Xcloud.id

Tag: Said Abdullah

  • Banggar DPR Dorong Purbaya Gunakan Dana On Call Rp4 Triliun untuk Bencana Sumatra

    Banggar DPR Dorong Purbaya Gunakan Dana On Call Rp4 Triliun untuk Bencana Sumatra

    Bisnis.com, SURABAYA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah mendorong Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menggunakan dana on call senilai Rp4 triliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 untuk penanganan bencana ekologis di Sumatra.

    “Pemerintah dapat menggunakan dana on call yang ada di APBN tahun 2025 sebesar Rp4 triliun untuk penanganan bencana di Sumatra,” ungkap Said dalam keterangan resminya, Jumat (5/12/2025).

    Said menjelaskan, dana on call dalam APBN 2025 tersebut dapat digunakan untuk mempercepat proses tanggap darurat hingga pemulihan pascabencana. 

    Dia menegaskan bahwa pemanfaatan dana tersebut dapat dilakukan pemerintah mengingat banyaknya jumlah korban jiwa yang tercatat, juga ribuan rumah serta fasilitas umum yang mengalami kerusakan parah.

    “Tragedi ini sangat memilukan. Kita harus berduka secara nasional. Atas hal itu, saya mengucapkan berbela sungkawa yang mendalam kepada seluruh keluarga korban,” ucapnya.

    Ketua DPP PDI Perjuangan itu juga menyebut, anggaran on call tersebut dapat dialokasikan sesegera mungkin untuk pemenuhan kebutuhan pemulihan pascabencana, seperti tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi.

    Pembiayaan terhadap kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap bencana yang melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh tersebut dapat ditempuh melalui opsi penggunaan anggaran multiyears, yakni pada anggaran 2026 dan tahun-tahun berikutnya karena pembiayaan kebutuhannya yang sangat besar.

    “Pembiyaan kebutuhan rehabilitasi diperlukan untuk memulihkan layanan umum seperti rumah sakit, sekolah, kantor pemerintah, tempat ibadah, serta infrastruktur dasar lainnya,” ucapnya.

    Sementara itu, pembiayaan kebutuhan rekonstruksi meliputi berbagai fasilitas layanan umum yang rusak, seperti lembaga pendidikan, kesehatan, jalan, jembatan, kantor pemerintahan, tempat ibadah, hingga pasar.

    “Kebutuhan anggaran rekonstruksi lebih memerlukan anggaran yang lebih besar lagi,” tegasnya. 

    Guna memberikan respons cepat dan terintegrasi, Said pun berharap pemerintah agar dapat mengerahkan seluruh sumber daya nasional dalam usaha penanganan bencana di Sumut, Aceh, dan Sumbar itu.

    Kebutuhan tanggap darurat, sebut Said, sangat-sangat diperlukan, khususnya di wilayah yang terisolir, agar warga yang terdampak banjir bandang hingga tanah longsor tidak kelaparan.

    “Layanan tanggap darurat ternyata belum menjangkau seluruh korban, lantaran ada sejumlah warga yang terpaksa mengambil barang di toko dan gudang Bulog akibat minimnya bantuan,” ungkapnya.

    Oleh sebab itu, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur ini pun menyerukan kepada pemerintah untuk segera menyalurkan kebutuhan tanggap daruat, seperti tempat pengungsian layak, suplai kebutuhan makanan, MCK, selimut, hingga pakaian jadi, secepat-cepatnya ke seluruh daerah yang terdampak.

    Dia juga menegaskan bahwa mereka yang termasuk dalam kelompok rentan, seperti anak-anak, juga sangat perlu untuk diberikan layanan trauma healing pascabencana. “Pada saat yang sama perlu dilakukan search and rescue yang terus massif untuk menemukan korban yang hilang,” pungkasnya.

  • Seizin Megawati, PDIP Jatim Renovasi Rumah Masa Muda Bung Karno di Blitar

    Seizin Megawati, PDIP Jatim Renovasi Rumah Masa Muda Bung Karno di Blitar

    Blitar (beritajatim.com) – Wajah situs bersejarah rumah masa muda Presiden pertama RI Soekarno atau yang terkenal dengan Istana Gebang di Kota Blitar, bakal makin cantik. DPD PDI Perjuangan Jawa Timur mengambil inisiatif melakukan renovasi terhadap situs cagar budaya tersebut.

    Langkah pemugaran ini bukan sembarang proyek. Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPD PDI Perjuangan Jatim, Budi ‘Kanang’ Sulistyono, menegaskan bahwa renovasi ini telah mengantongi restu langsung dari putri Bung Karno sekaligus Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

    “Desainnya sudah kita sampaikan ke ibu Megawati dan ibu (Megawati) setuju maka jalan hari ini, sebelum 1 Desember harus sudah ada peletakan batu pertama maka hari ini dilakukan peletakan batu pertama,” ucap pria yang akrab disapa Kanang pada Minggu (30/11/2025).

    Uniknya, ada syarat khusus yang diutarakann oleh Megawati dalam proyek ini yakni haram menyentuh uang negara. Kanang mengungkapkan, Megawati memberikan instruksi tegas agar renovasi rumah masa muda sang Proklamator itu harus murni tanpa harus menggunakan uang negara.

    Instruksi ini menjadi tantangan prestisius yang langsung disambut oleh Ketua DPD PDIP Jawa Timur, Said Abdullah. Menurut Kanang, pihak DPD Jatim langsung mengambil alih (take over) seluruh pembiayaan perbaikan Istana Gebang sebagai wujud penghormatan kepada Sang Proklamator tanpa bergantung pada pihak eksternal.

    “Saya diskusi dengan pak Said bagaimana kalau kita kolaborasi dengan BUMN tapi ibu tidak menghendaki, sudah lah DPD saja yang bangun tidak usah kemana-mana, nah ini menjadi tantangan pak Said tidak boleh ditantang kalau ditantang langsung diiyain,” bebernya.

    Sentuhan Baru: Patung Bung Karno Membaca Buku

    Patung Bung Karno

    Tak hanya soal dana, Megawati juga memberikan atensi detail terhadap desain renovasi. Setelah melalui proses konsultasi desain, Megawati meminta adanya penggantian patung Bung Karno yang menjadi ikon di halaman depan Istana Gebang.

    Megawati menghendaki sosok ayahnya ditampilkan dalam sisi intelektual yang lebih menonjol, serupa dengan patung Bung Karno yang berdiri di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI.

    “Ibu (Megawati) menghendaki patung seperti Lemhannas, saat Bung Karno duduk membaca buku di kursi, karena filosofinya Bung Karno adalah guru bangsa bukan hanya sekedar proklamator, tapi selamanya Bung Karno menjadi guru bangsa,” jelas mantan Bupati Ngawi tersebut.

    Lantai Granit dan Target 6 Bulan

    Selain penggantian patung, perubahan signifikan juga akan dilakukan pada bagian lantai area luar. Paving blok yang saat ini terpasang akan diganti dengan batu granit.

    Langkah ini dilakukan untuk menyelaraskan estetika Istana Gebang dengan kompleks Makam Bung Karno (MBK) yang sudah lebih dulu menggunakan material serupa. Proyek yang memadukan pelestarian sejarah dan estetika modern ini ditargetkan tidak memakan waktu lama.

    “Perbaikan ini diperkirakan selesai dalam waktu 5 sampai 6 bulan ke depan,” pungkas Kanang. [owi/suf]

  • Sedih dengan Perpecahan di PBNU, Said Abdullah: Merugikan Bangsa

    Sedih dengan Perpecahan di PBNU, Said Abdullah: Merugikan Bangsa

    Jakarta (beritajatim.com) – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Said Abdullah, menyatakan keprihatinan dengan terjadinya perpecahan di internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Dia menegaskan perpecahan tersebut merugikan bangsa.

    “Saya begitu masygul mendengar kabar para masyayih dan kiai yang duduk dijajaran PBNU berkonflik. Apalagi konflik itu menjadi berita terbuka dimana mana, yang disertai dengan saling pecat memecat satu sama lain,” ujar Said dalam pernyataan tertulisnya.

    Dia semakin sedih ketika mengetahui konflik bermula dari pengelolaan pertambangan batubara yang diberikan oleh pemerintah kepada organisasi kemasyarakatan. Diketahui, NU merupakan salah satu ormas yang menerima hak pengelolaan tersebut.

    “Suatu perkara duniawi yang sesungguhnya kecil sekali derajatnya untuk dijadikan sumber perpecahan,” kata dia.

    Said merupakan pribadi yang sangat lekat dengan tradisi NU. Sejak kecil, dia dididik, beribadah, maupun bermuamalah dengan tradisi Nahdliyah dan memegang teguh ajaran tawadlu’, tabayun, serta akhlaqul karimah yang termaktub dalam kitab Ta’lim Muta’alim.

    “Apakah tradisi ini sudah tidak bisa lagi berjalan di PBNU, sehingga harus pecah menjadi konflik terbuka? Sebagai bagian dari jam’iyah ini, saya sekali lagi sedih dan merasa malu. Kami meneladani dan senantiasa menjadikan ulama pesantren sebagai contoh akhlakul karimah, namun kenapa kami, jam’iyah ini mendapatkan tontonan seperti ini,” terang dia.

    Sebagai bagian dai jam’iyah NU, Said menyampaikan permohonan agar para masyayih kiai di PBNU untuk kembali islah. “Islah sebagai jalan yang perlu diutamakan. Para mustasyar PBNU, para kiai sepuh, para ahlul halli wal aqdi mohon berkenan untuk menjadi jembatan terwujudnya jalan islah ini,” tegas Said.

    Selanjutnya, Said mengingatkan perpecahan yang terjadi tidak hanya merugikan NU namun juga bangsa ini. Apalagi, peran NU dikenal luas hingga internasional.

    “Dengan terpecahnya jajaran di PBNU, yang diruginkan adalah bangsa ini. Dunia mengakui bahwa NU adalah jangkar utama kekuatan Islam Indonesia, bersama dengan Muhammadiyah untuk membangun umat, memberikan pendidikan karakter, sekaligus memberikan berbagai pelayanan ekonomi dan sosial kepada umat,” kata Ketua Banggar DPR RI ini.

    Bila konflik berkepanjangan, terang Said, energi PBNU akan tersedot untuk mengurusi konflik. Padahal fokus NU harus ke pelayanan kepada para jam’iyah di bawah.

    “Bila tidak ada jalan islah, dan jalan pecat memecat yang ditempuh, maka akan ada luka, ada perpecahan yang tidak bisa di sudahi dengan sekedar keputusan organisasi, karena ujungnya yang zero sum game (menang kalah), tidak memenangkan semua. Akan ada martabat yang direndahkan,” terang politisi yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur ini.

    Lebih lanjut, Said juga berharap para pendukung untuk tidak saling terus membakar hawa panas melalui berbagai forum, baik di media massa, media sosial, termasuk juga berbagai pertemuan fisik. “Saya berharap untuk menahan diri dan menjaga semangat untuk mengupayakan persatuan. Dengan demikian medan konflik tidak semakin meluas,” ucap dia.

    Dia pun yakin, dengan keluasan hati, ikhtiar, tawakal, serta semangat pengabdian kepada umat, para ulama kita bisa mendapatkan menempuh jalan islah. “Kami para jam’iyah mendoakan hal itu segera terwujud. Amien ya robbal alamin,” tutup Said. [beq]

  • Said Abdullah soal Konflik PBNU Diduga karena Pengelolaan Tambang: Saya Sedih dan Malu

    Said Abdullah soal Konflik PBNU Diduga karena Pengelolaan Tambang: Saya Sedih dan Malu

    Liputan6.com, Jakarta Politikus PDI Perjuangan (PDIP) yang juga warga Nahdlatul Ulama (NU), Said Abdullah mengatakan, dirinya merasa sedih mendengar konflik internal yang terjadi di PBNU. Menurut dia, jika benar hal itu dipicu karena pengelolaan tambang batu bara, jelas sangat disayangkan.

    “Suatu perkara duniawi yang sesungguhnya kecil sekali derajtanya untuk dijadikan sumber perpecahan,” kata dia dalam keterangannya, Minggu (30/11/2025).

    Pria yang duduk sebagai anggota DPR ini mengatakan, sejak kecil sebagai warga NU selalu bermuamalah dalam tradisi nahdliyah, memegang teguh ajaran tawadu’ dan tabayun, serta akhlakul karimah sebagaimana tertuang dalam kitab Ta’lim al-Muta’allim.

    “Apakah tradisi ini sudah tidak bisa lagi berjalan di PBNU, sehingga harus pecah menjadi konflik terbuka? Sebagai bagian dari jam’iyah ini, saya sekali lagi sedih dan merasa malu. Kami meneladani dan senantiasa menjadikan ulama pesantren sebagai contoh akhlakul karimah, namun kenapa kami, jam’iyah ini mendapatkan tontonan seperti ini,” ungkap Said.

    Dia berharap, semua pihak yang berkonflik ini melakukan islah secepat mungkin, dengan dijembatani oleh para mustasyar PBNU, kiai sepuh, dan mereka yang berwenang.

    “Dengan terpecahnya jajaran di PBNU, yang diruginkan adalah bangsa ini. Dunia mengakui bahwa NU adalah jangkar utama kekuatan Islam Indonesia, bersama dengan Muhammadiyah untuk membangun umat, memberikan pendidikan karakter, sekaligus memberikan berbagai pelayanan ekonomi dan sosial kepada umat,” jelas Said.

     

  • Said Abdullah Tegaskan PDI-P Terbuka dari Kritik Generasi Muda

    Said Abdullah Tegaskan PDI-P Terbuka dari Kritik Generasi Muda

    Said Abdullah Tegaskan PDI-P Terbuka dari Kritik Generasi Muda
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Jawa Timur (Jatim) Said Abdullah menegaskan bahwa pihaknya membuka ruang selebar-lebarnya bagi kritik anak muda terhadap partai.
    Hal itu dikatakan pihaknya dalam gelaran “
    RedTalks
    : Suara Muda untuk Jatim” di Dyandra Convention Center, Surabaya, Sabtu (22/11/2025).
    “Kami perlu mendengar suara anak
    anak muda
    . Pandangan mereka tentang PDI Perjuangan, termasuk berbagai kebijakan publik yang berimplikasi pada kehidupan mereka sehari-hari,” ujar Said sebagaimana dilansir dari YouTube KompasTV Jatim, Minggu (22/11/2025).
    Said menjelaskan,
    RedTalks: Suara Muda
    untuk Jatim diselenggarakan untuk mempertemukan
    PDI-P
    dengan generasi muda dan mendengarkan langsung kritik, pandangan, serta aspirasi mereka.
    “Redtalks menjadi forum kritik-otokritik. Termasuk kritik terhadap PDI-P di Jawa Timur,” lanjut Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu.
    Untuk diketahui, acara tersebut melibatkan sejumlah perwakilan organisasi dan komunitas anak muda dari berbagai daerah di Provinsi Jatim.
    Sejumlah tokoh dan narasumber turut hadir, di antaranya Budayawan Sujiwo Tejo, Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fisip Unair Irfan Yasin, petani milenial Ahmad Lafilian, serta pegiat media sosial Natasha Keniraras.
    Sejumlah akademisi dari Surabaya, seperti Airlangga Pribadi dan Yohan Wahyu, juga mengikuti kegiatan tersebut.
    Dua mahasiswa dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa), yakni Muhammad Afjar Firdaus selaku Sekjen Pergerakan BEM Unesa dan Ghulam Ahmad A’li Zaini dari Kementerian Hubungan Luar Negeri BEM Unesa, turut menyampaikan pandangan.
    Keduanya menilai forum tersebut memberikan perspektif baru bagi generasi muda dalam membaca arah politik dan ekonomi nasional.
    Afjar mengatakan, RedTalks membuka cakrawala baru baginya, terutama karena ia tidak memiliki latar belakang pendidikan politik maupun ekonomi.
    “Dari tadi kan topiknya ada beberapa, (mulai dari)  ekonomi, politik, hingga kebudayaan. Dari segi ekonomi, khususnya saya sendiri yang tidak punya
    background
    ekonomi atau kewirausahaan, itu banyak
    insight
    baru. Ekonomi itu ternyata bisa jadi ladang untuk Gen Z, termasuk dalam politik,” kata Afjar.
    Menurut dia, politik dan ekonomi merupakan sektor yang saling memengaruhi dan harus dipahami generasi muda.
    Ia menilai, Gen Z yang mendominasi jumlah pemilih nasional memiliki posisi penting dalam menentukan arah kebijakan negara.
    “Gen Z sekarang jumlahnya sangat banyak. Ketika nanti peran politik atau pemilu, Gen Z-lah yang jadi ujung tombaknya. Jadi sebagai Gen Z, kita harus membuka mata agar tahu dan bisa mengikuti arus politik yang ada di Indonesia,” lanjutnya.
    Ia juga menekankan pentingnya literasi budaya sebagai pondasi berpolitik.
    “Budaya sangat berkesinambungan dengan politik. Gen Z harus benar-benar tahu dan menguasainya, agar kita tidak melupakan budaya tetapi tetap melestarikannya, sambil tetap memahami politik,” tambahnya.
    Sementara itu, Ghulam Ahmad A’li Zaini menilai RedTalks memberi ruang bagi mahasiswa untuk memahami dinamika isu kebijakan dari beragam perspektif.
    Forum tersebut dinilai pihaknya dapat membuka wawasan terkait perumusan kebijakan, tantangan ekonomi, higgga peran masyarakat sipil.
    “Mahasiswa perlu lebih sering dilibatkan agar tidak hanya memahami teori, tapi juga melihat langsung percakapan publik,” ujarnya.
    Ia menegaskan bahwa mahasiswa memiliki peran penting sebagai penghubung antara gagasan kritis kampus dan realitas sosial politik di masyarakat.
    RedTalks pun diharapkan dapat digelar secara berkelanjutan sebagai wadah diskusi yang memperkaya perspektif generasi muda.
    “Kami berharap dialog semacam ini lebih rutin diadakan, karena membuka ruang interaksi yang jarang ditemukan di lingkungan akademik,” tuturnya.
    Komika sekaligus pegiat ekonomi kreatif Yudhit Ciphardian menilai dunia politik saat ini masih terasa berjarak dengan generasi milenial dan Gen Z.
    “Gen Z dan milenial itu merasa seperti tidak didekati. Mereka merasa politisi terlalu berjarak dan jarang turun ke masyarakat, sehingga wajar kalau mereka ragu,” ujar Yudhit.
    Karena itu, menurut Yudhit, politisi perlu meningkatkan komunikasi langsung dengan generasi muda melalui kegiatan tatap muka, dialog santai, dan diskusi terbuka.
    “Sekarang Indonesia punya bonus demografi. Mereka yang menentukan arah bangsa,” ungkapnya.
    Ia pun mendorong PDI-P makin intens hadir di kalangan anak muda, utamanya di perguruan tinggi, komunitas kreatif, dan ruang-ruang egaliter yang dekat dengan anak muda.
    “PDIP harus hadir di ruang yang dekat dengan anak muda, kampus, komunitas kreatif, tempat nongkrong yang egaliter,” tegasnya.
    Untuk mendekatkan jarak emosional, Yudhit mengatakan bahwa ekonomi kreatif berbasis teknologi digital juga dapat menjadi jembatan strategis untuk memperkuat kedekatan dengan pemilih muda.
    Banyak anak muda kini bekerja sebagai kreator konten, pekerja film, hingga pengembang teknologi.
    “Teman-teman saya banyak yang bergerak di (Sektor) ekonomi kreatif. PDIP perlu memfasilitasi ekosistemnya, mempermudah akses, dan mendukung ruang tumbuhnya,” katanya.
    Yudhit juga menyinggung bahwa PDIP perlu mengikuti perkembangan teknologi.
    Dia menilai, dukungan ekosistem kreatif penting karena anak muda tengah menghadapi tekanan ekonomi, mulai dari pendapatan tidak stabil, tuntutan kemampuan digital tinggi, hingga kebutuhan mengikuti kelas daring berbayar.
    “PDIP meskipun banyak (diisi) yang sepuh (tetap) harus
    update
    juga. Jangan sampai nyalakan komputer saja enggak bisa,
    convert
    Word ke PDF
    enggak iso
    , (lalu) Wi-Fi mati panik,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Selain GOR, Said Abdullah Salurkan Dana Penghijauan Rp1 Miliar di UIN Madura

    Selain GOR, Said Abdullah Salurkan Dana Penghijauan Rp1 Miliar di UIN Madura

    Pamekasan (beritajatim.com) – Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), MH Said Abdullah menyalurkan bantuan dana sebesar Rp1 miliar untuk program penghijauan di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Madura.

    Bantuan tersebut disalurkan disela peresmian Gelanggang Olahraga (GOR) Said Abdullah yang dibangun dari dana pribadi MH Said Abdullah, sebesar Rp3 miliar, di Kompleks Perguruan Tinggi yang beralamat di Jl Raya Panglegur KM 4 Tlanakan Pamekasan, Sabtu (22/11/2025).

    Terlebih politisi senior yang tercatat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, juga mengarahkan bantuan tersebut sepenuhnya untuk pembelian pohon dan penataan ruang hijau sebagai bagian dari upaya mendorong kampus menuju konsep Green University.

    Dalam kesempatan tersebut, wakil rakyat Dapil Jatim XI Madura juga menegaskan jika dana penghijauan sebagai bagian dari respon cepat terhadap meningkatnya ancaman perubahan iklim dan pemanasan global yang saat ini menjadi isu lingkungan paling serius.

    “Bantuan ini khusus penghijauan, untuk membeli pohon dan ditanam di kampus ini, agar UIN Madura menjadi kampus hijau, Green University. Ini penting karena dunia sedang mengalami climate change, perubahan iklim, dan pemanasan global,” kata MH Said Abdullah.

    Tidak hanya itu, pihaknya juga mengajak pentingnya peningkatan kesadaran publik mengenai manfaat penanaman pohon, khususnya di kawasan pendidikan yang dapat menjadi pusat pembelajaran lingkungan. “Mari kita bangun kesadaran tentang pentingnya menanam pohon, UIN Madura juga harus menjadi pelopor,” ajaknya.

    Sementara Rektor UIN Madura, Saiful Hadi menyambut baik bantuan tersebut dan menyebut perhatian MH Said Abdullah terhadap perkembangan kampus yang selama ini dinilai sangat besar. “Kami sangat berterima kasih. Kepedulian beliau sangat besar terhadap kemajuan UIN Madura,” ungkapnya.

    “Oleh karena itu, kami memastikan UIN Madura akan memanfaatkan bantuan dana dari Pak Said untuk program penghijauan dengan sebaik mungkin, tentunya sesuai dengan amanah dari beliau (MH Said Abdullah),” pungkasnya. [pin/suf]

  • Pesan MH Said Abdullah untuk UIN Madura

    Pesan MH Said Abdullah untuk UIN Madura

    Pamekasan (beritajatim.com) – Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Dapil Jatim XI Madura, MH Said Abdullah meresmikan Gelanggang Olahraga (GOR) Said Abdullah di Kompleks Universitas Islam Negeri (UIN) Madura, Jl Raya Panglegur KM 4 Tlanakan,Pamekasan, Sabtu (22/11/2025).

    Dalam kesempatan tersebut tampak hadir Rektor UIN Madura, Saiful Hadi beserta jajaran, Rektor Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Safi’, Anggota DPR RI Dapil Jatim XI Madura, Hj Ansari l, serta sejumlah undangan lainnya.

    “Ini peresmian GOR kedua untuk hari ini, tadi pagi kami meresmikan Said Abdullah Sport Centre di UTM Bangkalan, dan saat ini GOR Said Abdullah (UIN Madura). Semoga dua gedung ini punya makna yang menurut hemat kami bermanfaat bagi siapa saja, karena itu pergunakan GOR ini sebaik-baiknya,” kata MH Said Abdullah.

    Selain itu, pihaknya juga menyampaikan proses transformasi IAIN Madura menuju UIN Madura. “Secara pribadi kami punya riwayat panjang, berawal dari rencana pembangunan gedung ini saat diajak Menpan RB, Azwar Anas. Di mana saat itu IAIN mulai memiliki inisiatif dan berencana mengajukan alih status menjadi UIN,” ungkapnya.

    “Pada saat itu, pihak IAIN tengah melakukan proses alih status menjadi UIN, dan meminta dukungan untuk bertemu dengan Mensesneg. Kebetulan saat itu Mensesneg juga setuju, setelah rampung baru memanggil Kementerian Agama (Kemenag). Sebab jika tidak begitu, biasanya relatif lama,” sambung politisi yang tercatat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur.

    Polisi senior yang tercatat sebagai Ketua Banggar DPR RI, sengaja menceritakan hal itu sebagai motivasi bagi juniornya di PDI Perjuangan, Hj Ansari yang juga hadir dalam peresmian tersebut. “Itulah manfaat jadi anggota DPR, mudah-mudahan Mbak Ansari bisa melakukan hal yang sama, tetap melayani rakyat. Karena melayani rakyat punya kebahagiaan tersendiri,” tegasnya.

    “Namun tidak kalah penting, kami akan selalu berharap semoga UIN Madura bisa menjadi pelopor keilmuan keislaman, dan jangan sampai hilang ciri khas terhadap nilai-nilai keislaman,” pungkasnya.

    Untuk diketahui, dua bangunan GOR di Madura, yakni Said Abdullah Sport Centre di UTM Bangkalan, serta GOR Said Abdullah di UIN Madura, merupakan bantuan pribadi dari politisi senior yang tercatat sebagai Ketua Bidang Sumber Daya DPP PDI Perjuangan.

    Bahkan disela sambutan yang disampaikan dalam peresmian GOR Said Abdullah UIN Madura, MH Said Abdullah juga memberikan apresiasi kepada sejumlah pembawa acara, mulai dari pembaca ayat suci Al-Qur’an hingga kelompok pembaca shalawat Nabi Muhammad SAW. [pin/kun]

  • Perjalanan Pindah Ibu Kota Dalam 4 Dekade

    Perjalanan Pindah Ibu Kota Dalam 4 Dekade

    Bisnis.com, JAKARTA — Wacana memindahkan ibu kota negara (IKN) sesungguhnya bukan cerita baru. Rencana itu sudah mengalir jauh, melewati tujuh presiden, dan menyisakan jejak panjang yang kerap muncul–tenggelam mengikuti arah zaman.

    Semua bermula pada 1957, ketika Soekarno menginjakkan kaki untuk pertama kalinya di Palangkaraya. Kota yang baru lahir itu langsung memantik gagasannya, Jakarta kelak akan terlalu berat menanggung beban sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi.

    Perlu “saudara” yang bisa ikut memikul tanggung jawab itu. Palangkaraya pun menjadi nama yang berulang kali disebut sebagai calon masa depan ibu kota.

    Mengutip laman resmi Kota Palangkaraya, Soekarno pertama kali menginjakkan kakinya di kota itu pada 17 Juli 1957, ketika meresmikan pembangunan Kota Palangka Raya. Kunjungan Soekarno itu satu-satunya dan terakhir ke Palangkaraya.

    Ketua Badan Anggaran, Said Abdullah dalam tulisannya menyebutkan rencana Soekarno itu pada dasarnya tidak menggantikan Jakarta sebagai IKN. Namun perannya hanya berbagi beban terhadap kebutuhan daya tampung Jakarta. Bung Karno berpandangan tidak ada tempat, selain Jakarta di Indonesia ini yang memiliki jejak sejarah dan saksi bisu perjuangan merebut kemerdekaan.

    Pandangan ini tentu tidak dimaksudkan untuk mengerdilkan jejak sejarah kota-kota lain seperti Bandung, Surabaya, dan kota-kota lainnya dalam perannya sebagai saksi sejarah perjuangan kemerdekaan.

    Jakarta begitu memorable bagi tokoh-tokoh pergerakan bangsa. Pertimbangan inilah yang agaknya menjadi faktor batalnya rencana pemindahan IKN pada masa Bung Karno. Apalagi beban Jakarta pada masa itu tidak seberat Jakarta saat ini, apalagi Jakarta ke depan.

    Gagasannya tak pernah benar-benar padam, meski akhirnya terkubur oleh dinamika politik pada akhir masa jabatannya.

    Waktu berlalu, pada era Soeharto, rencana itu kembali muncul ke permukaan. Kali ini bukan Palangkaraya, melainkan Jonggol—sebuah wilayah yang dianggap strategis untuk mengimbangi tekanan urbanisasi Jakarta. Keputusan Presiden No. 1 Tahun 1997 diterbitkan, memandatkan Jonggol sebagai kota mandiri lengkap dengan rencana fasilitas modern.

    Pemerintah orde baru menimbang peningkatan kegiatan ekonomi dan perkembangan penduduk yang tinggi di wilayah Jakarta-Bogor-Tangerang-Bekasi (Jabotabek) perlu diimbangi dengan pengembangan pusat-pusat permukiman baru yang dilengkapi dengan sistem prasarana dan sarana serta fasilitas pendukung yang mandiri di wilayah Jabotabek.

    Di samping itu, dalam rangka pengembangan pusat-pusat permukiman baru di wilayah Jabotabek tersebut, dipandang perlu mengembangkan kawasan Jonggol sebagai kota mandiri. Pertimbangan lainnya adalah pengembangan kawasan Jonggol sebagai kota mandiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peningkatan kualitas ruang wilayah Jabotabek dalam upaya menciptakan perkembangan wilayah yang lebih seimbang.

    Pengembangan kawasan Jonggol sebagai kota mandiri dimaksudkan untuk mengurangi kepadatan penduduk dan kegiatan masyarakat di kota besar yang sudah padat, meningkatkan pengelolaan sumber daya air, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menterpadukan pemanfaatan ruang di sekitarnya, dan meningkatkan fungsi ruang yang lebih seimbang.

    Namun, hanya setahun kemudian, badai Reformasi mengakhiri rencana itu bahkan sebelum sempat benar-benar dimulai.

    Setelah terdiam 11 tahun, Susilo Bambang Yudhoyono kembali meniupkan angin segar wacana perpindahan ibu kota pada 2009. Dari Palangkaraya—kota yang pernah menjadi impian Soekarno—SBY menyampaikan kekhawatirannya atas beban Jakarta yang semakin berat.

    Mengutip kajian Asisten professor dan koordinator program studi perencanaan dan studi perkotaan di Savannah State University, Deden Rukmana, menjelaskan Presiden SBY mulai membicarakan wacana pemindahan ibukota negara dari Jakarta ketika menghadiri Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Palangkaraya pada awal Desember 2009.

    Menurut SBY, beban fungsi pelayanan dan kelayakan Jakarta sebagai ibukota negara makin berat.

    Pembahasan pemindahan ibukota negara harus dikaji dari berbagai aspek dan tidak hanya melihat faktor kemacetan di Jakarta sebagai alasan pemindahan ibukota negara, tetapi juga dilihat sebagai upaya strategis untuk mendistribusikan pembangunan secara merata.

    Presiden SBY mengemukakan pembentukan tim kecil yang ditugaskan untuk mengkaji ide pemindahan ibukota negara.

    Kemudian muncul tiga skenario dalam pemindahan ibu kota negara, yakni tetap mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota negara dan dilakukan pembenahan terhadap semua permasalahan, memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke lokasi baru yang tetap berada di pulau Jawa, memindahkan ibukota negara dan pusat pemerintahan ke lokasi baru di luar pulau Jawa.

    Namun hingga dua periode pemerintahannya berakhir, rencana itu tetap hanya sampai di meja diskusi.

    Baru pada 2019, di era Presiden Joko Widodo, gagasan lama itu menemukan momentum terbesarnya. Di hadapan sidang DPR–DPD, Jokowi menyatakan bahwa ibu kota negara akan pindah ke Kalimantan.

    Nama “IKN Nusantara” pun diperkenalkan sebagai simbol identitas baru bangsa—sebuah kota yang digadang-gadang lebih hijau, lebih modern, dan berada di tengah Indonesia agar pembangunan lebih merata.

    Sejumlah infrastruktur mulai dibangun. Jalan, gedung pemerintahan, hingga kawasan inti peradaban dirancang sebagai wujud awal dari masa depan yang diimpikan. Namun perjalanan itu tetap panjang dan berliku.

    Hingga akhir masa jabatan Jokowi, Nusantara belum benar-benar menyandang status sebagai ibu kota baru Indonesia.

    Dari Palangkaraya ke Jonggol, dari wacana ke wacana, perjalanan IKN menunjukkan satu hal: gagasan memindahkan ibu kota selalu hidup—kadang redup, kadang kembali bersinar—menunggu waktu yang tepat untuk benar-benar terwujud.

  • DPR minta pemerintah pastikan ekonomi stabil sebelum redenominasi

    DPR minta pemerintah pastikan ekonomi stabil sebelum redenominasi

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah untuk memastikan kestabilan ekonomi, aspek sosial dan politik, termasuk aspek teknis, sebelum melakukan redenominasi terhadap mata uang rupiah.

    Dia mengatakan hal-hal tersebut harus menjadi syarat untuk melaksanakan kebijakan itu. Tentunya, kata dia, proses redenominasi akan dilakukan dengan pembuatan undang-undang di DPR RI.

    “Apakah pemerintah sudah siap? Kalau semua itu belum, jangan coba-coba dilakukan redenominasi,” kata Said di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

    Dia mengatakan redenominasi itu bukan suatu kebijakan yang sekadar menghilangkan tiga angka nol dalam mata uang rupiah, tanpa menimbulkan dampak. Menurut dia, dampak inflatoar dari kebijakan itu akan luar biasa jika aspek teknis tidak disiapkan secara matang.

    “Kalau aspek teknis pemerintah itu belum siap, kalau harga Rp280 dibulatkan Rp300, maka inflatoarnya yang terjadi. Itu yang paling sangat mengganggu pikiran kami di Badan Anggaran,” kata dia.

    Menurut dia, rancangan undang-undang soal redenominasi itu belum masuk ke dalam program legislasi DPR RI. Namun, menurut dia, pemerintah pun menyatakan bahwa upaya itu akan dilakukan pada 2027.

    “Bagi saya baik, 2027 karena perlu sosialisasi yang intensif, termasuk literasi keuangan kita yang masih rendah di masyarakat,” kata dia.

    Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan implementasi redenominasi rupiah belum akan dilakukan dalam waktu dekat.

    “Belum, masih jauh,” kata dia singkat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/11).

    Diketahui, pemerintah tengah menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi), dengan target rampung pada 2027. Penyiapan RUU tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Said Abdullah Tegaskan PDI-P Terbuka dari Kritik Generasi Muda

    Soal OTT Bupati Ponorogo, Said Abdullah: Jadi Evaluasi untuk Benahi Kader PDI-P Jatim Regional 8 November 2025

    Soal OTT Bupati Ponorogo, Said Abdullah: Jadi Evaluasi untuk Benahi Kader PDI-P Jatim
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Jawa Timur (Jatim) Said Abdullah menyatakan bahwa peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, menjadi bahan evaluasi bagi partainya dalam melakukan pembenahan kader di tingkat daerah.
    “Peristiwa ini menjadi evaluasi bagi kami untuk terus berbenah, memperbaiki sistem pembinaan kader agar tidak terulang peristiwa serupa di masa mendatang,” katanya dalam siaran persnya, Sabtu (8/11/2025).
    Selain itu, Said juga menyoroti perlunya reformasi dalam sistem pemilihan kepala daerah agar tidak menimbulkan biaya politik tinggi yang berpotensi membuka peluang korupsi.
    “Kami akan memperbaiki sistem pemilihan kepala dan wakil kepala daerah agar tidak berbiaya mahal, yang kerap menjadi pintu masuk praktik korupsi,” tuturnya.
    Said mengatakan bahwa jajaran DPD
    PDI-P
    Jatim telah menerima informasi pada Jumat (7/11/2025) sore mengenai diamankannya
    Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko
    —yang juga merupakan kader PDI-P oleh
    Komisi Pemberantasan Korupsi
    (KPK) dalam kegiatan OTT.
    Said menegaskan, 
    DPD PDI-P Jatim
    menghormati kewenangan dan proses hukum yang dilakukan KPK. Ia juga mengajak semua pihak mengedepankan asas praduga tak bersalah sampai ada keputusan hukum yang tetap.
    “PDI-P Jatim menjunjung tinggi independensi KPK. Seperti yang diamanatkan Ketua Umum PDI-P Ibu Megawati Soekarnoputri, kami senantiasa menjunjung tinggi sikap integritas dan tidak akan mempengaruhi, apalagi mengintervensi proses hukum tersebut,” ujarnya.
    Said menyebut tindakan korupsi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat.
    Oleh karena itu, ia menegaskan, PDI-P Jatim mendukung sepenuhnya langkah KPK dalam memberantas praktik korupsi.
    “Atas nama organisasi, kami memohon maaf kepada seluruh warga Kabupaten Ponorogo atas peristiwa penangkapan tersebut. Kami menyesal karena yang bersangkutan belum sepenuhnya amanah dalam memimpin dan telah mencederai kepercayaan rakyat,” ucapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.