Xcloud.id

Tag: Rustam Effendi

  • Daftar Mobil Hybrid Rakitan Lokal Dapat Insentif 3 Persen

    Daftar Mobil Hybrid Rakitan Lokal Dapat Insentif 3 Persen

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pemerintah memberikan stimulus Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) 3 persen untuk mobil hybrid, berlaku 1 Januari 2025. Ada beberapa model mobil yang mendapat relaksasi pajak itu.

    Lewat kebijakan tersebut, para perusahaan otomotif seperti Toyota, Hyundai hingga PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) bisa mendulang untung karena harga jual kemungkinan akan turun.

    Tarif PPnBM saat ini yang berlaku yakni untuk mobil hybrid dan mild hybrid mulai 6-14 persen, serta PHEV mulai 5-8 persen (skema I dan skema II).

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang juga meminta para produsen mobil hybrid mendaftarkan kendaraannya ke Kemenperin supaya bisa menikmati insentif tersebut.

    “Untuk hybrid ini, saya minta agar segera para produsen mobil hybrid di Indonesia untuk segera mendaftarkan merek-mereknya kepada kami, supaya tahun depan mulai 1 Januari sudah bisa menikmati insentif stimulus yang sudah disiapkan pemerintah,” kata Agus dalam Konferensi Pers Paket Stimulus Ekonomi untuk Kesejahteraan, Senin (16/12).

    Bagi masyarakat yang hendak berburu mobil hybrid di tahun depan, setidaknya bisa mengerem sebentar supaya menunggu penerapan kebijakan insentif yang tinggal menghitung hari.

    Insentif PPnBM DTP 3 persen ini hanya berlaku untuk mobil hybrik dirakit secara lokal di Indonesia.

    “PPnBM DTP 3 persen hybrid hanya untuk produksi dalam negeri peserta program Kemenperin, yang berhak mendapatkan reduced tarif PPnBM,” kata Analis Kebijakan Ahli Madya Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI Rustam Effendi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (17/12).

    Daftar mobil hybrid yang diproduksi di Indonesia

    – Toyota Yaris Cross Hybrid harga mulai Rp440 juta
    – Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid harga mulai Rp477 juta
    – Suzuki Ertiga Hybrid harga mulai Rp277 juta
    – Suzuki XL7 Hybrid harga mulai Rp288 juta
    – Wuling Almaz RS Hybrid harga mulai Rp442 juta
    – Hyundai Santa Fe Hybrid harga mulai Rp786 juta
    – GWM Haval Jolion HEV harga mulai Rp405 juta.

    (can/mik)

    [Gambas:Video CNN]

  • Diskon PPnBM Sasar Mobil Hybrid Buatan Lokal, Apa Saja Modelnya?

    Diskon PPnBM Sasar Mobil Hybrid Buatan Lokal, Apa Saja Modelnya?

    Jakarta –

    Diskon PPnBM tiga persen untuk mobil hybrid hanya berlaku untuk yang diproduksi lokal. Berikut ini mobil hybrid produksi lokal yang berpotensi dapat diskon PPnBM.

    Pemerintah telah mengumumkan rangkaian insentif untuk industri otomotif Tanah Air. Insentif ini akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Salah satu jenis kendaraan yang dipastikan mendapat insentif adalah mobil hybrid. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut mobil hybrid bakal mendapat insentif berupa diskon PPnBM tiga persen.

    Namun rupanya insentif tersebut tak berlaku untuk semua mobil hybrid yang dijual di Indonesia. Analis Kebijakan Ahli Madya Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Rustam Effendi mengungkap, diskon PPnBM itu hanya berlaku untuk mobil hybrid buatan lokal.

    “PPnBM DTP 3 persen hybrid hanya untuk produksi dalam negeri peserta program Kemenperin, yang berhak mendapatkan reduced tarif PPnBM,” ujar Rustam dilansir CNN Indonesia.

    Rustam menjelaskan, dasar hukum pemberian diskon PPnBM untuk mobil hybrid di Indonesia telah tertuang dengan jelas dalam Peraturan Pemerintah (Permen) Nomor 74 Tahun 2021. Bila mengacu pada kebijakan tersebut, artinya tak semua mobil hybrid mendapat diskon PPnBM.

    Mengutip data impor yang dirilis Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), sejumlah mobil hybrid masih berstatus impor CBU. Contohnya Accord hybrid dan CR-V hybrid masih didatangkan Honda dari Thailand. Selanjutnya, mobil-mobil hybrid Toyota seperti Corolla Altis, Prius HEV, Camry Hybrid, Alphard Hybrid, hingga Corolla Cross Hybrid juga belum diproduksi di dalam negeri.

    Selanjutnya Lexus juga mendatangkan mobil hybridnya secara utuh dari Jepang. Mobil hybrid BMW pun demikian, belum diproduksi dalam negeri. Begitupun dengan mobil hybrid Nissan yang masih diimpor utuh dari luar negeri.

    Saat ini, diketahui ada beberapa mobil hybrid yang diproduksi dalam negeri mulai dari Kijang Innova Zenix hybrid, Yaris Cross hybrid, Suzuki Ertiga hybrid, Suzuki XL7 hybrid, dan Haval Jolion.

    (dry/din)

  • LCGC Hybrid Bisa Kasih Dampak Positif ke Penjualan Mobil: Harga Murah-Minim Emisi

    LCGC Hybrid Bisa Kasih Dampak Positif ke Penjualan Mobil: Harga Murah-Minim Emisi

    Jakarta –

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) setuju dengan usulan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang meminta produsen mobil di Indonesia membuat low cost green car atau LCGC hybrid.

    Menurut mereka, ada dua dampak baik yang akan dirasakan negara dengan kehadiran LCGC hybrid: bertumbuhnya pasar roda empat dan berkurangnya emisi karbon.

    Analis Kebijakan Ahli Madya Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI Rustam Effendi mengklaim, usulan Kemenperin soal LCGC hybrid benar-benar bagus. Sebab, secara harga, kendaraan tersebut pasti lebih murah dibandingkan mobil hybrid yang saat ini beredar di pasaran.

    “Jadi memang hybrid perlu didorong. Usulan Kemenperin itu suatu usulan yang bagus bahwa LCGC di-hybrid-kan. Kemudian harganya mendekati LCGC (regular) dan kemudian ini akan menjadi kebutuhan masyarakat luas,” ujar Rustam dalam forum diskusi yang digelar di Gondangdia, Jakarta Pusat, Kamis (21/11).

    “Saya rasa ini akan lebih sukses dibandingkan mobil hybrid di pasaran yang harganya lebih mahal,” tambahnya.

    Kemenperin bicara soal LCGC hybrid. Foto: Dok. Toyota Astra Motor

    Di kesempatan yang sama, Kukuh Kumara selaku Sekertaris Umum (Sekum) Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) setuju dengan usulan Kemenperin. Menurutnya, LCGC kini tak lagi bisa dibilang murah. Itulah mengapa, teknologi hybrid tak masalah disematkan ke mobil tersebut.

    “Menarik, itu bisa ke sana kalau volume-nya besar, LCGC volume besar tapi teknologi berubah. Tidak bisa emisinya segitu-gitu saja, jalan keluarnya hybrid,” ungkap Kukuh Kumara.

    “Karena mobil ini bukan low cost lagi, dibandingkan yang lain juga emisinya sudah tinggi. Mau baru atau lama, kalau produk itu bisa diminati konsumen, ya menarik,” tambahnya.

    Mobil Low Cost Green Car (LCGC) di GIIAS 2023 Foto: Ridwan Arifin

    Diketahui, usulan produsen bikin LCGC hybrid disampaikan Dodiet Prasetya selaku Direktur Industri Alat Transportasi Darat Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan (IMATAP) Kemenperin.

    Dodiet mengatakan, penjualan LCGC cukup tinggi di Indonesia. Dia ingin, catatan baik itu ditingkatkan dengan meluncurkan varian hybrid.

    “Kami mendorong para pabrikan untuk bisa menyematkan teknologi hybrid di LCGC. Poinnya satu, kita ingin meningkatkan pencapaian yang sudah bagus. Kemudian dalam rangka sumbangsih penurunan emisi dan ketahanan energi. Kami ingin meningkatkan apa yang sudah efisien menjadi lebih efisien,” kata dia.

    Sebagai catatan, penjualan LCGC tahun lalu mencapai 204.705 unit dengan market share tembus 20,3 persen. Nominal tersebut mengalami kenaikan 9,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    Kini, ada lima model LCGC yang saat ini dijual di Indonesia, yakni Toyota Calya, Toyota Agya, Daihatsu Ayla, Daihatsu Sigra dan Honda Brio Satya.

    (sfn/dry)

  • Kemenkeu Bongkar Alasan Pemerintah Tak Kasih Insentif Mobil Hybrid

    Kemenkeu Bongkar Alasan Pemerintah Tak Kasih Insentif Mobil Hybrid

    Jakarta –

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap alasan mengapa pemerintah tak kunjung memberikan insentif mobil hybrid. Padahal, kebijakan tersebut telah dinantikan produsen roda empat sejak lama.

    Analis Kebijakan Ahli Madya Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI Rustam Effendi mengatakan, pihaknya sempat mempertimbangkan pemberian insentif untuk mobil hybrid. Namun, di tengah jalan, pemerintah memilih fokus ke mobil listrik karena lebih ramah lingkungan.

    “Awalnya kita melakukan transisi energi secara bertahap. Namun ketika sudah berjalan, ditetapkan bahwa kita loncat ke BEV. Ini sudah ditetapkan ketika presiden sebelumnya,” ujar Rustam saat menyampaikan materi dalam forum diskusi yang digelar di Gondangdia, Jakarta Pusat.

    Mobil hybrid. Foto: Istimewa

    Kebijakan mengenai pemberian insentif hybrid tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2021 yang merevisi PP Nomor 73 Tahun 2019 yang mengatur pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil rendah emisi.

    “Awalnya pemerintah sepakat menyamakan tarif PPnBM antara mobil BEV dengan hybrid, dalam hal ini PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle), yakni sama-sama nol persen,” ungkapnya.

    “Namun itu tidak mendorong percepatan BEV sebagaimana amanat Perpres 79/2023, sementara kita sadari tren global mengarah ke BEV. Sehingga pada waktu itu disepakati antar kementerian bahwa memang perlu ada gap antara BEV dengan hybrid,” tambahnya.

    Maka, dengan begitu, mobil PHEV dikenakan PPnBM mulai dari lima persen. Besarannya tergantung kapasitas mesin dan emisi karbon yang dihasilkan.

    Keberpihakan ‘berlebih’ terhadap mobil hybrid juga membuat pasar mobil listrik bergerak lambat. Bahkan, dia Rustam merasa, pemainnya ketika itu hanya itu-itu saja, yakni Hyundai dan Wuling.

    “Sementara untuk mengundang pemain lainnya agak berat karena perbandingan antara mobil konvensional dengan mobil listrik hampir 150 persen. Apabila ditambah biaya masuk, kala itu 50 persen, ditambah PPnBM 15 persen, tidak mungkin mereka masuk ke Indonesia dalam rangka tes pasar,” tuturnya.

    Rustam menjelaskan, pemerintah melalui Presiden Jokowi sejak awal memang berniat ‘lompat’ langsung dari ICE ke BEV. Sehingga tak melalui perantara PHEV lebih dulu. Sebab, mereka ingin, transisinya bergerak lebih cepat.

    “Pemerintah saya rasa telah memberikan solusi cerdas yaitu dengan memberikan insentif pembebasan bea masuk dan PPnBM BEV impor asalkan berkomitmen untuk produksi lokal melalui Peraturan BKPM No.6/2023,” kata dia.

    (sfn/sfn)

  • Kata Kemenkeu soal Diskon PPnBM Mobil Dihidupkan Lagi di Indonesia

    Kata Kemenkeu soal Diskon PPnBM Mobil Dihidupkan Lagi di Indonesia

    Jakarta –

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara soal kemungkinan mengadakan lagi diskon Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk mobil penumpang. Kemenkeu masih melihat sejauh mana urgensinya untuk pasar kendaraan di dalam negeri.

    Analis Kebijakan Ahli Madya Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI Rustam Effendi mengatakan, pemerintah tak menutup kemungkinan memberikan lagi diskon PPnBM untuk mobil penumpang. Lebih lagi, penjualan roda empat di Indonesia sedang turun-turunnya.

    “Soal insentif PPnBM diulang seperti era pandemi kemarin, kalau dari sisi kemungkinan, kan semua mungkin. Kita lihat pertama dampaknya seberapa jauh sih mendistorsi kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong EV,” ujar Rustam dalam forum diskusi di Gondangdia, Jakarta Pusat, Kamis (21/11).

    Diskon PPnBM DTP. Foto: Pradita Utama

    Rustam menegaskan, pemerintah sebenarnya mau-mau saja memberikan diskon PPnBM untuk mobil penumpang di tengah lesunya pasar. Namun, kata dia, fokus pemerintah saat ini mendorong transisi masyarakat ke mobil listrik.

    “Jadi, pemerintah sebenarnya sudah siap berkorban dalam hal penerimaan. Namun, fungsi mengaturnya, karena kita konsisten mendorong mobil listrik,” ungkapnya.

    “Jangan sampai program EV yang sudah kita berikan dalam satu rangkaian, yaitu investasi di dalam negeri, jadi terganggu,” tambahnya.

    Sejumlah pengunjung memilih mobil di pameran Gaikindo Jakarta Auto week, JCC, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (17/3/2023). Pameran GAIKINDO Jakarta Auto Week (GJAW) 2023 diyakini menjadi momen tepat untuk masyarakat membeli mobil baru buat mudik Lebaran tahun ini. Foto: Pradita Utama

    Prinsipnya, kata Rustam, semua kebijakan yang terkait otomotif harus dilihat dampaknya ke pasar mobil listrik. Menurutnya, jangan sampai, kebijakan tersebut justru memperlambat transisi ke energi ramah lingkungan.

    “Banyak hal yang harus dipertimbangkan. Prinsipnya, selagi tidak mengganggu rencana pemerintah untuk mengembangkan mobil listrik. Dalam rangka menyelesaikan defisit impor BBM, subsidi, kemudian terkait nikel, kalau tidak terganggu, saya pikir oke oke saja,” kata dia.

    Sebagai catatan, insentif PPnBM DTP pernah diterapkan saat Indonesia ditimpa pandemi tiga tahun lalu. Ketika itu, permintaan kendaraan mengalami kenaikan saat daya beli konsumen sedang lemah-lemahnya.

    (sfn/sfn)

  • DKI kemarin, warga diminta bisa padamkan api hingga pemetaan air tanah

    DKI kemarin, warga diminta bisa padamkan api hingga pemetaan air tanah

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa penting terjadi di Jakarta pada Selasa (29/10) yang menarik untuk dibaca kembali mulai dari warga DKI Jakarta diminta siap hadapi kebakaran hingga Perumda PAM JAYA masih memetakan kantor pemerintah yang masih memakai air tanah untuk diupayakan mendapat jaringan air perpipaan.

    Berikut sejumlah pemberitaan DKI Jakarta kemarin yang masih bisa dinikmati untuk mengawali pagi ini.

    Warga DKI didorong siaga bencana kebakaran

    Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta mendorong warga setempat agar selalu siap siaga menghadapi bencana kebakaran antara lain lewat lomba ketangkasan relawan pemadam kebakaran (redkar).

    Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta Satriadi Gunawan mengatakan kehadiran redkar penting untuk membentuk ketahanan masyarakat terhadap bahaya kebakaran karena seringkali jeda dari munculnya api hingga datangnya petugas pemadam kebakaran (damkar) jadi tanggung jawab masyarakat.

    Berita selengkapnya klik di sini

    Teguh Setyabudi ajak MUI turut aktif bangun Jakarta

    Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengajak Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Islam lainnya untuk berperan aktif dalam pembangunan Jakarta yang berkelanjutan.

    “Jakarta masih berstatus DKI, meski Undang-Undang (UU) tentang DKJ sudah ada, tetapi aturan pelaksananya belum ada,” kata Teguh di Jakarta, Selasa.

    Berita selengkapnya klik di sini

    PMI DKI lakukan pemeriksaan kelaikan kendaraan operasional

    Sebanyak 10 kendaraan operasional Palang Merah Indonesia (PMI) DKI Jakarta telah menjalani pemeriksaan kelayakan dan kelaikan jalan.

    Ketua PMI DKI Jakarta, Rustam Effendi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan, pemeriksaan terhadap kendaraan dinas operasional (KDO) itu untuk memastikan kondisinya baik dan bisa digunakan setiap saat.

    Berita selengkapnya klik di sini

    Bawaslu DKI imbau tim kampanye bersikap santun saat hadiri debat

    Badan Pengawas Pemilihan Umum DKI Jakarta mengimbau tim kampanye serta para pendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur bersikap santun saat hadir dalam debar Pilkada Jakarta 2024.

    “Bawaslu mengimbau kepada tim kampanye agar santun dan tidak provokatif dalam arena debat,” kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta Benny Sabdo saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

    Berita selengkapnya klik di sini

    PAM JAYA lakukan pemetaan kantor pemerintah yang gunakan air tanah

    Direktur Utama Perumda PAM JAYA Arief Nasrudin mengungkapkan bahwa pihaknya masih memetakan kantor-kantor pemerintah yang menggunakan air tanah dan sedang mengupayakan jaringan air perpipaan untuk fasilitas kesehatan di DKI Jakarta.

    “Ini akan kami petakan terlebih dahulu. Kami akan mulai sosialisasi ke tingkat kelurahan, kecamatan dan instansi pemerintah,” katanya pada “Focus Group Discussion” (FGD) PAM JAYA di Jakarta Pusat, Selasa.

    Berita selengkapnya klik di sini
     

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • PMI DKI lakukan pemeriksaan kelaikan kendaraan operasional

    PMI DKI lakukan pemeriksaan kelaikan kendaraan operasional

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 10 kendaraan operasional Palang Merah Indonesia (PMI) DKI Jakarta telah menjalani pemeriksaan kelayakan dan kelaikan jalan.

    Ketua PMI DKI Jakarta, Rustam Effendi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan, pemeriksaan terhadap kendaraan dinas operasional (KDO) itu untuk memastikan kondisinya baik dan bisa digunakan setiap saat.

    “Kita melakukan pemeriksaan kelayakan dan kelaikan kendaraan, khususnya yang memberikan bantuan langsung kepada masyarakat,” ujarnya.

    Menurut dia, terdapat perbedaan antara layak dan laik. Layak berarti patut, sedangkan laik merujuk pada aturan atau ketentuan yang harus dipenuhi.

    Sepuluh kendaraan yang diperiksa itu, terdiri atas dua unit truk, lima unit ambulans, dan tiga unit mobil donor darah.

    “Sangat penting mengetahui sejauh mana kendaraan yang dimiliki mampu memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat Jakarta, khususnya di bidang kemanusiaan,” ujarnya.

    Beberapa waktu lalu, Rustam mengaku baru mendengar tentang sebuah ambulans yang mengalami insiden kebakaran saat beroperasi di jalan raya. Beruntung, ambulans tersebut tidak sedang membawa pasien.

    Rustam juga meminta kepada seluruh kepala unit, baik di Markas maupun Unit Donor Darah (UDD), untuk memeriksa kembali kendaraan yang ada di lingkungan PMI DKI Jakarta.

    “Dari hasil pemeriksaan, ditemukan beberapa kendaraan yang membutuhkan perawatan dan akan segera ditindaklanjuti untuk memastikan layanan yang optimal kepada masyarakat,” katanya.

    Sebelum memberikan layanan kemanusiaan, kata dia, setiap petugas diwajibkan melakukan pemeriksaan diri untuk memastikan kondisinya dalam keadaan prima. Selanjutnya, pemeriksaan kendaraan dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).

    “Melalui pemeriksaan rutin ini diharapkan dapat meminimalisir insiden yang tidak diinginkan dan meningkatkan kualitas pelayanan PMI kepada masyarakat,” kata Rustam.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024