Xcloud.id

Tag: Said Abdullah

  • Hasto Tegaskan Komitmennya dalam Pemberantasan Korupsi saat Acara ‘Soekarno Run’ di Surabaya

    Hasto Tegaskan Komitmennya dalam Pemberantasan Korupsi saat Acara ‘Soekarno Run’ di Surabaya

    Surabaya (beritajatm.com) – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menunjukkan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi saat hadir dalam acara Soekarno Run di Surabaya pada Minggu pagi, 19 Januari 2025.

    Dalam kesempatan tersebut, Hasto menegaskan bahwa dirinya akan mengikuti seluruh proses hukum yang melibatkan dirinya. Ia juga menunjukkan keyakinannya terhadap visi mulia Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menegakkan keadilan.

    “Sebagai Sekjen saya harus mempelopori semangat anti korupsi, saya bukan pejabat negara dan tidak ada kerugian negara,” kata Hasto sebelum melepas ribuan peserta Soekarno Run di Jalan Tunjungan, Surabaya.

    Pernyataan ini menjadi bukti nyata bahwa Hasto siap menghadapi proses hukum yang sedang berjalan dan tetap berkomitmen untuk mendukung gerakan anti-korupsi.

    Lebih lanjut, Hasto menegaskan bahwa ia akan menyerahkan bukti otentik dan mengikuti arahan tim kuasa hukumnya dalam menyelesaikan kasus yang tengah dihadapinya. “Dan kami sampaikan argumentasi-argumentasi hukum berdasarkan bukti-bukti yang otentik baik formil maupun materiil,” tambahnya.

    Acara Soekarno Run, yang dihadiri oleh lebih dari 3.000 peserta dari Surabaya dan sekitarnya, mengusung tema “Berlari di Atas Kaki Sendiri” yang bukan hanya untuk memperingati HUT PDI Perjuangan, tetapi juga untuk menyuarakan pentingnya kemandirian dalam membangun Indonesia.

    Hasto dalam sambutannya menekankan bahwa semangat ini harus ditanamkan pada generasi muda. “Kita harus menggembleng anak-anak muda kita untuk punya jiwa sportivitas, untuk mengobarkan semangat mens sana in corpore sano. Dengan cara seperti itu maka budaya prestasi, budaya berlatih itu akan dilakukan,” ujar Hasto.

    Ia menambahkan bahwa dalam dunia olahraga, terutama lari, harus mengandalkan kekuatan sendiri, tanpa bisa mengandalkan orang lain. Acara ini juga mendapat dukungan penuh dari Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, yang melihat Soekarno Run sebagai simbol kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun Kota Pahlawan.

    Eri berharap bahwa dengan acara ini, masyarakat dapat merasakan manfaat kesehatan jasmani dan rohani serta mempererat hubungan antarwarga. “Saya berharap dengan Soekarno Run ini kita sehat jasmani, sehat rohani, bangun Surabaya bareng-bareng,” ujarnya.

    Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono, juga menyatakan bahwa Soekarno Run memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi acara berskala nasional bahkan internasional. Menurut Adi, acara ini tidak hanya memperkuat semangat kepahlawanan, tetapi juga berpotensi menggerakkan perekonomian lokal, terutama bagi UMKM di Surabaya.

    “Terima kasih kepada pemerintah kota Surabaya telah menggelar event ini karena Bung Karno lahir di Surabaya. Berharap event ini diperbesar skalanya karena mampu menggerakkan perekonomian UMKM, di antaranya UMKM makanan dan minuman, percetakan, dan lain sebagainya,” ungkap Adi.

    Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah, Sekretaris DPD PDIP Jatim Sri Untari Bisuwarno, serta jajaran lainnya. Soekarno Run bukan hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga mempererat hubungan masyarakat dan menumbuhkan semangat kemandirian serta kebersamaan dalam membangun Indonesia. [asg/suf]

  • Pertemuan Megawati-Prabowo tak berarti pemerintah butuh dukungan

    Pertemuan Megawati-Prabowo tak berarti pemerintah butuh dukungan

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    PKB: Pertemuan Megawati-Prabowo tak berarti pemerintah butuh dukungan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 17 Januari 2025 – 19:34 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cucun Ahmad Syamsurijal menilai rencana pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden RI Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra tak berarti pemerintah masih membutuhkan tambahan dukungan partai politik.

    “Jadi bukan masalah sekarang masih butuh dukungan atau segala apa pun,” kata Cucun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, pertemuan kedua tokoh tersebut sedianya merupakan hal baik yang dapat berdampak pada stabilitas politik di tanah air.

    “Ya, tujuannya kan kalau tokoh nasional bukan masalah itu, yang penting stabil, semua mau dalam posisi apa pun, mungkin Pak Prabowo menghargai yang bertemu antar-tokoh-tokoh negara ini itu adalah hal yang sangat baik,” ujarnya.

    Terlepas dari prinsip check and balances dalam pemerintahan yang demokratis, dia pun menyerahkan sepenuhnya kepada PDIP terkait bergabung tidaknya dengan koalisi pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. “Ya, itu kan haknya PDIP,” ucap dia.

    Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Said Abdullah berharap Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri segera bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto sebelum partai ini melaksanakan kongres pada April 2025.

    “Sebagai tamu kehormatan pada kongres nanti, tentu sudah sewajarnya didahului oleh pertemuan Ibu Mega dengan Presiden RI Prabowo,” ujar Said dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (16/1).

    Menurut Said, Megawati sudah menegaskan saat pidato pada Hari Ulang Tahun Ke-52 PDI Perjuangan pada tanggal 10 Januari 2025 bahwa hubungannya dengan Prabowo masih dan terus terjalin dengan baik.

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut bahwa pertemuan Megawati dengan Prabowo apabila terwujud akan membawa dampak ke seluruh rakyat Indonesia sebab stabilitas politik menjadi dasar dalam mendukung proses pembangunan nasional.

    “Karena itu kalau kemudian ada pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo terjadi, apa pun yang diobrolin maka situasi politik makin kondusif, suasana negara makin bagus sehingga pembangunan akan semakin baik lagi, investasi diharapkan makin kondusif, dan seterusnya,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1).

    Sumber : Antara

  • Kapan Pertemuan Megawati dan Prabowo Berlangsung? Ini Jawaban PDIP

    Kapan Pertemuan Megawati dan Prabowo Berlangsung? Ini Jawaban PDIP

    Bisnis.com, JAKARTA — PDI Perjuangan (PDIP) mengungkap rencana pertemuan antara Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto. 

    Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan bakal mengundang Presiden Prabowo Subianto pada perhelatan Kongres VI PDIP, April 2025. Menurutnya, Prabowo akan menjadi tamu kehormatan setelah nantinya bertemu terlebih dahulu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. 

    “Seperti yang kami tegaskan sebelumnya, bahwa rencananya dalam Kongres PDI Perjuangan, DPP PDI Perjuangan akan mengundang Presiden Prabowo. Sebagai tamu kehormatan pada kongres nanti, tentu sudah sewajarnya didahulu pertemuan Ibu Mega dengan Presiden Prabowo,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip Jumat (17/1/2025). 

    Dalam keterangannya, Said memastikan bahwa hubungan antara Megawati dan Prabowo memang terjaga baik. Dia menyebut tidak ada ada hal yang menyebabkan hubungan kedua beliau retak, dan memang telah bersahabat sejak lama.

    Said juga meminta agar rencana pertemuan kedua tokoh itu tidak dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, maupun posisi politik partai terhadap pemerintahan saat ini. 

    “Hubungan baik kedua tokoh juga mohon [jangan] diartikan politik dagang sapi, di mana PDI Perjuangan masuk ke dalam pemerintahan. Karakter kedua tokoh tersebut tidak demikian. Jika momentum pertemuan kedua beliau terlaksana, saya yakin Ibu Mega akan bicara tentang politik negara, bagaimana membaca jalan menuju cita cita Indonesia Raya,” kata pria yang menjabat sebagai Ketua Badan Anggaran DPR itu. 

    Di sisi lain, Said menjelaskan bahwa PDIP tidak mengenal kata oposisi kendati berada di luar pemerintahan. Dia menegaskan bahwa Megawati dan PDIP tidak mengenal istilah oposisi dan koalisi dalam sistem politik dan pemerintahan Indonesia. 

    “Jadi posisi PDI Perjuangan akan tetap berada di luar pemerintahan, dan akan menjadi sahabat yang kontruktif bagi pemerintahan Presiden Prabowo. Dan saya kira pilihan posisi seperti ini akan cenderung lebih bisa menjadi sahabat yang tulus. Persahabatan tanpa konsesi,” ucapnya. 

    Adapun, Partai Gerindra sebelumnya telah merespons soal sinyal rencana pertemuan dua ketua umum partai politik itu. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani berharap pertemuan antara Megawati dan Prabowo bisa dilakukan akhir Januari 2025. 

    “Saya berdoa mudah-mudahan bisa bulan ini, makin cepat, makin bagus,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2025). 

  • PDIP: Rencana Pertemuan Megawati-Prabowo Bukan Barter Kasus Hasto

    PDIP: Rencana Pertemuan Megawati-Prabowo Bukan Barter Kasus Hasto

    Bisnis.com, JAKARTA — PDI Perjuangan (PDIP) meminta agar sinyal rencana pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto tidak dikaitkan dengan kontroversi kasus Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

    Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan Megawati secara langsung telah menyampaikan bahwa hubungannya baik dengan Prabowo. Hal yang sama juga diungkapkan oleh petinggi Partai Gerindra, yakni Ketua Harian Sufmi Dasco Ahmad dan Sekjen Ahmad Muzani. 

    Said meminta agar hubungan baik keduanya tidak disimpulkan sebagai sinyal untuk membarter status Hasto yang kini menjadi tersangka kasus dugaan korupsi hingga perintangan penyidikan. 

    “Ibu Mega memang memberi perhatian kepada terhadap hal dialami oleh Mas Hasto sebagai Sekjen DPP PDI Perjuangan. Penegasan itu beliau ungkapkan agar hukum tegak menjadi panglima. Letakkan hukum dalam koridor hukum. Jadi jangan dimaknai pernyataan beliau sebagai bentuk barter dengan apa yang sekarang dialami Mas Hasto. Hal itu tidak ada kaitannya, dan bukan karakter Ibu Mega memperdagangkan hukum,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip Jumat (17/1/2025). 

    Adapun, pernyataan Megawati soal hubungannya dengan Prabowo, terang Said, adalah bentuk harapan agar Ketua Umum Partai Gerindra itu bisa menjadi pemimpin nasional dan pelopor pembangunan hukum.

    Tujuannya, kata dia, agar arah politik hukum Indonesia memberikan sumbangsih bagi perekonomian nasional. 

    Said juga mengatakan bahwa hubugan Megawati dan Prabowo yang terjaga baik selama ini memang fakta. Dia menilai tidak ada hal yang menyebabkan hubungan kedua beliau retak, dan memang telah bersahabat sejak lama.

    Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR dua periode itu lalu meminta doa agar kedua tokoh bisa segera bertemu supaya setidaknya meredakan kegaduhan yang tidak proporsional, terutama dari kalangan pendegung.

    “Doakan pertemuan kedua beliau bisa terlaksana setidaknya sebelum PDI Perjuangan melaksanakan Kongres. Seperti yang kami tegaskan sebelumnya, bahwa rencananya dalam Kongres PDI Perjuangan, DPP PDI Perjuangan akan mengundang Presiden Prabowo. Sebagai tamu kehormatan pada kongres nanti, tentu sudah sewajarnya didahulu pertemuan Ibu Mega dengan Presiden Prabowo,” ucapnya.

    Hubungan Megawati-Prabowo 

    Sebelumnya, pada perayaan HUT ke-52 PDIP, Jumat (10/1/2025), Megawati Soekarnoputri membeberkan hubungannya yang terjaga baik dengan Prabowo meski kini berseberangan. Di tengah kerasnya kritik Megawati ke penegakan hukum hingga berlangsungnya Pilpres dan Pilkada, dia mengaku hubungannya dengan Prabowo baik-baik saja. 

    Megawati juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Prabowo atas responsnya terhadap pencabutan TAP MPRS soal tuduhan keterlibatan Soekarno dalam G30S PKI. Dia memastikan tidak bermusuhan dengan pria yang pernah menjadi calon wakil presiden pendampingnya pada Pilpres 2009 itu. 

    “Saya bilang kan, ‘Eh mas Bowo [panggilan Prabowo], iki aku tak ngomong.’ Iya, tak rungokke pak Prabowo ini, orang mikir saya sama dia itu wah kayak musuhan atau apa. Enggak!,” ungkapnya di pidato yang disampaikan olehnya, Jumat (10/1/2025). 

    Putri dari Presiden Soekarno itu mengungkap pernah menyampaikan ke Prabowo ihwal apa yang dialami partainya belakangan ini. Namun, Megawati tak memerinci kapan komunikasi dimaksud dilakukan.

    “Saya bilang, ‘Mas kita kan boleh dong, saya ketua umum, kamu ketua umum, kalau kamu dibegitukan, melihat anak buah kamu dibegitukan, apa rasanya sebagai ketua umum? Pasti perasaan kita sama’,” kata perempuan yang merupakan Presiden ke-5 RI itu.  

    Sementara itu, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani berharap pertemuan antara Megawati dan Prabowo bisa dilakukan akhir Januari 2025. 

    “Saya berdoa mudah-mudahan bisa bulan ini, makin cepat, makin bagus,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2025). 

  • Isu Politik dan Hukum Terkini: Jokowi Puji 100 Hari Prabowo hingga Polemik Zakat untuk MBG

    Isu Politik dan Hukum Terkini: Jokowi Puji 100 Hari Prabowo hingga Polemik Zakat untuk MBG

    Jakarta, Beritasatu.com – Berbagai isu politik dan hukum terkini mewarnai pemberitaan Beritasatu.com sepanjang Kamis (16/1/2025) hingga pagi ini. Mulai dari Jokowi memuji 100 hari pertama masa kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga polemik zakat untuk program makan bergizi gratis.

    Berikut lima isu politik dan hukum terkini di Beritasatu.com:

    Jokowi Puji 100 Hari Prabowo-Gibran
    Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) memuji kinerja pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjelang 100 hari pertama masa kerjanya sejak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Salah satu yang dinilai Jokowi adalah program makan bergizi gratis.

    “Saya melihat tingkat akar rumput sangat mendukung. Ini yang membuat kinerja Presiden Prabowo sangat bagus sekali. Program makan bergizi gratis bagus, kemudian penanganan ekonomi makronya juga sangat baik,” kata Jokowi di kediamannya di Jalan Kutai Utara Nomor 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis (16/1/2025).

    PDIP: Pertemuan Prabowo-Megawati Bukan untuk Barter Hukum Kasus Hasto
    Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri direncanakan bertemu. Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan pertemuan itu bukan untuk barter kasus hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

    “Perlu saya tegaskan bahwa hubungan baik kedua tokoh jangan disimpulkan sebagai sinyal untuk membarter status hukum yang saat ini disangkakan kepada Mas Hasto. Kita perlu jernih dan jangan membuat kesimpulan secara jumping,” ujar Said, Kamis (16/1/2025).

    Hakim MK Diperiksa KPK Terkait Kasus Suap Sekretaris MA
    Isu politik dan hukum terkini yang masih menjadi perhatian publik adalah terkait KPK memeriksa Ridwan Mansyur, Kamis (16/1/2025). Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) itu diperiksa sebagai saksi terkait kasus suap mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan.

    “Cuma beri keterangan, sudah selesai,” kata Ridwan Mansyur di gedung KPK.

    Tegas Wujudkan Pemerintahan Efisien, Prabowo: Saya Paham Praktik Mengakali Pimpinan
    Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mewujudkan pemerintahan yang efisien dan bebas pemborosan. Hal ini disampaikan dalam Munas Kadin di Hotel The Ritz-Carlton, Jakarta, Kamis (16/1/2025).

    “Saya telah lama menjadi bagian dari Indonesia. Segala teknik dan akal-akalan yang merugikan negara sudah saya pahami. Kini saya semakin yakin bahwa Indonesia mampu bangkit dengan efisiensi, ketertiban, dan disiplin,” kata Subianto.

  • Said Abdullah Sebut Pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati Bakal Dilakukan sebelum Kongres PDIP

    Said Abdullah Sebut Pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati Bakal Dilakukan sebelum Kongres PDIP

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan, pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri bakal berlangsung sebelum Kongres PDIP pada April 2025. Pasalnya, kata Said, Prabowo bakal diundang untuk menghadiri acara Kongres PDIP.

    “Doakan pertemuan kedua beliau bisa terlaksana setidaknya sebelum PDIP melaksanakan kongres. Rencananya dalam kongres, DPP PDIP mengundang Presiden Prabowo sebagai tamu kehormatan pada kongres nanti. Tentu, sudah sewajarnya didahului pertemuan Ibu Mega dengan Presiden Prabowo,” ujar Said Abdullah kepada awak media, Kamis (16/1/2025).

    Said Abdullah mengimbau agar publik tidak mengartikan pertemuan Prabowo-Megawati sebagai dagang sapi politik, agar PDIP masuk ke dalam pemerintahan. Dia meyakini, Prabowo dan Megawati nantinya akan fokus membahas politik negara apabila bertemu.

    “Saya yakin Ibu Mega akan bicara tentang politik negara, bagaimana membaca jalan menuju cita-cita Indonesia Raya. Bagaimana memperbaiki hukum dan mematuhi konstitusi, bicara tentang geopolitik global dan masalah masalah strategis negara seperti politik pangan dan energi,” jelasnya lagi.

    Said Abdullah menegaskan, PDIP berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran bukan berarti PDIP menjadi partai oposisi. Menurutnya, sistem politik Indonesia tidak mengenal oposisi dan koalisi sebagaimana sudah sering ditegaskan Megawati.

    “Jadi, posisi PDIP akan tetap berada di luar pemerintahan, dan akan menjadi sahabat yang konstruktif bagi pemerintahan Presiden Prabowo,” lanjutnya.

    “Saya kira pilihan posisi seperti ini akan cenderung lebih bisa menjadi sahabat yang tulus, persahabatan tanpa konsesi,” tuturnya.

    Said Abdullah meminta doa dari seluruh masyarakat Indonesia agar Prabowo dan Megawati segera bertemu secara fisik. Meski, dia yakin hubungan batin kedua tokoh tetap terjalin erat.

    “Pertemuan kedua beliau tentu baik bagi kehidupan politik nasional, setidaknya meredakan kegaduhan yang tidak proporsional, terutama dari kalangan pendengung,” pungkas Said Abdullah yang menyebut pertemuan Prabowo dan Megawati akan dilakukan sebelum kongres PDIP.

  • Sebelum Kongres PDIP, Said Abdullah Harap Terjadi Pertemuan Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto

    Sebelum Kongres PDIP, Said Abdullah Harap Terjadi Pertemuan Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dijadwalkan akan menggelar kongres pada April 2025 mendatang. Sebelum pelaksanaan momentum penting tersebut, elite PDIP punya harapan besar.

    Salah satu harapan dimaksud yakni terkait wacana pertemuan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dengan Presiden RI, Prabowo Subianto.

    Ketua DPP PDIP, Said Abdullah mengatakan pertemuan antara Presiden Kelima RI, Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto bakal berimbas positif terhadap kehidupan politik nasional.

    “Setidaknya meredakan kegaduhan yang tidak proporsional, terutama dari kalangan pendengung,” kata Said melalui layanan pesan, Kamis (16/1).

    Ketua Banggar DPR RI itu memohon doa supaya kedua tokoh bangsa tersebut bisa bertemu secara fisik, meskipun hubungan batin Megawati – Prabowo tetap erat selama ini.

    “Doakan pertemuan kedua beliau bisa terlaksana setidaknya sebelum PDI Perjuangan melaksanakan kongres,” kata ketua DPD PDIP Jatim itu.

    Menurut Said, sebelumnya partainya sudah membuat narasi akan mengundang Prabowo untuk hadir ke Kongres VI PDIP pada tahun ini.

    “Sebagai tamu kehormatan pada kongres nanti, tentu sudah sewajarnya didahulu pertemuan Ibu Mega dengan Presiden Prabowo,” lanjut dia.

    Said mengingatkan semua pihak bahwa hubungan baik Megawati-Prabowo tidak disalahartikan sebagai upaya dagang sapi politik agar PDI Perjuangan masuk ke dalam pemerintahan. “Karakter kedua tokoh tersebut tidak demikian,” tegasnya.

    Said yakin jika momentum pertemuan kedua terlaksana, bahasan utama ialah tentang politik negara menuju cita-cita Indonesia raya.

  • 2 Megawati, Prabowo, dan Sepiring Nasi Goreng Nasional

    2 Megawati, Prabowo, dan Sepiring Nasi Goreng Nasional

    Megawati, Prabowo, dan Sepiring Nasi Goreng
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum
    PDI-P

    Megawati
    Soekarnoputri menegaskan bahwa hubungannya dengan Presiden
    Prabowo
    Subianto tidak mengalami masalah. Persahabatan keduanya tetap terjalin hingga kini.
    Megawati merasa harus menyampaikan itu lantaran menyadari bahwa banyak orang yang menduga dia bermusuhan dengan Prabowo terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
    “Pak Prabowo nih, orang mikir saya sama dia itu, wah kayaknya musuhan. Enggak! Enggak!” tegas Megawati dalam pidato politiknya pada pembukaan hari ulang tahun (HUT) ke-52 PDI-P, di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).
    Para kader PDI-P yang antusias mendengar klarifikasi Megawati itu pun sontak bertepuk tangan meriah.
    Megawati lantas mengungkap bahwa hubungan personalnya dengan Prabowo seakan ingin meyakinkan publik bahwa tiada masalah di antara keduanya.
    Diketahui, Prabowo tidak hadir saat momen pembukaan HUT ke-52 PDI-P karena tidak diundang.
    Melanjutkan pidatonya, Megawati mengaku terus menjalin komunikasi dengan Prabowo.
    Salah satunya yang terkini adalah ketika Megawati menanyakan perasaan kepada Prabowo apabila anak buahnya di partai mendapat perlakuan tidak adil.
    Megawati menanyakan itu karena melihat dia dan Prabowo sama-sama ketua umum partai politik.
    “Lha, tapi saya bilang, ‘Mas, kita kan, saya ketua umum, kamu ketua umum, lihat anak buah kamu dibegitukan, apa rasanya sebagai ketua umum? Pasti perasaan kita sama’,” ujarnya.
    Adapun PDI-P beberapa bulan belakangan tertimpa masalah di mana Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku.
    Pihak PDI-P menganggap hal ini bukan murni penegakan hukum, melainkan upaya politisasi hukum.
    Megawati juga mengungkap kebiasaannya ketika menjamu Prabowo, yakni memasak nasi goreng.
    Prabowo disebut menyukai nasi goreng buatan putri Proklamator RI Soekarno ini.
    Megawati mengemukakan soal ini karena merasa banyak yang datang kepadanya untuk minta dimasakkan nasi goreng.
    Namun, untuk saat ini, Megawati belum bisa masak nasi goreng lagi untuk Prabowo karena sedang pusing memikirkan anak buahnya di PDI-P yang terkena masalah.
    “Lha iya lho, memangnya enggak boleh? Ya boleh. Tapi ini kan prinsip,” ungkap dia.
    Untuk diketahui, Megawati menganggap masakan nasi goreng sebagai “senjata” yang digunakan untuk diplomasi politik.
    Sudah berulang kali Megawati memasakkan nasi goreng untuk Prabowo yang menjadi lawan politiknya pada Pilpres 2024.
    Meski demikian, keduanya pernah bersama saat maju pada Pilpres 2009. Megawati sebagai calon presiden dan Prabowo calon wakil presiden.
    Meski mengakui hubungan personalnya dengan Prabowo baik, Megawati mengaku belum bisa masak nasi goreng lagi untuk Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.
    Lantas, apakah pertemuan secara fisik keduanya bakal terjadi?
    Terkait itu, Megawati justru menyebut pertemuan secara fisik dengan Prabowo tidak harus dilakukan. Sebab, dia mengaku bisa mengirim orang untuk bertemu Prabowo.
    “Kalau aku perlu situ (Prabowo) kan ya enggak perlu ketemu
    to
    , aku bisa kok ngirim orang dan sampai. Gitu lho. Itu apa namanya, strategi politik.
    Ngono wae kok ora iso
    . Mikir. He he,” kata Megawati.
    Politikus PDI-P Aria Bima mengatakan, jika Megawati dan Prabowo bertemu hendaknya dipandang selayaknya tokoh bangsa yang menjalin persahabatan sejak lama.
    Dalam hal ini, dia mengajak semua pihak untuk tidak menyimpulkan setiap pertemuan akan mengarah pada keputusan merapat ke kabinet atau menjadi koalisi pemerintah.
    “Cuma pertemuan kedua beliau, saya menangkap jangan dikerangkakan, jangan dikerangkakan dalam kerangka mau koalisi,” kata Aria di Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (12/1/2025).
    Megawati-Prabowo disebut tidak memiliki persoalan pribadi, terlebih keduanya juga sama-sama berhasil membawa partainya memenangkan Pemilu 2024.
    Oleh sebab itu, Aria mengajak semua pihak untuk memberikan kesempatan kepada Megawati dan Prabowo bertemu, tanpa dikaitkan dengan sikap politik partai.
    Sementara itu, pihak dari Partai Gerindra belum merespons pertanyaan Kompas.com terkait wacana pertemuan Megawati-Prabowo. Begitu juga pertanyaan mengenai hubungan Prabowo dan Megawati selama ini.
    Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai, keberadaan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang dekat dengan Prabowo, disinyalir menjadi hambatan bagi Megawati untuk bertemu secara langsung.
    “Tapi rada rumit karena kondisinya tak mendukung. Mungkin karena PDI-P kalah pilpres, pilkada juga relatif tak sekuat sebelumnya, termasuk juga mungkin karena hambatan psikologis dengan Jokowi yang masih mesra dengan Prabowo,” ujar Adi kepada
    Kompas.com
    , Minggu.
    Dia menambahkan, hubungan antara PDI-P dan Prabowo sebenarnya baik-baik saja dari sisi politik.
    Hal itu terlihat dari tidak adanya revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3), yang berpotensi membuat PDI-P kehilangan jatah kursi Ketua DPR.
    Selain itu, di level pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD), politikus PDI-P, Said Abdullah, juga masih mendapat jatah untuk menduduki posisi Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR.
    “Publik melihatnya kendala utama PDI-P faktor Jokowi yang masih di Prabowo,” kata Adi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jokowi Disebut Jadi ‘Penghambat’ Pertemuan Megawati dan Prabowo – Halaman all

    Jokowi Disebut Jadi ‘Penghambat’ Pertemuan Megawati dan Prabowo – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) disinyalir menjadi hambatan hubungan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Pasalnya, antara Megawati dan Jokowi memiliki gejolak psikologis.

    Sementara, Jokowi saat ini semakin menunjukkan kemesraan dengan Prabowo.

    Pendapat ini disampaikan pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno pada Minggu (12/1/2025). 

    “Tapi (pertemuan Prabowo dan megawati) rada rumit karena kondisinya tak mendukung.”

    “Mungkin karena PDIP kalah pilpres, pilkada juga relatif tak sekuat sebelumnya, termasuk juga mungkin karena hambatan psikologis dengan Jokowi yang masih mesra dengan Prabowo,” ujar Adi dilansir Kompas.com.

    Hubungan antara PDIP dan Prabowo, kata Adi, sebenarnya baik-baik saja dari sisi politik. 

    Hal itu terlihat dari tidak adanya revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD dan DPRD) yang berpotensi membuat PDIP kehilangan jatah kursi Ketua DPR.

    Selain itu, di level pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD), politikus PDIP, Said Abdullah, juga masih mendapat jatah untuk menduduki posisi Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR.

    “Publik melihatnya kendala utama PDIP faktor Jokowi yang masih di Prabowo,” ujar Adi menegaskan.

    Menurutnya, masuk atau tidaknya PDIP ke dalam barisan pemerintahan bergantung kepada suara kader partai yang memberikan masukan kepada Megawati.

    “Kalau suara kritis macam barisan Hasto yang lebih dominan, PDIP cenderung akan jadi oposisi.”

    “Tapi kalau yang dominan suara barisan Puan, PDIP sepertinya lebih tertarik berkoalisi dengan Prabowo,” imbuh Adi.

    Hubungan antara kedua pimpinan partai politik ini juga disinggung Megawati  saat pembukaan HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).

    Megawati sendiri menepis isu hubungan dirinya dan Prabowo dianggap bermusuhan.

    Putri Ir. Soekarno juga mengaku tetap berkomunikasi dengan Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra hingga kini. 

    “Pak Prabowo nih, orang mikir saya sama dia itu, wah kayanya musuhan. Enggak! Enggak!” tegas Megawati.

    Megawati juga menjelaskan dirinya dan Prabowo memiliki posisi yang sama, yakni sebagai ketua umum partai.

    Dalam pembahasan ini, Megawati dan Prabowo juga membicarakan perasaan apabila anak buahnya di partai mendapat perlakuan tidak adil. 

    “Lha tapi saya bilang, ‘Mas, kita kan, saya ketua umum, kamu ketua umum, lihat anak buah kamu dibegitukan, apa rasanya sebagai ketua umum? Pasti perasaan kita sama’,” ungkap Megawati kepada Prabowo yang disampaikan kepada publik.

    Ketua Umum DPP PDIP itu juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Prabowo perihal keputusan MPR RI yang resmi mencabut ketetapan (TAP) MPR Nomor 33 Tahun 1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Negara dari Presiden Soekarno atau Bung Karno.

    Dimana, dengan dicabutnya TAP MPR tersebut, tuduhan bahwa Bung Karno telah melakukan pengkhianatan terhadap negara dan mendukung pemberontakan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) tidak terbukti.

    Said Abdullah menyebut Megawati selalu tersentuh hati saat berbicara dua hal, yakni tentang cita-cita Indonesia Raya dan kisah perjuangan politik Bung Karno yang di akhir kekuasaannya diperlakukan bak pesakitan politik. 

    Said pun mengatakan, bahwa setelah diberhentikan dari Presiden, Bung Karno diperlakukan sebagai tahanan kota, serta jauhkan dari keluarganya, dan tidak mendapatkan perawatan kesehatan sebagaimana selayaknya sebagai proklamator dan mantan presiden. 

    Bahkan, di akhir hayat, Bung Karno wafat dengan kondisi yang sangat menyedihkan karena dalan kondisi sakit kerusakan ginjal, dan sengaja tidak diberikan pertolongan medis yang semestinya.

    Selain itu, anak anak Bung Karno, termasuk Megawati menghadapi berbagai tekanan, dan pembatasan politik di masa orde baru.

    “Sejarah itu tersimpan kuat dalam memori Ibu Mega. Saking kuatnya ingatan itu, maka ketika MPR mencabut TAP MPR NoXXXIII/MPR/1967, rasa haru dan terima kasih itu beliau ucapkan kembali.”

    “Sebab dengan pencabutan TAP MPR tersebut negara telah memulihkan nama baik Bung Karno,” kata Said, Jumat.

    Said pun menilai, tanpa andil Prabowo sebagai Presiden RI dan seluruh Pimpinan MPR, serta dukungan seluruh elemen rakyat, mustahil TAP MPR yang menyangkutkan Bung Karno dengan G 30 S 1965 itu bisa dihapuskan. 

    Kerena itulah, lanjutnya, dalam pidato Megawati sungguh memberikan kesan yang mendalam. 

    “Apresiasi setulus tulusnya dari beliau kepada Presiden Prabowo, Pimpinan MPR dan seluruh rakyat,” ujar Said.

    (Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Fransiskus Adhiyuda Prasetia)(Kompas.com)

  • Megawati Ucapkan Terima Kasih kepada Presiden Prabowo dan Pimpinan MPR

    Megawati Ucapkan Terima Kasih kepada Presiden Prabowo dan Pimpinan MPR

    Jakarta (beritajatim.com)  – Dalam perayaan HUT ke-52 PDI Perjuangan, Ketua Umum PDI Perjuangan, Prof. Dr. Hj. Megawati Soekarnoputri, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Presiden Prabowo Subianto, pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan seluruh rakyat Indonesia atas upaya pemulihan nama baik Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno (Bung Karno).

    Acara peringatan yang berlangsung di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta, diadakan dengan sederhana namun penuh makna.

    Dalam pidatonya, Megawati mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus atas pencabutan TAP MPR No XXXIII/MPR/1967, yang sebelumnya mencabut mandat Presiden Soekarno sebagai mandataris MPR dan mengaitkannya dengan peristiwa Gerakan 30 September (G30S) 1965.

    Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, menilai pidato Megawati sebagai momen yang sangat mengharukan.

    “Pidato Ibu Mega tadi sore memberikan kesan yang mendalam. Beliau mengapresiasi setulus-tulusnya peran Presiden Prabowo, pimpinan MPR, serta dukungan seluruh elemen rakyat yang memungkinkan pencabutan TAP MPR tersebut,” ujar Said.

    Luka Sejarah yang Tak Terlupakan
    Said Abdullah menambahkan, Megawati selalu tersentuh saat berbicara tentang perjuangan Bung Karno dan cita-cita Indonesia Raya. TAP MPR No XXXIII/MPR/1967 yang ditetapkan pada masa Orde Baru tidak hanya mencabut mandat Bung Karno, tetapi juga membawa konsekuensi menyakitkan.

    Bung Karno diasingkan, menjadi tahanan kota, dan dipisahkan dari keluarganya tanpa mendapatkan perawatan medis yang layak hingga akhir hayatnya.

    “Orde Baru juga melakukan de-Soekarnoisasi, membatasi ajaran-ajaran Bung Karno secara sistematis, serta menekan anak-anaknya, termasuk Ibu Mega. Sejarah kelam ini sangat membekas dalam ingatan beliau,” jelas Said.

    Menurut Said, pencabutan TAP MPR tersebut adalah wujud penghormatan kepada sejarah dan keadilan. “Tanpa andil Presiden Prabowo, pimpinan MPR, dan dukungan rakyat, mustahil pencabutan ini dapat terwujud,” tegasnya.

    Teladan Kenegarawanan
    Dalam pidato Megawati, tersirat pesan tentang pentingnya kenegarawanan. Said menyoroti bahwa Megawati tidak memulihkan nama baik Bung Karno saat menjabat sebagai Presiden karena prioritas terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan nasional saat itu.

    “Ibu Mega memberikan teladan, bahwa kepentingan keluarga meskipun penting, tidak boleh mengalahkan tanggung jawab kepada bangsa. Demikian pula, kenegarawanan Presiden Prabowo yang mendukung langkah ini menunjukkan komitmen kepada kebenaran dan keadilan,” tutur Said.

    Di tengah peringatan hari jadi PDI Perjuangan, Megawati mengajak seluruh kader partai untuk terus menjunjung nilai-nilai keadilan dan perjuangan. “Dirgahayu ke-52 PDI Perjuangan. Satyam Eva Jayate – Kebenaran pasti menang,” pungkasnya. (ted)