Xcloud.id

Tag: Said Abdullah

  • Prabowo Hadiri HUT ke-17 Gerindra Bareng Gibran dan Jokowi

    Prabowo Hadiri HUT ke-17 Gerindra Bareng Gibran dan Jokowi

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto menghadiri puncak perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra di SICC, Bogor, Jawa Barat. Prabowo tiba bersama Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Wapres Gibran Rakabuming, hingga Presiden ke-7 Joko Widodo.

    Pantauan detikcom di lokasi, Sabtu (15/2/2024), Prabowo tiba pukul 09.07 WIB. Prabowo, Gibran, dan Jokowi kompak mengenakan kemeja lengan panjang putih.

    Tiba di lokasi, Prabowo tampak menyalami satu per satu tokoh yang hadir. Gibran dan Jokowi tampak berada di belakang Prabowo dan turut menyalami para tokoh.

    Sementara Gibran dan Jokowi duduk, Prabowo menghampiri para kader Gerindra. Prabowo melayani kader yang antusias ingin bersalaman dengan Prabowo.

    Sufmi Dasco dan Mensesneg Prasetyo Hadi tampak mendampingi Prabowo dalam momen tersebut. Prabowo lalu kembali ke tengah untuk duduk di kursi yang telah disediakan.

    Adapun tokoh yang hadir dalam HUT Gerindra ini diantaranya, Menko Polkam Budi Gunawan; Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY); Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas; Menko PMK Pratikno; Menko Perekonomian Airlangga Hartarto; Menko Imipas Yusril Ihza Mahendra.

    Hadir pula, Menteri Keuangan Sri Mulyani; Menteri Hukum Supratman Andi Agtas; Menkomdigi Meutya Hafid; Mendagri Tito Karnavian; Menteri ESDM Bahlil Lahadalia; Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto; Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Choiri Fauzi; Menkes Budi Gunadi Sadikin; Menteri Agama Nasaruddin Umar; Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

    Wamen Koordinator Bidang Hukum, HAM, Migrasi dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan; Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim; Wamendagri Bima Arya Sugiharto; Wamendagri Ribka Haluk; Wamenaker Immanuel Ebenezer.

    Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla; Ketua DPD Sultan Nadjamudin; Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzili; Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno; Cagub Sumatera Utara terpilih, Bobby Nasution; Cagub Jawa Tengah terpilih, Ahmad Luthfi; eks Ketua MPR Bambang Soesatyo; Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko;

    Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh; Plt Ketum PPP Mardiono; Presiden PKS Ahmad Syaikhu; Ketua DPP PDIP Said Abdullah; Bendum PDIP Olly Dondokambey.

    (eva/eva)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • DPR minta pemerintah tak tambah stafsus di tengah efisiensi

    DPR minta pemerintah tak tambah stafsus di tengah efisiensi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    DPR minta pemerintah tak tambah stafsus di tengah efisiensi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 12 Februari 2025 – 22:45 WIB

    Elshinta.com – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah untuk tak menambah staf khusus (stafsus) di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

    “Harapan saya, ketika efisiensi dilakukan, mohon dengan segala kerendahan hati agar pemerintah bisa setidaknya mengerem stafsus yang ada, supaya di publik juga elok,” kata Said di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

    Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengangkat Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo atau yang akrab disapa Deddy Corbuzier menjadi staf khusus Menteri Pertahanan (Menhan), Selasa.

    Berdasarkan keterangan foto unggahan akun instagram milik Sjafrie @sjafrie.sjamsoeddin disebutkan bahwa Sjafrie melantik Deddy dan lima orang lainnya menjadi staf khusus di gedung Kemhan hari ini.

    “Selasa, 11 Februari 2025 saya melantik Staf Khusus Menhan dan penganugerahan Satya Lencana Dharma Pertahanan di kantor Kemhan Jakarta,” kata Sjafrie dalam akun Instagramnya, Selasa.

    Sjafrie melanjutkan, pengangkatan keenam staf khusus tersebut merupakan bukti bahwa Kemhan mengedepankan kolaborasi dengan beragam pihak untuk menjaga pertahanan dan kedaulatan.

    “Dengan amanah baru ini, diharapkan lahir inovasi serta kebijakan yang semakin memperkokoh pertahanan nasional demi masa depan Indonesia yang lebih kuat dan berdaulat,” tutup Sjafrie dalam keterangannya.

    Beberapa orang lain yang diangkat sebagai staf khusus diantaranya Kris Wijoyo Soepandji, Lenis Kogoya, Mayjen TNI (purn) Sudrajat, Indra Bagus Irawan dan Sylvia Efi Widyantari Sumarlin.

    Adapun kebijakan efisiensi diarahkan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Inpres 1/2025 yang meminta anggaran pemerintah pada APBN dan APBD TA 2025 dipangkas sebesar Rp306,69 triliun.

    Rinciannya, anggaran K/L diminta untuk diefisiensikan sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp50,59 triliun.

    Untuk belanja K/L, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menindaklanjuti arahan tersebut dengan mengeluarkan surat bernomor S-37/MK.02/2025 yang menetapkan 16 pos belanja yang perlu dipangkas anggarannya dengan persentase bervariasi, mulai dari 10 persen hingga 90 persen.

    Menteri/pemimpin lembaga diminta untuk menyampaikan rencana efisiensi kepada DPR dan melaporkan persetujuannya kepada menteri keuangan atau direktur jenderal anggaran paling lambat 14 Februari 2025.

    Sumber : Antara

  • Lebih Baik Kencangkan Ikat Pinggang dan Berdikari

    Lebih Baik Kencangkan Ikat Pinggang dan Berdikari

    loading…

    Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan partainya mendukung kebijakan efisiensi anggaran APBN dan APBD yang diarahkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Foto/Dok.SindoNews

    JAKARTA – Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan partainya mendukung kebijakan efisiensi anggaran APBN dan APBD yang diarahkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Hasto mengatakan kajian-kajian telah dilakukan oleh Prabowo. Namun, situasi geopolitik dunia untuk tumbuh dan berkembang menjadi tantangan. Sehingga diperlukan langkah mengencangkan ikat pinggang dan mendorong kemampuan berdikari.

    Baca Juga

    “Ya kami mendengar bahwa Presiden Prabowo juga melakukan kajian-kajian secara dinamis bagaimana kebijakan nasional itu juga diselaraskan dengan tantangan-tantangan global,” kata Hasto kepada wartawan di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (12/2/2025).

    “Jadi memang ini situasi tidak mudah ada pertarungan geopolitik ekspektasi dunia untuk tumbuh dan berkembang juga masih menghadapi berbagai tantangan-tantangan global yang tidak mudah maka lebih baik kita mengencangkan ikat pinggang dan kemudian mendorong kemampuan kita untuk berdikari,” tambahnya.

    Hasto mengatakan, DPR melalui Badan Anggaran (Banggar) juga tengah melakukan kajian dengan efisiensi anggaran. Ia meminta publik agar mempercayakan DPR sebagai fungsi pengawas anggaran di bawah kepemimpinan Said Abdullah.

    Ia menekankan bahwa efisiensi anggaran tetap mengedepankan kepentingan rakyat Indonesia.

    Baca Juga

    Saat ini DPR melakukan kajian-kajian terkait dengan rasional anggaran, termasuk projek strategis nasional untuk dilihat kembali dan tetap memprioritaskan tujuan bernegara.

  • PDIP Dukung Kebijakan Efisiensi Anggaran

    PDIP Dukung Kebijakan Efisiensi Anggaran

    Bisnis.com, JAKARTA – Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menuturkan bahwa partainya mendukung kebijakan efisiensi anggaran. 

    Hasto menjelaskan bahwa partai PDIP dibangun dengan disertai sebuah ide soal demokrasi dan juga tentang rakyat. Sebab demikian, pihaknya mendukung atas kebijakan yang diungkapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. 

    “Kami membangun partai ini disertai dengan suatu ide tentang demokrasi, ide tentang kedaulatan rakyat, tentang suara arus bawah sehingga terkait dengan kebijakan untuk melakukan rasionalisasi anggaran itu suatu hal berkaitan efisiensi, akuntabilitas sehingga kita memberikan dukungan atas kebijakan itu,” jelas Hasto di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (12/2/2025). 

    Terlebih, Hasto menyebut bahwa kondisi geopolitik saat ini situasinya juga tak mudah. Terdapat pertarungan geopolitik di tengah ekspektasi dunia untuk tumbuh dan juga berkembang. 

    “Maka lebih baik kita mengencangkan ikat pinggang, dan kemudian mendorong kemampuan kita untuk berdikari,” ucap Hasto. 

    Meski demikian, Hasto menekankan bahwa skala prioritas perlu tetap dikedepankan, terutama di sektor-sektor yang produktif. 

    “Kami meyakini Presiden Prabowo juga akan mendorong kebijakan perekonomian rakyat,” terangnya.

    Bahkan, Hasto mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah sedang mengkaji efisiensi anggaran tersebut. 

    “Jadi kita percayakan dulu DPR melalui fungsi anggaran, legislasi, itu juga akan melakukan kajian-kajian, itu yang saya dapatkan laporan dari Said Abdullah, agar terkait efisiensi anggaran, itu kepentingan rakyat yang justru dikedepankan. Maka kemudian muncul larangan pemborosan anggaran, itu yang kami lihat dalam perspektif positif,” pungkas Hasto. 

  • Ketua Banggar DPR Soroti Kemhan Lantik Stafsus: Lagi Efisiensi, Tolong Direm  – Page 3

    Ketua Banggar DPR Soroti Kemhan Lantik Stafsus: Lagi Efisiensi, Tolong Direm  – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menyentil kementerian yang mengangkat dan melantik staf khusus (stafsus). Seharusnya hal itu dikekang, terlebih pemerintah sedang menerapkan efisiensi anggaran.

    “Harapan saya ketika efisiensi anggaran dilakukan, sedemikian lupa, mohon dengan segala kerendahan hati, pemerintah bisa setidaknya mengerem (pelantikan) stafsus yang ada,” kata Said di Kompleks Parlemen, Senyan, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

    Dia mengatakan, jika penunjukan atau pelantikan stafsus dihentikan sementara, masyarakat akan melihatnya positif. “Supaya di publik juga elok,” tegas Said.

    Sebelumnya, Kementerian Pertahanan RI resmi melantik Deddy Corbuzier sebagai staf khusus Menteri Pertahanan. Deddy dilantik langsung oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Selasa (11/2/2025).

    Pengangkatan Deddy Corbuzier sebagai Staf Khusus ini disampaikan oleh Menhan Sjafrie dalam unggahannya di Instagram. Pada unggahan itu, Menhan Sjafrie mengatakan pengangkatan Stafsus itu menegaskan pentingnya kolaborasi dalam menjaga kedaulatan.

    Pelantikan Deddy sebagai stafsus dikritik publik. Sebab dilakukan di tengah efisiensi anggaran kementerian dan lembaga. Adapun Kementerian Pertahanan (Kemenhan) merupakan salah satu yang tak banyak melakukan efisiensi.

    Sebelumnya YouTuber Deddy Corbuzier dilantik menjadi Staf Khusus (Stafsus) Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin. Penunjukan Deddy Corbuzier sebagai Stafsus Menhan Bidang Komunikasi Sosial dan Publik ini pun menuai pro dan kontra.

    Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi), Rizal Darma Putra menyoroti kapasitas Deddy Corbuzier sebagai stafsus di Kementerian Pertahanan (Kemhan). Ia menduga, Deddy diperlukan untuk mensosialisasikan program komponen cadangan di Kemhan.

    “Saya pikir mungkin yang menarik di sini adalah kapasitas Deddy Corbuzier ini. Apakah dia ini sebagai staf khusus yang diperlukan untuk melakukan sosialisasi program komponen cadangan atau untuk menggaungkan atau menyerukan program-program Kementerian Pertahanan,” kata Rizal dalam wawancara bersama Liputan6, dikutip Rabu (12/2/2025).

    Hal ini mengingat Deddy Corbuzier adalah seorang YouTuber dan influencer yang memiliki banyak followers atau pengikut. Meski begitu, Rizal menilai tidak ada urgensi pengangkatan Deddy Corbuzier sebagai stafsus yang dilakukan di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

    “Jadi kita tidak tahu kebutuhannya di Kementerian Pertahanan ini apa dengan menambah jabatan dari Deddy Corbuzier ini setelah menjadi Letkol Tituler, setelah menjadi Duta Komcad, kemudian sekarang menjadi staf khusus. Dengan tiga rangkap itu apa urgensinya?” ucap dia.

    “Kalau saya melihat di situ tidak ada urgensi bagi seorang Deddy Corbuzier itu untuk merangkap tiga jabatan di Kementerian Pertahanan, di lingkungan TNI,” kata Rizal menambahkan.

  • Sinyal Reshuffle Prabowo, Bagaimana Menteri dan Parpol Bersuara? Nasional 9 Februari 2025

    Sinyal Reshuffle Prabowo, Bagaimana Menteri dan Parpol Bersuara? Nasional 9 Februari 2025

    Sinyal Reshuffle Prabowo, Bagaimana Menteri dan Parpol Bersuara?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sejumlah menteri dan elite partai politik angkat bicara terkait wacana perombakan atau
    reshuffle kabinet
    yang berhembus usai 100 hari pemerintahan Presiden
    Prabowo Subianto
    -Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
    Wacana ini mencuat usai Prabowo mewanti-wanti jajaran di pemerintahannya untuk patuh pada arahannya demi kesejahteraan rakyat, pada saat berpidato dalam Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025) lalu.
    Prabowo menegaskan bahwa ia tidak akan segan menindak siapa pun yang tidak mau patuh dan mengikuti arahannya dalam membangun bangsa.
    “Siapa yang bandel, siapa yang ndablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tindak,” ujar Prabowo.
    Pernyataan Prabowo ini kemudian mendapat tanggapan yang beragam dari para pembantunya di Kabinet Merah Putih, apa saja:
    Menko PM: Saya kok belum dengar ya?
    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menilai wajar apabila Prabowo melempar sinyal reshuffle kabinet agar menteri-menterinya bekerja lebih baik.
    Sebab, menurut Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ini, evaluasi perlu dilakukan setiap saat. Apalagi Prabowo sudah memperingatkan agar para menteri menjalankan visi dan misinya.
    “Saya kok belum dengar ya? Tapi ya wajar sih, setiap saat evaluasi itu perlu. Bahkan Pak Prabowo sudah memberikan peringatan, terutama kepada birokrat level atas yang tidak menjalankan visi dan misi beliau,” ujar Cak Imin di JCC Senayan, Jumat (7/2/2025).
    Menteri Perumahan: Harus siap dong
    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku siap menghadapi kemungkinan reshuffle setelah 100 hari pemerintahan Prabowo.
    Sebagai pembantu presiden, dirinya harus siap menjalankan tugas dan menghadapi kemungkinan dicopot dari jabatannya.
    “Ya kita kan sebagai pembantunya harus siap dong, kita harus siap,” kata Maruarar di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).
    Menteri PU: Saya ini cuma ‘batur’
    Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menanggapi santai isu reshuffle yang saat ini tengah berhembus.
    “Bagi saya, saya ini batur, pembantu. Kan pembantu itu kan tidak kontrak kerjanya,” ungkap Dody saat ditemui di Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat (7/2/2025).
    Sebagai bawahan, ia akan mengikuti semua keputusan yang diambil oleh atasannya. Baik soal tugas dan pekerjaan, maupun soal reshuffle. 
    Posisinya sebagai menteri di kabinet pun, menurutnya, berbeda dengan posisinya bila menjadi pegawai yang memiliki kontrak kerja yang jelas.
    Mensesneg: Hah reshuffle apa?
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan belum ada rencana reshuffle kabinet yang akan dilakukan Prabowo.
    “Hah? Reshuffle apa? Enggak ada reshuffle, belum. Enggak ada belum, belum,” ujar Prasetyo.
    Prasetyo mengatakan, saat ini kabinet Prabowo masih terus bekerja. Meski begitu, pakta integritas yang ditandatangani masing-masing menteri akan dievaluasi terus.
    “Belum, lagi kerja, lagi kerja,” katanya.
     
    Tak hanya jajaran menteri yang bersuara. Sejumlah politikus partai politik pun memiliki pandangan yang beragam.
    Golkar yakin selamat dari reshuffle
    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia meyakini bahwa kader Golkar yang saat ini duduk di pemerintahan, tidak akan direshuffle oleh Prabowo.
    “Kami yakin, insya Allah Golkar baik-baik saja. Karena apa? Partai Golkar berada di garda terdepan dengan partai koalisi lain, terutama Gerindra, dalam mendorong dan mendukung arah kebijakan pemerintah,” ujar Bahlil saat konferensi pers di Gedung DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2025).
    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini menyebut, saat ini ada 14 kader Golkar yang duduk di pemerintahan. Delapan di antaranya merupakan menteri, termasuk dirinya, tiga lainnya wakil menteri.
    “Kami yakin dan percaya bahwa Presiden tahu betul tentang kualitas daripada kader-kader Partai Golkar. Karena Partai Golkar ini kan gudangnya para kader pemimpin bangsa,” lanjut Bahlil.
    Meski begitu, Bahlil juga mengingatkan bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden.
    “Jangan kita mengomentari atau bertindak melampaui batas kewenangan karena itu kewenangan mutlak Bapak Presiden,” ucapnya.
    PDIP perkirakan reshuffle 3-4 bulan lagi
    Ketua DPP PDI-P Said Abdullah menduga Prabowo akan melakukan reshuffle atau perombakan terhadap menterinya 3-4 bulan lagi.
    Said meyakini, 100 hari adalah waktu yang cukup bagi Prabowo menilai kinerja para menterinya.
    “100 hari sebenarnya bagi Presiden sudah cukup. Namun nampaknya Bapak Presiden kita akan melihat, katakanlah, 3 atau 4 bulan lagi, menurut perkiraan saya, untuk dilakukan reshuffle,” ujar Said.
    Said mengatakan, jika melihat capaian 100 hari pemerintahan Prabowo, sebenarnya kinerja mereka luar biasa karena kepuasan publik mencapai di atas 80 persen.
    Hanya saja, Said tetap berharap Presiden bisa mengevaluasi menterinya yang masih tertatih-tatih.
    “Ada yang gagap untuk mengikuti irama Presiden yang begitu cepat. Bahkan ada menteri yang membuat kebijakan justru kebijakannya membebani Bapak Presiden. Sehingga, Presiden, ketika kebijakan itu dikeluarkan oleh menteri, akhirnya Presiden sampai langsung turun tangan untuk menyetop kebijakan menteri tersebut,” jelasnya.
    Gerindra dukung Prabowo reshuffle
    Partai Gerindra selaku partai besutan Prabowo mendukung langkah kepala negara untuk melakukan reshuffle.
    Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan, Prabowo memiliki pandangan dan berhak menentukan langkah yang dianggap perlu untuk menjaga efektivitas pemerintahan.
    “Kami sepenuhnya percaya, Partai Gerindra mendukung semua pandangan dan pemikiran, termasuk keputusan yang akan dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia untuk mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu bagi efektivitas pemerintahan ini,” kata Muzani.
    Terlebih, kata Muzani, Prabowo memiliki wewenang sepenuhnya untuk menentukan parameter dan penilaian dari para pembantunya di Kabinet Merah Putih.
    Muzani mengatakan, reshuffle adalah hak sepenuhnya alias hak prerogatif yang tidak bisa diintervensi.
    Namun, Muzani mengaku belum tahu kapan reshuffle bakal dilakukan.
    “Beliaulah yang memiliki kewenangan sepenuhnya untuk melakukan parameter dan penilaian-penilaian itu. Tapi, kapan, kami terus terang belum tahu. Siapa, apalagi,” ujar dia.
     
    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan hanya Prabowo yang mengetahui perihal kapan akan dilakukan
    reshuffle
    kabinet.
    Menurutnya,
    reshuffle
    menteri merupakan kewenangan dari Prabowo seorang.
    “Yang paling tahu soal
    reshuffle
    itu di republik ini hanya Pak Presiden. Jadi ini kan sepenuhnya kewenangan Pak Presiden. Jadi soal kapan waktunya, siapa orangnya, itu betul-betul hanya Presiden yang tahu,” ujar Hasan.
    Hasan menjelaskan, jika ada isu mengenai siapa menteri yang terkena
    reshuffle
    , maka mereka hanya menerka-nerka saja.
    Dia menyebut Istana saja tidak punya informasi yang cukup mengenai siapa menteri yang bakal dicopot dan kapan waktu
    reshuffle
    -nya.
    “Itu betul-betul kewenangannya Presiden,” ucapnya.
    Sementara itu, terkait Prabowo yang memberi peringatan keras kepada jajarannya beberapa hari lalu, Hasan menyebut peringatan itu disampaikan kepada seluruh jajarannya, bukan orang tertentu.
    Dia menyebut Prabowo ingin para menterinya murni bekerja demi kepentingan rakyat tanpa ada kepentingan lain yang dibawa.
    “Jadi, siapapun itu, yang tidak mau seirama gerak langkahnya bersama Presiden, ya nanti akan mendapatkan evaluasi dari Presiden. Jadi bukan ditujukan ke orang-orang tertentu hari ini,” imbuh Hasan.
    Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga meyakini Prabowo tidak akan melakukan
    reshuffle
    dalam waktu dekat.
    Jamiluddin menyebut Prabowo hanya memberi peringatan kepada menteri yang kinerjanya rendah dan kurang loyal.
    ”
    Warning
    itu kemungkinan akan diwujudkan bila dalam satu tahun nanti tidak ada perubahan,” ujar Jamiluddin kepada
    Kompas.com
    , Minggu (9/2/2025).
    Menurut Jamiluddin, Prabowo tidak akan melakukan reshuffle demi menjaga stabilitas politik.
    Sebab, dia menilai, menteri-menteri yang berkinerja rendah merupakan ketum partai besar.
    “Bahlil misalnya, bila di-
    reshuffle
    saat ini tentu dapat mengganggu stabilitas kabinet. Sebab, bila Bahlil di-
    reshuffle
    , bisa saja ia menarik menterinya dari kabinet. Hal ini tentu dapat mengacaukan Kabinet Merah Putih yang dipimpin Prabowo,” jelasnya.
    “Prabowo yang menganut politik akomodatif tentu tak menginginkan terjadi kekacauaan di kabinetnya. Karena itu, Prabowo akan mempertahankan para menterinya yang ada saat ini,” sambung Jamiluddin.
    Dengan demikian, Jamiluddin menyebut Prabowo akan memberi kesempatan kepada para menterinya memperbaiki kinerja mereka untuk saat ini.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wacana Reshuffle Kabinet, Said PDIP Sebut Ada Menteri yang Bebani Prabowo – Page 3

    Wacana Reshuffle Kabinet, Said PDIP Sebut Ada Menteri yang Bebani Prabowo – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto angkat bicara soal peluang perombakan atau reshuffle kabinet usai 100 hari kerja pemerintahan. Prabowo menegaskan tidak segan menyingkirkan menteri maupun jajaran kabinet yang tidak serius bekerja untuk kepentingan masyarakat.

    Ketua DPP PDIP Said Abdullah menilai, menteri di Kabinet Merah Putih yang tidak bisa mengikuti Prabowo, memang lebih baik diganti. Dia pun menyebut ada menteri yang membebani Prabowo dengan kebijakannya.

     

    “Ada menteri yang membuat kebijakan justru kebijakannya membebani Bapak Presiden. Sehingga, presiden ketika kebijakan itu dikeluarkan oleh menteri, akhirnya presiden sampai langsung turun tangan untuk menyetop kebijakan menteri tersebut,” kata dia di Jakarta, Jumat 7 Februari 2025.

    Lantas dia menyinggung kegaduhan yang disebabkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia soal larangan gas LPG 3 kilogram dilarang dijual pengecer, kemudian dibolehkan kembali oleh Prabowo.

     

    “Pastilah soal elpiji karena menimbulkan keriuhan kegaduhan kemudian kebijakan yang ditempuh juga belum diuji tingkat validitasnya, tingkat kecanggihannya,” ungkap Said.

    “Seharusnya setiap kebijakan itu kalau menyangkut hajat hidup orang banyak setidaknya dilakukan pilot project dahulu di beberapa titik kabupaten/kota. Bukan langsung begitu saja diterapkan pangkalan jadi TG sentral, itu bikin chaos di masyarakat bawah,” sambungnya.

    Kasus ini menjadi contoh bahwa masih ada menteri di kabinet Prabowo tertatih-tatih. Tidak bisa mengikuti kecepatan Prabowo bekerja.

    Namun, Said kembali menyerahkan kepada Presiden Prabowo soal reshuffle kabinet ini.

    “Jadi hemat saya, presiden sesungguhnya lebih tau mana yang layak di-reshuffle dan mana yang diteruskan, dan mana saya kementerian yang perlu digenjot, perlu effort, untuk mencapai Asta Cita sebagai mimpi presiden,” imbuhnya.

  • Kapan Prabowo Reshuffle Menteri? PDIP Prediksi 3-4 Bulan Lagi

    Kapan Prabowo Reshuffle Menteri? PDIP Prediksi 3-4 Bulan Lagi

    loading…

    Ketua DPP PDIP Said Abdullah memperkirakan reshuffle menteri akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto dalam waktu 3-4 bulan lagi. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Ketua DPP PDIP Said Abdullah memperkirakan reshuffle menteri akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto dalam waktu 3-4 bulan lagi. Prediksi itu disampaikan Said saat merespons 100 hari kerja pemerintahan Prabowo.

    Menurut dia, 100 hari kerja sudah waktu yang cukup bagi Prabowo dalam menilai kinerja para menterinya. “Tampaknya Presiden akan melihat, katakanlah 3 atau 4 bulan lagi, menurut perkiraan saya untuk dilakukan reshuffle,” ujar Said, Jumat (7/2/2025).

    Dia menilai kinerja pemerintahan Prabowo bagus dalam 100 hari pertama. Apalagi tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo mencapai di atas 80 persen.

    Namun, dia tetap berharap Presiden mengevaluasi menterinya yang kurang baik dalam bekerja. Sejumlah pejabat masih tertatih-tatih mengikuti ritme kerja Prabowo yang cepat.

    “Ada menteri yang membuat kebijakan justru kebijakannya membebani Presiden. Sehingga, ketika kebijakan itu dikeluarkan oleh menteri akhirnya Presiden sampai langsung turun tangan menyetop kebijakan menteri tersebut,” kata Said.

    “Jadi hemat saya, Presiden sesungguhnya lebih tahu mana yang layak di-reshuffle dan mana yang diteruskan, serta mana kementerian yang perlu digenjot,” sambungnya.

    Sebelumnya, Prabowo menegaskan bakal menyingkirkan menteri yang tidak mau bekerja untuk rakyat. “Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, saya akan singkirkan,” ujar Prabowo di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

    Pada dasarnya, rakyat menuntut pemerintah yang bersih. Dia menyatakan akan bekerja murni untuk kepentingan bangsa dan rakyat.

    “Jadi saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain,” ucapnya.

    (jon)

  • Ahli: Pilkada Kota Banjarbaru tidak menghormati suara rakyat

    Ahli: Pilkada Kota Banjarbaru tidak menghormati suara rakyat

    Pemilihan macam apa yang mau dibawa ketika 99,99 persen orang tidak setuju dengan itu, tetapi tetap saja diambil satu orang?

    Jakarta (ANTARA) – Mantan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Bambang Eka Cahya Widodo yang dihadirkan sebagai ahli oleh pemohon dalam perkara sengketa hasil Pilkada Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, tahun 2024 menyatakan pemungutan suara pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota setempat tidak menghormati suara rakyat.

    Pada sidang perkara Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat, Bambang Eka Cahya menyoroti keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarbaru yang menetapkan suara yang mencoblos pasangan calon didiskualifikasi sebagai suara tidak sah.

    Hal itu mengakibatkan pemilih tidak memiliki alternatif, mengingat Pilkada Kota Banjarbaru hanya diikuti dua pasangan calon, yang satu di antaranya telah didiskualifikasi.

    “Keputusan tersebut tidak menghormati suara rakyat yang genuine (murni) yang sudah diberikan dengan benar menjadi tidak bernilai dan menjadi sampah,” kata Bambang.

    Menurut dia, keputusan KPU bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip pemilihan umum. Rakyat menjadi tidak bebas untuk memilih karena hanya tersedia satu pilihan, yakni mencoblos satu-satunya pasangan calon yang tidak didiskualifikasi.

    “Menjadi pertanyaan di sini, KPU melayani siapa sebenarnya? Sebab kalau dibilang melayani rakyat (yang) menggunakan hak pilih, nyatanya hak pilih yang digunakan secara benar dan bertanggung jawab justru tidak mempunyai nilai di mata KPU sebagai penyelenggara,” ujarnya.

    Pakar ilmu pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini juga mengkritik alasan KPU tidak memiliki cukup waktu mencetak surat suara baru karena diskualifikasi pasangan calon terjadi saat mendekati hari pencoblosan.

    Menurut dia, hal itu tidak dapat dibenarkan karena KPU sebetulnya bisa menunda pemungutan dan penghitungan suara akibat terganggunya sebagian tahapan.

    “Tentu saja pilihan ini menimbulkan risiko. Akan tetapi, pilihan ini, menurut hemat saya, jauh lebih baik daripada memaksakan (pemilihan) serentak, tetapi justru mengorbankan hak pilih warga yang telah menggunakan haknya dengan benar,” ucap Bambang.

    Sementara itu, pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Zainal Arifin Mochtar, yang juga dihadirkan sebagai ahli, mengatakan Pilkada Kota Banjarbaru 2024 telah kehilangan esensi pemilihan.

    Hal itu karena pasangan calon nomor urut 1 Erna Lisa Halaby dan Wartono akan tetap menjadi pemenang karena seluruh suara pemilih yang mencoblos pasangan calon didiskualifikasi, Aditya Mufti Ariffin dan Said Abdullah (nomor urut 2), dinyatakan tidak sah.

    “Kita contohkan ada 1.000 populasi, 999 orang memilih pasangan calon nomor 2. Hanya satu orang memilih pasangan nomor 1, tetap saja nomor 1 dimenangkan. Pemilihan macam apa yang mau dibawa ketika 99,99 persen orang tidak setuju dengan itu, tetapi tetap saja diambil satu orang?” ucapnya.

    Pilkada Kota Banjarbaru 2024 pada mulanya diikuti dua pasangan calon, yakni Erna-Wartono dan Aditya-Said.

    Namun, pasangan Aditya-Said didiskualifikasi sesuai keputusan KPU tanggal 31 Oktober 2024, berdasarkan rekomendasi Bawaslu yang menyatakan mereka melakukan pelanggaran administratif.

    Kendati sudah mendiskualifikasi satu dari dua pasangan calon, KPU Kota Banjarbaru tidak menerapkan sistem pemilihan pasangan calon melawan kotak kosong.

    Foto Aditya-Said tetap ada pada surat suara bersanding dengan foto Erna-Wartono. Suara pemilih yang mencoblos Aditya-Said dinyatakan tidak sah.

    Hasil penghitungan suara yang ditetapkan, pasangan Erna-Wartono memperoleh 36.135 suara dan suara tidak sah mencapai 78.736 suara. Erna-Wartono keluar sebagai pemenang.

    Perkara Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 dimohonkan oleh Muhamad Arifin selaku Koordinator Lembaga Studi Visi Nusantara Kalimantan Selatan, sebuah lembaga pemantau pemilihan.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • PDI Perjuangan apresiasi kebijakan Presiden efisiensi belanja negara

    PDI Perjuangan apresiasi kebijakan Presiden efisiensi belanja negara

    Dengan demikian, APBN diharapkan lebih fokus untuk membiayai program-program strategis

    Jakarta (ANTARA) – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menginstruksikan kepada jajaran pemerintahan untuk melakukan efisiensi belanja negara.

    Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Said Abdullah menilai kebijakan yang ditempuh tersebut guna mengonsolidasikan berbagai sumber anggaran pembangunan agar pertumbuhan ekonomi bisa melampaui target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar 5,2 persen dan lebih inklusif.

    “Dengan demikian, APBN diharapkan lebih fokus untuk membiayai program-program strategis, seperti perbaikan gizi anak, kesehatan, pendidikan, kemandirian pangan, dan energi,” ucap Said dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

    Dengan program gizi dan pendidikan yang baik, menurutnya, permintaan tenaga kerja sehat dan terdidik di pasar tenaga kerja bisa dipenuhi.

    Ia menegaskan bahwa program itu bukan merupakan program sekali jadi, tetapi harus berkelanjutan. Dengan demikian apabila dijalankan secara masif dan sistematis, maka hasil akhir untuk mendapatkan tenaga kerja berkualitas bisa diharapkan lebih cepat.

    Selain itu, dirinya berpendapat jika langkah besar tersebut bisa diorganisasikan dengan baik, otomatis akan mengurangi alokasi subsidi program bantuan sosial.

    “Alokasi bantuan ini cukup besar dalam 10 tahun terakhir, namun tidak membawa dampak pemberdayaan dan malah menjelma menjadi alat politik,” ucap dia.

    Di luar APBN, Said menuturkan bahwa Presiden juga terlihat mendorong konsolidasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), salah satunya dengan pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    Danantara, kata dia, bisa menjadi mesin pertumbuhan ekonomi, sebab belanja modal yang besar dari Danantara lebih memungkinkan mengelola arah investasi strategis, setidaknya untuk membangkitkan industri nasional.

    Dia menyebutkan dua kata kunci dari Danantara, yaitu investasi dan industrialisasi yang terarah, bisa menjadi tonggak penting bagi perluasan program hilirisasi yang dikelola langsung oleh BUMN.

    “Namun sasarannya harus fokus, yakni pengelolaan sumber daya alam menjadi barang industri yang menjadi rantai pasok global,” tutur Said.

    Dirinya meyakini apabila program dua pilar, yakni APBN dan BUMN, dapat terorganisasi dengan baik, maka Indonesia bisa meraih dua hal sekaligus, yaitu pertumbuhan ekonomi tinggi dan keluar dari jebakan pertumbuhan 5 persenan serta pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh para pelaku ekonomi arus bawah hingga menengah, sehingga pertumbuhan ekonomi bisa jauh lebih inklusif.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025