Xcloud.id

Tag: Said Abdullah

  • Komentari Pernyataan Prabowo soal PDIP dan Gerindra Bak Kakak Adik, Elite Banteng Singgung Sinyal-sinyal

    Komentari Pernyataan Prabowo soal PDIP dan Gerindra Bak Kakak Adik, Elite Banteng Singgung Sinyal-sinyal

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Momen peluncuran Koperasi Desa Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah pada Senin (21/7), diwarnai pernyataan politis Presiden Prabowo Subianto.

    Dia menyinggung tentang hubungan yang terbangun antara partai yang dipimpinnya, Partai Gerindra dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

    Presiden Prabowo dalam kesempatan itu menyatakan bahwa hubungan PDIP dan Gerindra bagaikan kakak-adik.

    Prabowo bahkan menganggap Presiden pertama RI Soekarno atau Bung Karno sebagai orang tua, sembari memohon izin ke Ketua DPP PDIP, Puan Maharani.

    Puan Maharani yang berstatus sebagai cucu Bung Karno turut hadir sebagai pimpinan DPR dalam peluncuran Koperasi Desa Merah Putih. “Sebenernya PDIP sama Gerindra kakak adik ini,” kata Prabowo, Senin.

    Merespons pernyataan Prabowo Subianto itu, Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah berharap pernyataan Presiden Prabowo tentang hubungan partai berlambang kepala banteng itu dengan Gerindra bak kakak-adik tak dimaknai sebagai kode politik.

    Utamanya, kata dia, soal kemungkinan bakal masuknya PDIP ke Kabinet Merah Putih.

    “Jangan dimaknai apa yang disampaikan Presiden itu sebagai kode, bahwa presiden mengajak atau sebaliknya PDIP akan masuk, jangan dimaknai itu dahulu,” kata Said kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/7).

    Ketua Banggar DPR RI itu mengatakan pernyataan Prabowo soal hubungan PDIP dan Gerindra bak kakak-adik seharusnya dianggap sebagai modal membangun bangsa. “Modal dasar persatuan kita. Bersatu padunya kita,” kata Said.

  • Komentari Pernyataan Prabowo soal PDIP dan Gerindra Bak Kakak Adik, Elite Banteng Singgung Sinyal-sinyal

    Komentar Said Abdullah soal Pimpinan PDIP Tak Hadiri Kongres PSI

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Solidaritas Indonesia (PSI) teah melaksanakan Kongres di Solo, Jawa Tengah (Jateng), pada Sabtu – Minggu (19-20/7). Selama kongres yang berlangsung dua hari itu, sejumlah elite parpol turut hadir.

    Disebutkan ada ketum dan pimpinan partai hadir dalam Kongres PSI pada Minggu, semisal Zulkifli Hasan atau Zulhas, Bahlil Lahadalia, hingga Mahfudz Siddiq.

    Namun, yang menjadi sorotan karena pimpinan partai pemenang pemilu 2024 yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), tidak ada yang hadir dalam kongres PSI tersebut.

    Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah mengaku tak tahu soal kemungkinan parpolnya diundang saat Kongres PSI berlangsung di Solo.

    “Kami diundang apa tidak, enggak tahu, enggak dapat konfirmasi,” kata dia menjawab pertanyaan awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/7).

    Said kemudian menerima pertanyaan alasan PDIP menjadi partai yang tak hadir dalam Kongres PSI untuk mengumumkan ketum terpilih.

    “Wah enggak tahu, enggak dapat konfirmasi dari berbagai DPP juga enggak ada konfirmasi,” kata Ketua Banggar DPR RI itu.

    Diketahui, PSI di Solo, Jateng, pada Sabtu kemarin melaksanakan Kongres dengan agenda mengumumkan ketum terpilih hasil Pemilu Raya 2025.

    Kaesang Pangarep terpilih sebagai Ketum PSI hasil Pemilu Raya 2025 mengalahkan kandidat lain, yakni Ronald Aristone Sinaga atau BroRon dan Agus Mulyono Herlambang.

    PSI melanjurkan Kongres pada Minggu di Solo, Jateng dengan mengundang Presiden RI Prabowo Subianto dan Wapres RI Gibran Rakabuming Raka. (fajar)

  • 7 Upacara HUT Ke-80 RI Kembali ke Jakarta, PDI-P: Luar Biasa Nasional

    7 Upacara HUT Ke-80 RI Kembali ke Jakarta, PDI-P: Luar Biasa Nasional

    Upacara HUT Ke-80 RI Kembali ke Jakarta, PDI-P: Luar Biasa
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua DPP PDI-P
    Said Abdullah
    menilai, keputusan pemerintah menggelar upacara kemerdekaan di
    Jakarta
    , setelah sebelumnya di
    Ibu Kota Nusantara
    (IKN), adalah keputusan yang luar biasa.
    Said beralasan, memori tentang Jakarta akan terus muncul sejak Indonesia merdeka pada 1945 lalu.
    “Kalau perayaan 17 Agustus di Jakarta, bagi kami tentu itu luar biasa. Karena memori Jakarta itu tidak akan pernah hilang sejak deklarasi 1945 kita merdeka,” kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (17/7/2025).
    Said tak ingin mengomentari lebih lanjut mengenai keputusan itu karena itu merupakan wewenang pemerintah.
    Said juga meyakini pembangunan IKN tetap berjalan meski sudah tidak menjadi lokasi penyelenggaran upacara kemerdekan..
    “Kalau dari sisi pembangunan infrastruktur, toh tahun ini tetap ada. Perkembangan IKN saya tidak tahu persis,” bebernya.
    Sebelumnya diberitakan, upacara peringatan hari kemerdekaan Indonesia atau HUT ke-80 Republik Indonesia akan kembali digelar di Jakarta tahun ini.
    “Kalau informasi terakhir yang kita dapatkan, pelaksanaan perayaan 17 Agustus akan dilaksanakan di Jakarta,” kata Kepala Komunikasi Presiden/PCO Hasan Nasbi di Gedung Kwartir Nasional (Kwartir), Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (16/7/2025).
    Lokasi upacara kenegaraan itu berbeda dengan yang dipilih tahun lalu yakni di IKN.
    Upacara HUT ke-79 RI pada 2024 lalu menjadi yang pertama diadakan di IKN, sekaligus menjadi upacara terakhir Presiden ke-7 Joko Widodo sebelum menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada Presiden Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ketua Banggar minta pemerintah negosiasi ulang usai tarif Trump turun

    Ketua Banggar minta pemerintah negosiasi ulang usai tarif Trump turun

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah melakukan negosiasi ulang usai tarif impor Amerika Serikat yang diberlakukan Presiden Donald Trump terhadap Indonesia diturunkan dari 32 persen menjadi 19 persen.

    Said mengatakan bahwa Indonesia pun berkepentingan terhadap aktivitas ekspor karena pemberlakuan tarif itu diberlakukan secara sepihak.

    “Kita akan terus mendorong pemerintah agar pemerintah memperluas pangsa ekspor ke negara-negara nontradisional, bahasa sehari-hari yang kita sampaikan kepada pemerintah,” kata Said di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Walaupun begitu, ia juga tetap mengapresiasi upaya yang dilakukan tim negosiasi dan lobi dari Presiden Prabowo Subianto.

    Said ingin agar pemerintah benar-benar mengukur kondisi pemberlakuan tarif 19 persen tersebut.

    “Tarif ini diberlakukan oleh Trump untuk menambal defisit yang dia bikin sendiri dan ujung-ujungnya sebenarnya juga rakyat Amerika dirugikan. Dan dengan kenaikan tarif itu, harga jual naik juga di AS,” katanya.

    Menurut ia, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan pemerintah juga sudah sepakat untuk membuat mitigasi kebijakan atas diberlakukannya tarif Trump. Karena ia ingin agar kebijakan perdagangan itu diterapkan secara setara, adil, dan inklusif.

    “Jadi, nyaman. Kesetaraan terbangun antarnegara pasca-Perang Dunia II, kan itu yang terjadi. Tapi, sekarang, kembali lagi ke suasana Perang Dunia II Itu yang sangat disesalkan,” katanya.

    Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim telah mencapai kesepakatan dagang penting dengan Indonesia. Dalam perjanjian tersebut, ekspor Indonesia ke AS dikenai tarif tetap sebesar 19 persen, sementara produk-produk asal AS bisa masuk ke pasar Indonesia tanpa hambatan tarif maupun nontarif.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Said Abdullah Apresiasi Pemerintah, Berhasil Tekan Defisit APBN Jadi 2,3 Persen – Page 3

    Said Abdullah Apresiasi Pemerintah, Berhasil Tekan Defisit APBN Jadi 2,3 Persen – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengapresiasi kinerja pemerintah dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, khususnya karena berhasil menekan angka defisit dari 2,7 persen menjadi 2,3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

    “Saya memberikan apresiasi karena yang awal itu defisit 2,7 menjadi 2,3 persen. Padahal dalam nota APBN 2024, defisit itu 2,4, tapi pemerintah mampu menekan itu menjadi 2,3. Jadi bagi saya itu sesuatu yang patut diapresiasi,” ujar Said usai Rapat Kerja Banggar DPR RI bersama Menteri Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (15/7/2025).

    Said juga mengapresiasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berhasil diraih pemerintah selama sembilan tahun berturut-turut. Namun, ia menyoroti adanya 18 rekomendasi dari BPK yang harus segera ditindaklanjuti untuk memperbaiki tata kelola.

    “Kita mengapresiasi pemerintah yang sembilan tahun berturut-turut WTP, ada 18 rekomendasi BPK. Walaupun itu bukan temuan material, tapi menyangkut tata kelola yang harus diperbaiki,” tambahnya.

    Ia menyebut, seluruh rekomendasi tersebut akan diperdalam dalam Panitia Kerja (Panja) perumus kesimpulan agar dapat ditindaklanjuti dengan cepat oleh pemerintah.

    “Terhadap 18 rekomendasi dari BPK akan diperdalam dalam Panja perumus kesimpulan agar pemerintah bisa melaksanakan berbagai rekomendasi itu secepatnya,” ujar politisi PDI Perjuangan itu.

     

  • Kepala Banggar Said Abdullah: Kompensasi Energi untuk Kelompok Mampu Harus Dihentikan – Page 3

    Kepala Banggar Said Abdullah: Kompensasi Energi untuk Kelompok Mampu Harus Dihentikan – Page 3

     

    Rapat Panja Banggar tersebut membahas proyeksi anggaran dalam RAPBN 2026, termasuk arah kebijakan subsidi dan kompensasi energi, serta penguatan sektor strategis seperti pertahanan dan ketahanan energi nasional.

    Sejumlah prioritas dibahas, mulai dari peningkatan produktivitas dan stabilitas harga pangan, kesejahteraan petani dan nelayan, hingga kemandirian energi nasional melalui percepatan pengembangan biodiesel. 

    Selain itu, program perlindungan sosial juga diperluas, salah satunya dengan penambahan jumlah penerima manfaat program MBG menjadi 82,9 juta orang.

    Tak hanya itu, pembahasan juga menyentuh isu pemerataan layanan kesehatan berkualitas, serta penguatan peran desa, UMKM, dan koperasi sebagai penggerak ekonomi rakyat.

  • Banggar Soroti Koperasi, Minim Kontribusi ke PDB

    Banggar Soroti Koperasi, Minim Kontribusi ke PDB

    Bisnis.com, JAKARTA — Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-98 jatuh pada Sabtu (12/7/2024) kemarin. Hanya saja hingga kini kontribusi koperasi terhadap pertumbuhan ekonomi masih sangat rendah.

    Ketua Dewan Pengawas Dewan Koperasi Nasional (Dekopin) Said Abdullah mendorong agar Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-98 ini menjadi momentum untuk mengevaluasi peran koperasi dalam sistem ekonomi nasional.

    Salah satu sorotan utama adalah rendahnya kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), volume usaha koperasi baru mencapai Rp214 triliun atau hanya setara 0,97% dari PDB nasional sebesar Rp22.139 triliun pada 2024.

    Said pun mengungkapkan kontribusi koperasi ke PDB kalah jauh dibanding negara-negara kapitalis. Padahal, sambungnya, koperasi merupakan perwujudan paling kongkrit dari maksud perekonomian Pancasila seperti yang diusung Bapak Koperasi Indonesia Mohammad Hatta.

    Sebagai perbandingan, dia mencatat kontribusi koperasi terhadap PDB di Amerika Serikat mencapai 5%, di Jerman 6%, Belanda dan Prancis 18%, bahkan di Selandia Baru menembus 20%.

    “Di negara negara kapitalis kontribusi koperasi terhadap perekonomian nasionalnya jauh lebih besar ketimbang di negara kita yang menganut Pancasila, yang kurang dari 1%,” ujar Said dalam keterangannya, Sabtu (12/7/2025).

    Said menilai rendahnya kontribusi koperasi mencerminkan kuatnya kecenderungan individualisme dalam dunia usaha. Menurutnya, individualisme itu berseberangan dengan semangat gotong royong dan kolektivitas yang menjadi fondasi koperasi.

    Ketua Badan Anggaran DPR itu juga menyoroti dominasi koperasi di sektor simpan pinjam. Meski sah secara prinsip, dia mengingatkan kondisi itu menunjukkan keterbatasan dalam menjangkau sektor usaha produktif lain.

    Said mencontohkan koperasi global seperti Mondragon di Spanyol, yang bergerak di sektor manufaktur dan dimiliki para pekerjanya, serta Norges Kooperative Landsforening (NKL) di Norwegia yang sukses di sektor perdagangan dengan aset lebih dari US$9,6 miliar.

    “Tantangan kedepan pemerintah dan insan koperasi lebih mengembankan keragaman bentuk bentuk usaha koperasi,” katanya.

    Tantangan besar lainnya adalah citra koperasi yang tercoreng akibat kasus-kasus penipuan di masa lalu. Said menilai perlu ada transformasi serius dalam tata kelola koperasi agar dapat kembali dipercaya publik.

    Dia kembali menekankan bahwa koperasi sejatinya merupakan bentuk paling nyata dari sistem ekonomi Pancasila, yang seharusnya mengedepankan prinsip gotong royong, demokrasi, serta kepemilikan dan pengambilan keputusan yang setara antaranggota.

  • Dekopin sebut koperasi wujud paling konkret perekonomian Pancasila

    Dekopin sebut koperasi wujud paling konkret perekonomian Pancasila

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Pengawas (Dewas) Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Said Abdullah menilai bahwa koperasi merupakan perwujudan paling konkret dari maksud perekonomian Pancasila.

    Ia menuturkan berbagai nilai Pancasila berada dalam praktik perkoperasian lantaran di dalam koperasi ada gotong royong, usaha perekonomian disusun modal bersama dan untuk kemakmuran bersama, serta pengambilan keputusan dilakukan secara demokratis karena semua anggota kedudukannya setara tanpa memandang setoran modalnya.

    “Namun dengan seluruh nilai-nilai dan praktik koperasi yang sangat ideal tersebut, kita jumpai koperasi di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan yang harus mampu dihadapi oleh setiap insan koperasi ke depan,” ujar Said dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

    Dia membeberkan bahwa tantangan dimaksud, yakni individualisme usaha koperasi, kontribusi koperasi terhadap perekonomian nasional yang masih kecil, belum banyak menguasai kemampuan keragaman usaha, hingga citra diri yang belum bagus.

    Pada tantangan individualisme koperasi, Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu menyampaikan bahwa data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan volume usaha koperasi pada tahun 2024 baru mencapai Rp214 triliun atau sekitar 0,97 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang bernilai Rp22.139 triliun.

    “Ke depan, insan-insan koperasi harus mampu menjadikan koperasi sebagai wahana berhimpun gotong royong yang lebih menjanjikan daripada usaha individual,” katanya.

    Kemudian dalam masalah kontribusi yang kecil, sambung dia, peranan koperasi tercatat kurang dari 1 persen, sehingga menjadi masalah serius terhadap sistem perekonomian nasional. Dirinya pun berharap gerakan Koperasi Merah Putih nantinya akan mendorong membesarkan koperasi Indonesia dan berkontribusi penting bagi perekonomian nasional.

    Dia menambahkan bahwa pada tantangan belum banyak keragaman usaha, sebagian besar koperasi di Tanah Air didominasi oleh usaha simpan pinjam. Meski tidak ada yang salah, ia meminta agar pemerintah dan insan koperasi ke depan lebih mengembangkan keragaman bentuk bentuk usaha koperasi.

    Sementara pada tantangan citra diri koperasi masih belum bagus, dirinya berpendapat hal itu terjadi akibat berbagai rentetan masalah fraud atau kecurangan yang terjadi di koperasi pada masa lalu.

    “Oleh sebab itu, insan koperasi serta asosiasi seperti Dekopin harus bisa membantu tata kelola (governance) koperasi terus lebih baik, sehingga makin mendapatkan kepercayaan publik,” ungkap Said.

    Memperingati Hari Koperasi Nasional 2025 yang jatuh pada hari ini, dirinya mengingatkan kembali bahwa koperasi merupakan usaha rakyat, yang tumbuh dari semangat rakyat menghimpun diri dalam kegiatan ekonomi secara mandiri.

    Koperasi sebagai kumpulan rakyat, kata dia, menghimpun modal, namun kedudukan anggota koperasi setara dan tidak dibedakan berdasarkan jumlah setoran modal seperti layaknya perseroan.

    “Dari modal yang terkumpul, koperasi membangun usaha yang minimal melayani anggotanya sendiri,” ucap dia.

    Selain itu, Said berpendapat bahwa koperasi telah menjadi sarana pendidikan rakyat dan berhimpun, bukan semata urusan ekonomi, tetapi juga pengembangan diri melalui berbagai kegiatan pendidikan dan membangun ikatan komunal guna mewujudkan berbagai gerakan perubahan sosial lebih luas.

    Di sisi lain, sambung dia, tak lupa pula diingatkan bahwa koperasi merupakan agen dan pilar pembangunan. Dengan meluasnya gerakan koperasi, maka kegiatan ekonomi juga akan meluas.

    Dikatakan bahwa dalam koperasi, modal yang terkumpul semakin besar, namun dimiliki banyak orang sehingga koperasi menggerakkan ekonomi lebih besar, tetapi kepemilikannya tidak hanya pada segelintir orang.

    “Dengan demikian usaha koperasi mengurangi kesenjangan sosial,” tutur Said.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Said Abdullah Sebut Koperasi Masih Jadi Harapan Ekonomi Kerakyatan – Page 3

    Said Abdullah Sebut Koperasi Masih Jadi Harapan Ekonomi Kerakyatan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Ketua Dewan Pengawas (Dewas) Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Said Abdullah mengingatkan akan pentingnya koperasi sebagai usaha rakyat.

    Adapun ini disampaikannya dalam rangka memperingati Hari Koperasi Nasional yang jatuh pada hari ini, Sabtu 12 Juli 2025.

    Said menegaskan, gerakan koperasi sejak awal menyatu dengan semangat perjuangan nasional, di mana melalui pemikiran Wakil Presiden Pertama RI, Mohammad Hatta, yang menjadikan koperasi sebagai gerakan ekonomi kerakyatan dan menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi nasional.

    “Koperasi tumbuh dari semangat rakyat menghimpun diri dalam kegiatan ekonomi secara mandiri. Koperasi sebagai kumpulan rakyat menghimpun modal, namun kedudukan anggota koperasi setara, tidak dibedakan berdasarkan jumlah setoran modal seperti layaknya perseroan. Dari Modal yang terkumpul, koperasi membangun usaha yang minimal melayani anggotanya sendiri,” kata Said dalam keterangannya, Sabtu (12/7/2025).

    Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah menyebut, koperasi menjadi sarana pendidikan rakyat dan berhimpun, bukan semata urusan ekonomi, tetapi juga pengembangan diri melalui berbagai kegiatan pendidikan, dan membangun bonding komunal, untuk mewujudkan gerakan gerakan perubahan sosial lebih luas.

    “Koperasi sebagai agen dan pilar pembangunan. Dengan meluasnya gerakan koperasi, maka kegiatan ekonomi juga akan meluas. Modal yang terkumpul semakin besar, namun dimiliki banyak orang, sehingga koperasi menggerakan ekonomi lebih besar, namun kepemilikannya tidak disegelintir orang. Dengan demikian usaha koperasi mengurangi kesenjangan sosial,” ungkap dia.

    Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) menilai, koperasi merupakan perwujudan paling kongkrit dari maksud perekonomian Pancasila. Di mana, nilai-nilai Pancasila menubuh dalam praktik perkoperasian.

    “Di dalam koperasi ada gotong-royong, usaha perekonomian disusun modal bersama dan untuk kemakmuran bersama, pengambilan keputusan dilakukan secara demokratis karena semua anggota kedudukannya setara tanpa memandang setoran modalnya,” jelas Said.

    Namun, dengan seluruh nilai dan praktik koperasi yang ideal tersebut, lanjut dia, masih banyak dijumpai koperasi Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang tak mudah.

     

     

  • Banggar: Negara dunia jadi tumbal kepentingan AS atas kebijakan Trump

    Banggar: Negara dunia jadi tumbal kepentingan AS atas kebijakan Trump

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai 185 negara di dunia yang terkena kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) oleh Presiden AS Donald Trump, menjadi tumbal kepentingan negara adidaya tersebut.

    “Setiap negara dari 185 negara yang mendapatkan tarif sepihak atau istilah Trump, resiprokal, timbal balik, justru semua negara itu menjadi tumbal, tumbal kepentingan sepihak Amerika,” kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Sebab, kata dia, istilah tarif resiprokal yang digunakan Trump tersebut sejatinya hanya kamuflase dari kepentingan sepihak AS.

    “Kan tidak bisa ada istilah tarif resiprokal, kalau memang arti harfiah (bahasa) Indonesia, itu tarif timbal balik,” ucapnya.

    Dia lantas berkata, “Padahal Amerika itu jadi besar, Amerika itu dihormati ketika pascaperang dunia kedua karena mau membangun bersama-sama, sekarang nampaknya Presiden Amerika mau membangun Amerika saja, negara lain dianggap nothing, dan itu bahaya.”

    Dia pun menyayangkan langkah AS di bawah kepemimpinan Trump yang dinilainya mengabaikan organisasi-organisasi internasional atas pemberlakuan tarif resiprokal tersebut.

    “Kebijakan Pemerintah Amerika Serikat saat ini dengan kepemimpinan Donald Trump, itu nampaknya memang mengabaikan dengan sengaja organisasi internasional. PBB sudah tidak dianggap, World Bank sengaja dilemahkan, IMF sami mawon,” ujarnya.

    Menurut dia, jika AS terus menggunakan pendekatan antimultilateral maka negara-negara lain cenderung akan bersikap proteksionis demi menjaga kedaulatannya masing-masing.

    “Kalau begini ceritanya, maka kemudian setiap negara akan melakukan proteksionis terhadap negaranya sendiri dan pada saat yang sama negara yang kuat akan semena-mena,” ucapnya.

    Untuk itu, dia menyerukan pemerintah Indonesia agar menguatkan ketahanan ekonomi nasional dan percepatan deregulasi agar kian ramah terhadap investasi asing.

    Dia juga mendorong langkah negosiasi pemerintah itu tetap dilakukan dengan mengedepankan prinsip perdagangan dan tarif yang adil.

    “Bukan kemudian Amerika menggugat, kita yang digugat sebenarnya kita tidak melakukan apa-apa terhadap kepentingan dan tidak pernah mengganggu kepentingan Amerika,” paparnya.

    Bahkan, lanjut dia, bila AS terus mengedepankan kepentingan sepihaknya atas kebijakan tarifnya tersebut maka bukan tidak mungkin blok ekonomi BRICS menjadi harapan bagi Indonesia maupun negara-negara lainnya.

    “Kalau ini berlanjut apa yang dilakukan oleh Amerika maka keberadaan BRICS menjadi keniscayaan. Bukan warning, kita memang pada akhirnya datang pada kesimpulan bahwa dunia sebelahnya memerlukan BRICS untuk katup pengaman. Tunggu World Bank tidak berbuat apa-apa, WTO diam, IMF nggak ada suaranya. Sekarang yang bisa menyuarakan itu kan BRICS, dan itu menjadi harapan jadinya,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.