Tag: Saan Mustopa

  • Politik Dua Wajah PDIP dan NasDem

    Politik Dua Wajah PDIP dan NasDem

    JAKARTA – Kerenggangan hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tercium publik. Tak lama, hubungan keduanya tampak kembali membaik.

    Dalam pelantikan Ketua DPP PDIP Puan Maharani sebagai Ketua DPR beberapa waktu lalu, beredar video ketika Mega dan Paloh bertemu. Saat itu, Mega dan Paloh terlihat tak saling bersalaman ketika berjalan di wilayah VIP Gedung Nusantara.

    Sikap keduanya jadi pertanyaan. Sebab, dalam kesempatan itu, Mega menyalami semua orang yang ia lewati, kecuali Paloh. Namun, pertanyaan baru muncul ketika Mega dan Puan hadir dalam kongres NasDem beberapa waktu lalu.

    Kami meminta pandangan pada Ujang Komarudin, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Menurutnya, kehadiran Mega dan Puan di kongres NasDem tak bisa disimpulkan bahwa hubungan keduanya telah membaik.

    Bukan apa-apa. Menurut Ujang, saat ini, elite-elite partai politik tengah memainkan politik dua wajah. Tak jelas seperti apa sikap mereka satu sama lain. Yang jelas, pada dasarnya, NasDem saat ini memiliki daya tawar yang cukup tinggi.

    Pada Pemilu 2019, NasDem berhasil naik ke posisi empat. Mereka bahkan menyingkirkan Partai Demokrat hingga ke posisi tujuh. Posisi ini mengangkat ego NasDem sebagai partai politik. Di sisi lain, PDIP perlu berhati-hati membaca situasi.

    “Bukan berarti pertemuan kemarin hadirnya bu Mega di kongres NasDem menyelesakan semua persoalan … Justru menurut saya ini awal dari babak baru persaingan antar partai,” tutur Ujang saat dihubungi VOI di Jakarta, Rabu, 13 November.

    “Ini kan yang sebenarnya ditakuti partai-partai lain, termasuk PDIP. Ini politik dua wajah yang sedang ditampilkan elite. Di depan publik mereka berpelukan, sedangkan di belakang, mereka bisa saling menusuk,” tuturnya.

    Puan Maharani dan Megawati Soekarnoputri hadir dalam kongres NasDem (VOI)

    Puan bicara

    Sementara itu, Puan Maharani ikut angkat bicara. Puan memastikan hubungan ibunya dan Paloh baik-baik saja. Bahkan, menurut Puan, tak pernah ada kerenggangan di antara keduanya.

    “Enggak pernah ada kerenggangan. Bahwa politik itu ada dimanika ya biasa-biasa saja. Dan semuanya akrab,” kata Puan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 12 November.

    Coba saja lihat keakraban Mega dan Paloh dalam perayaan ulang tahun ke-8 NasDem. Puan bercerita, Paloh sendiri yang menyambut Mega di depan pintu masuk. “Kita naik lift bareng-bareng. Semuanya biasa-biasa saja dan itu menunjukan bahwa ya kita tetap akur,” Puan.

    Ketua DPR ini menilai, silaturahmi politik yang dilakukan NasDem dengan partai lain adalah hal biasa. Bagi Puan, partai politik memang perlu melakukan gebrakan agar situasi politik tidak datar.

    “Bahwa kita membuat satu kejutan-kejutan ya partai politik harus seperti itu. Kalau enggak, adem ayem, datar-datar, enggak seru,” ujarnya.

    Puan juga memastikan, hubungan partai koalisi pemerintah masih solid. Ini bisa dilihat dari pelukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Surya Paloh dan situasi hangat dengan sesama rekan partai politik lainnya. “Masih solid. Masih akur masih mau sama-sama.”.

    Senada, Sekretaris Fraksi Partai NasDem Saan Mustofa mengatakan, tak ada masalah dalam hubungan antara Paloh dan Mega atau pun dengan Jokowi.

    Terkait sindiran Jokowi pada Paloh saat berpidato di ulang tahun ke-55 Partai Golkar, Saan menyebut hal itu sebagai candaan persahabatan. Kalau kamu ingat, dalam pidato itu Jokowi menyindir pertemuan Paloh dengan Ketua Umum PKS Sohibul Iman.

    “Lalu, terkait opini kerenggangan Surya Paloh dengan Megawati yang selama ini berkembang, itu terbukti terbantahkan dengan kehadiran Megawati dan Puan Maharani datang ke HUT Partai NasDem,” kata Saan.

    Seperti Puan. Saan juga menjelaskan spekulasi masa depan koalisi parpol pendukung Jokowi-Ma’ruf akan tetap solid.

    Paloh sendiri menanggapi santai video viral antara dirinya dan Megawati. “Hahaha, tanggapan saya, saya ketawa saja,” kata Paloh, ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 2 Oktober.

    Ia juga menegaskan persahabatannya dengan Megawati selama ini berjalan baik. Surya merasa tidak memiliki masalah pribadi dengan Megawati. “Oh, hubungan saya dengan bu Mega, kalau dari saya pasti baik-baik sajalah, baguslah. Mbak Mega kan sudah 40 tahun (dengan) saya berteman,” ujar dia.

  • Wakil Ketua DPR Saan Mustopa Dorong Penanganan Banjir di Karawang Cepat Ditangani – Page 3

    Wakil Ketua DPR Saan Mustopa Dorong Penanganan Banjir di Karawang Cepat Ditangani – Page 3

    Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum Mochamad Dian Al Ma’rup mengatakan, untuk penanganan banjir di Desa Karangligar diperlukan anggaran sekitar Rp80 sampai Rp100 miliar.

    “Anggarannya diperkirakan sekitar Rp80 sampai Rp100 miliar. Ini merupakan tindakan jangka menengah yang segera, maka kami juga melakukan desain bagaimana caranya supaya back water dari Sungai Cidawolong ini tidak terus-terusan akibat Cibeet,” kata Dian.

    Pertama, lanjut dia, penanganan akan dilakukan normalisasi sesuai dengan elevasi.

    “Setelah itu kita akan pasang pintu, dimana setelah pintu ini disebelahnya akan dipasang kolam retensi, agar begitu dipasang pintu tidak bisa masuk ke Cibeet, Cibeet juga gak bisa masuk ke Cidawolong,” kata Dian.

    Kemudian untuk cara mengeluarkan air dari Cidawolong. Pihaknya akan memompa ke kolam retensi sebagai parkir air ke Cibeet. Air akan berkurang sesuai kapasitas pompa.

    “Insyaallah banjir akan berkurang signifikan menyisakan sekitar 17 sampai 40 hektar dari 135 hektar genangan yg ada disini, mudah-mudahan lancar,” kata Dian.

    Untuk sisanya, akan ditindaklanjuti Pemerintah Jawa Barat. “Nah nanti juga ada upaya lain yang kami akan tindak lanjuti dengan pak gubernur, bagaimana mengatasi sisa yang tadi yang tidak tertangani. Ini nanti belum bisa kita ekspose karena ini masih kita perlu desain,” kata Dian.

  • Wakil Ketua DPR Saan Mustopa Dorong Anggaran Penanganan Banjir di Karangligar Karawang – Halaman all

    Wakil Ketua DPR Saan Mustopa Dorong Anggaran Penanganan Banjir di Karangligar Karawang – Halaman all

    Laporan Reporter Tribun Jabar, Cikwan Suwandi

    TRIBUNNEWS.COM, KARAWANG – Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa akan mendorong anggaran penanganan banjir di Desa Karangligar, Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Menurutnya daerah tersebut kerap menjadi langganan banjir.

    “Saya mendorong secara politiknya, nanti Pak Bupati Haji Aep kita berkolaborasi bersinergi dengan BBWS untuk menangani persoalan banjir. Untuk teknis, Pak Dian (Kepala BBWS Citarum),” kata Saan saat mengecek pertemuan Sungai Cidawolong, Sungai Kaliurang, dengan Sungai Cibeet ditemani Bupati Karawang, Aep Saepuloh, dan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, Mochamad Dian Al Ma’ruf, Jumat(6/12/2024).

    Ketika ditanya terkait kunjungan tersebut, Saan menyebut dirinya ingin mengecek langsung daerah yang menjadi langganan banjir tersebut. “Ini banjir yang abadi, agak permanen, sudah belasan tahun ini banjir. Kita coba ingin melihat langsung (penyebabnya) dan bagaimana nanti penanganannya,” kata Saan di lokasi.

    Bupati Karawang, Aep Saepuloh, mengatakan, pihaknya sangat mendukung pelaksanaan penanganan banjir di Desa Karangligar. “Pemerintah siap dalam pelaksanaan ini. Pemerintah daerah tentunya tidak merasa keberatan, yang pasti lahan untuk yang tadi lebih dari satu hektar kita siap, akan bebaskan. Yang penting masyarakat semua di wilayah sini bisa kita terselamatkan,” kata Aep.

    Aep berharap pelaksanaan penanganan bisa dilakukan pada 2024. Pemerintah daerah akan berkolaborasi untuk penanganan banjir.

    “Tadi dibilang akan diperlukan kolam dan pompa dengan kebutuhan satu hektar lebih. Kami juga alhamdulillah ada Pak Saan sebagai Wakil Ketua DPR RI hadir juga ke sini sebagai kunjungan kerja,” kata Aep.

    Mochamad Dian Al Ma’rup mengatakan, untuk penanganan banjir di Desa Karangligar diperlukan anggaran sekitar Rp 80 miliar hingga Rp 100 miliar.  “Ini merupakan tindakan jangka menengah yang segera. Maka kami juga melakukan desain bagaimana caranya supaya back water dari Sungai Cidawolong ini tidak terus-terusan akibat Cibeet,” kata Dian.

    Pertama, kata Dian, penanganan akan dilakukan normalisasi sesuai dengan elevasi.

    “Setelah itu kita akan pasang pintu, di mana setelah pintu ini di sebelahnya akan dipasang kolam retensi, agar begitu dipasang pintu tidak bisa masuk ke Cibeet. Cibeet juga nggak bisa masuk ke Cidawolong,” kata Dian.

    Cara mengeluarkan air dari Cidawolong, pihaknya akan memompa ke kolam retensi sebagai parkir air ke Cibeet. Air akan berkurang sesuai kapasitas pompa.

    “Insyaallah banjir akan berkurang signifikan menyisakan sekitar 17 sampai 40 hektar dari 135 hektar genangan yang ada di sini. Mudah-mudahan lancar,” kata Dian.

    Untuk sisanya, akan ditindaklanjuti Pemerintah Jawa Barat.

    “Nah nanti juga ada upaya lain yang kami akan tindak lanjuti dengan Pak Gubernur, bagaimana mengatasi sisa yang tadi yang tidak tertangani. Ini nanti belum bisa kita ekspose karena ini  masih kita perlu desain,” kata Dian.

  • Wakil Ketua DPR minta UMKM tak perlu khawatir jika PPN dinaikkan

    Wakil Ketua DPR minta UMKM tak perlu khawatir jika PPN dinaikkan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) tidak perlu khawatir jika nantinya kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen diberlakukan pada tahun 2025.

    Menurut Saan, tidak semua sektor UMKM akan terpengaruh kenaikan PPN karena akan ada kategori yang mendapatkan pengurangan pajak.

    “Jadi, pelaku UMKM tidak perlu khawatir. Kami percaya pemerintah tetap memperhatikan nasib UMKM,” kata saat dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Ia mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan komitmennya untuk mendukung pelaku UMKM di Indonesia.

    Menurut ia, pemerintah saat ini sedang menyusun kebijakan untuk menentukan objek pajak yang akan dikenakan PPN 12 persen, serta objek pajak yang akan diturunkan.

    Sebelumnya, kenaikan PPN menjadi 12 persen diusulkan agar hanya dikenakan untuk objek barang mewah.

    Selain itu, Saan juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet untuk UMKM.

    Kebijakan yang rencananya mulai berlaku pada 5 Mei 2025 itu bertujuan memberikan kelonggaran bagi pelaku UMKM yang memiliki utang, dengan menghapuskan atau memutihkan utang mereka.

    “Selain soal pajak, pemerintah juga memberikan perhatian besar terhadap masalah utang UMKM. Dengan kebijakan pemutihan utang ini, kami harap pelaku UMKM bisa kembali bangkit dan berkembang,”” katanya.

    Kebijakan-kebijakan itu merupakan bukti nyata komitmen pemerintah untuk mendukung sektor UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.

    Ia percaya langkah-langkah tersebut akan memberikan dampak positif bagi sektor UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Ini adalah bentuk keberpihakan Presiden Prabowo terhadap UMKM. Pemerintah tidak hanya fokus pada pajak, tetapi juga memprioritaskan kemudahan dan pembebasan utang agar UMKM bisa lebih berkembang dan berdaya saing,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ketua KPK terpilih Setyo Budiyanto dan wakilnya ikuti rapat paripurna DPR

    Ketua KPK terpilih Setyo Budiyanto dan wakilnya ikuti rapat paripurna DPR

    Kamis, 5 Desember 2024 13:49 WIB

    Ketua KPK terpilih Setyo Budiyanto (kanan) bersama Wakil Ketua KPK terpilih Fitroh Rohcahyanto (kedua kanan), Agus Joko Pramono (kedua kiri), dan Ibnu Basuki Widodo (kiri) usai mengikuti rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/12/2024). Rapat paripurna tersebut berisi laporan Komisi III DPR atas hasil uji kelayakan (Fit and Proper test) terhadap calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK masa jabatan 2024-2029 serta pengambilan keputusan dan pidato Ketua DPR pada penutupan masa persidangan I tahun sidang 2024-2025. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/Spt.

    Ketua KPK terpilih Setyo Budiyanto (kiri) bersama Wakil Ketua KPK terpilih Fitroh Rohcahyanto (kedua kiri), Agus Joko Pramono (kedua kanan), dan Ibnu Basuki Widodo (kanan) mengikuti rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/12/2024). Rapat paripurna tersebut berisi laporan Komisi III DPR atas hasil uji kelayakan (Fit and Proper test) terhadap calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK masa jabatan 2024-2029 serta pengambilan keputusan dan pidato Ketua DPR pada penutupan masa persidangan I tahun sidang 2024-2025. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/Spt.

    Ketua DPR Puan Maharani (ketiga kanan) menerima laporan dari Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (kedua kiri) disaksikan Wakil ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal (kanan), Sufmi Dasco Ahmad (kedua kanan), Adies Kadir (ketiga kiri), dan Saan Mustopa (kiri) saat rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/12/2024). Rapat paripurna tersebut berisi laporan Komisi III DPR atas hasil uji kelayakan (Fit and Proper test) terhadap calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK masa jabatan 2024-2029 serta pengambilan keputusan dan pidato Ketua DPR pada penutupan masa persidangan I tahun sidang 2024-2025. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/Spt.

    Anggota DPR fraksi Gerindra Ahmad Dhani mengikuti rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/12/2024). Rapat paripurna tersebut berisi laporan Komisi III DPR atas hasil uji kelayakan (Fit and Proper test) terhadap calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK masa jabatan 2024-2029 serta pengambilan keputusan dan pidato Ketua DPR pada penutupan masa persidangan I tahun sidang 2024-2025. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/Spt.

  • DPR Tetapkan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK 2024-2029

    DPR Tetapkan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK 2024-2029

    Jakarta (beritajatim.com) – Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 DPR mengesahkan hasil uji kelayakan (fit and proper test) terhadap calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK masa jabatan 2024-2029.

    Kelima pimpinan KPK adalah Setyo Budiyanto selaku Ketua KPK, dan para wakil yakni Agus Joko Pramono, Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, dan Johanis Tanak.Sementara, lima Dewas KPK terpilih yang terpilih adalah Benny Mamoto, Chisca Mirawati, Wisnu Baroto, Gusrizal, dan Sumpeno.

    “Semoga dapat menjalankan tugas dnegan penuh tanggungjawab, profesional, independen, dan amanah,” kata Ketua DPR Puan Maharani, saat memimpin rapat paripurna, Kamis (5/12/2024). Puan didampingi para Wakil Ketua DPR yakni Sufmi Dasco Ahmad, Adies Kadir, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

    Selain pimpinan dan Dewas KPK, DPR juga telah memberikan persetujuan, pertimbangan, konsultasi dalam pengangkatan atau pemberhentian dan/atau pemilihan dan penetapan pejabat publik dan nonpejabat publik lainnya. Seperti, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Kantor Akuntan Publik (KAP), pemeriksa Laporan Keuangan BPK RI Tahun 2024, calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) negara sahabat untuk Indonesia, hingga pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia.

    Puan menambahkan, DPR dalam menjalankan tugas konstitusionalnya turut ikut memperhatikan dinamika kelembagaan Pemerintah yang baru, yaitu Kementerian dan Lembaga Pemerintah yang menjadi mitra dari alat kelengkapan dewan (AKD) DPR RI.

    “Mengawali kegiatan pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025, DPR RI melakukan penyesuaian sejumlah AKD, sehingga DPR RI dapat melakukan fungsinya dengan efektif,” ucap Puan.

    Lebih lanjut, perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR itu menerangkan DPR melakukan penyesuaian AKD karena adanya penambahan kementerian/lembaga di pemerintahan yang baru ini yaitu dalam hal jumlah komisi yang semula 11 komisi menjadi 13 komisi. Puan menambahkan, DPR juga membentuk Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) sebagai AKD baru.

    “Seluruh AKD DPR RI, beserta keanggotaan dan Pimpinan dari setiap Fraksi, telah terbentuk. Setiap AKD DPR RI, telah melakukan rapat-rapat bersama mitra kerjanya,” paparnya. (ted)

  • Dewan Pakar NasDem dan Gerindra Bahas Peluang dan Tantangan Asta Cita

    Dewan Pakar NasDem dan Gerindra Bahas Peluang dan Tantangan Asta Cita

    Jakarta

    Ketua Dewan Pakar Partai NasDem Peter F Gontha menerima Ketua Dewan Pakar Partai Gerindra Burhanudin Abdullah untuk berdiskusi perihal Asta Cita yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Apa saja yang dibahas?

    Pertemuan itu terjadi dalam diskusi yang digelar di NasDem Tower pada Selasa, 26 November 2024. Menurut Peter, diskusi itu membahas tentang peluang dan tantangan pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mewujudkan Asta Cita. Turut hadir dalam pertemuan itu Wakil Ketua Umum (Waketum) NasDem Saan Mustofa dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) NasDem Hermawi Taslim serta Wakil Ketua Komisi XII dari Fraksi Partai NasDem Sugeng Suparwoto, politikus Partai NasDem Teguh Juwarno, dan sejumlah pengurus NasDem.

    Peter membuka diskusi dengan menyampaikan posisi NasDem sebagai pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran meskipun berada di luar kabinet. Dewan Pakar NasDem disebut Peter ingin mendapatkan pemahaman lebih komprehensif terkait kebijakan dan program-program Prabowo-Gibran melalui Partai Gerindra sebagai salah satu partai pengusungnya.

    Di tengah diskusi, Peter menyebut ada guyonan saat para hadirin memanggil Burhanudin dengan sapaan profesor. Burhanudin sendiri menepis belum resmi mendapatkan gelar.

    “Sudah lama orang-orang memanggil saya sebagai profesor. Awal mulanya pada masa Gus Dur di mana saya saat itu menjadi Menko Perekonomian. Idrus Marham, politisi dari Partai Golkar, dalam sejumlah rapat dengan kami terkait perumusan undang-undang, kebetulan saya membawa tim saya yang semuanya sudah bergelar profesor. Idrus pukul rata menyebut semua mitra dari pemerintahnya sebagai profesor, termasuk kepada saya,” kata Burhanudin seperti disampaikan Peter dalam keterangannya.

    Selanjutnya Burhanudin mengisahkan hubungannya dengan Prabowo sejak 2011 di mana sejatinya dia belum bergabung ke Partai Gerindra. Diketahui Burhanudin bergabung ke Gerindra pada 2014. Saat itu menurutnya pertemuan dengan Prabowo seringkali berlangsung di restoran yang berada di hotel-hotel di Jakarta sampai restoran tutup.

    Peter mengatakan Burhanudin kemudian menceritakan tentang kegelisahan Prabowo soal daya saing Indonesia terutama generasi muda. Dari situlah, Prabowo bertekad pada tahun 2045 saat Indonesia berusia 100 tahun harus diisi dengan generasi emas.

    “Dan itu harus dimulai dengan memperbaiki gizi mereka. Di sinilah muncul konsep makan siang gratis, yang diimplementasikan sebagai Program Makan Bergizi Gratis,” kata Peter.

    Ketika hal itu ditanyakan, apakah pemerintahan Prabowo berani melakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu, Burhanudin menjawab optimistis. “Sepemahaman saya berinteraksi dengan beliau, Pak Prabowo adalah pemimpin yang berani untuk melakukan itu,” kata Burhanudin sebagaimana disampaikan Peter.

    Selepas diskusi, Peter mengajak Burhanudin berkeliling ke museum partai. Mereka juga bersepakat untuk melakukan pertemuan-pertemuan berikutnya secara berkala.

    (van/eva)

  • DPR: Penerima Beasiswa LPDP Wajib Berkontribusi ke Negara – Espos.id

    DPR: Penerima Beasiswa LPDP Wajib Berkontribusi ke Negara – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Ilustrasi beasiswa. (freepik.com)

    Esposin, JAKARTA — Wakil Ketua DPR Bidang Industri dan Pembangunan Saan Mustopa mengatakan warga yang mendapatkan beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk sekolah di luar negeri harus memberikan kontribusi kepada negara.

    “Tentu hasil dari LPDP ini kan juga harus berkontribusi kepada bangsa dan negara karena dia dibebani oleh biaya negara dan itu uang dari pajak semua,” kata Saan saat ditemui di Gedung Akademi Bela Negara, Jakarta Selatan, Sabtu (9/11/2024). 

    Promosi
    BRI Peduli Salurkan Beasiswa dan Sarana Prasarana kepada YPAC Jakarta

    Menurut Saan, beasiswa LPDP merupakan investasi besar yang dikeluarkan negara dalam bidang pendidikan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

    Investasi itu berupa mengirimkan putra-putri terbaik bangsa untuk mengenyam pendidikan yang berkualitas di luar negeri.

    Tentu saja, lanjut Saan, ilmu yang didapatkan di luar negeri itu harus dimanfaatkan para pelajar Indonesia untuk memajukan bangsa.

    “Lebih bagus (mengabdi) di dalam negerilah. Menurut saya balik ke sini kan mereka banyak dibutuhkan, walaupun ya tidak dilarang juga kalau memang mereka mau tetap di sana,” kata Saan sebagaimana dilansir Antara. 

    Dengan mengabdinya seluruh peserta LPDP kepada bangsa, Saan yakin langkah Indonesia menuju bonus demografi yang berkualitas pada tahun 2045 akan berjalan dengan mulus.

    Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro menegaskan alumni penerima beasiswa LPDP dari universitas luar negeri dapat berkarya di mana saja sehingga tidak harus kembali ke tanah air untuk mengabdi.

    “Kami memang memberi kesempatan mereka untuk berkarya di mana saja. Meskipun tidak pulang, tetapi dia punya prestasi yang bagus, bekerja di perusahaan yang juga baik di luar negeri atau menemukan inovasi. Kita bilang, Indonesia yang menemukan inovasi itu. Jadi, meskipun di luar negeri, kan masih Merah Putih,” ujar Satryo seusai Rapat Tingkat Menteri di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024). 

    Ia menambahkan ketidakharusan penerima beasiswa LPDP untuk kembali mengabdi di tanah air karena kondisi dalam negeri yang menurutnya belum optimal dalam menyediakan wadah sekaligus peluang untuk berkarya dan mengabdi sesuai keahlian masing-masing.

    Meski begitu, ia mengatakan pihaknya akan terus berkomitmen untuk bersinergi membangun industri dalam negeri yang nantinya mampu menampung keahlian serta gelar pendidikan para alumni LPDP dari universitas luar negeri.

    Ia juga berpesan kepada masyarakat agar tidak menganggap pemberian beasiswa pendidikan tinggi hingga ke luar negeri, seperti Program LPDP sebagai sesuatu yang merugikan, sebab investasi dalam bidang pendidikan tidak pernah memberikan kerugian.

    “Memang menghabiskan duit? Tidak juga. Investasi pendidikan tidak pernah rugi. Jangan dihitung pulang atau tidak. Dia punya karir, punya prestasi kan tidak menganggur, dia bekerja, punya pengetahuan, penghasilan yang baik. Kenapa tidak?” imbuhnya.

    Sebelumnya, pada Rabu (30/10/2024),Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie mengatakan, pihaknya sedang meneliti secara seksama terhadap penggunaan dana LPDP berbasis data dan melakukan analisis berbasis pengeluaran dan manfaat yang didapatkan atau cost-benefit analysis.

    “Alokasi dana (LPDP) itu memang perlu kita lihat kembali, apakah dana yang sekarang dipakai, misalnya bahwa kebanyakan dana dipakai untuk program magister itu apakah optimal atau tidak,” katanya.

    Stella menekankan asas dari suatu hal yang optimal adalah berkeadilan dan berkualitas, sehingga kedua faktor tersebut juga menjadi hal yang dipertimbangkan dalam pengkajian ulang ini.

    “Sebentar lagi akan kami keluarkan temuan dan rekomendasi kami, bagaimana untuk bisa mengoptimalkan dana LPDP supaya jelas,” ujarnya.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Viral Susu Sapi Segar Dibuang, DPR: Peternak Lokal Harus Jadi Prioritas!

    Viral Susu Sapi Segar Dibuang, DPR: Peternak Lokal Harus Jadi Prioritas!

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua DPR Bidang Industri dan Pembangunan Saan Mustopa mengatakan pemerintah harus mendukung peternak lokal di tengah gempuran suplai susu dari luar negeri.

    “Kita berharap ya bahwa petani atau peternak lokal yang terkait terutama peternak sapi untuk susu, itu juga tetap mendapatkan prioritas perhatian dari pemerintah,” kata Saan saat ditemui di Gedung Akademi Bela Negara Nasdem di Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu (9/11/2024).

    Menurut Saan, masuknya suplai susu dari luar negeri membuat para produsen lebih memilih susu dari luar dibandingkan dengan produk peternak lokal.

    Hal tersebut membuat pangsa pasar susu lokal semakin hilang sehingga pemasukan para peternak pun menurun drastis.

    Di satu sisi, Saan juga menyadari keberadaan susu dari luar negeri sangat dibutuhkan untuk menutupi kebutuhan susu secara nasional.

    “Maka penting juga tadi untuk memenuhi kebutuhan secara nasional, susu ini alokasi untuk lokal tetap harus menjadi prioritas,” katanya.

    Oleh karena itu, dia berharap pemerintah bisa mencari solusi dengan mengeluarkan kebijakan yang strategis demi menyelamatkan para peternak yang memproduksi susu dalam negeri.

    Sebelumnya, beredar di media massa aksi seorang peternak lokal asal Pasuruan, Jawa Timur membuang susu hasil produksinya, karena pihak industri tidak lagi mau menggunakan susu yang diproduksi petani lokal.

    Padahal susu tersebut sudah diproduksi para petani dalam jumlah banyak dan hanya bisa bertahan selama 48 jam. Dengan terpaksa, susu tersebut pun dibuang oleh para peternak tersebut.

    Aksi serupa juga terjadi di Boyolali. Para peternak sapi hingga pengepul susu melakukan aksi membuang susu segar di Boyolali, Jawa Tengah. Hal tersebut dilakukan karena pasokan susu mereka tidak terserap oleh industri pengolahan susu (IPS).

    Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, menerima audiensi para penampung yang mewakili para peternak sapi perah di wilayahnya yang produksinya dibatasi oleh industri pengolahan susu (IPS).

    “Para pengepul susu sapi mendatangi Kantor Disnakkan Boyolali mewakili para petani peternak menyampaikan keluhan mereka semenjak September 2024 terjadi penurunan pasokan susu ke Industri Pengolahan Susu (IPS) karena dibatasi,” kata Kepala Disnakkan Boyolali, Lusia Dyah Suciati di Boyolali, Jumat (8/11/2024).

    Menurut Lusia, produksi susu peternak yang tidak terserap setiap hari mencapai 8.000 liter. Lusia mengakui kondisi itu tidak hanya terjadi di Boyolali, tetapi juga daerah lainnya seperti di Pasuruan, Jawa Timur.

    “Untuk menyelesaikan ini, butuh waktu untuk ketemu dengan IPS. Ada apa IPS tiba-tiba mengurangi penerima pasokan susu. Kami berharap bisa kembali normal seperti sebelumnya,” ujarnya.

    Selain itu, pihaknya juga sudah berusaha memediasi para pengepul susu dengan BUMN yang bergerak di bidang makanan.

    “Mudah-mudahan segera dapat diatasi,” katanya.

    Pengurus KUD Mojosongo Boyolali, Sriyono mengatakan persoalan yang dialami KUD dan para pengepul di Mojosongo disebabkan produksi peternak saat ini tidak bisa terserap semua di IPS. Hal itu disebabkan adanya pembatasan jumlah kuota susu masuk ke IPS yang biasanya dari koperasi KUD Mojosongo setiap hari menyetor susu sebanyak 23.000 liter, tetapi yang bisa masuk menurun menjadi 15.000 liter.

    KUD Mojosongo, imbuhnya, menerima susu dari peternak rata-rata 23.000 liter per hari. Apabila koperasi-koperasi di Boyolali ada sekitar 140.000 liter per hari, tetapi yang mampu terserap di industri baru sekitar 110.000 liter per hari. Artinya ada kelebihan produksi dari peternak yang tidak mampu terserap pabrik 30.000 liter per hari.

    “Susu yang tidak terima ke industri kami buang, karena susu tidak bisa tahan lama. Alasan industri tidak menerima itu, karena perbaikan mesin dan pasar sedang lesu. Artinya produk dari industri itu, tidak mampu dipasarkan semua akhirnya mereka mengurangi jumlah produksi. Kami berasumsi kemungkinan banyak produksi impor banyak yang masuk dari susu,” ungkapnya.

  • Pemerintah harus dukung peternak lokal dalam memproduksi susu

    Pemerintah harus dukung peternak lokal dalam memproduksi susu

    Wakil Ketua DPR Bidang Industri dan Pembangunan Saan Mustopa di gedung Akademi Bela Negara Nasdem di Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu (9/11/2024) (ANTARA/Walda Marison)

    DPR: Pemerintah harus dukung peternak lokal dalam memproduksi susu
    Dalam Negeri   
    Calista Aziza   
    Minggu, 10 November 2024 – 07:48 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua DPR Bidang Industri dan Pembangunan Saan Mustopa mengatakan pemerintah harus mendukung para peternak lokal di tengah gempuran suplai susu dari luar negeri.

    “Kita berharap ya bahwa petani atau peternak lokal yang terkait terutama peternak sapi untuk susu, itu juga tetap mendapatkan prioritas perhatian dari pemerintah,” kata Saan saat ditemui di Gedung Akademi Bela Negara Nasdem di Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu.

    Menurut Saan, masuknya suplai susu dari luar negeri membuat para produsen lebih memilih susu dari luar dibandingkan dengan produk peternak lokal.

    Hal tersebut membuat pangsa pasar susu lokal semakin hilang sehingga pemasukan para peternak pun menurun drastis.

    Di satu sisi, Saan juga menyadari keberadaan susu dari luar negeri sangat dibutuhkan untuk menutupi kebutuhan susu secara nasional.

    “Maka penting juga tadi untuk memenuhi kebutuhan secara nasional, susu ini alokasi untuk lokal tetap harus menjadi prioritas,” katanya.

    Oleh karena itu, dia berharap pemerintah bisa mencari solusi dengan mengeluarkan kebijakan yang strategis demi menyelamatkan para peternak yang memproduksi susu dalam negeri.

    Sebelumnya, beredar di media massa aksi seorang peternak lokal asal Pasuruan, Jawa Timur membuang susu hasil produksinya, karena pihak industri tidak lagi mau menggunakan susu yang diproduksi petani lokal.

    Padahal susu tersebut sudah diproduksi para petani dalam jumlah banyak dan hanya bisa bertahan selama 48 jam. Dengan terpaksa, susu tersebut pun dibuang oleh para peternak tersebut.

    Sumber : Antara