Tag: Said Abdullah

  • Hasto Ditahan KPK, PDIP Tegaskan Tidak Ada Pergantian Sekjen – Page 3

    Hasto Ditahan KPK, PDIP Tegaskan Tidak Ada Pergantian Sekjen – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan bahwa sampai saat ini tidak ada pergantian posisi sekretaris jenderal (sekjen) di kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan, setelah Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto ditahan oleh KPK.

    “Tidak ada pengganti sekjen, titik,” kata Said saat meninggalkan kediaman Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Jumat malam 21 Februari 2025.

    Dia pun mengatakan bahwa semua kewenangan terkait keorganisasian ada di Megawati selaku ketua umum. Dengan begitu, dia pun sekaligus menepis anggapan bahwa dirinya akan diangkat menjadi Sekjen DPP menggantikan Hasto.

    “Semua kewenangan di ibu ketua umum,” kata pria yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Anggaran DPR RI itu.

    Pada Jumat siang hingga malam, sejumlah petinggi PDIP tampak menyambangi kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar. Selain Said, petinggi lainnya yang tampak yakni Dedi Sitorus yang juga Ketua DPP PDIP.

    Adapun pertemuan antara para elit PDIP itu disinyalir terkait larangan kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk ikut retret yang digelar oleh pemerintah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.

    Sebelumnya, Megawati menginstruksikan kepada kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, 21–28 Februari 2024 .

    Hal itu termuat dalam surat resmi PDI Perjuangan bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri pada hari Kamis (20/2).

    Instruksi tersebut muncul setelah mencermati dinamika politik nasional yang terjadi, khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

     

     

  • PDIP: Larangan Megawati Agar Kepala Daerah Tak Ikut Retret Masih Berlaku! – Halaman all

    PDIP: Larangan Megawati Agar Kepala Daerah Tak Ikut Retret Masih Berlaku! – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, yang melarang kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP untuk mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, tetap berlaku. 

    Hal ini ditegaskan oleh Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, usai bertemu Megawati Soekarnoputri di rumah Megawati, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2025) malam. 

    “Ya, masih berlaku,” tegas Said.

    Said juga menegaskan, larangan dari Megawati ini merupakan urusan internal partainya dan tidak ada kaitannya dengan absennya kepala daerah dari PDIP dalam kegiatan tersebut. 

    “Jadi jangan dibenturkan urusan retret dengan urusan ketidakhadiran bupati dari PDIP, itu saja,” ujarnya.

    Instruksi penundaan retret tersebut sebelumnya disampaikan Megawati Soekarnoputri melalui surat bernomor 7294/IN/DPP/2025 pada Kamis (20/2/2025), yang mengacu pada dinamika politik nasional, termasuk penahanan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh KPK. 

    Megawati mengingatkan dalam surat tersebut bahwa keputusan ini didasarkan pada AD/ART PDIP, khususnya Pasal 28 Ayat 1 yang memberikan kewenangan penuh kepada Ketua Umum dalam mengendalikan kebijakan dan instruksi partai. 

    Poin penting dalam surat tersebut adalah agar kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah berencana mengikuti retret pada 21-28 Februari 2025, untuk menunda perjalanan mereka dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum.

    Megawati juga menekankan, agar para kepala daerah dari PDIP tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call.

  • Ketua PDIP: Tak Ada Pengganti Sekjen Usai Hasto Ditahan, Wewenang di Mega

    Ketua PDIP: Tak Ada Pengganti Sekjen Usai Hasto Ditahan, Wewenang di Mega

    Jakarta

    Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan tidak ada pergantian Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP usai Hasto Kristiyanto ditahan KPK. Said mengatakan kewenangan partai masih berada di bawah Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri.

    Hal itu disampaikan Said usai meninggalkan rumah Megawati di Jl Teuku Umar No 27 A, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2025).

    Said terlihat terkejut dengan pertanyaan wartawan soal peluang dirinya menjadi Sekjen PDIP. Dia pun menjelaskan bahwa tidak ada pergantian Sekjen PDIP.

    “Hah? Semua kewenangan di Ibu Ketua Umum, tidak ada pengganti Sekjen, titik,” tegasnya.

    Said juga tidak menjelaskan pembahasan yang dilakukan di kediaman Megawati hingga malam hari. Menurutnya, pertemuan atau rapat di internal partai sudah biasa dilakukan pada pagi atau malam hari.

    “Oh biasalah, partai kan setiap saat, bisa rapat bisa pagi, bisa malam, biasa saja,” ucapnya.

    Di tempat yang sama, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus juga enggan mengungkapkan isi pertemuan di kediaman Megawati. Deddy mengatakan dirinya hadir untuk makan malam.

    “Engga ada, orang kita cuma makan malem,” kata Deddy.

    Dia juga enggan menanggapi terkait sejumlah kader PDIP yang tetap ikut retret kepala daerah di Akmil, Magelang, Jawa Tengah. Deddy juga tak merespons soal peluang sanksi bagi kepala daerah asal PDIP yang tetap mengikuti retret.

    “Saya ga bicara kemungkinan lihat saja besok ya. (Sanksi) Ha santai aja,” katanya.

    (dnu/dnu)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Timpali Jokowi yang Sebut Kader PDIP Mestinya Ikut Retret, Said Abdullah: Bukan Urusan Orang Luar

    Timpali Jokowi yang Sebut Kader PDIP Mestinya Ikut Retret, Said Abdullah: Bukan Urusan Orang Luar

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Ketua DPP PDIP Bidang Sumber Daya Said Abdullah menimpali pernyataan Presiden ke-7 Jokowi. Hal itu terkait kader PDIP yang mestinya ikut retret kepala daerah di Magelang.

    Said Abdullah menegaskan, hal tersebut merupakan urusan partainya. Sementara Jokowi bukan lagi bagian PDIP.

    “Ya ini soal partai lah ya, urusan internal, bukan urusan orang luar,” kata Said kepada jurnalis, Jumat (21/2/2025).

    Adapun pernyataan Jokowi disampaikan merespons adanya instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang meminta kepala daerah dari PDIP untuk menunda keberangkatan ke Magelang.
     
    “Ini kan urusan pemerintahan, yang diundang kepala daerah, yang mengundang presiden. Ya mestinya hadir, datang,” kata Jokowi di kediaman pribadinya, Sumbar, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat (21/2).
     
    Jokowi menegaskan, setiap kepala daerah telah dipilih rakyat melalui proses demokrasi. Ia menegaskan, kepala daerah bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan kelompok.
     
    “Karena mereka dipilih oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara, bukan untuk yang lain,” tegas Jokowi.
     
    Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebelumnya menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah dari PDIP untuk tidak mengikuti pembekalan atau retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah, pada 21-28 Februari 2025. Pembekalan itu digelar setelah pelantikan kepala daerah secara serentak di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/2).
     
    Instruksi itu tertuang dalam surat DPP PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II 2025 yang diteken Megawatu pada 20 Februari 2025. Hal ini menyusul penahanan terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Arya/Fajar)

  • Said Abdullah dan Deddy Sitorus Sambangi Rumah Megawati

    Said Abdullah dan Deddy Sitorus Sambangi Rumah Megawati

    Jakarta

    Politisi PDIP berdatangan ke rumah Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri malam ini. Kali ini ada Said Abdullah dan Deddy Sitorus.

    Pantauan detikcom, Jumat (21/2/2025), Said Abdullah tiba di kediaman Megawati di Teuku Umur, Menteng, Jakarta Pusat pukul 18.57 WIB. Said tak berkomentar banyak soal kehadiran dirinya untuk kedua kali di rumah Megawati.

    Menurut Said, dirinya hadir untuk melapor kepada Ketua Umum PDIP. Namun Said tak menjelaskan laporan yang dimaksud.

    “Mau sampaikan laporan kepada ketua umum,” kata Said sebelum masuk ke rumah Megawati.

    Said sebelumnya sudah keluar dari kediaman Megawati. Said Abdullah mengaku menyambangi kediaman Megawati bersama Gubernur Jakarta Pramono Anung. Namun dia menyebut Pramono sudah pulang terlebih dahulu.

    “Saya dengan Mas Pram, Mas Pram sudah balik,” ujar Said ketka keluar dari rumah Megawati.

    Sebelum Said Abdullah, politisi PDIP yang datang adalah Deddy Sitorus. Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif itu datang pukul 18.54 WIB. Dia terlihat mengenakan pakaian hitam.

    Deddy tak menjelaskan maksud kedatangannya ke rumah Megawati. Dia langsung masuk ke dalam rumah Megawati melewati pintu pos penjagaan.

    Seperti diketahui sejumlah politisi PDIP terlihat keluar masuk kediaman Megawati, mereka yang terlihat adalah Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun, kemudian Bintang Puspayoga dan Kepala Badan Riset dan Analisis Kebijakan Pusat PDIP, Andi Widjajanto.

    (dek/dek)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Dedi Sitorus hingga Said Abdullah sambangi kediaman Megawati

    Dedi Sitorus hingga Said Abdullah sambangi kediaman Megawati

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP PDI Perjuangan Dedi Sitorus dan Said Abdullah terpantau hadir di kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Jakarta, Jumat.

    Dedi terpantau hadir sekitar pukul 18.53 WIB dengan mengenakan baju kemeja panjang berwarna hitam.

    Dedi terlihat turun dari mobil, kemudian langsung masuk ke rumah Megawati tanpa hiraukan ragam pertanyaan yang dilontarkan awak media.

    Tidak lama berselang, Said Abdullah juga terpantau hadir di kediaman Megawati. Tidak seperti Dedi, Said mau memberikan pernyataan kepada awak media.

    “Mau memberi laporan kepada ketua umum,” kata Said.

    Hingga saat ini, pertemuan tertutup antarelite PDI Perjuangan masih berlangsung di kediaman Megawati.

    Beredar kabar bahwa hari ini akan diadakan pertemuan antarelite PDI Perjuangan di kediaman Megawati untuk membahas beberapa hal, salah satunya larangan kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk ikut retret yang digelar oleh Pemerintah.

    Sebelumnya, Megawati menginstruksikan kepada kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, 21–28 Februari 2024 .

    Hal itu termuat dalam surat resmi PDI Perjuangan bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri pada hari Kamis (20/2).

    Adapun instruksi tersebut muncul setelah mencermati dinamika politik nasional yang terjadi, khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Surat itu menyebut, “mengingat Pasal 28 ayat (1) AD/ART PDI Perjuangan bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik partai berwenang, bertugas, bertanggung jawab, dan bertindak baik ke dalam maupun ke luar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program dan kinerja partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan.”

    Dalam surat itu, Megawati menginstruksikan semua kepala daerah dari PDI Perjuangan yang kini tengah dalam perjalanan ke Kabupaten Magelang agar segera berhenti dan putar balik ke rumah masing-masing.

    “Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tulis Megawati dalam surat itu.

    Selain itu, Megawati juga memerintahkan ratusan kepala daerah PDI Perjuangan untuk tetap aktif berkomunikasi dengan DPP PDI Perjuangan untuk menunggu perkembangan berikutnya terkait dengan perkembangan politik nasional.

    “Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” sambungnya.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Said PDIP Balas Jokowi Soal Retret Magelang: Bukan Urusan Orang Luar

    Said PDIP Balas Jokowi Soal Retret Magelang: Bukan Urusan Orang Luar

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah meminta Presiden ke 7 Joko Widodo (Jokowi) tidak cawe-cawe terhadap urusan partai.

    Said menegaskan bahwa instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, merupakan urusan internal, bukan urusan pihak di luar partai.

    “Ini soal partai lah, urusan internal, bukan urusan orang luar,” kata Said dilansir dari Antara, Jumat (21/2/2025).

    Kendati demikian, dia tak mengatakan apakah seluruh kader partai berlambang banteng moncong putih yang menjadi kepala daerah akan mengikuti instruksi tersebut atau tidak.

    Termasuk, apakah nantinya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang sebelumnya mengunjungi kediaman Megawati akan tetap berangkat ke lokasi retret atau tidak

    Said hanya mengungkapkan bahwa Pramono telah pulang terlebih dahulu. “Saya dengan Mas Pram. Mas Pram sudah balik,” ujarnya.

    Sebelumnya, Jokowi menanggapi instruksi Megawati Soekarnoputri yang meminta kepala daerah dari PDI Perjuangan (PDIP) memboikot retret di Magelang. 

    Jokowi mengatakan bahwa kegiatan retret kepala daerah di Magelang adalah urusan pemerintahan lantaran yang mengundang adalah presiden.

    “Ini kan urusan pemerintahan, yang diundang kepala daerah, yang mengundang Presiden,” kata Jokowi dilansir di Antara, Jumat (21/2/2025).

    Jokowi yang pernah menjadi kader dan didukung PDIP mengimbau agar para kepala daerah tetap hadir. Dia juga mengingatkan para kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat bukan untuk kepentingan lain.

  • Prabowo Tak Suka Megawati Dijelekkan, PDIP Salut – Halaman all

    Prabowo Tak Suka Megawati Dijelekkan, PDIP Salut – Halaman all

    PDIP menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengaku tak menyukai ada yang menjelek-jelekkan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri. PDIP salut dengan sikap Prabowo tersebut.

    “Saya berpedoman pada pepatah bijak. Mutiara walaupun dipendam lumpur sekalipun, mutiara tidak akan pernah berubah jadi lumpur. Demikian halnya dengan kepribadian,” kata Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengawali tanggapannya, Senin (17/2/2025).

    “Sekalipun ada upaya menjelek jelekkan tokoh-tokoh besar, seperti Ibu Mega, beliau akan tetap dicatat sebagai tokoh besar, akan tetap dicatat dalam tinta emas perjalanan bangsa yang mengantarkan Indonesia sukses menapaki jalan demokrasi,” imbuhnya.

    Said mengungkit rakyat dapat merasakan pemilihan langsung saat kepemimpinan Megawati. Selain itu, sebutnya, di era Megawati-lah berdirinya KPK dan Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Pada masa Ibu Mega, rakyat merasakan bisa memilih pemimpin secara langsung. Beliau juga yang melasanakan mandat MPR untuk mendirikan KPK, serta Mahkmah Konstitusi. Saat beliau menjadi presiden, beliau tidak tergoda memanfaatkan kekuasaan negara yang di pegangnya untuk kepentingan elektoral,” ujar Said.

    Lebih lanjut, Said menilai setiap pemimpin memiliki kelebihan dan kekurangan. Dia mendorong berbagai pihak mengutarakan kritik alih-alih sekadar menjelek-jelekkan.

    “Saya kira setiap pemimpin ada nilai lebih dan kekurangannya. Sebagai bangsa yang bijak dan terus membangun demokrasi, hendaknya kita membiasakan diri untuk kritik yang konstruktif. Kami justru sependapat dengan Presiden Prabowo, untuk tidak menjelek-jelekkan tokoh-tokoh bangsa,” katanya.

    Said menekankan hal yang perlu dikritik terhadap pemimpin ialah kebijakannya bukan sosok personal. Dia menilai narasi menjelekkan tokoh bangsa pun tak memberikan manfaat untuk rakyat.

    “Dengan membudayakan pembunuhan karakter personal, justru publik tidak mendapatkan manfaat apapun. Sebab yang berguna bagi publik adalah pikiran-pikiran yang sehat, yang penting untuk merawat akal sehat,” ujar Said.

    “Sebab dengan publik yang berakal sehat, akan membantu jalannya kekuasaan dalam spektrum kekuasaan yang bermakna buat rakyat, sebab dalam pengawasan rakyat yang berakal sehat. Saya menghargai dan salut kepada Presiden Prabowo atas sikapnya,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Prabowo menegaskan bahwa Megawati memiliki jasa dalam membangun Indonesia. Prabowo meminta semua pihak tidak menjelek-jelekkan Megawati.

    “Apa yang saya lakukan sekarang, saya katakan ini karena letak fondasi dasar dibuat oleh presiden-presiden terdahulu. Semuanya punya bagian, ibarat kita bangun rumah, Bung Karno letakkan, Pak Harto membangun, dan seterusnya. Pak Habibie, Gus Dur, Ibu Mega,” ujar Prabowo dalam sambutan acara puncak HUT ke-17 Gerindra di SICC, Jawa Barat, Sabtu (15/2).

    Prabowo pun mengakui Megawati juga berjasa untuk Indonesia. Dia mengingatkan untuk tidak saling menjelekkan.

    “Saya akui Ibu Mega banyak keberhasilan dan jasa untuk republik ini, saya akui. Maaf kalau ada yang mau jelek-jelekkan Ibu Mega, saya tidak suka menjelek-jelekkan karena saya juga mengerti apa yang beliau buat juga untuk republik ini,” ujarnya.

  • Prabowo di Hadapan Jokowi: Megawati Berjasa, Maaf Kalau Ada yang Menjelek-jelekan – Halaman all

    Prabowo di Hadapan Jokowi: Megawati Berjasa, Maaf Kalau Ada yang Menjelek-jelekan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Momen menarik terjadi saat acara puncak perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra yang berlangsung di Sentul, Bogor, Sabtu (15/2/2025).

    Pasalnya, di hadapan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Presiden Prabowo Subianto membahas sosok Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

    Prabowo Subianto memuji kepemimpinan Megawati yang dinilai berperan penting dalam kemajuan bangsa Indonesia.

    Ketum Partai Gerindra itu bahkan siap membela Megawati Soekarnoputri jika ada pihak yang menjelek-jelekannya.

    Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo Subianto saat menyampaikan pidato dihadapan banyak orang termasuk mantan pemimpin negara tersebut.

    “Saya akui Bu Mega banyak keberhasilan dan jasa untuk republik ini.”

    “Maaf kalau ada yang mau jelek-jelekan Bu Mega, saya akan… Saya tidak suka menjelek-jelekkan karena saya juga mengerti apa yang Beliau buat untuk republik ini,” ujar Prabowo Subianto dalam tayangan yang disiarkan GerindraTV.

    Pernyataan ini menarik perhatian karena Jokowi hadir secara langsung dalam acara tersebut.

    Seperti diketahui, belakangan hubungan Jokowi dan Megawati Soekarnoputri memanas saat Pilpres 2024 lalu.

    Bahkan, Jokowi telah didepak dari keanggotaannya di PDIP.

    Sementara saat ini Jokowi kian mesra dengan Prabowo Subianto.

    Sehingga pernyataan Prabowo yang ingin membela Megawati Soekarnoputri ini mengundang perhatian publik.

    Pembelaan Prabowo Subianto kepada Megawati Soekarnoputri ini membuat publik berspekulasi akan rencana pertemuan keduanya.

    Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, menyatakan bahwa pertemuan antara Prabowo Subianto dan Megawati semakin dekat.

    Ia mengungkapkan, Megawati Soekarnoputri telah mengutus dua petinggi PDIP, yaitu Bendahara Umum Olly Dondokambey dan Said Abdullah sendiri, untuk hadir di perayaan HUT Gerindra.

    “InsyaAllah akan semakin dekat,” kata Said saat ditanya mengenai kemungkinan pertemuan antara Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri disela-sela acara tersebut.

    Apalagi, kedekatan Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto tampak jelas.

    Terutama saat Megawati Soekarnoputri menitipkan ucapan selamat ulang tahun kepada Partai Gerindra melalui Ketua DPP PDIP, Puan Maharani.

    Megawati Soekarnoputri, kata  Said, percaya bahwa di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, Indonesia akan mengalami kemajuan.

    “Ibu Ketua Umum meyakini Prabowo Subianto bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik lagi ke depannya,” ujar Said.

    Publik pun menanti dengan antusias pertemuan yang diharapkan dapat memperkuat kerjasama antara kedua tokoh politik tersebut untuk masa depan Indonesia.

    (Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani)

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Momen Menarik di HUT Gerindra, dari Prabowo Bela Megawati hingga Jokowi Curhat

    Momen Menarik di HUT Gerindra, dari Prabowo Bela Megawati hingga Jokowi Curhat

    Momen Menarik di HUT Gerindra, dari Prabowo Bela Megawati hingga Jokowi Curhat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Perayaan puncak
    HUT Ke-17 Partai Gerindra
    di Sentul, Bogor, Sabtu (15/2/2025), diwarnai oleh berbagai momen menarik.
    Salah satu yang mencuri perhatian adalah kehadiran Presiden ke-7 RI Joko Widodo bersama sejumlah elite PDI-P di tengah perayaan tersebut.
    Hadir pula Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan putra sulung
    Jokowi
    .
    Tak hanya itu, keluarga besar Jokowi, seperti putra bungsu dan menantunya, Kaesang Pangarep dan Bobby Nasution, juga ikut meramaikan acara.
    Jokowi tampil mengenakan kemeja safari putih dan celana hitam, senada dengan kemeja yang dikenakan para kader Gerindra.
    Jokowi duduk di barisan depan, tepat di sebelah kanan Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra
    Prabowo Subianto
    .
    Sementara itu, Gibran duduk di sebelah kiri
    Prabowo
    .
    Berada di barisan terpisah, turut hadir para ketua umum dan petinggi partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.
    Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri absen dari acara tersebut. Ia diwakili oleh Wakil Bendahara Umum PDI-P Olly Dondokambey dan Ketua DPP PDI-P Said Abdullah.
    Dalam acara tersebut, Prabowo sempat menghampiri meja tamu. Ia terlihat menjabat tangan dan mencium pipi perwakilan PDI-P, Olly Dondokambey dan Said Abdullah.
    Saat menyampaikan pidatonya, Prabowo mengatakan, dirinya mungkin saja ditakdirkan untuk menjadi Presiden Indonesia yang ke-8.
    “Saya mungkin ditakdirkan jadi Presiden ke-8. Waktu usia muda, waktu saya aktif di tentara, saya dikasih sandi 08,” kata Prabowo.
    Prabowo berkelakar, bisa saja dirinya menjadi Presiden ke-6 atau ke-7 jika sandinya dulu itu 06 atau 07.
    Prabowo menyoroti sejumlah tanggal yang mencatat peristiwa baginya.
    Misalnya, tahun dirinya memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) di tahun 2024.
    “Di tahun 2024. 2+2+4= 8. Jadi, saya menjadi presiden ke-8 di tahun 8,” kata Prabowo.
    Kemudian, angka 8 ini juga muncul di umur Gerindra tahun ini, yaitu usia 17 tahun.
    “Dan hari ini, saya berdiri sebagai Presiden RI di
    HUT Gerindra
    ke-17. 1+7=8,” kata Prabowo lagi.
    Ia mengatakan, angka-angka ini merupakan pertanda kalau hari ini akan menjadi hari yang baik.
    “Hari ini, hari baik. HUT ke-17. Pada hari yang baik jadi Insyaallah hari ini hari baik bagi kita sekalian,” kata Prabowo.
    Prabowo juga memuji kepemimpinan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
    Ia mengatakan, Megawati punya peran dan keberhasilan bagi bangsa Indonesia.
    “Saya akui Bu Mega banyak keberhasilan dan jasa untuk republik ini, saya akui,” ujar Prabowo.
    Prabowo mengatakan, semua presiden Indonesia punya bagian dalam membangun negara ini.
    Ia mengibaratkan pembangunan bangsa sebagai proses membangun rumah.
    “Semuanya punya bagian. Ibarat kita bangun rumah. Pak Harto membangun dan seterusnya, Pak Habibie, Gus Dur, Ibu Mega,” lanjut dia.
    Sambil mengepalkan tangannya, Prabowo mengaku tidak terima jika ada yang menjelek-jelekkan Megawati.
    “Maaf kalau ada yang mau jelek-jelekan Bu Mega, saya akan…Saya tidak suka menjelek-jelekkan karena saya juga mengerti apa yang Beliau buat untuk republik ini,” lanjut Prabowo.
    Ada kursi kosong dengan bahan kayu yang tidak ditutupi kain, dan sisanya lima kursi kosong dengan seragam safari berwarna cokelat dan putih di panggung perayaan HUT Gerindra.
    Prabowo mengatakan, kursi kosong itu disiapkan untuk mengenang para pendiri dan tokoh Partai Gerindra yang telah berpulang.
    “Di depan ada beberapa kursi yang kosong, ini tradisi partai kita setiap acara disiapkan kursi kosong mewakili kawan-kawan yang sudah tidak berada bersama kita,” ujarnya.
    Prabowo menambahkan, penempatan kursi kosong ini adalah tradisi Partai Gerindra sebagai tanda bahwa semangat para tokoh Gerindra yang sudah meninggal masih bisa dirasakan di lokasi acara.
    “Semangatnya mereka masih bersama kita,” ucapnya.
    Presiden ke-7 RI Jokowi berkelakar bahwa ia sering disalahkan karena tidak ada yang berani mengkritik Presiden ke-8 RI, Prabowo Subianto.
    “Sampai detik ini, saya tidak lihat ada yang berani kritik (Prabowo). Yang jadi sasaran adalah Jokowi,” ujar Jokowi, saat menyampaikan pidatonya.
    Jokowi berkelakar, saat ini, jika ada yang salah-salah, justru dirinya yang disalahkan.
    “Dikit-dikit yang salah Jokowi. Coba sekali-sekali salahin Prabowo, enggak berani,” ujar Jokowi.
    Jokowi mengatakan Prabowo Subianto merupakan presiden yang paling kuat di dunia saat ini.
    “Saya boleh menyampaikan Presiden Prabowo dengan dukungan terkuat baik dari rakyat maupun dari DPR,” kata dia lagi.
    Momen menarik lainnya terjadi saat Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, lupa menyebut Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin), saat sambutan acara puncak tersebut.
    Ahmad Muzani terlihat mengucapkan selamat datang kepada seluruh petinggi partai yang hadir di acara tersebut, termasuk perwakilan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
    Setelah memberikan penghormatan kepada perwakilan PDI-P, Ahmad Muzani langsung memberikan sambutan.
    “Saudara-saudara sekalian yang kami hormati, kami ingin mengucapkan selamat datang,” katanya.
    Namun, terlihat ada seseorang yang menegur Muzani, dan para hadirin pun sempat menegur dengan meneriaki nama Cak Imin.
    Terlihat Cak Imin tertawa di bangku yang berjejer bersama Ketua Umum PKS Ahmad Syaikhu dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh.
    Muzani kemudian meminta maaf sembari memberikan penghormatan kepada Cak Imin.
    “Yang juga hadir di tengah-tengah kita, Partai Kebangkitan Bangsa, Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Mohon maaf, Pak Muhaimin,” kata Muzani.
    Cak Imin terlihat berdiri dan memberikan jempolnya kepada Muzani.
    Dia tampak tertawa karena namanya terlewat disebut. Seketika para hadirin pun riuh bertepuk tangan.
    Kehadiran Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjadi sorotan pada acara puncak peringatan
    HUT ke-17 Partai Gerindra
    .
    Para peserta di acara tersebut sempat menyoraki Bahlil dua kali.
    Momen ini terjadi saat disapa oleh Ketua Umum (Ketum) Gerindra Prabowo Subianto dan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani dalam pidato mereka.
    Mulanya, Muzani memberikan laporan kegiatan.
    Namun, saat menyapa Bahlil, para kader di lokasi meneriaki Ketua Umum Partai Golkar itu.
    Saat Prabowo menyapa Bahlil, peserta kader yang memenuhi arena acara menyorakinya dengan kata “huuuuu”.
    “Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadilia,” ujar Prabowo, yang disambut sorakan dari kadernya.
    Bahlil pun hanya tersenyum merespons hal tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.