Xcloud.id

Tag: Said Abdullah

  • PDI Perjuangan: Ibadah kurban alarm Islam wajibkan pengorbanan

    PDI Perjuangan: Ibadah kurban alarm Islam wajibkan pengorbanan

    Kesadaran berkurban harus kita pupuk sebagai kesadaran yang imanen, bahwa kita bisa menjelma menjadi ‘tangan’ Tuhan untuk berbagi nikmat.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Said Abdullah mengatakan bahwa ibadah kurban setiap tahun selalu menjadi alarm pengingat bahwa Islam mewajibkan pengorbanan.

    Hal tersebut, kata dia, terutama mengingat kisah Nabi Ibrahim alaihi salam yang lolos ujian Allah Swt. saat diminta menyembelih anaknya, Nabi Ismail a.s.

    “Kesadaran berkurban harus kita pupuk sebagai kesadaran yang imanen (pikiran), bahwa kita bisa menjelma menjadi ‘tangan’ Tuhan untuk berbagi nikmat dan kegembiraan walau hanya melalui media daging kurban kepada yang fakir,” ujar Said dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

    Bagi kebanyakan orang, sambung dia, memakan daging merupakan sesuatu yang biasa saja, atau bahkan sebagian orang sudah berada dalam fase enggan untuk memakan daging.

    Namun, bagi masyarakat kurang mampu, konsumsi daging merupakan hal yang tidak mereka jumpai tiap hari dan merupakan momen spesial untuk mereka dan keluarganya.

    Sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Timur, Said menuturkan bahwa pihaknya juga telah menyalurkan 403 ekor sapi ke berbagai Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan se-Jawa Timur, lembaga pendidikan pesantren, masjid, organisasi masyarakat keagamaan, dan tokoh masyarakat.

    “Barangkali upaya kecil ini tidaklah begitu hebat. Namun, kami berharap terus bisa menyalakan harapan kepada saudara kita yang fakir, para wong cilik,” tuturnya.

    Di sisi lain, Said menyebutkan penyaluran kurban di wilayah tersebut juga dalam rangka membantu pemerintah menambah kualitas gizi masyarakat kurang mampu walau hanya sementara waktu.

    Kendati demikian, dia sepenuhnya sadar bahwa tugas kepartaian bukan perihal karitatif semata, melainkan ada kewajiban struktural yang lebih strategis, yang perlu diperjuangkan bersama, yakni membuat program dan kebijakan pemerintahan di semua jenjang, yang bisa merubah nasib rakyat miskin.

    Dari upaya kecil berkurban tersebut, Said berharap bisa menggerakkan roda ekonomi para peternak sapi, khususnya di Madura. Bagi warga Madura, Iduladha merupakan Lebaran Besar.

    “Warga Madura memiliki tradisi toron atau kembali ke kampung halaman, melepas rindu kepada keluarga. Berkah rezeki dari berjualan sapi akan menggenapi warga Madura menjamu keluarga di rantau saat pulang kampung,” ucap Said.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 403 Ekor Sapi Disalurkan, PDIP Jatim Jadikan Kurban sebagai Wujud Penghambaan

    403 Ekor Sapi Disalurkan, PDIP Jatim Jadikan Kurban sebagai Wujud Penghambaan

    Surabaya (beritajatim.com) – DPD PDI Perjuangan (PDIP) Jawa Timur (Jatim) menyalurkan sebanyak 403 ekor sapi kurban ke berbagai wilayah di Jawa Timur dalam rangka memperingati Hari Raya Iduladha 1446 Hijriah. Hewan kurban tersebut didistribusikan ke kantor-kantor DPC PDI Perjuangan, pesantren, masjid, organisasi keagamaan, dan tokoh masyarakat.

    Ketua DPD PDIP Jatim, Said Abdullah, menyampaikan bahwa ibadah kurban adalah pengingat tentang makna pengorbanan sebagai puncak penghambaan kepada Allah SWT. Ia menyoroti kisah Nabi Ibrahim AS yang bersedia menyembelih putranya, Nabi Ismail AS, sebagai bentuk ketaatan mutlak kepada Tuhan.

    “Nabi Ibrahim memilih ‘jalan pedih’ sebagai puncak kehambaan untuk menunjukkan totalitas kecintaannya kepada Allah SWT,” ujar Said dalam keterangannya, Kamis (5/6/2025).

    Menurutnya, peristiwa Iduladha mengajarkan pentingnya kesadaran berbagi, terutama kepada kaum fakir. Ia menekankan bahwa kewajiban berkurban telah dimudahkan oleh Allah SWT, hanya diperintahkan kepada mereka yang mampu. Karena itu, Said mengajak masyarakat untuk tidak mengabaikan kewajiban yang telah “didiskon” tersebut.

    “Bagi kita, makan daging sesuatu yang biasa saja, tapi bagi rakyat miskin, konsumsi daging adalah hal yang tidak mereka jumpai tiap hari. Momen ini sangat spesial bagi mereka dan keluarganya,” tegas Said.

    Said juga menambahkan bahwa distribusi hewan kurban ini bukan sekadar kegiatan karitatif. Lebih dari itu, pihaknya berkomitmen untuk mendorong program-program pemerintahan yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin secara struktural dan berkelanjutan.

    Tak hanya itu, penyaluran hewan kurban ini juga diharapkan bisa menggairahkan ekonomi peternak lokal, khususnya di Madura. Ia menyebut Iduladha sebagai momen penting bagi warga Madura, yang dikenal memiliki tradisi “toron” atau mudik untuk berkumpul bersama keluarga.

    “Berkah rezeki dari berjualan sapi akan menggenapi warga Madura menjamu keluarga di rantau saat pulang kampung,” tutup Said.

    DPD PDIP Jatim berharap semangat kurban tahun ini dapat menjadi berkah dan manfaat bagi seluruh masyarakat, serta menjadi bagian dari gerakan kolektif untuk memperkuat solidaritas sosial. [beq]

  • Said Abdullah Serukan Persatuan di Tengah Usulan Pemakzulan Wapres Gibran

    Said Abdullah Serukan Persatuan di Tengah Usulan Pemakzulan Wapres Gibran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menanggapi munculnya usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI.

    Dalam pernyataannya, Said mengajak seluruh elemen bangsa untuk tetap menjaga persatuan, terlebih di tengah berbagai tantangan global yang sedang dihadapi.

    Ia menyinggung pidato Presiden Prabowo Subianto saat peringatan Hari Lahir Pancasila beberapa waktu lalu, yang menekankan pentingnya persatuan nasional.

    “Daripada kita ini berkutat kepada hal-hal yang menurut hemat saya tanpa mendahului apa yang akan dilakukan oleh pimpinan DPR, kita bersabar saja,” ujar Said kepada awak media di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (4/6/2025).

    Lebih lanjut, Said menjelaskan bahwa dunia saat ini tengah menghadapi dinamika geopolitik yang rumit, termasuk tren proteksionisme atau deglobalisasi oleh banyak negara. Menurutnya, persoalan-persoalan global seperti itu seharusnya menjadi fokus utama bangsa Indonesia.

    Di sisi lain, ia mengungkapkan bahwa sebagian masyarakat masih merasa asing dengan istilah “pemakzulan”. Ia menilai bahwa persoalan objektif yang harus dihadapi bangsa ini tidak melulu berkaitan dengan isu politik.

    Said juga menegaskan bahwa diterimanya surat dari Forum Purnawirawan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI bukan berarti proses pemakzulan otomatis berjalan. Menurutnya, pimpinan DPR akan melakukan kajian terlebih dahulu terhadap surat tersebut.

    “Karena pimpinan DPR alatnya banyak, itu yang pertama. Yang kedua, kita punya ketaatan yang sama dengan konstitusi kita,” tegasnya.

  • PDIP Bakal Kaji Surat Usulan Pemakzulan Wapres Gibran dari Forum Purnawirawan TNI

    PDIP Bakal Kaji Surat Usulan Pemakzulan Wapres Gibran dari Forum Purnawirawan TNI

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Said Abdullah ikut menyikapi surat yang dilayangkan Forum Purnawirawan TNI ke MPR dan DPR terkait usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Said menerangkan, surat yang dikirim tersebut akan melalui proses yang panjang dan para pimpinan DPR tentunya akan mengkaji terlebih dahulu.

    “Menurut hemat saya tidak ujuk-ujuk surat yang masuk itu langsung diproses, dirapim, dari rapim ke Bamus, tapi tentu pimpinan DPR akan mengkaji terlebih dahulu, karena pimpinan DPR alatnya banyak,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (4/6/2025).

    Lebih lanjut, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ini meminta agar semua pihak menaati konstitusi yang berlaku saat ini. Menurutnya, saat ini hal yang mendesak disoroti justru tantangan negara ke depannya.

    “Sampai saat ini suara publik di DPR, kata pemakzulan itu kok masih asing? Karena apa, kondisi-kondisi objektif yang kita hadapi sekarang ini bukan selalu tak berkutat pada politik, tetapi tantangan kita ke depan,” katanya.

    Legislator PDIP ini menyebut ke depannya tantangan global geopolitik, proteksionisme atau deglobalisasi itu yang justru harus menjadi perhatian utama di Indonesia.

    “Daripada kita ini berkutat kepada hal-hal yang menurut hemat saya tanpa mendahului apa yang akan dilakukan oleh pimpinan DPR, kita bersabar saja. Bersabar, mari kita lihat perkembangannya seperti apa,” ucap Said.

    Lebih jauh, Said berharap agar pesan Presiden Prabowo pada hari lahir Pancasila yang mengajak seluruh bangsa untuk bersatu dapat diterapkan, karena tantangan bangsa ke depan tidaklah mudah.

    Sebelumnya, Sekjen DPR RI Indra Iskandar mengonfirmasi bahwa surat itu telah sampai ke Senayan. Surat itu juga telah diteruskan ke pimpinan MPR-DPR. 

    “Iya, benar kami sudah terima surat tersebut dan sudah kami teruskan ke pimpinan,” ujar Indra pada Selasa (3/6/2025).

    Berdasarkan salinan dokumen yang diperoleh Bisnis, surat itu bernomor 003/FPPTNI/V/2025 dan bertitimangsa Jakarta, 26 Mei 2025. Surat ditujukan kepada Ketua MPR RI dan Ketua DPR RI periode 2024—2029.

    Dalam argumentasi hukumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menilai bahwa pencalonan Gibran melanggar prinsip hukum, etika publik, dan konflik kepentingan. 

    Pasalnya, Gibran memperoleh tiket pencalonan melalui perubahan batas usia capres-cawapres berdasarkan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang dinilai melanggar UU Nomor 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

    Proses itu dinilai cacat hukum karena Ketua Hakim MK yang memutuskan perkara adalah paman Gibran sendiri, yakni Anwar Usman. 

    “Dengan demikian, terbukti bahwa keputusan tersebut menunjukkan tidak independen karena adanya intervensi melalui relasi keluarga langsung (paman-keponakan) antara Ketua MK Anwar Usman dengan Sdr. Gibran Rakabuming Raka. Hal ini bertentangan dengan prinsip imparsialitas lembaga peradilan dan asas fair trial dalam hukum tata negara,” dikutip dari surat tersebut pada Rabu (4/6/2025).

  • 6 Respons Mulai Pengamat, PDIP, Golkar hingga Gerindra Terkait Pertemuan Prabowo-Megawati – Page 3

    6 Respons Mulai Pengamat, PDIP, Golkar hingga Gerindra Terkait Pertemuan Prabowo-Megawati – Page 3

    Presiden Prabowo Subianto memimpin Upacara Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Senin 2 Juni 2025. Hadir pula Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Megawati Soekarnoputri.

    Menurut Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, kehadiran keduanya merupakan wujud sikap kenegarawanan.

    “Kita semua tahu Ibu Mega dan Pak Prabowo bersahabat sejak lama. Hubungan beliau berdua terajut dengan baik sejak lama, baik dalam konteks politik, apalagi dalam urusan strategis, menyangkut ideologi negara Pancasila,” kata Said Abdullah, Senin 2 Juni 2025..

    Apalagi, beberapa waktu sebelumnya, Presiden Prabowo juga berkunjung silaturahmi ke rumah Ibu Mega di Menteng, Jakarta Pusat.

    “Kita patut junjung tinggi jiwa penghormatan yang diberikan oleh Presiden Prabowo kepada tokoh tokoh bangsa. Sebelumnya beliau juga berkunjung ke kediaman para pemimpin negara. Saya kira ini modal penting bagi pemerintah kedepan untuk membangun stabilitas politik dan melaksanakan pembangunan,” ucap Said.

    Said Adbullah melanjutkan, dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyebut Megawati paling awal dalam sambutannya, sebelum menyebut tokoh tokoh lainnya.

    “Sangat terlihat Presiden Prabowo memberi tempat terhormat kepada Ibu Mega, baik selaku Presiden kelima, maupun sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP. Saya kira ini melampaui hubungan urusan pragmatis politik,” kata dia.

    Presiden Prabowo, kata dia, juga menegaskan bahwa pentingnya kita sebagai bangsa untuk bersatu, agar menjadi bangsa yang kuat, menghadapi berbagai tantangan kebangsaan dan kenegaraan yang tidak mudah.

    “Dan saya kira Ibu Mega menyambut baik gagasan dan pikiran pikiran Presiden Prabowo dalam peringatan Hari lahir Pancasila ini. Ibu Mega dan Presiden Prabowo saya kira juga melanjutkan tradisi dari para pemimpin bangsa sebelumnya,” ucap Said Abdullah.

    Said Abdullah mengatakan, dulu banyak tokoh tokoh politik bangsa yang berbeda haluan politik, berbeda dalam menempuh jalan kebijakan, namun mereka semua bisa berhubungan baik, menjaga silaturahmi, bahkan saling tunjuk untuk menjadi imam salat berjamaah bersama.

    “Kita juga teringat bagaimana Buya Hamka menjadi imam sholat jenazah Presiden Soekarno, padahal hubungan mereka berdua cukup keras dalam soal politik,” tandas Said.

    PDI Perjuangan sendiri mentradisikan Bulan Juni sebagai Bulan Bung Karno, bulan dimana Bung Karno membacakan naskah pidato Pancasila untuk pertama kalinya pada 1 Juni 1945, pada tanggal 6 Juni 1901 Bung Karno dilahirkan dan 21 Juni 1970 Bung Karno wafat.

    Bagi PDI Perjuangan Bulan Juni adalah bulan yang spesial, bulan yang menyejarah atas lahirnya ideologi dan pemimpin besar bangsa dan negara ini.

    “Dan sebagai tokoh yang sama sama nasionalistis, Ibu Mega dan Presiden Prabowo tentu tersambung secara batiniah, terutama atas panggilan sejarah, dan kebutuhan masa depan Indonesia. Hal hal seperti ini hanya bisa dimaknai dan dipahami oleh mereka yang memang sudah zuhud dalam berbangsa dan bernegara. Sehingga cara pandang kita tidak semata politik lahiriah yang cenderung naik turun, dinamis,” pungkas Said Abdullah.

     

  • Said Abdullah: Prabowo dan Megawati Terhubung secara Batiniah

    Said Abdullah: Prabowo dan Megawati Terhubung secara Batiniah

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah, menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri memiliki hubungan yang tersambung secara batiniah. Hal itu ia ungkapkan seusai keduanya bertemu dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta Pusat, Senin (2/6/2025).

    Menurut Said, Prabowo dan Megawati memiliki karakteristik serupa, yakni pribadi yang menjunjung tinggi jiwa nasionalis.

    “Dan sebagai tokoh yang sama-sama nasionalistis, Ibu Mega dan Presiden Prabowo tentu tersambung secara batiniah, terutama atas panggilan sejarah, dan kebutuhan masa depan Indonesia,” kata Said saat dihubungi, Senin (2/6/2025).

    Ia menyebut bahwa pertemuan keduanya bukan sekadar agenda formal kenegaraan, tetapi juga memiliki makna historis yang mendalam.

    “Hal-hal seperti ini hanya bisa dimaknai dan dipahami oleh mereka yang memang sudah zuhud dalam berbangsa dan bernegara,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Said menjelaskan bahwa hubungan Prabowo dan Megawati sudah lama terjalin secara harmonis. Ia bahkan mengenang momen saat keduanya bertemu di kediaman Megawati di Teuku Umar beberapa waktu lalu, sebagai bentuk kedewasaan dan kenegarawanan kedua tokoh nasional tersebut.

    “Kita patut junjung tinggi jiwa penghormatan yang diberikan oleh Presiden Prabowo kepada tokoh-tokoh bangsa,” katanya.

    Pertemuan antara Prabowo dan Megawati dalam peringatan Hari Lahir Pancasila juga dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ini menjadi momen pertemuan pertama antara Gibran dan Megawati sejak Pemilihan Presiden 2024.

    Momen ini menegaskan pentingnya semangat persatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, melampaui perbedaan politik demi kepentingan bersama rakyat Indonesia.

  • Said Abdullah: Prabowo dan Megawati Terhubung secara Batiniah

    Prabowo-Megawati Mesra di Harlah Pancasila, PDIP: Sikap Kenegarawanan

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri tampak akrab saat upacara Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta Pusat, Senin (2/6/2025).

    Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan Prabowo dan Megawati yang sudah bersahabat sejak lama selalu menunjukkan sikap kenegarawanan.

    “Hubungan keduanya terajut dengan baik sejak lama, baik dalam konteks politik, apalagi dalam urusan strategis menyangkut ideologi negara Pancasila,” ujar Said dikutip dari Antara.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo telah berkunjung untuk melakukan silaturahim ke rumah Megawati di Menteng, Jakarta pada Senin (7/4/2025) malam.

    Menurut Said, silaturahim tersebut patut diapresiasi sebagai penghormatan Prabowo kepada para tokoh bangsa, terutama mantan pemimpin negara, seperti Megawati.

    Dengan begitu, ia menilai jiwa penghormatan Prabowo tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah ke depan untuk membangun stabilitas politik dan melaksanakan pembangunan.

    Said mengungkapkan dalam pidato sambutan pada upacara Hari Lahir Pancasila, Presiden Prabowo menyebut nama Megawati paling awal sebelum para tokoh lainnya.

    “Sangat terlihat Presiden Prabowo memberi tempat terhormat kepada Ibu Mega, baik selaku presiden kelima RI maupun sebagai ketua Dewan Pengarah BPIP. Saya kira ini melampaui hubungan urusan pragmatis politik,” tuturnya.

    Selain itu, lanjut dia, dalam pidato Prabowo juga menegaskan pentingnya bangsa untuk bersatu agar menjadi bangsa yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan kebangsaan dan kenegaraan yang tidak mudah.

    Menurut dia, Megawati tentunya menyambut baik gagasan dan pikiran Presiden Prabowo tersebut.

    Di sisi lain, Said berpendapat keakraban Megawati dan Prabowo juga melanjutkan tradisi dari para pemimpin bangsa sebelumnya.

    Dahulu, disebutkan bahwa banyak para tokoh politik bangsa yang berbeda haluan politik dan berbeda dalam menempuh jalan kebijakan, namun tetap bisa berhubungan baik, menjaga silaturahim, bahkan saling tunjuk untuk menjadi imam salat berjemaah bersama.

    “Kita juga teringat bagaimana Buya Hamka menjadi imam salat jenazah Presiden Soekarno, padahal hubungan mereka berdua cukup keras dalam soal politik,” imbuh ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu.

    Untuk itu, sebagai tokoh yang sama-sama nasionalistis, Prabowo dan Megawati tentu tersambung secara batiniah, terutama atas panggilan sejarah dan kebutuhan masa depan Indonesia.

    “Hal-hal seperti ini hanya bisa dimaknai dan dipahami oleh mereka yang memang sudah zuhud dalam berbangsa dan bernegara sehingga cara pandang kita tidak semata politik lahiriah yang cenderung naik turun dan dinamis,” ucap Said.

    Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri turut hadir dalam upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Senin (2/6/2025) pagi yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

    Megawati berbaris diapit Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran sebelum Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila dimulai.

    Sebelumnya, terdapat pula momen keakraban Prabowo dan Megawati yang tertangkap di ruang tunggu Gedung Pancasila.

    Salah satunya saat keduanya duduk di meja oval ruangan. Kala itu, Presiden Prabowo berkelakar kepada Megawati yang duduk berhadapan dengannya, untuk mencairkan suasana.

    “Ibu agak kurus, Bu. Waduh, luar biasa. Ibu kurus. Diet Ibu berhasil,” kata Prabowo.

    Mendengar hal itu, Megawati pun seakan mengiyakan. “Oh iya, diet kurus itu,” katanya.

  • Gestur Hormat Prabowo ke Megawati Dinilai Lanjutkan Tradisi Kenegarawanan Para Tokoh Bangsa

    Gestur Hormat Prabowo ke Megawati Dinilai Lanjutkan Tradisi Kenegarawanan Para Tokoh Bangsa

    Jakarta (beritajatim.com) – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto tampil bersama dalam peringatan Hari Lahir Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Jakarta Timur, Minggu (1/6/2025). Kehadiran keduanya dalam satu panggung kenegaraan dianggap sebagai simbol kelanjutan tradisi kenegarawanan di Indonesia.

    Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyebut, momen tersebut menunjukkan kedewasaan politik dua tokoh bangsa yang telah lama menjalin hubungan baik.

    “Ibu Prof Dr Hj Megawati Soekarnoputeri selaku Ketua Dewan Pengarah BPIP bersama Presiden Prabowo Subianto hadir pada puncak peringatan Hari Pancasila. Dalam hemat saya itu wujud kenegarawanan beliau berdua,” ujarnya.

    Said menilai, penghormatan yang diberikan Presiden Prabowo kepada Megawati bukan sekadar basa-basi politik. Dalam pidatonya, Prabowo secara eksplisit menyebut Megawati lebih dulu dibanding tokoh-tokoh lainnya. Menurut Said, hal itu mencerminkan penghargaan terhadap peran Megawati sebagai Presiden Kelima RI dan Ketua Dewan Pengarah BPIP.

    “Kita semua tahu Ibu Mega dan Pak Prabowo bersahabat sejak lama. Hubungan beliau berdua terajut dengan baik sejak lama, baik dalam konteks politik, apalagi dalam urusan strategis, menyangkut ideologi negara Pancasila,” kata Said.

    Ia menambahkan, pertemuan Prabowo dan Megawati pada 9 April 2025 lalu di kediaman Megawati di Menteng memperkuat sinyal positif tersebut. Prabowo juga sebelumnya bersilaturahmi ke sejumlah tokoh bangsa, yang dinilai sebagai ikhtiar membangun stabilitas politik nasional.

    Said menyoroti bahwa hubungan hangat antartokoh bangsa adalah warisan dari generasi terdahulu. Ia mencontohkan bagaimana Buya Hamka menjadi imam salat jenazah Presiden Soekarno, meski keduanya sempat berbeda pandangan politik secara tajam.

    “Ibu Mega dan Presiden Prabowo saya kira juga melanjutkan tradisi dari para pemimpin bangsa sebelumnya. Dahulu banyak tokoh politik bangsa yang berbeda haluan politik, berbeda dalam menempuh jalan kebijakan, namun mereka semua bisa berhubungan baik, menjaga silaturahmi,” tutur Said.

    Menurutnya, tradisi kenegarawanan seperti ini hanya bisa dimaknai oleh mereka yang memiliki kedewasaan dalam berbangsa dan bernegara. “Hal-hal seperti ini hanya bisa dimaknai dan dipahami oleh mereka yang memang sudah zuhud dalam berbangsa dan bernegara,” tandasnya. [beq]

  • Isu Politik-Hukum Terkini: 83 Persen Publik Percaya Presiden Prabowo

    Isu Politik-Hukum Terkini: 83 Persen Publik Percaya Presiden Prabowo

    Jakarta, Beritasatu.com – Isu politik-hukum terkini yang menarik perhatian pembaca selama pemberitaan Rabu (28/5/2025) hingga pagi ini, antara lain 83% publik percaya Presiden Prabowo Subianto hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita tanah dan bangunan senilai Rp 10 miliar dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Jawa Timur (Jatim).

    Isu politik-hukum terkini yang tak kalah menarik lainnya, yaitu Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka yang untuk pertama kalinya bermalam di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur, dan kader PSI Dian Sandi mengatakan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang diunggahnya ke media sosial atau medsos adalah asli.

    5 Isu Politik-Hukum Terkini di Beritasatu.com:

    1. 83 Persen Publik Percaya Prabowo, Istana: Kami Terkejut!

    Lembaga Indikator Politik Indonesia (IPI) merilis hasil survei nasional terbaru yang menyatakan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Prabowo Subianto mencapai 83%. Angka ini hanya sedikit di bawah TNI yang mencatatkan skor 85%.

    Tenaga Ahli Kantor Komunikasi Presiden, Ujang Komarudin, mengaku terkejut atas hasil survei tersebut.

    “Pasti kami terkejut. Bagaimana publik sangat antusias, percaya kepada pemerintah, kepada institusi kepresidenan. Ini suatu kepercayaan yang harus kami jaga sehingga betul-betul ini pemerintahan berjalan on the track dengan menghasilkan kepercayaan yang terus membaik hari demi hari,” kata Ujang dalam Live Beritasatu Sore Survei: TNI & Presiden Paling Dipercaya Publik, Rabu (28/5/2025).

    Ia menambahkan, kepercayaan publik merupakan fondasi utama dalam menjaga stabilitas negara dan mencegah kegagalan pemerintahan.

    2. Bermalam di IKN, Gibran Minta Pohon Beringin Ditanam di Istana Wapres

    Untuk pertama kalinya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menginap di Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia tiba di Kalimantan Timur pada Rabu (28/5/2025) dan meninjau progres pembangunan Istana Wapres yang kini telah mencapai 43%.

    Dalam kunjungannya, Gibran meminta agar pohon beringin ditanam di tengah bangunan istana sebagai simbol keteduhan dan perlindungan. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyampaikan, proyek ini ditargetkan rampung pada Desember 2025.

    3. Ketua DPP PDIP Tak Setuju Kenaikan Dana Parpol, Ini Alasannya

    Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, menyatakan partainya tidak setuju dengan wacana kenaikan dana partai politik dari Rp 1.000 menjadi Rp 10.000 per suara.

    Menurutnya, kondisi fiskal negara belum memungkinkan, dan pemerintah saat ini masih melakukan efisiensi anggaran.

    “Pemerintah melakukan efisiensi, tiba-tiba kemudian akan ada tambahan untuk dana panpol. Tidak elok di masyarakat lah,” kata Said kepada wartawan, Rabu (28/5/2025).

    Meski demikian, partai-partai lain seperti Gerindra, PKB, dan Golkar mendukung wacana tersebut demi mendukung operasional dan kaderisasi partai.

    4. Dian Sandi PSI: Ijazah Jokowi yang Diunggah di Medsos Asli

    Kader PSI Dian Sandi menegaskan ijazah Presiden Jokowi yang diunggah di media sosial adalah asli. Unggahan tersebut sempat memicu kontroversi pada 1 April 2025.

    Dian mengaku sudah bertemu langsung dengan Jokowi dan mendapat penjelasan soal konteks ijazah tersebut, termasuk keterbatasan administratif pada masa lalu di Kabupaten Boyolali.

    5. Korupsi Dana Hibah Jatim, KPK Sita Tanah dan Bangunan Senilai Rp 10 M

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita empat bidang tanah dan bangunan di Jawa Timur (Jatim) yang diduga berasal dari korupsi dana hibah APBD Jatim 2019–2022. Aset tersebut berlokasi di Probolinggo, Banyuwangi, dan Pasuruan, dengan total nilai mencapai Rp 10 miliar.

    Sebelumnya, KPK juga menyita aset lain berupa apartemen dan lahan di Surabaya dan Malang senilai Rp 9 miliar. Total, KPK telah menetapkan 21 tersangka dalam kasus ini.

    Deretan dinamika kepemimpinan nasional dan kasus korupsi ini menunjukkan bagaimana isu politik-hukum terkini terus menjadi sorotan utama publik.

  • Banggar DPR Desak Pemerintah Dorong Reformasi Perdagangan Global dalam RAPBN 2026

    Banggar DPR Desak Pemerintah Dorong Reformasi Perdagangan Global dalam RAPBN 2026

    Jakarta (beritajatim.com) – Dalam momentum Hari Kebangkitan Nasional, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan asumsi makro RAPBN 2026 dalam sidang paripurna DPR RI, Senin 20 Mei 2025. Namun, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyuarakan keprihatinan terhadap eskalasi perang tarif global yang berdampak langsung terhadap ekonomi nasional.

    Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, menilai bahwa tren proteksionisme global, yang ditandai dengan praktik pengenaan tarif sepihak antar negara, telah merusak semangat kerja sama ekonomi internasional yang selama ini dibangun dalam kerangka mutualistik.

    “Kebijakan perang tarif telah mengguncang tata perdagangan global. Dan memperhadapkan perdagangan global dalam situasi yang proteksionis, yang sesungguhnya berlawanan dengan prinsip dan komitmen dari kerja sama perdagangan regional dan global yang mutualistik,” ungkap Said.

    Banggar mendesak pemerintah Indonesia untuk lebih aktif dalam diplomasi internasional guna mengoreksi praktik pengenaan tarif sepihak yang kerap berujung pada aksi balasan (retaliasi) antar negara. Menurutnya, kondisi ini menimbulkan ketidakpastian dalam rantai pasok dunia yang pada akhirnya merugikan negara-negara berkembang seperti Indonesia.

    “Oleh sebab itu, pemerintah perlu menggalang organisasi internasional untuk mengoreksi praktik pengenaan tarif sepihak yang dibalas dengan retaliasi. Pemerintah perlu mengajak dunia membangun komitmen baru dalam perdagangan, dan memastikan di masa depan tidak ada negara yang berlaku sewenang-wenang secara sepihak, dan semua patuh pada hukum-hukum perdagangan internasional,” ujar Said.

    Desakan ini menjadi bagian penting dalam pembahasan RAPBN 2026 karena kebijakan fiskal nasional sangat dipengaruhi oleh dinamika eksternal. Indonesia, yang ekonominya bergantung pada ekspor komoditas dan perdagangan global, berada dalam posisi rentan bila arsitektur perdagangan internasional tidak segera diperbaiki.

    Dengan tekanan global yang meningkat dan berbagai risiko geopolitik, Banggar DPR menilai Indonesia harus mengambil inisiatif diplomatik dalam berbagai forum multilateral, termasuk mendorong pembaruan mandat WTO dan reformasi tata kelola perdagangan dunia yang lebih adil. [beq]