Xcloud.id

Tag: Saadiah Uluputty

  • Hari Buruh, Legislator Suarakan Hak Petani dan Nelayan Maluku

    Hari Buruh, Legislator Suarakan Hak Petani dan Nelayan Maluku

    JAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI daerah pemilihan (Dapil) Maluku Saadiah Uluputty menyuarakan pentingnya perlindungan dan pemberdayaan petani, nelayan, serta masyarakat sekitar hutan dalam momentum peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day.

    Ia menekankan bahwa Hari Buruh Internasional tidak hanya milik pekerja industri formal, melainkan juga para pekerja di sektor primer yang kerap terlupakan.

    “Hari Buruh bukan hanya milik buruh pabrik atau sektor industri formal. Kita harus memperluas perspektif bahwa petani, nelayan, dan masyarakat sekitar hutan juga pekerja produktif yang menopang ketahanan pangan, keberlanjutan ekologi dan ekonomi daerah,” kata Anggota Komisi IV DPR RI Saadiah di Ambon, Kamis.

    Menurutnya, tantangan yang dihadapi para pekerja di sektor pertanian dan kelautan bukan hanya terkait lapangan kerja, tetapi juga menyangkut peningkatan keterampilan (upskilling), pendapatan serta kesejahteraan yang berkelanjutan.

    Saadiah menegaskan bahwa negara harus lebih hadir dan kuat dalam menyediakan akses pelatihan, teknologi tepat guna, dan perlindungan harga komoditas.

    Ia mendorong kementerian terkait untuk memprioritaskan program pembangunan sumber daya manusia (SDM) di sektor pertanian, kelautan, dan kehutanan.

    Ia juga menyoroti pentingnya validasi dan pemutakhiran data pekerja di sektor-sektor tersebut agar mereka dapat memperoleh akses pembinaan dan perlindungan sosial yang setara dengan pekerja formal.

    “Kita tidak bisa bicara kesejahteraan kalau buruh tani masih terjebak dalam sistem distribusi yang timpang, harga hasil panen yang tidak stabil, atau nelayan yang tak punya jaminan ketika musim paceklik datang. Negara harus hadir lebih tegas dan konsisten,” ujarnya.

    Pada kesempatan itu, Saadiah mengajak seluruh pemangku kebijakan untuk memperhatikan nasib para pekerja informal, khususnya di wilayah kepulauan seperti Maluku, yang kerap luput dari perhatian dalam kebijakan nasional.

    “Hormatilah kerja mereka, tingkatkan keterampilan mereka, dan sejahterakan hidup mereka. Itulah makna sejati dari Hari Buruh,” ucapnya.

  • Legislator desak pemerintah tindak penangkapan ikan ilegal di Maluku

    Legislator desak pemerintah tindak penangkapan ikan ilegal di Maluku

    Ambon (ANTARA) – Anggota DPR asal daerah pemilihan Maluku mendesak pemerintah menindak tegas praktik penangkapan ikan ilegal yang masih marak terjadi di wilayah perairan Indonesia, termasuk di Provinsi Seribu Pulau itu.

    Anggota Komisi IV (bidang Pertanian, Kehutanan dan Kelautan) DPR RI Saadiah Uluputty, di Ambon, Kamis mendesak agar ada tindakan tegas terhadap kapal asing antara lain dari Vietnam, Taiwan, hingga Filipina yang diduga melakukan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah Indonesia, termasuk Maluku.

    Menurutnya, praktik pencurian ikan bukan hanya pelanggaran hukum tetapi juga bentuk nyata perusakan ekosistem laut dan mengancam kedaulatan negara.

    Politisi asal Maluku ini mengungkapkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang menunjukkan dua kapal berbendera Vietnam dengan muatan 4.500 kilogram ikan ditangkap di Laut Natuna Utara pada pertengahan April 2025.

    Selain itu, kapal asing asal Taiwan juga diamankan di Laut Aru Maluku dan kapal Filipina di perairan Talaud.

    Total potensi kerugian negara akibat praktik ini ditaksir lebih dari Rp150 miliar, termasuk dampak terhadap kerusakan ekosistem laut.

    Tak hanya menyoroti pelaku asing, Saadiah juga menegaskan bahwa praktik penangkapan ilegal oleh nelayan lokal, seperti penggunaan alat tangkap cantrang dan setrum rakitan, turut menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan sumber daya perikanan.

    “Ini bukan sekadar pelanggaran teknis. Ini adalah ancaman terhadap keberlanjutan dan ketahanan pangan laut kita,” ujarnya.

    Ia menekankan tentang pentingnya penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu, serta perlunya sinergi antara kementerian dan lembaga dalam memperkuat pengawasan laut.

    Saadiah juga mendorong peningkatan penggunaan teknologi pemantauan seperti Vessel Monitoring System (VMS), namun tetap memberikan dukungan biaya bagi nelayan kecil agar tidak terbebani.

    “Negara harus hadir secara utuh, menjaga laut dari pencurian oleh asing sekaligus tidak memberatkan nelayan kecil dalam menjalankan usaha mereka yang sah,” ucapnya.

    Pewarta: Winda Herman
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025