Xcloud.id

Tag: Saan Mustopa

  • DPR Tetapkan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK 2024-2029

    DPR Tetapkan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK 2024-2029

    Jakarta (beritajatim.com) – Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 DPR mengesahkan hasil uji kelayakan (fit and proper test) terhadap calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK masa jabatan 2024-2029.

    Kelima pimpinan KPK adalah Setyo Budiyanto selaku Ketua KPK, dan para wakil yakni Agus Joko Pramono, Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, dan Johanis Tanak.Sementara, lima Dewas KPK terpilih yang terpilih adalah Benny Mamoto, Chisca Mirawati, Wisnu Baroto, Gusrizal, dan Sumpeno.

    “Semoga dapat menjalankan tugas dnegan penuh tanggungjawab, profesional, independen, dan amanah,” kata Ketua DPR Puan Maharani, saat memimpin rapat paripurna, Kamis (5/12/2024). Puan didampingi para Wakil Ketua DPR yakni Sufmi Dasco Ahmad, Adies Kadir, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

    Selain pimpinan dan Dewas KPK, DPR juga telah memberikan persetujuan, pertimbangan, konsultasi dalam pengangkatan atau pemberhentian dan/atau pemilihan dan penetapan pejabat publik dan nonpejabat publik lainnya. Seperti, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Kantor Akuntan Publik (KAP), pemeriksa Laporan Keuangan BPK RI Tahun 2024, calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) negara sahabat untuk Indonesia, hingga pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia.

    Puan menambahkan, DPR dalam menjalankan tugas konstitusionalnya turut ikut memperhatikan dinamika kelembagaan Pemerintah yang baru, yaitu Kementerian dan Lembaga Pemerintah yang menjadi mitra dari alat kelengkapan dewan (AKD) DPR RI.

    “Mengawali kegiatan pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025, DPR RI melakukan penyesuaian sejumlah AKD, sehingga DPR RI dapat melakukan fungsinya dengan efektif,” ucap Puan.

    Lebih lanjut, perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR itu menerangkan DPR melakukan penyesuaian AKD karena adanya penambahan kementerian/lembaga di pemerintahan yang baru ini yaitu dalam hal jumlah komisi yang semula 11 komisi menjadi 13 komisi. Puan menambahkan, DPR juga membentuk Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) sebagai AKD baru.

    “Seluruh AKD DPR RI, beserta keanggotaan dan Pimpinan dari setiap Fraksi, telah terbentuk. Setiap AKD DPR RI, telah melakukan rapat-rapat bersama mitra kerjanya,” paparnya. (ted)

  • Dewan Pakar NasDem dan Gerindra Bahas Peluang dan Tantangan Asta Cita

    Dewan Pakar NasDem dan Gerindra Bahas Peluang dan Tantangan Asta Cita

    Jakarta –

    Ketua Dewan Pakar Partai NasDem Peter F Gontha menerima Ketua Dewan Pakar Partai Gerindra Burhanudin Abdullah untuk berdiskusi perihal Asta Cita yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Apa saja yang dibahas?

    Pertemuan itu terjadi dalam diskusi yang digelar di NasDem Tower pada Selasa, 26 November 2024. Menurut Peter, diskusi itu membahas tentang peluang dan tantangan pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mewujudkan Asta Cita. Turut hadir dalam pertemuan itu Wakil Ketua Umum (Waketum) NasDem Saan Mustofa dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) NasDem Hermawi Taslim serta Wakil Ketua Komisi XII dari Fraksi Partai NasDem Sugeng Suparwoto, politikus Partai NasDem Teguh Juwarno, dan sejumlah pengurus NasDem.

    Peter membuka diskusi dengan menyampaikan posisi NasDem sebagai pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran meskipun berada di luar kabinet. Dewan Pakar NasDem disebut Peter ingin mendapatkan pemahaman lebih komprehensif terkait kebijakan dan program-program Prabowo-Gibran melalui Partai Gerindra sebagai salah satu partai pengusungnya.

    Di tengah diskusi, Peter menyebut ada guyonan saat para hadirin memanggil Burhanudin dengan sapaan profesor. Burhanudin sendiri menepis belum resmi mendapatkan gelar.

    “Sudah lama orang-orang memanggil saya sebagai profesor. Awal mulanya pada masa Gus Dur di mana saya saat itu menjadi Menko Perekonomian. Idrus Marham, politisi dari Partai Golkar, dalam sejumlah rapat dengan kami terkait perumusan undang-undang, kebetulan saya membawa tim saya yang semuanya sudah bergelar profesor. Idrus pukul rata menyebut semua mitra dari pemerintahnya sebagai profesor, termasuk kepada saya,” kata Burhanudin seperti disampaikan Peter dalam keterangannya.

    Selanjutnya Burhanudin mengisahkan hubungannya dengan Prabowo sejak 2011 di mana sejatinya dia belum bergabung ke Partai Gerindra. Diketahui Burhanudin bergabung ke Gerindra pada 2014. Saat itu menurutnya pertemuan dengan Prabowo seringkali berlangsung di restoran yang berada di hotel-hotel di Jakarta sampai restoran tutup.

    Peter mengatakan Burhanudin kemudian menceritakan tentang kegelisahan Prabowo soal daya saing Indonesia terutama generasi muda. Dari situlah, Prabowo bertekad pada tahun 2045 saat Indonesia berusia 100 tahun harus diisi dengan generasi emas.

    “Dan itu harus dimulai dengan memperbaiki gizi mereka. Di sinilah muncul konsep makan siang gratis, yang diimplementasikan sebagai Program Makan Bergizi Gratis,” kata Peter.

    Ketika hal itu ditanyakan, apakah pemerintahan Prabowo berani melakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu, Burhanudin menjawab optimistis. “Sepemahaman saya berinteraksi dengan beliau, Pak Prabowo adalah pemimpin yang berani untuk melakukan itu,” kata Burhanudin sebagaimana disampaikan Peter.

    Selepas diskusi, Peter mengajak Burhanudin berkeliling ke museum partai. Mereka juga bersepakat untuk melakukan pertemuan-pertemuan berikutnya secara berkala.

    (van/eva)

  • DPR: Penerima Beasiswa LPDP Wajib Berkontribusi ke Negara – Espos.id

    DPR: Penerima Beasiswa LPDP Wajib Berkontribusi ke Negara – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Ilustrasi beasiswa. (freepik.com)

    Esposin, JAKARTA — Wakil Ketua DPR Bidang Industri dan Pembangunan Saan Mustopa mengatakan warga yang mendapatkan beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk sekolah di luar negeri harus memberikan kontribusi kepada negara.

    “Tentu hasil dari LPDP ini kan juga harus berkontribusi kepada bangsa dan negara karena dia dibebani oleh biaya negara dan itu uang dari pajak semua,” kata Saan saat ditemui di Gedung Akademi Bela Negara, Jakarta Selatan, Sabtu (9/11/2024). 

    Promosi
    BRI Peduli Salurkan Beasiswa dan Sarana Prasarana kepada YPAC Jakarta

    Menurut Saan, beasiswa LPDP merupakan investasi besar yang dikeluarkan negara dalam bidang pendidikan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

    Investasi itu berupa mengirimkan putra-putri terbaik bangsa untuk mengenyam pendidikan yang berkualitas di luar negeri.

    Tentu saja, lanjut Saan, ilmu yang didapatkan di luar negeri itu harus dimanfaatkan para pelajar Indonesia untuk memajukan bangsa.

    “Lebih bagus (mengabdi) di dalam negerilah. Menurut saya balik ke sini kan mereka banyak dibutuhkan, walaupun ya tidak dilarang juga kalau memang mereka mau tetap di sana,” kata Saan sebagaimana dilansir Antara. 

    Dengan mengabdinya seluruh peserta LPDP kepada bangsa, Saan yakin langkah Indonesia menuju bonus demografi yang berkualitas pada tahun 2045 akan berjalan dengan mulus.

    Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro menegaskan alumni penerima beasiswa LPDP dari universitas luar negeri dapat berkarya di mana saja sehingga tidak harus kembali ke tanah air untuk mengabdi.

    “Kami memang memberi kesempatan mereka untuk berkarya di mana saja. Meskipun tidak pulang, tetapi dia punya prestasi yang bagus, bekerja di perusahaan yang juga baik di luar negeri atau menemukan inovasi. Kita bilang, Indonesia yang menemukan inovasi itu. Jadi, meskipun di luar negeri, kan masih Merah Putih,” ujar Satryo seusai Rapat Tingkat Menteri di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024). 

    Ia menambahkan ketidakharusan penerima beasiswa LPDP untuk kembali mengabdi di tanah air karena kondisi dalam negeri yang menurutnya belum optimal dalam menyediakan wadah sekaligus peluang untuk berkarya dan mengabdi sesuai keahlian masing-masing.

    Meski begitu, ia mengatakan pihaknya akan terus berkomitmen untuk bersinergi membangun industri dalam negeri yang nantinya mampu menampung keahlian serta gelar pendidikan para alumni LPDP dari universitas luar negeri.

    Ia juga berpesan kepada masyarakat agar tidak menganggap pemberian beasiswa pendidikan tinggi hingga ke luar negeri, seperti Program LPDP sebagai sesuatu yang merugikan, sebab investasi dalam bidang pendidikan tidak pernah memberikan kerugian.

    “Memang menghabiskan duit? Tidak juga. Investasi pendidikan tidak pernah rugi. Jangan dihitung pulang atau tidak. Dia punya karir, punya prestasi kan tidak menganggur, dia bekerja, punya pengetahuan, penghasilan yang baik. Kenapa tidak?” imbuhnya.

    Sebelumnya, pada Rabu (30/10/2024),Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie mengatakan, pihaknya sedang meneliti secara seksama terhadap penggunaan dana LPDP berbasis data dan melakukan analisis berbasis pengeluaran dan manfaat yang didapatkan atau cost-benefit analysis.

    “Alokasi dana (LPDP) itu memang perlu kita lihat kembali, apakah dana yang sekarang dipakai, misalnya bahwa kebanyakan dana dipakai untuk program magister itu apakah optimal atau tidak,” katanya.

    Stella menekankan asas dari suatu hal yang optimal adalah berkeadilan dan berkualitas, sehingga kedua faktor tersebut juga menjadi hal yang dipertimbangkan dalam pengkajian ulang ini.

    “Sebentar lagi akan kami keluarkan temuan dan rekomendasi kami, bagaimana untuk bisa mengoptimalkan dana LPDP supaya jelas,” ujarnya.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Viral Susu Sapi Segar Dibuang, DPR: Peternak Lokal Harus Jadi Prioritas!

    Viral Susu Sapi Segar Dibuang, DPR: Peternak Lokal Harus Jadi Prioritas!

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua DPR Bidang Industri dan Pembangunan Saan Mustopa mengatakan pemerintah harus mendukung peternak lokal di tengah gempuran suplai susu dari luar negeri.

    “Kita berharap ya bahwa petani atau peternak lokal yang terkait terutama peternak sapi untuk susu, itu juga tetap mendapatkan prioritas perhatian dari pemerintah,” kata Saan saat ditemui di Gedung Akademi Bela Negara Nasdem di Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu (9/11/2024).

    Menurut Saan, masuknya suplai susu dari luar negeri membuat para produsen lebih memilih susu dari luar dibandingkan dengan produk peternak lokal.

    Hal tersebut membuat pangsa pasar susu lokal semakin hilang sehingga pemasukan para peternak pun menurun drastis.

    Di satu sisi, Saan juga menyadari keberadaan susu dari luar negeri sangat dibutuhkan untuk menutupi kebutuhan susu secara nasional.

    “Maka penting juga tadi untuk memenuhi kebutuhan secara nasional, susu ini alokasi untuk lokal tetap harus menjadi prioritas,” katanya.

    Oleh karena itu, dia berharap pemerintah bisa mencari solusi dengan mengeluarkan kebijakan yang strategis demi menyelamatkan para peternak yang memproduksi susu dalam negeri.

    Sebelumnya, beredar di media massa aksi seorang peternak lokal asal Pasuruan, Jawa Timur membuang susu hasil produksinya, karena pihak industri tidak lagi mau menggunakan susu yang diproduksi petani lokal.

    Padahal susu tersebut sudah diproduksi para petani dalam jumlah banyak dan hanya bisa bertahan selama 48 jam. Dengan terpaksa, susu tersebut pun dibuang oleh para peternak tersebut.

    Aksi serupa juga terjadi di Boyolali. Para peternak sapi hingga pengepul susu melakukan aksi membuang susu segar di Boyolali, Jawa Tengah. Hal tersebut dilakukan karena pasokan susu mereka tidak terserap oleh industri pengolahan susu (IPS).

    Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, menerima audiensi para penampung yang mewakili para peternak sapi perah di wilayahnya yang produksinya dibatasi oleh industri pengolahan susu (IPS).

    “Para pengepul susu sapi mendatangi Kantor Disnakkan Boyolali mewakili para petani peternak menyampaikan keluhan mereka semenjak September 2024 terjadi penurunan pasokan susu ke Industri Pengolahan Susu (IPS) karena dibatasi,” kata Kepala Disnakkan Boyolali, Lusia Dyah Suciati di Boyolali, Jumat (8/11/2024).

    Menurut Lusia, produksi susu peternak yang tidak terserap setiap hari mencapai 8.000 liter. Lusia mengakui kondisi itu tidak hanya terjadi di Boyolali, tetapi juga daerah lainnya seperti di Pasuruan, Jawa Timur.

    “Untuk menyelesaikan ini, butuh waktu untuk ketemu dengan IPS. Ada apa IPS tiba-tiba mengurangi penerima pasokan susu. Kami berharap bisa kembali normal seperti sebelumnya,” ujarnya.

    Selain itu, pihaknya juga sudah berusaha memediasi para pengepul susu dengan BUMN yang bergerak di bidang makanan.

    “Mudah-mudahan segera dapat diatasi,” katanya.

    Pengurus KUD Mojosongo Boyolali, Sriyono mengatakan persoalan yang dialami KUD dan para pengepul di Mojosongo disebabkan produksi peternak saat ini tidak bisa terserap semua di IPS. Hal itu disebabkan adanya pembatasan jumlah kuota susu masuk ke IPS yang biasanya dari koperasi KUD Mojosongo setiap hari menyetor susu sebanyak 23.000 liter, tetapi yang bisa masuk menurun menjadi 15.000 liter.

    KUD Mojosongo, imbuhnya, menerima susu dari peternak rata-rata 23.000 liter per hari. Apabila koperasi-koperasi di Boyolali ada sekitar 140.000 liter per hari, tetapi yang mampu terserap di industri baru sekitar 110.000 liter per hari. Artinya ada kelebihan produksi dari peternak yang tidak mampu terserap pabrik 30.000 liter per hari.

    “Susu yang tidak terima ke industri kami buang, karena susu tidak bisa tahan lama. Alasan industri tidak menerima itu, karena perbaikan mesin dan pasar sedang lesu. Artinya produk dari industri itu, tidak mampu dipasarkan semua akhirnya mereka mengurangi jumlah produksi. Kami berasumsi kemungkinan banyak produksi impor banyak yang masuk dari susu,” ungkapnya.

  • Pemerintah harus dukung peternak lokal dalam memproduksi susu

    Pemerintah harus dukung peternak lokal dalam memproduksi susu

    Wakil Ketua DPR Bidang Industri dan Pembangunan Saan Mustopa di gedung Akademi Bela Negara Nasdem di Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu (9/11/2024) (ANTARA/Walda Marison)

    DPR: Pemerintah harus dukung peternak lokal dalam memproduksi susu
    Dalam Negeri   
    Calista Aziza   
    Minggu, 10 November 2024 – 07:48 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua DPR Bidang Industri dan Pembangunan Saan Mustopa mengatakan pemerintah harus mendukung para peternak lokal di tengah gempuran suplai susu dari luar negeri.

    “Kita berharap ya bahwa petani atau peternak lokal yang terkait terutama peternak sapi untuk susu, itu juga tetap mendapatkan prioritas perhatian dari pemerintah,” kata Saan saat ditemui di Gedung Akademi Bela Negara Nasdem di Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu.

    Menurut Saan, masuknya suplai susu dari luar negeri membuat para produsen lebih memilih susu dari luar dibandingkan dengan produk peternak lokal.

    Hal tersebut membuat pangsa pasar susu lokal semakin hilang sehingga pemasukan para peternak pun menurun drastis.

    Di satu sisi, Saan juga menyadari keberadaan susu dari luar negeri sangat dibutuhkan untuk menutupi kebutuhan susu secara nasional.

    “Maka penting juga tadi untuk memenuhi kebutuhan secara nasional, susu ini alokasi untuk lokal tetap harus menjadi prioritas,” katanya.

    Oleh karena itu, dia berharap pemerintah bisa mencari solusi dengan mengeluarkan kebijakan yang strategis demi menyelamatkan para peternak yang memproduksi susu dalam negeri.

    Sebelumnya, beredar di media massa aksi seorang peternak lokal asal Pasuruan, Jawa Timur membuang susu hasil produksinya, karena pihak industri tidak lagi mau menggunakan susu yang diproduksi petani lokal.

    Padahal susu tersebut sudah diproduksi para petani dalam jumlah banyak dan hanya bisa bertahan selama 48 jam. Dengan terpaksa, susu tersebut pun dibuang oleh para peternak tersebut.

    Sumber : Antara

  • DPR: Pemerintah harus mendukung peternak lokal dalam memproduksi susu

    DPR: Pemerintah harus mendukung peternak lokal dalam memproduksi susu

    Sebelumnya, beredar di media massa aksi seorang peternak lokal asal Pasuruan, Jawa Timur membuang susu hasil produksinya, karena pihak industri tidak lagi mau menggunakan susu yang diproduksi petani lokal.Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR Bidang Industri dan Pembangunan Saan Mustopa mengatakan pemerintah harus mendukung para peternak lokal di tengah gempuran suplai susu dari luar negeri.

    “Kita berharap ya bahwa petani atau peternak lokal yang terkait terutama peternak sapi untuk susu, itu juga tetap mendapatkan prioritas perhatian dari pemerintah,” kata Saan saat ditemui di Gedung Akademi Bela Negara Nasdem di Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu.

    Menurut Saan, masuknya suplai susu dari luar negeri membuat para produsen lebih memilih susu dari luar dibandingkan dengan produk peternak lokal.

    Hal tersebut membuat pangsa pasar susu lokal semakin hilang sehingga pemasukan para peternak pun menurun drastis.

    Baca juga: Kementan tegaskan tak ada rencana impor 1,8 juta ton susu dari Vietnam

    Di satu sisi, Saan juga menyadari keberadaan susu dari luar negeri sangat dibutuhkan untuk menutupi kebutuhan susu secara nasional.

    “Maka penting juga tadi untuk memenuhi kebutuhan secara nasional, susu ini alokasi untuk lokal tetap harus menjadi prioritas,” katanya.

    Oleh karena itu, dia berharap pemerintah bisa mencari solusi dengan mengeluarkan kebijakan yang strategis demi menyelamatkan para peternak yang memproduksi susu dalam negeri.

    Sebelumnya, beredar di media massa aksi seorang peternak lokal asal Pasuruan, Jawa Timur membuang susu hasil produksinya, karena pihak industri tidak lagi mau menggunakan susu yang diproduksi petani lokal.

    Padahal susu tersebut sudah diproduksi para petani dalam jumlah banyak dan hanya bisa bertahan selama 48 jam. Dengan terpaksa, susu tersebut pun dibuang oleh para peternak tersebut.

    Baca juga: Kementan berencana impor 1 juta sapi perah dalam lima tahun
    Baca juga: Mahfud sebut program susu gratis Prabowo-Gibran perlu impor

     

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Indra Gultom
    Copyright © ANTARA 2024

  • DPR: Pemerintah harus mendukung peternak lokal dalam memproduksi susu

    DPR: PP 47/2024 tunjukkan Presiden berpihak pada rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menilai Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmennya berpihak kepada rakyat, dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM.

    “Pak Prabowo sudah menunjukkan komitmen keberpihakannya terhadap mereka semua itu secara konkret dengan menghapus utang-utang mereka. Agar nelayan kedepannya terbebas, petani terbebas, UMKM terbebas dari beban utang,” kata Saan saat ditemui di gedung Akademi Bela Negara, Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu.

    Presiden RI Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan serta UMKM lainnya.

    PP tersebut ditandatangani Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa sore, dengan disaksikan sejumlah pejabat kementerian dan lembaga terkait serta sejumlah asosiasi pengusaha UMKM.

    Baca juga: Presiden Prabowo tandatangani PP Penghapusan Piutang UMKM

    Menurut Saan, penghapusan utang modal usaha tersebut dapat membantu para petani, nelayan dan UMKM untuk fokus dalam memproduksi dan memasarkan produk-produknya.

    Dengan meningkatnya kualitas produk dan pemasaran, para petani, nelayan dan pelaku UMKM akan mendapatkan keuntungan yang maksimal.

    Hal tersebut akan berdampak pada meningkatnya tingkat perekonomian masyarakat kalangan menengah ke bawah.

    “Memang dalam situasi seperti hari ini, komitmen dan keberpihakan kepada mereka itu harus diwujudkan dalam langkah yang konkret,” kata dia.

    Saan pun berharap kebijakan tersebut dapat direalisasikan Prabowo melalui jajaran kementeriannya dalam waktu dekat.

    Untuk diketahui, Presiden Prabowo mengatakan bahwa pemerintah berharap dengan keluarnya PP nomor 47 tahun 2024 dapat membantu masyarakat di bidang pertanian UMKM dan nelayan yang merupakan produsen bidang pangan untuk meneruskan usahanya dan lebih berdaya guna.

    Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono menekankan bahwa program penghapusan utang ini memiliki kriteria kelayakan yang spesifik.

    Artinya, tidak semua petani, nelayan dan UMKM akan mendapatkan manfaat dari program ini, tetapi hanya mereka yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Setelah utang mereka dihapus, para petani, nelayan, dan UMKM akan kembali memiliki akses ke pinjaman.

    Namun, untuk mencegah masalah kredit macet, pemerintah akan menyalurkan dana ini melalui koperasi agar ada sistem pengawasan antar anggota.

    Baca juga: DPR: Penerima beasiswa LPDP harus berkontribusi kepada negara

    Baca juga: NasDem pastikan tetap gabung koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Imam Budilaksono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Nasdem Apresiasi Prabowo Terbitkan PP Hapus Utang Petani, Nelayan, dan UMKM Nasional 9 November 2024

    Nasdem Apresiasi Prabowo Terbitkan PP Hapus Utang Petani, Nelayan, dan UMKM Nasional 9 November 2024

    Nasdem Apresiasi Prabowo Terbitkan PP Hapus Utang Petani, Nelayan, dan UMKM
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Saan Mustopa mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menghapus utang macet usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, serta UMKM lainnya.
    “Tentu kita mengapresiasi ya langkah yang dilakukan oleh Presiden Pak Prabowo menghapuskan utang-utang untuk para UMKM, petani, nelayan,” kata Saan di Akademi Bela Negara Partai Nasdem, Jakarta, Sabtu (9/11/2024).
    Menurut Saan, lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 menjadi salah satu langkah konkret wujud keberpihakan pemerintah kepada masyarakat.
    Terlebih, menurut Saan saat ini memang diperlukan komitmen yang keberpihakan kepada masyarakat.
    “Karena memang dalam situasi seperti hari ini, komitmen dan keberpihakan kepada mereka itu harus diwujudkan dalam langkah yang konkret. Presiden dalam hal ini Pak Prabowo sudah menunjukkan komitmen keberpihakannya,” ucap Saan.
    Wakil Ketua DPR RI itu berharap para petani, nelayan, dan UMKM bisa fokus mengembangkan usahanya setelah lepas dari utang.
    “Sehingga ke depannya mereka bisa lebih fokus untuk mengembangkan usaha-usaha mereka dengan baik dan ini tentu langkah yang patut kita apresiasi,” ujar Saan.
    Diketahui, penghapusan utang macet ini ditandai dengan ditandatanganinya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 pada tanggal 5 November 2024.
    Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan PP ini dibuat agar pihak bank memiliki legitimasi maupun payung hukum untuk menghapus piutang yang tidak perform.
    Harapannya, UMKM yang terdampak dalam penghapusan bisa mengajukan pinjaman kembali.
    “Jadi saya mau sampaikan ini tidak semua pelaku UMKM. Jadi ini sebetulnya sudah terdaftar ini dalam penghapusbukuan di bank masing-masing,” kata Maman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024) malam.
    Adapun UMKM lainnya tersebut, antara lain UMKM mode/busana, kuliner, dan industri kreatif.
    Maman menambahkan, jumlah maksimal penghapusan ini sebesar Rp 500 juta untuk badan usaha dan Rp 300 juta untuk perseorangan.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPR: Pemerintah harus mendukung peternak lokal dalam memproduksi susu

    DPR: Penerima beasiswa LPDP harus berkontribusi kepada negara

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR Bidang Industri dan Pembangunan Saan Mustopa mengatakan warga yang mendapatkan beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk sekolah di luar negeri harus memberikan kontribusi kepada negara.

    “Tentu hasil dari LPDP ini kan juga harus berkontribusi kepada bangsa dan negara karena dia dibebani oleh biaya negara dan itu uang dari pajak semua,” kata Saan saat ditemui di Gedung Akademi Bela Negara, Jakarta Selatan, Sabtu.

    Menurut Saan, beasiswa LPDP merupakan investasi besar yang dikeluarkan negara dalam bidang pendidikan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

    Investasi itu berupa mengirimkan putra-putri terbaik bangsa untuk mengenyam pendidikan yang berkualitas di luar negeri.

    Tentu saja, lanjut Saan, ilmu yang didapatkan di luar negeri itu harus dimanfaatkan para pelajar Indonesia untuk memajukan bangsa.

    “Lebih bagus (mengabdi) di dalam negerilah. Menurut saya balik ke sini kan mereka banyak dibutuhkan, walaupun ya tidak dilarang juga kalau memang mereka mau tetap di sana,” kata Saan.

    Baca juga: Mendiktisaintek tegaskan ASN penerima LPDP harus pulang ke tanah air 

    Dengan mengabdinya seluruh peserta LPDP kepada bangsa, Saan yakin langkah Indonesia menuju bonus demografi yang berkualitas pada tahun 2045 akan berjalan dengan mulus.

    Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro menegaskan alumni penerima beasiswa LPDP dari universitas luar negeri dapat berkarya di mana saja sehingga tidak harus kembali ke tanah air untuk mengabdi.

    “Kami memang memberi kesempatan mereka untuk berkarya di mana saja. Meskipun tidak pulang, tetapi dia punya prestasi yang bagus, bekerja di perusahaan yang juga baik di luar negeri atau menemukan inovasi. Kita bilang, Indonesia yang menemukan inovasi itu. Jadi, meskipun di luar negeri, kan masih Merah Putih,” ujar Satryo usai Rapat Tingkat Menteri di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta Pusat, Selasa.

    Ia menambahkan ketidakharusan penerima beasiswa LPDP untuk kembali mengabdi di tanah air karena kondisi dalam negeri yang menurutnya belum optimal dalam menyediakan wadah sekaligus peluang untuk berkarya dan mengabdi sesuai keahlian masing-masing.

    Meski begitu, ia mengatakan pihaknya akan terus berkomitmen untuk bersinergi membangun industri dalam negeri yang nantinya mampu menampung keahlian serta gelar pendidikan para alumni LPDP dari universitas luar negeri.

    Baca juga: Kemendiktisaintek tata ulang LPDP demi tunjang program pemerintah

    Ia juga berpesan kepada masyarakat agar tidak menganggap pemberian beasiswa pendidikan tinggi hingga ke luar negeri, seperti Program LPDP sebagai sesuatu yang merugikan, sebab investasi dalam bidang pendidikan tidak pernah memberikan kerugian.

    “Memang menghabiskan duit? Tidak juga. Investasi pendidikan tidak pernah rugi. Jangan dihitung pulang atau tidak. Dia punya karir, punya prestasi kan tidak menganggur, dia bekerja, punya pengetahuan, penghasilan yang baik. Kenapa tidak?” imbuhnya.

    Sebelumnya, pada Rabu (30/10),Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie mengatakan saat ini pihaknya sedang meneliti secara seksama terhadap penggunaan dana LPDP berbasis data dan melakukan analisis berbasis pengeluaran dan manfaat yang didapatkan atau cost-benefit analysis.

    “Alokasi dana (LPDP) itu memang perlu kita lihat kembali, apakah dana yang sekarang dipakai, misalnya bahwa kebanyakan dana dipakai untuk program magister itu apakah optimal atau tidak,” katanya.

    Stella menekankan asas dari suatu hal yang optimal adalah berkeadilan dan berkualitas, sehingga kedua faktor tersebut juga menjadi hal yang dipertimbangkan dalam pengkajian ulang ini.

    “Sebentar lagi akan kami keluarkan temuan dan rekomendasi kami, bagaimana untuk bisa mengoptimalkan dana LPDP supaya jelas,” ujarnya.

    Baca juga: Menko PMK sebut negara berhak mendapatkan “return” dari investasi LPDP
    Baca juga: Mendiktisaintek Satryo: Alumni LPDP dapat berkarya di mana saja

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Titiek Soeharto Pimpin Raker Komisi IV dengan Mentan, Wanti-wanti soal Swasembada Pangan

    Titiek Soeharto Pimpin Raker Komisi IV dengan Mentan, Wanti-wanti soal Swasembada Pangan

    Bisnis.com, JAKARTA – Politisi Gerindra Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto memimpin rapat Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman pada hari ini, Selasa (5/11/2024).

    Saat membuka rapat perdananya tersebut, Titiek tampak mengucapkan selamat atas ditunjuknya Andi Amran Sulaiman dan Sudaryono sebagai menteri dan wakil menteri pertanian Kabinet Merah Putih (KMP) periode 2024 – 2029.

    “Bapak-Ibu, sesuai dengan ketentuan pasal 276 dan pasal 281 ayat 1 peraturan tata tertib DPR RI, rapat kerja hari ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum” ungkap Titiek sembari mengetuk palunya satu kali, Selasa (5/11/2024).

    Lebih lanjut, Titiek lantas mengingatkan Mentan Amran untuk dapat membentuk rencana dan program kerja prioritas 2025 dengan fokus. Hal itu dilakukan guna meningkatkan produksi hingga berdampak langsung pada kesejahteraan petani.

    Pasalnya, Kementerian Pertanian menjadi sektor terdepan yang bertanggung jawab mendorong pengembangan sektor pertanian di Indonesia.

    Lebih lanjut, Titiek juga mengingatkan Mentan Amran mengenai fungsi utama Kementan dalam meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian menuju swasembada pangan.

    “Komisi IV DPR RI mengingatkan agar rencana program kerja prioritas yang tersusun harus fokus pada peningkatan produksi dan berdampak langsung pada kesejahteraan petani,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa memang sempat menyebut bahwa Siti Hediati Soeharto alias Titiek Soeharto menjadi Ketua Komisi IV DPR periode 2024-2029.

    Adapun, penetapan tersebut dilakukan di Ruang Komisi IV DPR RI yang dihadiri oleh para anggota komisi itu sendiri seusai mereka menghadiri rapat paripurna DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (22/10/2024).