Xcloud.id

Tag: Saan Mustopa

  • RUU TNI Disahkan, Massa Aksi di Kantor DPR RI Meradang: Ingatkan Pelanggaran HAM oleh Militer – Halaman all

    RUU TNI Disahkan, Massa Aksi di Kantor DPR RI Meradang: Ingatkan Pelanggaran HAM oleh Militer – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – DPR RI resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), sebagai undang-undang. 

    Keputusan tersebut pun direspons langsung oleh massa aksi yang berada di halaman belakang kompleks DPR RI Senayan, Jakarta.

    Berbagai protes pun disampaikan oleh massa aksi penolakan revisi UU TNI yang telah berada di lokasi sejak Kamis (20/3/2025) dini hari.

    Dalam protesnya, massa aksi juga mengingatkan pelanggaran HAM masa lampau seperti kejadian buruh Marsinah.

    “Militer pembunuh perempuan!” pekik lantang satu dari perwakilan aksi massa dari Aliansi Perempuan Indonesia.

    “Kembalikan TNI ke Barak!” timpal massa aksi lainnya.

    Poster yang berisi protes pun dibentangkan tegak oleh massa aksi. 

    Tulisan protesnya pun beragam, namun, yang jelas inti dari protes mereka adalah penolakan terhadap UU TNI.

    “Rakyat Sipil kok Dijadiin Musuh? Goblok namanya. Tolak RUU TNI dan cegah Orba kembali,” tulis poster massa aksi.

    “Jangan Percaya Polisi & Jangan Percaya Tentara.” 

    DPR RI Sahkan Revisi UU TNI jadi Undang-Undang

    Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR) resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), sebagai undang-undang. 

    Keputusan itu ditetapkan dalam pengambilan keputusan tingkat II saat Rapat Paripurna ke-15, Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/3/2025).

    Adapun sidang pengambilan keputusan ini dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani yang didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI seperti Saan Mustopa, Sufmi Dasco Ahmad dan Adies Kadir.

    “Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” ujar Ketua DPR RI Puan Maharani meminta persetujuan.

    “Setuju,” jawab seluruh anggota dewan yang hadir. 

    Pengesahan UU TNI ini tidak mendapat penolakan dari delapan fraksi di DPR RI. (Tribunews.com/Alfarizy Ajie Fadhilah)

  • Tak Ada Wajib Militer, Tidak Ada Dwifungsi

    Tak Ada Wajib Militer, Tidak Ada Dwifungsi

    Jakarta –

    Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan tidak ada wajib militer dalam revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang sudah disahkan menjadi UU. Sjafrie mengatakan tidak ada dwifungsi ABRI dalam UU tersebut.

    “Nggak ada lagi wajib militer, yang ada itu untuk perwira itu kalau dia akademi militer atau dia sebagai perwira prajurit karier atau sebagai komponen cadangan,” kata Sjafrie di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta Pusat, Kamis (20/3/2025).

    “Jadi tidak ada wajib militer di Indonesia lagi, tidak ada dwifungsi dwifungsi lagi, jangan kan jasad, arwahnya pun sudah tidak ada,” sambung dia.

    Sjafrie juga mengatakan tidak ada prajurit aktif yang dapat mengisi jabatan di luar 14 kementerian/lembaga yang telah diatur di UU TNI. Dia meminta masyarakat tak khawatir anggota TNI aktif mengisi jabatan di BUMN.

    “Tidak ada (prajurit aktif di Agrinas BUMN), semua mulai Bulog semua purnawirawan jadi tenang aja ya. Nggak usah khawatir lah,” ujarnya.

    Dia mengatakan UU TNI yang terbaru juga masih melarang prajurit TNI aktif berbisnis. Dia menekankan yang menjadi perhatian pihaknya ialah kesejahteraan TNI.

    Sebelumnya, DPR resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI menjadi undang-undang. Keputusan ini diambil dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh sejumlah menteri.

    Rapat terselenggara di ruang Paripurna gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (20/3). Rapat dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani yang didampingi Wakil Ketua DPR yang lain, seperti Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Adies Kadir.

    Selepas Utut menyampaikan laporannya, Puan lantas menanyakan kepada anggota Dewan yang hadir apakah RUU tersebut dapat disepakati menjadi undang-undang. Mayoritas menjawab setuju.

    “Kami menanyakan kepada seluruh anggota apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” kata Puan Maharani.

    “Setuju,” jawab peserta sidang diikuti dengan ketukan palu tanda pengesahan.

    (amw/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Puan: Perubahan UU TNI Tetap Berlandaskan Supremasi Sipil dan Demokrasi

    Puan: Perubahan UU TNI Tetap Berlandaskan Supremasi Sipil dan Demokrasi

    Puan: Perubahan UU TNI Tetap Berlandaskan Supremasi Sipil dan Demokrasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua DPR
    Puan Maharani
    mengatakan pihaknya dan pemerintah telah menegaskan bahwa Revisi UU (RUU) TNI yang disahkan tetap berlandaskan pada prinsip
    supremasi sipil
    .
    Selain itu, Puan menyebut RUU TNI ini juga memenuhi ketentuan hukum nasional dan internasional.
    “Kami bersama pemerintah menegaskan Perubahan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI tetap berlandaskan pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, serta memenuhi ketentuan hukum nasional dan internasional yang telah disahkan,” ujar Puan saat Rapat Paripurna DPR ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/3/2025).
    Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah resmi mengesahkan Revisi UU (RUU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi Undang-Undang (UU).
    Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna DPR ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 yang digelar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/3/2025).
    Rapat ini dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani, didampingi oleh para Wakil Ketua DPR, mulai dari Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Adies Kadir.
    Sementara di pihak pemerintah, hadir Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Mensesneg Prasetyo Hadi, Wamenkeu Thomas Djiwandono, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, hingga para Kepala Staf TNI.
    Mulanya, Ketua Komisi I DPR Fraksi PDI-P Utut Adianto menyampaikan pidatonya mengenai RUU TNI.
    Utut menyampaikan apresiasi kepada para perwakilan pemerintah yang hadir.
    Menurutnya, UU TNI yang baru ini diharapkan dapat memberi manfaat besar bagi Indonesia.
    “DPR menyelenggarakan rapat paripurna dalam rangka pengesahan RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Pengesahan UU ini diharapkan dapat memberi manfaat besar bagi bangsa dan negara,” kata Utut.
    Puan pun menanyakan kepada anggota DPR untuk pengesahan RUU TNI menjadi UU.
    “Tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap RUU TNI, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?” tanya Puan.
    “Setuju,” seru anggota DPR.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 1 RUU TNI Sah Jadi Undang-Undang, Ini Poin-poin Perubahannya Nasional

    1 RUU TNI Sah Jadi Undang-Undang, Ini Poin-poin Perubahannya Nasional

    RUU TNI Sah Jadi Undang-Undang, Ini Poin-poin Perubahannya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    DPR RI resmi menetapkan revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi undang-undang.
    RUU TNI disahkan
    lewat sidang paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (20/3/2025), yang dipimpin oleh Ketua DPR RI
    Puan Maharani
    didampingi Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, Adies Kadir, dan Saan Mustopa.
    “Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Puan.
    “Setuju,” jawab peserta rapat.
    Lalu, apa saja poin-poin perubahan dalam
    revisi UU TNI
    ?
    Perubahan yang paling menjadi sorotan adalah perubahan Pasal 47 terkait jabatan TNI aktif di kementerian/lembaga sipil.
    Berdasarkan Pasal 47 Ayat (1) UU TNI lama, terdapat pasal yang menyebut prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.
    Namun, dalam UU TNI baru, poin itu diubah sehingga TNI akfif dapat menjabat di 14 kementerian/lembaga.
    Kementerian/lembaga yang dimaksud adalah kementerian/lembaga yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk dewan pertahanan nasional, kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden, intelijen negara, siber dan/atau sandi negara.
    Kemudian, lembaga ketahanan nasional, pencarian dan pertolongan, narkotika nasional, pengelola perbatasan, penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme, keamanan laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung.
    Sementara itu, TNI aktif harus mundur atau pensiun jika mengisi jabatan di luar 14 kementerian/lembaga sipil tersebut.
    Selanjutnya, poin revisi soal batas usia pensiun diatur dalam Pasal 53.
    Pada UU TNI lama, batas
    usia pensiun TNI
    bagi perwira paling lama 58 tahun, sedangkan batas usia pensiun bagi bintara dan tamtama adalah 53 tahun.
    Setelah direvisi, batas usia pensiun diperpanjang sesuai dengan pangkat prajurit.
    Pasal 53 Ayat (3) UU TNI baru mencatat batas usia pensiun bintara dan tamtama paling tinggi 55 tahun; perwira sampai dengan pangkat kolonel adalah 58 tahun.
    Kemudian, perwira tinggi bintang 1 adalah 60 tahun; perwira tinggi bintang 2 paling tinggi 61 tahun; dan perwira tinggi bintang 3 adalah 62 tahun.
    “Khusus untuk perwira tinggi bintang 4 (empat), batas usia pensiun paling tinggi 63 (enam puluh tiga) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden,” tulis Pasal 53 Ayat (4).
    Dua pasal tersebut adalah pasal paling krusial perubahannya.
    Sementara itu, ada penambahan poin dalam UU TNI baru di Pasal 7 Ayat (15) dan (16) terkait tugas pokok TNI.
    Pasal 7 Ayat (15) menambahkan tugas soal membantu dalam upaya menanggulangi ancaman siber.
    Ayat selanjutnya, terkait tugas membantu dalam melindungi dan menyelamatkan Warga Negara serta kepentingan nasional di luar negeri.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kementerian PUPR Bangun Rumah Pompa

    Kementerian PUPR Bangun Rumah Pompa

    PIKIRAN RAKYAT – Skema penanganan banjir di wilayah Karawang, khususnya di Desa Karangligar, Kecamatan Telukjambe Barat yang bakal dilakukan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum bersama Kementerian PUPR dan Pemkab setempat ternyata berbeda dengan rencana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. 

    Pihak BBWS menyebutkan akan membangun rumah pompa di sekitar aliran Sungai Cibeet dan Citarum yang menjadi penyebab banjir di Karangligar dan sekitarnya. Sementara Pemkab Karawang bakal membebaskan lahan seluas lebih kurang 6 hektare di sepanjang bantaran Cibeet dan Citarum agar air mengalir lancar ke arah hilir saat banjir datang.

    Hal itu disampaikan Bupati Karawang Aep Syaepuloh, sesuai menggelar buka bersama para awak media dan pejabat setempat, Jumat petang, 7 Februari 2025.

    “Pembebasan lahan dimaksudkan agar aliran Cibeet dan Citarum tidak terhambat rumah warga dan pepohonan. Di lokasi itu juga akan dibangun tanggul agar air tidak mudah tumpah ke pemukiman saat bajir datang,” kata Aep. 

    Menurutnya, skema itu sudah dibahas sejak tahun 2024 silam. Bahkan pihak BBWS sudah melakukan survey beberapa kali ke lokasi bertemunya aliran Cibeet dan Citarum di wilayah Karawang. 

    Berdasarkan hasil survei tersebut, lanjut Aep, Kementerian PUPR atas dorongan dari anggota DPR RI asal Katawang, Saan Mustopa, sudah menyetujui dibangunnya tanggiul dan rumah pompa untuk mengatasi banjir di Karawang. 

    “Insya Allah tahun 2025 ini juga, pihak BBWS bakal merealisasikan skema tersebut. Pak Mentri PUPR juga sudah menyetujui hal ini,” kata Aep. 

    Dijelaskan, Kepala BBWS Citarum, Dian Al’maruf, dua hari lalu kembali datang ke Karawan untuk mematangkan rencana itu. Yang bersangkutan menyetujui pula pembangunan pintu air di muka anak Sungai Cidawolong agar luapan dari Cibeet tidak mengalir bebas ke Desa Karangligar. 

    Ketika ditanya anggaran, Aep menyebutkan, biaya pembangunan rumah pompa ditannggu negara melalui Kementerian PUPR, sebesar Rp 128 miliar. Sementara pihak Pemkab Karawang akan menyiapkan anggaran untuk pembebasan lahan seluas 6 hektare. 

    Aep berharap melalui skema tersebut banjir di wilayah Karangligar yang sudah terjadi sejak belasan tahun silam, segera teratasi. Apalagi, pada tahun yang sama bakal dibangun pula dua bendungan di hulu Sungai Cibeet. 

    “Dengan adanya bendungan di hulu Cibeet, air hujan yang turun di bagian hulu tidak langsung mengalir ke sungai, tepi akan tertampung oleh bendungan,” katanya. 

    Diberitakan sebelumnya, Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, menjajikan akan membangun 1000 rumah panggung untuk warga Desa Karangligar. Hal itu dilakukan agar warga Desa itu tidak terus menerus mengungsi ketika rumahnya kebanjiran. 

    Janji Dedi dikatakan di hadapan sebagian warga yang tengah mengungsi di Masjid Al-Ikhlas, Dusun Pangasinan, Desa Karangligar. Dedi bahkan memvideokan sendiri janjinya dan telah diunggah di sejumlah akun media sosial. 

    “Tahun ini juga, Pemprov Jabar akan membangun 1000 rumah panggung setinggi 2,5 meter. Dengan demikian warga tidak harus terus menerus mengungsi,” katanya, kala itu. 

    Salanjutnya Dedi meminta persetujuan warga dan menekankan jangan ada penolakan ketika rencananya akan direalisasikan. “Awas kalau nanti ada penolakan,” katanya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Banjir Jakarta dan Sekitarnya, Pimpinan DPR Minta Pemda Tak Asal Lakukan Alih Fungsi Lahan – Halaman all

    Banjir Jakarta dan Sekitarnya, Pimpinan DPR Minta Pemda Tak Asal Lakukan Alih Fungsi Lahan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah daerah (pemda) diminta untuk tidak sembarangan melakukan alih fungsi lahan.

    Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, mengatakan hal tersebut usai bencana banjir melanda daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) baru-baru ini.

    “Ditata lebih baik lagi. Jadi enggak sembarangan alih fungsi itu, jadi itu salah satunya (penyebab banjir) alih fungsi (lahan) menurut saya,” kata Saan kepada wartawan, Jumat (7/3/2025).

    Saan menilai salah satu faktor banjir adalah alih fungsi lahan. Ada juga faktor banjir kiriman yang membuat banyak daerah terdampak.

    “Karena apa yang terjadi hari ini, banjir-banjir ini salah satu faktornya adalah alih fungsi lahan. Jadi, lahan-lahan yang misalnya daerah-daerah Bogor, daerah Puncak, Cisarua, itu kan banyak yang dialihfungsikan. Nah, alih fungsi ini harus benar-benar menjadi fokus perhatian untuk dibenahi,” ucapnya.

    Dia pun meminta adanya koordinasi lintas wilayah antara pemerintah daerah yang terdampak banjir.

    “Misalnya antara Provinsi DKI dan Provinsi Jabar, ya itu harus saling berkoordinasi untuk menyelesaikan secara komprehensif terkait dengan banjir ini, ya penanganannya,” ucap politikus NasDem itu.

    Sebelumnya, pemerintah telah mengambil langkah-langkah penanggulangan dalam menangani banjir yang melanda wilayah Jabodetabek. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno menegaskan bahwa evakuasi warga terdampak menjadi prioritas utama.

    “Iya, tadi siang, tadi pagi ya, saya bersama Kepala BNPB sudah mengundang rapat koordinasi. Yang hadir ada dari penanganan bencana di Provinsi Jawa Barat, Banten, dan juga DKI, serta Basarnas dan BMKG,” ujar Pratikno di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/3/2025).

    Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah berkoordinasi untuk memastikan lokasi yang membutuhkan bantuan dan pertolongan sesegera mungkin.

    “Memang yang kami tangani saat ini adalah penanganan secara cepat untuk penyelamatan masyarakat. Oleh karena itu, evakuasi dikerahkan. Tadi kami sudah koordinasi untuk evakuasi itu, lokasi mana yang butuh bantuan apa, kami sudah koordinasi,” katanya.

    Selain itu, kebutuhan para pengungsi juga menjadi perhatian utama, termasuk penyediaan makanan dan pelayanan kesehatan. Terkait pengungsi, Pratikno mengatakan telah berkoordinasi dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.

    “Terus kemudian juga pengungsian, pengungsian juga demikian. Apa saja yang dibutuhkan, saya sudah koordinasi juga dengan Pak Mensos. Pak Mensos juga sudah turunkan bantuan,” katanya.

    Selain upaya penanganan langsung, pemerintah juga melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) guna mengurangi curah hujan di wilayah terdampak. Langkah ini dilakukan bekerja sama dengan BMKG dan BNPB.

    “Tapi pada saat yang sama, kita juga menambah operasi modifikasi cuaca. Karena banjir ini terjadi juga akibat kiriman dari hulu, juga di hilirnya sendiri hujan terus ya di daerah Jabodetabek. Makanya ini harus dikurangi curah hujannya,” tutupnya.

  • Soal Banjir Jakarta, Pramono: Kehidupan Jakarta Mulai Normal, Akan Ada Normalisasi Sungai Ciliwung – Halaman all

    Soal Banjir Jakarta, Pramono: Kehidupan Jakarta Mulai Normal, Akan Ada Normalisasi Sungai Ciliwung – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Gubernur Jakarta, Pramono Anung melakukan pemantauan banjir Jakarta dan sekitarnya menggunakan helikopter milik Polri pada hari ini, Kamis (6/3/2025).

    Setelah memantau kondisi banjir Jakarta dari atas helikopter, Pramono mengumumkan kini tinggi permukaan air di Pintu Air Manggarai sudah turun menjadi 600 cm.

    Berbeda dengan sebelumnya yang mencapai 850 cm.

    Oleh karena itu Pramono kini mengumumkan bahwa kondisi Jakarta kini berstatus siaga 4.

    Selain itu, Pramono juga melihat dari atas helikopter bahwa kondisi kehidupan warga Jakarta sudah mulai normal.

    “Saya ingin mengumumkan bahwa permukaan air Manggarai sekarang sudah turun menjadi 600 dan untuk itu Jakarta sudah siaga 4.”

    “Alhamdulillah bahwa kemarin yang sempat 850 sekarang sudah 600. Dilihat dari atas tadi kehidupan di Jakarta sudah mulai normal kembali,” kata Pramono, dilansir YouTube Kompas TV, Kamis.

    Meski demikian, Pramono tetap akan segera melakukan normalisasi Sungai Ciliwung yang ada di Pengadegan.

    Pasalnya wilayah inilah yang memberikan dampak banjir luar biasa ketika daerah di atas Jakarta mengalami curah hujan tinggi.

    “Tadi ada beberapa hal yang akan segera kita tindak lanjuti dan selesaikan. Terutama untuk normalisasi Sungai Ciliwung yang ada di Pengadegan, Cawang, dan Bidara Cina.”

    “Karena itulah yang kemarin memberikan dampak banjir yang luar biasa ketika di atas intensitas curah hujannya tinggi, itu akan kita tangani,” terang Pramono.

    Pramono juga mengungkap pihaknya telah meminta Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta untuk segera menindaklanjuti normalisasi Sungai Ciliwung ini.

    Termasuk juga melakukan pembebasan lahan di sekitar Sungai Ciliwung.

    Terkait pembebasan lahan di sekitar Sungai Ciliwung, Pramono juga telah siap jika harus berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN.

    “Dengan demikian saya tadi sudah meminta kepada Kepala Dinas Sumber Daya Air untuk segera menindaklanjuti. Terutama untuk pembebasan LAN dan sebagainya.”

    “Kalau memang kita harus berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN, kami segera akan melakukan,” jelas Pramono.

    Pimpinan DPR Desak Alih Fungsi Lahan di Bogor Dibenahi

    Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menyuarakan pentingnya pembenahan alih fungsi lahan di kawasan Cisarua, Bogor, sebagai langkah preventif untuk mengurangi risiko banjir di Jakarta dan Bekasi. 

    Menurutnya, salah satu penyebab utama banjir yang sering melanda dua kota besar ini adalah peralihan fungsi lahan di Bogor yang tidak terkontrol.

    “Banjir yang terjadi baru-baru ini di Jakarta dan Bekasi, salah satu faktor pemicunya adalah alih fungsi lahan di daerah Bogor, terutama di kawasan Puncak dan Cisarua.”

    “Nah, alih-alih fungsi lahan ini harus benar-benar menjadi fokus perhatian untuk dibenahi,” ujar Saan saat ditemui awak media di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (6/3/2025).

    Saan menekankan bahwa pemerintah daerah di sekitar kawasan tersebut harus lebih berhati-hati dan bijaksana dalam mengatur alih fungsi lahan agar tidak memperburuk masalah banjir yang sudah meresahkan masyarakat.

    Ia juga menambahkan bahwa pengelolaan lahan di Bogor harus diperhatikan dengan seksama, mengingat wilayah ini merupakan hulu dari banyak sungai yang mengalir ke Jakarta dan Bekasi.

    “Alih fungsi lahan itu harus dilakukan dengan bijaksana dan tidak sembarangan. Kawasan Bogor, khususnya Cisarua dan Puncak, memiliki peran vital dalam mengendalikan aliran air. Oleh karena itu, pemerintah daerah setempat harus lebih fokus pada penerapan kebijakan yang tepat dalam hal ini,” jelas Saan.

    (Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Rizki Sandi Saputra)

    Baca berita lainnya terkait Banjir di Jabodetabek.

  • Partai Demokrat masuk pemerintahan Prabowo demi rakyat

    Partai Demokrat masuk pemerintahan Prabowo demi rakyat

    Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dalam wawancara cegat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/2/2025). ANTARA/Fathur Rochman

    AHY: Partai Demokrat masuk pemerintahan Prabowo demi rakyat
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 25 Februari 2025 – 21:26 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa partainya masuk ke dalam pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto demi kepentingan rakyat dan bangsa.

    “Hari ini Demokrat berada dalam barisan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kita telah mengambil keputusan strategis, bukan hanya demi partai, tapi demi rakyat dan bangsa,” kata AHY saat memberikan sambutan dalam Penutupan Kongres VI DPP Partai Demokrat di Jakarta, Selasa (25/2) malam.

    Dia mengatakan Partai Demokrat juga berkomitmen penuh untuk menyukseskan pemerintahan ini. Hal ini termasuk mendukung Astacita Presiden Prabowo dalam membangun kedaulatan pangan, energi, dan air.

    “Kita akan memastikan bahwa program infrastruktur yang digagas akan berdampak langsung dan nyata bagi kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

    Selain itu, AHY memastikan bahwa pembangunan infrastruktur akan berbasis keadilan. Di mana semua yang dibangun dan dikembangkan harus kembali kepada rakyat.

    Menurutnya, infrastruktur harus terintegrasi membuka akses ekonomi pendidikan dan layanan kesehatan bagi semua rakyat.

    “Infrastructure for all, untuk semua masyarakat Indonesia,” jelas AHY.

    Adapun sejumlah tokoh partai hadir dalam acara ini adalah Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum Golkar Bahlil Lahadalia, Ketum PPP Muhammad Mardiono, Ketua DPP NasDem Saan Mustopa, Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsy, dan Waketum PKB Jazilul Fawaid. Terlihat juga elite PDIP Puan Maharani dan Bambang Wuryanto (Bambang Pacul) hingga Ruhut Poltak Sitompul.

    Sejumlah jajaran Kabinet Merah Putih turut hadir dalam Kongres ini, yakni Menkeu Sri Mulyani, Menteri Investasi Rosan Roeslani, Menteri BUMN Erick Thohir, Menkomdigi Meutya Hafid, Wamenko Polkam Lodewijk Paulus, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Kepala BIN Herindra, dan Wamendag Dyah Roro Esti.

    Sumber : Antara

  • AHY: Prabowo dan SBY adalah Patriot

    AHY: Prabowo dan SBY adalah Patriot

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta kader bertepuk tangan untuk Presiden RI Prabowo Subianto dan presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    “Presiden RI yang juga Ketum Partai Gerindra, Bapak Jenderal TNI Purn. Prabowo Subianto, berikan tepuk tangan yang sekeras-kerasnya untuk Bapak Presiden kita,” kata AHY dalam Penutupan Kongres VI DPP Partai Demokrat di Jakarta, Selasa malam.

    AHY melanjutkan, “Yang juga kami cintai dan muliakan presiden ke-6 Republik Indonesia yang juga Ketua MTP (Majelis Tinggi Partai) Demokrat Jenderal TNI Purn. Prof. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono.”

    Ia menilai SBY dan Prabowo adalah patriot dan pejuang teladan bagi semuanya. Keduanya juga terus memberikan karya terbaiknya untuk Indonesia.

    “Beliau berdua adalah patriot, pejuang, dan teladan bagi kita semua yang sepanjang hidupnya konsisten memberikan karya terbaik untuk Indonesia,” ujarnya.

    Menurut dia, kedua sosok itu selalu mementingkan Indonesia. Oleh karena itu, dia meminta agar kedua orang tersebut diberi tepuk tangan yang meriah.

    “Mereka telah melewati gelombang sejarah, mengabdikan diri secara tulus, termasuk kenyang dalam menjaga tegaknya Merah Putih di medan laga, dan selalu meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya. Mari kita berikan standing applause untuk kedua pemimpin besar kita,” pungkas AHY.

    Sejumlah tokoh partai yang hadir dalam acara ini adalah Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Plt. Ketum PPP Muhammad Mardiono, Ketua DPP NasDem Saan Mustopa, Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsy, dan Waketum PKB Jazilul Fawaid.

  • AHY Tegaskan Demokrat Dukung Pemerintahan Prabowo Demi Kepentingan Rakyat

    AHY Tegaskan Demokrat Dukung Pemerintahan Prabowo Demi Kepentingan Rakyat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa partainya masuk ke dalam pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto demi kepentingan rakyat dan bangsa.

    “Hari ini Demokrat berada dalam barisan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kita telah mengambil keputusan strategis, bukan hanya demi partai, tapi demi rakyat dan bangsa,” kata AHY saat memberikan sambutan dalam Penutupan Kongres VI DPP Partai Demokrat di Jakarta, Selasa malam.

    Dia mengatakan Partai Demokrat juga berkomitmen penuh untuk menyukseskan pemerintahan ini. Hal ini termasuk mendukung Astacita Presiden Prabowo dalam membangun kedaulatan pangan, energi, dan air.

    “Kita akan memastikan bahwa program infrastruktur yang digagas akan berdampak langsung dan nyata bagi kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

    Selain itu, AHY memastikan bahwa pembangunan infrastruktur akan berbasis keadilan. Di mana semua yang dibangun dan dikembangkan harus kembali kepada rakyat.

    Menurutnya, infrastruktur harus terintegrasi membuka akses ekonomi pendidikan dan layanan kesehatan bagi semua rakyat.

    “Infrastructure for all, untuk semua masyarakat Indonesia,” jelas AHY.

    Adapun sejumlah tokoh partai hadir dalam acara ini adalah Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum Golkar Bahlil Lahadalia, Ketum PPP Muhammad Mardiono, Ketua DPP NasDem Saan Mustopa, Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsy, dan Waketum PKB Jazilul Fawaid. Terlihat juga elite PDIP Puan Maharani dan Bambang Wuryanto (Bambang Pacul) hingga Ruhut Poltak Sitompul.