Tag: Safrizal

  • Ditjen Bina Adwil Kemendagri Optimalisasi Implementasi Program Koperasi Merah Putih

    Ditjen Bina Adwil Kemendagri Optimalisasi Implementasi Program Koperasi Merah Putih

    ​JAKARTA – Direktorat Toponimi dan Batas Daerah, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) Kementerian Dalam Negeri, menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Fasilitasi Pemenuhan Data Pembinaan Lingkup Toponimi dan Batas Daerah, Pulau, dan Kode WAP.

    Kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan ketersediaan data kewilayahan yang akurat sebagai pilar utama dalam mendukung implementasi program Kecamatan Pembina Koperasi Merah Putih.

    ​Rapat koordinasi ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai instansi terkait, Kementerian Koperasi, Kementerian Komunikasi dan Digital, Bappenas, Dittopad TNI AD serta Pemerintah Daerah di 38 Provinsi seluruh Indonesia.

    Fokus utama dari pembahasan ini adalah sinkronisasi dan validasi data terkini mengenai: ​Toponimi (Nama Rupa Bumi): Pembaruan dan penetapan nama-nama rupabumi untuk memastikan keseragaman data.

    ​Batas Daerah: Penguatan data dan peta batas administrasi antarwilayah.

    ​Pulau: Pendataan dan penamaan pulau, khususnya pulau-pulau kecil terluar.

    ​Kode WAP (Wilayah Administrasi Pemerintahan): Verifikasi dan pemanfaatan kode WAP sebagai kunci integrasi data kewilayahan dengan sektor lain.

    ​Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal Zakaria Ali menyampaikan bahwa data kewilayahan yang akurat adalah prasyarat mutlak bagi keberhasilan setiap program pembangunan, termasuk Koperasi Merah Putih.

    ​”Program Kecamatan Pembina Koperasi Merah Putih sangat bergantung pada identitas wilayah yang jelas dan terverifikasi. Data toponimi, batas daerah, pulau, dan kode WAP yang kita fasilitasi dalam rakor ini akan menjadi basis informasi yang solid bagi perencanaan, penargetan, dan evaluasi program tersebut di tingkat kecamatan,” terang Safrizal Zakaria Ali, dalam rilis yang diterima, 1 Desember 2025.

    Beberapa poin yang berhasil dirumuskan sebagai komitmen yakni:

    Penguatan Basis Data: percepatan proses validasi data toponimi dan batas daerah yang belum tuntas di beberapa wilayah.

    ​Pemanfaatan Teknologi: Optimalisasi penggunaan sistem informasi geografis (SIG) untuk memvisualisasikan data kewilayahan secara interaktif dan mudah diakses oleh pemerintah daerah pembina koperasi.

    ​Sinergi Antar-Lembaga: Pembentukan tim kerja terpadu untuk memastikan data kewilayahan terintegrasi dengan data kependudukan dan data sektoral lainnya yang dibutuhkan oleh program Koperasi Merah Putih.

    ​Dengan adanya fasilitasi pemenuhan data ini, diharapkan Kecamatan Pembina Koperasi Merah Putih dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi kerakyatan di tingkat kecamatan.

    Direktur Toponimi dan Batas Daerah Kemendagri, Raziras Rahmadillah juga menegaskan, perlunya peran pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pelaksanaan program Kementerian Koperasi yang saat ini menjalankan Business Assistant (BA) bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) hingga memastikan koperasi dapat mandiri dan beroperasi secara berkelanjutan.

    “Percepatan penegasan batas daerah, kejelasan data toponimi, serta kode dan data wiayah administrasi pemerintahan dapat mendukung kepastian lokasi/wilayah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP),” ujar Raziras.

  • Pemerintah Buka Posko di Tapanuli Utara, Bantuan Disalurkan Via Udara

    Pemerintah Buka Posko di Tapanuli Utara, Bantuan Disalurkan Via Udara

    Jakarta

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama BNPB membangun Posko Nasional di Tapanuli Utara. Upaya ini untuk basis penyaluran logistik via udara ke lokasi bencana Sibolga-Tapanuli Tengah karena jalur darat terputus total.

    “Kita bangun Posko Nasional di Tapanuli Utara untuk penyaluran logistik via udara karena jalur darat terputus total. Termasuk membawa berbagai bantuan untuk masyarakat,” ujar Dirjen Bina Adwil Kemendagri, Safrizal ZA dalam keterangannya, Kamis (27/11/2025).

    Dia mengatakan pelayanan publik di Pemerintah Daerah (Pemda) Sibolga dan Tapanuli tetap berjalan. Pelayanan di kawasan bencana banjir bandang dan longsor dipastikan tidak akan berhenti.

    “Pak Mendagri menginstruksikan saya untuk pimpin langsung tim ke lokasi. Prinsip utamanya adalah Pemerintahan Daerah yang terdampak bencana harus berjalan, jangan sampai mandeg dalam memberikan pelayanan publik, kami terus mengasistensi” kata

    Safrizal menuturkan, pihaknya telah memantau langsung ke lokasi banjir bandang dan longsor di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara sejak Rabu (26/11). Akibat bencana itu, dia mencatat empat kecamatan terdampak di Kota Sibolga, lalu 20 kecamatan di Tapanuli Tengah.

    Selanjutnya Safrizal mengingatkan Pemda yang terdampak untuk menetapkan status tanggap darurat. Menurutnya anggaran Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dapat digunakan.

    “Peran kepala daerah sangat sentral untuk menetapkan status tanggap darurat bencana sehingga Pemda dapat memanfaatkan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sehingga dapat segera memulihkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik” ungkap Safrizal.

    “Sebagian besar wilayah Indonesia saat ini berada pada tingkat risiko tinggi terhadap bencana hidrometeorologi, terutama banjir dan tanah longsor. Kondisi cuaca ekstrem, curah hujan yang meningkat, siklon serta tingginya kerentanan wilayah menjadi faktor yang harus diantisipasi dengan langkah kesiapsiagaan yang terukur dan terpadu, sinergi antara perangkat Pemda, Forkopimda dan seluruh masyarakat mutlak dilakukan,” katanya.

    (lir/lir)

  • Siklon Tropis Senyar Hantam Sumatra, Ini Respons Pemerintah Atasi Bencana

    Siklon Tropis Senyar Hantam Sumatra, Ini Respons Pemerintah Atasi Bencana

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah pusat terus melakukan langkah cepat merespons bencana yang dipicu cuaca ekstrem akibat Siklon Tropis Senyar di sejumlah wilayah Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyampaikan hal itu sebelum menghadiri rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Kamis (27/11/2025).

    Bima menjelaskan bahwa pemerintah sedang memperkuat koordinasi dengan para kepala daerah, terutama dari wilayah-wilayah yang aksesnya belum pulih.

    “Kami melakukan komunikasi dengan para kepala daerah. Ada Walikota Langsa yang tidak bisa mengakses daerahnya, ya karena baru kembali dari Jakarta, dan saluran komunikasi masih terputus di sana,” ujarnya.

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), kata Bima telah mengirimkan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Safrizal, untuk melakukan pemantauan langsung di daerah terdampak.

    Menurut Bima, pemulihan akses menjadi prioritas utama pemerintah mengingat banyak jalur komunikasi dan listrik yang terputus.

    “Kami mengirim Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Pak Safrizal, untuk memonitor di sana. Yang paling penting itu sekarang bagaimana memulihkan akses, ya. Karena PLN juga terputus, saya berkomunikasi, berkoordinasi dengan Wamenkomdigi, Pak Angga, yang segera dengan cepat, ya, berusaha untuk berkoordinasi dengan PLN dan para provider untuk memulihkan jalur komunikasi,” katanya.

    Selain itu, pemerintah juga sedang mengupayakan tambahan akses transportasi untuk menjangkau wilayah yang hingga kini masih terisolasi.

    “Nah, Pak Safrizal juga, Dirjen Adwil, telah mengoordinasikan untuk akses tambahan ke sana dalam hal transportasi. Ya, helikopter dari Polda, dari Provinsi, dari Polri begitu ya, untuk diutamakan. Karena sampai saat ini masih terputus ke banyak daerah,” ucapnya. 

    Terkait arahan langsung dari Presiden Prabowo, Bima menyebut bahwa laporan resmi baru akan disampaikan setelah rapat.

    Sementara, untuk data korban, Bima menyebutkan bahwa informasi sementara masih terbatas akibat terputusnya jaringan telekomunikasi.

    “Kemarin itu, ya, ada beberapa tercatat sembilan ya yang terdata. Ya, tapi ya kita belum bisa memastikan, ya. Karena jalur komunikasi kan terputus,” ujarnya.

    Saat ditanya apakah rapat terbatas hari ini akan membahas secara khusus penanganan bencana tersebut, Bima menyebut pembahasannya kemungkinan tidak hanya soal bencana.

    “Ya, sepertinya antara lain begitu, ya. Tapi kelihatannya ada juga hal-hal lain seperti infrastruktur di daerah, kondisi perekonomian di daerah, dan lain-lain,” tandas Bima.

  • Prabowo Panggil Menteri ke Istana, Bahas Banjir dan Longsor di Sumatera

    Prabowo Panggil Menteri ke Istana, Bahas Banjir dan Longsor di Sumatera

    Bima Arya mengaku telah mengirim sejumlah pejabat dari Kementerian/Lembaga terkait untuk terjun langsung ke lokasi bencana alam. Akses jalan, komunikasi, hingga listrik yang terputus akan segera dipulihkan.

    “Berusaha untuk berkoordinasi dengan PLN dan para provider untuk memulihkan jalur komunikasi. Nah, Pak Safrizal juga, Dirjen Adwil, telah mengoordinasikan untuk akses tambahan ke sana dalam hal transportasi. Ya, helikopter dari Polda, dari Provinsi, dari Polri begitu ya, untuk diutamakan. Karena sampai saat ini masih terputus ke banyak daerah,” ungkapnya.

    Bima Arya memastikan akan memberikan laporan ke Prabowo terkait banjir dan longsor di Sumatera. Termasuk juga urusan infrastruktur dan perekonomian.

    “Ya, sepertinya antara lain begitu, ya. Tapi kelihatannya ada juga hal-hal lain seperti infrastruktur di daerah, kondisi perekonomian di daerah, dan lain-lain,” kata Bima Arya menandaskan.

  • Banjir Sumatera, DMI Minta Masjid Jadi Tempat Penampungan Pengungsi

    Banjir Sumatera, DMI Minta Masjid Jadi Tempat Penampungan Pengungsi

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri melalui Surat Edaran Nomor 300.2.8/9333/SJ tanggal 18 November 2025 tentang Kesiapsiagaan Menghadapi Potensi Bencana Hidrometeorologi, pihaknya telah bergerak cepat mengonsolidasikan unsur BPBD, Satpol PP, dan Damkar di seluruh daerah.

    Konsolidasi tersebut dilakukan melalui Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah pada Jumat (21/11) secara virtual dan dihadiri Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Satpol PP, serta Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia.

    Dalam arahan tersebut, Safrizal menegaskan sebagian besar wilayah Indonesia saat ini berada pada tingkat risiko tinggi terhadap bencana hidrometeorologi, terutama banjir dan tanah longsor.

    Kondisi cuaca ekstrem, curah hujan yang meningkat, serta tingginya kerentanan wilayah menjadi faktor yang harus diantisipasi dengan langkah kesiapsiagaan yang terukur dan terpadu.

    “Pemerintah daerah harus meningkatkan kewaspadaan dan memastikan seluruh unsur di daerah berada dalam kondisi siap. Ini penting agar kita tidak gagap ketika bencana terjadi momentum respon pertama sangat penting,” kata Safrizal.

    Sebagai tindak lanjut, Safrizal meminta pemerintah daerah untuk segera melaksanakan Apel Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi di wilayah masing-masing.

    Apel tersebut diinstruksikan untuk melibatkan BPBD, Satpol PP, Damkar, unsur TNI/Polri, unsur relawan seperti satlinmas dan redkar, serta para pemangku kepentingan lainnya.

    “Daerah perlu memastikan kesiapan personel, peralatan, dan logistik dalam menghadapi bencana. Apel kesiapsiagaan menjadi sarana penting untuk memeriksa dan memastikan seluruh unsur tersebut benar-benar siap, jangan kendor sedikitpun,” tutup Safrizal.

  • Kemendagri Minta BPBD-Damkar Se-RI Waspadai Banjir hingga Longsor

    Kemendagri Minta BPBD-Damkar Se-RI Waspadai Banjir hingga Longsor

    Jakarta

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar rapat virtual membahas potensi cuaca ekstrem yang melanda Indonesia. Rapat diikuti Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Satpol PP hingga Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan seluruh Indonesia.

    Rapat digelar hari ini dan dipimpin Dirjen Bina Adwil Kemendagri, Safrizal ZA. Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari surat edaran Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tentang kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.

    Dalam arahannya, Safrizal menegaskan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia saat ini berada pada tingkat risiko tinggi terhadap bencana hidrometeorologi, terutama banjir dan tanah longsor. Kondisi cuaca ekstrem, curah hujan yang meningkat, serta tingginya kerentanan wilayah menjadi faktor yang harus diantisipasi dengan langkah kesiapsiagaan yang terukur dan terpadu.

    “Pemerintah daerah harus meningkatkan kewaspadaan dan memastikan seluruh unsur di daerah berada dalam kondisi siap. Ini penting agar kita tidak gagap ketika bencana terjadi,” kata Safrizal dalam keterangan kepada wartawan, Jumat (21//11/2025).

    Safrizal memerintahkan pemerintah daerah untuk segera melaksanakan Apel Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi di wilayah masing-masing. Apel tersebut diinstruksikan untuk melibatkan BPBD, Satpol PP, Damkar, unsur TNI/Polri, relawan, serta para pemangku kepentingan lainnya.

    “Daerah perlu memastikan kesiapan personel, peralatan, dan logistik dalam menghadapi bencana. Apel kesiapsiagaan menjadi sarana penting untuk memeriksa dan memastikan seluruh unsur tersebut benar-benar siap,” pungkas Safrizal.

    (ygs/jbr)

  • Menuju Pemdasus 2028, Batas Wilayah IKN Resmi Disepakati

    Menuju Pemdasus 2028, Batas Wilayah IKN Resmi Disepakati

    Jakarta

    Kejelasan batas wilayah antara Ibu Kota Nusantara (IKN) dan daerah sekitarnya telah resmi disepakati. Langkah ini menjadi tonggak penting untuk memperkuat kepastian hukum, tata kelola pemerintahan, dan efektivitas pelayanan publik menuju penetapan IKN sebagai Pemerintah Daerah Khusus (Pemdasus) pada tahun 2028.

    Kesepakatan batas wilayah ini ditegaskan melalui penandatanganan berita acara antara Otorita IKN, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara, dan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan, di Kantor Kemenko 3, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Selasa (21/10/2025).

    Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengatakan penegasan batas wilayah ini tidak hanya memperjelas pembagian administrasi antara IKN dan daerah sekitarnya, tetapi juga menjadi dasar untuk sinkronisasi tata ruang, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas layanan publik.

    “Kami Otorita IKN mengucapkan terima kasih atas kerja sama seluruh pihak sehingga batas wilayah ini dapat disepakati. Saat ini kami telah memulai pembangunan tahap kedua dan terus menyiapkan SDM agar layak menjadi bagian dari Ibu Kota Nusantara,” kata Basuki, dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (22/10/2025).

    Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA, mengatakan penegasan batas wilayah menjadi fondasi bagi pembangunan wilayah yang efektif. Penegasan batas wilayah delineasi IKN sangat penting untuk kejelasan tata ruang dan pelayanan publik.

    “IKN termasuk cepat dalam proses ini biasanya butuh 2-3 tahun. Kami akan segera mengajukan Permendagrinya,” ujar Safrizal.

    Selain batas wilayah, turut dilakukan penandatanganan kesepakatan percepatan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan antara Otorita IKN dan pemerintah daerah di Kalimantan Timur. Upaya ini menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan berbasis keberlanjutan.

    Basuki menilai, penegasan batas wilayah dan kerja sama pendidikan ini menegaskan bahwa pembangunan IKN tidak hanya fokus pada infrastruktur, tetapi juga membangun sistem pemerintahan dan SDM yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

    (shc/kil)

  • 3
                    
                        Akhir Kejayaan Borobudur Plaza…
                        Megapolitan

    3 Akhir Kejayaan Borobudur Plaza… Megapolitan

    Akhir Kejayaan Borobudur Plaza…
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com
    – Era kejayaan Borobudur Plaza yang terletak di Jalan Insinyur H. Juanda, Bekasi Timur, sebagai salah satu pusat perbelanjaan di Kota Bekasi telah berakhir.
    Padahal, pusat perbelanjaan itu sempat menjadi primadona bagi warga sekitar di era kejayaannya.
    Salah satu warga sekitar, Safrizal (50), mengatakan, Borobudur Plaza kini telah tutup. Pusat perbelanjaan itu kini biasanya hanya buka menjelang Hari Raya Idul Fitri.
    Mal itu sempat buka terbatas pada 2021 saat pandemi Covid-19, tetapi sejak itu tidak pernah beroperasi penuh.
    “Kalau buka setiap hari sih udah enggak ya, tutup. Dia paling kalau jelang Idul Fitri, Lebaran, nah itu buka,” ujar Safrizal ketika ditemui di lokasi, Sabtu (11/10/2025).
    Menurut Safrizal, tutupnya Borobudur Plaza disebabkan oleh ketatnya persaingan usaha, terlebih dengan maraknya toko daring.
    “Mungkin karena persaingan usaha sudah ketat.
    Online
    kan lebih murah,” kata dia.
    Pandemi Covid-19 juga menjadi salah satu penyebab Borobudur Plaza akhirnya tutup total.
    “Ya kan salah satu faktornya (pandemi Covid-19), karena waktu itu kan ada pembatasan keramaian kan. Jadinya sepi, ini mal juga sudah tua ya, berdirinya dari 1994,” ujar dia.
    Menurut warga lainnya, Ruli, jumlah pengunjung Borobudur Plaza menurun drastis sejak terjadinya pandemi Covid-19, apalagi saat ada pembatasan aktivitas masyarakat.
    Namun, mal tersebut biasanya dibuka sebagian menjelang Hari Raya Idul Fitri.
    “Aktivitas jual beli setiap hari mah udah enggak, ada paling jelang Lebaran jual baju gitu,” ucap dia..
    Kompas.com
    sudah berupaya menghubungi pihak pengelola Borobudur Plaza mengenai tutupnya mal. Namun, hingga kini belum ada penjelasan soal itu.
    Pantauan
    Kompas.com
    di lokasi, kondisi Borobudur Plaza tampak sepi dan tak ada aktivitas perbelanjaan.
    Di area depan mal, seluruh ruko terlihat tutup. Pintu-pintu masuk ke dalam Borobudur Plaza juga terkunci rapat.
    Saat memasuki area parkir, terlihat rerumputan liar tumbuh tak terawat. Permukaan jalan tampak tidak rata, dengan sampah berserakan, mulai dari kantong plastik hingga kemasan makanan.
    Tak terlihat penjagaan di sekitar lokasi. Di dekat pagar masuk di sudut ruko, tampak seseorang tengah tertidur.
    Cat gedung berwarna oranye dan merah tampak pudar. Kondisi dinding-dindingnya pun terlihat mulai retak.
    Ruangan yang dulunya menjadi ATM Center kini kosong. Di sisi lain, mengarah ke belakang gedung, dinding dipenuhi coretan vandalisme. Tak jauh dari situ, tepatnya di dekat pos yang juga penuh corat-coret, terlihat seseorang buang air kecil sembarangan.
    Di area belakang Borobudur Plaza digunakan untuk bongkar muat barang tampak ada banyak karung dan tumpukan sampah berserakan. Di tempat itu pula terlihat seseorang tengah tertidur.
    Kondisi mal yang tutup dimanfaatkan sejumlah orang untuk beristirahat dan tidur di area sekitar bangunan tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 2
                    
                        Berakhirnya Mal-mal Legendaris di Bekasi
                        Megapolitan

    2 Berakhirnya Mal-mal Legendaris di Bekasi Megapolitan

    Berakhirnya Mal-mal Legendaris di Bekasi
    Penulis

    BEKASI, KOMPAS.com –
    Perjalanan dua pusat perbelanjaan legendaris di Kota Bekasi, yakni Borobudur Plaza Bekasi dan Grand Mall Bekasi, kini berakhir.
    Kedua mal yang pernah menjadi destinasi utama warga pada masanya itu kini tak lagi beroperasi karena berbagai faktor, mulai dari menurunnya daya beli hingga persaingan ketat dengan toko daring.
    Borobudur Plaza di Jalan Insinyur H. Juanda, Bekasi Timur, resmi berhenti beroperasi setelah puluhan tahun menjadi salah satu ikon pusat perbelanjaan di kota ini.
    Mal yang berdiri sejak 1993 itu sempat menjadi primadona pada era 1990–2000-an, terutama menjelang Lebaran saat masyarakat memadati tempat tersebut untuk berbelanja pakaian.
    Salah satu warga sekitar, Safrizal (50), mengatakan bahwa Borobudur Plaza kini tutup dan hanya sesekali buka menjelang Hari Raya Idul Fitri.
    “Kalau buka setiap hari sih udah enggak ya, tutup. Dia paling kalau jelang Idul Fitri, Lebaran, nah itu buka,” ujarnya saat ditemui di lokasi, Sabtu (11/10/2025).
    Menurutnya, penutupan Borobudur Plaza dipicu oleh persaingan usaha yang semakin ketat, terutama dengan hadirnya platform belanja daring.
    “Mungkin karena persaingan usaha sudah ketat. Online kan lebih murah,” tutur Safrizal.
    Hal senada disampaikan Ruli (46), warga lain di sekitar lokasi. Ia mengatakan, mal itu hanya beroperasi saat menjelang Lebaran untuk menjual pakaian di area depan.
    “Kalau beroperasi tiap hari sudah enggak, tapi kalau jelang Lebaran biasanya buka, ya paling jualan baju di bagian depan situ,” kata Ruli.
    Pantauan di lokasi menunjukkan, Borobudur Plaza kini sepi tanpa aktivitas.
    Seluruh ruko di area depan tak beroperasi, pintu mal terkunci rapat, dan area parkir dipenuhi rerumputan liar serta sampah berserakan.
    Gedung berwarna oranye-merah itu tampak pudar, dinding mulai retak, sementara area yang dulu menjadi ATM Center kini kosong.
    Di bagian belakang gedung terlihat tumpukan karung dan sampah, dengan beberapa orang tampak tidur di sekitar area bongkar muat barang.
    Hingga kini, pihak pengelola Borobudur Plaza belum memberikan keterangan resmi mengenai status penutupan mal tersebut.
    Nasib serupa dialami Grand Mall Bekasi di Jalan Jenderal Sudirman, Harapan Mulya, yang juga telah resmi tutup sejak awal 2025.
    Pusat perbelanjaan yang berdiri sejak 1998 ini dulunya menjadi salah satu mal terbesar di wilayah Bekasi.
    Pantauan di lokasi, Jumat (10/10/2025), menunjukkan suasana sepi tanpa aktivitas. Pintu utama dan seluruh akses masuk mal terkunci, bagian dalam gelap tanpa penerangan, serta toko-toko tidak lagi beroperasi.
    Beberapa ruko di bagian luar masih buka, namun hanya untuk usaha kecil seperti perbankan, lembaga pembiayaan, dan warung kopi.
    Salah satu penjaga ruko, Icha (20), mengatakan bahwa pengunjung sudah lama tidak datang ke Grand Mall.
    “Enggak ada pengunjung yang ke sini, toko-toko juga enggak ada yang buka,” ucapnya.
    Penjaga toko lainnya, Vina (18), menambahkan bahwa keramaian di area tersebut kini hanya berasal dari orang-orang yang bekerja di sekitar ruko.
    “Enggak ada pengunjung yang ke mal, toko juga pada tutup. Kalau ramai ya karena orang-orang kantor yang di belakang, karena ada ruko-ruko kan,” ujarnya.
    Senior Head Department Marketing Communication Grand Mall Bekasi, Sufala Handri, menjelaskan bahwa penutupan Grand Mall bersifat sementara dan sudah berlaku sejak 1 Januari 2025.
    “Memang untuk operasional Grand Mall Bekasi bagian mal atau ritel itu kita tutup sementara sesuai keputusan manajemen sejak 1 Januari 2025. Kalau untuk mal, toko yang buka sudah tidak ada,” kata Sufala.
    Ia menjelaskan bahwa keputusan itu diambil karena banyak tenant juga menutup operasional akibat tekanan ekonomi dan tingginya biaya operasional di tengah turunnya daya beli masyarakat.
    “Mungkin balik lagi karena faktor ekonomi dan segala macam. Jadi dari manajemen dengan pertimbangan cost, keputusan itu diambil untuk sementara waktu,” ujarnya.
    Sufala menambahkan bahwa pandemi Covid-19 turut memperparah kondisi sektor ritel dan efeknya masih terasa hingga kini.
    “Kalau efek pandemi pasti ada. Sampai sekarang pun kita masih merasakan efek pandemi (daya beli turun), apalagi sektor ritel. Kami terus berbenah, tapi memang kondisinya belum pulih maksimal,” jelasnya.
    Menurutnya, pihak manajemen tengah menyiapkan terobosan baru untuk menghidupkan kembali kegiatan bisnis di Grand Mall Bekasi, meski rencana tersebut masih dalam pembahasan internal.
    Tutupnya Borobudur Plaza dan Grand Mall Bekasi mencerminkan pergeseran perilaku belanja masyarakat perkotaan yang kini lebih memilih platform digital.
    Fenomena ini juga menandakan tekanan besar yang dihadapi sektor ritel konvensional di daerah penyangga Jakarta, di tengah perubahan lanskap ekonomi pascapandemi dan tren belanja daring yang semakin dominan.
    (Reporter: Ardhi Ridwansyah | Editor: Abdul Haris Maulana)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 8
                    
                        Borobudur Plaza Tutup, Sekitar Gedung Jadi Tempat Tidur Pemulung
                        Megapolitan

    8 Borobudur Plaza Tutup, Sekitar Gedung Jadi Tempat Tidur Pemulung Megapolitan

    Borobudur Plaza Tutup, Sekitar Gedung Jadi Tempat Tidur Pemulung
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com –
    Borobudur Plaza di Jalan Ir. H. Juanda, Bekasi Timur, Kota Bekasi, kini sudah tidak beroperasi. Kondisi mal yang tutup dimanfaatkan sejumlah orang untuk beristirahat dan tidur di area sekitar bangunan tersebut.
    Salah satu warga, Ruli (46), mengatakan bahwa ada orang yang tidur di area Borobudur Plaza, termasuk pemulung.
    “Kemarin-kemarin sih memang ada pemulung tiduran di situ,” ucapnya ketika ditemui di lokasi, Sabtu (11/10/2025).
    Menurut Ruli, jumlah pengunjung Borobudur Plaza memang menurun drastis sejak terjadinya pandemi Covid-19, apalagi saat ada pembatasan aktivitas masyarakat.
    Namun, mal tersebut biasanya dibuka sebagian menjelang Hari Raya Idulfitri, tetapi hanya di lantai dasar dan biasanya untuk menjual pakaian.
    Warga lainnya, Safrizal (50), menilai pandemi Covid-19 menjadi salah satu penyebab Borobudur Plaza akhirnya tutup total.
    “Ya kan salah satu faktornya (pandemi Covid-19), karena waktu itu kan ada pembatasan keramaian kan. Jadinya sepi, ini mal juga dah tua ya, berdirinya dari 1994,” ujarnya.
    Pantauan
    Kompas.com
    di lokasi, Sabtu, kondisi Borobudur Plaza tampak sepi dan tak ada aktivitas perbelanjaan.
    Di area depan mal, seluruh ruko terlihat tidak beroperasi. Pintu-pintu masuk ke dalam Borobudur Plaza juga terkunci rapat.
    Saat memasuki area parkir, terlihat rerumputan liar tumbuh tak terawat.
    Permukaan jalan pun tampak tidak rata, dengan sampah berserakan, mulai dari kantong plastik hingga kemasan makanan.
    Tak terlihat penjagaan di sekitar lokasi. Di dekat pagar masuk di sudut ruko, tampak seseorang tengah tertidur.
    Cat gedung berwarna oranye dan merah tampak pudar. Kondisi dinding-dindingnya pun terlihat mulai retak. Ruangan yang dulunya menjadi ATM Center kini kosong.
    Di sisi lain, mengarah ke belakang gedung, dinding dipenuhi coretan vandalisme. Tak jauh dari situ, tepatnya di dekat pos yang juga penuh corat-coret, terlihat seseorang buang air kecil sembarangan.
    Kompas.com
    sudah berupaya menghubungi pihak pengelola Borobudur Plaza mengenai tutupnya mal. Namun, hingga kini belum ada penjelasan soal itu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.