Xcloud.id

Tag: Saefullah

  • Pramono Tegaskan Seleksi Sekda DKI Tak Mendadak dan Tanpa Lobi

    Pramono Tegaskan Seleksi Sekda DKI Tak Mendadak dan Tanpa Lobi

    Liputan6.com, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut, bahwa penunjukan Sekretaris Daerah (Sekda) Jakarta yang baru, Uus Kuswanto, dilakukan melalui proses yang cukup panjang dan tidak mendadak.

    Hal tersebut disampaikan Pramono, mengingat penunjukan Sekda DKI Jakarta selama ini selalu disampaikan kepada publik, tahapan demi tahapan. Ini berbeda dengan penetapan Uus yang prosesnya terkesan tak terlihat.

    “Sebenarnya proses itu berjalan. Jadi awalnya 10 orang menjadi 3 orang juga ada. Tetapi memang dalam hal begini saya berkeinginan proses itu jangan terlalu heboh lah, yang paling penting memilih orang yang terbaik,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (1/12/2025).

    Ia menjelaskan, proses seleksi Sekda dilakukan melalui kombinasi antara seleksi terbuka dan manajemen talenta. Pendekatan ini digunakan untuk memastikan calon yang terpilih memiliki pengalaman dan kompetensi yang memadai untuk menangani birokrasi DKI.

    Menurut dia, ditetapkannya Uus sebagai Sekda DKI Jakarta telah mempertimbangkan berbagai hal, meliputi rekam jejak hingga kebutuhan Pemprov DKI Jakarta akan seorang administrator yang ulung dan kuat.

    “Maka saya percaya kepada Pak Uus akan bisa bekerja sama dengan saya dan Pak Wagub, Bang Doel, untuk membuat Jakarta lebih nyaman, aman, maju, dan yang paling utama tentunya sebagai kota global namanya lebih mendunia,” jelas Pramono.

     

  • 90 Persen Kasus TBC di DKI Sudah Jalani Pengobatan

    90 Persen Kasus TBC di DKI Sudah Jalani Pengobatan

    Jakarta –

    DKI Jakarta mencatat dari total 49.029 kasus tuberkulosis (TBC) hingga 8 November 2025, sebanyak 44.331 kasus atau sekitar 90 persen di antaranya sudah memulai pengobatan. Meningkat signifikan, utamanya dalam kepatuhan pasien menjalani terapi hingga tuntas.

    Hal ini bisa berdampak baik pada penurunan kasus TBC lantaran penularan otomatis bisa ditekan.

    Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, menyebut sebagian pasien masih menghadapi kendala dalam menjaga konsistensi pengobatan. Beberapa di antaranya menghentikan terapi di tengah jalan karena efek samping obat, merasa sudah sehat, atau takut menghadapi stigma sosial di lingkungan sekitar.

    “Masih ada pasien yang malu atau enggan terbuka karena khawatir dikucilkan. Padahal, pengobatan TBC bisa menekan penularan dan menyembuhkan secara penuh jika dijalani dengan disiplin,” ujarnya.

    Pemprov DKI memperkuat peran tenaga kesehatan, kader, dan masyarakat dalam memberikan pendampingan aktif kepada pasien. Program Kampung Siaga TBC, yang kini sudah terbentuk di 563 RW, menjadi salah satu ujung tombak. Melalui program ini, warga dilibatkan dalam kegiatan edukasi, pemantauan pengobatan, hingga dukungan psikososial bagi penderita.

    “Kami ingin setiap RW menjadi komunitas yang peduli dan berdaya. Tidak hanya menolong pasien, tapi juga mencegah stigma yang bisa membuat orang enggan berobat,” tambah Ani.

    Deteksi Dini Jadi Kunci

    Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda DKI Jakarta, Ali Maulana Hakim, mengatakan upaya deteksi dini tetap menjadi kunci utama dalam memutus rantai penularan TBC. Sebagian besar kasus baru, kata dia, ditemukan melalui skrining aktif di puskesmas, rumah tangga, sekolah, dan tempat kerja.

    Pemprov juga memperkenalkan inovasi digital JakScan, aplikasi yang memungkinkan warga melakukan pemeriksaan mandiri untuk mengetahui risiko TBC dan mendapatkan rujukan ke fasilitas kesehatan bila diperlukan.

    “Teknologi membantu mempercepat penemuan kasus dan memudahkan pelaporan. Tapi yang paling penting tetap keberanian masyarakat untuk memeriksakan diri,” ujar Ali.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, yang turut hadir dalam peluncuran kampanye TOSS TBC di Bundaran HI, mengingatkan bahwa penyakit ini masih menjadi beban kesehatan besar di Indonesia.

    “TBC bisa disembuhkan, asal ditemukan cepat dan diobati sampai tuntas. Kuncinya kedisiplinan pasien dan pendampingan dari tenaga kesehatan maupun keluarga,” katanya.

    Ia menilai langkah Jakarta cukup progresif karena tidak hanya berfokus pada aspek medis, tetapi juga pendekatan sosial dan edukatif di tingkat komunitas.

    Pemprov DKI menargetkan eliminasi TBC pada 2030, sejalan dengan target nasional. Strateginya meliputi perluasan cakupan deteksi dini, digitalisasi layanan, serta penguatan jejaring Kampung Siaga TBC di seluruh RW.

    Upaya ini juga diiringi dengan penyediaan layanan pendukung, seperti pemeriksaan dahak gratis, pelacakan kontak erat, serta pemantauan minum obat berbasis aplikasi.

    “Kita ingin setiap warga tahu bahwa TBC bukan aib, tapi penyakit yang bisa disembuhkan. Dengan pengobatan yang tepat dan dukungan masyarakat, Jakarta bisa jadi kota yang bebas TBC,” tegas Ani.

    Dengan 9 dari 10 pasien kini sudah menjalani pengobatan, Pemprov DKI optimistis bisa mempercepat penurunan kasus aktif dan memperkuat sistem penanganan di tingkat akar rumput. Namun, kesadaran masyarakat tetap menjadi faktor penentu.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Pratikno Minta Wamenkes Benjamin Turunkan Angka TBC di Indonesia “
    [Gambas:Video 20detik]
    (naf/kna)

  • Aktivis Muda ingatkan calon Sekda DKI harus memiliki integritas

    Aktivis Muda ingatkan calon Sekda DKI harus memiliki integritas

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Pengurus Besar Komunitas Aktivis Muda Indonesia (PB KAMI), Sultoni mengingatkan bahwa calon Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta harus memiliki rekam jejak dan integritas sebagai motor penggerak birokasi di lingkungan Pemprov DKI.

    “Mas Pram (Pramono) perlu memperhatikan betul rekam jejak para calon Sekda. Jabatan ini bukan sekadar administratif, tapi menentukan wajah pemerintahan dan pelayanan publik di Jakarta,” katanya dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Oleh karena itu, ia pun mempercayakan sepenuhnya proses penentuan Sekda DKI Jakarta kepada Gubernur DKI Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI Rano Karno menyusul berakhirnya masa tugas Marullah Matali pada November 2025.

    Dia meyakini Pramono dan Rano (Bang Doel) memiliki kemampuan dan integritas untuk memilih figur terbaik dalam mengisi posisi strategis tersebut.

    “Kami percaya Mas Pram dan Bang Doel sudah memiliki pertimbangan yang matang dan objektif. Sekda DKI bukan jabatan politis, tetapi soal profesionalitas dan kemampuan menjaga kesinambungan pemerintahan serta kelancaran program pembangunan di Jakarta,” paparnya.

    Dia juga menekankan pentingnya posisi Sekda DKI Jakarta sebagai motor penggerak birokrasi dan penjamin efektivitas pelaksanaan kebijakan daerah.

    Dalam kesempatan itu, dia mengingatkan adanya potensi intervensi atau dorongan dari kelompok-kelompok tertentu dalam proses penjaringan calon sekda.

    Disebutkannya, berdasarkan pemantauan PB KAMI, sudah mulai muncul indikasi pengusulan nama-nama dari kelompok aktivis maupun LSM yang kuat diduga memiliki kepentingan tertentu.

    “Kami mengingatkan agar proses ini tidak diseret ke arah lobi-lobi kelompok. Jangan sampai ada pihak yang mencoba menitipkan nama melalui jalur tidak resmi. Sekda harus netral, profesional dan fokus pada pelayanan publik,” ujar Sultoni.

    PB KAMI pun siap mendukung penuh keputusan yang akan diambil oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta sepanjang dilakukan secara transparan dan mengedepankan prinsip meritokrasi (pengelolaan SDM sesuai kompetensi dan kualifikasi).

    “Terpenting adalah memastikan pemerintahan berjalan efektif, pembangunan tidak tersendat dan pelayanan kepada warga Jakarta tetap optimal. Jangan ada dikotomi alumni IPDN, sipil, atau ASN pendatang di Pemprov DKI. Semua harus didukung dan bersatu untuk Jakarta yang lebih baik,” katanya.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Molor, RAPBD DKI Ditargetkan Selesai 11 Desember

    Molor, RAPBD DKI Ditargetkan Selesai 11 Desember

    JAKARTA – Badan Musyawarah (Bamus) DPRD dan Pemprov DKI sepakat menargetkan pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2020 pada 11 Desember mendatang.

    “Jadi, untuk paripurna Rancangan APBD DKI 2020 selesai pada tanggal 11 Desember,” ucap Ketua Bamus Prasetyo Edi Marsudi di Gedung DPRD DKI, Senin, 25 November. 

    Tahapannya, 29 November DPRD dan Pemprov mengesahkan kebijakan umum anggaran-plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) lewat MoU. Kemudian, tanggal 2 Desember Gubernur DKI Anies Baswedan menggelar pidato soal Rancangan Peraturan Daerah soal APBD.

    Pada tanggal 3 sampai 10 Desember, dijadwalkan pembahasan RAPBD dari tingkat komisi hingga pandangan akhir oleh DPRD. Sehari setelahnya, RAPBD disahkan. Kemudian, RAPBD dibawa ke Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi dalam beberapa hari. Tahap akhir, RAPBD hasil evaluasi diketok menjadi Perda APBD 2020.

    Target pengesahan RAPBD sebenarnya molor dari aturan PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 106 PP 12/2019 menyatakan, kepala daerah dan DPRD wajib mengesahkan rancangan Perda APBD paling lambat 1 bulan sebelum tahun anggaran dimulai atau 30 November. 

    Sekretaris Daerah DKI Saefullah meminta pemakluman. Sebab, pembahasan rancangan sejak awal memang sudah molor dari jadwal karena ada pergantian periode DPRD DKI dari masa jabatan 2014-2019 ke 2019-2024. 

    “Di tengah-tengah kan ada transisi DPRD. Sabarlah,” kata Saefullah.

    Dalam hal ini, Pemprov dan DPRD mengesampingkan tenggat waktu pengesahan RAPBD yang ditentukan. Menurut mereka, DKI masih punya waktu untuk pembahasan RAPBD selama 60 hari, sesuai aturan Kemendagri. Namun, pembahasan RAPBD yang digelar sejak tanggal 3 November tak mungkin berjalan 60 hari karena akan melewati pergantian tahun.

    Meski begitu, Saefullah bilang pengetokan final atas APBD tak akan lewat dari 31 Desember. Mengingat, Kemendagri punya waktu selama 15 hari untuk mengevaluasi.

    “Jadi, setelah disahkan tanggal 11 Desember, kami kirim ke Kemendagri untuk evaluasi. Jika ditambah 15 hari, jadi (evaluasi selesai) tanggal 26. Balik dari evaluasi (Kemendagri), masih ada waktu untuk kami sepakati dan kemudian diundangkan,” jelas Saefullah.

    Dihubungi terpisah, Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin menyatakan keputusan Bamus melanggar tahapan perencanaan keuangan daerah. Sebab, mereka menargetkan pengesahan RAPBD lewat dari 30 November.

    Meski begitu, Syarifuddin belum bisa memastikan adanya sanksi administratif dari Kemendagri kepada DPRD dan Pemprov DKI. Yang jelas, Syarifuddin mengakui Kemendagri bakal kerepotan mengevaluasi RAPBD DKI jika hanya memiliki waktu 15 hari.

    “Kalau pengesahan lebih dari 30 November, berarti kami mengevaluasi lambat juga paling sedikit 15 hari, itu sudah lampu merah karena (evaluasi RAPBD) DKI tebal. Jangka waktu 15 hari untuk mengevaluasi (terasa) empot-empotan,” tutur Syarifuddin. 

  • Lahan Bekas Tiang Monorel di Rasuna Said Bakal Disulap Jadi Pedestrian Megapolitan 17 Oktober 2025

    Lahan Bekas Tiang Monorel di Rasuna Said Bakal Disulap Jadi Pedestrian Megapolitan 17 Oktober 2025

    Lahan Bekas Tiang Monorel di Rasuna Said Bakal Disulap Jadi Pedestrian
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana membongkar seluruh tiang-tiang bekas proyek monorel yang terbengkalai di Jalan HR Rasuna Said dan kawasan Senayan mulai Januari 2026.
    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan, setelah dibongkar, lahan bekas proyek itu akan disulap menjadi area pedestrian yang lebih lebar dan nyaman, serupa dengan konsep penataan di Jalan MH Thamrin dan Jalan Jenderal Sudirman.
    “Kita perbaiki dan kita buat jalan lebih lebar, tempat monorelnya kita hilangkan, dan saya yakin akan membuat Rasuna Said, Kuningan itu menjadi jalan yang lebih baik. Trotoar pedestrian di kiri kanannya nanti akan kami perbaiki sehingga yang baik tidak hanya di Sudirman-Thamrin,” ucap Pramono di Balai Kota Jakarta, Jumat (17/10/2025).
    Menurut Pramono pembongkaran tiang monorel menjadi bagian dari upaya besar menata ulang wajah kota, sekaligus mengembalikan estetika dan fungsi ruang publik di kawasan utama Jakarta.
    “Persoalan yang berlarut-larut monorel yang ada di Rasuna Said maupun di Senayan, alhamdulillah mudah-mudahan Januari bisa saya bereskan,” ucap Pramono.
    Polemik soal pembongkaran tiang monorel ini sejatinya bukan hal baru.
    Pada masa kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), wacana pembongkaran juga sempat muncul. Semula, Pemprov DKI Jakarta akan membayar tiang-tiang tersebut. Namun, lantaran perbedaan harga yang sangat jauh, akhirnya pembayaran pun batal dilakukan.
    Kala itu, Pemprov DKI Jakarta bahkan mengirim surat pemutusan kerja sama dengan PT Jakarta Monorail (JM), dan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menyatakan bahwa tiang-tiang itu harus dibongkar karena tidak menggunakan dana APBD maupun APBN.
    “Karena ini bukan uang APBD atau APBN, ini kan PT JM bekerja sama dengan PT Adhi Karya. DKI minta juga untuk bongkar,” ujar Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta pada 26 Januari 2015.
    Namun, hingga kini, janji pembongkaran itu belum juga terealisasi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tunjangan Perumahan DPRD DKI Rp70,4 juta Masih Aman

    Tunjangan Perumahan DPRD DKI Rp70,4 juta Masih Aman

    OLEH: TONY ROSYID*

    DPR RI diprotes, lantaran memberikan tunjangan perumahan. Berapa besarannya? Rp50 juta perbulan. Besar sekali. Apalagi di tengah krisi ekonomi saat ini. Pakai joget-joget lagi. 

    Rakyat kesal. Protes, lalu jarah rumah anggota DPR. Khususnya anggota DPR yang omongannya nggak enak didengar. Tapi, anggota DPR yang joget-joget itu, aman.

    Tapi, anda mesti juga tahu. Tunjangan perumahan anggota DPR RI, kalah besar dengan anggota DPRD DKI Jakarta. Tunjangan perumahan anggota DPRD DKI itu Rp70,4 jita per bulan. Khusus pimpinan, 78,8 juta per bulan. Besaran mana? DPR RI atau DPRD DKI.

    Modal kecil, tunjangan rumahnya lebih besar. Enak ya… Padahal mereka sama-sama hidup di Jakarta.

    Tahun 2015, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menaikkan tunjangan DPRD DKI dari Rp15 juta menjadi Rp30 juta. Seratus persen. 

    Tahun berikutnya yaitu 2016, Ahok menaikkan lagi tunjangan perumhan untuk DPRD Jakarta dari Rp30 juta menjadi Rp60 juta. Seratus persen lagi. 

    Pada 2017 Ahok kalah Pilgub Jakarta dan digantikan Anies Baswedan. Jeda sebentar masa Djarot Saiful Hidayat, lalu dijabat Saefullah hanya semalam sebelum digantikan Anies Baswedan. 

    Di masa Anies Baswedan sejak tahun 2017, tidak ada lagi dana kenaikan tunjangan perumahan untuk DPRD Jakarta. Hingga tahun 2022, di ujung jabatannya, Anies menaikkannya dari Rp60 juta jadi Rp70 juta. Naik 17 persen setelah lima tahun.

    Sebenarnya, rakyat marah kepada DPR RI itu karena tunjangan perumahan, atau karena omongan DPR yang nggak enak? Atau karena joget-jogetnya? Ini pertanyaan ringan, tapi jawabannya akan membawa konsekuensi yang serius.

    Kalau marah karena omongan dan joget-jogetnya anggota DPR, ini emosional. Ini tidak substantif dan tidak menyelesaikan masalah. 

    Tapi, kalau marahnya karena DPR tidak peka terhadap rakyat yang sedang kelaparan dengan memberi dan menaikkan tunjangan perumahan seenaknya, ini baru substantif. Protes yang substantif dapat memicu perubahan yang rasional.

    Kemarahan atas sesuatu yang substansial mesti membuka ruang evaluasi terhadap seluruh anggaran untuk DPR plus kinerjanya. Termasuk anggaran tujuh kali reses, anggaran untuk rapat, anggaran sah dan tidak sah, juga kinerja anggota DPR. Semua mesti dievaluasi. Tidak hanya berhenti di tunjungan perumahan. 

    Yang harus dipahami oleh rakyat, bahwa ukuran ketidak-pekaan bukan hanya pada kenaikan tunjangan perumahan, banyak peredaran uang di DPR yang jauh lebih menunjukkan ketidak-pekaan dari sekedar tunjungan perumahan. Tunjungan perumahan itu kecil saja dibanding pendapatan anggota DPR lainnya. Pendapatan legal maupun ilegal. Pendapatan halal maupun haram. 

    Soal pendapatan haram ini sudah pernah dibuka oleh Zulfikar Arse Sadikin, seorang anggota DPR RI dari Fraksi Golkar. Dia bilang: “sulit cari uang halal sebagai anggota DPR” (12 Agustus 2025). Kenapa terhadap masalah pokok dan fundamental seperti yang dikatakan Zulfikar ini, rakyat relatif cuek dan tidak serius merespons? 

    Mestinya fokus rakyat itu bukan di joget-jogetnya dan narasi anggota DPR. Tapi lebih ke seluruh praktik penganggaran dan semua permaiannya di DPR. Ini lebih substantif, teridentifikasi secara komprehensif, kemudian dibongkar dan menjadi protes kolektif dalam demo.

    Kalau protesnya substantif, kenapa kemarahan rakyat hanya kepada DPR RI saja? Kenapa tidak juga ke DPRD DKI yang angkanya lebih besar? Ini juga jadi pertanyaan serius.  Bukankah tunjangan perumhan anggota DPRD DKI paling besar diantara anggota legislatif di seluruh Indonesia?

    Pimpinan DPR RI berjanji akan membatalkan kenaikan tunjangan perumahan yang nilainya Rp50 juta. Sementara tunjuang perumahan DPRD DKI Rp70,4 juta, aman dan tenang-tenang saja.

    *(Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa)

  • Pramono larang pejabat DKI ke luar negeri untuk sementara

    Pramono larang pejabat DKI ke luar negeri untuk sementara

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI mengingatkan kepala daerah di Jakarta agar tidak keluar negeri untuk sementara, sesuai arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian.

    “Meminta kepada kepala daerah sementara ini tidak ke luar negeri dulu. Dan kalau yang begitu Jakarta setuju banget,” kata Pramono dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Pramono mengikuti rapat koordinasi (Rakor) yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian secara daring, Sabtu (30/8) sore.

    Rapat ini dihadiri oleh seluruh kepala daerah di Indonesia, terutama dari kota yang mengalami aksi unjuk rasa.

    Menanggapi hal itu, Pramono menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta siap melaksanakan arahan dan memberikan dukungan penuhnya.

    Selain itu, Mendagri juga menginstruksikan agar mengurangi acara yang bersifat selebrasi, memamerkan kemewahan, serta acara bernyanyi. Terkait hal ini, Gubernur Pramono memberikan apresiasinya kepada Mendagri.

    “Kalau di Jakarta kan praktis sebenarnya acaranya paling pol, kalau ada kegiatan cuma menari, bukan menyanyi,” ucapnya.

    Pramono juga menekankan pentingnya para pejabat untuk tidak membuat pernyataan yang dapat membuat publik tidak nyaman.

    Hal ini juga sesuai arahan Mendagri. Karena itu, Pramono juga telah menginstruksikan seluruh jajarannya untuk memberikan pernyataan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) mereka.

    Lebih lanjut, Pramono menyampaikan bahwa upaya untuk menjaga Jakarta tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah saja. Namun juga perlu keterlibatan publik sehingga keamanan Jakarta bisa terjaga bersama.

    “Sekarang ini Jaga Jakarta itu menjadi hal yang saya sungguh-sungguh ingin ini diterapkan di lapangan untuk menjaga bersama. Tapi untuk menjaga Jakarta tidak cukup hanya Balai Kota, perlu keterlibatan publik,” ucapnya.

    Karena itu, dalam waktu dekat, Pramono akan menggelar rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang wajib dihadiri oleh seluruh pimpinan.

    Selain itu, Pemprov DKI juga akan berkoordinasi dengan pimpinan organisasi masyarakat (ormas), baik kepemudaan maupun keagamaan.

    Pramono pun menegaskan, Pemprov DKI akan tetap mengizinkan penyelenggaraan acara keagamaan di Jakarta. Bahkan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day (CFD) pada Minggu besok akan tetap dilaksanakan.

    Dalam rapat koordinasi, Gubernur Pramono didampingi oleh seluruh jajarannya, termasuk Wakil Gubernur Rano Karno, Sekda DKI Jakarta, para asisten, wali kota, dan kepala dinas terkait.

    Dengan demikian, diharapkan arahan Mendagri telah dipahami dengan baik oleh seluruh jajarannya.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Alviansyah Pasaribu
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Lomba Digitalisasi Pasar 2025, Perluas Akses Pedagang dan Tingkatkan Daya Saing – Page 3

    Lomba Digitalisasi Pasar 2025, Perluas Akses Pedagang dan Tingkatkan Daya Saing – Page 3

    Dikutip dari Pemprov DKI Jakarta, Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda DKI Jakarta, Suharini Eliawati, mengatakan Lomba Digitalisasi Pasar 2025 merupakan bagian dari upaya mempercepat transformasi digital di sektor perdagangan tradisional dan meningkatkan inklusi keuangan di kalangan pelaku usaha pasar.

    “Kami ingin menghadirkan pasar yang nyaman. Jadi, penilaian tidak hanya soal kemudahan bertransaksi digital, tetapi juga kebersihan, keamanan, serta penataan fasilitas umum dan pedagang kaki lima. Semoga lewat lomba ini pasar-pasar tradisional bisa terus berkembang,” jelasnya.

    Eli mengatakan sebanyak 20 pasar tradisional dijadikan lokasi percontohan dalam lomba ini. 

    “Penilaian lomba terbagi dalam dua aspek, yaitu Aspek Pasar yang dinilai oleh tim juri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta Aspek Digitalisasi Perbankan yang dinilai oleh OJK dan Bank Indonesia berdasarkan laporan dari bank peserta. Nantinya, pasar-pasar pemenang akan menjadi percontohan bagi 133 pasar lainnya yang dikelola Perumda Pasar Jaya, maupun bagi daerah lain di Indonesia,” terangnya.

    Sementara itu, Kepala Bapenda DKI Jakarta, Lusiana Herawati, menyatakan, digitalisasi membuka akses pembiayaan yang lebih luas, memungkinkan transaksi yang lebih aman, serta mendorong terciptanya ekosistem pasar yang tertib dan bersih. 

    Ia berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem transaksi digital, sekaligus mendorong perluasan layanan keuangan yang inklusif.

    “Transaksi digital juga memberikan banyak manfaat bagi pedagang, seperti proses yang lebih cepat, aman, dan praktis. Mereka tidak perlu lagi repot menyediakan uang kembalian dan bisa merasa tenang karena dana langsung masuk ke rekening,” ujar Lusiana.

     

    (*)

  • Membonsai Warga Negara jadi Relawan, Jokowi Ancam Persatuan Bangsa

    Membonsai Warga Negara jadi Relawan, Jokowi Ancam Persatuan Bangsa

    GELORA.CO -Kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama 10 tahun banyak meninggalkan warisan buruk bagi kondisi bangsa dan negara.

    Salah satunya dengan membonsaikan warga negara menjadi relawan.

    Hal itu diungkap pengamat politik Eep Saefullah Fatah saat menceritakan pengalamannya sebagai tim marketing politik pasangan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) di Pilpres 2014.

    “Jauh sebelum dilantik, Jokowi melakukan tasyakuran sekaligus tadinya saya pikir pembubaran relawan-relawan, di satu hotel di Jakarta Selatan, tetapi saya mendengar pidato Jokowi saat itu, saya sudah sedikit terperangah, Jokowi meminta semua relawan agar tidak bubar dan apapun serangan yang nanti akan diterimanya sebagai kepala negara atau presiden maka relawan tidak boleh diam,” ucap Eep dalam video pendek yang diunggah akun @KucingMujair100 dikutip RMOL, Jumat, 8 Agustus 2025.

    Menurut dia, apa yang disampaikan Jokowi mirip dengan dua kepala negara di ASEAN yakni mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra dan mantan Presiden Filipina Joseph Estrada.  

    “Pada saat itu ingatan saya langsung melayang pada dua orang, Thaksin Shinawatra dan Joseph Estrada. Ketika Thaksin terpilih menjadi Perdana Menteri di Thailand, ia tidak membubarkan relawannya. Ketika Thaksin dijatuhkan, hampir saja terjadi perang horizontal,” jelasnya.

    Hal yang sama juga terjadi di Filipina saat Joseph Estrada dijatuhkan, lantas ia memerintahkan relawan untuk melindunginya di istana kepresidenan.  

    “Joseph Estrada setali tiga uang, ketika ia dijatuhkan saat korupsi di Filipina, presiden memerintahkan agar relawan-relawannya, terutama orang-orang miskin di Manila, mengepung dan menjaga dia di Istana Malakanyang. Untung kemudian kekuatan tidak seimbang, sehingga tidak terjadi bentrokan sipil atau konflik horizontal,” bebernya.

    Lanjut Eep, potensi konflik horizontal yang terjadi akibat ketika seorang yang memimpin pemerintahan tidak membubarkan relawan saat berkampanye. Alhasil, krisi politik dan ancaman pecah belah begitu besar.

    “Saya membayangkan itu ketika mendengar pidato Jokowi dan ini salah satu wajah Jokowi yang sejak awal saya kenali, ia ternyata hendak membonsaikan warga negara menjadi relawan saja sehingga warga negara kemudian terbonsaikan bukan lagi kepala negara yang semestinya beyond partisan, tetapi menjadi ketua dewan pembina relawan seluruh Indonesia. ini wajah yang menurut saya juga tidak boleh dilanjutkan oleh presiden manapun sesudah ini,” pungkasnya

  • DKI percepat transformasi digital sektor perdagangan tradisional

    DKI percepat transformasi digital sektor perdagangan tradisional

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mempercepat transformasi digital di sektor perdagangan tradisional sekaligus mendorong inklusi keuangan di kalangan pelaku usaha pasar melalui Lomba Digitalisasi Pasar 2025.

    Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda DKI Jakarta, Suharini Eliawati di Jakarta, Kamis, mengatakan, lomba ini tidak hanya terkait kesiapan pasar dalam menerapkan sistem pembayaran digital, tetapi juga mencakup aspek kebersihan, keamanan, serta penataan fasilitas umum dan pedagang kaki lima.

    “Kami ingin menghadirkan pasar yang nyaman. Jadi, penilaian tidak hanya soal kemudahan bertransaksi digital, tetapi juga kebersihan, keamanan, serta penataan fasilitas umum dan pedagang kaki lima,” kata dia.

    Lalu, dari 153 pasar yang dikelola Perumda Pasar Jaya, sebanyak 20 pasar tradisional dijadikan lokasi percontohan dalam lomba. Pasar-pasar tersebut dipilih secara acak dengan mempertimbangkan klasifikasi (kelas A, B, dan C) serta jumlah tempat usaha yang aktif.

    Adapun penilaian lomba terbagi dalam dua aspek, yaitu aspek pasar yang dinilai oleh tim juri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta aspek digitalisasi perbankan yang dinilai oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia berdasarkan laporan dari bank peserta.

    “Nantinya, pasar-pasar pemenang akan menjadi percontohan bagi 133 pasar lainnya yang dikelola Perumda Pasar Jaya, maupun bagi daerah lain di Indonesia,” kata Suharini.

    Penilaian lomba dilakukan dalam dua tahap, yakni Periode I pada 22–25 Juli 2025 dan Periode II pada 6–8 Agustus 2025. Finalisasi hasil dan pengumuman pemenang akan disampaikan langsung oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung.

    Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Lusiana Herawati, menyatakan, digitalisasi membuka akses pembiayaan yang lebih luas, memungkinkan transaksi yang lebih aman, serta mendorong terciptanya ekosistem pasar yang tertib dan bersih.

    Dia berharap lomba digitalisasi pasar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem transaksi digital, sekaligus mendorong perluasan layanan keuangan yang inklusif.

    “Transaksi digital juga memberikan banyak manfaat bagi pedagang, seperti proses yang lebih cepat, aman, dan praktis. Mereka tidak perlu lagi repot menyediakan uang kembalian dan bisa merasa tenang karena dana langsung masuk ke rekening,” ujarnya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.