Xcloud.id

Tag: Sachrudin

  • Disnaker Tangerang fasilitasi 2.034 pencari kerja ke perusahaan

    Disnaker Tangerang fasilitasi 2.034 pencari kerja ke perusahaan

    Tangerang, Banten (ANTARA) – Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Tangerang, Provinsi Banten, memfasilitasi sebanyak 2.034 pencari kerja ke sejumlah perusahaan melalui program bursa kerja (job fair) sepanjang 2025.

    Kepala Disnaker Kota Tangerang Ujang Hendra Gunawan di Tangerang, Banten, Kamis, mengatakan program job fair rutin digelar setiap bulan secara offline maupun online.

    Program bursa kerja juga hadir dalam kegiatan lain seperti festival hingga ajang car free day.

    Kemudahan mendapatkan informasi kerja melalui scan barcode memberikan dampak signifikan terhadap besarnya minat masyarakat berpartisipasi dalam acara-acara tersebut.

    “Kegiatan job fair menjadi salah satu program yang telah berkontribusi efektif mengurangi angka pengangguran terbuka di Kota Tangerang,” sebutnya.

    Pemkot Tangerang sepanjang 2025 telah menyediakan 24.705 lowongan kerja yang melibatkan 330 perusahaan.

    Sebanyak 2.034 pencari kerja yang diterima perusahaan, terdiri atas 1.447 warga Kota Tangerang dan 587 lainnya dari luar kota.

    “Pemkot Tangerang menargetkan pada tahun depan dapat menyerap pencari kerja secara lebih signifikan melalui inovasi yang disiapkan sesuai kebutuhan masyarakat,” katanya.

    Masyarakat, lanjutnya, bisa memantau lowongan pekerjaan atau job fair selain di aplikasi Tangerang LIVE, juga dapat terus update informasi di Instagram @tangerang_cakapkerja.

    Di situ terdapat info lowongan kerja dari sektor industri, perkantoran, jasa, kuliner, hingga peluang kerja untuk fresh graduate.

    “Pembaruan rutin tersebut membuat para pencari kerja merasa terbantu karena tidak perlu lagi mencari informasi dari banyak sumber yang belum tentu valid,” jelasnya.

    Sementara itu, Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Tangerang memfasilitasi 1.021 calon tenaga kerja melalui berbagai pelatihan sepanjang 2025.

    Kepala BLK Kota Tangerang Yasin Surya menuturkan ada 64 kali pelatihan yang diselenggarakan dengan 16 peserta per pelatihan.

    Penyerapan peserta pelatihan BLK Kota Tangerang tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

    Pemkot Tangerang juga memfasilitasi peserta pelatihan dengan sertifikasi kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) secara langsung.

    Hal ini penting untuk menunjang daya saing calon tenaga kerja di dunia kerja profesional.

    “Kami mencatat tingkat persentase partisipasi peserta juga sangat tinggi di atas 90-100 persen. Totalnya ada 869 peserta yang tersertifikasi, yakni 448 laki-laki dan 421 perempuan di sepanjang tahun ini,” kata Yasin

    Selain itu, Pemkot Tangerang menargetkan dapat meningkatkan penyerapan peserta pelatihan pada tahun depan melalui berbagai bidang pelatihan yang disediakan, seperti pelatihan desain grafis dan printing, operator komputer, tata boga, tune up sepeda motor, housekeeping, instalasi listrik, AI, chatbot, menjahit, serta bahasa asing.

    Wali Kota Tangerang Sachrudin mengatakan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, Pemkot Tangerang merespons tantangan dunia ketenagakerjaan dengan menargetkan penurunan angka pengangguran terbuka menjadi 5,89 persen di 2025 dan 4,80 persen di 2029.

    Dari data yang diperoleh, terjadi penurunan angka pengangguran selama periode kepemimpinan sebelumnya di Kota Tangerang yakni dari 8,63 persen di 2020 menjadi 5,92 persen di 2024.

    Ia melanjutkan Pemkot Tangerang juga menargetkan dapat meningkatkan angka tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) pada tahun ini sampai 47,01 persen dengan mendorong perluasan lapangan kerja dan meningkatkan kualitas tenaga kerja di Kota Tangerang.

    Pewarta: Achmad Irfan
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPRD Tangerang dukung Satgas pelajar anti tawuran

    DPRD Tangerang dukung Satgas pelajar anti tawuran

    “Para pelajar juga memberi pencerahan tentang bahaya tawuran dan narkoba, menjadi duta persahabatan antar sekolah, serta menggerakkan kegiatan positif yang membangun karakter,”

    Tangerang (ANTARA) – Wakil Ketua III DPRD Kota Tangerang Turidi Susanto mendukung pembentukan satgas pelajar anti tawuran dari setiap sekolah karena bertujuan menjadi informan jika ada potensi konflik di sekolah maupun antar sekolah.

    “Para pelajar juga memberi pencerahan tentang bahaya tawuran dan narkoba, menjadi duta persahabatan antar sekolah, serta menggerakkan kegiatan positif yang membangun karakter,” jelas Turidi di Tangerang Minggu.

    Ia mengatakan pembentukan satgas pelajar anti tawuran ini merupakan tindak lanjut dari deklarasi yang dilakukan 1.000 pelajar pekan lalu di Lapangan Sewindu Yonif Mekanis 203/Arya Kemuning, Kota Tangerang

    Sebanyak 1.000 pelajar tingkat SMP hingga SMA/SMK se-Kota Tangerang mengikuti kegiatan yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Kota Tangerang dengan berbagai kegiatan seperti pembentukan karakter, kegiatan pembiasaan, hingga prosesi renungan malam.

    “Pembinaan karakter pelajar merupakan langkah konkret dalam mencegah tawuran, penyalahgunaan narkoba, serta perilaku menyimpang lainnya,” kata Turidi.

    Ketua Komisi I DPRD Kota Tangerang Junadi menambahkan pembinaan kepada pelajar sangat efektif membentuk karakter yang lebih disiplin dan saling menghargai. Menurutnya, program seperti ini layak terus dikembangkan dan direplikasi di daerah lain.

    “Ini cukup bagus, kegiatan ini harus terus ditingkatkan. Kami juga sepakat dengan Gubernur Banten agar kegiatan seperti ini dapat menjadi contoh bagi Kabupaten/Kota lain di Provinsi Banten,” ujar Junadi.

    Wali Kota Tangerang Sachrudin mengatakan pentingnya deklarasi anti tawuran sebagai sarana menanamkan perdamaian, menumbuhkan rasa persaudaraan antar sekolah, dan memperkuat nilai-nilai luhur Pancasila di kalangan pelajar Kota Tangerang.

    “Setelah adanya kegiatan ini, pelajar dapat tumbuh menjadi generasi yang beriman, berakhlak mulia, menghargai keberagaman, memiliki kemampuan gotong royong, mandiri, bernalar kritis, serta kreatif, sesuai dengan enam dimensi Profil Pelajar Pancasila,” kata dia.

    Pewarta: Achmad Irfan
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BI: Implementasi ETPD di Kota Tangerang naik jadi 98,3 persen

    BI: Implementasi ETPD di Kota Tangerang naik jadi 98,3 persen

    Tangerang (ANTARA) – Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten Agus Sumirat mengatakan implementasi elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Kota Tangerang semester pertama tahun 2025 menjadi 98,3 persen.

    “Implementasi ETPD di Kota Tangerang yang dirintis sejak 2021 terus meningkat. Pada semester pertama tahun 2025 di angka 98,3 persen, naik dari semester sebelumnya yang berada di angka 93,4 persen,” kata Agus pada acara sosialisasi pengembangan dan peluncuran peta jalan implementasi ETPD Kota Tangerang tahun 2025–2029 di Tangerang, Selasa.

    Selain itu, Agus menyampaikan pada ajang Championship Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) 2024, Kota Tangerang berhasil meraih predikat Rookie of The Year kategori kota terbaik kedua karena adanya lonjakan peringkat dari posisi 25 di tahun 2023 menjadi peringkat 4 di tahun 2024.

    “Dengan diadakannya sosialisasi hari ini, kami optimistis TP2DD Kota Tangerang dapat terus meningkatkan capaian, termasuk pada pengisian self-assessment implementasi ETPD semester kedua 2025 yang akan dilaksanakan akhir tahun ini,” kata Agus.

    Wali Kota Tangerang Sachrudin mengatakan ETPD bukan sebatas target teknis, tetapi merupakan instrumen untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, akurat, aman, dan mudah dijangkau masyarakat.

    “Melalui digitalisasi pajak, retribusi, serta belanja daerah, kita ingin menghadirkan kemudahan layanan sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas fiskal pemerintah daerah,” ujar Wali Kota.

    Sachrudin menambahkan, implementasi ETPD di Kota Tangerang terus dikembangkan agar semakin memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan.

    Pewarta: Achmad Irfan
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkot Tangerang Panggil Lurah Cipadu dan Camat Larangan Buntut Pemecatan 9 Ketua RT Megapolitan 26 September 2025

    Pemkot Tangerang Panggil Lurah Cipadu dan Camat Larangan Buntut Pemecatan 9 Ketua RT Megapolitan 26 September 2025

    Pemkot Tangerang Panggil Lurah Cipadu dan Camat Larangan Buntut Pemecatan 9 Ketua RT
    Tim Redaksi
    TANGERANG, KOMPAS.com –
    Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang memanggil Lurah Cipadu dan Camat Larangan usai polemik pemecatan sembilan ketua Rukun Tetangga (RT) di Kelurahan Cipadu, Kecamatan Larangan.
    Kepala Bagian Humas Pemkot Tangerang, Mu’alim, mengatakan lurah dan camat sudah dimintai keterangan terkait polemik tersebut.
    “Lurah dan camat sudah dipanggil, sudah dimintai keterangan. Terkait pemberhentian ketua RT bisa jadi nanti akan dievaluasi,” ujar Mu’alim saat dikonfirmasi, Jumat (26/9/2025).
    Begitupula dengan Wali Kota Tangerang, Sachrudin yang disebut telah menurunkan tim khusus untuk mencari tahu penyebab sembilan RT di Cipadu dipecat.
    “Pak wali sudah terjunkan tim khusus untuk menyelesaikan persoalan tersebut,” kata Mu’alim.
    Adapun tim tersebut terdiri dari Asisten Daerah (Asda) I, Inspektorat, Bagian Hukum, dan Bagian Tata Pemerintahan (Tapem).
    Sebelumnya, sebanyak sembilan ketua RT di RW 001 Cipadu, Kota Tangerang, dipecat oleh pihak Kelurahan Cipadu, Kamis (18/9/2025).
    Sembilan RT tersebut mencakup RT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, dan 10.
    Pemecatan dilakukan melalui Surat Keputusan Lurah Cipadu Kecamatan Larangan Nomor: 148/KEP-121 Tapem/2025 tentang Pemberhentian Ketua Rukun Tetangga (RT) Rukun Warga (RW) 001 Kelurahan Cipadu, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang.
    Namun, pemecatan tersebut menimbulkan protes warga.
    Sebab, pemecatan diduga dilakukan sepihak dan tidak melalui musyawarah dengan masyarakat.
    “Saya mengetahui pada 18 September 2025 di grup WhatsApp RT, bahwa ketua RT di lingkungan saya dipecat lurah. Padahal RT itu dipilih secara demokratis oleh warga,” ujar salah satu warga RT 02 RW 01, Hari Purwanto (45), kepada
    Kompas.com
    , Kamis (25/9/2025).
    Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa sembilan ketua RT itu dipecat lantaran ditemukan adanya Pelanggaran Pasal 21 Poin 1 Huruf e Peraturan Walikota Tangerang Nomor 24 Tahun 2015, yang berbunyi “sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau norma-norma kehidupan masyarakat”.
    Menurut warga, alasan tersebut tidak mendasar, lantaran Lurah Cipadu, Dady Afiandi, tidak menjelaskan secara perinci norma apa yang dimaksud dan sudah dilanggar oleh para ketua RT itu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wali Kota ikuti aturan penggunaan ‘Tot tot wuk wuk’ saat bertugas

    Wali Kota ikuti aturan penggunaan ‘Tot tot wuk wuk’ saat bertugas

    ANTARA – Wali Kota Tangerang, Sachrudin memastikan dirinya mengikuti aturan penggunaan strobo dan sirine alias “Tot Tot Wuk Wuk” selama menjalankan tugasnya melayani masyarakat, saat ditemui di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Senin (22/9). Selain itu, Sachrudin juga menjelaskan penggunaan strobo juga harus sesuai dengan kebutuhan bukan untuk kesombongan sebagai pejabat negara. (Agung Andhika Indrawan/Arif Prada/Nanien Yuniar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkot Tangerang Tambah 3 Koridor Si Benteng dan Bus Tayo, Total Jadi 15 Trayek Megapolitan 17 September 2025

    Pemkot Tangerang Tambah 3 Koridor Si Benteng dan Bus Tayo, Total Jadi 15 Trayek Megapolitan 17 September 2025

    Pemkot Tangerang Tambah 3 Koridor Si Benteng dan Bus Tayo, Total Jadi 15 Trayek
    Tim Redaksi
    TANGERANG, KOMPAS.com –
    Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang resmi menambah tiga koridor baru layanan angkutan perkotaan (AP) Si Benteng dan Bus Tayo pada Rabu (17/9/2025).
    Dengan penambahan ini, total koridor angkutan publik di Kota Tangerang kini mencapai 15 trayek.
    “Saat ini Kota Tangerang telah memiliki 15 koridor, terdiri dari 11 koridor Si Benteng dan 4 koridor Bus Tayo,” ujar Wali Kota Tangerang Sachrudin dalam keterangan tertulisnya, Rabu.
    Adapun tiga rute baru yang dihadirkan di antaranya adalah Angkot Si Benteng jurusan Terminal Poris–Greenlake, Angkot Si Benteng jurusan Terminal Poris–Alam Sutera, serta desain baru Bus Tayo di Koridor 1 dengan trayek Terminal Poris Plawad–Jatake.
    Menurut dia, penambahan rute ini menjadi bagian dari upaya Pemkot Tangerang memperluas jangkauan transportasi publik agar lebih mudah diakses masyarakat.
    Oleh sebab itu, Sachrudin memastikan akan terus meningkatkan dan memperluas jangkauan transportasi umum agar dapat mempermudah akses warganya.
    “Ini tugas kita untuk meningkatkan pelayanan. Karena itu, kita perluas koridor angkutan perkotaan agar semakin menjangkau kebutuhan warga,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wali Kota Tangerang Kaji Perubahan Perwal soal Hak Keuangan Anggota DPRD – Page 3

    Wali Kota Tangerang Kaji Perubahan Perwal soal Hak Keuangan Anggota DPRD – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Wali Kota Sachrudin, menyatakan kesiapan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang untuk melakukan evaluasi terhadap Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 14 Tahun 2025, tentang Perubahan Ketiga atas Perwal Nomor 89 tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2026, tentang Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang.

    Menurutnya, langkah evaluasi ini merupakan bentuk komitmennya Pemkot Tangerang untuk selalu mendengarkan aspirasi masyarakat, sekaligus memastikan setiap kebijakan yang diambil berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

    “Kita sama-sama sudah mendengar aspirasi masyarakat dan berbagai komunitas terkait tunjangan DPRD. Awalnya isu ini muncul di tingkat pusat, dan sekarang sudah merambah ke seluruh daerah, termasuk DPRD Kabupaten dan Kota. Oleh karena itu, Pemkot Tangerang perlu menyikapinya dengan bijak,” ujar Sachrudin, Senin (8/9/2025).

    Evaluasi ini tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa ataupun sepihak Pemkot Tangerang akan mengkaji kembali substansi Perwal No. 14 Tahun 2025, melalui diskusi dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait.

    “Nanti akan kita evaluasi kembali, kita koreksi dengan Perwal yang ada, kemudian akan kita komunikasikan. Tentu hal ini tidak bisa dilakukan sendirian oleh Pemkot Tangerang, melainkan perlu pembahasan bersama. Tidak serta-merta bisa langsung dicabut atau diubah tanpa prosedur,” jelasnya.

     

  • Tembus Rp72 juta per bulan, Pemkot Tangerang evaluasi tunjangan DPRD

    Tembus Rp72 juta per bulan, Pemkot Tangerang evaluasi tunjangan DPRD

    ANTARA – Pemerintah Kota Tangerang akan mengevaluasi tunjangan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang nilainya mencapai Rp72 juta per orang setiap bulan. Wali Kota Tangerang, Sachrudin, Senin (8/9), menyatakan bahwa pihaknya akan mengevaluasi Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 14 Tahun 2015 yang mengatur pemberian tunjangan tersebut agar efisiensi anggaran dapat diterapkan. (Agung Andhika Indrawan/Andi Bagasela/Rijalul Vikry)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkot Tangerang fasilitasi UMKM ikut pengadaan barang dan jasa

    Pemkot Tangerang fasilitasi UMKM ikut pengadaan barang dan jasa

    Wali Kota Tangerang Sachrudin sedang melihat produk UMKM yang dipasarkan dalam pameran beberapa waktu lalu. ANTARA/HO-Pemkot Tangerang.

    Pemkot Tangerang fasilitasi UMKM ikut pengadaan barang dan jasa
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 20 Agustus 2025 – 08:37 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang, Banten membuka peluang dan siap membantu memfasilitasi bagi produk UMKM untuk terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

    Kepala Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Tangerang Ari Supriyanto di Tangerang Rabu mengatakan keterlibatan UMKM dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu strategi untuk menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

    Melalui sistem e-purchasing atau e-katalog, produk-produk UMKM dapat langsung ditawarkan dan dipilih oleh instansi pemerintah yang membutuhkan, terutama organisasi Pemerintah Kota Tangerang.

    “Mulai dari kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, hingga produk kerajinan tangan. Apalagi mengutamakan penggunaan produk lokal (PDN) dan pemberdayaan usaha di Kota Tangerang itu sendiri,” katanya.

    Ari menambahkan, Pemkot Tangerang memastikan UMKM di Kota Tangerang tidak hanya berkembang di pasar umum, tetapi juga mendapatkan akses dalam belanja pemerintah.

    “Ini adalah peluang besar bagi pelaku UMKM untuk hadir dan meningkatkan transaksinya,” katanya.

    Dengan masuk ke dalam sistem pengadaan pemerintah, UMKM akan mendapatkan manfaat akses pasar yang lebih luas dan stabil, meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas usaha, potensi peningkatan omzet dan kapasitas produksi serta turut mendorong pertumbuhan usaha secara berkelanjutan.

    Sementara itu cara daftar Akun LPSE Kota Tangerang yakni daftar online di website spse.inaproc.id/tangerangkota dan mengisi biodata.

    Untuk persyaratan PT/CV adalah KTP direksi, NPWP perusahaan dan direktur, SIUP/SIUJK/Ijin Usaha (dikeluarkan OSS), Nomor Induk Berusaha (NIB) Berbasis Risiko, Akta Pendirian Perusahaan serta perubahan terakhir disertai pengesahan Kemenkumham dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)

    Sedangkan persyaratan untuk Perorangan/Konsultan Perorangan yakni KTP dan NPWP Konsultan, Ijazah, Transkrip Nilai, Sertifikat Keahlian dan Nomor Induk Berusaha (NIB). Lalu untuk persyaratan UMKM/Usaha Perorangan/Usaha Mikro adalah KTP Perorangan/Pemilik Usaha, NPWP dan Nomor Induk Berusaha (NIB)

    Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang Suggiharto Achmad Bagdja menambahkan pihaknya siap membantu pembuatan NIB secara gratis dalam membantu pelaku UMKM mengembangkan usahanya.

    “Bulan ini ada program pembuatan NIB merdeka. Silakan kunjungi loket tersedia dan semuanya gratis,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Hore! HUT ke-80 RI, Kota Tangerang Beri Potongan Pajak PBB 20 Persen – Page 3

    Hore! HUT ke-80 RI, Kota Tangerang Beri Potongan Pajak PBB 20 Persen – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) di Kota Tangerang, tahun ini terasa semakin istimewa. Dalam upacara yang digelar di Alun-Alun Kota, di saat banyak daerah lain menaikkan pajak, Wali Kota Tangerang Sachrudin justru memberikan “kado kemerdekaan”, berupa potongan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 20 persen bagi seluruh masyarakat.

    “Kebijakan ini kami berikan untuk meringankan beban warga di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Semoga menjadi penyemangat bagi kita semua dalam mengisi kemerdekaan,” ujar Wali Kota Sachrudin, dalam sambutannya pada upacara HUT RI, Minggu (17/08/2025).

    Selain potongan pajak, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang, juga memaparkan sejumlah program yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat.

    Di bidang pendidikan, Program Gampang Sekolah memberikan layanan pendidikan gratis bagi siswa SD dan SMP negeri maupun swasta, serta menyediakan fasilitas sekolah inklusi. Pemkot juga mendukung hadirnya Sekolah Rakyat.

    “Dari total 150 penerima manfaat di Provinsi Banten, 15 di antaranya merupakan warga Kota Tangerang yang mendapatkan kesempatan belajar dan meningkatkan keterampilan,”katanya.

    Untuk bidang kesehatan, lebih dari 85 ribu warga telah memanfaatkan layanan Cek Kesehatan Gratis dari mulai warga hingga menyasar para pelajar. Sementara Program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau lebih dari 22 ribu siswa dengan distribusi makanan sehat melalui dapur umum yang tersebar di 9 kecamatan.

    “Pemkot juga melibatkan 34 rumah sakit rujukan dalam upaya pencegahan stunting, sebagai bentuk perhatian kepada para calon generasi penerus bangsa,” katanya.