Tag: Rustian

  • Banjir dan Longsor Terjang Wilayah Sumatera, Pemerintah Siapkan Operasi Modifikasi Cuaca

    Banjir dan Longsor Terjang Wilayah Sumatera, Pemerintah Siapkan Operasi Modifikasi Cuaca

    Liputan6.com, Jakarta – Banjir dan longsor di berbagai wilayah Sumatera membuat pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan berbagai langkah penanganan. Salah satunya dengan operasi modifikasi cuaca, demi mengatasi kondisi cuaca ekstrem yang terjadi berhari-hari ke belakang.

    Sekretaris Utama BNPB Rustian menyampaikan, pihaknya sempat meninjau ke sejumlah lokasi bencana. Koordinasi pun dilakukan dengan pemerintah daerah agar memberikan penanganan darurat secara optimal, seperti pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak maupun evakuasi warga yang harus diungsikan.

    “Hampir seluruhnya sekarang ini hujan ekstrem yang mengakibatkan banjir dan longsor. Jadi kami memiliki operasi modifikasi cuaca. Jika memang cuaca sangat ekstrem maka operasi modifikasi cuaca ini akan dilakukan untuk memindahkan turunnya hujan ke tempat lain,” turut Rustian dalam keterangannya, Kamis (27/11/2025).

    Menurutnya, banjir dan longsor akibat cuaca ekstrem kali ini dipicu adanya bibit siklon tropis 95B. Rustian pun mengulas hasil kunjungan ke beberapa titik terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Padang Pariaman dan Pesisir Selatan.

    “Empat hari hujan berturut-turut, ini hampir seluruh kabupaten-kota di Sumatra Barat, terkena banjir dan longsor. Cuaca memang sangat ekstrem sehingga ini menyebabkan banjir dan longsor. Ini mengakibatkan banyaknya warga yang mengungsi dan rusaknya infrastruktur,” jelas dia.

  • DPR Apresiasi Kemensos di Bawah Gus Ipul: Cepat Tanggap Tangani Ribuan Bencana

    DPR Apresiasi Kemensos di Bawah Gus Ipul: Cepat Tanggap Tangani Ribuan Bencana

    Jakarta (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi langkah cepat dan tanggap Kementerian Sosial (Kemensos) dalam menangani berbagai bencana yang terjadi di Indonesia.

    Apresiasi itu disampaikan Cucun saat Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Tahun 2025 serta Rencana Kerja Tahun 2026 Bidang Kebencanaan.

    Rapat digelar Tim Pengawas DPR RI terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana di Ruang Rapat Badan Anggaran DPR RI, Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

    “Terima kasih Pak Mensos. Selama ini kita mengapresiasi tanggap dan aksi cepat dari Kemensos setiap ada accident, setiap ada bencana. Kita memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya,” kata Cucun.

    Dalam rapat tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memaparkan capaian dan kinerja Kemensos dalam penanganan bencana. Ia menyebutkan, sepanjang satu dekade terakhir (2014–2024) terjadi 38.506 kejadian bencana di Indonesia. Rata-rata alokasi anggaran bencana melalui Kemensos mencapai Rp442,25 miliar per tahun.

    “Kita sudah memberikan bantuan kepada korban bencana dalam bentuk logistik kedaruratan, sebanyak 478.225 jiwa. Kami juga memberikan santunan korban yang meninggal sebanyak 425 jiwa untuk bencana alam maupun bencana non malam. Kemudian santunan lain yang menyasar 9.447 jiwa. Kami juga memberikan bantuan kepada korban bencana non-alam ada 1.078 jiwa,” jelas Gus Ipul.

    Untuk kesiapsiagaan pra-bencana, Kemensos memiliki 1.254 Kampung Siaga Bencana dan 783 Lumbung Sosial yang tersebar di 35 provinsi, 826 kecamatan, dan 211 kabupaten/kota. Lumbung sosial tersebut berisi logistik yang dibutuhkan saat bencana terjadi.

    Selain kesiapan logistik, Kemensos juga memperkuat sumber daya kebencanaan meliputi mitra kerja, alat evakuasi, logistik dan gudang logistik, sistem komunikasi, kendaraan siaga bencana, dan sumber daya manusia kebencanaan. Saat ini, Kemensos memiliki 38.400 personel Taruna Siaga Bencana (Tagana), 951 Pelopor Perdamaian, dan para Pendamping Sosial.

    “Dalam tahun 2025 ini kita melibatkan 11.216 orang Tagana yang turun dan dikerahkan pada saat masa kedaruratan atau bencana,” kata Gus Ipul.

    Menanggapi pemaparan itu, Cucun menegaskan DPR memberikan apresiasi atas langkah Kemensos dalam memperkuat penanggulangan bencana. Ia juga membuka ruang bagi Kemensos untuk mengajukan penyesuaian anggaran apabila dibutuhkan demi kepentingan rakyat.

    “Kalau misalkan nanti anggaran penyesuaian-penyesuaian diperlukan untuk rakyat, silakan tinggal datang ke DPR dan di rapat-rapat kabinet. Yang penting kalau anggaran dibutuhkan rakyat, Pak Mensos harus sudah siap hadir di tengah-tengah rakyat,” tegasnya.

    Rapat tersebut juga dihadiri sejumlah anggota DPR RI di antaranya Maman Imanul Haq (Fraksi PKB), Sigit Purnomo (Fraksi PAN), Obon Tabroni (Fraksi Gerindra), M. Husni (Fraksi Gerindra), dan Sri Wulan (Fraksi NasDem).

    Selain itu hadir Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, dan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Noor Achmad.

    Turut hadir pula Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, Sekretaris Utama BNPB Rustian, serta Sekretaris Utama Basarnas Abdul Haris Achadi.

    Pejabat dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, dan Markas Besar TNI-Polri juga hadir dalam rapat tersebut. [tok/ian]

  • Menko PMK Ajak Masyarakat Cegah Bencana Mulai dari Langkah Sederhana

    Menko PMK Ajak Masyarakat Cegah Bencana Mulai dari Langkah Sederhana

    Mojokerto (beritajatim.com) – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk aktif mencegah bencana dengan langkah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Pesan itu ia sampaikan saat menghadiri malam puncak Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) 2025 di Lapangan Desa Trowulan, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Kamis (2/10/2025).

    Dalam sambutannya, Pratikno menegaskan bahwa pengurangan risiko bencana bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh masyarakat.

    “Mari kita sama-sama cegah bencana, mulai dari hal yang sederhana. Jangan buang sampah sembarangan, jaga kebersihan sungai, jangan merambah hingga mempersempit aliran sungai. Hal-hal kecil seperti ini sangat berpengaruh dalam mengurangi risiko bencana,” ungkap mantan Menteri Sekretaris Negara itu.

    Pratikno menyampaikan keprihatinannya atas musibah yang menimpa santri Pondok Pesantren Al Khoziny di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Ia bersama jajaran pemerintah sejak Kamis pagi hingga siang turut mengawal proses pencarian dan penyelamatan korban.

    “Ada yang berhasil diselamatkan, tapi ada juga yang belum. Mohon doanya agar semua bisa kita selamatkan dengan korban sesedikit mungkin. Dan mari kita jaga bersama agar bencana semacam ini tidak terulang kembali. Setiap tahun Indonesia menghadapi lebih dari 3.500 kasus bencana. Bencana seperti gempa bumi memang tidak bisa diprediksi,” katanya.

    Ia menambahkan, meski gempa sulit diperkirakan, bencana hidrometeorologi seperti banjir dapat diantisipasi. Karena itu, ia memberikan apresiasi kepada BNPB, Basarnas, TNI, Polri, serta pemerintah daerah yang selalu sigap dalam tanggap darurat. Pratikno juga mendorong peran rumah ibadah dan lembaga pendidikan keagamaan dalam edukasi kebencanaan.

    “Rumah ibadah, pesantren, madrasah, mushola, masjid bisa dijadikan pusat sosialisasi dan tempat pengungsian sementara ketika bencana terjadi. Peran para kyai, nyai, dan tokoh agama sangat penting membangun masyarakat tangguh,” tambahnya.

    Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak yang hadir mewakili Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat dan BNPB yang memilih Jawa Timur sebagai tuan rumah PRB 2025. Ia menyebut Jawa Timur merupakan daerah dengan risiko bencana tinggi, namun indeks risikonya berhasil diturunkan signifikan dari 137,88 pada 2019 menjadi 95,75 pada 2024.

    “Hal ini berkat kolaborasi pemerintah daerah dan masyarakat yang semakin tangguh menghadapi bencana,” ujarnya.

    Pada kesempatan itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyerahkan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas dedikasi dalam upaya pengurangan risiko bencana. Ia juga menyerahkan pataka PRB kepada Pemprov Banten yang akan menjadi tuan rumah Peringatan Bulan PRB 2026.

    Malam puncak PRB 2025 berlangsung khidmat dengan lantunan syair dan dakwah dari Opic, Gus Kautsar, Gus Hafidz, serta grup hadrah Syubbanul Muslimin. Acara turut dihadiri jajaran pejabat daerah, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Sekretaris Umum BNPB Rustian, Anggota Komisi VIII DPR RI Sri Wulan, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono, Sekretaris BPBD Jatim Andhika Nurrahmad Sudigda, Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra, Wakil Bupati Mojokerto Muhammad Rizal Octavian, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, Wakil Wali Kota Mojokerto Rachman Sidharta Arisandi, serta Forkopimda Kabupaten Mojokerto.

  • Sekretaris Utama BNPB : Penthahelix Jadi Kunci Tangguh Bencana

    Sekretaris Utama BNPB : Penthahelix Jadi Kunci Tangguh Bencana

    Mojokerto (beritajatim.com) – Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rustian membuka secara resmi kegiatan Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Tahun 2025 di GOR Seni Mojopahit, Kota Mojokerto. Rustian menegaskas penthahelix menjasi kunci tangguh bencana.

    Dalam sambutannya, Rustian menegaskan bahwa upaya pengurangan risiko bencana tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah semata. Menurutnya, semua pihak harus bergerak bersama dalam semangat kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, TNI/Polri, dunia usaha, akademisi, media, serta komunitas masyarakat.

    “Di Jawa Timur, hampir semua jenis bencana ada, baik bencana alam, non-alam, maupun sosial. Karena itu, penanganan bencana tidak bisa dikerjakan oleh satu pihak saja, tetapi harus melibatkan seluruh elemen bangsa,” ungkapnya, Rabu (1/10/2025).

    Ia menambahkan, pameran dalam rangkaian bulan PRB ini menjadi sarana edukasi, khususnya bagi generasi muda, untuk memahami potensi ancaman sekaligus cara mengurangi risiko bencana. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi ruang kolaborasi dan inspirasi.

    Bahwa sekecil apapun kontribusi setiap pihak akan sangat berarti bagi terwujudnya Indonesia tangguh bencana. Rustian juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, Pemerintah Kota (Pemkot) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto, dunia usaha, para penggiat penanggulangan bencana, hingga komunitas yang turut serta dalam peringatan PRB 2025.

    “Momentum ini harus kita jadikan energi positif untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan menumbuhkan semangat kebersamaan dalam menghadapi bencana. Kita harus siap siaga mulai dari pra-bencana, saat bencana, hingga pasca-bencana,” tandasnya.

    Peringatan Bulan PRB 2025 di Kota Mojokerto mengusung tagline khas Jawa Timur ‘Tangguh Rek’, yang bermakna semangat kebersamaan dalam membangun ketangguhan bangsa. Agenda akan berlangsung tiga hari dengan beragam kegiatan, antara lain Pameran Penanggulangan Bencana, Pelayanan Masyarakat, serta Permainan Edukasi.

    Hadir dalam pembukaan pameran kebencanaan antara lain Anggota Komisi VIII DPR RI Sri Wulan, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Suwandy, Sekretaris BPBD Provinsi Jawa Timur, Andhika Nurrahmad Sudigda, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra. [tin/kun]

  • Kota Mojokerto Resmi Miliki BPBD, Momentum Bersejarah di Bulan PRB 2025

    Kota Mojokerto Resmi Miliki BPBD, Momentum Bersejarah di Bulan PRB 2025

    Mojokerto (beritajatim.com) – Kota Mojokerto resmi memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang diresmikan bersamaan dengan pembukaan Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Tahun 2025 di GOR Seni Mojopahit, Rabu (1/10/2025).

    Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menunjuk Mojokerto Raya sebagai tuan rumah agenda berskala nasional tersebut.

    “Alhamdulillah, di tahun pertama periode kedua saya menjabat, Kota Mojokerto dipercaya sebagai tuan rumah kegiatan nasional yang sangat strategis. Ini juga menjadi momentum bersejarah karena BPBD Kota Mojokerto resmi dibentuk pada tahun 2025,” ungkapnya.

    Meski hanya memiliki tiga kecamatan dan 18 kelurahan, Ning Ita menegaskan bahwa Kota Mojokerto dialiri tujuh sungai besar yang berpotensi menimbulkan risiko bencana, terutama banjir. Untuk itu, pemerintah daerah telah membekali setiap kelurahan agar menjadi kelurahan tangguh bencana.

    “Pembentukan BPBD ini adalah bentuk komitmen kami agar penanggulangan bencana lebih responsif dengan melibatkan masyarakat secara aktif. Ketangguhan bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga karakter, kedisiplinan, dan solidaritas sosial. Sinergi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas generasi adalah kunci dalam menghadapi bencana,” tegasnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Ning Ita juga menyampaikan terima kasih kepada TNI, Polri, relawan, dan seluruh mitra yang selama ini bersinergi dalam edukasi serta pendampingan masyarakat. Peringatan Bulan PRB 2025 di Kota Mojokerto mengusung tagline khas Jawa Timur “Tangguh Rek”, yang mencerminkan semangat kebersamaan membangun ketangguhan bangsa.

    “Dengan sinergi pemerintah, masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan media, Mojokerto siap menjadi kota yang tangguh menghadapi risiko bencana. Mari kita sukseskan Bulan PRB 2025 sebagai bukti ketangguhan Mojokerto, Bumi Majapahit,” ujarnya.

    Agenda Bulan PRB 2025 akan berlangsung selama tiga hari dengan beragam kegiatan, mulai dari Pameran Penanggulangan Bencana, Pelayanan Masyarakat, hingga Permainan Edukasi. Hadir dalam peresmian tersebut antara lain Anggota Komisi VIII DPR RI Sri Wulan, Sekretaris Utama BNPB Dr. Rustian, serta Sekretaris BPBD Provinsi Jawa Timur Andhika Nurrahmad Sudigda. [tin/beq]

  • Deretan Pejabat Gunakan Atribut Negara untuk Acara Keluarga, Terbaru Kepala BNPB – Page 3

    Deretan Pejabat Gunakan Atribut Negara untuk Acara Keluarga, Terbaru Kepala BNPB – Page 3

    Viral di media sosial, surat undangan rapat dengan kop resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk membahas pernikahan anak Kepala BNPB, Letjen Suharyanto.

    Surat bernomor 402/SU/PR.0103/08/2025 itu ditandatangani Sekretaris Utama BNPB, Rustian, dan mengundang pejabat untuk rapat di kantor BNPB.

    Setelah undangan itu viral, BNPB buka suara. Sekretaris Utama BNPB, Rustian mengatakan, undangan tersebut ditujukan untuk panitia pernikahan putri Kepala BNPB.

    “Panitia ini ada internalnya BNPB, ada juga di sebagian angkatannya beliau termasuk juga polisinya. Jadi artinya dengan sudah terbentuknya panitia ini maka perlu diadakan rapat pertama kalinya untuk membantu WO (wedding organizer) yang sudah beliau tunjuk,” kata Rustian saat jumpa pers seperti dikutip dari channel youtube resmi milik BNPB, Minggu (24/8/2025).

    Rustian melanjutkan, rapat tersebut menjadi kegiatan perdana yang dilaksanakan. Tujuannya, karena banyaknya personel terlibat dalam acara tersebut maka antar panitia perlu duduk bersama untuk saling mengenal.

    “Supaya yang internal BNPB bisa kenal dengan panitia-panitia lain yang beliau sudah tunjuk untuk membantu persiapan pernikahan anak beliau ini,” jelas Rustian.

    Rustian menegaskan, mereka yang ditunjuk sebagai panitia diminta khusus oleh Kepala BNPB untuk membantu kerja dari WO. Caranya, memberikan masukan dan mengonsolidasikan semua seksi yang sudah dibentuk.

    Rustian beralasan, Kepala BNPB memiliki waktu yang sibuk dan terbatas karena menjalankan tugas meninjau segala bentuk bencana seperti banjir, longsor, kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Sehingga melalui surat undangan rapat berkop resmi, para pihak bisa dikumpulkan.

    “Sehingga waktu itulah bisa dikumpulkan dan di waktu itulah bisa dilaksanakan memakai kop BNPB,” kilah Rustian.

  • BNPB Tak Mintaa Maaf atas Hebohnya Surat Rapat Pernikahan Anak Letjen TNI Suharyanto Berkop Resmi

    BNPB Tak Mintaa Maaf atas Hebohnya Surat Rapat Pernikahan Anak Letjen TNI Suharyanto Berkop Resmi

    GELORA.CO –  Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) buka suara terkait hebohnya surat undangan rapat pernikahan anak Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, yang menggunakan kop resmi lembaga.

    Sekretaris Utama BNPB, Rustian menyampaikan klarifikasi atas viralnya undangan rapat pernikahan berkop surat resmi, yang juga menggunakan Ruang Rapat Aula Sutopo Purwonugroho Lt 15 di Graha BNPB, Jakarta, pada Rabu, 13 Agustus 2025.

    Rustian membenarkan, surat undangan tersebut bukan hoaks dan benar diterbitkan secara resmi. Menurutnya, surat itu ditujukan kepada panitia yang telah dibentuk oleh Kepala BNPB untuk membantu persiapan acara pernikahan.

    “Yang pertama ingin kami sampaikan undangan tersebut ditujukan kepada panitia yang sudah ditentukan oleh beliau. Panitia ini ada internalnya BNPB, ada juga di sebagian angkatannya beliau termasuk juga polisinya,” kata Rustian dalam kanal Youtube BNPB, Minggu (24/8).

    Ia menjelaskan, rapat yang digelar merupakan pertemuan perdana panitia. Hal itu bertujuan agar para pihak yang dilibatkan bisa saling mengenal dan berkoordinasi lebih baik dengan wedding organizer (WO) yang telah ditunjuk. 

    “Supaya yang internal BNPB bisa kenal dengan panitia-panitia lain yang beliau sudah tunjuk untuk membantu persiapan pernikahan anak beliau ini,” jelasnya.

    Rustian menyebut penggunaan kop resmi BNPB dalam surat undangan tersebut semata-mata untuk mempermudah koordinasi. Hal itu dilakukan lantaran Kepala BNPB memiliki jadwal yang padat terkait tugas kebencanaan, sehingga rapat perlu diformalkan agar semua pihak bisa hadir. 

    “Sehingga waktu itulah bisa dikumpulkan dan di waktu itulah bisa dilaksanakan memakai kop BNPB,” urainya.

    Meski begitu, Rustian tidak menyampaikan permintaan maaf atas penggunaan atribut resmi lembaga negara untuk kepentingan pribadi. Ia hanya berterima kasih atas kritik publik yang muncul, serta berjanji memperbaiki praktik serupa di kemudian hari. 

    “Jika seandainya itu ada permasalahan, kami atas nama panitia menyampaikan terima kasih atas koreksinya sehingga di kemudian hari kami akan memperbaiki hal tersebut,” paparnya.

    Baca Juga: Gempa 4,9 SR Guncang Jakarta dan Sekitarnya, Kepala BNPB Perintahkan Jajaran Cek Lapangan

    Sebagai informasi, selain Rustian, Deputi Bidang Darurat BNPB Mayor Jenderal TNI Budi Irawan juga ditunjuk sebagai wakil ketua panitia acara pernikahan putri Kepala BNPB. Pihak BNPB memastikan dalam kegiatan kepanitiaan ini tidak ada anggaran negara yang digunakan, serta para panitia tidak menerima insentif apa pun. 

    “Mereka hanya diminta kesukarelaan melalui waktu dan tenaganya,” pungkas Rustian.

  • BNPB Buka Suara soal Undangan Rapat Nikah Anak Pimpinan Pakai Kop Surat Institusi – Page 3

    BNPB Buka Suara soal Undangan Rapat Nikah Anak Pimpinan Pakai Kop Surat Institusi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rustian menyampaikan klarifikasi terkait beredarnya surat dengan kop resmi institusinya yang berisi undangan rapat nikah anak dari Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto. Dia membenarkan, surat tersebut bukan hoaks dan terdokumentasi resmi secara institusi kenegaraan yang bertugas untuk penanggulangan bencana.

    “Yang pertama ingin kami sampaikan undangan tersebut ditujukan kepada panitia yang sudah ditentukan oleh beliau. Panitia ini ada internalnya BNPB, ada juga di sebagian angkatannya beliau termasuk juga polisinya. Jadi artinya dengan sudah terbentuknya panitia ini maka perlu diadakan rapat pertama kalinya untuk membantu WO (wedding organizer) yang sudah beliau tunjuk,” kata Rustian saat jumpa pers seperti dikutip dari channel youtube resmi milik BNPB, Minggu (24/8/2025).

    Rustian melanjutkan, rapat tersebut menjadi kegiatan perdana yang dilaksanakan. Tujuannya, karena banyaknya personel terlibat dalam acara tersebut maka antar panitia perlu duduk bersama untuk saling mengenal.

    “Supaya yang internal BNPB bisa kenal dengan panitia-panitia lain yang beliau sudah tunjuk untuk membantu persiapan pernikahan anak beliau ini,” jelas Rustian.

    Rustian menegaskan, mereka yang ditunjuk sebagai panitia diminta khusus oleh Kepala BNPB untuk membantu kerja dari WO. Caranya, memberikan masukan dan mengonsolidasikan semua seksi yang sudah dibentuk.

    Rustian beralasan, Kepala BNPB memiliki waktu yang sibuk dan terbatas karena menjalankan tugas meninjau segala bentuk bencana seperti banjir, longsor, kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Sehingga melalui surat undangan rapat berkop resmi, para pihak bisa dikumpulkan.

    “Sehingga waktu itulah bisa dikumpulkan dan di waktu itulah bisa dilaksanakan memakai kop BNPB,” kilah Rustian.

     

  • Cucun Pastikan Tak Ada Ego Sektoral dalam Tangani Banjir Jabodetabek

    Cucun Pastikan Tak Ada Ego Sektoral dalam Tangani Banjir Jabodetabek

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal memastikan tidak ada lagi ego sektoral antara pemerintah daerah dalam menangani banjir Jabodetabek. Menurut Cucun, pemerintah daerah di wilayah itu dan juga pemerintah pusat, harus bekerja kolaboratif menangani banjir.

    Hal ini disampaikan Cucun setelah meninjau lokasi banjir di kawasan Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur, Kamis (6/3/2025). Dalam kegiatan tersebut, Cucun ditemani oleh anggota Komisi III DPR dari daerah pemilihan Jakarta Timur Hasbiallah Ilyas dan Sekretaris Utama (Sestama) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rustian.

    “Semua sektor akan berkolaborasi, dari semua komponen masyarakat juga pemerintah. Pemerintah juga tidak ada ego sektoral. Semua pemerintah adalah pelayan bagi masyarakat. Kita memastikan itu, sekarang tidak ada ego sektoral,” ujar Cucun.

    Cucun menegaskan, banjir merupakan masalah bersama yang perlu diurus secara kolaboratif. Apalagi, kata dia, terdapat nilai-nilai kemanusiaan dalam penanganannya khususnya bagi masyarakat terdampak banjir Jabodetabek.  

    “Ketika ada bencana semua benar-benar harus turun. Kemanusiaan lebih penting ketimbang tadi,” tandas dia.

    Cucun juga mengatakan, dirinya meninjau lokasi banjir Jabodetabek untuk memastikan negara hadir ketika masyarakat sedang dalam bencana. Kehadiran negara, kata dia, bisa dilihat dari perangkat-perangkat yang turun langsung seperti BNPT dan Kementerian Sosial untuk melayani kebutuhan warga-warga yang terdampak banjir.

    “Memastikan bahwa kehadiran negara, kehadiran perangkat negara seperti BNPB, Kemensos, yang ditugaskan untuk melakukan tanggap darurat ketika ada bencana, ketika ada insiden seperti banjir, yang ini siklusnya cukup luar biasa ya. Ini sudah diprediksi ketika bencana Sukabumi waktu itu,” ungkap dia terkait banjir Jabodetabek.

    Selain itu, Cucun mengatakan pihaknya juga menyerahkan bantuan kepada warga terdampak banjir di Kampung Melayu Jakarta.

    “Kemudian, family kit yang sudah disiapkan, berapa stok yang ada. Nah, ini yang harus kita pastikan. Apakah anggarannya masih tersedia atau tidak. Kita harus cek semua itu, termasuk paket yang diberikan dari kami, dari BNPB, dari DPR. Mungkin tidak selamanya juga, paling hanya untuk satu hari atau dua hari,” pungkas Cucun terkait bantuan untuk korban banjir Jabodetabek.

  • Pimpinan DPR RI tinjau pengungsian korban banjir di Kampung Melayu

    Pimpinan DPR RI tinjau pengungsian korban banjir di Kampung Melayu

    Utamakan operasi penyelamatan masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Cucun Ahmad Syamsurijal meninjau lokasi pengungsian korban banjir di Kantor Lurah Kampung Melayu, Jakarta Timur.

    Cucun tiba di lokasi pukul 12.15 WIB disambut Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rustian dan jajaran kelurahan Kampung Melayu.

    “Ini yang kemarin crowded (penuh sesak) ya,” kata Cucun saat tiba di lokasi, Kamis.

    Cucun langsung menuju ke lantai dua menemui perwakilan warga terdampak banjir di Kampung Melayu yang disebabkan karena luapan sungai Ciliwung.

    “Bagaimana baik? Aman ya?” kata Cucun.

    “Alhamdulillah pak,” jawab warga.

    Sebelumnya, Cucun Ahmad Syamsurijal meminta pemerintah, khususnya pemerintah daerah (pemda) untuk sigap membantu masyarakat yang terdampak banjir di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

    “Utamakan operasi penyelamatan masyarakat. Pemda harus tanggap dan sigap membantu warganya yang terdampak banjir,” kata Cucun dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (5/3).

    Cucun juga meminta semua pemerintah daerah yang warganya terdampak banjir agar menyiapkan posko-posko pengungsian yang layak, termasuk fasilitas bagi anak, ibu hamil atau menyusui, dan warga berusia lanjut (lansia).

    Berikutnya, dia juga meminta agar petugas gabungan memastikan evakuasi terus dilakukan secara menyeluruh. Menurut dia, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas dalam penanganan banjir itu.

    Adapun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyebutkan lokasi-lokasi yang terkena banjir dipastikan telah surut dan warga mulai membersihkan sisa material banjir.

    “Seluruh daerah sudah tidak lagi tergenang,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD DKI Jakarta Mohamad Yohan saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Banjir yang melanda sebagian wilayah Jakarta pada Senin (3/3) dini hari dipastikan telah surut pada Rabu (5/3) malam sekitar pukul 23.00 WIB.

    Saat ini, kata Yohan, warga yang rumahnya terendam banjir sudah mulai membersihkan material yang terbawa arus banjir.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025