Tag: Safrizal

Kemendagri minta Aceh percepat pencairan BTT untuk tangani bencana

Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, di masa tanggap darurat ini faktor kecepatan menentukan keberhasilan dalam pemulihan dan penanganan bencana

Jakarta (ANTARA) – Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal Zakaria Ali meminta Pemerintah Provinsi Aceh untuk segera mencairkan dana Belanja Tak Terduga (BTT) untuk percepatan penanganan bencana di daerah tersebut.

“Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, di masa tanggap darurat ini faktor kecepatan menentukan keberhasilan dalam pemulihan dan penanganan bencana,” kata Safrizal dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Hal itu disampaikan Safrizal dalam Rapat Percepatan Penanganan Bencana di Aceh digelar di Kantor Gubernur Aceh yang dihadiri oleh Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri, Sekda Provinsi Aceh, dan pihak terkait lainnya.

Salah satu kendala utama penanganan bencana di Aceh adalah belum dicairkannya dana Belanja Tak Terduga (BTT) yang sangat dibutuhkan dalam mempercepat penanganan bencana. Rapat ini dimaksudkan pula untuk mengonsolidasikan percepatan pemanfaatan BTT tersebut.

“Regulasi telah jelas mengatur terkait penggunaan BTT yaitu PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Pasal 69 ayat (1) disebutkan bahwa keadaan darurat yang memenuhi kriteria penggunaan dana Belanja BTT adalah bencana alam. Ini harus dipahami, bahwa kebutuhan dan kendala biaya dapat dipecahkan dengan pemanfaatan BTT sebagai solusi,” ujarnya.

Dana BTT dapat dimanfaatkan untuk melakukan di 8 area pengadaan barang dan jasa, yakni pencarian dan pertolongan korban, pertolongan darurat, evakuasi korban, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan dan sandang, pelayanan kesehatan, penampungan dan hunian sementara. Pengaturan ini termaktub dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Dengan skema pengadaan di 8 area, maka dana BTT ini dapat mengurai kebutuhan yang mendesak disamping pemanfaatan BTT ada juga bantuan keuangan dari berbagai Provinsi lainnya seperti Jawa Timur, NTT, Kaltara dan Sulut. Sumber daya ini harus dioptimalkan sesegera mungkin untuk pemulihan” kata Safrizal.

Menanggapi hal tersebut, Sekda Provinsi Aceh Muhammad Nasir menyampaikan bahwa proses pencairan BTT akan dituntaskan besok. Di samping itu, Pemerintah Provinsi Aceh juga mendorong pemanfaatan Rp143 miliar di 18 kabupaten/kota se Aceh.

“Selesai rapat ini, seluruh SKPA terkait harus menuntaskan pekerjaan malam ini juga, sehingga besok BTT dapat dicairkan” kata Nasir.

Terhambatnya proses pencairan BTT tersebut, menyebabkan tidak optimalnya penanganan bencana banjir, padahal peraturan dengan tegas mengamanatkan langkah percepatan saat terjadi bencana.

Situasi ini justru berbanding terbalik dengan pemerintah provinsi lain yang berlomba-lomba menyumbangkan APBD-nya untuk membantu penanganan bencana banjir di Sumatera, termasuk Aceh.

Tercatat Pemprov Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Jawa Timur dan Jawa Barat telah mencairkan dana BTT untuk dialokasikan bagi bantuan bencana banjir Sumatera.

Safrizal juga kembali menegaskan meski pemerintah pusat hadir untuk membantu, tanggungjawab pemda tidak bisa diwakilkan. Pemerintah hadir langsung untuk menyelesaikan berbagai persoalan di masa tanggap darurat.

Kementerian Dalam Negeri juga menaruh perhatian serius terhadap percepatan pemanfaatan dana BTT baik di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Sepekan sudah berlalu pascabanjir bandang yang berdampak di 18 Kabupaten/Kota se-Provinsi Aceh, upaya pemulihan terus berlangsung ditengah kondisi masih terputusnya infrastruktur jalan dan jembatan, jaringan komunikasi, dan pengadaan logistik kebutuhan pokok bagi pengungsi dan warga.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

05/12/2025 11:04
Perjuangan Warga Aceh Menembus Zona Longsor Demi Bertemu Buah Hati

Liputan6.com, Jakarta – Banjir dan longsor di Sumatera meninggalkan banyak cerita. Mulai dari kehilangan, hingga pertemuan yang mengharukan di tengah situasi bencana yang meluluhlantakkan bentala.

Di Timang Gajah, Bener Meriah, belasan orang rela menempuh perjalanan berkilo-kilo meter jauhnya, melalui medan yang sulit untuk menjemput anak-anak mereka.

Adalah Safrizal (35) dan empat belas orang lainnya merupakan warga Timang Gajah, sebuah desa yang relatif tidak terdampak banjir dan longsor secara signifikan di Aceh. Namun, desa tersebut mengalami dampak pasca bencana dan terisolasi.

“Kami hanya makan dengan sisa stok yang ada,” Safrizal memulai kisahnya, kepada Liputan6.com.

Safrizal kelahiran Aceh Selatan yang merantau ke Dataran Tinggi Gayo kemudian menikahi warga setempat. Dataran Tinggi Gayo saat ini merupakan salah satu wilayah paling parah dengan korban terbanyak, hancur mumur dan terisolasi.

Saat banjir dan longsor Sumatera, Aceh jadi salah satu provinsi yang dikoyak-moyak oleh bencana yang telah memakan korban ratusan jiwa itu. Secara rinci, jumlah korban meninggal di Aceh berdasarkan data terbaru dari otoritas bencana sebanyak 277 orang, sementara 193 dinyatakan masih hilang.

Safrizal menempatkan anak perempuannya di salah satu pesantren di kawasan Bireuen untuk menempuh ilmu agama. Ia mulai dilanda gelisah akan anaknya itu yang tak kunjung berkabar akibat putusnya komunikasi.

Namun, Safrizal tidak sendiri. Banyak di antara penduduk desa yang menempatkan anak-anak mereka ke pesantren sama seperti dirinya.

“Akhirnya, saya dan belasan warga duduk dan bersepakat untuk menjemput anak-anak kami,” tutur Safrizal.

Safrizal dan penduduk lainnya pun mempersiapkan diri dengan bekal seadanya. Perjalanan dimulai pada pagi hari, melewati jalur Bener Meriah – Bireuen, yang telah diluluhlantakkan oleh banjir dan longsor.

Perjalanan memakan waktu selama setengah hari. Sepanjang perjalanan, rombongan ini melewati jalanan terjal yang telah tertimbun oleh longsor dari perbukitan.

Tebing-tebing di kiri dan kanan jalan yang dilalui remuk. Segalanya terlihat sudah tidak berbentuk lagi.

Selama perjalanan, adakalanya mereka menumpang kendaraan warga yang desanya terletak di antara jalur yang mereka lalui. Mereka pun memberi upah seadanya atas bantuan tersebut.

“Karena sedang sama-sama kena musibah. Kita juga mengerti. Sekarang bensin langka,” ujar Safrizal.

Lewat tengah hari, rombongan ini akhirnya sampai di Bireuen. Dari Bireuen, Safrizal sendiri langsung menuju ke terminal, mencari mobil penumpang yang dapat membawanya ke Kecamatan Jeunieb.

Setelah menjemput anak perempuannya, Safrizal menginap semalam di rumah seorang kerabat di mana rekan-rekan perjalanannya juga berada bersama anak-anak mereka.

Keesokan paginya, mereka kembali melalui jalan yang sama, pulang ke Timang Gajah. Bersama anak-anak mereka.

“Namun, kami baliknya bertujuh, sisanya masih menjemput anak-anak. Tujuh berarti tambah anak-anak yang kini bersama kami. Kami harus bersiap, karena perjalanan sepertinya akan ada hujan,” pungkas Safrizal.

04/12/2025 14:17
Kemendagri pastikan kebutuhan dasar pengungsi di Gayo Lues terpenuhi

“Prioritas utama kita adalah memastikan kebutuhan dasar pengungsi terpenuhi, termasuk tempat tinggal sementara, logistik, dan layanan kesehatan,”

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Bina Adwil) bersama unsur TNI, Polri, BPBD, dan perangkat lainnya terus bekerja memastikan kebutuhan masyarakat terdampak bencana terpenuhi.

“Prioritas utama kita adalah memastikan kebutuhan dasar pengungsi terpenuhi, termasuk tempat tinggal sementara, logistik, dan layanan kesehatan,” kata Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Safrizal Zakaria Ali dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Hal tersebut disampaikannya saat meninjau lokasi pengungsian di Gayo Lues bersama Bupati Gayo Lues Suhaidi.

Safrizal memastikan para pengungsi telah mendapat tempat penampungan sementara, layanan dapur umum, serta pemenuhan kebutuhan mendesak.

Pemerintah daerah bersama Ditjen Bina Adwil terus memantau situasi lapangan untuk menentukan langkah pemulihan berikutnya.

“Pemerintah pusat memberikan dukungan penuh, semoga segera dikirimkan bantuan tambahan,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Gayo Lues Suhaidi menyampaikan kondisi terkini para pengungsi, ketersediaan logistik, hingga langkah-langkah penanganan lanjutan.

“Hingga saat ini jumlah korban meninggal dunia ada 3 orang, 1 orang masih dalam pencarian, pengungsi 14.850 jiwa/ 3.800 KK yang tersebar di seluruh wilayah Gayo Lues, warga terdampak 100 ribu lebih, 2.286 rumah terdampak dan sekitar 1500 unit rumah hanyut,” kata Suhaidi.

Suhaidi mengungkapkan kebutuhan yang paling mendesak saat ini adalah helikopter untuk mengirimkan bantuan ke lokasi bencana yang jalur daratnya masih terputus.

“Kami berharap bisa menempatkan 1 helikopter di Kabupaten Gayo Lues, sehingga kami bisa terbantu menyalurkan bahan logistik ke lokasi yang belum tembus jalur daratnya, sekalian memantau keberadaan saudara-saudara kita yang masih terjebak, bantuan logistik kepada 14.000 pengungsi dan obat-obatan kepada seluruh masyarakat,” ungkap Suhaidi.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

02/12/2025 17:07
Ditjen Bina Adwil Kemendagri Optimalisasi Implementasi Program Koperasi Merah Putih

JAKARTA – Direktorat Toponimi dan Batas Daerah, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) Kementerian Dalam Negeri, menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Fasilitasi Pemenuhan Data Pembinaan Lingkup Toponimi dan Batas Daerah, Pulau, dan Kode WAP.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan ketersediaan data kewilayahan yang akurat sebagai pilar utama dalam mendukung implementasi program Kecamatan Pembina Koperasi Merah Putih.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai instansi terkait, Kementerian Koperasi, Kementerian Komunikasi dan Digital, Bappenas, Dittopad TNI AD serta Pemerintah Daerah di 38 Provinsi seluruh Indonesia.

Fokus utama dari pembahasan ini adalah sinkronisasi dan validasi data terkini mengenai: Toponimi (Nama Rupa Bumi): Pembaruan dan penetapan nama-nama rupabumi untuk memastikan keseragaman data.

Batas Daerah: Penguatan data dan peta batas administrasi antarwilayah.

Pulau: Pendataan dan penamaan pulau, khususnya pulau-pulau kecil terluar.

Kode WAP (Wilayah Administrasi Pemerintahan): Verifikasi dan pemanfaatan kode WAP sebagai kunci integrasi data kewilayahan dengan sektor lain.

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal Zakaria Ali menyampaikan bahwa data kewilayahan yang akurat adalah prasyarat mutlak bagi keberhasilan setiap program pembangunan, termasuk Koperasi Merah Putih.

”Program Kecamatan Pembina Koperasi Merah Putih sangat bergantung pada identitas wilayah yang jelas dan terverifikasi. Data toponimi, batas daerah, pulau, dan kode WAP yang kita fasilitasi dalam rakor ini akan menjadi basis informasi yang solid bagi perencanaan, penargetan, dan evaluasi program tersebut di tingkat kecamatan,” terang Safrizal Zakaria Ali, dalam rilis yang diterima, 1 Desember 2025.

Beberapa poin yang berhasil dirumuskan sebagai komitmen yakni:

Penguatan Basis Data: percepatan proses validasi data toponimi dan batas daerah yang belum tuntas di beberapa wilayah.

Pemanfaatan Teknologi: Optimalisasi penggunaan sistem informasi geografis (SIG) untuk memvisualisasikan data kewilayahan secara interaktif dan mudah diakses oleh pemerintah daerah pembina koperasi.

Sinergi Antar-Lembaga: Pembentukan tim kerja terpadu untuk memastikan data kewilayahan terintegrasi dengan data kependudukan dan data sektoral lainnya yang dibutuhkan oleh program Koperasi Merah Putih.

Dengan adanya fasilitasi pemenuhan data ini, diharapkan Kecamatan Pembina Koperasi Merah Putih dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi kerakyatan di tingkat kecamatan.

Direktur Toponimi dan Batas Daerah Kemendagri, Raziras Rahmadillah juga menegaskan, perlunya peran pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pelaksanaan program Kementerian Koperasi yang saat ini menjalankan Business Assistant (BA) bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) hingga memastikan koperasi dapat mandiri dan beroperasi secara berkelanjutan.

“Percepatan penegasan batas daerah, kejelasan data toponimi, serta kode dan data wiayah administrasi pemerintahan dapat mendukung kepastian lokasi/wilayah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP),” ujar Raziras.

02/12/2025 12:19
Kemendagri dirikan posko percepatan penanganan bencana Tapanuli Utara

Jakarta (ANTARA) – Tim Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Bina Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendirikan posko dan tenda darurat dalam rangka percepatan penanganan bencana di wilayah Tapanuli Utara, Sumatera Utara.

“Kami hadir langsung di lapangan untuk memastikan seluruh penanganan darurat berjalan cepat dan terkoordinasi,” kata Dirjen Bina Adwil Kemendagri Safrizal Zakaria Ali dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Selain turun langsung ke lapangan, Dirjen Bina Adwil juga turut mengirimkan bantuan 5 unit tenda posko untuk mendukung penanganan darurat bencana di wilayah sumatera utara.

Pendirian posko Kemendagri di halaman Kantor Bupati Tapanuli Utara juga dilakukan untuk memperkuat koordinasi dan respons cepat di wilayah terdampak. Bantuan tenda Kemendagri tiba bersama dengan 16,160 ton bantuan pemerintah pusat berupa tenda pengungsi dan kebutuhan dasar seperti hygine kit, matras dan makanan siap saji.

“Kemendagri melalui Ditjen Bina Adwil terus memperkuat dukungan bagi pemerintah daerah, termasuk dengan pendirian posko dan pengiriman tenda darurat. Kami pastikan bantuan logistik tiba dan personel bekerja efektif di seluruh titik terdampak,” ujarnya.

Safrizal mengungkapkan curah hujan ekstrem pada 24–25 November 2025 memicu banjir bandang, tanah longsor, dan kerusakan infrastruktur khususnya di empat wilayah di Provinsi Sumatera Utara, yaitu Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Kabupaten Tapanuli Utara.

Pemerintah pusat dan daerah saat ini terus berupaya mempercepat penanganan darurat di seluruh lokasi terdampak.

Di Kabupaten Tapanuli Tengah, bencana mengakibatkan 55 korban meninggal dunia dan memaksa 1.100 KK mengungsi di GOR Pemda. Kerusakan akses jalan dan jembatan masih menjadi hambatan utama sehingga proses evakuasi dan pembukaan jalur terus dilakukan. Kebutuhan mendesak mencakup personel, logistik, peralatan, alat komunikasi, dan listrik.

Kota Sibolga juga terdampak banjir bandang dan longsor dengan 46 korban jiwa dan 4.456 Jiwa mengungsi. Kerusakan akses jalan dan jembatan menghambat mobilisasi bantuan. Tim gabungan masih melakukan evakuasi dan pendataan di lapangan serta memastikan ketersediaan logistik dasar.

Sementara itu, Kabupaten Tapanuli Selatan mencatat 46 korban meninggal dunia dan 4.661 Jiwa mengungsi. Kerusakan bangunan serta akses jalan mendorong pemerintah memperkuat dukungan personel, logistik, dan peralatan di wilayah tersebut. Evakuasi dan pendataan terus dilakukan secara simultan.

Di Kabupaten Tapanuli Utara, terdapat 11 korban meninggal dunia dan 600 KK terpaksa mengungsi akibat kerusakan jalan dan jembatan.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

30/11/2025 18:02
Kemendagri instruksikan Satpol PP Aceh gerak cepat distribusi bantuan

Jakarta (ANTARA) – Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal ZA selaku pembina teknis Satpol PP, meminta seluruh jajaran satuan tersebut di Aceh untuk bergerak cepat dalam mendistribusikan bantuan bencana yang telah tiba.

“Singsingkan Lengan. Ini kemanusiaan, tanggung jawab kita bersama untuk melakukan segala upaya meringankan beban masyarakat,” katanya dilansir dari keterangan diterima di Jakarta, Sabtu.

Ia juga meminta agar tim yang bergerak untuk tetap berkoordinasi dengan satgas yang dibentuk dan harus cepat bergerak agar tidak ada masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan.

Adapun bantuan untuk Kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie Jaya yang dapat ditembus dengan jalan darat, akan disalurkan bantuan menggunakan truk logistik, sedangkan untuk kabupaten/kota lain yang belum dapat ditembus, akan dikirimkan bantuan melalui jalur udara.

Bantuan yang disiapkan, di antaranya perlengkapan jaringan komunikasi, tenda peleton, genset, perahu karet, dan bahan makanan untuk memenuhi kebutuhan di pos-pos pengungsian.

Aceh sendiri merupakan satu dari tiga provinsi di Sumatera yang terdampak cukup parah akibat bencana banjir dan tanah longsor.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) per 28 November 2025, terdapat 17 kabupaten/kota di Provinsi Aceh terdampak bencana dengan jumlah lebih dari 10.000 KK mengungsi.

Adapun Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pemerintah telah bereaksi dan bergerak cepat dalam mengirimkan bantuan sejak awal bencana banjir bandang dan longsor terjadi di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Presiden menjelaskan bahwa pemerintah telah mengirimkan bantuan kepada korban melalui jalur darat dan udara. Namun, kondisi lapangan terdampak bencana, sangat berat karena banyak akses yang terputus, sehingga menyebabkan helikopter dan pesawat sulit mendarat.

Pemerintah pun telah memberangkatkan tiga pesawat Hercules C-130 dan satu pesawat A-400 dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Jumat (28/11) pagi, untuk mengirimkan bantuan.

Presiden menjelaskan bantuan yang dikirimkan pada Jumat itu bukan kali pertama, dan bantuan juga akan terus dikirimkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

29/11/2025 17:34
Pemerintah Buka Posko di Tapanuli Utara, Bantuan Disalurkan Via Udara

Jakarta –

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama BNPB membangun Posko Nasional di Tapanuli Utara. Upaya ini untuk basis penyaluran logistik via udara ke lokasi bencana Sibolga-Tapanuli Tengah karena jalur darat terputus total.

“Kita bangun Posko Nasional di Tapanuli Utara untuk penyaluran logistik via udara karena jalur darat terputus total. Termasuk membawa berbagai bantuan untuk masyarakat,” ujar Dirjen Bina Adwil Kemendagri, Safrizal ZA dalam keterangannya, Kamis (27/11/2025).

Dia mengatakan pelayanan publik di Pemerintah Daerah (Pemda) Sibolga dan Tapanuli tetap berjalan. Pelayanan di kawasan bencana banjir bandang dan longsor dipastikan tidak akan berhenti.

“Pak Mendagri menginstruksikan saya untuk pimpin langsung tim ke lokasi. Prinsip utamanya adalah Pemerintahan Daerah yang terdampak bencana harus berjalan, jangan sampai mandeg dalam memberikan pelayanan publik, kami terus mengasistensi” kata

Safrizal menuturkan, pihaknya telah memantau langsung ke lokasi banjir bandang dan longsor di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara sejak Rabu (26/11). Akibat bencana itu, dia mencatat empat kecamatan terdampak di Kota Sibolga, lalu 20 kecamatan di Tapanuli Tengah.

Selanjutnya Safrizal mengingatkan Pemda yang terdampak untuk menetapkan status tanggap darurat. Menurutnya anggaran Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dapat digunakan.

“Peran kepala daerah sangat sentral untuk menetapkan status tanggap darurat bencana sehingga Pemda dapat memanfaatkan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sehingga dapat segera memulihkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik” ungkap Safrizal.

“Sebagian besar wilayah Indonesia saat ini berada pada tingkat risiko tinggi terhadap bencana hidrometeorologi, terutama banjir dan tanah longsor. Kondisi cuaca ekstrem, curah hujan yang meningkat, siklon serta tingginya kerentanan wilayah menjadi faktor yang harus diantisipasi dengan langkah kesiapsiagaan yang terukur dan terpadu, sinergi antara perangkat Pemda, Forkopimda dan seluruh masyarakat mutlak dilakukan,” katanya.

(lir/lir)

28/11/2025 01:57
Siklon Tropis Senyar Hantam Sumatra, Ini Respons Pemerintah Atasi Bencana

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah pusat terus melakukan langkah cepat merespons bencana yang dipicu cuaca ekstrem akibat Siklon Tropis Senyar di sejumlah wilayah Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyampaikan hal itu sebelum menghadiri rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Kamis (27/11/2025).

Bima menjelaskan bahwa pemerintah sedang memperkuat koordinasi dengan para kepala daerah, terutama dari wilayah-wilayah yang aksesnya belum pulih.

“Kami melakukan komunikasi dengan para kepala daerah. Ada Walikota Langsa yang tidak bisa mengakses daerahnya, ya karena baru kembali dari Jakarta, dan saluran komunikasi masih terputus di sana,” ujarnya.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), kata Bima telah mengirimkan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Safrizal, untuk melakukan pemantauan langsung di daerah terdampak.

Menurut Bima, pemulihan akses menjadi prioritas utama pemerintah mengingat banyak jalur komunikasi dan listrik yang terputus.

“Kami mengirim Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Pak Safrizal, untuk memonitor di sana. Yang paling penting itu sekarang bagaimana memulihkan akses, ya. Karena PLN juga terputus, saya berkomunikasi, berkoordinasi dengan Wamenkomdigi, Pak Angga, yang segera dengan cepat, ya, berusaha untuk berkoordinasi dengan PLN dan para provider untuk memulihkan jalur komunikasi,” katanya.

Selain itu, pemerintah juga sedang mengupayakan tambahan akses transportasi untuk menjangkau wilayah yang hingga kini masih terisolasi.

“Nah, Pak Safrizal juga, Dirjen Adwil, telah mengoordinasikan untuk akses tambahan ke sana dalam hal transportasi. Ya, helikopter dari Polda, dari Provinsi, dari Polri begitu ya, untuk diutamakan. Karena sampai saat ini masih terputus ke banyak daerah,” ucapnya.

Terkait arahan langsung dari Presiden Prabowo, Bima menyebut bahwa laporan resmi baru akan disampaikan setelah rapat.

Sementara, untuk data korban, Bima menyebutkan bahwa informasi sementara masih terbatas akibat terputusnya jaringan telekomunikasi.

“Kemarin itu, ya, ada beberapa tercatat sembilan ya yang terdata. Ya, tapi ya kita belum bisa memastikan, ya. Karena jalur komunikasi kan terputus,” ujarnya.

Saat ditanya apakah rapat terbatas hari ini akan membahas secara khusus penanganan bencana tersebut, Bima menyebut pembahasannya kemungkinan tidak hanya soal bencana.

“Ya, sepertinya antara lain begitu, ya. Tapi kelihatannya ada juga hal-hal lain seperti infrastruktur di daerah, kondisi perekonomian di daerah, dan lain-lain,” tandas Bima.

27/11/2025 17:57
Prabowo Panggil Menteri ke Istana, Bahas Banjir dan Longsor di Sumatera

Bima Arya mengaku telah mengirim sejumlah pejabat dari Kementerian/Lembaga terkait untuk terjun langsung ke lokasi bencana alam. Akses jalan, komunikasi, hingga listrik yang terputus akan segera dipulihkan.

“Berusaha untuk berkoordinasi dengan PLN dan para provider untuk memulihkan jalur komunikasi. Nah, Pak Safrizal juga, Dirjen Adwil, telah mengoordinasikan untuk akses tambahan ke sana dalam hal transportasi. Ya, helikopter dari Polda, dari Provinsi, dari Polri begitu ya, untuk diutamakan. Karena sampai saat ini masih terputus ke banyak daerah,” ungkapnya.

Bima Arya memastikan akan memberikan laporan ke Prabowo terkait banjir dan longsor di Sumatera. Termasuk juga urusan infrastruktur dan perekonomian.

“Ya, sepertinya antara lain begitu, ya. Tapi kelihatannya ada juga hal-hal lain seperti infrastruktur di daerah, kondisi perekonomian di daerah, dan lain-lain,” kata Bima Arya menandaskan.

27/11/2025 15:48
Banjir Sumatera, DMI Minta Masjid Jadi Tempat Penampungan Pengungsi

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri melalui Surat Edaran Nomor 300.2.8/9333/SJ tanggal 18 November 2025 tentang Kesiapsiagaan Menghadapi Potensi Bencana Hidrometeorologi, pihaknya telah bergerak cepat mengonsolidasikan unsur BPBD, Satpol PP, dan Damkar di seluruh daerah.

Konsolidasi tersebut dilakukan melalui Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah pada Jumat (21/11) secara virtual dan dihadiri Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Satpol PP, serta Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia.

Dalam arahan tersebut, Safrizal menegaskan sebagian besar wilayah Indonesia saat ini berada pada tingkat risiko tinggi terhadap bencana hidrometeorologi, terutama banjir dan tanah longsor.

Kondisi cuaca ekstrem, curah hujan yang meningkat, serta tingginya kerentanan wilayah menjadi faktor yang harus diantisipasi dengan langkah kesiapsiagaan yang terukur dan terpadu.

“Pemerintah daerah harus meningkatkan kewaspadaan dan memastikan seluruh unsur di daerah berada dalam kondisi siap. Ini penting agar kita tidak gagap ketika bencana terjadi momentum respon pertama sangat penting,” kata Safrizal.

Sebagai tindak lanjut, Safrizal meminta pemerintah daerah untuk segera melaksanakan Apel Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi di wilayah masing-masing.

Apel tersebut diinstruksikan untuk melibatkan BPBD, Satpol PP, Damkar, unsur TNI/Polri, unsur relawan seperti satlinmas dan redkar, serta para pemangku kepentingan lainnya.

“Daerah perlu memastikan kesiapan personel, peralatan, dan logistik dalam menghadapi bencana. Apel kesiapsiagaan menjadi sarana penting untuk memeriksa dan memastikan seluruh unsur tersebut benar-benar siap, jangan kendor sedikitpun,” tutup Safrizal.

27/11/2025 14:42