Xcloud.id

Tag: Safrizal

  • Hadiri Rakortas Tingkat Menteri, Mendagri Uraikan Peran Pemda dalam Pelaksanaan PSEL

    Hadiri Rakortas Tingkat Menteri, Mendagri Uraikan Peran Pemda dalam Pelaksanaan PSEL

    Hadiri Rakortas Tingkat Menteri, Mendagri Uraikan Peran Pemda dalam Pelaksanaan PSEL
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menguraikan peran yang dapat dilakukan pemerintah daerah (pemda) dalam mendukung pelaksanaan program Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).
    Peran tersebut salah satunya adalah menyediakan lahan tanpa biaya untuk pembangunan dan operasional PSEL.
    “Yang paling utama adalah bagaimana membentuk
    collection system
    , mulai dari membuat bak-bak sampah di masyarakat, setelah itu dikoleksi dengan sistem transportasi dibawa sampai dengan TPA,” ujar Tito dalam keterangan resminya, Jumat (3/10/2025).
    Pernyataan tersebut disampaikan Tito saat menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Tingkat Menteri dengan agenda Persiapan Implementasi PSEL di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan, Jakarta, Kamis (2/10/2025).
    Rakortas ini dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan.
    Dalam kesempatan itu, Tito menjelaskan bahwa ketika sampah yang telah terkumpul dialihkan ke tempat pembuangan akhir (TPA), pemda juga perlu memastikan ketersediaan lahan untuk alat insinerator sampah.
    Dalam konteks ini, pemda perlu menyosialisasikan dengan baik kepada masyarakat mengenai fungsi alat tersebut agar masyarakat dapat memahami kebijakan yang dijalankan.
    Tito menyebut, program PSEL merupakan peluang yang perlu disambut baik oleh pemda. Pasalnya, program ini akan membantu pemda mengurangi sampah sekaligus menghasilkan energi listrik.
    “
    Nah
    , sehingga ini adalah
    opportunity
    . Kami sampaikan kepada teman-teman kepala daerah
    opportunity
    yang diberikan pemerintah untuk diselesaikan,” katanya.
    Untuk mendukung kesuksesan program PSEL, Tito akan menugaskan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Safrizal ZA dan Dirjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri Restuardy Daud untuk mengawal langsung program tersebut.
    Nantinya, mereka akan memperkuat kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), khususnya dalam memastikan kesiapan sejumlah pemda untuk mendukung PSEL.
    Dalam rakortas tersebut, Tito juga membeberkan transformasi kebijakan dan strategi pengelolaan sampah di Indonesia.
    Semula, banyak pihak menerapkan strategi dari hilir ke hulu, kemudian mulai berubah dari hulu ke hilir.
    Dengan kata lain, volume timbunan sampah yang awalnya bermuara di TPA diubah menjadi seminimal mungkin sampai di TPA melalui proses
    reduce, reuse,
    dan
    recycle
    (3R) oleh masyarakat.
    “Dengan berbasis hulu (ke hilir) ini, sampah berkurang (dan) sampai ke TPA itu sedikit,” tegas Tito.
    Dalam rakortas tersebut juga hadir Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Aminuddin Ma’ruf, serta para pejabat kementerian/lembaga terkait lainnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kepala Bappenas: KPN 2045 bertujuan ubah urbanisasi jadi kesejahteraan

    Kepala Bappenas: KPN 2045 bertujuan ubah urbanisasi jadi kesejahteraan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan keberadaan dokumen Kebijakan Perkotaan Nasional (KPN) 2045 menjadi strategi mengubah urbanisasi menjadi kesejahteraan.

    Hal tersebut disampaikan saat bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pekerjaan Umum meluncurkan KPN 2045. Dokumen tersebut, menurut Rachmat, memaparkan strategi mewujudkan perkotaan yang seimbang, inklusif, maju, hijau, dan tangguh, dengan tata kelola transparan, akuntabel, cerdas, serta terpadu.

    “Kebijakan Perkotaan Nasional 2045 adalah peta jalan kolektif untuk mengubah urbanisasi menjadi kesejahteraan yang adil dan berkelanjutan dan menjadikan kota sebagai centre of gravity pembangunan nasional,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

    Saat ini, lanjutnya, lebih dari 56 persen penduduk Indonesia tinggal di perkotaan dan diproyeksikan meningkat menjadi 72,9 persen pada 2045. Namun, kontribusi urbanisasi terhadap ekonomi masih rendah.

    Setiap 1 persen pertumbuhan penduduk perkotaan disebut hanya menaikkan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita sebesar 1,6 persen, lebih rendah dibanding rata-rata Asia Timur dan Pasifik sebesar 2,8 persen. “Untuk itu, daya ungkit perkotaan perlu diperkuat,” kata Rachmat Pambudy.

    Menurut Kepala Bappenas, KPN 2045 dirancang sebagai living document yang dinamis, kolaboratif, dan terbuka untuk pembaruan.

    “Dokumen ini memperkuat komitmen pemerintah menjadikan kota bukan hanya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai ruang hidup yang inklusif, tangguh, dan berdaya saing global, sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang,” kata Rachmat.

    “Daya ungkit perkotaan kita harus diperkuat, agar kota tidak hanya menjadi tempat tumbuhnya ekonomi, tetapi juga ruang hidup yang layak, adil, dan berkelanjutan sesuai dengan Visi Indonesia Emas 2045. Tujuan ini hanya bisa kita wujudkan dengan kolaborasi dan sinergi yang kuat,” ujar dia.

    Hal senada juga Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono sampaikan.

    Agus Harimurti Yudhoyono yang akrab disapa AHY itu mengatakan tentang urgensi menjadikan kota masa depan yang produktif dan manusiawi.

    Sedangkan Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti menyoroti pembangunan kota sebagai fondasi Indonesia yang tangguh di masa depan.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri Safrizal mengatakan perlunya sinergi pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan KPN dapat dirasakan masyarakat.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Safrizal minta Satpol PP hadirkan citra baru lewat tindakan humanis

    Safrizal minta Satpol PP hadirkan citra baru lewat tindakan humanis

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal Zakaria Ali menekankan perlunya Satpol PP dan Satlinmas membangun citra baru di masyarakat melalui tindakan nyata yang humanis, edukatif, dan pro rakyat.

    Safrizal menegaskan bahwa Satpol PP harus menghapus stigma negatif dengan menampilkan peran baru yang lebih humanis dan tidak hanya identik dengan razia maupun pembongkaran.

    “Satpol PP bisa dan harus mendapatkan nama baik di masyarakat. Pak menteri minta new image Linmas, bagaimana caranya ganti bajunya dulu baru kinerjanya. Banyakin kegiatan prorakyat, tugas kita bukan hanya merazia, menertibkan, membongkar, tambahin 30-40 persen kegiatan menolong masyarakat,” kata Safrizal dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Menurutnya, Satpol PP harus menambah kegiatan memihak rakyat, seperti kampanye kebersihan, gotong royong, hingga aksi sosial yang dipublikasikan untuk membangun kepercayaan publik.

    Hal ini disampaikannya dalam Rapat Penguatan Kapasitas Satpol PP di Kampus IPDN Jatinangor yang turut dihadiri Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian secara virtual, perwakilan Gubernur Jawa Barat, Bareskrim Polri, Kementerian Lingkungan Hidup, serta ratusan Kasatpol PP dari seluruh Indonesia.

    Dalam kesempatan itu, Mendagri memberikan arahan agar Satpol PP dan Satlinmas melaksanakan tugas dengan pendekatan yang baik dan manusiawi.

    “Tolong rekan-rekan laksanakan tugas dengan cara-cara yang baik. Penertiban, pembersihan, lakukan pendekatan manusiawi, tanpa kekerasan, selesaikan dengan dialog dan jalan keluar. Tunjukkan sikap yang baik, anggota berpakaian rapi dan bersih untuk menjaga wibawa di mata publik,” kata Mendagri.

    Mendagri juga mendorong IPDN menjadi center of excellence yang memberikan masukan berbasis survei, baik mengenai persepsi publik terhadap pemerintah daerah maupun penilaian atas kinerja Satpol PP.

    Tito menekankan bahwa citra positif Damkar lahir dari kerja nyata, bukan sekadar wacana.

    “Satpol PP pun harus bisa memperoleh kepercayaan publik dengan perbuatan nyata. Berikan apresiasi kepada anggota dengan kinerja yang baik dan berprestasi,” ujarnya.

    Selain itu Safrizal juga menyoroti pentingnya penguatan kapasitas aparatur, mulai dari pemberian beasiswa untuk mengikuti diklat PPNS.

    Ia menambahkan, Satpol PP perlu terlibat aktif dalam program nasional sesuai arahan Presiden, di antaranya penertiban sampah, baliho, dan penyediaan toilet umum.

    Dengan 122.610 personel Satpol PP yang diperkuat 1.253.758 anggota Satlinmas, total kekuatan hampir 1,4 juta personel ini menjadi modal besar dalam menopang ketertiban umum, pengelolaan sampah, hingga penguatan Siskamling berbasis masyarakat.

    Dengan kelembagaan yang kuat, Satpol PP dan Satlinmas diyakini mampu menjadi garda terdepan dalam mendukung kebijakan nasional sekaligus memperkuat wibawa pemerintah daerah di mata masyarakat.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri & CIO Danantara Bahas Penguatan Pendidikan-Pengelolaan Sampah

    Mendagri & CIO Danantara Bahas Penguatan Pendidikan-Pengelolaan Sampah

    Jakarta –

    Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian menerima kunjungan Chief Investment Officer (CIO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), Pandu Patria Sjahrir di Kantor Kementerian Dalam Negeri, hari ini. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas berbagai isu mulai dari penguatan sektor pendidikan hingga optimalisasi pengelolaan sampah berkelanjutan.

    Terkait penguatan sektor pendidikan, Tito menjelaskan Indonesia dapat meniru langkah China dan Singapura. Kedua negara tersebut telah memperkuat pendidikan generasi mudanya sejak SMP hingga perguruan tinggi. Para siswa didorong untuk terus berprestasi dan dipacu agar mampu meraih pendidikan terbaik di luar negeri.

    “Disekolahkan anak dari fresh graduate SMA sampai S2. Kembali ribuan orang. Setelah itu terjadi express career development,” ujar Tito dalam keterangan tertulis, Selasa (16/9/2025).

    Lebih lanjut, keduanya membahas kebijakan pemerintah dalam mengoptimalkan pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Tito menegaskan persoalan sampah merupakan isu krusial yang membutuhkan penanganan ekstra. Ia mengaku bakal terus mendukung penanganan sampah secara komprehensif melalui inovasi teknologi berkelanjutan.

    Sementara itu, Pandu mengatakan persoalan sampah berdampak langsung bagi masyarakat dan pemerintah daerah (Pemda). Di sejumlah daerah, diketahui pernah terjadi bencana akibat sampah, salah satunya kebakaran di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Bali beberapa waktu lalu. Agar tidak terjadi kasus serupa, penanganan melalui teknologi tepat guna dinilai perlu diterapkan.

    Pandu mengungkapkan pengelolaan sampah melalui inovasi teknologi telah diterapkan di China. Adapun sampah dikelola menggunakan mesin insinerator yang mampu menekan emisi, bahkan menjadikannya sebagai sumber energi.

    “Kemarin dibahas di Financial Times, Pak. Baru kemarin saya baca. Itu sampah yang dibakar sama kapasitasnya, sama yang dihasilkan setiap hari, udah gedean kapasitasnya sedikit,” jelas Pandu.

    Pandu berharap dukungan dari Kemendagri untuk mendorong langkah serupa dapat dijalankan di daerah. Menurutnya, upaya tersebut sejalan dengan program yang terus digalakkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

    Sebagai informasi, turut hadir mendampingi Tito pada pertemuan tersebut Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Safrizal ZA.

    (prf/ega)

  • Kemendagri inspeksi pelaksanaan siskamling di Jawa Tengah

    Kemendagri inspeksi pelaksanaan siskamling di Jawa Tengah

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal Zakaria Ali menggelar inspeksi dan pemantauan situasi kondusif wilayah di Provinsi Jawa Tengah, sebagai tindak lanjut dari arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian soal stabilitas keamanan dan ketertiban di daerah.

    “Kehadiran Tim Pemantau Kemendagri ke Jawa Tengah merupakan bagian dari Tim Pemantau serupa di provinsi-provinsi lain untuk memastikan situasi kondusif kewilayahan di daerah sekaligus memastikan poin arahan Mendagri terlaksana, khususnya pengaktifan kembali siskamling dan pos ronda di RT/RW untuk menjaga trantibumlinmas” kata Safrizal dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, dalam Rakor menyampaikan bahwa Gubernur beserta 39 Bupati/Walikota se-Jawa Tengah siap menggerakkan partisipasi masyarakat dalam siskamling dalam rangka menjaga trantibumlinmas di Provinsi Jawa Tengah.

    “Masyarakat di Jawa Tengah memiliki kearifan lokal dalam menjaga trantibumlinmas, melalui jogo tonggo kita bangun gotong royong dalam menjaga stabilitas dan situasi kondusif wilayah,” kata Luthfi.

    Dalam Rakor turut pula dibahas beberapa hal yang harus dilakukan untuk memperkuat situasi kondusif daerah, yakni adanya peningkatan kewaspadaan dini di aspek trantibumlinmas, penguatan peran Satpol PP dan satlinmas dan kolaborasi berbasis masyarakat mulai dari tokoh agama, tokoh adat maupun karang taruna.

    “Sesuai SE Mendagri Nomor 300.1.4/e.1/BAK, keberadaan satlinmas diharapkan menjadi garda terdepan dalam menciptakan penyelenggaraan trantibumlinmas, sekaligus bersama-sama komponen masyarakat lainnya mengupayakan situasi kondusif daerah. Saya bersama tim akan cek sampai tingkat RT/RW, secara konkret dan faktual pelaksanaan arahan Mendagri. Saya sudah berkomunikasi dengan Walikota Semarang untuk menjadi sampel titik awal pemantauan ini,” kata Safrizal.

    Sebagai informasi, situasi kondusif dan stabilitas daerah merupakan kunci bagi keberlangsungan aktifitas ekonomi masyarakat. Penyampaian pendapat di muka umum dijamin konstitusi dalam negara demokrasi, namun dalam pelaksanaannya harus tetap mengedepankan cara-cara yang beradab dan tidak mengganggu kepentingan umum.

    “Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi yang luar biasa untuk mengembangkan perekonomian dan memajukan daerahnya, apalagi pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah saat ini trennya positif dan berada di atas rata-rata nasional. Mari bersama jaga Jawa Tengah demi keberlangsungan iklim investasi yang positif sehingga mampu mendorong percepatan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Safrizal: Korpri Kemendagri harus jadi teladan ASN se-Indonesia

    Safrizal: Korpri Kemendagri harus jadi teladan ASN se-Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal Zakaria Ali, yang baru saja dilantik sebagai ketua Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kemendagri, berpesan agar aparatur sipil negara (ASN) Kemendagri menjadi teladan bagi ASN se-Indonesia.

    Safrizal dalam keterangannya di Jakarta, Rabu menyatakan Korpri memiliki tiga tugas ekstra, yakni pertama, membina kode etik dan pengembangan profesi, dan kedua, bantuan hukum, serta ketiga, peningkatan kesejahteraan.

    Ia mengatakan kepengurusan baru akan bekerja lebih terbuka, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan aparatur maupun masyarakat.

    “Korpri Kemendagri harus menjadi teladan, tidak hanya bagi internal kementerian, tetapi juga bagi seluruh ASN di Indonesia. Kami akan menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab, memperkuat kapasitas ASN, dan menghadirkan layanan publik yang makin cepat, murah, serta berorientasi digital,” ujarnya.

    Pelantikan Safrizal dan jajaran pengurus Korpri Kementerian Dalam Negeri RI Masa Bakti 2024–2029 berlangsung di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu.

    Pelantikan dipimpin oleh Ketua Departemen Pemuda dan Olahraga Asrorun Ni’am Sholeh atas nama Dewan Pengurus Korpri Nasional.

    Pelantikan Safrizal dan jajaran pengurus dilakukan berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus Korpri Nasional Nomor: Kep-32/KU/VII/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Pengurus Korpri Nasional Nomor Kep-7/KU/II/2024 tentang Susunan Dewan Pengurus Korpri Kemendagri Masa Bakti 2024–2029.

    Dalam sambutannya, Asrorun menyampaikan harapannya agar kepengurusan baru Korpri Kemendagri mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya.

    Menurutnya, penguatan kapasitas dan peningkatan kesejahteraan ASN harus berjalan beriringan dengan adaptasi teknologi digital sehingga pelayanan publik menjadi lebih baik, lebih cepat, lebih murah, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.

    Ia juga menekankan pentingnya menyerap aspirasi masyarakat serta memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan seluruh komponen bangsa.

    “Korpri diharapkan dapat menjadi motor penggerak birokrasi yang profesional, modern, dan relevan dengan tantangan zaman. Dengan digitalisasi, layanan publik bisa lebih transparan, cepat, dan berkualitas,” ungkap Asrorun.

    Safrizal bukan orang baru di Kemendagri. Sejak 2001, Safrizal menjabat Kasi Aceh dan DKI Jakarta-Subdit Otonomi Khusus Ditjen Otda Depdagri. Pada 2016 menjabat sebagai Direktur Penataan Daerah dan Otonomi Khusus.

    Setelah menamatkan S3 di bidang Ilmu Pemerintahan di almamaternya (IPDN), putra Aceh ini diangkat sebagai Direktur Manajemen Bencana dan Kebakaran pada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri.

    Dia juga menjadi salah satu wakil Kemendagri dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan lain-lain.

    Selain dikenal sebagai birokrat yang andal dan mumpuni, Safrizal juga pernah menjabat sebagai penjabat gubernur di tiga provinsi, yakni Kalimantan Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan terakhir di Aceh.

    Berikut susunan Dewan Pengurus Korpri Kemendagri Masa Bakti 2024–2029:
    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (Penasihat)
    Ribka Haluk (Wakil Penasihat);
    Bima Arya Sugiarto (Wakil Penasihat II);
    Tomsi Tohir (Pengarah).
    Ketua: Safrizal Zakaria Ali
    Wakil Ketua I: Restuardy Daud
    Wakil Ketua II: Anwar Harun Damanik
    Wakil Ketua III: Bahtiar

    Sebelumnya, jabatan Ketua Korpri Kemendagri dijabat Suhajar Diantoro

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri Minta Pemda Jawab Kritik Rakyat dengan Dialog Bukan Konfrontasi – Page 3

    Mendagri Minta Pemda Jawab Kritik Rakyat dengan Dialog Bukan Konfrontasi – Page 3

    Tito Karnavian juga meminta pemerintah daerah untuk kembali mengaktifkan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) serta mengoptimalkan peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) untuk menjaga keamanan dan ketertiban di tingkat Desa/Kelurahan. Perintah itu tertuang dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 300.1.4/e.1/BAK pada 3 September 2025.

    Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri, Safrizal Safrizal Zakaria Ali mengatakan, pengaktifan kembali siskamling sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

    “Sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam keamanan dan ketertiban daerah dan domisili masing-masing” kata Safrizal, dilansir Antara.

    Sementara Satlinmas harus berperan aktif, tidak hanya pada saat pemilu atau bencana, tetapi juga dalam aktivitas keseharian menjaga trantibumlinmas (ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat).

  • Kemendagri instruksikan kepala daerah aktifkan siskamling

    Kemendagri instruksikan kepala daerah aktifkan siskamling

    Satlinmas bersama Satpol PP tetap menjadi ujung tombak dalam menjaga stabilitas dan ketertiban masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah untuk kembali mengaktifkan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) serta mengoptimalkan peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) untuk menjaga keamanan dan ketertiban di tingkat Desa/Kelurahan.

    Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Safrizal Safrizal Zakaria Ali mengatakan pihak Kemendagri telah menerbitkan surat edaran terkait instruksi tersebut. Surat edaran ini ditujukan kepada Gubernur serta Bupati/Wali Kota di seluruh Indonesia.

    “Melalui surat edaran ini, kami mengingatkan kembali kepala daerah untuk menggerakkan Satlinmas agar benar-benar berperan aktif, tidak hanya pada saat pemilu atau bencana, tetapi juga dalam aktivitas keseharian menjaga trantibumlinmas (ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat),” kata Safrizal dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Mantan Gubernur Kalimantan Selatan ini mengatakan pengaktifan kembali siskamling sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

    Siskamling tersebut digelar pada berbagai tingkatan hingga ronda di tingkat RT/RW, serta melaporkan segala kegiatan melalui sistem manajemen yang terintegrasi yaitu SIM LINMAS.

    “Sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam keamanan dan ketertiban daerah dan domisili masing-masing” ujarnya.

    Dengan edaran ini, Kemendagri menegaskan Satlinmas bersama Satpol PP tetap menjadi ujung tombak dalam menjaga stabilitas dan ketertiban masyarakat, sekaligus memastikan penegakan aturan berlangsung dengan cara yang berkeadilan dan berorientasi pada pelayanan publik.

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi mengeluarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 300.1.4/e.1/BAK pada 3 September 2025. Sesuai arahan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, surat tersebut menekankan pentingnya meningkatkan peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam menjaga kondusifitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah (Trantibumlinmas).

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri Terima Kunjungan Ketua Baznas, Bahas Penyaluran Bantuan Kemanusiaan di Palestina dan Tanah Air Nasional 23 Agustus 2025

    Mendagri Terima Kunjungan Ketua Baznas, Bahas Penyaluran Bantuan Kemanusiaan di Palestina dan Tanah Air Nasional 23 Agustus 2025

    Mendagri Terima Kunjungan Ketua Baznas, Bahas Penyaluran Bantuan Kemanusiaan di Palestina dan Tanah Air
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerima kunjungan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI Noor Achmad beserta jajarannya di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat (22/8/2025).
     
    Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan tersebut keduanya membahas kiprah dan peran Baznas dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan, termasuk di Palestina beberapa waktu lalu.
    Selain itu, turut dibahas juga bantuan kemanusiaan yang terus diintensifkan Baznas. Salah satunya, di bidang kesehatan melalui Kapal Ambulans Laut milik Baznas. Kapal tersebut menjadi bagian dari layanan kesehatan bergerak Rumah Sehat Baznas untuk menjangkau daerah terpencil.
    Mendagri juga menyimak penjelasan dari jajaran Baznas mengenai pemanfaatan kapal itu untuk mendukung pelayanan kesehatan di daerah perbatasan.
     
    Dengan fasilitas tersebut, diharapkan pelayanan bersalin bagi para ibu di daerah perbatasan dapat terbantu. Angka kematian ibu dan bayi diyakini dapat ditekan.
    Dalam pertemuan itu, Mendagri turut mendukung upaya kolaborasi antara Baznas dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Ikhtiar tersebut diharapkan mampu memastikan pelayanan dan bantuan kemanusiaan di wilayah perbatasan tetap terjaga.
    Di sisi lain, dibahas pula praktik baik daerah yang berhasil mengoptimalkan peran zakat untuk membantu persoalan sosial, salah satunya di Kabupaten Ciamis yang dinilai sebagai bukti nyata penguatan sistem zakat hingga ke level desa.
    Merespons hal tersebut, Mendagri menyambut baik apabila langkah serupa dapat diimplementasikan pemerintah daerah (pemda). Dengan demikian, persoalan sosial dapat diatasi secara komprehensif melalui peran Baznas dan Pemda.
    “[Pemda] bisa bermitra dengan Baznas untuk membantu persoalan yang ada di daerah,” tandas Mendagri dalam siaran persnya, Sabtu (23/8/2025).
    Turut hadir dalam pertemuan itu Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Safrizal ZA, Sekretaris BNPP Makhruzi Rahman, serta sejumlah pejabat terkait lainnya dari Kemendagri dan Baznas.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendagri Dukung Peran Baznas dalam Penyaluran Bantuan Kemanusiaan Palestina hingga Tanah Air – Page 3

    Mendagri Dukung Peran Baznas dalam Penyaluran Bantuan Kemanusiaan Palestina hingga Tanah Air – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerima kunjungan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI, Noor Achmad, beserta jajaran di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat (22/8/2025). Pertemuan tersebut membahas kiprah Baznas dalam penyaluran bantuan kemanusiaan, baik di dalam negeri maupun luar negeri, termasuk untuk masyarakat Palestina beberapa waktu lalu.

    Suasana pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban. Dalam kesempatan itu, jajaran Baznas memaparkan berbagai program bantuan kemanusiaan yang terus digalakkan. Salah satunya adalah layanan kesehatan melalui Kapal Ambulans Laut Baznas, yang menjadi bagian dari fasilitas kesehatan bergerak di bawah naungan Rumah Sehat Baznas. Kapal ini hadir untuk menjangkau masyarakat di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau layanan kesehatan darat.

    Mendagri juga menyimak penjelasan terkait pemanfaatan kapal tersebut dalam mendukung pelayanan kesehatan di kawasan perbatasan. Melalui layanan ini, para ibu di wilayah perbatasan diharapkan dapat lebih mudah mengakses fasilitas bersalin. Upaya tersebut diharapkan mampu menekan angka kematian ibu dan bayi berkat adanya akses kesehatan yang cepat, aman, dan andal.

    Dalam pertemuan itu, Mendagri turut mendukung upaya kolaborasi antara Baznas dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Ikhtiar tersebut diharapkan mampu memastikan pelayanan dan bantuan kemanusiaan di wilayah perbatasan tetap terjaga.

    Di sisi lain, dibahas pula praktik baik daerah yang berhasil mengoptimalkan peran zakat untuk membantu persoalan sosial. Salah satunya terjadi di Kabupaten Ciamis yang dinilai sebagai bukti nyata penguatan sistem zakat hingga ke level desa. Merespons hal tersebut, Mendagri menyambut baik apabila langkah serupa dapat diimplementasikan pemerintah daerah (Pemda). Dengan demikian, persoalan sosial dapat diatasi secara komprehensif melalui peran Baznas dan Pemda.

    “[Pemda] bisa bermitra dengan Baznas untuk membantu persoalan yang ada di daerah,” tandas Mendagri.

    Turut hadir dalam pertemuan itu Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Safrizal ZA, Sekretaris BNPP Makhruzi Rahman, serta sejumlah pejabat terkait lainnya dari Kemendagri dan Baznas.