Xcloud.id

Tag: Saan Mustopa

  • Mahasiswa Trisakti Desak RUU Perampasan Aset hingga Setop Kriminalisasi Aktivis

    Mahasiswa Trisakti Desak RUU Perampasan Aset hingga Setop Kriminalisasi Aktivis

    Bisnis.com, JAKARTA – Perwakilan mahasiswa Universitas Trisakti, Jili Colin, mendesak DPR mengesahkan RUU perampasan aset hingga berhenti mengkriminalisasi aktivis dan mahasiswa.

    Desakan Colin disampaikan dalam audiensi di gedung DPR, Rabu (3/9/2025). Dia menuntut DPR mengesahkan RUU perampasan aset dalam jangka waktu 30 hari.

    “Saya menuntut untuk bapak-bapak dewan dan pemerintah sekalian untuk segera mengesahkan rancangan Undang-Undang Perapasan Aset sekiranya dalam kurun waktu 30 hari,” tegasnya.

    Desakan ini buntut dari banyaknya korupsi di Indonesia. Dari data yang dia sampaikan, indeks korupsi Indonesia berada di level 22. Jauh dari rata-rata skor internasional sebesar 43.

    Dia menyampaikan semakin rendah indeks korupsi di suatu negara, maka kasus korupsi sangat tinggi. Begitu pun sebaliknya.

    “Saya menuntut bapak-bapak yang terhormat untuk dapat mewakilkan suara-suara kami untuk dapat mempercepat rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Indonesia. Sekiranya [negara] kehilangan sebanyak Rp.
    588 triliun akibat korupsi,” jelasnya

    Dia memaparkan berdasarkan dari KPK tahun 2024 aset recovery rate Indonesia hanya 0,2% dibanding standar internasional 3-5% kalkulasi impact. 

    Menurutnya hasil perampasan dapat membiayai pembangunan 2.940 km jalan tol atau 588.000 unit rumah subsidi

    Selain itu, dia mendesak DPR menuntaskan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan menghentikan kriminalisasi terhadap aktivis maupun mahasiswa dalam mengkritisi kebijakan pemerintah. 

    Dia menegaskan bahwa aktivis dan mahasiswa adalah kaum terpelajar, sehingga tidak mungkin melakukan tindakan anarkis.

    “Kami di sini kaum terpelajar mahasiswa-mahasiswi, tidak mungkin pak kami menyuarakan pendapat kami, aspirasi kami keluhan rakyat, jeritan rakyat dengan tindakan-tindakan anarkis,” tegasnya.

    Dia mengatakan aksi anarkis saat demo pekan lalu karena ulah oknum-oknum tidak bertanggung jawab, sehingga mencederai nilai-nilai perjuangan. 

    Adapun dalam audiensi ini dipimpin oleh audiensi ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, dan Wakil DPR Cucun Ahmad Syamsurijal.

  • Politik kemarin, tuntutan mahasiswa hingga Ahmad Sahroni belum mundur

    Politik kemarin, tuntutan mahasiswa hingga Ahmad Sahroni belum mundur

    Jakarta (ANTARA) – Beragam peristiwa politik telah terjadi pada Rabu (3/9), dan berikut lima berita pilihan yang dapat Anda baca kembali pada pagi ini, yakni mulai dari sejumlah elemen mahasiswa menyampaikan tuntutan kepada Pimpinan DPR RI hingga anggota DPR RI nonaktif Ahmad Sahroni belum mengundurkan diri sebagai legislator.

    1. Sejumlah elemen mahasiswa sampaikan tuntutan di hadapan Pimpinan DPR

    Sejumlah elemen organisasi mahasiswa, baik badan eksekutif mahasiswa (BEM) universitas maupun organisasi mahasiswa lainnya menyampaikan berbagai tuntutan di hadapan para Pimpinan DPR RI saat diterima untuk masuk di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (3/9).

    Selengkapnya baca di sini.

    2. Ahmad Sahroni belum ajukan pengunduran diri sebagai anggota DPR

    Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengatakan hingga saat ini Ahmad Sahroni belum mengajukan pengunduran diri sebagai anggota DPR.

    Selengkapnya baca di sini.

    3. Keluarga kenang sosok staf KBRI korban penembakan OTK di Peru

    Keluarga staf Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Lima, Peru, Zetro Leonardo Purba (40), yang merupakan korban penembakan orang tak dikenal (OTK) di Lima pada Senin (1/9) malam mengenang sosok almarhum sebagai pribadi yang rendah hati.

    Selengkapnya baca di sini.

    4. Seskab: Prabowo tempuh diplomasi delapan jam di Beijing, temui Xi Jinping dan Putin

    Presiden RI Prabowo Subianto, dalam agenda lawatan kenegaraan di Beijing, China, Rabu (3/9), menjalani rangkaian diplomasi maraton bersama Presiden Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin.

    Selengkapnya baca di sini.

    5. PAN ajukan penghentian gaji bagi Eko Patrio dan Uya Kuya dari DPR

    Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI menyatakan sudah mengajukan penghentian pemberian gaji, tunjangan, dan fasilitas dari DPR RI bagi anggota DPR RI dari Fraksi PAN yang sudah dinonaktifkan, yakni Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Surya Utama (Uya Kuya).

    Selengkapnya baca di sini.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dasco Janji Segera Bahas 17+8 Tuntutan Rakyat dengan Pimpinan Fraksi

    Dasco Janji Segera Bahas 17+8 Tuntutan Rakyat dengan Pimpinan Fraksi

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad berjanji segera membahas 17+8 Tuntutan Rakyat bersama pimpinan fraksi partai lainnya.

    Dia menyampaikan, pembahasan tuntutan 17+8 akan dilakukan secepatnya. Pihaknya juga akan melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk tunjangan anggota dewan.

    “Termasuk yang di dalam 17+8 kita akan lakukan besok rapat evaluasi dengan pimpinan-pimpinan fraksi untuk menyatukan pendapat dan kesepakatan di DPR,” kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Rabu (3/9/2025).

    Selain tunjangan, kata Dasco, transparansi kegiatan DPR juga akan dievaluasi. Dasco mengatakan, pimpinan DPR menerima semua aspirasi dari BEM maupun organisasi.

    Nantinya, aspirasi akan dikomunikasikan kepada pemerintah untuk memperoleh kesepakatan.

    “Dalam hal permintaan yang DPR harus berkomunikasi dengan pemerintah tadi kami sudah sambungkan juga dengan pihak pemerintah agar adik-adik BEM ini bisa diterima oleh pihak pemerintah dan akan diterima pada esok hari,” paparnya.

    Pada Rabu (3/9/2025), DPR menerima perwakilan mahasiswa dari berbagai universitas sebagai respons aksi demonstrasi pekan lalu.

    Audiensi ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, dan Wakil DPR Cucun Ahmad Syamsurijal.

  • Nasdem Sudah Surati Sekjen DPR agar Sahroni-Nafa Urbach Tak Dapat Gaji dan Tunjangan Nasional 3 September 2025

    Nasdem Sudah Surati Sekjen DPR agar Sahroni-Nafa Urbach Tak Dapat Gaji dan Tunjangan Nasional 3 September 2025

    Nasdem Sudah Surati Sekjen DPR agar Sahroni-Nafa Urbach Tak Dapat Gaji dan Tunjangan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Partai Nasdem memastikan telah berkirim surat kepada Sekretariat Jenderal DPR RI untuk menghentikan hak gaji dan tunjangan kedua anggotanya, Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, usai menjawab kritik masyarakat terkait tunjangan rumah DPR RI dengan niat empati.
    Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Saan Mustopa menyampaikan, surat itu dikirim usai DPP memutuskan menonaktifkan Sahroni dan Nafa, menyusul demo berhari-hari menuntut penghapusan tunjangan rumah DPR.
    “Terkait dengan tuntutan hak-haknya, kan juga DPP sudah kirim ke fraksi. Dan fraksi sudah menyampaikan ke Kesekjenan (DPR RI) untuk ditindaklanjuti terkait dengan pemberhentian hak-hak mereka sebagai Anggota DPR. Jadi dari semua hal, jadi total,” kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (3/9/2025).
    Saan beranggapan bahwa tindakan yang diambil partai sudah sangat progresif, ketika Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI juga telah mengirimkan surat kepada Kesekjenan DPR RI untuk menghentikan gaji dan tunjangan anggota dewan yang dinonaktifkan.
    Saat ini, permintaan MKD tengah berproses di Sekretariat Jenderal DPR.
    “Ini sesuatu yang menurut saya sudah progresif, lah, ya. Di MKD kan ada soal pemberhentian sementara. Tapi kan masih mendapatkan haknya,” tutur Saan.
    “Kita sudah mengambil langkah yang menurut saya jauh lebih maju dengan menonaktifkan dan sekaligus untuk menghentikan semua yang terkait dengan hak-hak yang diberikan oleh negara,” imbuh dia.
    Lebih lanjut, Saan menyampaikan bahwa kebijakan MKD turut mempertimbangkan Undang-Undang (UU) MD3 dan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025.
    Kalimat nonaktif dalam nomenklatur tersebut tidak secara eksplisit disebutkan.
    Adapun kebijakan partai politik akan bergantung pada keputusan pimpinan masing-masing.
    “(Kalau yang di Nasdem) Ini kan kasusnya yang tidak terkait dengan apa yang terjadi di MKD, yang sesuai dengan Undang-Undang MD3, ini bukan terdakwa. Bukan dalam proses ini, ini kan lebih kepada etik,” kata Saan.
    Diberitakan sebelumnya, lima anggota DPR RI periode 2024–2029 resmi dinonaktifkan oleh partainya masing-masing, yakni Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Eko Patrio, Uya Kuya, dan Adies Kadir.
    Keputusan ini diambil setelah pernyataan dan sikap mereka dianggap melukai hati rakyat serta memicu gelombang kecaman publik hingga aksi demonstrasi di berbagai daerah.
    Nafa Urbach, misalnya, mendukung pemberian tunjangan tersebut supaya bisa mengontrak rumah di sekitar Gedung DPR.
    Dia bahkan membandingkan dengan dirinya yang tinggal di Bintaro dan harus bergulat dengan kemacetan setiap kali menuju Senayan.
    Kemudian, muncul pernyataan pedas Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, kepada publik yang mengkritik DPR.
    Sahroni melontarkan kalimat yang kian memperkeruh suasana ketika menanggapi seruan “Bubarkan DPR” di media sosial.
    “Catat nih, orang yang cuma mental bilang ‘bubarin DPR’, itu adalah orang tolol se-dunia,” ujarnya dalam kunjungan kerja di Medan, Jumat (22/8/2025).
    Meski berstatus nonaktif, kelima anggota DPR di atas tetap berhak menerima gaji dan tunjangan.
    Hal ini diatur dalam Pasal 19 ayat 4 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, yang menyebutkan bahwa anggota DPR yang diberhentikan sementara tetap memperoleh hak keuangan sesuai ketentuan perundang-undangan.
    Hak tersebut mencakup gaji pokok dan berbagai tunjangan, mulai dari tunjangan keluarga, jabatan, komunikasi, hingga tunjangan beras.
    Dengan demikian, meskipun tidak aktif bekerja di parlemen, secara finansial mereka masih mendapat hak penuh sebagai anggota dewan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BEM UI Tuntut DPR Usut Pernyataan Prabowo soal Dugaan Makar

    BEM UI Tuntut DPR Usut Pernyataan Prabowo soal Dugaan Makar

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Agus Setiawan menuntut DPR mengusut  dugaan makar seperti yang diucapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Pernyataan itu dia sampaikan saat audiensi di DPR, Rabu (3/8/2025). Audiensi ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, dan Wakil DPR Cucun Ahmad Syamsurijal.

    “Saya ingin ada pembentukan tim investigasi yang independen untuk mengusut tuntas berbagai kekerasan yang terjadi sepanjang bulan Agustus ini, juga dengan dugaan makar yang keluar dari mulut bapak Presiden Prabowo Subianto,” katanya.

    Dia menilai dugaan makar yang dilayangkan Prabowo dalam aksi demonstrasi pekan lalu merugikan massa yang berunjuk rasa.

    Pembentukan tim ini, kata dia, juga sebagai cara membuktikan kebenaran dari ucapan Prabowo Subianto.

    “Sehingga apa yang disampaikan bapak presiden dapat dibuktikan karena kami dari gerakan merasa dirugikan,” tegasnya.

    Agus juga menyinggung aksi anggota dewan yang berjoget ria saat lesunya kondisi ekonomi dan aspirasi masyarakat tak didengar.

    Agus mengatakan sikap anggota dewan tersebut tidak pantas dilakukan di tengah badai PHK. Terlebih tunjangan anggota dewan meningkat dirasa kurang tepat.

    “Kok bisa ada wakil rakyat yang justru kabarnya tunjangannya dinaikkan dan ketika ada kabar tersebut terjadi simbolisasi joget-joget yang kemudian hati kami sedih bapak-bapak sekalian,” paparnya.

    Agus mengatakan bahwa masyarakat seolah hanya dimanfaatkan suaranya saat gelaran pemilu. Setelahnya janji-janji semasa kampanye tidak direalisasikan.

    Dia khawatir generasi emas 2045 tidak tercapai jika pemerintah tidak melakukan perubahan. Oleh karenanya, dia berharap agar wakil rakyat menjalankan amanat seperti yang diinginkan rakyat.

    “Saya berharap agar kita ingat kembali amanat rakyat, mandat rakyat yang dibebankan di pundak kota sekalian agar betul- betul kita perjuangkan,” terang Agus.

  • 9 Bertemu Mahasiswa, Dasco Minta Maaf Wakil Rakyat Keliru Jalankan Tugas Nasional

    9 Bertemu Mahasiswa, Dasco Minta Maaf Wakil Rakyat Keliru Jalankan Tugas Nasional

    Bertemu Mahasiswa, Dasco Minta Maaf Wakil Rakyat Keliru Jalankan Tugas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta maaf atas kesalahan dan kekeliruan kerja-kerja anggota dan pimpinan DPR RI sebagai wakil rakyat.
    Permintaan maaf ini disampaikan Dasco saat menggelar pertemuan dengan perwakilan aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan dan sejumlah organisasi mahasiswa lain di Gedung Kura-kura, Kompleks DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (3/9/2025).
    “Selaku Pimpinan DPR kami menyatakan permohonan maaf atas kekeliruan serta kekurangan kami sebagai wakil rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsi mewakili aspirasi rakyat yang selama ini menjadi tanggung jawab kami,” kata Dasco, Rabu.
    Dasco mengakui, permintaan maaf ini tidaklah cukup jika tak dibarengi evaluasi dan perbaikan kerja secara menyeluruh.
    Oleh karenanya, ia menyatakan akan memperbaiki kinerja dalam waktu sesingkat-singkatnya.
    “Evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh akan dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,” ujar Dasco.
    Ia mengaku, telah berkoordinasi dengan seluruh Pimpinan DPR dalam beberapa waktu terakhir.
    Berdasarkan hasil koordinasi, ada sejumlah kesepakatan yang akan dilakukan DPR untuk perbaikan.
    Pertama, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tunjangan anggota dewan.
    Tunjangan perumahan bahkan sudah dihentikan akhir bulan lalu.
    “Khusus tunjangan perumahan (DPR RI) dihentikan terhitung sejak 31 Agustus 2025,” tutur Dasco.
    Perbaikan lainnya adalah melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri dan melakukan efisiensi kunjungan kerja di dalam negeri.
    “Formasi DPR akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani untuk menjadikan DPR lebih baik dan transparan,” ujar dia.
    Dasco menegaskan, para mahasiswa juga akan diterima untuk beraudiensi dengan pemerintah pada esok hari.
    Ia mengaku, telah melakukan komunikasi pesan WhatsApp dengan pihak pemerintah.
    “Kawan-kawan sekalian akan diterima pemerintah besok karena akan ada beberapa hal nantinya dilakukan kerja sama DPR dan pemerintah, seperti tadi pembentukan tim investigasi dugaan makar. Lalu soal UU Perampasan Aset misalnya, pembuatan UU adalah DPR dan pemerintah, pengurangan pajak-pajak serta beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah dan DPR,” ujar Dasco.
    Diberitakan sebelumnya, para Wakil Pimpinan DPR RI menggelar pertemuan dengan perwakilan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan dan sejumlah organisasi mahasiswa lain, pada Selasa (2/9/2025).
    Pertemuan yang berlangsung di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen itu dihadiri tiga Wakil Ketua DPR, yakni Sufmi Dasco Ahmad (Gerindra), Cucun Ahmad Syamsurijal (PKB), dan Saan Mustopa (Nasdem).
    Pertemuan itu digelar usai rangkaian aksi unjuk rasa berbagai elemen masyarakat yang berlangsung sejak 25 Agustus 2025.
    Pantauan Kompas.com, dalam forum itu mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi hadir mengenakan almamater masing-masing.
    Satu mikrofon disediakan di tengah ruangan untuk memfasilitasi penyampaian aspirasi secara bergiliran.
    Secara terpisah, tiga anggota DPR RI, yakni Andre Rosiade (Gerindra), Daniel Johan (PKB), dan Kawendra Lukistian (Gerindra), juga menerima perwakilan massa aksi dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) di Ruang Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Rabu (3/9/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 9 Bertemu Mahasiswa, Dasco Minta Maaf Wakil Rakyat Keliru Jalankan Tugas Nasional

    5 Mahasiswa ke DPR: Kok Bisa Ekonomi Lesu tapi Tunjangan Naik dan Joget-joget? Nasional

    Mahasiswa ke DPR: Kok Bisa Ekonomi Lesu tapi Tunjangan Naik dan Joget-joget?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Perwakilan mahasiswa Universitas Indonesia (UI), Agus Setiawan, menyindir kenaikan tunjangan anggota DPR yang disambut dengan aksi berjoget bersama, di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit.
    Agus menyampaikan hal itu dalam pertemuan dengan pimpinan DPR RI di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/9/2025).
    Pertemuan tersebut dihadiri tiga Wakil Ketua DPR, yakni Sufmi Dasco Ahmad (Gerindra), Cucun Ahmad Syamsurijal (PKB), dan Saan Mustopa (Nasdem).
    “Di tengah masyarakat rentan menderita, di-PHK, ekonomi lesu, daya beli masyarakat menurun, kok bisa ada wakil rakyat yang justru kabarnya tunjangannya dinaikkan. Dan ketika ada kabar tersebut terjadi simbolisasi joget-joget dan kemudian membuat hati kami sedih, Bapak-bapak sekalian,” ujar Agus di hadapan pimpinan DPR RI.
    Dia pun berpandangan bahwa DPR hanya mengingat masyarakatnya saat momentum pemilu, tetapi melupakan janji ketika sudah duduk di kursi kekuasaan.
    “Kami seakan-akan dimanfaatkan di setiap momen pemilunya saja dengan berbagai janjinya. Tetapi ketika sudah duduk di kursi yang enak ini, Bapak-bapak, Ibu sekalian, seakan-akan melupakan kami sebagai bagian dari rakyat yang seharusnya diperhatikan di setiap pertemuan rapatnya,” kata Agus.
    Dalam kesempatan itu, Agus juga menyampaikan kerisauan para mahasiswa atas masa depan bangsa.
    Menurutnya, narasi besar menuju Indonesia Emas 2045 bisa gagal tercapai apabila DPR dan pemerintah tidak benar-benar memegang amanah rakyat.
    “Saya khawatir bahwa narasi-narasi Indonesia Emas 2045 justru tidak akan tercapai. Harapannya, agar ingat kembali amanah rakyat, mandat rakyat yang dibebankan di pundak-pundak kita sekalian, agar betul-betul bisa diperjuangkan,” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya, para Wakil Pimpinan DPR RI menggelar pertemuan dengan perwakilan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan dan sejumlah organisasi mahasiswa lain pada Selasa (2/9/2025).
    Pertemuan yang berlangsung di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen itu dihadiri tiga Wakil Ketua DPR, yakni Sufmi Dasco Ahmad (Gerindra), Cucun Ahmad Syamsurijal (PKB), dan Saan Mustopa (Nasdem).
    Pertemuan itu digelar usai rangkaian aksi unjuk rasa berbagai elemen masyarakat yang berlangsung sejak 25 Agustus 2025.
    Pantauan Kompas.com, dalam forum itu mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi hadir mengenakan almamater masing-masing.
    Satu mikrofon disediakan di tengah ruangan untuk memfasilitasi penyampaian aspirasi secara bergiliran.
    Secara terpisah, tiga anggota DPR RI, yakni Andre Rosiade (Gerindra), Daniel Johan (PKB), dan Kawendra Lukistian (Gerindra), juga menerima perwakilan massa aksi dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) di Ruang Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Rabu (3/9/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Buruh se-Indonesia Demo Hari Ini, Waka DPR: Semua Tuntutan Kami Tampung

    Buruh se-Indonesia Demo Hari Ini, Waka DPR: Semua Tuntutan Kami Tampung

    Jakarta –

    Massa buruh akan menggelar demo serentak di seluruh provinsi Indonesia, termasuk di depan gedung DPR RI dan Istana Kepresidenan, Jakarta, hari ini. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menegaskan pihaknya akan menampung segala tuntutan yang disampaikan para pekerja.

    “Tentu apa yang mereka sampaikan itu kan isu yang sama ya, yang sebelum-sebelumnya mereka sampaikan. Dan tentu DPR juga akan mendengar, mempertimbangkan semua yang mereka sampaikan. Ya kita tampung semuanya tuntutan-tuntutan mereka,” kata Saan kepada wartawan, Kamis (28/8/2025).

    Saan menganggap unjuk rasa yang dilakukan kelompok buruh merupakan hal wajar dalam iklim demokrasi. Dia pun mengingatkan gelaran aksi dilakukan tidak dengan anarkis.

    “Ya demo kan hal yang biasa dan wajar ya, mereka menyampaikan berbagai tuntutan, berbagai aspirasi, isu-isu yang mereka sampaikan menurut saya hal yang wajar saja dalam alam demokrasi, kan gitu,” kata Waketum NasDem itu.

    “Ya kita DPR tentu, istilahnya, memahami itu sebagai sesuatu yang wajar, biasa mereka menyampaikan aspirasi ke DPR. Tapi ya tentu dilakukan dengan tidak anarkis aja,” imbuhnya.

    Demo 28 Agustus

    Diketahui, massa buruh akan menggelar demo serentak di 38 provinsi pada 28 Agustus. Untuk di Jakarta, aksi akan dipusatkan di Istana Negara dan gedung DPR RI.

    “28 Agustus 2025. Aksi damai serentak di 38 Provinsi, untuk di Jakarta dipusatkan di Istana Negara, gedung DPR RI,” demikian unggahan akun Partai Buruh, seperti dilihat Selasa (26/8).

    “Sekitar 10 ribu buruh dari Jabodetabek akan masuk ke Jakarta aksi pada 28 Agustus tersebut. Sedangkan di provinsi lainnya dan Kabupaten Kota terutama di kota-kota industri akan serempak juga pada tanggal 28 Agustus aksi buruh besar-besaran yang jumlahnya puluhan ribu,” ujar Said Iqbal dalam video yang diunggah akun Partai Buruh.

    Said Iqbal mengatakan demo buruh 28 Agustus itu diberi nama ‘Hostum’ atau Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah. Dia mengatakan para buruh akan menyampaikan sejumlah tuntutan.

    (fca/ygs)

  • Membaca Urgensi Pembentukan Kementerian Haji

    Membaca Urgensi Pembentukan Kementerian Haji

    Jakarta –

    Setelah melewati beberapa proses, akhirnya DPR berhasil mengesahkan revisi Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Nantinya, undang-undang ini menjadi landasan perubahan Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah.

    Melalui persetujuan dalam rapat paripurna ke-4 DPR masa persidangan tahun 2025-2026 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/8/2025) tersebut, Komisi VIII bersama pemerintah sepakat bila revisi UU Haji dibawa ke tingkat II atau paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.

    Rapat yang dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, hingga Saan Mustopa ini membahas dua hal penting. Pertama soal frasa ‘badan’ yang akhirnya diubah menjadi ‘kementerian’. Selanjutnya hal lain yang dibahas adalah tidak adanya penghapusan kuota petugas haji.

    “Yang paling urgensi di pembahasan ini perubahan mendasar frasa yang selama ini disebutkan badan akhirnya panja menyepakati kementerian,” kata Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Disopang, dikutip dari detikNews, Selasa (26/8).

    “Yang kedua panja tidak menghapus kuota petugas haji daerah, hanya membatasi saja, karena menyangkut yang selama ini petugas daerah ini terlalu besar memakai jumlah kuota jemaah. Jadi panja mengurangi jumlah petugas haji daerah, jadi nanti di luar jangan di menyindir nyindir ini dihapus petugas haji daerah, nggak, tidak dihapus,” sambungnya.

    Banyak pihak, salah satunya Hidayat Nur Wahid (HNW), memuji inisiatif Prabowo dalam membentuk Kementerian Haji dan Umrah ini. Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota Komisi VIII tersebut menyebut bahwa salah satu muatan pentingnya adalah peningkatan status kelembagaan Badan Penyelenggara Haji menjadi Kementerian Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

    Lalu apa sebenarnya urgensi pembentukan Kementerian Haji? Apa saja pekerjaan yang perlu diselesaikan untuk memperlancar layanan pemerintah kepada para calon jamaah haji Indonesia? Menghadirkan Ketua Komnas Haji, Mustolih Siraj, ikuti diskusinya dalam Editorial Review.

    Beralih ke berita nusantara, detikSore akan membahas peristiwa penembakan WNI di perbatasan Indonesia-Timor Leste yang terjadi pada Senin (25/8) kemarin sekitar pukul 09.00 WIB. atas kejadian tersebut, seorang WNI bernama Paulus Kaet Oki, terluka saat ditembak oleh aparat UPF Timor Leste di Desa Imbate, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT).

    “Kejadian bermula saat sekelompok warga Tapal 36 Dusun Nino Desa Imbate berupaya menghentikan kegiatan pembangunan pilar batas negara yang dilaksanakan oleh pihak Timor Leste,” kata Kepala Sub Seksi Pengelolaan Informasi Dokumentasi Media (PIDM) Humas Polres TTU, Ipda Markus Wilco Mitang, kepada wartawan, Selasa (26/8/2025).

    Bagaimana kronologinya? Adakah resolusi atas konflik yang tengah terjadi? Ikuti laporan jurnalis detikcom selengkapnya.

    Jelang petang nanti detikSore akan mengulas lebih dalam bagaimana infeksi cacing dapat menyerang manusia. Berkaca pada kasus kematian balita di Jawa Barat akibat cacingan beberapa waktu lalu, detikSore akan membahas sejauh mana masyarakat dapat mendeteksi cacing dalam tubuh mereka. Apa saja indikator seseorang terserang cacing? Bagaimana sistem pengobatannya? Ikuti diskusinya dalam Sunsetalk bersama Redaktur Pelaksana detikHealth.

    Ikuti terus ulasan mendalam berita-berita hangat detikcom dalam sehari yang disiarkan secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia.

    “Detik Sore, Nggak Cuma Hore-hore!”

    (far/vys)

  • ​Pelepasan Jenazah Gubernur ABN IGK Manila, Surya Paloh Pimpin Upacara Kehormatan

    ​Pelepasan Jenazah Gubernur ABN IGK Manila, Surya Paloh Pimpin Upacara Kehormatan

    Jakarta: Suasana haru menyelimuti Halaman Kampus Akademi Bela Negara (ABN) Partai NasDem, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu, 20 Agustus 2025. Jenazah Gubernur ABN, Mayor Jenderal TNI (Purn.) I Gusti Kompyang (IGK) Manila, dilepas untuk menuju proses kremasi di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta.

    Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, bertindak sebagai inspektur upacara sekaligus memberikan penghormatan terakhir. Hadir pula sejumlah tokoh nasional dan jajaran petinggi Partai NasDem antara lain Prananda Surya Paloh, Lestari Moerdijat, Siti Nurbaya Bakar, Hermawi Taslim, hingga mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

    Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem, Hermawi Taslim, menjelaskan bahwa abu kremasi almarhum tidak jadi dibawa ke Bali sebagaimana rencana awal, melainkan akan disemayamkan kembali di Kampus ABN.

    “Tadi setengah jam yang lalu dengan inspektur upacara Bapak Surya Paloh kita melepas jenazah beliau untuk diberangkatkan dan dikremasi di RSPAD. Awalnya rencana abu dibawa ke Bali, tetapi pagi ini berubah. Abunya akan disemayamkan di lantai empat, di ruangan beliau di ABN,” ujar Hermawi.
     

    Ia menambahkan, penghormatan terakhir telah diberikan oleh seluruh jajaran DPP, Majelis Tinggi, hingga Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa. Hermawi mengenang IGK Manila sebagai sosok yang mendedikasikan hidup sepenuhnya untuk ABN sejak awal didirikan.

    “Opa Manila bukan hanya membina kader-kader di ABN, tapi juga memperhatikan hal-hal kecil di sekitar burung, anjing, ikan, bahkan tanaman hidroponik beliau urus. Semua merasa kehilangan,” ungkapnya.

    Terkait keberlanjutan ABN, Hermawi memastikan bahwa kepemimpinan akan segera dilanjutkan dengan memilih sosok yang paling tepat sebagai Gubernur baru.

    “ABN ini akan terus berjalan. Kita akan berunding untuk memilih pengganti beliau dari kalangan internal, seseorang yang mengenal ABN dengan baik dan dekat dengan Opa Manila, sehingga tradisi dan kebajikan yang beliau tanamkan dapat diteruskan,” jelas Hermawi.

    Selain itu, Hermawi mengungkapkan agenda kaderisasi yang sudah terjadwal di ABN tetap berjalan. Hingga akhir tahun, ABN akan menggelar dua kali Laga Perubahan setiap bulan, melibatkan anggota dewan serta struktur partai di 38 provinsi.

    Dengan penuh khidmat, Partai NasDem melepas kepergian IGK Manila, seorang tokoh yang tidak hanya menjadi pembina kader, tetapi juga inspirasi bagi kehidupan di ABN.

    Jakarta: Suasana haru menyelimuti Halaman Kampus Akademi Bela Negara (ABN) Partai NasDem, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu, 20 Agustus 2025. Jenazah Gubernur ABN, Mayor Jenderal TNI (Purn.) I Gusti Kompyang (IGK) Manila, dilepas untuk menuju proses kremasi di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta.
     
    Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, bertindak sebagai inspektur upacara sekaligus memberikan penghormatan terakhir. Hadir pula sejumlah tokoh nasional dan jajaran petinggi Partai NasDem antara lain Prananda Surya Paloh, Lestari Moerdijat, Siti Nurbaya Bakar, Hermawi Taslim, hingga mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
     
    Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem, Hermawi Taslim, menjelaskan bahwa abu kremasi almarhum tidak jadi dibawa ke Bali sebagaimana rencana awal, melainkan akan disemayamkan kembali di Kampus ABN.

    “Tadi setengah jam yang lalu dengan inspektur upacara Bapak Surya Paloh kita melepas jenazah beliau untuk diberangkatkan dan dikremasi di RSPAD. Awalnya rencana abu dibawa ke Bali, tetapi pagi ini berubah. Abunya akan disemayamkan di lantai empat, di ruangan beliau di ABN,” ujar Hermawi.
     

     
    Ia menambahkan, penghormatan terakhir telah diberikan oleh seluruh jajaran DPP, Majelis Tinggi, hingga Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa. Hermawi mengenang IGK Manila sebagai sosok yang mendedikasikan hidup sepenuhnya untuk ABN sejak awal didirikan.
     
    “Opa Manila bukan hanya membina kader-kader di ABN, tapi juga memperhatikan hal-hal kecil di sekitar burung, anjing, ikan, bahkan tanaman hidroponik beliau urus. Semua merasa kehilangan,” ungkapnya.
     
    Terkait keberlanjutan ABN, Hermawi memastikan bahwa kepemimpinan akan segera dilanjutkan dengan memilih sosok yang paling tepat sebagai Gubernur baru.
     
    “ABN ini akan terus berjalan. Kita akan berunding untuk memilih pengganti beliau dari kalangan internal, seseorang yang mengenal ABN dengan baik dan dekat dengan Opa Manila, sehingga tradisi dan kebajikan yang beliau tanamkan dapat diteruskan,” jelas Hermawi.
     
    Selain itu, Hermawi mengungkapkan agenda kaderisasi yang sudah terjadwal di ABN tetap berjalan. Hingga akhir tahun, ABN akan menggelar dua kali Laga Perubahan setiap bulan, melibatkan anggota dewan serta struktur partai di 38 provinsi.
     
    Dengan penuh khidmat, Partai NasDem melepas kepergian IGK Manila, seorang tokoh yang tidak hanya menjadi pembina kader, tetapi juga inspirasi bagi kehidupan di ABN.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

    (PRI)