Nasdem Usul Parliamentary Threshold 7 Persen, PSI: 8 Persen Pun Kami Siap
Tim Redaksi
CIAMIS, KOMPAS.com
– Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ahmad Ali menegaskan bahwa partainya siap menghadapi berapa pun
parliamentary threshold
atau ambang batas parlemen yang diatur untuk pemilihan umum (Pemilu) 2029.
Jika mantan partainya,
Nasdem
meminta
parliamentary threshold
naik jadi 7 persen,
PSI
siap meladeni, bahkan jika 8 persen sekalipun.
Sebab, PSI didesain menjadi partai pemenang.
“Sebagai partai politik, sebagai partai yang disiapkan untuk menjadi pemenang, kami pun tentunya tidak punya pilihan lain. Ketika partai-partai yang hari ini sedang berkuasa di
Parlemen
, menentukan atau memutuskan, kebijakan yang menurut mereka, akan menghalangi partai-partai baru, untuk kemudian lolos di Parlemen, kami juga tidak keberatan,” ujar Ali di Ciamis, Jawa Barat, Sabtu (15/11/2025).
“8 persen pun bagi kami itu suatu hal yang mengembirakan juga. Kami siap untuk di semua medan pertarungan, karena memang kami hadir di 2029 ini sebagai partai yang tidak didesain sebagai penggembiraan, tapi Insyaallah PSI, ini di 2029 kami desain sebagai partai pemenang,” sambungnya.
Ali mengatakan, PSI sadar betul bahwa mereka hanyalah partai baru. Selain itu, PSI juga tidak punya kuasa politik karena tidak lolos ke DPR pada 2024 kemarin
Dengan begitu, Ali menegaskan, PSI hanya bisa menyiapkan diri untuk lolos sebagai partai parlemen.
“Ya caranya karena kami bukan penguasa politik, karena kami tidak punya orang di DPR, maka yang kami bisa lakukan adalah, menyiapkan diri sebaik-baiknya, untuk bertarung di semua medan yang disiapkan, oleh penguasa politik di DPR hari ini,” jelas Ali.
Untuk itu, Ali terus melakukan konsolidasi dan membangun basis partai di daerah.
Dia yakin dengan rumus sederhana saja, PSI bisa lolos ke DPR.
“Saya banyak tahu tentang partai,” ucapnya.
“Apa saya harus diam membunuh diri saya? Apa saya harus diam membunuh diri saya di tempat ini? Saya tidak punya cara lain. Selain menyelamatkan diri kami, selain mempersiapkan diri ini, insyaallah dengan jalannya baik,” imbuh Ali.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Saan Mustopa mengusulkan
ambang batas parlemen
atau
parliamentary threshold
pada Pemilu 2029 naik menjadi 7 persen.
Hal ini menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mensyaratkan perubahan ambang batas untuk Pemilu 2029
MK menilai, ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional yang berlaku saat ini tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi.
“Jadi, Nasdem selalu mengusulkan dalam setiap pembahasan Undang-Undang Pemilu, Nasdem mengusulkan 7 persen terkait dengan ambang batas parlemen,” kata Saan, di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Selasa (11/11/2025).
Saan menyampaikan, perubahan ambang batas menjadi 7 persen sudah diusulkan Nasdem sejak partainya pertama kali mengikuti Pemilu pada 2014.
Usul tersebut tidak pernah berubah hingga Pemilu 2024. Partai Nasdem berencana mendiskusikannya dengan partai-partai lain di parlemen.
“Dan nanti kita diskusikan, kita bicarakan dengan partai-partai dan fraksi-fraksi yang lain terkait dengan ambang batas parlemen,” ucap Saan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Saan Mustopa
-
/data/photo/2025/11/15/6918586b9add4.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Nasdem Usul Parliamentary Threshold 7 Persen, PSI: 8 Persen Pun Kami Siap")
Nasdem Usul Parliamentary Threshold 7 Persen, PSI: 8 Persen Pun Kami Siap
-
/data/photo/2025/11/14/6916f279d272c.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "10
Ahmad Ali: PSI Harus Menang Lawan Nasdem, Saya yang Paling Rugi kalau Kalah
Nasional")
10 Ahmad Ali: PSI Harus Menang Lawan Nasdem, Saya yang Paling Rugi kalau Kalah Nasional
Ahmad Ali: PSI Harus Menang Lawan Nasdem, Saya yang Paling Rugi kalau Kalah
Tim Redaksi
PURWAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali mengatakan, PSI harus menang melawan mantan partainya, yakni Nasdem, dalam pemilu mendatang.
Ali menyebutkan, dirinya merupakan orang yang paling rugi jika
PSI
kalah dari
Nasdem
.
“Siap bertanding. Dan saya harus memenangkan. PSI harus menang dari Nasdem, se-Indonesia,” kata Ali di usai pra-rapat kerja wilayah PSI Jawa Barat di Purwakarta, Jumat (14/11/2025).
“Saya pasti orang yang paling merugi. Kalau kemudian ketika saya kalah dari Nasdem,” imbuh dia.
Mulanya, Ali menekankan bahwa pra rakerwil ini harus diterjemahkan sebagai rivalitas politik, di mana dia harus memotivasi kader PSI.
Ali lantas menyinggung sosok Wakil Ketua Umum Partai Nasdem
Saan Mustopa
yang sudah ia anggap sebagai adik sendiri.
Ia juga bercerita bahwa Saan adalah sosok yang mengajaknya bergabung ke Nasdem, meski akhirnya Ali meninggalkan Nasdem dan pindah ke PSI.
“Ini harus diterjemahkan sebagai satu rivalitas politik. Jadi memotivasi kader. Saan Mustopa itu kan adik saya. Yang ngajak dia masuk Nasdem itu saya. Terus kemudian saat itu saya bangga lah. Bahwa dia menggantikan saya sebagai wakil ketua umum,” ujar Ali.
Meski begitu, Ali menegaskan bahwa tidak ada persahabatan dalam politik.
“Tapi kan dalam politik tidak ada persahabatan, yang ada saling ‘membunuh’,” kata dia.
Dengan demikian, meski mereka bersahabat, Ali akan berupaya agar PSI mendapatkan suara lebih banyak dari Nasdem pada pemilu mendatang.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
Waketum NasDem: Revisi UU Pemilu dalam kajian internal partai
Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa mengatakan partainya akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) lewat kajian internal.
“Itu kan nanti dibicarakan, akan kita tindaklanjuti apa yang menjadi putusan Mahkamah Konstitusi itu pada saat pembahasan Undang-Undang Pemilu,” kata Saan usai acara HUT Ke-14 Partai NasDem di Jakarta, Selasa.
Selama ini, menurut dia, Partai NasDem selalu mengusulkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) tujuh persen terkait revisi UU Pemilu.
Ia mengatakan pembahasan UU Pemilu itu juga akan didiskusikan lebih lanjut dengan fraksi-fraksi dan partai-partai di DPR.
“Dan nanti kita diskusikan, kita bicarakan dengan partai-partai dan fraksi-fraksi yang lain terkait dengan ambang batas parlemen karena memang juga terkait dengan revisi Undang-Undang Pemilu belum dimulai,” ujarnya.
Revisi UU Pemilu, kata Saan, masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2026. Untuk itu, Partai NasDem saat ini sedang dalam tahap pengkajian revisi UU tersebut.
“Misalnya kayak NasDem, tentu NasDem melakukan kajian terkait dengan nanti revisi Undang-Undang Pemilu. Poin-poin apa saja yang nanti NasDem sampaikan, akan tawarkan kepada fraksi-fraksi yang lain dan tentu juga dengan pemerintah,” ucapnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse mengungkapkan pembahasan revisi atau Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu akan mulai bergulir pada tahun 2026 setelah Badan Legislasi DPR RI memutuskan RUU tersebut masuk ke Prolegnas Tahun 2026.
Menurut dia, Komisi II DPR pun akan menjadi pihak yang menginisiasi pembahasan itu. Dengan dibahas pada 2026, menurut dia, DPR memiliki waktu yang panjang untuk mempersiapkan penyusunan RUU tersebut.
“Kita akan bisa lebih fokus, kita akan bisa lebih memperbincangkan secara lebih mendalam soal perubahan undang-undang pemilu tersebut,” kata Zulfikar di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (7/10).
Pewarta: Benardy Ferdiansyah/Muhammad Rizki
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Dasco terima asosiasi kades yang minta desa terlibat program MBG
Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama jajaran pimpinan DPR menerima audiensi dari Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI) yang menyampaikan aspirasi agar pemerintahan desa dilibatkan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dia mengatakan bahwa para kepala desa menyebut program MBG bisa melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar terkoordinasi, dan perputaran ekonomi juga bisa dirasakan oleh desa.
“Bisa menimbulkan efek pendapatan dan kenaikan ekonomi. Nah, itu juga kami akan juga sampaikan,” kata Dasco usai audiensi di kompleks parlemen, Jakarta Selasa.
Menurut dia, para kepala desa tersebut juga menyatakan dukungan terhadap program-program dan Astacita Presiden Prabowo Subianto. Mereka pun mendukung terhadap program MBG, dan program Koperasi Desa Merah Putih.
“Oleh karena mereka mendukung, maka anggota Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia ini memberikan masukan-masukan yang diharapkan dapat menyukseskan program-program tersebut,” katanya.
Selain itu, dia mengatakan para kepala desa juga menyampaikan permasalahan-permasalahan soal pengadaan tanah desa untuk membangun gerai koperasi guna menjalankan program Presiden.
Menurut dia, pemerintah pun sudah memiliki beberapa solusi terkait permasalahan itu.
Nantinya, kata dia, pemerintah pun akan menyampaikan opsi-opsi solusi untuk pengadaan lahan desa.
“Nah, sehingga kemungkinan untuk tanah-tanah, untuk membangun gerai tersebut sudah ada solusi,” kata dia.
Adapun audiensi itu dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal dan Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa. Bersama Dasco, mereka mendengarkan aspirasi dari satu per satu perwakilan kepala desa yang tergabung dalam AKSI.
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Kasus PHK massal, Dasco dan jajaran DPR datangi pabrik ban Michelin
Bekasi (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad beserta jajaran pimpinan dan anggota DPR RI mendatangi pabrik PT Multistrada Arah Sarana yang memproduksi ban merek Michelin di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin, karena adanya isu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
Dasco tiba di lokasi bersama rombongan, di antaranya Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, anggota Komisi I DPR Abraham Sridjaja, hingga anggota Komisi IV DPR Rajiv. Kunjungan itu pun dilakukan dalam rangka kerja Satuan Tugas (Satgas) PHK.
“Kami mendapatkan laporan dari teman-teman serikat pekerja di PT Multistrada tentang adanya rencana PHK sepihak dari perusahaan. Oleh karena itu, kami datang untuk kemudian berkomunikasi, membantu komunikasi dengan pihak perusahaan,” kata Dasco.
Saat mendatangi pabrik, kelompok buruh sedang menggelar demonstrasi terkait isu PHK tersebut. Kemudian massa aksi pun memberikan jalan kepada rombongan kendaraan Dasco untuk masuk ke area pabrik.
Setelah masuk, Dasco beserta jajaran DPR dan perwakilan buruh langsung berjalan menuju kantor manajemen dan bertemu dengan perwakilan perusahaan.
Mereka menggelar pertemuan sekitar 10 menit bersama pihak perusahaan yang diwakili Manajer HRD PT Multistrada Arah Sarana, Fajar.
“Manajemen pengambilan keputusannya tidak hadir karena memang kita datangnya juga nggak ngasih tahu sehingga tadi kita sudah berbicara dengan perwakilan perusahaan tadi,” katanya.
Dari pertemuan itu, Dasco meminta perusahaan tersebut menghentikan terlebih dahulu segala proses yang berkaitan dengan PHK karena menduga ada pelanggaran dalam isu PHK tersebut.
Adapun kabar mengenai PHK perusahaan ban multinasional asal Prancis ini berasal dari organisasi buruh.
Diduga hal itu karena menurunnya permintaan terhadap produk ban Michelin, yang menurutnya juga terjadi dalam lingkup global.
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengatakan organisasi pekerja akan mengambil langkah strategis untuk melindungi anggota yang terancam kehilangan pekerjaan.
Ia meminta Kementerian Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat segera memanggil manajemen perusahaan dan Pimpinan Unit Kerja (PUK) KEP KSPSI PT Multistrada.
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Dasco Pimpin DPR Sidak Pabrik Ban Michelin Cikarang Gegara Kabar PHK Massal
Jakarta –
Pimpinan DPR RI melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke pabrik ban Michelin di Cikarang, Jawa Barat. Sidak DPR RI dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Saan Mustopa.
Pimpinan DPR RI tiba di lokasi pukul 12.30 WIB. Selain Dasco dan Saan, hadir pula di lokasi anggota Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Tenaga Kerja DPR RI.
Terlihat di lokasi massa aksi dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) tengah berkumpul di depan pabrik ban Michelin. Terdengar mereka menyampaikan terima kasih kepada Dasco.
“Terima kasih Bapak Dasco, terima kasih Bapak Dasco,” nyanyian massa di lokasi.
Pimpinan DPR RI diterima oleh HRD Perusahaan Michelin. Dasco meminta proses PHK di pabrik ban Michelin dihentikan dahulu.
Said mengatakan kabar PHK ini didapatnya dari perwakilan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) yang menaungi para buruh di pabrik itu. Kali ini, setidaknya terdapat ratusan buruh ter-PHK.
“Michelin, pabrik ban di Cikarang dia anggotanya SPSI. Tetapi saya sudah dapat kabar bahwa mereka di-PHK sekitar seratusan orang lebih,” kata Said saat ditemui wartawan di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Kamis (30/10), dikutip dari detikFinance.
Lebih lanjut, Said mengatakan penyebab utama PHK massal ini karena penurunan permintaan ban domestik maupun global. Sehingga mau tak mau pabrik ban Michelin itu mengurangi tenaga kerja.
“Penyebabnya adalah daya beli yang menurun sehingga permintaan terhadap mobil kan turun, motor turun, sehingga ban juga turun. Itu juga terjadi di global, Michelin kan ini pabrik ban global kan,” terangnya.
“Sehingga akibat permintaan yang menurun dari ban-ban Michelin, terjadi pengurangan produksi dan dikurangi karyawannya, PHK, sambung Said.
(dwr/gbr)
-
Gelar Rakerwil, NasDem Jatim Targetkan Masuk Tiga Besar di Pemilu 2029
Surabaya (beritajatim.com) – DPW Partai NasDem Jawa Timur menggelar Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) bertema “Kemandirian Berpikir demi Kemajuan Jawa Timur” di Surabaya, Minggu (2/11/2025). Forum ini menjadi ajang evaluasi hasil Pemilu 2024 serta penataan strategi menuju Pemilu 2029.
“Kami sudah berkeliling ke beberapa DPD di Jawa Timur. Fokus kami adalah memastikan anggota legislatif bekerja nyata untuk masyarakat. Dari DPP, kami juga mendapat data hasil analisis untuk memetakan dapil-dapil yang kosong. Dari situ, kami akan bergerak agar target tiga besar di Jawa Timur bisa tercapai,” kata Ketua DPW Partai NasDem Jatim, Lita Machfud Arifin.
Lita menjelaskan bahwa hasil Pemilu 2024 menunjukkan NasDem masih diterima masyarakat Jawa Timur. Namun, dia menilai masih ada ruang perbaikan, terutama terkait penguatan struktur kader di legislatif.
“Kita patut bersyukur karena hasil Pemilu 2024 menunjukkan bahwa NasDem Jawa Timur masih mampu menjaga eksistensi di mata masyarakat,” ujar Lita.
Lita menegaskan bahwa pekerjaan rumah terbesar adalah mengisi kursi legislatif yang belum terwakili serta membangun sinergi antar daerah pemilihan. Evaluasi menyeluruh diperlukan agar langkah ke depan lebih terukur.
“Masih ada kursi DPR RI yang kosong, dan sinergi antar dapil belum sepenuhnya terbangun. Ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi kita semua,” tegas Lita.
Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem, Saan Mustopa, menyampaikan bahwa Rakerwil ini bukan hanya konsolidasi, tetapi penyiapan strategi politik jangka panjang. Menurut dia, Jawa Timur adalah barometer penting bagi kekuatan partai secara nasional.
“Melalui forum ini, kami akan merumuskan agenda, program, dan strategi yang tepat agar NasDem Jawa Timur dapat meningkatkan dukungan masyarakat,” ujar Saan.
Saan menambahkan, capaian yang sudah diraih dalam tiga pemilu terakhir harus ditingkatkan dengan memperluas basis kepercayaan publik. Dia berharap NasDem Jatim tampil lebih dekat dengan aspirasi rakyat.
“Kami harus memastikan bahwa kepercayaan publik terhadap NasDem tidak hanya dipertahankan, tetapi juga ditingkatkan secara signifikan,” tegas dia.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengapresiasi kolaborasi NasDem dalam pembangunan daerah. Dia menilai peran legislatif sangat menentukan keberlanjutan program pemerintah.
“Terima kasih kepada seluruh jajaran NasDem Jawa Timur yang telah bersinergi, baik di DPRD maupun melalui program-program yang langsung terserap kepada masyarakat di semua lini,” kata Khofifah.
Khofifah mengajak kader NasDem untuk terus memperkuat hubungan kerja antara legislatif dan pemerintah daerah. “Mari kita terus bangun sinergi dan kolaborasi strategis untuk kemajuan Jawa Timur sesuai dengan komisi masing-masing,” tandasnya. [asg/but]
-
/data/photo/2025/10/25/68fc56b5e68ea.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Pimpinan DPR Siap jika Diwajibkan Pakai Maung sebagai Mobil Dinas")
Pimpinan DPR Siap jika Diwajibkan Pakai Maung sebagai Mobil Dinas
Pimpinan DPR Siap jika Diwajibkan Pakai Maung sebagai Mobil Dinas
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustopa menanggapi positif jika pimpinan Parlemen juga diwajibkan untuk menggunakan Maung sebagai mobil dinas.
Saan menegaskan hal ini ketika ditanya tanggapannya soal Presiden Prabowo Subianto yang menyebut jajaran menterinya akan memakai mobil dinas Maung dalam waktu dekat.
“Kalau mobil Maung yang dipakai Presiden menjadi mobil dinasnya, mobil hariannya diikuti oleh menteri, bahkan diikuti oleh nanti pimpinan DPR, menurut saya itu hal yang positif,” kata Saan saat ditemui usai hadiri rangkaian HUT ke-14 Nasdem di Kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta, Sabtu (25/10/2025).
Menurut Saan, penggunaan Maung sebagai mobil dinas adalah suatu kebanggaan terhadap produk dalam negeri.
“Ya, kita dengan senang hati (pakai Maung), sebenarnya kan ini adalah bentuk kebanggaan terhadap produk Indonesia ya, Pindad lah. Dan presiden kan juga sehari-hari pakai mobil Maung,” ujarnya.
Diketahui, kelakar Prabowo yang menyebut menterinya segera beralih menggunakan mobil Maung buatan PT Pindad disambut dengan dukungan dari para pejabat pemerintahan.
Prabowo melontarkan guyonan ini saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta pada Senin, 20 Oktober 2025.
“Dan sebentar lagi saudara-saudara harus pakai Maung semua. Saya enggak mau tahu,” ujar Prabowo disambut tawa dan tepuk tangan peserta sidang.
Namun, suasana santai tidak mengaburkan pesan serius di balik gurauan itu. Prabowo menegaskan, penggunaan produk dalam negeri menjadi salah satu langkah memperkuat kemandirian industri.
Oleh karena itu, Kepala Negara berseloroh bahwa mobil para menteri dengan merek lain hanya bisa digunakan pada saat libur.
“Yang mobil-mobil bagus pakai kalau libur saja. Ya pada saat saya enggak panggil, kau bolehlah kau pakai mobil itu,” kata Prabowo masih dengan nada bercanda.
Rencana penggunaan Maung Pindad sebagai kendaraan dinas resmi jajaran Kabinet Merah Putih bukan hal yang baru.
Presiden Prabowo sebelumnya telah memberikan arahan penggunaan mobil Maung untuk para menteri, wakil menteri, kepala badan dan kepala lembaga, hingga eselon I kementerian.
Arahan itu secara langsung disampaikan Prabowo dalam acara retret di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah pada akhir Oktober 2024.
Bahkan, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) saat itu, AM Putranto mengungkapkan bahwa pemerintah sudah memesan 10.000 unit Maung kepada PT Pindad.
“Untuk program itu 10.000 (unit Maung) ke depan, untuk yang 100 hari kerja diharapkan 5.000 sekian dan itu akan berlanjut,” ujar Putranto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada 30 Oktober 2024.
Terkait bahan bakunya, lebih banyak menggunakan bahan baku dalam negeri. Secara porsi, bahan baku dari dalam negeri mencapai 70 persen, sementara bahan baku impor dari Korea Selatan sebesar 30 persen.
Namun, Putranto belum bisa memastikan apakah Maung itu bakal diberikan juga untuk kendaraan dinas wajib pemerintah daerah atau sebaliknya.
“Prioritas di sini (pemerintah pusat), nanti kalau dibagi semua kan enggak kebagian. Kalau (produksi) 10.000 artinya kan diprioritaskan (di pemerintah pusat),” kata Putranto.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
NasDem gelar program kesehatan masyarakat demi ciptakan SDM sehat
Jakarta (ANTARA) – Partai Nasional Demokrat (NasDem) menggelar program kesehatan gratis untuk masyarakat guna memastikan sumber daya manusia (SDM) Indonesia dalam keadaan sehat.
Pemeriksaan kesehatan ini digelar di NasDem tower yang berlokasi di wilayah Jakarta Pusat, Sabtu.
Dalam program pemeriksaan kesehatan hari ini, pihak Nasdem menggelar pelayanan untuk melayani masyarakat memeriksa gula darah, kolesterol, serta asam urat.
Menurut Wakil Ketua Umum (Waketum) NasDem Saan Mustopa, mengatakan, tiga penyakit itu menjadi momok yang menakutkan karena sudah menyerang kalangan anak muda.
“Dulu penyakit gula, kolesterol, dan asam urat dikenal sebagai penyakit orang tua. Kini justru banyak diderita kalangan muda produktif akibat pola hidup yang tidak sehat, terlalu banyak minuman manis, makanan cepat saji, dan kurang bergerak,” ujar Saan di NasDem Tower, Jakarta.
Berdasarkan data International Diabetes Federation (IDF) yang dipaparkan Saan, tercatat, lebih dari 20 juta orang Indonesia hidup dengan diabetes, dan tren peningkatannya kini paling cepat terjadi di usia 20–40 tahun.
Kementerian Kesehatan juga mencatat, 35 persen masyarakat usia produktif memiliki kadar kolesterol tinggi, dan hampir 1 dari 5 orang muda sudah menunjukkan tanda-tanda pra-diabetes.
Fenomena ini erat kaitannya dengan gaya hidup modern yang serba instan dan tinggi gula seperti mengkonsumsi minuman pemanis, kopi susu kekinian, hingga camilan berkalori tinggi tanpa diimbangi aktivitas fisik.
“Data Kementerian Kesehatan menunjukkan lebih dari 70 persen rakyat Indonesia belum pernah memeriksakan kesehatannya secara rutin. Padahal tiga dari lima penyebab kematian terbesar yaitu hipertensi – diabetes – jantung, bisa dicegah bila dideteksi lebih dini,” kata Ketua Umum Prokes NasDem Cashtry Meher di tempat yang sama.
Melalui kegiatan pemeriksaan gratis ini, Cahstry memastikan NasDem ingin hadir sebagai partai politik yang peduli dan kesehatan masyarakat.
“Hari ini, di tempat ini, kita tidak menunggu rumah sakit penuh tapi kita justru mendatangi rakyat, dengan membawa pelayanan kesehatan langsung ke jantung masyarakat. Inilah politik yang sesungguhnya,” tegas Cashtry.
Kegiatan ini juga menjadi bentuk dukungan nyata terhadap program pemerintah, yaitu cek Kesehatan Gratis masyarakat di seluruh puskesmas.
Dengan adanya kegiatan ini, Cahstry berharap dapat masyarakat semakin memiliki kesadaran penuh kepada kondisi kesehatan diri untuk mencegah timbulnya penyakit.
Pewarta: Walda Marison
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Pimpinan DPR: Sumatera Selatan pilar produksi pangan nasional
Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menegaskan peran strategis Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu kekuatan utama produksi pangan nasional.
“Sumatera Selatan berada di posisi penting dalam struktur pangan nasional. Produktivitasnya terus meningkat dan kontribusinya sangat besar terhadap kebutuhan pangan nasional,” kata Saan Mustopa dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Hal tersebut disampaikannya dalam Kunjungan Kerja Gabungan DPR RI ke Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Sumatera Selatan.
Ia mengatakan Sumsel telah menempati posisi lima besar produsen pangan terbesar di Indonesia, yang sejajar dengan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.
Menurutnya, peningkatan luas lahan pertanian dari sekitar 400 ribu hektare menjadi lebih dari 560 ribu hektare, serta kenaikan produktivitas dari 5,6 ton menjadi 6 ton per hektare, menunjukkan hasil nyata dari kerja pemerintah daerah dan petani di lapangan.
“Ini bukti bahwa Sumsel punya daya dorong kuat dalam menjaga ketahanan pangan nasional,” ujarnya.
Sebab itu, baginya, pencapaian Sumatera Selatan demi menjaga stabilitas produksi pangan merupakan bagian penting dari upaya menuju target swasembada pangan nasional tahun 2027 yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Ia pun menegaskan, target itu nantinya bisa diperluas menuju visi besar Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.
“Presiden Prabowo sudah menegaskan, bukan hanya swasembada, tapi Indonesia harus menjadi lumbung pangan dunia. Ini komitmen yang luar biasa, dan DPR siap mengawal sepenuhnya,” kata Saan.
Dalam kesempatan yang sama, Saan juga mengapresiasi langkah Sumatera Selatan yang berhasil menjaga keseimbangan antara perluasan lahan dan peningkatan produktivitas.
Namun, dirinya tetap mengingatkan bahwa tantangan serius yang dihadapi daerah lain, seperti yang saat ini terjadi di Jawa, adalah penyusutan lahan pertanian karena alih fungsi yang masif.
“Di banyak daerah, lahan hijau berubah menjadi kawasan industri dan perumahan. Ini ancaman nyata terhadap ketahanan pangan. Karena itu, integrasi kebijakan antara Kementerian Pertanian, (Kementerian) PU, dan (Kementerian) ATR/BPN sangat penting agar perlindungan lahan berjalan konsisten,” tegasnya.
Tidak hanya itu saja, ia juga menyoroti pentingnya perbaikan infrastruktur pertanian, terutama irigasi dan sistem distribusi pupuk, untuk menjaga produktivitas petani. Jika perbaikan infrastruktur pertanian terbengkalai, terangnya, ketahanan pangan tidak akan tercapai sesuai harapan.
“Irigasi itu jantung pertanian. Dulu di kampung saya, air diatur sedemikian rupa agar sawah tidak kekeringan atau kebanjiran. Sekarang banyak yang rusak karena pembangunan yang tak terkendali. Kita harus perbaiki agar petani punya kepastian air dan pupuk,” kata Saan.
Oleh karena itu, dirinya memastikan DPR akan terus mengawal pelaksanaan program pangan nasional hingga ke tingkat daerah.
Dengan mengedepankan kerja kolektif lintas lembaga dan lintas fraksi, harapnya, Indonesia segera bisa menjadi lumbung pangan dunia.
“Sekarang tidak ada lagi sekat. Semua partai dan semua lembaga satu suara soal pangan ini. Sumatera Selatan telah memberi contoh, dan dari sinilah kita ingin membangun kekuatan pangan bangsa menuju kemandirian dan kejayaannya,” tuturnya.
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.