Xcloud.id

Tag: Said Abdullah

  • PDIP ucapkan selamat bekerja kepada Prabowo-Gibran

    PDIP ucapkan selamat bekerja kepada Prabowo-Gibran

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah menyampaikan selamat bekerja kepada pasangan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang akan dilantik pada Minggu (20/10).

    “Selamat bekerja kepada Presiden Prabowo,” kata Said dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Ia pun mengungkapkan ada beberapa agenda strategis pada pemerintahan Prabowo-Gibran. Pertama, menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial menjadi agenda paling penting bagi setiap pemerintahan.

    Menurutnya, selama sepuluh tahun terakhir, laju penurunan kemiskinan dan kesenjangan sosial masih belum progresif.

    Adapun pada tahun 2014 tingkat kemiskinan mencapai 10,96 persen. Kemudian, pada Maret 2024 penduduk miskin mencapai 9,03 persen.

    “Selama 10 tahun tingkat kemiskinan hanya turun 1,93 persen, apalagi kita juga menghadapi penurunan jumlah kelas menengah yang mencapai 9 juta jiwa,” ujarnya.

    Pada tahun 2014 tingkat kesenjangan sosial (rasio gini) mencapai 0,414 dan Maret 2024 di level 0,379 atau turun 0,035.

    Untuk itu, Said menilai Prabowo perlu fokus menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial lebih progresif dengan orkestrasi kebijakan yang komprehensif, mulai dari pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, sanitasi, perumahan, hingga lapangan kerja.

    Lalu, kedua, Prabowo perlu memberi perhatian besar untuk perbaikan sumber daya manusia, khususnya pada sektor pendidikan.

    Sebab, sejak mandatori anggaran pendidikan 20 persen dari belanja negara di tahun 2003 sampai sekarang atau 21 tahun yang lalu. Namun mayoritas angkatan kerja kita sebanyak 149 juta, sebanyak 54 persen hanya lulusan SMP ke bawah.

    Hal ini berdampak pada tidak optimalnya bonus demografi untuk mendorong lompatan perekonomian nasional dari negara berpendapatan menengah bawah menjadi negara berpendapatan menengah atas apalagi menjadi high income country.

    Ketiga, selama 10 tahun terakhir Indonesia belum bisa keluar dari ketergantungan impor pangan dan energi. Padahal keduanya adalah hal pokok yang menyangkut ketahanan dan kemandirian sebuah bangsa dan negara.

    Selama periode 2014-2023 defisit perdagangan internasional pada sektor pertanian sangat besar. Ekspor sektor pertanian kita mencapai 61,4 miliar dolar AS, sedangkan impor kita mencapai 98,46 miliar dolar AS, ada defisit sebesar 37 miliar dolar AS.

    Dengan kurs Rp15.400, nilai impor hasil pertanian Indonesia mencapai Rp569,8 triliun.

    Pada periode 2014-2023 impor migas mencapai angka fantastis, yakni 278,5 miliar dolar AS dengan kurs Rp15.400/dolar AS, maka nilai impor migas 9 tahun terakhir mencapai Rp4.288,9 triliun.

    Menghadapi persoalan ini tidak mudah, melibatkan berbagai kepentingan ekonomi politik nasional dan internasional. Dan hal inilah yang akan menjadi tantangan Prabowo-Gibran ke depan.

    Baca juga: Pengamat sebut tiga faktor hambat pertemuan Megawati dan Prabowo
    Baca juga: Puan ucapkan selamat ulang tahun untuk Prabowo usai Rapat Paripurna
    Baca juga: Sosok Budiman Sudjatmiko yang ditunjuk Prabowo untuk atasi kemiskinan
    Baca juga: Puan sebut PDIP solid dukung pemerintahan Prabowo-GibranBaca juga: Hasto Kristiyanto raih gelar doktor di UI
     

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ekonomi Ditarget 5,2%, Belanja Negara Rp 3.621 T

    Ekonomi Ditarget 5,2%, Belanja Negara Rp 3.621 T

    Jakarta –

    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) tahun 2025 menjadi UU. Dengan begitu, pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto sudah bisa menjalankannya mulai awal tahun depan.

    Persetujuan diambil dalam rapat paripurna DPR RI ke-7 masa persidangan I tahun sidang 2024-2025 yang digelar hari ini. Dari perwakilan pemerintah hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono, beserta jajaran eselon I.

    “Apakah RUU tentang APBN tahun anggaran 2025 dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?,” tanya Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus di ruang rapat paripurna, Jakarta, Kamis (19/9/2024).

    “Setuju,” jawab seluruh anggota yang diikuti ketuk palu.

    Berdasarkan laporan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, terdapat 8 fraksi yang menyetujui atau menerima RUU tentang APBN 2025 menjadi UU yakni Fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, Demokrat, PAN, PKB, dan PPP. Sedangkan Fraksi PKS menerima dengan catatan (minderheid nota).

    Salah satu yang disepakati dalam RUU APBN 2025 adalah pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan mencapai 5,2% dan inflasi 2,5%. Hal ini telah mempertimbangkan berbagai situasi global.

    “Pemerintah perlu menjaga tingkat inflasi tetap rendah mengingat pengaruh inflasi terhadap daya beli rumah tangga sangatlah besar,” kata Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah.

    Asumsi dasar ekonomi makro tahun 2025:

    – Pertumbuhan ekonomi: 5,2%.
    – Inflasi: 2,5%
    – Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS: Rp 16.000
    – Tingkat Bunga SUN-10 tahun: 7%
    – Harga minyak mentah Indonesia: US$ 82 per barel
    – Lifting Minyak Bumi: 605 ribu barel per hari
    – Lifting Gas Bumi: 1.005 ribu barel setara minyak per hari

    Sasaran dan indikator pembangunan tahun 2025:

    – Tingkat kemiskinan: 7-8%
    – Tingkat kemiskinan ekstrem: 0%
    – Tingkat pengangguran terbuka: 4,5-5%
    – Rasio gini: 0,379-0,382
    – Indeks Modal Manusia: 0,56
    – Nilai Tukar Petani (NTP): 115-120
    – Nilai Tukar Nelayan (NTN): 105-108

    Postur APBN 2025:

    – Target pendapatan negara Rp 3.005,12 triliun: Terdiri dari penerimaan pajak Rp 2.189 triliun, penerimaan kepabeanan dan cukai Rp 301,60 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 513,63 triliun, dan penerimaan hibah Rp 581,1 triliun.

    – Total belanja negara Rp 3.621,31 triliun: Terdiri dari belanja K/L Rp 1.160,08 triliun, belanja non K/L Rp 1.541,35 triliun, transfer ke daerah Rp 919 triliun.

    – Defisit APBN Rp 616,19 triliun atau 2,53% terhadap produk domestik bruto (PDB).

    (kil/kil)

  • Kader Banteng Usung Erji Jilid II, Eri Cahyadi-Armuji Daftar 2 Mei ke PDIP Surabaya

    Kader Banteng Usung Erji Jilid II, Eri Cahyadi-Armuji Daftar 2 Mei ke PDIP Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – PDI Perjuangan Kota Surabaya memutuskan untuk mengusulkan Wali kota Eri Cahyadi-Wakil Wali kota Armuji pada Pilkada 2024. Eri-Armuji (Erji) akan mendaftar pada Kamis 2 Mei, bertepatan Hari Pendidikan Nasional.

    Usulan tersebut disampaikan pada DPP PDI Perjuangan dan DPD PDI Perjuangan Jawa Timur. Eri Cahyadi-Armuji adalah petahana atau incumbent di Kota Surabaya.  Eri-Armuji juga tercatat sebagai kader PDI Perjuangan.

    “Sebagai petahana, kita ajukan kembali Mas Eri Cahyadi dan Mas Armuji. Keduanya akan mendaftar ke kantor PDI Perjuangan Kota Surabaya pada Kamis 2 Mei 2024. Eri-Armuji bertekad melanjutkan pembangunan lima tahun ke depan,” kata Adi Sutarwijono, Ketua DPC PDI Perjuangan  Surabaya, dalam Rapat Koordinasi Cabang, Selasa (30/4/2024).

    Hal itu selaras dengan DPD PDI Perjuangan Jawa Timur yang mengusung Eri Cahyadi-Armuji dalam Pilkada 2024. “Kalau Surabaya saya paten, rekomendasinya hanya satu. Pak Eri-Armuji, kau tulis besar-besar,” kata Said Abdullah, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, kepada media di Surabaya kemarin sore.

    Rapat koordinasi dihadiri Eri Cahyadi dan Armuji, dan Wakil Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Jordan Bataragoa. Serta diikuti segenap jajaran pengurus PDI Perjuangan Kota Surabaya di tingkat kota, kecamatan dan kelurahan. Juga Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya, badan-badan dan  organisasi sayap partai politik berlambang banteng moncong putih itu.

    “Rekomendasi untuk Pilkada 2024 sepenuhnya kewenangan DPP Perjuangan. Kita menjaring dan mengusulkan untuk dibawa ke pusat. Sambil menunggu turunnya rekomendasi, kita rapatkan barisan. Kita perkuat konsolidasi akar rumput PDI Perjuangan di Kota Surabaya,” kata Adi Sutarwijono.

    Eri Cahyadi dan Armuji hadir dengan memakai seragam PDI Perjuangan. Eri Cahyadi tercatat Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, dan Armuji sebagai kader banteng senior.

    Dalam rapat koordinasi itu, Kepala Badan Pemenangan Pemilu (BP Pemilu) PDI Perjuangan Kota Surabaya, Anas Karno, menyerahkan formulir pendaftaran kepada Eri Cahyadi-Armuji. Keduanya lantas berfoto bersama kader-kader banteng se-Kota Surabaya.

    Jordan Bataragoa juga menegaskan, sikap DPD PDI Perjuangan Jawa Timur mengusung Eri Cahyadi-Armuji. “Kita usung kembali petahana Eri Cahyadi-Armuji dalam Pilkada 2024 agar menuntaskan pembangunan di Kota Surabaya,” kata Jordan Bataragoa, Wakil Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur.

    Eri Cahyadi-Armuji terpilih menjadi walikota Surabaya dan wakil walikota dalam Pilkada tahun 2020. Keduanya diusung secara tunggal oleh PDI Perjuangan.

    “Selama menjabat, Eri Cahyadi-Armuji telah bekerja keras untuk Kota Surabaya, menjaga harmoni dan kekompakan, bahu-membahu dan menggerakkan gotong royong warga masyarakat. Termasuk di masa pandemi Covi-19, sehingga Kota Surabaya relatif cepat lolos dari situasi pandemi dan melakukan upaya-upaya pemulihan,” kata Adi.

    Eri Cahyadi mengatakan, dirinya bertekad untuk meneruskan program-program pembangunan di Kota Surabaya. “Terima kasih kepada rekan-rekan kader PDI Perjuangan. Mohon doa restunya. Saya dan Pak Armuji maju kembali dalam Pilkada Surabaya untuk melanjutkan program-program pembangunan untuk warga masyarakat,” kata Eri Cahyadi.

    Armuji mengatakan, pemerintahan di Kota Surabaya selama 22 tahun bisa dijaga konsisten dalam kepemimpinan kader PDI Perjuangan. “Kemenangan kader PDI Perjuangan dalam Pilkada Kota Surabaga bisa kita jaga konsisten. Banyak perubahan dan kemajuan untuk kesejahteraan dan kemajuan warga Kota Surabaya,” kata Armuji.

    Dikatakan, tahun 2002-2010, Kota Surabaya dipimpin Walikota Bambang DH. Tahun 2010-2020 dipimpin Walikota Tri Rismaharini, dimana periode ke-2 berpasangan dengan Wakil Walikota (alm) Whisnu Sakti Buana, dan 2021-2024 di bawah Walikota Eri Cahyadi dan Wakil Walikota Armuji.

    “Kita jaga terus kekompakan dan kesolidan untuk memenangkan Pilkada Kota Surabaya tahun 2024,” kata Armuji. [asg/ian]

  • Pilgub, PDIP Jatim Dikabarkan Kirim Sejumlah Nama ke DPP, Siapa Dia?

    Pilgub, PDIP Jatim Dikabarkan Kirim Sejumlah Nama ke DPP, Siapa Dia?

    Surabaya (beritajatim.com) – DPD PDI Perjuangan Jawa Timur dikabarkan telah mengirimkan sejumlah nama ke DPP PDIP yang akan dipertimbangkan untuk maju di Pilgub Jatim 2024.

    Achmad Fauzi Wongsojudo, Bupati Sumenep sekaligus kader PDI Perjuangan yang disinyalir masuk di antara nama yang disetor ke DPP PDI Perjuangan tidak berani membenarkan kabar tersebut.

    Menurut dia, kabar itu akan lebih tepat jika dikonfirmasi ke DPD PDI Perjuangan Jatim.

    “Coba itu dikonfirmasi langsung ke DPD,” kata Fauzi usai menghadiri acara Rakorwil PAN di Hotel Vasa Surabaya, Selasa (30/4/2024).

    Pria yang akrab disapa Cak Fauzi ini mengaku tidak memiliki kapasitas berbicara urusan Pilgub Jatim.

    “Saya ini kan cuma ketua DPC Sumenep,” tukas Fauzi singkat.

    Sebelumnya, Ketua DPD PDIP Jatim, MH Said Abdullah mengaku partainya masih berproses mengerucutkan kandidat yang akan diusung dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur.

    “Untuk Pilgub, kami masih dalam proses,” ujar Said menanggapi pertanyaan wartawan di Surabaya.

    Ketua Banggar DPR RI itu juga mengakui bahwa partainya menjalin komunikasi dengan incumbent Khofifah Indar Parawansa.

    “Paling tidak kami sudah duduk bersama dengan Mbak Khofifah dan kader-kader PAN dalam rangka Rakorwil. Ini kan indah kalau kita duduk bersama seperti saat ini,” pungkas Said. (tok/ian)

  • Said: Saya Bangga Duduk Bersama Mbak Khofifah di Acara PAN

    Said: Saya Bangga Duduk Bersama Mbak Khofifah di Acara PAN

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua DPD PDI Perjuangan (PDIP) Jawa Timur (Jatim), MH Said Abdullah mengaku bangga mendapat undangan dari Ketua DPW PAN Jatim Ahmad Rizki Sadig untuk hadir dalam acara Rakorwil Pemenangan Pilkada 2024 di Hotel Vasa Surabaya, Selasa (30/4/2024).

    “Khusus Pilgub Jatim, kami dalam proses. Insya Allah. Paling tidak, kami saat ini sedang duduk bersama Mbak Khofifah (Gubernur Jatim 2019-2024, red) di depan kader-kader PAN dalam rangka Rakorwil Pemenangan Pilkada PAN,” ujar Said.

    Said menyebut bisa hadir di acara PAN, apalagi ada Khofifah merupakan momen yang indah. Karena memperlihatkan momen kebersamaan di antara para elite politik dan parpol.

    “Kan indah kalau sudah duduk bersama seperti ini. Kebetulan Mas Rizki sebagai Ketua DPW memberikan fasilitas itu, dan saya diundang sebagai Ketua DPD PDIP Jatim, dan saya bangga hadir di tempat ini,” katanya kepada wartawan.

    Ketua DPW PAN Jatim, Ahmad Rizki Sadig mengatakan, memang pihaknya sengaja tidak mengundang ketua-ketua partai tingkat Jatim lainnya. Melainkan, hanya Ketua PDIP Jatim.

    “Tolong jangan dipolitisir ya. mengapa ketua partai lain tidak diundang. Mengapa saya mengundang Pak Said Abdullah, karena satu-satunya partai setelah Pemilu Legislatif 2024 yang berhubungan dan bersilaturahmi dengan DPW PAN Jatim adalah DPD PDIP Jatim di bawah pimpinan Said Abdullah,” tuturnya. [tok/beq]

  • Said Abdullah, Tangan Besi Penjaga Keamanan Anggaran Negara

    Said Abdullah, Tangan Besi Penjaga Keamanan Anggaran Negara

    Surabaya (beritajatim.com) – Said Abdullah tidak hanya dikenal sebagai politisi ulung. Lebih dari itu, tokoh yang putra asli Madura ini terkenal dengan ketegasannya bicara soal anggaran negara. Melalui posisinya sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said berusaha memegang kuat amanah menjaga keamanan anggaran negara.

    Dia kerap bicara lantang mengkritisi kebijakan Pemerintah terkait penggunaan anggaran yang tidak memihak rakyat. Bahkan, Said tanpa tedeng aling-aling berani menyerang apabila kebijakan yang diambil pemerintah secara nyata justru menambah beban masyarakat menjadi semakin berat.

    Tercatat sudah kritik pedas yang dilancarkan Said pada pemerintah. Sebut saja rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen ke 12 persen pada 2025. Said tegas menentang rencana tersebut dan menyatakan itu justru semakin memperberat beban rakyat.

    Said mengingatkan dampak buruk yang timbul jika PPN jadi dinaikkan 12 persen. Di antaranya, bakal terjadi penurunan tingkat konsumsi masyarakat sebesar 3,2 persen serta anjloknya upah minimun. Belum lagi ancaman krisis ekonomi global.

    Said juga tegas bicara soal bantuan sosial. Dia meminta pemerintah menahan penyaluran bansos (bansos) untuk sementara waktu.

    Hal itu disampaikan Said Abdullah jauh hari sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Karena, dia mencium adanya potensi penyalahgunaan bansos untuk kepentingan pemenangan salah satu pasangan calon presiden-calon wakil presiden.

    Tak hanya itu, Said menaruh perhatian sangat besar terhadap keberlangsungan UMKM. Di mata dia, UMKM lah yang menjadi penopang ekonomi nasional. Para pelaku UMKM adalah pejuang yang menjadi tiang kokoh penyangga stabilitas ekonomi.

    Masih banyak deretan contoh keberpihakan Said Abdullah terhadap rakyat. Dengan tangan dinginnya, Said Abdullah berkomitmen kuat menjaga keamanan anggaran negara dari potensi penyalahgunaan yang berujung membebani rakyat.

  • Pasca Pemilu, Said: Arah Politik PDIP Ditentukan Ketum Megawati

    Pasca Pemilu, Said: Arah Politik PDIP Ditentukan Ketum Megawati

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua DPP PDI Perjuangan, MH Said Abdullah memberi jawaban atas pertanyaan wartawan terkait pendapat dari Dr Airlangga Pribadi dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, tentang pilihan sikap dan arah politik PDI Perjuangan pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Khususnya, terkait dengan pentingnya keseimbangan politik, dan atau kebersamaan politik bersama pemerintah ke depan, menghadapi tantangan global yang makin tidak menentu.

    “Atas masukan itu tentu akan menjadi pertimbangan jajaran DPP Partai, khususnya Prof Dr. Hj Megawati Soekarnoputeri. Ini karena kewenangan tentang arah politik PDI Perjuangan ditentukan oleh Ibu Ketua Umum. Dan, beliau tentu saja akan mendapatkan masukan dari jajaran DPP Partai dan lintas tokoh,” kata Said, Jumat (26/4/2024)

    [irp]

    “Dalam hemat saya, ada dua agenda internal dan eksternal untuk meningkatkan kualitas demokrasi elektoral yang harus ditempuh oleh PDI Perjuangan ke depan. Terkait agenda internal, kami, PDI Perjuangan yang perlu ditingkatkan, antara lain peningkatan kualitas kader PDI Perjuangan di semua tingkatan lewat kaderisasi berjenjang, memantabkan konsolidasi ideologi, organisasi, program, sumber daya dan kader,” imbuhnya.

    Adapun agenda eksternal lebih banyak lagi langkah langkah yang diperlukan, antara lain:

    1. Mengevaluasi total atas pelaksanaan pemilu legislatif dan eksekutif, khususnya atas pelaksanaan pemilu 2024 sebagai titik pijak perubahan atas pemilu 2029, agar proses demokrasi elektoral berjalan lebih berkualitas. Evaluasi atas pelaksanaan pemilu 2024 setidaknya telah dituangkan dalam Sikap Politik DPP PDI Perjuangan tertanggal 22 April 2024.

    2. Praktik pemilu yang transaksional, membuat ongkos politik menjadi sangat mahal. Mereka yang lolos elektoral membutuhkan biaya politik yang besar, akibatnya tidak semua kader PDI Perjuangan yang ideologis dan memahami karakter dan watak kepartaian  bisa menghadapi keadaan ini. Oleh sebab itu, PDI Perjuangan tidak surut untuk memperjuangkan pemilu dengan proporsional tertutup yang dibarengi dengan reformasi partai politik yang lebih modern,  meletakkan kaderisasi sebagai merit politik

    3. Kebersamaan, atau gotong royong seperti yang ditegaskan oleh Dr Airlangga Pribadi adalah cerminan jiwa bangsa. Dengan gotong royong, kita bisa melalui pandemi Covid-19, dan pemulihan ekonomi lebih kuat. Hal itu pelajaran penting buat kita sebagai bangsa.

    4. Mengajak semua elemen bangsa, terutama para pemangku kepentingan strategis pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak November 2024 mendatang untuk menjaga demokrasi elektoral lebih baik dari pemilu. Sehingga, pilkada ke depan tidak digantikan dari pertarungan gagasan dan rekam jejak menjadi pertarungan uang dan kekuasaan. Kita harus letakkan pilkada sebagai modal rekrutmen berjenjang kepemimpinan nasional. Oleh sebab itu, kita membutuhkan proses itu berjalan berkualitas. [tok/aje]

  • 3 Pimpinan Parpol Akan Bertemu Bahas Pilgub Jatim, Khofifah-Achmad Fauzi?

    3 Pimpinan Parpol Akan Bertemu Bahas Pilgub Jatim, Khofifah-Achmad Fauzi?

    Surabaya (beritajatim.com) – Wacana duet Khofifah Indar Parawansa-Achmad Fauzi Wongsojudo di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2024 kian mengemuka.

    Hal ini menyusul rencana digelarnya pertemuan antara ketua DPD PDI Perjuangan Jatim Said Abdullah, Ketua DPD Gerindra Jatim Anwar Sadad dan Ketua DPD Golkar Jatim M. Sarmuji. Pertemuan tersebut disinyalir untuk membahas peta politik Jawa Timur menyambut Pilgub 2024.

    Ketika ditanya kabar itu, Achmad Fauzi Wongsojudo mengaku belum mendengar desas-desus wacana tersebut. Apalagi soal rencana permuan tiga pimpinan partai PDIP, Gerindra dan Golkar.

    “Itu isu dari mana sumbernya? Stop dulu ya urusan Pilgub,” kata Fauzi sambil keheranan usai menghadiri acara kepemudaan di Surabaya, Rabu (24/4/2024) malam.

    Pri yang akrab disapa Cak Fauzi itu enggan menjawab spekulasi politik yang berkembang di Jatim tersebut.

    ‘”Mungkin teman-teman bisa tanya ke yang mau maju saja, jangan ke saya. Kok saya terus di tanyain,” canda bupati di ujung pulau Madura itu.

    Sekadar diketahui, hasil analisis direktur ARCI Baihaki Siraitj menyebutkan bahwa duet Khofifah-Cak Fauzi memang cukup realisitis dalam memimpin Jatim.

    Fauzi dinilai sebagai sosok teknokrat yang bisa membantu Khofifah untuk memajukan Jawa Timur.

    “Saya kira keduanya kalau bersanding menjadi pasangan yang saling melengkapi dalam memajukan Jawa Timur,” kata Baihaki Sirajt ketika dikonfirmasi beberapa waktu yanh lalu.

    Baihaki mengatakan, Fauzi memiliki modal sosial cukup kuat, yakni dukungan masyarakat Madura dan pesisir utara Jatim.

    Selain itu, Baihaki menilai Fauzi punya kinerja cemerlang karena berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi di Sumenep.

    “Saya kira modal yang dimiliki cukup melengkapi. Kalau duet Khofifah-Fauzi memimpin, Jatim akan semakin bergerak kencang,” tambahnya.

    Seperti diketahui, hasil survei ARCI menyatakan Achmad Fauzi Wongsojudo yang memiliki elektabilitas 8,1 persen. Pria yang akrab disapa Cak Fauzi ini lahir dan besar di Sumenep, Madura, pada 21 Mei 1979.

    Selain sebagai Cagub, Cak Fauzi juga berpotensi maju sebagai Cawagub Jatim. Data dari lembaga survey ARCI, pada survei terbaru pada maret 2024, elektabilitas Achmad Fauzi mencapai 19,2 persen.

    Sementara itu, berdasarkan hasil survei Top of Mind bakal calon Gubernur di Pilkada Jatim 2024 yang digelar lembaga survei Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI), nama Khofifah Indar Parawansa elektabilitasnya mencapai 41,5 persen.

    Khofifah menjadi nama terkuat, khususnya dari segi top of mind masyarakat, elektabilitas, popularitas maupun kesukaan warga Jawa Timur. [tok/aje]

  • Said Abdullah Terima Usulan 3 Nama Calon Ketua DPRD Sumenep, Salah Satunya Istri Bupati

    Said Abdullah Terima Usulan 3 Nama Calon Ketua DPRD Sumenep, Salah Satunya Istri Bupati

    Sumenep (beritajatim.com) – Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, MH Said Abdullah mengaku telah menerima usulan dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumenep, Madura, nama-nama calon Ketua DPRD Sumenep.

    “Ada tiga nama yang sudah diusulkan, yakni H. Zainal, Nia Kurnia, dan Hosnan,” kata Said Abdullah, Senin (22/04/2024).

    Pada Pemilu 2024, PDI Perjuangan Sumenep meraup suara terbanyak dan mampu mengantarkan 11 calegnya duduk di kursi DPRD Sumenep. Dengan demikian, partai berlambang moncong putih ini pun berhak mendudukkan caleg terbaiknya di kursi Ketua DPRD.

    Tiga nama caleg terpilih yang diusulkan menjadi Ketua DPRD adalah H. Zainal yang juga Bendahara DPC PDI Perjuangan Sumenep, kemudian Nia Kurnia yang juga istri Bupati Sumenep Ach. Fauzi Wongsojudo, dan Hosnan, yang juga Ketua Bappilu DPC PDI Perjuangan Sumenep.

    “Ya kalau saya disuruh memilih, saya pilih H. Zainal. Kemampuannya mumpuni. Sudah berpengalaman karena caleg ‘incombent’, juga pengurus partai,” ungkapnya.

    Said Abdullah yang juga Ketua Banggar DPR RI ini menjelaskan, apabila H. Zainal nanti benar dipilih sebagai Ketua DPRD Sumenep, maka itu juga sebagai bentuk apresiasi partai terhadap dedikasi dan loyalitas terhadap PDI Perjuangan.

    “H. Zainal bendahara DPC PDIP Sumenep sebagai Ketua DPRD, kemudian Abrari sekretaris DPC PDIP Sumenep sebagai caleg terpilih DPRD Jatim,” ujarnya.

    Sementara Ketua DPC PDI Perjuangan Sumenep, Ach. Fauzi Wongsojudo masih menjabat sebagai Bupati Sumenep, dan akan kembali dicalonkan sebagai Bupati Sumenep dalam Pilkada 2024. (tem/ian)

  • Ditawari Maju Pilgub Jatim, PDIP: Eri Menolak, Tetap Ingin di Surabaya!

    Ditawari Maju Pilgub Jatim, PDIP: Eri Menolak, Tetap Ingin di Surabaya!

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim, Budi ‘Kanang’ Sulistyono menyampaikan, bahwa memang ada wacana bakal memasangkan kadernya sebagai cawagub budbububbbudi kanangbudi kanangbudi kanangbudi kanangberpasangan dengan petahana Khofifah Indar Parawansa di Pilgub Jatim 2024. Dia adalah Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi.

    “Ini untuk menjawab rumor yang beredar selama ini bahwa ada pasangan Khofifah-Eri. Tapi, saya sudah tanyakan langsung ke Mas Eri. Mas Eri bilang ingin tetap berada di Surabaya. Artinya, beliau akan maju kembali di Pilwali Surabaya. Tentunya PDIP yang akan memberangkatkan,” kata Kanang kepada beritajatim.com, Kamis (18/4/2024).

    Kanang juga belum berani memastikan, siapa sosok yang bakal diusung di Pilgub Jatim 2024. “Kami baru melakukan rapat terbatas pada hari ini membahas pilkada serentak dan nanti dilanjutkan rapat besar pada 30 April yang dipimpin langsung oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim, Pak Said Abdullah,” tutur politisi yang menjadi anggota DPR RI terpilih ini.

    Sementara itu, DPD PDI Perjuangan Jatim mulai memanaskan mesin politik jelang Pilkada Serentak 2024. Saat ini, DPC PDI Perjuangan kabupaten/kota se-Jatim diminta segera memulai tahapan penjaringan calon kepala daerah/wakil kepala daerah. Ini selaras dengan arahan Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Yakni, agar segera memproses penjaringan calon.

    “Seluruh kabupaten/kota diminta untuk melakukan pendaftaran,” kata Kanang.

    Masa proses pendaftaran formal dan terbuka sebagai bagian dari penjaringan itu, dibuka mulai pekan ini. Serta tahapan lanjutan secara berjenjang akan berlangsung hingga bulan depan.

    Pengurus DPC diberikan keleluasaan untuk menentukan masa pendaftaran dalam kurun waktu yang telah ditetapkan tersebut. Selain pendaftaran formal, pengurus DPC juga diminta untuk intens melakukan penjajakan dan komunikasi politik dengan berbagai stakeholder.

    “Termasuk juga memotret dan mengukur popularitas dan elektabilitas kandidat calon melalui hasil lembaga survei,” tuturnya.

    Menurut Kanang, pendaftaran terbuka diutamakan di daerah yang belum memiliki kader sebagai petahana bupati/wali kota. Sedangkan untuk daerah yang sudah memiliki petahana, akan mendapat prioritas untuk didorong maju kembali. [tok/aje]