Tag: Saefullah

  • Tarian Burung Raja Udang di Festival Marunda raih rekor MURI

    Tarian Burung Raja Udang di Festival Marunda raih rekor MURI

    Jakarta (ANTARA) – Tarian Burung Raja Udang oleh 685 penari saat Festival Marunda 2025 di Rusunawa Marunda, Kecamatan Cilincing Jakarta Utar, mendapatkan piagam penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) pada Minggu (27/7).

    “Alhamdulillah Festival Marunda berjalan dengan baik dan lebih meriah dibanding tahun-tahun sebelumnya karena semakin banyak pihak yang terlibat,” kata Kepala Unit Pengelola (UP) III Rusun Marunda, Cilincing Burhanudin di Jakarta, Senin.

    Ia mengatakan persiapan yang dilakukan untuk menggelar Festival Marunda ini dilakukan dengan panjang dan melalui rapat koordinasi yang berkelanjutan.

    “Di saat pelaksanaan berhasil mencatatkan rekor MURI dan ini tentu membanggakan bagi kami,” katanya.

    Ia menyebutkan ada 86 anak Rusun Marunda yang menjadi penari saat penampilan Tarian Burun Raja Udang dan ini merupakan kebanggaan bagi warga rusun.

    Sementara itu sisanya, para penari merupakan anak-anak teater di Jakarta Utara yang diasuh oleh Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Utara.

    Menurut dia, keberhasilan Festival Marunda 2025 bukan hanya dilakukan Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) dan warga Rusunawana Marunda saja tapi kombinasi semua pihak mulai dari Kementerian PPPA, SKPD, UKPD, LSM, NGO dan lainnya.

    “Kalau hanya UPRS dan warga saja tentu festival ini tidak semeriah itu,” kata dia.

    Ia mengungkapkan Festival Marunda ini digelar sebagai ruang kreatifitas masyarakat untuk menambah pendapatan mereka sehingga peluang ekonomi terbuka dengan membuka usaha di aneka agenda yang diadakan.

    Dengan adanya festival, maka warga dapat membuka usaha yang dapat menambah pendapatan mereka dan muaranya tentu mereka bisa membawa pembayaran sewa rumah susun tepat waktu.

    Menurut dia, melalui Festival Marunda ini pihaknya ingin menggerakkan ekonomi mikro dan juga melakukan pemberdayaan masyarakat sehingga mereka lebih berdaya dan memiliki kemampuan secara ekonomi.

    “Targetnya nanti setelah ekonomi mereka membaik, mereka bisa keluar dari rumah susun dan memiliki rumah sendiri,” kata dia.

    Pagelaran Festival Marunda 2025 dilaksanakan bertepatan dengan peringatan menuju lima abad DKI Jakarta serta Hari Manggrove International dan perayaan Hari Anak Nasional.

    Ruang bersama

    Sebelumnya Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda DKI Jakarta, Afan Adriansyah Idris mengatakan Festival Marunda merupakan ruang bersama yang dapat mewujudkan kecintaan terhadap budaya, lingkungan, sekaligus memperkuat pemberdayaan perempuan serta anak yang ada di Rusunawa Marunda.

    Afan menjelaskan, Rusunawa Marunda dihuni lebih dari 9.000 warga dan didominasi oleh perempuan dan juga anak-anak.

    Menurutnya, Ruang Bersama Indonesia hasil sinergi pemerintah pusat, daerah, dan swasta ini diharapkan menjadikan masyarakat bisa menjadi lebih kreatif, produktif sekaligus bisa lebih berdaya saing.

    “Pemprov DKI terus berkomitmen untuk menjadikan Jakarta sebagai kota yang ramah anak dan perempuan dengan melakukan berbagai macam upaya kerja sama kemitraan dan juga lintas sektor,” katanya.

    Ia menegaskan, Marunda mempunyai potensi yang tinggi, mulai dari kerajinan batik Marunda yang sudah dikenal luas.

    Kemudian, ada budi daya mangrove, wisata rohani rumah tahfidz, Masjid Al Alam, wisata alam Pantai Marunda, hingga Rumah Si Pitung yang menyimpan kekayaan sejarah.

    “Saya harap Festival Marunda ini menjadi agenda rutin tahunan yang dapat mempererat ikatan sosial antar warga dan menarik minat wisatawan untuk mengenal potensi Marunda, guna menggerakkan potensi ekonomi lokal,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kelompok Tani Kampung Bayam bisa tempati hunian JIS

    Kelompok Tani Kampung Bayam bisa tempati hunian JIS

    Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno bersama Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda DKI Jakarta, Afan Adriansyah bersama warga Kampung Bayam di Jakarta. ANTARA/HO-Pemprov DKI Jakarta

    Kelompok Tani Kampung Bayam bisa tempati hunian JIS
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 27 Juli 2025 – 15:40 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan warga yang tergabung dalam Kelompok Tani Kampung Bayam, Tanjung Priok, Jakarta Utara, bisa menempati Hunian Pekerja Pendukung Operasional (HPPO) Jakarta International Stadium (JIS) pada pekan depan.

    Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda DKI Jakarta, Afan Adriansyah mengatakan, penghunian HPPO JIS telah memasuki fase final dan pada 28-29 Juli 2025, Kelompok Tani Kampung Bayam dijadwalkan menandatangani kontrak hunian dengan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) lalu secara paralel mulai menghuni HPPO JIS.

    “Kami berharap seluruh prosesnya bisa diikuti dengan baik. Dengan demikian, proses penghunian pun berlandaskan aspek legal,” kata dia di Jakarta, Ahad.

    Hal ini Afan sampaikan sebagai tanggapan atas pemberitaan terkait Kelompok Tani Kampung Bayam yang belum menghuni lokasi HPPO di JIS.

    Dia menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen menyelesaikan masalah hunian Kelompok Tani Kampung Bayam sesuai dengan tata kelola pemerintahan dan alas hukum yang berlaku.

    Sejak seremonial penyerahan kunci dilaksanakan, sejumlah proses secara simultan terus dilakukan, antara lain penyiapan administratif terkait pemanfaatan lahan hingga penerbitan kontrak hunian.

    Proses ini, kata Afan, didampingi aparat penegak hukum, dalam hal ini Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk memenuhi aspek legal.

    Afan memaparkan, selama proses persiapan administratif kontrak hunian, Kelompok Tani Kampung Bayam mendapatkan pelatihan dan melaksanakan pembangunan ‘urban farming” (pertanian perkotaan) yang dibiayai PT Jakpro (Perseroda).

    Komponen pengeluaran operasional, baik pembangunan “urban farming”, biaya pelatihan maupun operasional Kelompok Tani Kampung Bayam telah dibayarkan, termasuk biaya listrik bulanan di hunian sementara.

    Hingga saat ini, PT Jakpro tercatat telah mengeluarkan biaya sebesar Rp854 juta. Dari jumlah ini, Rp68 juta digunakan untuk membayar tagihan listrik hunian sementara agar Kelompok Tani Kampung Bayam dapat hidup layak.

    Biaya lain yang dikeluarkan, yakni untuk program pembangunan “urban farming” di area JIS dan memenuhi kebutuhan harian warga hunian sementara karena para kepala rumah tangga sedang mengikuti program pelatihan.

    Sumber : Antara

  • PHK melanda, kursi PPSU Kelurahan Cipayung jadi rebutan warga

    PHK melanda, kursi PPSU Kelurahan Cipayung jadi rebutan warga

    Jakarta (ANTARA) – Posisi sebagai petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) di Kelurahan Cipayung, Jakarta Timur, menjadi rebutan bagi ratusan warga akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) yang melanda sejumlah sektor kerja di Jakarta.

    Tercatat sebanyak 326 orang mendaftar untuk memperebutkan enam posisi yang tersedia. Sebagian besar pelamar diketahui merupakan korban PHK yang mencoba daftar sebagai PPSU demi bertahan hidup.

    “Saya tertarik melamar sebagai PPSU karena saya kena PHK dari kantor saya di Jakarta pas awal tahun. Kalau tidak ada pemasukan, saya sulit untuk bayar kuliah,” kata salah satu pelamar PPSU Kelurahan Cipayung, Khoirunnisa (21) di Jakarta Timur, Rabu.

    Mahasiswa jurusan ilmu komunikasi di sebuah universitas swasta di Jakarta ini mengaku sudah mencoba melamar ke berbagai perusahaan, mulai dari jasa hingga perbankan, namun belum juga mendapat panggilan kerja.

    “Sebelumnya sudah sering melamar kerja di bank, perusahaan bagian jasa, bidang lain juga, tapi belum ada panggilan apa-apa. Sekalinya ada panggilan abis itu gantung gitu aja,” ujar Khoirunnisa.

    Khoirunnisa cukup kaget dengan jumlah pelamar yang mencapai ratusan orang, sedangkan jumlah yang dibutuhkan hanya enam orang. Di sisi lain, dia tak putus asa dan selalu mencoba setiap ada kesempatan.

    Hal serupa dialami Haris (45) yang juga melamar menjadi PPSU setelah terkena PHK di sebuah perusahaan di Jakarta Timur. Haris sudah mencari informasi dari sosial media dan berita terkait pembukaan lowongan PPSU di setiap kelurahan.

    “Baru-baru ini saya kena PHK, makanya pas dengar ada pembukaan PPSU di kelurahan langsung saya cek informasi, saya daftar di sini,” kata Haris.

    Menurut Haris, jika dirinya diterima menjadi PPSU akan menambah tabungan untuk biaya kehidupan keluarga sehari-hari.

    “Pengeluaran kan jalan terus, waktu juga, semoga kalau keterima di sini saya bisa nabung, bisa ada tambahan biaya kehidupan sehari-hari sama keluarga saya,” ujar Haris.

    Lurah Cipayung, Yulian Fathiniah mengatakan, pihaknya sudah melakukan uji wawancara terhadap 171 orang dari 327 pendaftar.

    Sebanyak 327 pendaftar tersebut berasal dari berbagai wilayah seperti Bekasi (Jawa Barat), Cengkareng (Jakarta Barat) dan lain. Para pelamar rata-rata berusia di bawah 40 tahun dan maksimal batas usia pelamar 56 tahun.

    Sementara untuk latar belakang pendidikan calon PPSU, kata Yulian, bervariasi mulai dari jenjang SD sampai sarjana.

    “Karena Pak Gubernur DKI Pramono kan membuka peluang untuk lulusan SD dan SMP. Bagi yang gagal daftar jadi PPSU bisa ikut lagi di tahun depan atau ketika ada kesempatan di kelurahan lain. Jadi tidak ada batas berapa kali daftar,” kata Yulian.

    Sejak Rabu (8/7), Kelurahan Cipayung melaksanakan wawancara yang merupakan tahapan akhir seleksi calon PPSU berlanjut hari ini. Pertanyaan dalam tes wawancara adalah integritas, loyalitas, wawasan kebangsaan dan pengetahuan umum.

    Mereka sebelumnya juga telah melewati penyeleksian berkas atau dokumen dan tes teknis di lapangan. Uji teknis untuk pelamar rekrutmen PPSU di Kelurahan Cipayung terdapat enam penilaian, di antaranya membersihkan saluran, menoping, membersihkan sampah, pertukangan dan mural.

    Adapun rekrutmen ini mengacu pada Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1095 Tahun 2022 dan Surat Edaran Sekda DKI Jakarta Nomor 22/SE/2025 tentang Pedoman dan Tahapan Seleksi Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) tingkat kelurahan.

    Pendaftaran rekrutmen PPSU ditutup pada 26 Juni 2025. Proses selanjutnya adalah uji administrasi pada 27-30 Juni 2025, kemudian uji teknis pada 30 Juni-11 Juli 2025 dan pengumuman akhir pada 31 Juli 2025.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 327 jalani seleksi PPSU di Cipayung

    327 jalani seleksi PPSU di Cipayung

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 327 orang menjalani seleksi calon petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) di Kelurahan Cipayung, Jakarta Timur, pada Rabu.

    “Sejak kemarin sampai sekarang kami melakukan seleksi wawancara dari jumlah awal pendaftar 327 orang,” kata Lurah Cipayung, Yulian Fathiniah di Kantor Kelurahan Cipayung, Jakarta Timur.

    Sebanyak 327 pendaftar tersebut berasal dari berbagai wilayah seperti Bekasi (Jawa Barat), Cengkareng (Jakarta Barat) dan lain.

    Wawancara tersebut merupakan tahapan akhir seleksi calon PPSU yang sudah dimulai Selasa (8/7) dan berlanjut hari ini. Mereka sebelumnya telah melewati penyeleksian berkas atau dokumen dan tes teknis di lapangan.

    Seleksi untuk pelamar rekrutmen PPSU di Kelurahan Cipayung meliputi enam penilaian, di antaranya membersihkan saluran, menoping, membersihkan sampah, pertukangan dan mural.

    “Sedangkan pertanyaan dalam tes wawancara adalah integritas, loyalitas, wawasan kebangsaan dan pengetahuan umum,” ujar Yulian.

    Yulian menyebutkan, para peserta yang dinyatakan lulus akan diumumkan melalui media sosial atau di kantor Kelurahan Cipayung, pada 11-14 Juli 2025.

    “Nanti sesuai dengan ‘timeline’ yang sudah ditentukan, kami akan menampilkan pengumuman baik melalui media sosial, website maupun melalui mading di kelurahan,” katanya.

    Rekrutmen ini mengacu pada Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1095 Tahun 2022 dan Surat Edaran Sekda DKI Jakarta Nomor 22/SE/2025 tentang Pedoman dan Tahapan Seleksi Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) tingkat kelurahan.

    Sebelumnya, Sekretaris Kelurahan Cipayung Puja menjelaskan, jumlah orang yang melamar sebagai PPSU Kelurahan Cipayung jauh melebihi kuota yang tersedia.

    “Kuota yang tersedia hanya enam orang. Berarti menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat yang berminat menjadi PPSU,” kata Puja saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (4/7).

    Ratusan pelamar tersebut sebelumnya sempat mendaftar lowongan PPSU dengan penempatan sejumlah lokasi, mulai tingkat kelurahan, kecamatan, Kantor Wali Kota Jakarta Timur hingga Balai Kota DKI Jakarta.

    Pendaftaran rekrutmen PPSU ditutup pada 26 Juni 2025. Proses selanjutnya adalah uji administrasi pada 27-30 Juni 2025, kemudian uji teknis pada 30 Juni-11 Juli 2025 dan pengumuman akhir pada 31 Juli 2025.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Nelayan Kepulauan Seribu Masih Kesulitan BBM, Janji Kampanye Pramono Ditagih
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        4 Juli 2025

    Nelayan Kepulauan Seribu Masih Kesulitan BBM, Janji Kampanye Pramono Ditagih Megapolitan 4 Juli 2025

    Nelayan Kepulauan Seribu Masih Kesulitan BBM, Janji Kampanye Pramono Ditagih
    Penulis

    JAKARTA, KOMPAS.com —
    Gubernur DKI Jakarta
    Pramono Anung
    Wibowo menyoroti persoalan mendesak yang dihadapi nelayan di
    Kepulauan Seribu
    , yakni sulitnya akses terhadap bahan bakar minyak (
    BBM
    ).
    Permasalahan ini disampaikan langsung oleh warga Pulau Tidung saat kunjungan kerja gubernur ke Pulau Onrust, Jumat (4/7/2025).
    “Tadi ada keluhan juga untuk BBM dan minta untuk BBM apung. Terutama di Pulau Tidung. Dan itu saya sudah koordinasikan,” ujar Pramono, dikutip dari Antara.
    Menanggapi keluhan warga tersebut, Pramono menegaskan, bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan segera menindaklanjuti permasalahan tersebut melalui rapat khusus.
    Pramono meminta jajarannya untuk menjadikan isu distribusi BBM sebagai prioritas utama, mengingat pentingnya bahan bakar bagi aktivitas ekonomi nelayan di wilayah Kepulauan Seribu.
    “Saya sudah minta ke Bu Eli (Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda DKI Jakarta, Suharini Eliawati), ini harus jadi rapat khusus supaya persoalan BBM di Kepulauan Seribu ini menjadi prioritas,” tegas Pram.
    Kebutuhan akan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Apung kembali mencuat.
    Pramono menegaskan, bahwa janji kampanyenya untuk mengaktifkan SPBU terapung akan direalisasikan sebagai bagian dari solusi jangka panjang terhadap masalah distribusi BBM di pulau-pulau terpencil.
    “Salah satu hal yang belum pernah terselesaikan adalah konsistensi untuk menyelesaikan SPBU Apung. Karena nggak mungkin Kepulauan Seribu SPBU-nya hanya dipusatkan di satu tempat,” kata Pramono.
    Rencana ke depan adalah menyebarkan SPBU Apung di sejumlah titik strategis di wilayah Kepulauan Seribu.
    Dengan cara ini, nelayan tidak lagi harus menempuh perjalanan jauh hanya untuk mendapatkan bahan bakar.
    Dalam kunjungan tersebut, Pramono juga mendorong masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka.
    Menurutnya, laporan langsung dari warga menjadi bahan penting bagi pemerintah dalam mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan.
    “Kalau masyarakatnya menyampaikan apa adanya, itulah yang harus didengar pemimpin. Bahkan persoalan air, persoalan bahan bakar, rata-rata mereka keluarkan itu dan itu bagus,” kata Pram.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Akses BBM untuk nelayan di Kepulauan Seribu masih sulit

    Akses BBM untuk nelayan di Kepulauan Seribu masih sulit

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyoroti persoalan sulitnya akses bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan di Kepulauan Seribu, termasuk di Pulau Tidung.

    “Tadi ada keluhan juga untuk BBM dan minta untuk BBM apung. Terutama di Pulau Tidung. Dan itu saya sudah koordinasikan,” kata Pram di Pulau Onrust, Kepulauan Seribu, Jumat.

    Pram memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta akan menindaklanjuti persoalan ini melalui rapat khusus.

    Ia menginstruksikan jajarannya untuk memprioritaskan penyelesaian distribusi BBM agar nelayan Kepulauan Seribu tidak kesulitan melaut.

    “Saya sudah minta ke Bu Eli (Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda DKI Jakarta, Suharini Eliawati), ini harus jadi rapat khusus supaya persoalan BBM di Kepulauan Seribu ini menjadi prioritas,” kata Pram.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo saat dijumpai di Pulau Onrust, Kepulauan Seribu, Jumat (4/7/2025). (ANTARA/Lifia Mawaddah Putri.)

    Pram juga meminta warga menyampaikan persoalan apa adanya setiap dirinya berkunjung ke pulau. Keluhan langsung dari masyarakat akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kebijakan.

    “Kalau masyarakatnya menyampaikan apa adanya, itulah yang harus didengar pemimpin. Bahkan persoalan air, persoalan bahan bakar, rata-rata mereka keluarkan itu dan itu bagus,” katanya.

    Sebelumnya, pada masa kampanye Pilkada DKI Jakarta, Pram berjanji mengaktifkan kembali SPBU terapung di Kepulauan Seribu. Pram mengatakan SPBU terapung sangat dibutuhkan warga Kepulauan Seribu.

    “Salah satu hal yang belum pernah terselesaikan adalah konsistensi untuk menyelesaikan SPBU Apung. Karena nggak mungkin kepulauan seperti Pulau Seribu ini SPBU-nya hanya dipusatkan di salah satu tempat,” kata Pram.

    Pram mengatakan jika terpilih menjadi Gubernur Jakarta akan menempatkan sejumlah SPBU Apung di beberapa titik di Kepulauan Seribu. Dengan adanya SPBU Apung maka turut membantu warga yang berprofesi sebagai nelayan.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemprov DKI Lelang 12 Jabatan Tinggi untuk ASN

    Pemprov DKI Lelang 12 Jabatan Tinggi untuk ASN

    JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta buka kesempatan bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berminat untuk menaikkan jabatan mereka. Total, ada sebanyak 12 jabatan yang dilelang (open bidding). 

    “Kalau ada karyawan DKI yang mau ikut seleksi, kita infokan. Sekarang ini sistemnya kalau ada kekosongan, kita open bidding untuk eselon II dan eselon I,” kata Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat, 15 November.

    Dari 12 jabatan yang dilelang, 10 di antaranya merupakan jabatan eselon II yakni pimpinan tinggi Pratama. Posisi tersebut adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Kepala Dinas Kebudayaan, dan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

    Kemudian, ada lowongan Wakil Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Wakil Kepala Bappeda, Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Wakil Kepala Dinas Perhubungan, serta Kepala Biro Umum. 

    Persyaratannya, ASN harus memiliki jabatan serendah-rendahnya satu pangkat di bawah eselon II, berusia setinggi-tingginya 56 tahun, memilki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan rumpun jabatan yang akan diduduki paling singkat selama 5 (lima) tahun secara kumulatif.

    Kemudian, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana hukuman disiplin tingkat sedang/berat, tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik dan tidak pernah menjadi calon anggota legislatif, dan bebas narkoba. 

    Selain itu, ada dua jabatan eselon I.b yang dilelang oleh Pemprov DKI. Jabatan pimpinan tinggi madya yang lowong antara lain Deputi Gubernur Bidang Industri, Perdagangan, dan Transportasi serta Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup. 

    Persyaratan umum untuk para deputi ini antara lain memiliki jabatan serendah-rendahnya satu pangkat di bawah eselon I, berusia setinggi-tingginya 58 tahun, memilki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan rumpun jabatan yang akan diduduki paling singkat selama 7 (tujuh) tahun secara kumulatif.

    Kemudian, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana hukuman disiplin tingkat sedang/berat, tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik dan tidak pernah menjadi calon anggota legislatif, dan bebas narkoba. 

    Melanjutkan, Kepala BKD DKI Jakarta, Chaidir bilang masa pendaftaran telah berlangsung sejak tanggal 12 November lalu, dan akan ditutup pada 26 November. “Kita lakukan seleksi administrasi pada 13 sampai 27 November 2019, dan pengumunan akhir pada 20 Desember 2019 mendatang,” ucap dia. 

    Pendaftaran dilakukan secara daring (online). Bagi ASN yang ingin mendaftar hana diperkenankan memilih satu jabatan lelang yang diinginkan. Segala bentuk informasi, persyaratan lengkap, serta dan pengumuman lainnya dapat dilihat melalui situs resmi resmi www.seleksiterbuka.jakarta.go.id

  • Petugas rekrutmen PPSU di Jaksel dibekali petunjuk cegah kecurangan

    Petugas rekrutmen PPSU di Jaksel dibekali petunjuk cegah kecurangan

    Jakarta (ANTARA) – Petugas rekrutmen penerimaan calon petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) tahun 2025 di Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, dibekali petunjuk untuk mencegah kecurangan.

    “Panitia dibekali dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Sebelum perekrutan dimulai, juga telah dilakukan sosialisasi baik dari tingkat provinsi maupun kota,” kata Lurah Menteng Dalam, Dina Roslina saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

    Dina menyampaikan kegiatan penerimaan berkas lamaran telah mulai dilaksanakan, menyusul arahan dan regulasi dari tingkat provinsi dan kota.

    Rekrutmen ini mengacu pada Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1095 Tahun 2022 dan Surat Edaran Sekda DKI Jakarta Nomor 22/SE/2025 mengenai pedoman dan tahapan seleksi Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) tingkat kelurahan.

    Kuota yang dibuka sampai saat ini, yakni dibutuhkan empat orang PPSU. “Peluang ini kami buka yang ingin berkontribusi langsung dalam menjaga kebersihan dan prasarana lingkungan kelurahan,” katanya.

    Adapun syarat bagi pelamar antara lain:

    1. Warga Negara Indonesia (WNI)

    2. Memiliki KTP diutamakan berdomisili di DKI Jakarta

    3. Berusia 18-56 tahun

    4. Memiliki ijazah minimal SD atau mampu membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia.

    Kemudian, pelamar diwajibkan menulis surat lamaran tangan yang ditujukan kepada Lurah Menteng Dalam serta melampirkan daftar riwayat hidup, fotokopi KTP serta ijazah atau surat pernyataan kemampuan membaca dan menulis.

    Pendaftaran PPSU dibuka tanggal 23-26 Juni 2025.

    Setelah tahap pendaftaran, Pemprov DKI Jakarta akan melanjutkan proses uji administrasi pada 27-30 Juni 2025.

    Kemudian, bagi pelamar yang lolos akan lanjut ke proses uji teknis yang terdiri dari praktik dan wawancara pada 30 Juni-11 Juli 2025. Terakhir, pelamar yang lolos tahap uji teknis akan diumumkan pada 31 Juli 2025.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Puncak HUT Jakarta 2025 Siap Digelar! Ini Deretan Event Seru di Monas dan Lapangan Banteng – Page 3

    Puncak HUT Jakarta 2025 Siap Digelar! Ini Deretan Event Seru di Monas dan Lapangan Banteng – Page 3

    Pemprov DKI Jakarta menyiapkan acara spesial berlokasi di Lapangan Banteng yang berlangsung pukul 17.00 – 23.00 WIB. Mengusung tema “Bentang Harapan JakASA: Menuju 5 Abad Jakarta”, acara ini menghadirkan sejumlah hiburan menarik, mulai dari seni tradisional hingga modern. Para pemimpin Kota Jakarta dari masa ke masa turut hadir untuk menyampaikan pesan dan harapan di HUT Jakarta.

    Sejumlah musisi ternama turut memeriahkan perayaan HUT Jakarta di Lapangan Banteng, antara lain JKT 48, Diskoria, Juicy Luicy, Band Wali, Andien, Adikara, Sandhy Sondoro, Mirabeth Sonia, Olivia Pardede, Krontjong Toegoe, Alpha Plus Dancer, serta Oni & Friends Orchestra.

    Ketua Pelaksana Harian Rangkaian HUT ke-498 Kota Jakarta yang juga Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda DKI Jakarta, Suharini Eliawati, menjelaskan, malam puncak juga menampilkan seni dan budaya Betawi, seperti arak-arakan ondel-ondel, tanjidor, rebana, palang pintu, serta penampilan Abang None Jakarta.

    “Kami menghadirkan pertunjukan kolosal yang sarat budaya Betawi. Ini sejalan dengan tema perayaan HUT ke-498 Jakarta, yakni Jakarta Kota Global dan Berbudaya. Kita ingin menunjukkan bahwa Jakarta mampu menyelenggarakan acara bertaraf internasional dengan tetap menjaga dan memperkuat identitas budayanya,” ujar Suharini di Balai Kota Jakarta, pada Rabu (18/6).

    Peringatan HUT ke-498 ini sekaligus menjadi momentum kolaborasi dan aktivasi seluruh warga kota untuk bersama-sama mewujudkan Jakarta 500 tahun – kota yang inklusif, berdaya saing, dan berkelas dunia.

    “Mari datang bersama keluarga dan kerabat untuk merayakan HUT Jakarta di Taman Lapangan Banteng. Kita sambut usia lima abad Jakarta dengan optimis bahwa kota ini akan terus tumbuh, maju, dan setara dengan kota-kota global di dunia,” ajak Suharini.

    Perlu persiapan matang untuk mengantisipasi keramaian. Pastikan kondisi fisik prima, bawa KTP/identitas, alat proteksi (topi/masker), serta siapkan pembayaran tunai/digital untuk berbelanja dan kulineran di sekitar lokasi acara.

    Disarankan menggunakan transportasi umum seperti TransJakarta, MRT, KRL, dan Jaklingko, untuk menghindari kemacetan. Bila membawa kendaraan pribadi, pastikan terparkir di area aman dan resmi di sekitar acara.

    Selain rangkaian acara puncak di atas, masih banyak beragam acara dan event yang berlangsung di berbagai tempat, seperti Festival Seni Budaya dan Bazar Etnik Nusantara, Pagelaran Wayang Golek Semalam Suntuk, Hajatan di Perkampungan Budaya Betawi, Festival Glodok 2025 Old Pecinan Jakarta, Jakarta Fair Kemayoran 2025, dan Pameran Lukisan Perupa Samadi Alam.

    Untuk informasi lengkap, silakan akses kanal resmi Pemprov DKI Jakarta dan media sosialnya.

     

    (*)

  • Soal Penegakan Hukum Kasus Penembakan Sabung Ayam, Ini Kata MUI Lampung

    Soal Penegakan Hukum Kasus Penembakan Sabung Ayam, Ini Kata MUI Lampung

    Bandar Lampung: Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung turut menyimak proses hukum kasus penembakan yang menewaskan tiga anggota Polri dalam penggerebekan sabung ayam.

    Ketua MUI Lampung, KH Suryani M. Nur, mendukung penuh terhadap penegakan hukum terhadap para pelaku tanpa pandang bulu.

    “Kami mengapresiasi profesionalisme TNI yang telah membuka proses peradilan terhadap anggotanya secara tegas. Semoga ini menjadi pelajaran bagi semua institusi agar tidak memberi ruang bagi oknum-oknum yang menyalahgunakan kewenangan,” kata Suryani dalam keterangan pers dikutip, Kamis, 19 Juni 2025.

    Dia menjelaskan peradilan ini merupakan langkah penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi militer, sekaligus menjadi bentuk pembenahan internal yang nyata.
     

    Selain soal penegakan hukum, MUI Lampung juga menyoroti akar persoalan dari kasus ini yakni, praktik perjudian sabung ayam terjadi di Way Kanan. Oleh karenanya MUI mengutuk keras aktivitas ilegal tersebut.

    “MUI juga menyerukan agar tokoh agama, adat, dan masyarakat ikut aktif dalam membina umat melalui dakwah, pendidikan akhlak, dan pengawasan sosial, demi menciptakan lingkungan yang bersih dan bermartabat,” jelas Suryani.

    Sementara Ketua MUI Way Kanan, KH Saefullah, mengaku bersyukur proses hukum telah memasuki persidangan. Dia berharap ada pelajaran penting yang bisa dipetik dalam kejadian ini.

    “Kami berharap proses persidangan tetap dapat digelar secara terbuka untuk umum dan diketahui masyarakat luas,” ungkapnya.

    Hal senada dikatakan Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah Way Kanan, Joko Susanto yang mengatakan bahwa transparansi dan independensi peradilan militer sangat penting agar kepercayaan publik terhadap institusi hukum tetap terjaga.

    “Masyarakat tentu akan memperhatikan proses ini dengan seksama. Kami berharap tidak ada intervensi dalam bentuk apapun dan majelis hakim benar-benar menggali kebenaran materiil agar putusannya mencerminkan keadilan yang sesungguhnya,” ungkap Joko.

    Bandar Lampung: Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung turut menyimak proses hukum kasus penembakan yang menewaskan tiga anggota Polri dalam penggerebekan sabung ayam.
     
    Ketua MUI Lampung, KH Suryani M. Nur, mendukung penuh terhadap penegakan hukum terhadap para pelaku tanpa pandang bulu.
     
    “Kami mengapresiasi profesionalisme TNI yang telah membuka proses peradilan terhadap anggotanya secara tegas. Semoga ini menjadi pelajaran bagi semua institusi agar tidak memberi ruang bagi oknum-oknum yang menyalahgunakan kewenangan,” kata Suryani dalam keterangan pers dikutip, Kamis, 19 Juni 2025.

    Dia menjelaskan peradilan ini merupakan langkah penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi militer, sekaligus menjadi bentuk pembenahan internal yang nyata.
     

     
    Selain soal penegakan hukum, MUI Lampung juga menyoroti akar persoalan dari kasus ini yakni, praktik perjudian sabung ayam terjadi di Way Kanan. Oleh karenanya MUI mengutuk keras aktivitas ilegal tersebut.
     
    “MUI juga menyerukan agar tokoh agama, adat, dan masyarakat ikut aktif dalam membina umat melalui dakwah, pendidikan akhlak, dan pengawasan sosial, demi menciptakan lingkungan yang bersih dan bermartabat,” jelas Suryani.
     
    Sementara Ketua MUI Way Kanan, KH Saefullah, mengaku bersyukur proses hukum telah memasuki persidangan. Dia berharap ada pelajaran penting yang bisa dipetik dalam kejadian ini.
     
    “Kami berharap proses persidangan tetap dapat digelar secara terbuka untuk umum dan diketahui masyarakat luas,” ungkapnya.
     
    Hal senada dikatakan Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah Way Kanan, Joko Susanto yang mengatakan bahwa transparansi dan independensi peradilan militer sangat penting agar kepercayaan publik terhadap institusi hukum tetap terjaga.
     
    “Masyarakat tentu akan memperhatikan proses ini dengan seksama. Kami berharap tidak ada intervensi dalam bentuk apapun dan majelis hakim benar-benar menggali kebenaran materiil agar putusannya mencerminkan keadilan yang sesungguhnya,” ungkap Joko.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (PRI)