi dini, di mana letak masalahnya,” imbuhnya.

  • DPR RI sahkan RAPBN 2026, belanja negara ditetapkan Rp3.842 triliun

    DPR RI sahkan RAPBN 2026, belanja negara ditetapkan Rp3.842 triliun

    Jakarta (ANTARA) – DPR RI bersama Pemerintah resmi mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026.

    Pengesahan itu diambil dalam Rapat Paripurna DPR ke-5 di Jakarta, Selasa, yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

    “Apakah RUU APBN dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?” tanya Puan kepada anggota dewan yang hadir.

    “Setuju”, ujar seluruh anggota rapat serentak.

    Kemudian, Puan mengetukkan palu sidang sebagai tanda pengesahan.

    Sebelum keputusan diambil, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah merinci postur APBN 2026 yang ditetapkan.

    Selain itu, Said juga membacakan pendapat seluruh fraksi DPR RI yang menyatakan persetujuan terhadap RAPBN 2026.

    Berdasarkan keputusan rapat, belanja negara pada 2026 ditetapkan sebesar Rp3.842,72 triliun.

    Anggaran itu terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp3.149,73 triliun dan transfer ke daerah Rp692,99 triliun.

    Rinciannya, belanja kementerian/lembaga (K/L) mencapai Rp1.510,55 triliun, sedangkan belanja non-K/L sebesar Rp1.639,19 triliun.

    Sementara itu, pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp3.153,58 triliun, terdiri dari penerimaan perpajakan Rp2.693,71 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp459,2 triliun, dan hibah Rp0,66 triliun.

    Dengan postur tersebut, RAPBN 2026 diproyeksikan mengalami defisit Rp698,15 triliun atau setara 2,68 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

    Keseimbangan primer dipatok sebesar Rp89,71 triliun dan pembiayaan Rp689,15 triliun.

    DPR RI juga menyepakati sejumlah asumsi makro APBN 2026, di antaranya pertumbuhan ekonomi 5,4 persen, inflasi 2,5 persen, nilai tukar Rp16.500 per dolar AS.

    Kemudian pemerintah menyepakati suku bunga SBN 10 tahun 6,9 persen, harga minyak mentah Indonesia (ICP) 70 dolar AS per barel.

    Target lifting minyak ditetapkan 610 ribu barel per hari dan gas bumi 984 ribu barel setara minyak per hari.

    Selain itu, RAPBN 2026 juga menargetkan tingkat pengangguran terbuka 4,44-4,96 persen, kemiskinan 6,5-7,5 persen, kemiskinan ekstrem 0-0,5 persen, dan Gini ratio 0,377-0,380.

    Indeks Modal Manusia dipatok 0,57, Indeks Kesejahteraan Petani 0,7731, penciptaan lapangan kerja formal 37,95 persen, serta Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita 5.520 dolar AS.

    Pemerintah juga menargetkan penurunan intensitas emisi gas rumah kaca 37,14 persen dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 76,67 persen.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.