Xcloud.id

Tag: Safrizal

  • Wamendagri laporkan penanganan bencana Sumatera ke Prabowo

    Wamendagri laporkan penanganan bencana Sumatera ke Prabowo

    “Nanti, kami akan laporkan mengenai itu,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan dirinya akan melaporkan mengenai penanganan bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatera kepada Presiden Prabowo Subianto, dalam rapat terbatas yang digelar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis sore.

    “Nanti, kami akan laporkan mengenai itu,” kata Bima Arya saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

    Dia mengatakan pihaknya terus memantau kondisi di sejumlah wilayah yang terdampak bencana dan masih mengalami gangguan akses, seperti di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    Kemendagri, kata dia, terus menjalin komunikasi dengan para kepala daerah terkait penanganan korban, lokasi akses yang terputus, hingga gangguan telekomunikasi.

    Kemendagri juga telah menugaskan Direktur Jenderal Bina Administrasi Wilayah Safrizal Zakaria Ali untuk meninjau langsung situasi di lapangan.

    “Kami mengirim Dirjen Bina Adwil Pak Safrizal untuk memonitor di sana. Yang paling penting itu sekarang bagaimana memulihkan akses, ya,” ucap dia.

    Bima Arya mengatakan prioritas pemulihan saat ini meliputi akses komunikasi dan listrik. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo untuk pemulihan jaringan melalui PLN dan operator seluler.

    Dia menambahkan penambahan akses transportasi juga turut dikoordinasikan, termasuk pemanfaatan helikopter untuk menjangkau daerah-daerah yang masih terisolasi.

    “Pak Safrizal telah mengoordinasikan untuk akses tambahan ke sana dalam hal transportasi, helikopter dari Polda, dari Provinsi, dari Polri begitu ya, untuk diutamakan, karena sampai saat ini masih terputus ke banyak daerah,” kata Bima Arya.

    Diketahui, bencana alam banjir bandang dan longsor yang terjadi pada Senin (24/11) telah menyebabkan empat kecamatan terdampak di Kota Sibolga, sedangkan di Tapanuli Tengah terdapat 20 kecamatan yang terdampak bencana.

    Hujan deras di Kota Sibolga sejak Senin (24/11) hingga Selasa (25/11) memicu serangkaian longsor yang berdampak ribuan warga mengungsi, termasuk kejadian di Aceh.

    Lalu di Sumatera Barat, hujan selama lima hari berturut-turut menyebabkan ribuan rumah terdampak banjir.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Panggil Menteri ke Istana, Bahas Banjir dan Longsor di Sumatera

    Prabowo Panggil Menteri ke Istana, Bahas Banjir dan Longsor di Sumatera

    Bima Arya mengaku telah mengirim sejumlah pejabat dari Kementerian/Lembaga terkait untuk terjun langsung ke lokasi bencana alam. Akses jalan, komunikasi, hingga listrik yang terputus akan segera dipulihkan.

    “Berusaha untuk berkoordinasi dengan PLN dan para provider untuk memulihkan jalur komunikasi. Nah, Pak Safrizal juga, Dirjen Adwil, telah mengoordinasikan untuk akses tambahan ke sana dalam hal transportasi. Ya, helikopter dari Polda, dari Provinsi, dari Polri begitu ya, untuk diutamakan. Karena sampai saat ini masih terputus ke banyak daerah,” ungkapnya.

    Bima Arya memastikan akan memberikan laporan ke Prabowo terkait banjir dan longsor di Sumatera. Termasuk juga urusan infrastruktur dan perekonomian.

    “Ya, sepertinya antara lain begitu, ya. Tapi kelihatannya ada juga hal-hal lain seperti infrastruktur di daerah, kondisi perekonomian di daerah, dan lain-lain,” kata Bima Arya menandaskan.

  • Banjir Sumatera, DMI Minta Masjid Jadi Tempat Penampungan Pengungsi

    Banjir Sumatera, DMI Minta Masjid Jadi Tempat Penampungan Pengungsi

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri melalui Surat Edaran Nomor 300.2.8/9333/SJ tanggal 18 November 2025 tentang Kesiapsiagaan Menghadapi Potensi Bencana Hidrometeorologi, pihaknya telah bergerak cepat mengonsolidasikan unsur BPBD, Satpol PP, dan Damkar di seluruh daerah.

    Konsolidasi tersebut dilakukan melalui Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah pada Jumat (21/11) secara virtual dan dihadiri Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Satpol PP, serta Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia.

    Dalam arahan tersebut, Safrizal menegaskan sebagian besar wilayah Indonesia saat ini berada pada tingkat risiko tinggi terhadap bencana hidrometeorologi, terutama banjir dan tanah longsor.

    Kondisi cuaca ekstrem, curah hujan yang meningkat, serta tingginya kerentanan wilayah menjadi faktor yang harus diantisipasi dengan langkah kesiapsiagaan yang terukur dan terpadu.

    “Pemerintah daerah harus meningkatkan kewaspadaan dan memastikan seluruh unsur di daerah berada dalam kondisi siap. Ini penting agar kita tidak gagap ketika bencana terjadi momentum respon pertama sangat penting,” kata Safrizal.

    Sebagai tindak lanjut, Safrizal meminta pemerintah daerah untuk segera melaksanakan Apel Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi di wilayah masing-masing.

    Apel tersebut diinstruksikan untuk melibatkan BPBD, Satpol PP, Damkar, unsur TNI/Polri, unsur relawan seperti satlinmas dan redkar, serta para pemangku kepentingan lainnya.

    “Daerah perlu memastikan kesiapan personel, peralatan, dan logistik dalam menghadapi bencana. Apel kesiapsiagaan menjadi sarana penting untuk memeriksa dan memastikan seluruh unsur tersebut benar-benar siap, jangan kendor sedikitpun,” tutup Safrizal.

  • Kemendagri kirim tim cek lokasi banjir dan longsor di Aceh dan Sumut

    Kemendagri kirim tim cek lokasi banjir dan longsor di Aceh dan Sumut

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Jenderal Bina Administrasi Wilayah (Dirjen Bina Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal Zakaria Ali bersama tim Kemendagri turun langsung untuk melakukan pengecekan di lokasi banjir dan longsor di Kota Sibolga, Sumatera Utara.

    “Banjir yang disusul longsor ini terjadi di enam titik Lokasi. Pak Mendagri menginstruksikan saya untuk pimpin langsung tim ke Lokasi. Kami telah berkoordinasi dengan Menko PMK dan Kepala BNPB,” kata Safrizal dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Bencana alam banjir bandang dan longsor yang terjadi pada Senin (24/11) telah menyebabkan empat kecamatan terdampak di Kota Sibolga, sedangkan di Tapanuli Tengah terdapat 20 kecamatan yang terdampak bencana.

    Safrizal menuturkan, hujan deras di Kota Sibolga sejak Senin (24/11) hingga Selasa (25/11) memicu serangkaian longsor yang berdampak ribuan warga mengungsi, termasuk kejadian di Aceh.

    Ia mengatakan berbagai pihak telah melakukan evakuasi hingga Selasa siang. Tim gabungan dari TNI-Polri, BPBD, Satpol PP dan Damkar telah dikerahkan ke lokasi-lokasi terdampak.

    “Kita punya Satpol PP dan Damkar yang responsif dalam menangani bencana alam dan penyelamatan evakuasi korban terdampak banjir dan longsor. Sebagai langkah konkret malam ini Kemendagri dan BNPB akan langsung bangun Posko Nasional di Tapanuli Utara sebagai basis penyaluran logistik via udara karena jalur darat terputus total, termasuk membawa bantuan tenda yang sangat dibutuhkan di lapangan,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri melalui Surat Edaran Nomor 300.2.8/9333/SJ tanggal 18 November 2025 tentang Kesiapsiagaan Menghadapi Potensi Bencana Hidrometeorologi, pihaknya telah bergerak cepat mengonsolidasikan unsur BPBD, Satpol PP, dan Damkar di seluruh daerah.

    Konsolidasi tersebut dilakukan melalui Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah pada Jumat (21/11) secara virtual dan dihadiri Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Satpol PP, serta Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia.

    Dalam arahan tersebut, Safrizal menegaskan sebagian besar wilayah Indonesia saat ini berada pada tingkat risiko tinggi terhadap bencana hidrometeorologi, terutama banjir dan tanah longsor.

    Kondisi cuaca ekstrem, curah hujan yang meningkat, serta tingginya kerentanan wilayah menjadi faktor yang harus diantisipasi dengan langkah kesiapsiagaan yang terukur dan terpadu.

    “Pemerintah daerah harus meningkatkan kewaspadaan dan memastikan seluruh unsur di daerah berada dalam kondisi siap. Ini penting agar kita tidak gagap ketika bencana terjadi momentum respon pertama sangat penting,” kata Safrizal.

    Sebagai tindak lanjut, Safrizal meminta pemerintah daerah untuk segera melaksanakan Apel Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi di wilayah masing-masing.

    Apel tersebut diinstruksikan untuk melibatkan BPBD, Satpol PP, Damkar, unsur TNI/Polri, unsur relawan seperti satlinmas dan redkar, serta para pemangku kepentingan lainnya.

    “Daerah perlu memastikan kesiapan personel, peralatan, dan logistik dalam menghadapi bencana. Apel kesiapsiagaan menjadi sarana penting untuk memeriksa dan memastikan seluruh unsur tersebut benar-benar siap, jangan kendor sedikitpun,” tutur Safrizal.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendagri Minta BPBD-Damkar Se-RI Waspadai Banjir hingga Longsor

    Kemendagri Minta BPBD-Damkar Se-RI Waspadai Banjir hingga Longsor

    Jakarta –

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar rapat virtual membahas potensi cuaca ekstrem yang melanda Indonesia. Rapat diikuti Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Satpol PP hingga Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan seluruh Indonesia.

    Rapat digelar hari ini dan dipimpin Dirjen Bina Adwil Kemendagri, Safrizal ZA. Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari surat edaran Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tentang kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.

    Dalam arahannya, Safrizal menegaskan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia saat ini berada pada tingkat risiko tinggi terhadap bencana hidrometeorologi, terutama banjir dan tanah longsor. Kondisi cuaca ekstrem, curah hujan yang meningkat, serta tingginya kerentanan wilayah menjadi faktor yang harus diantisipasi dengan langkah kesiapsiagaan yang terukur dan terpadu.

    “Pemerintah daerah harus meningkatkan kewaspadaan dan memastikan seluruh unsur di daerah berada dalam kondisi siap. Ini penting agar kita tidak gagap ketika bencana terjadi,” kata Safrizal dalam keterangan kepada wartawan, Jumat (21//11/2025).

    Safrizal memerintahkan pemerintah daerah untuk segera melaksanakan Apel Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi di wilayah masing-masing. Apel tersebut diinstruksikan untuk melibatkan BPBD, Satpol PP, Damkar, unsur TNI/Polri, relawan, serta para pemangku kepentingan lainnya.

    “Daerah perlu memastikan kesiapan personel, peralatan, dan logistik dalam menghadapi bencana. Apel kesiapsiagaan menjadi sarana penting untuk memeriksa dan memastikan seluruh unsur tersebut benar-benar siap,” pungkas Safrizal.

    (ygs/jbr)

  • Menuju Pemdasus 2028, Batas Wilayah IKN Resmi Disepakati

    Menuju Pemdasus 2028, Batas Wilayah IKN Resmi Disepakati

    Jakarta –

    Kejelasan batas wilayah antara Ibu Kota Nusantara (IKN) dan daerah sekitarnya telah resmi disepakati. Langkah ini menjadi tonggak penting untuk memperkuat kepastian hukum, tata kelola pemerintahan, dan efektivitas pelayanan publik menuju penetapan IKN sebagai Pemerintah Daerah Khusus (Pemdasus) pada tahun 2028.

    Kesepakatan batas wilayah ini ditegaskan melalui penandatanganan berita acara antara Otorita IKN, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara, dan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan, di Kantor Kemenko 3, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Selasa (21/10/2025).

    Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengatakan penegasan batas wilayah ini tidak hanya memperjelas pembagian administrasi antara IKN dan daerah sekitarnya, tetapi juga menjadi dasar untuk sinkronisasi tata ruang, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas layanan publik.

    “Kami Otorita IKN mengucapkan terima kasih atas kerja sama seluruh pihak sehingga batas wilayah ini dapat disepakati. Saat ini kami telah memulai pembangunan tahap kedua dan terus menyiapkan SDM agar layak menjadi bagian dari Ibu Kota Nusantara,” kata Basuki, dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (22/10/2025).

    Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA, mengatakan penegasan batas wilayah menjadi fondasi bagi pembangunan wilayah yang efektif. Penegasan batas wilayah delineasi IKN sangat penting untuk kejelasan tata ruang dan pelayanan publik.

    “IKN termasuk cepat dalam proses ini biasanya butuh 2-3 tahun. Kami akan segera mengajukan Permendagrinya,” ujar Safrizal.

    Selain batas wilayah, turut dilakukan penandatanganan kesepakatan percepatan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan antara Otorita IKN dan pemerintah daerah di Kalimantan Timur. Upaya ini menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan berbasis keberlanjutan.

    Basuki menilai, penegasan batas wilayah dan kerja sama pendidikan ini menegaskan bahwa pembangunan IKN tidak hanya fokus pada infrastruktur, tetapi juga membangun sistem pemerintahan dan SDM yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

    (shc/kil)

  • 3 Akhir Kejayaan Borobudur Plaza… Megapolitan

    3 Akhir Kejayaan Borobudur Plaza… Megapolitan

    Akhir Kejayaan Borobudur Plaza…
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com
    – Era kejayaan Borobudur Plaza yang terletak di Jalan Insinyur H. Juanda, Bekasi Timur, sebagai salah satu pusat perbelanjaan di Kota Bekasi telah berakhir.
    Padahal, pusat perbelanjaan itu sempat menjadi primadona bagi warga sekitar di era kejayaannya.
    Salah satu warga sekitar, Safrizal (50), mengatakan, Borobudur Plaza kini telah tutup. Pusat perbelanjaan itu kini biasanya hanya buka menjelang Hari Raya Idul Fitri.
    Mal itu sempat buka terbatas pada 2021 saat pandemi Covid-19, tetapi sejak itu tidak pernah beroperasi penuh.
    “Kalau buka setiap hari sih udah enggak ya, tutup. Dia paling kalau jelang Idul Fitri, Lebaran, nah itu buka,” ujar Safrizal ketika ditemui di lokasi, Sabtu (11/10/2025).
    Menurut Safrizal, tutupnya Borobudur Plaza disebabkan oleh ketatnya persaingan usaha, terlebih dengan maraknya toko daring.
    “Mungkin karena persaingan usaha sudah ketat.
    Online
    kan lebih murah,” kata dia.
    Pandemi Covid-19 juga menjadi salah satu penyebab Borobudur Plaza akhirnya tutup total.
    “Ya kan salah satu faktornya (pandemi Covid-19), karena waktu itu kan ada pembatasan keramaian kan. Jadinya sepi, ini mal juga sudah tua ya, berdirinya dari 1994,” ujar dia.
    Menurut warga lainnya, Ruli, jumlah pengunjung Borobudur Plaza menurun drastis sejak terjadinya pandemi Covid-19, apalagi saat ada pembatasan aktivitas masyarakat.
    Namun, mal tersebut biasanya dibuka sebagian menjelang Hari Raya Idul Fitri.
    “Aktivitas jual beli setiap hari mah udah enggak, ada paling jelang Lebaran jual baju gitu,” ucap dia..
    Kompas.com
    sudah berupaya menghubungi pihak pengelola Borobudur Plaza mengenai tutupnya mal. Namun, hingga kini belum ada penjelasan soal itu.
    Pantauan
    Kompas.com
    di lokasi, kondisi Borobudur Plaza tampak sepi dan tak ada aktivitas perbelanjaan.
    Di area depan mal, seluruh ruko terlihat tutup. Pintu-pintu masuk ke dalam Borobudur Plaza juga terkunci rapat.
    Saat memasuki area parkir, terlihat rerumputan liar tumbuh tak terawat. Permukaan jalan tampak tidak rata, dengan sampah berserakan, mulai dari kantong plastik hingga kemasan makanan.
    Tak terlihat penjagaan di sekitar lokasi. Di dekat pagar masuk di sudut ruko, tampak seseorang tengah tertidur.
    Cat gedung berwarna oranye dan merah tampak pudar. Kondisi dinding-dindingnya pun terlihat mulai retak.
    Ruangan yang dulunya menjadi ATM Center kini kosong. Di sisi lain, mengarah ke belakang gedung, dinding dipenuhi coretan vandalisme. Tak jauh dari situ, tepatnya di dekat pos yang juga penuh corat-coret, terlihat seseorang buang air kecil sembarangan.
    Di area belakang Borobudur Plaza digunakan untuk bongkar muat barang tampak ada banyak karung dan tumpukan sampah berserakan. Di tempat itu pula terlihat seseorang tengah tertidur.
    Kondisi mal yang tutup dimanfaatkan sejumlah orang untuk beristirahat dan tidur di area sekitar bangunan tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 2 Berakhirnya Mal-mal Legendaris di Bekasi Megapolitan

    2 Berakhirnya Mal-mal Legendaris di Bekasi Megapolitan

    Berakhirnya Mal-mal Legendaris di Bekasi
    Penulis

    BEKASI, KOMPAS.com –
    Perjalanan dua pusat perbelanjaan legendaris di Kota Bekasi, yakni Borobudur Plaza Bekasi dan Grand Mall Bekasi, kini berakhir.
    Kedua mal yang pernah menjadi destinasi utama warga pada masanya itu kini tak lagi beroperasi karena berbagai faktor, mulai dari menurunnya daya beli hingga persaingan ketat dengan toko daring.
    Borobudur Plaza di Jalan Insinyur H. Juanda, Bekasi Timur, resmi berhenti beroperasi setelah puluhan tahun menjadi salah satu ikon pusat perbelanjaan di kota ini.
    Mal yang berdiri sejak 1993 itu sempat menjadi primadona pada era 1990–2000-an, terutama menjelang Lebaran saat masyarakat memadati tempat tersebut untuk berbelanja pakaian.
    Salah satu warga sekitar, Safrizal (50), mengatakan bahwa Borobudur Plaza kini tutup dan hanya sesekali buka menjelang Hari Raya Idul Fitri.
    “Kalau buka setiap hari sih udah enggak ya, tutup. Dia paling kalau jelang Idul Fitri, Lebaran, nah itu buka,” ujarnya saat ditemui di lokasi, Sabtu (11/10/2025).
    Menurutnya, penutupan Borobudur Plaza dipicu oleh persaingan usaha yang semakin ketat, terutama dengan hadirnya platform belanja daring.
    “Mungkin karena persaingan usaha sudah ketat. Online kan lebih murah,” tutur Safrizal.
    Hal senada disampaikan Ruli (46), warga lain di sekitar lokasi. Ia mengatakan, mal itu hanya beroperasi saat menjelang Lebaran untuk menjual pakaian di area depan.
    “Kalau beroperasi tiap hari sudah enggak, tapi kalau jelang Lebaran biasanya buka, ya paling jualan baju di bagian depan situ,” kata Ruli.
    Pantauan di lokasi menunjukkan, Borobudur Plaza kini sepi tanpa aktivitas.
    Seluruh ruko di area depan tak beroperasi, pintu mal terkunci rapat, dan area parkir dipenuhi rerumputan liar serta sampah berserakan.
    Gedung berwarna oranye-merah itu tampak pudar, dinding mulai retak, sementara area yang dulu menjadi ATM Center kini kosong.
    Di bagian belakang gedung terlihat tumpukan karung dan sampah, dengan beberapa orang tampak tidur di sekitar area bongkar muat barang.
    Hingga kini, pihak pengelola Borobudur Plaza belum memberikan keterangan resmi mengenai status penutupan mal tersebut.
    Nasib serupa dialami Grand Mall Bekasi di Jalan Jenderal Sudirman, Harapan Mulya, yang juga telah resmi tutup sejak awal 2025.
    Pusat perbelanjaan yang berdiri sejak 1998 ini dulunya menjadi salah satu mal terbesar di wilayah Bekasi.
    Pantauan di lokasi, Jumat (10/10/2025), menunjukkan suasana sepi tanpa aktivitas. Pintu utama dan seluruh akses masuk mal terkunci, bagian dalam gelap tanpa penerangan, serta toko-toko tidak lagi beroperasi.
    Beberapa ruko di bagian luar masih buka, namun hanya untuk usaha kecil seperti perbankan, lembaga pembiayaan, dan warung kopi.
    Salah satu penjaga ruko, Icha (20), mengatakan bahwa pengunjung sudah lama tidak datang ke Grand Mall.
    “Enggak ada pengunjung yang ke sini, toko-toko juga enggak ada yang buka,” ucapnya.
    Penjaga toko lainnya, Vina (18), menambahkan bahwa keramaian di area tersebut kini hanya berasal dari orang-orang yang bekerja di sekitar ruko.
    “Enggak ada pengunjung yang ke mal, toko juga pada tutup. Kalau ramai ya karena orang-orang kantor yang di belakang, karena ada ruko-ruko kan,” ujarnya.
    Senior Head Department Marketing Communication Grand Mall Bekasi, Sufala Handri, menjelaskan bahwa penutupan Grand Mall bersifat sementara dan sudah berlaku sejak 1 Januari 2025.
    “Memang untuk operasional Grand Mall Bekasi bagian mal atau ritel itu kita tutup sementara sesuai keputusan manajemen sejak 1 Januari 2025. Kalau untuk mal, toko yang buka sudah tidak ada,” kata Sufala.
    Ia menjelaskan bahwa keputusan itu diambil karena banyak tenant juga menutup operasional akibat tekanan ekonomi dan tingginya biaya operasional di tengah turunnya daya beli masyarakat.
    “Mungkin balik lagi karena faktor ekonomi dan segala macam. Jadi dari manajemen dengan pertimbangan cost, keputusan itu diambil untuk sementara waktu,” ujarnya.
    Sufala menambahkan bahwa pandemi Covid-19 turut memperparah kondisi sektor ritel dan efeknya masih terasa hingga kini.
    “Kalau efek pandemi pasti ada. Sampai sekarang pun kita masih merasakan efek pandemi (daya beli turun), apalagi sektor ritel. Kami terus berbenah, tapi memang kondisinya belum pulih maksimal,” jelasnya.
    Menurutnya, pihak manajemen tengah menyiapkan terobosan baru untuk menghidupkan kembali kegiatan bisnis di Grand Mall Bekasi, meski rencana tersebut masih dalam pembahasan internal.
    Tutupnya Borobudur Plaza dan Grand Mall Bekasi mencerminkan pergeseran perilaku belanja masyarakat perkotaan yang kini lebih memilih platform digital.
    Fenomena ini juga menandakan tekanan besar yang dihadapi sektor ritel konvensional di daerah penyangga Jakarta, di tengah perubahan lanskap ekonomi pascapandemi dan tren belanja daring yang semakin dominan.
    (Reporter: Ardhi Ridwansyah | Editor: Abdul Haris Maulana)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 8 Borobudur Plaza Tutup, Sekitar Gedung Jadi Tempat Tidur Pemulung Megapolitan

    8 Borobudur Plaza Tutup, Sekitar Gedung Jadi Tempat Tidur Pemulung Megapolitan

    Borobudur Plaza Tutup, Sekitar Gedung Jadi Tempat Tidur Pemulung
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com –
    Borobudur Plaza di Jalan Ir. H. Juanda, Bekasi Timur, Kota Bekasi, kini sudah tidak beroperasi. Kondisi mal yang tutup dimanfaatkan sejumlah orang untuk beristirahat dan tidur di area sekitar bangunan tersebut.
    Salah satu warga, Ruli (46), mengatakan bahwa ada orang yang tidur di area Borobudur Plaza, termasuk pemulung.
    “Kemarin-kemarin sih memang ada pemulung tiduran di situ,” ucapnya ketika ditemui di lokasi, Sabtu (11/10/2025).
    Menurut Ruli, jumlah pengunjung Borobudur Plaza memang menurun drastis sejak terjadinya pandemi Covid-19, apalagi saat ada pembatasan aktivitas masyarakat.
    Namun, mal tersebut biasanya dibuka sebagian menjelang Hari Raya Idulfitri, tetapi hanya di lantai dasar dan biasanya untuk menjual pakaian.
    Warga lainnya, Safrizal (50), menilai pandemi Covid-19 menjadi salah satu penyebab Borobudur Plaza akhirnya tutup total.
    “Ya kan salah satu faktornya (pandemi Covid-19), karena waktu itu kan ada pembatasan keramaian kan. Jadinya sepi, ini mal juga dah tua ya, berdirinya dari 1994,” ujarnya.
    Pantauan
    Kompas.com
    di lokasi, Sabtu, kondisi Borobudur Plaza tampak sepi dan tak ada aktivitas perbelanjaan.
    Di area depan mal, seluruh ruko terlihat tidak beroperasi. Pintu-pintu masuk ke dalam Borobudur Plaza juga terkunci rapat.
    Saat memasuki area parkir, terlihat rerumputan liar tumbuh tak terawat.
    Permukaan jalan pun tampak tidak rata, dengan sampah berserakan, mulai dari kantong plastik hingga kemasan makanan.
    Tak terlihat penjagaan di sekitar lokasi. Di dekat pagar masuk di sudut ruko, tampak seseorang tengah tertidur.
    Cat gedung berwarna oranye dan merah tampak pudar. Kondisi dinding-dindingnya pun terlihat mulai retak. Ruangan yang dulunya menjadi ATM Center kini kosong.
    Di sisi lain, mengarah ke belakang gedung, dinding dipenuhi coretan vandalisme. Tak jauh dari situ, tepatnya di dekat pos yang juga penuh corat-coret, terlihat seseorang buang air kecil sembarangan.
    Kompas.com
    sudah berupaya menghubungi pihak pengelola Borobudur Plaza mengenai tutupnya mal. Namun, hingga kini belum ada penjelasan soal itu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendagri tegaskan peran penting pemda dalam program PSEL

    Mendagri tegaskan peran penting pemda dalam program PSEL

    program PSEL merupakan peluang yang perlu disambut baik oleh Pemda, karena program ini selain akan membantu Pemda dalam mengurangi sampah, juga menghasilkan energi listrik

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pemerintah daerah (pemda) memegang peran penting dalam mendukung pelaksanaan program Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), diantaranya menyediakan lahan tanpa biaya untuk pembangunan dan operasional PSEL.

    “Yang paling utama adalah bagaimana membentuk collection system, mulai dari membuat bak-bak sampah di masyarakat, setelah itu dikoleksi dengan sistem transportasi dibawa sampai dengan TPA,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat

    Ia menjelaskan, saat sampah yang telah terkumpul tersebut ditempatkan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), Pemda juga perlu memastikan ketersediaan lahan untuk alat insinerator sampah.

    Dalam konteks itu, Pemda perlu menyosialisasikan dengan baik kepada masyarakat mengenai fungsi alat tersebut. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami kebijakan itu.

    Mendagri menyebutkan, program PSEL merupakan peluang yang perlu disambut baik oleh Pemda, karena program ini selain akan membantu Pemda dalam mengurangi sampah, juga menghasilkan energi listrik.

    “Nah, ini adalah opportunity. Kami sampaikan kepada teman-teman kepala daerah opportunity yang diberikan pemerintah untuk diselesaikan,” ujarnya.

    Lebih lanjut, guna mendukung suksesnya program PSEL, Mendagri bakal menugaskan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Safrizal Zakaria Ali dan Dirjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri Restuardy Daud untuk mengawal langsung program tersebut.

    Nantinya, mereka bakal memperkuat kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup, khususnya dalam memastikan kesiapan sejumlah Pemda untuk mendukung PSEL.

    Dalam kesempatan itu, Mendagri juga membeberkan transformasi kebijakan dan strategi pengelolaan sampah di Indonesia. Semula, banyak pihak menerapkan strategi dari hilir ke hulu, kemudian mulai berubah dari hulu ke hilir.

    Dengan kata lain, volume timbunan sampah yang awalnya bermuara di TPA diubah menjadi seminimal mungkin sampai di TPA melalui proses reduce, reuse, dan recycle (3R) oleh masyarakat. “Dengan berbasis hulu (ke hilir) ini sampah berkurang, sampai ke TPA itu sedikit,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.