Xcloud.id

Tag: Saan Mustopa

  • Dasco Pimpin DPR Sidak Pabrik Ban Michelin Cikarang Gegara Kabar PHK Massal

    Dasco Pimpin DPR Sidak Pabrik Ban Michelin Cikarang Gegara Kabar PHK Massal

    Jakarta –

    Pimpinan DPR RI melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke pabrik ban Michelin di Cikarang, Jawa Barat. Sidak DPR RI dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Saan Mustopa.

    Pimpinan DPR RI tiba di lokasi pukul 12.30 WIB. Selain Dasco dan Saan, hadir pula di lokasi anggota Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Tenaga Kerja DPR RI.

    Terlihat di lokasi massa aksi dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) tengah berkumpul di depan pabrik ban Michelin. Terdengar mereka menyampaikan terima kasih kepada Dasco.

    “Terima kasih Bapak Dasco, terima kasih Bapak Dasco,” nyanyian massa di lokasi.

    Pimpinan DPR RI diterima oleh HRD Perusahaan Michelin. Dasco meminta proses PHK di pabrik ban Michelin dihentikan dahulu.

    Said mengatakan kabar PHK ini didapatnya dari perwakilan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) yang menaungi para buruh di pabrik itu. Kali ini, setidaknya terdapat ratusan buruh ter-PHK.

    “Michelin, pabrik ban di Cikarang dia anggotanya SPSI. Tetapi saya sudah dapat kabar bahwa mereka di-PHK sekitar seratusan orang lebih,” kata Said saat ditemui wartawan di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Kamis (30/10), dikutip dari detikFinance.

    Lebih lanjut, Said mengatakan penyebab utama PHK massal ini karena penurunan permintaan ban domestik maupun global. Sehingga mau tak mau pabrik ban Michelin itu mengurangi tenaga kerja.

    “Penyebabnya adalah daya beli yang menurun sehingga permintaan terhadap mobil kan turun, motor turun, sehingga ban juga turun. Itu juga terjadi di global, Michelin kan ini pabrik ban global kan,” terangnya.

    “Sehingga akibat permintaan yang menurun dari ban-ban Michelin, terjadi pengurangan produksi dan dikurangi karyawannya, PHK, sambung Said.

    (dwr/gbr)

  • Gelar Rakerwil, NasDem Jatim Targetkan Masuk Tiga Besar di Pemilu 2029

    Gelar Rakerwil, NasDem Jatim Targetkan Masuk Tiga Besar di Pemilu 2029

    Surabaya (beritajatim.com) – DPW Partai NasDem Jawa Timur menggelar Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) bertema “Kemandirian Berpikir demi Kemajuan Jawa Timur” di Surabaya, Minggu (2/11/2025). Forum ini menjadi ajang evaluasi hasil Pemilu 2024 serta penataan strategi menuju Pemilu 2029.

    “Kami sudah berkeliling ke beberapa DPD di Jawa Timur. Fokus kami adalah memastikan anggota legislatif bekerja nyata untuk masyarakat. Dari DPP, kami juga mendapat data hasil analisis untuk memetakan dapil-dapil yang kosong. Dari situ, kami akan bergerak agar target tiga besar di Jawa Timur bisa tercapai,” kata Ketua DPW Partai NasDem Jatim, Lita Machfud Arifin.

    Lita menjelaskan bahwa hasil Pemilu 2024 menunjukkan NasDem masih diterima masyarakat Jawa Timur. Namun, dia menilai masih ada ruang perbaikan, terutama terkait penguatan struktur kader di legislatif.

    “Kita patut bersyukur karena hasil Pemilu 2024 menunjukkan bahwa NasDem Jawa Timur masih mampu menjaga eksistensi di mata masyarakat,” ujar Lita.

    Lita menegaskan bahwa pekerjaan rumah terbesar adalah mengisi kursi legislatif yang belum terwakili serta membangun sinergi antar daerah pemilihan. Evaluasi menyeluruh diperlukan agar langkah ke depan lebih terukur.

    “Masih ada kursi DPR RI yang kosong, dan sinergi antar dapil belum sepenuhnya terbangun. Ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi kita semua,” tegas Lita.

    Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem, Saan Mustopa, menyampaikan bahwa Rakerwil ini bukan hanya konsolidasi, tetapi penyiapan strategi politik jangka panjang. Menurut dia, Jawa Timur adalah barometer penting bagi kekuatan partai secara nasional.

    “Melalui forum ini, kami akan merumuskan agenda, program, dan strategi yang tepat agar NasDem Jawa Timur dapat meningkatkan dukungan masyarakat,” ujar Saan.

    Saan menambahkan, capaian yang sudah diraih dalam tiga pemilu terakhir harus ditingkatkan dengan memperluas basis kepercayaan publik. Dia berharap NasDem Jatim tampil lebih dekat dengan aspirasi rakyat.

    “Kami harus memastikan bahwa kepercayaan publik terhadap NasDem tidak hanya dipertahankan, tetapi juga ditingkatkan secara signifikan,” tegas dia.

    Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengapresiasi kolaborasi NasDem dalam pembangunan daerah. Dia menilai peran legislatif sangat menentukan keberlanjutan program pemerintah.

    “Terima kasih kepada seluruh jajaran NasDem Jawa Timur yang telah bersinergi, baik di DPRD maupun melalui program-program yang langsung terserap kepada masyarakat di semua lini,” kata Khofifah.

    Khofifah mengajak kader NasDem untuk terus memperkuat hubungan kerja antara legislatif dan pemerintah daerah. “Mari kita terus bangun sinergi dan kolaborasi strategis untuk kemajuan Jawa Timur sesuai dengan komisi masing-masing,” tandasnya. [asg/but]

  • Pimpinan DPR Siap jika Diwajibkan Pakai Maung sebagai Mobil Dinas

    Pimpinan DPR Siap jika Diwajibkan Pakai Maung sebagai Mobil Dinas

    Pimpinan DPR Siap jika Diwajibkan Pakai Maung sebagai Mobil Dinas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustopa menanggapi positif jika pimpinan Parlemen juga diwajibkan untuk menggunakan Maung sebagai mobil dinas.
    Saan menegaskan hal ini ketika ditanya tanggapannya soal Presiden Prabowo Subianto yang menyebut jajaran menterinya akan memakai mobil dinas Maung dalam waktu dekat.
    “Kalau mobil Maung yang dipakai Presiden menjadi mobil dinasnya, mobil hariannya diikuti oleh menteri, bahkan diikuti oleh nanti pimpinan DPR, menurut saya itu hal yang positif,” kata Saan saat ditemui usai hadiri rangkaian HUT ke-14 Nasdem di Kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta, Sabtu (25/10/2025).
    Menurut Saan, penggunaan Maung sebagai mobil dinas adalah suatu kebanggaan terhadap produk dalam negeri.
    “Ya, kita dengan senang hati (pakai Maung), sebenarnya kan ini adalah bentuk kebanggaan terhadap produk Indonesia ya, Pindad lah. Dan presiden kan juga sehari-hari pakai mobil Maung,” ujarnya.
    Diketahui, kelakar Prabowo yang menyebut menterinya segera beralih menggunakan mobil Maung buatan PT Pindad disambut dengan dukungan dari para pejabat pemerintahan.
    Prabowo melontarkan guyonan ini saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta pada Senin, 20 Oktober 2025.
    “Dan sebentar lagi saudara-saudara harus pakai Maung semua. Saya enggak mau tahu,” ujar Prabowo disambut tawa dan tepuk tangan peserta sidang.
    Namun, suasana santai tidak mengaburkan pesan serius di balik gurauan itu. Prabowo menegaskan, penggunaan produk dalam negeri menjadi salah satu langkah memperkuat kemandirian industri.
    Oleh karena itu, Kepala Negara berseloroh bahwa mobil para menteri dengan merek lain hanya bisa digunakan pada saat libur.
    “Yang mobil-mobil bagus pakai kalau libur saja. Ya pada saat saya enggak panggil, kau bolehlah kau pakai mobil itu,” kata Prabowo masih dengan nada bercanda.
    Rencana penggunaan Maung Pindad sebagai kendaraan dinas resmi jajaran Kabinet Merah Putih bukan hal yang baru.
    Presiden Prabowo sebelumnya telah memberikan arahan penggunaan mobil Maung untuk para menteri, wakil menteri, kepala badan dan kepala lembaga, hingga eselon I kementerian.
    Arahan itu secara langsung disampaikan Prabowo dalam acara retret di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah pada akhir Oktober 2024.
    Bahkan, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) saat itu, AM Putranto mengungkapkan bahwa pemerintah sudah memesan 10.000 unit Maung kepada PT Pindad.
    “Untuk program itu 10.000 (unit Maung) ke depan, untuk yang 100 hari kerja diharapkan 5.000 sekian dan itu akan berlanjut,” ujar Putranto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada 30 Oktober 2024.
    Terkait bahan bakunya, lebih banyak menggunakan bahan baku dalam negeri. Secara porsi, bahan baku dari dalam negeri mencapai 70 persen, sementara bahan baku impor dari Korea Selatan sebesar 30 persen.
    Namun, Putranto belum bisa memastikan apakah Maung itu bakal diberikan juga untuk kendaraan dinas wajib pemerintah daerah atau sebaliknya.
    “Prioritas di sini (pemerintah pusat), nanti kalau dibagi semua kan enggak kebagian. Kalau (produksi) 10.000 artinya kan diprioritaskan (di pemerintah pusat),” kata Putranto.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • NasDem gelar program kesehatan masyarakat demi ciptakan SDM sehat

    NasDem gelar program kesehatan masyarakat demi ciptakan SDM sehat

    Jakarta (ANTARA) – Partai Nasional Demokrat (NasDem) menggelar program kesehatan gratis untuk masyarakat guna memastikan sumber daya manusia (SDM) Indonesia dalam keadaan sehat.

    Pemeriksaan kesehatan ini digelar di NasDem tower yang berlokasi di wilayah Jakarta Pusat, Sabtu.

    Dalam program pemeriksaan kesehatan hari ini, pihak Nasdem menggelar pelayanan untuk melayani masyarakat memeriksa gula darah, kolesterol, serta asam urat.

    Menurut Wakil Ketua Umum (Waketum) NasDem Saan Mustopa, mengatakan, tiga penyakit itu menjadi momok yang menakutkan karena sudah menyerang kalangan anak muda.

    “Dulu penyakit gula, kolesterol, dan asam urat dikenal sebagai penyakit orang tua. Kini justru banyak diderita kalangan muda produktif akibat pola hidup yang tidak sehat, terlalu banyak minuman manis, makanan cepat saji, dan kurang bergerak,” ujar Saan di NasDem Tower, Jakarta.

    Berdasarkan data International Diabetes Federation (IDF) yang dipaparkan Saan, tercatat, lebih dari 20 juta orang Indonesia hidup dengan diabetes, dan tren peningkatannya kini paling cepat terjadi di usia 20–40 tahun.

    Kementerian Kesehatan juga mencatat, 35 persen masyarakat usia produktif memiliki kadar kolesterol tinggi, dan hampir 1 dari 5 orang muda sudah menunjukkan tanda-tanda pra-diabetes.

    Fenomena ini erat kaitannya dengan gaya hidup modern yang serba instan dan tinggi gula seperti mengkonsumsi minuman pemanis, kopi susu kekinian, hingga camilan berkalori tinggi tanpa diimbangi aktivitas fisik.

    “Data Kementerian Kesehatan menunjukkan lebih dari 70 persen rakyat Indonesia belum pernah memeriksakan kesehatannya secara rutin. Padahal tiga dari lima penyebab kematian terbesar yaitu hipertensi – diabetes – jantung, bisa dicegah bila dideteksi lebih dini,” kata Ketua Umum Prokes NasDem Cashtry Meher di tempat yang sama.

    Melalui kegiatan pemeriksaan gratis ini, Cahstry memastikan NasDem ingin hadir sebagai partai politik yang peduli dan kesehatan masyarakat.

    “Hari ini, di tempat ini, kita tidak menunggu rumah sakit penuh tapi kita justru mendatangi rakyat, dengan membawa pelayanan kesehatan langsung ke jantung masyarakat. Inilah politik yang sesungguhnya,” tegas Cashtry.

    Kegiatan ini juga menjadi bentuk dukungan nyata terhadap program pemerintah, yaitu cek Kesehatan Gratis masyarakat di seluruh puskesmas.

    Dengan adanya kegiatan ini, Cahstry berharap dapat masyarakat semakin memiliki kesadaran penuh kepada kondisi kesehatan diri untuk mencegah timbulnya penyakit.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pimpinan DPR: Sumatera Selatan pilar produksi pangan nasional

    Pimpinan DPR: Sumatera Selatan pilar produksi pangan nasional

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menegaskan peran strategis Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu kekuatan utama produksi pangan nasional.

    “Sumatera Selatan berada di posisi penting dalam struktur pangan nasional. Produktivitasnya terus meningkat dan kontribusinya sangat besar terhadap kebutuhan pangan nasional,” kata Saan Mustopa dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Hal tersebut disampaikannya dalam Kunjungan Kerja Gabungan DPR RI ke Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Sumatera Selatan.

    Ia mengatakan Sumsel telah menempati posisi lima besar produsen pangan terbesar di Indonesia, yang sejajar dengan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

    Menurutnya, peningkatan luas lahan pertanian dari sekitar 400 ribu hektare menjadi lebih dari 560 ribu hektare, serta kenaikan produktivitas dari 5,6 ton menjadi 6 ton per hektare, menunjukkan hasil nyata dari kerja pemerintah daerah dan petani di lapangan.

    “Ini bukti bahwa Sumsel punya daya dorong kuat dalam menjaga ketahanan pangan nasional,” ujarnya.

    Sebab itu, baginya, pencapaian Sumatera Selatan demi menjaga stabilitas produksi pangan merupakan bagian penting dari upaya menuju target swasembada pangan nasional tahun 2027 yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

    Ia pun menegaskan, target itu nantinya bisa diperluas menuju visi besar Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.

    “Presiden Prabowo sudah menegaskan, bukan hanya swasembada, tapi Indonesia harus menjadi lumbung pangan dunia. Ini komitmen yang luar biasa, dan DPR siap mengawal sepenuhnya,” kata Saan.

    Dalam kesempatan yang sama, Saan juga mengapresiasi langkah Sumatera Selatan yang berhasil menjaga keseimbangan antara perluasan lahan dan peningkatan produktivitas.

    Namun, dirinya tetap mengingatkan bahwa tantangan serius yang dihadapi daerah lain, seperti yang saat ini terjadi di Jawa, adalah penyusutan lahan pertanian karena alih fungsi yang masif.

    “Di banyak daerah, lahan hijau berubah menjadi kawasan industri dan perumahan. Ini ancaman nyata terhadap ketahanan pangan. Karena itu, integrasi kebijakan antara Kementerian Pertanian, (Kementerian) PU, dan (Kementerian) ATR/BPN sangat penting agar perlindungan lahan berjalan konsisten,” tegasnya.

    Tidak hanya itu saja, ia juga menyoroti pentingnya perbaikan infrastruktur pertanian, terutama irigasi dan sistem distribusi pupuk, untuk menjaga produktivitas petani. Jika perbaikan infrastruktur pertanian terbengkalai, terangnya, ketahanan pangan tidak akan tercapai sesuai harapan.

    “Irigasi itu jantung pertanian. Dulu di kampung saya, air diatur sedemikian rupa agar sawah tidak kekeringan atau kebanjiran. Sekarang banyak yang rusak karena pembangunan yang tak terkendali. Kita harus perbaiki agar petani punya kepastian air dan pupuk,” kata Saan.

    Oleh karena itu, dirinya memastikan DPR akan terus mengawal pelaksanaan program pangan nasional hingga ke tingkat daerah.

    Dengan mengedepankan kerja kolektif lintas lembaga dan lintas fraksi, harapnya, Indonesia segera bisa menjadi lumbung pangan dunia.

    “Sekarang tidak ada lagi sekat. Semua partai dan semua lembaga satu suara soal pangan ini. Sumatera Selatan telah memberi contoh, dan dari sinilah kita ingin membangun kekuatan pangan bangsa menuju kemandirian dan kejayaannya,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Cak Imin ke Anggota DPR yang Protes APBN Bantu Al Khoziny: Apa Solusi Anda? Nasional 14 Oktober 2025

    Cak Imin ke Anggota DPR yang Protes APBN Bantu Al Khoziny: Apa Solusi Anda? Nasional 14 Oktober 2025

    Cak Imin ke Anggota DPR yang Protes APBN Bantu Al Khoziny: Apa Solusi Anda?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    — Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menjawab kritik anggota DPR yang tidak setuju dengan penggunaan APBN untuk membantu pembangunan ulang Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Sidoarjo yang roboh dan memakan korban jiwa.
    “Kepada teman-teman yang memprotes penggunaan APBN, apa solusi Anda? Kepada DPR yang ada satu-dua orang yang memprotes, apa solusi Anda dengan 1.900 santri yang sedang belajar?” kata Cak Imin di kantornya, di Jakarta, Selasa (14/10/2025).
    Dia menegaskan bahwa Ponpes Al Khoziny layak mendapatkan bantuan dari APBN setelah insiden tragis yang menewaskan puluhan santri beberapa waktu lalu.
    Cak Imin mengatakan, pemerintah tidak bisa menutup mata terhadap kondisi 1.900 santri yang masih harus melanjutkan proses belajar di tengah keterbatasan fasilitas pascabencana.
    “Al Khoziny di Sidoarjo ini layak dibantu APBN, karena ya kalau jumlah santrinya 1.900 mau sekolah di mana? Mau dibiarkan di tenda? Pemerintah mau diam saja?” ujar Cak Imin.
    Cak Imin menegaskan bahwa bantuan APBN bukan soal dana semata, melainkan wujud kehadiran dan tanggung jawab negara dalam menjamin rasa aman dan nyaman bagi anak-anak bangsa yang sedang menempuh pendidikan.
    “Yang paling penting bagi pemerintah adalah perlindungan rasa aman dan nyaman dalam belajar. Itu kewajiban pemerintah, itu wujud kehadiran negara. Soal anggaran itu hanya bagian kecil dari kewajiban,” tegasnya.
    Ia menambahkan, meski pemerintah tetap melakukan audit dan penelusuran terhadap potensi kelalaian dalam insiden tersebut, fokus utama tetap pada keberlanjutan pendidikan para santri.
    “Kalau ada kesalahan atau kelalaian, itu proses lain. Tapi faktanya generasi kita sedang belajar dan harus terlindungi. Itu makna kehadiran negara,” ujarnya.
    Cak Imin menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi langsung agar pesantren yang terdampak tidak hanya diaudit, tetapi juga dibantu untuk segera pulih.
    “Makanya Presiden memerintahkan bukan saja diaudit, tapi juga dibantu. Banyak pesantren juga yang tidak mau dibantu karena tumbuh dari keswadayaan. Itu justru kekuatan yang harus dijaga oleh pemerintah,” katanya.
    Menurutnya, pesantren di Indonesia tumbuh berkat gotong royong masyarakat dan bukan karena bantuan negara.
    Karena itu, bantuan pemerintah melalui APBN dianggap penting untuk memastikan keberlangsungan pendidikan tanpa meniadakan semangat kemandirian pesantren.
    “Pesantren tumbuh karena inisiatif masyarakat. Tugas pemerintah adalah menjaga dan mengawasi agar tidak terjadi lagi peristiwa seperti ini. Karena itu APBN dibutuhkan agar tidak ada yang terabaikan,” tutur Cak Imin.
    Ia juga mengungkapkan bahwa proses administrasi bantuan masih berjalan, dan Presiden terus memantau percepatan pelaksanaannya.
    “Sampai hari ini masih proses administrasi, ini memang butuh waktu. Bapak Presiden terus menanyakan sejauh mana pelaksanaannya supaya cepat,” ujarnya.
    “Perlu dicatat, pesantren adalah lembaga terbanyak yang tidak menerima bantuan pemerintah selama ini. Jadi kalau sekarang dibantu, itu karena benar-benar mendesak dan kemanusiaan,” tambahnya.
    Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan bahwa bantuan pemerintah akan difokuskan kepada lembaga pendidikan yang paling membutuhkan.
    “Anggaran negara juga bukannya berlebihan. Tapi yang kita pilih nanti adalah yang memang sangat memerlukan bantuan,” kata Dody.
    “Fokusnya sekarang mengecek dulu kualitasnya seperti apa, kemudian kita akan melaporkan ke Pak Menko PM dan Menteri Agama,” ujarnya.
    Ia juga meminta publik tidak hanya menyoroti kasus Ponpes Al Khoziny.
    “Jadi jangan fokus ke Al Khoziny saja. Kita kerja cepat, sampling ke seluruh provinsi,” jelasnya.
    Di sisi lain, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut bahwa proses administratif bantuan untuk pesantren tersebut sedang dikawal langsung oleh Sekretariat Negara.
    “Saya tidak sebutkan anggarannya sekarang karena itu tergantung berapa yang diperlukan. Mensesneg mengawal langsung proses administrasinya. Sudah sedang proses,” kata Nasaruddin.
    Sebelumnya, Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya meminta pemerintah mengkaji ulang rencana pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny menggunakan APBN.
    Politikus Golkar itu mengingatkan bahwa rencana kebijakan tersebut perlu diputuskan secara hati-hati agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat.
    “Terkait wacana penggunaan APBN untuk membangun ulang ponpes, hal ini belum menjadi keputusan final ya, dan saya rasa masih harus dikaji secara hati-hati,” ujar Atalia saat dihubungi, Jumat (10/10/2025).
    Senada, Pimpinan DPR RI, Saan Mustopa, menilai usulan pembangunan kembali gedung Ponpes Al Khoziny dengan APBN perlu dibahas dan dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga di tingkat pemerintahan.
    “Karena itu menggunakan dana APBN, tentu itu harus dibicarakan dulu dengan minimal di tingkat kementerian, di tingkat pemerintahan,” ucap Saan usai acara donor darah menjelang HUT Ke-14 Partai Nasdem, yang digelar di Nasdem Tower, Jakarta, Sabtu (11/10/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wakil Ketua DPR tegaskan bantuan PIP tidak boleh dipotong

    Wakil Ketua DPR tegaskan bantuan PIP tidak boleh dipotong

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menegaskan bahwa bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) tidak boleh dipotong dalam bentuk apa pun karena dana tersebut merupakan hak penuh bagi para penerima manfaat.

    Saan dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun masa depan bangsa.

    Dirinya meyakini bahwa setiap anak, tanpa terkecuali, harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan yang layak dan tanpa terbebani oleh kondisi ekonomi keluarga.

    “Pendidikan adalah salah satu hal yang dapat mengubah hidup seseorang menjadi lebih baik. Dengan pendidikan, anak-anak kita memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memperbaiki masa depan mereka dan mengangkat derajat keluarga,” katanya.

    Maka dari itu, Saan mengingatkan agar dana PIP tidak boleh dipotong dengan alasan apa pun. Bahkan, menurutnya, dana PIP seharusnya ditambah oleh para wakil rakyat.

    “Karena bagaimanapun, ini adalah program yang mulia, (yaitu) membantu anak-anak dari keluarga yang kurang mampu agar tetap bisa sekolah dengan layak dan semangat,” ucapnya.

    Adapun pada Sabtu (11/10), Saan menyalurkan bantuan PIP kepada 155 siswa SDN Cinangka, Bungursari, Purwakarta, Jawa Barat, dalam kegiatan resesnya.

    Kegiatan yang dikemas dalam bentuk sapa warga ini juga menjadi ajang silaturahmi antara wakil rakyat dengan masyarakat setempat.

    Saan juga menekankan bahwa kegiatan reses bukan hanya agenda rutin anggota DPR RI, tetapi juga momen penting untuk memastikan kebijakan publik benar-benar berpihak pada masyarakat.

    Melalui dialog dan tatap muka langsung, aspirasi warga dapat dihimpun secara utuh dan menjadi dasar perjuangan dalam penyusunan kebijakan di parlemen.

    “Kami di DPR RI akan terus memastikan bahwa suara masyarakat di daerah tidak hanya didengar, tapi juga diwujudkan dalam kebijakan dan program nyata. Inilah esensi dari reses, (yaitu) menyatu dengan rakyat, mendengar langsung, dan memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan mereka,” katanya.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dana Reses Naik dan Janji DPR Bikin Aplikasi untuk Transparansi Nasional 13 Oktober 2025

    Dana Reses Naik dan Janji DPR Bikin Aplikasi untuk Transparansi Nasional 13 Oktober 2025

    Dana Reses Naik dan Janji DPR Bikin Aplikasi untuk Transparansi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Polemik mengenai besarnya dana reses anggota DPR RI kembali mencuat setelah beredar isu adanya kenaikan tunjangan reses pada Oktober 2025.
    Para pimpinan DPR buru-buru membantah isu tersebut.
    Namun, bersamaan dengan itu terungkap bahwa uang reses anggota DPR periode 2024-2029 mencapai Rp 702 juta per anggota, naik dari Rp 400 juta pada periode sebelumnya.
    Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa dana reses sebesar Rp 702 juta sudah ditetapkan sejak masa jabatan 2024–2029 dan tidak bertambah pada Oktober ini.
    “Reses itu kan uangnya bukan untuk anggota dewan, tapi untuk kegiatan reses di dapil dengan berbagai kegiatan serap aspirasi masyarakat,” ujar Dasco saat dihubungi, Minggu (11/10/2025).
    Menurut Dasco, dana reses tersebut diusulkan oleh Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI, bukan oleh anggota DPR.
    Anggota dewan hanya melaksanakan kegiatan serap aspirasi di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.
    “Yang mengusulkan itu Kesekretariatan Jenderal,” ucap Dasco.
    Untuk diketahui, muncul kabar bahwa dana reses anggota DPR naik Rp 50 juta menjadi Rp 756 juta mulai Oktober 2025 ini.
    Namun, Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Nasdem, Saan Mustopa, menepis kabar kenaikan tersebut.
    “Sudah saya cek juga, enggak ada kenaikan. Di pimpinan sudah kita pastikan,” kata Saan usai acara donor darah di DPP Partai Nasdem, Jakarta, Sabtu (11/10/2025).
    Saan memastikan, angka dana reses masih sama seperti sebelumnya, yakni sekitar Rp 702 juta.
    “Tetap 700-an, jadi enggak nambah karena enggak nambah titik, berarti juga enggak nambah angka,” ujar dia menegaskan.
    Sementara itu, Dasco menjelaskan bahwa besaran dana reses Rp 702 juta disesuaikan dengan peningkatan jumlah titik dan kegiatan reses, dibanding periode sebelumnya yang hanya Rp 400 juta per masa reses.
    Dia pun mengakui sempat terjadi kekeliruan administrasi di internal Setjen DPR RI, yang mengira rencana kenaikan Rp 54 juta telah disetujui.
    Namun, dana tersebut saat ini sudah ditarik kembali dari rekening penerimaan uang reses para anggota dewan.
    “Dia pikir si Rp 54 juta ini dia oke. Tapi belum juga ditransfer. Nah, kemudian ditarik balik, sudah didebit balik semuanya, tetap Rp 702 (juta),” kata Dasco.
    Menurut Dasco, pada Agustus lalu memang sempat ada wacana penambahan titik kunjungan reses yang membuat total dana menjadi Rp 756 juta.
    Namun, rencana itu dibatalkan setelah muncul gelombang unjuk rasa besar-besaran pada 25-31 Agustus 2025.
    Salah satu isu yang disorot adalah besarnya tunjangan DPR, yakni Rp 50 juta untuk perumahan.
    Di tengah polemik dana reses ini, DPR RI tengah menyiapkan aplikasi digital untuk melaporkan kegiatan reses para wakil rakyat.
    “Kita sudah bikin aplikasi nih, mudah-mudahan sudah jadi. Jadi, kalau mereka klik mau anggota DPR siapa, dari partai apa, kegiatan resesnya apa, dan di mana saja,” ujar Dasco.
    Sebanyak 580 anggota DPR RI diwajibkan mengunggah laporan kegiatan mereka di aplikasi tersebut.
    Publik nantinya dapat memantau aktivitas anggota DPR selama masa reses.
    Jika ada laporan yang tidak lengkap atau tidak sesuai, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) akan menindaklanjutinya.
    “Kalau dia (kegiatannya) kurang atau enggak ini, nanti MKD yang evaluasi, kalau ada yang laporin,” ucap Dasco.
    Meski demikian, laporan yang diunggah tidak mencakup bukti-bukti pengeluaran seperti struk atau kuitansi karena biaya kegiatan berbeda di tiap dapil.
    Dasco menjelaskan, anggota DPR biasanya memiliki tim dapil yang membantu pelaksanaan kegiatan dan tidak digaji oleh APBN sehingga pengeluaran di setiap dapil sangat bervariasi.
    “Kan di tiap dapil itu mereka ada tim dapil yang tidak digaji oleh APBN. Tetapi, mereka kan pelaksana-pelaksana setiap kegiatan,” tutur Dasco.
    Dasco lantas mencontohkan dirinya yang berstatus anggota DPR dari Dapil Kota Tangerang, Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang.
    Dia mengaku tim dapil yang cukup banyak karena luasnya wilayah yang harus dijangkau.
    “Tapi, kalau kita tulis pengeluaran untuk orang ini, ke tim ini, kan enggak bagus juga,” katanya.
    Menurut Lucius, publik sempat dibuat puas setelah DPR menghapus tunjangan perumahan sebesar Rp 50 juta per bulan seusai demonstrasi besar pada Agustus lalu.
    Namun, tanpa banyak sorotan, terungkap kebijakan tunjangan reses DPR dengan nilai yang fantastis.
    “Kita seperti kena
    prank
    massal dari DPR. Kita dibikin puas dan senang karena tunjangan perumahan dihapus, tetapi lepas dari pantauan kita, tunjangan fantastis lain muncul dan tak dianggap masalah oleh anggota DPR sendiri,” kata Lucius, Minggu (12/10/2025).
    Lucius menilai, kenaikan dana reses ini seolah menjadi alasan para legislator tidak keberatan kehilangan tunjangan perumahan.
    “Dengan tunjangan reses sefantastis ini, kita jadi paham kenapa DPR tak menangis kehilangan 50 juta per bulan dari tunjangan perumahan,” ujarnya.
    Dia juga menyoroti minimnya transparansi dan lemahnya pengawasan publik terhadap pelaksanaan kegiatan reses.
    Lucius menyebut laporan kegiatan reses anggota DPR sebagai “informasi hantu” karena jarang terbuka untuk publik.
    “Tunjangan reses dan beberapa tunjangan terkait kunjungan anggota ke daerah pemilihan tak pernah secara jujur disampaikan ke publik selama ini. Selain soal tunjangan, segala sesuatu terkait reses dan kunjungan ke dapil memang jadi informasi hantu di DPR,” kata dia.
    Lucius bahkan menyebut kegiatan reses selama ini sering kali hanya formalitas untuk memenuhi administrasi, tanpa hasil yang benar-benar dibawa ke parlemen.
    “Emang ada gitu aspirasi rakyat yang sungguh-sungguh diserap dan diperjuangkan anggota usai melaksanakan reses?” ujarnya retoris.
    Dia menilai, tanpa laporan pertanggungjawaban yang jelas, penggunaan dana reses sangat rentan disalahgunakan.
    “Anggota DPR bahkan mungkin ada yang sama sekali tidak kembali ke dapil saat reses, tetapi justru pelesiran ke tempat lain,” kata Lucius.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Saan Mustopa Klaim Dana Reses DPR Tak Naik

    Saan Mustopa Klaim Dana Reses DPR Tak Naik

    JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menegaskan dana reses bagi anggota parlemen Senayan periode 2024-2029 tidak mengalami kenaikan.

    Hal ini merespons isu kenaikan dana reses anggota DPR RI dari Rp702 juta menjadi Rp756 juta pada masa reses bulan Oktober oleh Sekretariat Jenderal DPR RI.

    “Enggak ada kenaikan. Di pimpinan (DPR RI) sudah kita pastikan enggak ada,” kata Saan di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Sabtu, 11 Oktober.

    Saan menegaskan dana reses DPR RI saat ini tetap sama pada bulan Mei lalu. Sementara, dana reses Anggota DPR periode ini memang mengalami kenaikan dari Anggota DPR RI periode 2019-2024.

    “Tetap juga, sudah enggak lagi. Tetap 700an, jadi enggak nambah. Karena enggak nambah titik berarti juga enggak nambah angka,” ungkap Saan.

    Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan sempat ada usulan penambahan Rp54 juta menjadi Rp756 juta pada Agustus karena ada usulan penambahan titik reses.

    Namun belakangan, usulan tersebut dibatalkan bersamaan dengan tunjangan rumah karena mendapat gelombang protes dari masyarakat pada akhir Agustus lalu.

    “Nah kemudian pada agustus itu ada usulan penambahan titik, sehingga tadinya mau ditambah kenaikan Rp54 juta tambahannya mau Rp756 tetapi karena waktu itu. Karena ada protes karena tunjangan rumah, dana ini kita juga tak disetujuin. Termasuk tunjangan rumah dibatalkan, penambahan titik kita juga tak setujui,” ujar Dasco.

    DPR RI memasuki masa reses mulai Jumat, 3 Oktober hingga awal November. Dalam periode reses, para anggota DPR RI akan memanfaatkan waktu untuk kembali ke daerah pemilihannya, berinteraksi langsung dengan masyarakat, dan mendengarkan berbagai aspirasi serta permasalahan yang dihadapi oleh warga.

    Proses penyerapan aspirasi masyarakat di daerah menjadi bagian integral dari tanggung jawab legislator dalam mewakili kepentingan rakyat.

    Selama masa reses, para anggota DPR RI dapat menggelar berbagai kegiatan seperti pertemuan bersama masyarakat, dialog publik, kunjungan ke berbagai lokasi, dan mendengarkan keluhan serta ide-ide konstruktif dari berbagai sektor masyarakat.

    Melalui serangkaian kegiatan reses, DPR RI dapat memahami secara lebih mendalam dinamika sosial, ekonomi, dan politik di masing-masing daerah pemilihannya.

    Selain itu, penyerapan aspirasi masyarakat juga menjadi kesempatan bagi anggota DPR RI untuk menjelaskan berbagai kebijakan yang telah dihasilkan di tingkat nasional serta mendapatkan umpan balik langsung dari masyarakat.

  • NasDem adakan donor darah sambut HUT Ke-14

    NasDem adakan donor darah sambut HUT Ke-14

    Selain donor darah, terdapat pula kegiatan sosial lainnya yang akan digelar dalam rangka menyambut HUT, yaitu cek kesehatan gratis, pengobatan gratis, kunjungan ke panti sosial, pembagian sembako, hingga kegiatan turnamen olahraga

    NasDem Gelar Kegiatan Donor Da (ANTARA) – Partai Nasional Demokrat (NasDem) mengadakan donor darah di Jakarta, Sabtu, untuk menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-14 Partai NasDem yang jatuh pada 11 November 2025.

    Wakil Ketua Umum NasDem Saan Mustopa menyampaikan donor darah diadakan seiring dengan kebutuhan kantong darah di Indonesia yang tinggi, yakni 5,1 jut per tahun, sedangkan terdapat kekurangan sekitar 1,4 juta kantong darah pada 2024.

    “Nah, mereka-mereka yang tidak terlayani kebutuhan darahnya kan nanti kasihan juga, makanya kami melakukan donor darah ini karena kami tahu berdasarkan data itu,” ungkap Saan dalam acara tersebut.

    Dengan demikian, ia akan terus mendorong kegiatan serupa untuk dilakukan secara rutin oleh NasDem.

    Adapun dalam kegiatan tersebut, terdapat 285 peserta donor darah yang berasal dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) hingga Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) di sekitar DKI Jakarta.

    Tak hanya di Jakarta, Saan menyampaikan kegiatan donor darah turut dilakukan secara serentak di berbagai daerah.

    Dia menuturkan kegiatan donor darah juga tidak hanya diperuntukkan bagi kader Partai, tetapi juga untuk masyarakat umum.

    “Begitu pula kegiatan sosial lain yang juga diperuntukkan pada masyarakat umum,” tuturnya.

    Saan menjelaskan agenda donor darah merupakan pembuka untuk rangkaian kegiatan menyambut HUT Ke-14 NasDem.

    Selain donor darah, disebutkan bahwa terdapat pula kegiatan sosial lainnya yang akan digelar dalam rangka menyambut HUT, yaitu cek kesehatan gratis, pengobatan gratis, kunjungan ke panti sosial, pembagian sembako, hingga kegiatan turnamen olahraga.

    “Di beberapa daerah bahkan pemeriksaan gratis juga dilakukan untuk mengecek TBC (tuberkulosis),” kata Saan menambahkan.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Panitia Kegiatan Donor Darah Danty Indriastuti menyampaikan kegiatan donor darah diselenggarakan sebagai bentuk kepedulian Partai NasDem kepada masyarakat.

    “Kami itu sangat peduli dengan kemanusiaan. Makanya di ulang tahun ini, kami memfokuskan pada bantuan sosial dan kegiatan yang lainnya,” ucap Danty.

    Dia pun menyatakan semua kegiatan sosial yang digelar dalam rangka HUT Ke-14 NasDem ditujukan murni untuk masyarakat di tengah kondisi yang kini memprihatinkan.

    “Jadi sebagai partai politik, kami sangat peduli dengan masyarakat keadaannya seperti apa sekarang ini,” ujarnya.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.