Xcloud.id

Tag: Said Abdullah

  • DPD PDI Perjuangan Jatim Minta Maaf ke Warga Ponorogo Soal OTT Bupati Sugiri Sancoko

    DPD PDI Perjuangan Jatim Minta Maaf ke Warga Ponorogo Soal OTT Bupati Sugiri Sancoko

    Surabaya (beritajatim.com) — DPD PDI Perjuangan Jawa Timur menyampaikan sikap resmi atas operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, yang juga merupakan kader partai.

    Dalam keterangan resminya, Ketua DPD PDI Perjuangan
    Jawa Timur Said Abdullah menerima informasi terkait penangkapan tersebut pada Jumat (7/11/2025) kemarin.

    “Atas peristiwa itu, DPD PDI Perjuangan Jawa Timur menghormati kewenangan dan proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK, serta mengajak kita semua mengedepankan asas praduga tidak bersalah, sampai yang bersangkutan dinyatakan bersalah melalui ketetapan hukum yang berkekuatan hukum tetap oleh pihak pengadilan,” tulis pernyataan resmi partai.

    PDI Perjuangan Jatim menegaskan akan tetap menjunjung tinggi independensi KPK tanpa intervensi dalam bentuk apa pun.

    “Seperti yang diamanatkan oleh Ibu Hj. Megawati Soekarnoputeri, Ketua Umum PDI Perjuangan, kami senantiasa menjunjung tinggi sikap integritas, dengan demikian tidak akan mempengaruhi, apalagi mengintervensi proses hukum tersebut,” tegas Said Abdullah.

    Mereka menilai bahwa korupsi adalah bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat. Oleh sebab itu, partai mendukung penuh langkah KPK dalam menegakkan hukum dan memberantas praktik korupsi di tanah air.

    “Tindakan korupsi adalah bentuk pengkhianatan kepercayaan rakyat, tentu saja perbuatan itu akan melukai kepercayaan yang diberikan oleh rakyat. Oleh sebab itu kami mendukung upaya berbagai pihak, apalagi oleh KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi,” lanjutnya.

    DPD PDI Perjuangan Jatim juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Ponorogo atas peristiwa yang menimpa Bupati Sugiri Sancoko.

    “Kami mohon maaf kepada seluruh warga Kabupaten Ponorogo atas peristiwa penangkapan Bapak Sugiri Sancoko oleh KPK, yang juga kader PDI Perjuangan. Kami mohon maaf karena yang bersangkutan belum sepenuhnya amanah dalam memimpin dan mencederai kepercayaan rakyat,” ungkapnya.

    Pihaknya menyebut, kejadian ini menjadi bahan introspeksi dan evaluasi internal untuk memperkuat pembinaan kader ke depan.

    “Peristiwa ini tentu akan menjadi cermin evaluasi bagi kami untuk terus berbenah, memperbaiki ke dalam, terkait pembinaan kader agar tidak terulang peristiwa serupa di masa mendatang, serta memperbaiki sistem pemilihan kepala dan wakil kepala daerah agar tidak berbiaya mahal, yang berpotensi calon terpilih melakukan tindak pidana korupsi,” tutup pernyataan DPD PDI Perjuangan Jawa Timur. [tok/ian]

  • PDI Perjuangan hormati proses OTT Bupati Ponorogo oleh KPK

    PDI Perjuangan hormati proses OTT Bupati Ponorogo oleh KPK

    “Seperti yang diamanatkan oleh Ibu Megawati Soekarnoputeri, Ketua Umum PDI Perjuangan, kami senantiasa menjunjung tinggi sikap integritas. Dengan demikian tidak akan mempengaruhi, apalagi mengintervensi proses hukum tersebut,”

    Jakarta (ANTARA) – Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan menghormati kewenangan dan proses operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Ponorogo, Jawa Timur Sugiri Sancoko, yang juga merupakan kader PDI Perjuangan, Jumat (7/11).

    Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah menegaskan pihaknya menjunjung tinggi independensi KPK.

    “Seperti yang diamanatkan oleh Ibu Megawati Soekarnoputeri, Ketua Umum PDI Perjuangan, kami senantiasa menjunjung tinggi sikap integritas. Dengan demikian tidak akan mempengaruhi, apalagi mengintervensi proses hukum tersebut,” ujar Said dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    Namun demikian, dirinya mengajak semua pihak mengedepankan asas praduga tak bersalah sampai Sugiri dinyatakan bersalah melalui ketetapan hukum yang berkekuatan tetap oleh pihak pengadilan.

    Ia menegaskan segenap jajaran DPD PDI Perjuangan Jawa Timur meyakini tindakan korupsi merupakan bentuk pengkhianatan kepercayaan rakyat lantaran telah melukai kepercayaan yang diberikan oleh rakyat.

    Oleh sebab itu, Said mendukung upaya berbagai pihak, apalagi oleh KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi.

    Meski begitu, pria yang juga merupakan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan tersebut memohon maaf kepada seluruh warga Kabupaten Ponorogo atas peristiwa penangkapan Sugiri, yang juga kader PDI Perjuangan.

    “Kami mohon maaf karena yang bersangkutan belum sepenuhnya amanah dalam memimpin, mencederai kepercayaan rakyat, serta belum sepenuhnya menjalankan tanggungjawabnya untuk membawa warga Ponorogo sejahtera,” tuturnya.

    Ia menekankan peristiwa tersebut akan menjadi cermin evaluasi bagi DPD PDI Perjuangan untuk terus berbenah dan memperbaiki ke dalam terkait pembinaan kader agar tidak terulang peristiwa serupa di masa mendatang.

    Selain itu, disebutkan bahwa pihaknya juga akan memperbaiki sistem pemilihan kepala dan wakil kepala daerah agar tidak berbiaya mahal, yang berpotensi membuat calon terpilih melakukan tindak pidana korupsi.

    Sebelumnya, KPK mengungkapkan Sugiri bersama enam orang lainnya sedang diperiksa secara intensif setelah dibawa dari Ponorogo ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pasca-OTT.

    “Tujuh orang sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK. Selanjutnya pihak-pihak yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan tersebut akan dilakukan pemeriksaan lanjutan secara intensif,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Sabtu.

    Budi mengatakan tujuh orang tersebut dibawa dari Ponorogo ke Jakarta dalam dua kloter.

    Kloter pertama terdiri atas Sugiri Sancoko, Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo Agus Pramono, Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah dr. Harjono Ponorogo Yunus Mahatma, Kepala Bidang Mutasi Sekretariat Daerah Ponorogo, serta dua orang pihak swasta.

    Sementara kloter kedua meliputi orang kepercayaan Bupati Ponorogo berinisial KPU.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PDIP Jatim Hormati Proses Hukum OTT Bupati Ponorogo dan Sampaikan Permohonan Maaf ke Warga

    PDIP Jatim Hormati Proses Hukum OTT Bupati Ponorogo dan Sampaikan Permohonan Maaf ke Warga

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, menegaskan partainya menghormati proses hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko. Ia meminta semua pihak untuk mengedepankan asas praduga tidak bersalah dan tidak membuat spekulasi sebelum ada putusan pengadilan.

    “Kami menerima informasi bahwa Bapak Sugiri Sancoko, selaku Bupati Ponorogo yang juga kader PDI Perjuangan, diamankan oleh KPK dalam kegiatan OTT,” ujar Said Abdullah di Surabaya, Sabtu (8/11/2025).

    Said menekankan bahwa PDI Perjuangan Jawa Timur tidak akan melakukan intervensi terhadap proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Menurutnya, komitmen terhadap pemberantasan korupsi merupakan prinsip utama yang terus dijunjung tinggi oleh partai.

    “Kami menghormati kewenangan dan proses hukum yang dilakukan KPK, serta mengajak kita semua mengedepankan asas praduga tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan,” katanya.

    Ia juga mengutip arahan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang menegaskan pentingnya menjaga integritas serta tidak mengganggu lembaga penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

    “PDI Perjuangan Jatim menjunjung tinggi independensi KPK. Seperti yang diamanatkan Ibu Megawati, kami tidak akan mempengaruhi apalagi mengintervensi proses hukum tersebut,” tegasnya.

    Said menilai tindakan korupsi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat. Karena itu, PDI Perjuangan menyatakan dukungan penuh terhadap langkah-langkah pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum.

    “Korupsi melukai kepercayaan rakyat. Kami mendukung upaya berbagai pihak, apalagi oleh KPK, dalam memberantas korupsi,” ucapnya.

    Dalam pernyataannya, Said juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Ponorogo atas peristiwa yang menimpa kader partainya tersebut. Ia menegaskan bahwa kepercayaan publik adalah mandat yang wajib dijaga oleh setiap pejabat yang diusung partai.

    “Kami memohon maaf kepada seluruh warga Kabupaten Ponorogo. Kami mohon maaf karena yang bersangkutan belum sepenuhnya amanah dalam memimpin, dan mencederai kepercayaan rakyat,” tuturnya.

    Said memastikan bahwa kejadian ini akan dijadikan momentum evaluasi internal bagi PDI Perjuangan Jawa Timur. Ia menyebut pembinaan kader serta sistem rekrutmen kepala daerah akan diperkuat agar peristiwa serupa tidak terulang di masa mendatang.

    “Peristiwa ini akan menjadi cermin evaluasi bagi kami untuk terus berbenah. Kami akan memperbaiki pembinaan kader dan memperhatikan kembali biaya politik agar tidak memicu praktik yang salah di kemudian hari,” pungkasnya. [asg/beq]

  • Banggar Bantah Purbaya: Tidak Mungkin Anggaran Daerah Tak Habis, Lagi Minus Masa Nyimpan

    Banggar Bantah Purbaya: Tidak Mungkin Anggaran Daerah Tak Habis, Lagi Minus Masa Nyimpan

    Banggar Bantah Purbaya: Tidak Mungkin Anggaran Daerah Tak Habis, Lagi Minus Masa Nyimpan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Banggar DPR Said Abdullah membantah pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengenai anggaran pemerintah daerah tidak habis.
    Said mengeklaim, pemerintah daerah selalu menghabiskan anggaran yang mereka punya.
    “Kalau selama ini saya 13 tahun di Badan Anggaran, setahu saya, pemerintah daerah itu anggarannya pasti selalu habis,” ujar Said di Gedung
    DPR
    , Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/2025).
    “Kalau toh sementara ini diindikasikan ada yang nongkrong di bank, itu kan bagian dari proses, program-program yang masih, yang sudah, sedang dan akan dijalankan. Pasti habis anggarannya. Tidak mungkin anggarannya tidak akan habis,” sambungnya.
    Sebaliknya, Said menjelaskan, pemerintah daerah justru minus anggaran. Dengan kondisi minus, kata dia, maka mustahil pemerintah daerah menyimpan anggaran.
    “Karena daerah lagi minus anggaran, lagi membutuhkan anggaran, masa daerah akan menyimpan anggarannya. Itu kok tidak make sense, tidak masuk akal,” imbuh Said.
    Menteri Keuangan (Menkeu)
    Purbaya Yudhi Sadewa
    meminta maaf kepada kementerian dan pemerintah daerah karena telah memangkas anggaran mereka.
    Namun, Purbaya berpesan kepada mereka untuk bekerja dengan benar. Menurutnya, anggaran yang diberikan dari pusat seharusnya dihabiskan.
    Hal tersebut Purbaya sampaikan saat rapat dengan DPD di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/11/2025).
    “Jadi kalau ada daerah yang tersinggung, saya mohon maaf, tapi ya kerja yang benar lah. Habisin itu duit. Kita manfaatkan maksimalkan uang yang ada,” ujar Purbaya.
    Purbaya menyampaikan, ketika dia safari dari satu kementerian ke kementerian lain pun, dirinya dianggap mengintervensi kebijakan kementerian lain.
    Dia pun menegaskan tidak ingin dianggap mengintervensi kebijakan kementerian lain.
    Purbaya mengeklaim hanya mendorong mereka memanfaatkan anggaran yang ada.
    “Saya enggak intervensi kebijakan, saya hanya datang ke mereka, ‘program anda apa? Habisin uangnya. Apa yang bisa saya bantu?’. Kenapa? Kalau uangnya nganggur, satu, saya bayar bunga untuk yang enggak dipakai. Kedua, ekonomi lagi susah enggak kedorong,” jelasnya.
    “Habis itu sudah mulai di kementerian, kayaknya sudah pada sebel sama saya tuh, biar saja, hahaha, terus, tugas saya kan cuma itu,” sambung Purbaya.
    Tidak hanya di kementerian, Purbaya turut melihat ada dana mengendap di daerah.
    Maka dari itu, Purbaya juga mendorong daerah untuk membelanjakan uang mereka.
    “Habis saya lihat, daerah juga sepertinya ada uang yang bisa dimanfaatkan di sana. Saya bukannya sentimen sama daerah, saya justru ingin mereka belanjakan lebih cepat supaya ekonominya jalan, sinkron dengan kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintah pusat,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Banggar DPR: Wajar Danantara yang Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh, Bukan Pakai APBN

    Banggar DPR: Wajar Danantara yang Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh, Bukan Pakai APBN

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai wajar jika penyelesaian utang proyek Whoosh menjadi tanggung jawab Danantara, bukan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Menurut Said, proyek kereta cepat yang dikerjakan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) itu awalnya merupakan kerja sama bisnis antar badan usaha (business to business), sebelum akhirnya diambil alih oleh pemerintah.

    Karena itu, kata Said, tanggung jawab keuangan dan risiko proyek seharusnya tetap menjadi bagian dari badan usaha yang terlibat.

    “Duduk soalnya begini, Whoosh ini awalnya business to business, setelah itu diambil alih oleh pemerintah. Maka kemudian segala risiko, saham kita 60 persen, 40 persen China, tentu dari sisi modal dan utangnya, maka APBN yang nanggung,” ujar Said ketika diwawancara di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (4/11/2025).

    Namun, lanjut politikus PDI Perjuangan itu, posisi badan usaha milik negara (BUMN) saat ini sudah tidak lagi berada di bawah kendali langsung Bendahara Umum Negara atau Kementerian Keuangan.

    Dengan demikian, secara prinsip korporasi, Danantara memiliki kewajiban untuk menyelesaikan seluruh tanggung jawab finansial yang terkait dengan proyek KCIC.

    “Ketika badan usaha milik negara itu tidak lagi di bendahara umum negara, tidak lagi di dalam kekuasaan Kementerian Keuangan, dia berdiri sendiri, Danantara,” jelas Said.

    “Sesungguhnya makes sense saja, wajar saja menjadi kewajiban Danantara untuk menyelesaikan seluruh proses yang terjadi di KCIC, termasuk utangnya,” lanjutnya.

    Meski demikian, Said menyebut keputusan akhir terkait apakah utang KCIC akan dibebankan kepada APBN atau tidak, bergantung pada kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

    “Bahwa di kemudian hari Bapak Presiden mengambil kebijakan lain, kita akan lihat seperti apa kebijakan Bapak Presiden kalau itu akan dibebankan utangnya kepada APBN yang harus menanggung, membayar utang KCIC,” kata Said.

    Menanggapi pertanyaan terkait kemampuan fiskal Indonesia jika harus menanggung utang tambahan, Said menyatakan bahwa kondisi fiskal nasional masih cukup kuat dan sehat.

    Namun ia menekankan, penggunaan cadangan anggaran negara harus tetap diarahkan untuk memperkuat sektor riil agar pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

    “Ini bukan soal sanggup tidak sanggup, karena fiskal kita masih oke, masih baik. Walaupun baik dalam pengertian ya cadangan anggarannya ada, tetapi itu kan harus dipergunakan bagaimana menjalankan sektor riil agar prioritasnya tetap terus meningkat,” jelasnya.

  • Said Abdullah Ungkap Pesan Megawati di Blitar: Kedaulatan Pangan dan Semangat KAA

    Said Abdullah Ungkap Pesan Megawati di Blitar: Kedaulatan Pangan dan Semangat KAA

    Blitar (beritajatim.com) – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, memimpin pertemuan penting dengan seluruh kepala daerah PDIP se-Jawa Timur, Jumat (31/10/2025).

    Pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih empat jam ini digelar secara tertutup di Pendopo Ronggo Hadi Negoro (RHN) Blitar, sebuah bangunan bersejarah yang berusia 150 tahun. Selain rapat koordinasi, Megawati juga menyelenggarakan jamuan makan untuk kepala daerah, DPC, dan DPD PDIP Jatim dengan pesan yang tegas dan tersembunyi di balik acara tersebut.

    Said Abdullah, Ketua DPD PDIP Jawa Timur, mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tersebut, Megawati menekankan empat aspek krusial yang harus ditanamkan oleh seluruh kepala daerah PDIP di Jawa Timur. Salah satu fokus utama yang menjadi perhatian serius Megawati adalah kedaulatan pangan.

    “Swasembada pangan yang menjadi perhatian sampai sekarang. Bahkan Ibu minta memperkuat kerjasama antar kabupaten di Jatim supaya kebutuhan tidak impor. Intinya Ibu ingin kedaulatan pangan menjadi satu-satunya yang akan mengantar bangsa ini menuju Indonesia Emas,” tegas Said Abdullah, mengutip pernyataan Megawati.

    Swasembada pangan, menurut Megawati, bukan hanya soal memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga soal mengurangi ketergantungan pada impor. Kerja sama antar kabupaten di Jawa Timur diharapkan menjadi kunci untuk mewujudkan ketahanan pangan yang kuat dan mandiri. Hal ini dianggap penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas pada tahun 2045.

    Selain kedaulatan pangan, Megawati juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Jawa Timur. Setiap kepala daerah diminta untuk fokus pada peningkatan pelayanan dasar yang inklusif, mencakup sektor kesehatan dan pendidikan.

    “Pelayanan dasar bagi rakyat termasuk peningkatan SDM. Maka tentu itu menyangkut pelayanan kesehatan yang inklusif dan peningkatan pendidikan yang unggul,” tambah Said.

    Ini menunjukkan komitmen PDIP untuk tidak hanya memprioritaskan infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga kualitas hidup masyarakat melalui akses kesehatan dan pendidikan yang lebih baik.

    Tidak hanya soal isu terkini, Megawati juga memanfaatkan pertemuan ini untuk mengingatkan kepala daerah PDIP tentang pentingnya memori sejarah. Said Abdullah mengungkapkan bahwa Megawati menyampaikan pentingnya Konferensi Asia Afrika (KAA), yang hingga kini diakui dunia sebagai momen bersejarah yang memperjuangkan kemerdekaan negara-negara Asia dan Afrika.

    Megawati mengingatkan bahwa pengaruh KAA di dunia internasional tetap diakui, dengan 47 persen negara di dunia mengapresiasi momen tersebut.

    Pertemuan ini tidak hanya menegaskan pentingnya kerja sama antar daerah, tetapi juga memberikan arah yang jelas mengenai program prioritas PDIP di Jawa Timur. Kedaulatan pangan dan pelayanan dasar yang inklusif menjadi dua hal yang harus diwujudkan oleh seluruh kepala daerah, guna mewujudkan visi Indonesia Emas pada 2045.

    Secara keseluruhan, pertemuan ini menunjukkan keseriusan PDIP dalam memastikan agar seluruh kepala daerah di Jawa Timur bergerak bersama dalam satu kesatuan tujuan. Dalam hal ini, Megawati tidak hanya memberikan arahan, tetapi juga menanamkan semangat kebersamaan dan komitmen sejarah yang mendalam dalam perjuangan untuk Indonesia yang lebih baik. [owi/suf]

  • Said Abdullah: Kedatangan Ibu Ketum di Blitar Perkuat Soliditas Internal dan Politik LN

    Said Abdullah: Kedatangan Ibu Ketum di Blitar Perkuat Soliditas Internal dan Politik LN

    Blitar (beritajatim.com) – Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, MH Said Abdullah, menegaskan bahwa rangkaian kegiatan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, di Blitar selama 2 hari mulai Jumat (31/10/2025) menjadi momentum penting bagi partai.

    Selain memperkuat konsolidasi internal di Jawa Timur, kegiatan ini juga menegaskan sikap politik luar negeri PDI Perjuangan di tingkat global.

    Megawati tiba di Bandara Dhoho Kediri, Jumat (31/10/2025) pukul 12:15 WIB, lalu langsung bertolak ke Blitar untuk menghadiri ramah tamah dan konsolidasi internal bersama Ketua DPC, kepala daerah, dan wakil kepala daerah se-Jawa Timur di Pendopo Kabupaten Blitar.

    Menurut Said Abdullah, kegiatan ini merupakan langkah awal menuju Konferda dan Konfercab yang akan segera digelar DPD PDI Perjuangan Jawa Timur.

    “Konsolidasi ini sangat penting untuk menatap masa depan partai. Kita akan menghadapi gawe besar, dan struktur partai harus disiapkan secara matang untuk menghadapi 2029,” ujar Said Abdullah di Bandara Dhoho Kediri, saat penjemputan ketua umum.

    Ketua Banggar DPR RI itu mengakui bahwa mempertahankan kemenangan PDI Perjuangan tiga kali berturut-turut dalam pemilu legislatif bukan hal mudah, sehingga diperlukan semangat gotong royong dan kedisiplinan organisasi yang lebih kuat.

    “Jalan ke depan tentu akan terjal. Tapi dengan kerja kolektif dan semangat kebersamaan, kita optimistis PDI Perjuangan bisa menjaga kepercayaan rakyat,” ujarnya.

    Selain konsolidasi, pada Sabtu (1/11/2025) esok harinya, Megawati dijadwalkan menjadi keynote speaker dalam seminar internasional bertajuk “Bung Karno in a Global History: Commemorative Seminar of the 70th Anniversary of the 1955 Bandung Asian-African Conference” di Museum Bung Karno, Blitar.

    Seminar ini dihadiri oleh delegasi dari berbagai negara sebagai bentuk penghormatan terhadap peran Indonesia dalam sejarah politik dunia.

    Said menilai kegiatan tersebut menjadi simbol penguatan politik luar negeri Indonesia yang berpijak pada ajaran Bung Karno: kemandirian, solidaritas, dan perdamaian antarbangsa

    “Momentum ini kami jadikan bagian dari penguatan terhadap politik luar negeri kita. Konferensi Asia-Afrika adalah warisan besar yang diakui dunia, dan PDI Perjuangan berkomitmen menjaga semangat itu,” jelas Said Abdullah.

    Said menegaskan, meskipun PDI Perjuangan berposisi sebagai partai penyeimbang pemerintah, partai tetap mendukung langkah diplomasi luar negeri yang dilakukan Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Walaupun kami penyeimbang, kami tetap memberikan dukungan terhadap penguatan politik luar negeri yang dilakukan presiden. Ini bukti peran PDI Perjuangan dalam menjaga arah kebangsaan,” tegasnya.

    Rangkaian kunjungan Megawati di Blitar akan ditutup dengan ziarah ke Makam Bung Karno pada Sabtu, sebagai simbol kontinuitas perjuangan ideologis partai yang berakar dari semangat nasionalisme dan kerakyatan. [asg/beq]

  • Said Abdullah: Santri dan Pesantren Kini Berkembang Pesat, Mampu Hadapi Tantangan Modernitas – Page 3

    Said Abdullah: Santri dan Pesantren Kini Berkembang Pesat, Mampu Hadapi Tantangan Modernitas – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Said Abdullah, menegaskan bahwa santri dan dunia pesantren saat ini telah berkembang pesat dan mampu menjawab tantangan modernitas. Ia menyebut stigma bahwa santri berpandangan kolot dan tertinggal sudah tidak relevan lagi, karena banyak pesantren kini melahirkan wirausaha muda dan profesional di berbagai bidang.

    “Santri dan pesantren kerapkali diasosiasikan ndeso, kurang pergaulan, dan berpandangan kolot, bahkan digambarkan memelihara budaya feodal,” kata Said Abdullah dalam keterangannya memperingati Hari Santri Nasional 2025, Rabu (22/10/2025).

    “Namun santri dan dunia pesantren saat ini telah berkembang pesat. Banyak sekali pesantren yang telah berakselerasi dengan perkembangan zaman,” tambahnya.

    Menurut Said, para santri kini tidak hanya dibekali ilmu agama, tetapi juga berbagai keahlian seperti komputer, bahasa asing, menjahit, beternak, hingga jurnalisme dan fotografi. Hal ini menunjukkan bahwa pesantren telah menjadi ruang pembentukan karakter sekaligus pusat pemberdayaan ekonomi dan sosial.

    Ia mencontohkan beberapa pesantren yang berhasil membangun kemandirian ekonomi, seperti Pesantren Sidogiri di Pasuruan yang memiliki jaringan toko ritel di lebih dari 125 lokasi di Jawa dan Kalimantan, serta Pesantren Lirboyo di Kediri yang mengembangkan usaha roti, pengolahan sampah plastik, dan depo air minum.

    “Dua contoh diatas hanya sedikit ulasan dari banyaknya kegiatan wirausaha di pesantren. Bila kita ulas satu per satu, akan sangat banyak sekali gambaran kegiatan usaha yang digawangi oleh para santri di pesantren,” ujarnya.

  • Santri Menjawab Tantangan Modernitas

    Santri Menjawab Tantangan Modernitas

    Jakarta –

    Santri dan pesantren kerap kali diasosiasikan ‘ndeso’, kurang pergaulan, berpandangan kolot-bahkan digambarkan memelihara budaya feodal seperti tayangan konten di televisi beberapa waktu lalu. Benarkah asosiasi dan penggambaran ini?

    Kita memang tidak bisa melarang pihak lain membangun persepsi. Namun, santri dan dunia pesantren saat ini telah berkembang pesat. Banyak sekali pesantren yang telah berakselerasi dengan perkembangan zaman. Para santri dengan bimbingan kiai telah mampu menumbuhkan jiwa wirausaha.

    Sebagai contoh, Pesantren Sidogiri di Pasuruan mampu mendirikan jaringan toko ritel di 125 lokasi di Jawa dan Kalimantan. Konsep ritelnya menyerap produk-produk UMKM lokal sehingga memberdayakan masyarakat sekitarnya.

    Di Lirboyo, Kediri, para santri mendirikan Lirboyo Bakery, toko roti yang diproduksi oleh mereka sendiri dengan memanfaatkan ceruk pasar dari para santri dan masyarakat sekitar Ponpes Lirboyo. Selain usaha toko roti, para santri juga memiliki usaha pengolahan sampah plastik dan depot air minum.

    Dua contoh di atas hanya sedikit ulasan dari banyaknya kegiatan wirausaha di pesantren. Bila kita ulas satu per satu, akan sangat banyak sekali gambaran kegiatan usaha yang digawangi oleh para santri di pesantren.

    Di pesantren, santri tidak hanya dibekali ilmu agama, tetapi juga dibekali berbagai keahlian lain seperti ilmu komputer, bahasa asing selain bahasa arab, menjahit, beternak, hingga fotografi serta jurnalisme.

    Bertebarannya ceramah-ceramah keagamaan oleh banyak ulama populer seperti Gus Baha, Gus Muwafiq, KH Anwar Zahid, dan lainnya adalah buah karya ketekunan para santri dalam mengunggah konten-konten ceramah para kiainya di berbagai platform media sosial. Ini menandakan para santri juga bisa berakselerasi dengan kemajuan zaman.

    Lebih dari itu, santri telah menjadi kekuatan diaspora dan menggeluti berbagai profesi tanpa kehilangan identitasnya sebagai santri. Tidak ada satupun partai politik, khususnya di DPR yang tidak ada keterwakilan santri. Santri tidak hanya bersiyasah semata-mata dari partai politik berideologi Islam saja. Banyak partai-partai nasionalis juga menjadi ruang artikulasi para santri. Saya sendiri sebagai santri, namun sejak tahun 1988 sudah aktif di PDI dan tahun 1999 menjadi PDI Perjuangan.

    Diaspora santri ada di semua tempat dan berbagai organisasi profesi, baik kepengacaran, aktivis LSM, guru, dosen tenaga medis, TNI dan Polri, bahkan diantaranya memuncaki karir menjadi jenderal-serta berbagai profesi lainnya.

    Dalam kepemimpinan nasional, santri juga sudah teruji. KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Sejak kecil ia hidup dalam komunitas pesantren, pikiran-pikirannya berdialektika dengan filsafat barat dengan jaringan yang begitu luas di timur tengah hingga ke Eropa. Gus Dur menjadi contoh nyata bahwa santri bisa menjadi pemimpin nasional dan pemimpin kultural kelas dunia.

    Poin yang ingin saya katakan, santri adalah jati diri yang terbuka, entitas yang bisa sangat kosmopolit dalam berpikir dan bertindak. Santri bisa menjadi jangkar perdamaian, menyebarkan Islam yang rahmatan lil alamin, serta menjadi rahmat bagi seluruh alam.

    Oleh sebab itu, menjaga diri sebagai santri sekaligus tanggung jawab yang besar. Di pundaknya, orang mempersepsikan perwajahan tentang Islam, sehingga harus selalu mawas dan koreksi diri.

    Selamat Hari Santri Tahun 2025.

    Said Abdullah, Ketua DPP PDI Perjuangan

    (akn/ega)

  • Prabowo Ancam Reshuffle Menteri Nakal, PDIP: Demi Kepentingan Strategis Presiden

    Prabowo Ancam Reshuffle Menteri Nakal, PDIP: Demi Kepentingan Strategis Presiden

    Bisnis.com, JAKARTA — PDI Perjuangan (PDIP) merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengancam tidak segan mencopot menterinya jika tidak berkinerja baik.

    Politisi PDIP sekaligus Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah menilai presiden memiliki hak prerogatif untuk melakukan evaluasi atas kinerja para menteri. Pasalnya, para menteri dipilih dan diangkat oleh Presiden.
    Para menteri adalah pembantu Pak Presiden.

    “Dengan demikian pergantian atau tidaknya menteri semata- mata kepentingan strategis Presiden. Namun demikian, Presiden memiliki beberapa organisasi teknis yang bisa membantu Presiden untuk melihat kinerja menteri,” ujarnya dalam keterangan resminya, Minggu (19/10/2025).

    Dia menjelaskan, presiden memiliki Kantor Staf Presiden, Sekretariat Kabinet, bahkan beberapa staf khusus sesuai bidangnya masing masing. Organisasi teknis tersebut dinilai dapat menyusun Key Perfomance Indikator (KPI) untuk menilai seorang menteri kinerjanya baik atau tidak.

    Dengan demikian ukurannya jelas, ada target-target, dukungan organisasi, anggaran, dan timeline-nya.
    Semisal KPI bisa disepakati akan disampaikan enam bulan sekali untuk mengukur progres kerja menteri.

    “Jadi ukuran evaluasinya jelas, tidak subjektif, sehingga yang mengevaluasi dan yang dievaluasi sama- sama memiliki pegangan yang jelas. Jadi kalau ada menteri terevaluasi karena kinerjanya, maka sang menteri tidak akan merasa di evaluasi secara sepihak,” jelasnya.

    Dengan dasar tersebut, Said menilai tidak akan ada menteri merasa kecewa jika nantinya kena reshuffle karena kinerjanya yang tidak baik. Sebaliknya, Presiden juga bisa mendapatkan ukuran-ukuran yang kongkrit atas kinerja anak buahnya.

    “Model evaluasi demikian juga akan menghindarkan Pak Presiden mendapati anak buah yang membangun kinerja kamuflatif. Apa kinerja kamuflatif itu, yakni kinerja yang seolah olah populer dimata rakyat karena lebih sering muncul hebohnya, tetapi tindakan atau kebijakannya tidak berdampak pada perubahan struktural sebagaimana yang dijanjikan Pak Presiden dalam Asta Citanya,” ungkapnya.