Abraham Samad Tiba di Polda Metro, Penuhi Panggilan Pemeriksaan Kasus Ijazah Jokowi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad memenuhi panggilan polisi sebagai terlapor kasus tudingan ijazah palsu milik Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo, Rabu (13/8/2028).
Pantauan
Kompas.com
, Abraham dan rombongan tiba di Gedung Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada pukul 10.32 WIB.
Mereka berjalan dari arah lapangan atletik Polda Metro Jaya menuju Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum.
Rombongan menyanyikan lagu “Maju Tak Gentar” yang dipimpin oleh salah seorang perempuan dengan membawa toa.
Dalam rombongan tersebut, tampak beberapa poster bertuliskan “berjuang sampai titik darah terakhir” hingga “bila orang baik dikriminalisasi maka orang jahat akan memimpin”.
Adapun Abraham mendatangi Polda Metro Jaya mengenakan kemeja hitam yang dibalut setelan jas abu-abu.
Kedatangan Abraham didampingi oleh sejumlah tokoh seperti mantan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang hingga eks Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu.
Ada juga sejumlah aktivis dari LBH Jakarta, YLBHI, Kontras, LBH Pers, IM+57 dan LBH-AP Muhammadiyah.
Sejumlah polisi tampak berjaga saat Abraham hendak memasuki Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan.
Diketahui, Polda Metro Jaya meningkatkan status kasus tudingan ijazah palsu ke tahap penyidikan usai gelar perkara oleh penyidik Subdit Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum pada Kamis (10/7/2025).
Subdit Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya saat ini tengah menangani enam laporan polisi, termasuk laporan yang dibuat oleh Jokowi. Laporan Jokowi itu terkait pencemaran nama baik dan atau fitnah.
Sementara itu, lima laporan polisi lainnya adalah hasil pelimpahan perkara dari polres ke Polda Metro Jaya. Objek perkara dalam lima laporan tersebut adalah penghasutan.
“Lima laporan terbagi dua. Yang tiga LP sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga naik ke tahap penyidikan. Dan dua laporan lainnya sudah dicabut dan pelapor tidak memenuhi undangan klarifikasi,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary.
Meski begitu, Subdit Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya tetap akan menentukan kepastian hukum terhadap dua laporan terkait kasus penghasutan.
Dalam kronologi yang disampaikan Jokowi saat membuat laporan, terdapat lima nama. Mereka adalah Roy Suryo Notodiprojo, Rismon Hasiholan Sianipar, Eggi Sudjana, Tifauzia Tyassuma, dan Kurnia Tri Royani.
Setelah naik status penyidikan, para terlapor dalam perkara ini adalah Eggi Sudjana, Rizal Fadillah, Kurnia Tri Royani, Rustam Effendi, Damai Hari Lubis, Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifauzia Tyassuma, Abraham Samad, Mikhael Sinaga, Nurdian Susilo, dan Aldo Husein.
Dalam kasus ini, Jokowi menjerat dengan Pasal 310 KUHP dan/atau Pasal 311 KUHP, serta Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat (1), Pasal 32 ayat (1) juncto Pasal 48 ayat (1), dan/atau Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Rustam Effendi
-
/data/photo/2025/08/13/689c0e3ba495e.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Abraham Samad Tiba di Polda Metro, Penuhi Panggilan Pemeriksaan Kasus Ijazah Jokowi
Megapolitan
13 Agustus 2025")
Abraham Samad Tiba di Polda Metro, Penuhi Panggilan Pemeriksaan Kasus Ijazah Jokowi Megapolitan 13 Agustus 2025
-
/data/photo/2023/04/10/6433e91fb93df.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Abraham Samad Diperiksa Polisi soal Kasus Ijazah Jokowi: Ini Kriminalisasi
Megapolitan
13 Agustus 2025")
Abraham Samad Diperiksa Polisi soal Kasus Ijazah Jokowi: Ini Kriminalisasi Megapolitan 13 Agustus 2025
Abraham Samad Diperiksa Polisi soal Kasus Ijazah Jokowi: Ini Kriminalisasi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menilai, pemeriksaannya sebagai terlapor kasus tudingan ijazah palsu milik Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo, merupakan upaya kriminalisasi.
Meski demikian, ia memastikan bakal menghadiri panggilan polisi untuk menjalani pemeriksaan pada Rabu (13/8/2025).
“Saya duga ini adalah upaya untuk mengkriminalisasi saya dan membungkam kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi,” kata Abraham saat dikonfirmasi, Rabu.
Adapun nama Abraham Samad muncul sebagai salah satu dari 12 terlapor usai Subdit Keamanan Negara Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya meningkatkan status perkara dari penyelidikan menjadi penyidikan.
“Adanya panggilan terhadap mantan ketua KPK Abraham Samad sebagai saksi untuk diambil keterangannya atas laporan dugaan pencemaran dan fitnah yang dilaporkan saudara Joko Widodo,” bunyi keterangan yang diterima
Kompas.com
dari kuasa hukum terlapor, Ahmad Khozinudin.
Dalam undangan agenda konferensi pers tersebut, pemeriksaan Abraham Samad akan didampingi oleh sejumlah tokoh dan aktivis.
Abraham juga akan didampingi oleh tim pengacara dari YLBHI, Kontras, LBH Pers, IM+57 dan LBH-AP Muhammadiyah.
Diketahui, Polda Metro Jaya meningkatkan status kasus tudingan ijazah palsu ke tahap penyidikan usai gelar perkara oleh penyidik Subdit Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum pada Kamis (10/7/2025).
Subdit Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya saat ini tengah menangani enam laporan polisi, termasuk laporan yang dibuat oleh Jokowi. Laporan Jokowi itu terkait pencemaran nama baik dan atau fitnah.
Sementara itu, lima laporan polisi lainnya adalah hasil pelimpahan perkara dari polres ke Polda Metro Jaya.
Objek perkara dalam lima laporan tersebut adalah penghasutan.
“Lima laporan terbagi dua. Yang tiga LP sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga naik ke tahap penyidikan. Dan dua laporan lainnya sudah dicabut dan pelapor tidak memenuhi undangan klarifikasi,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary.
Meski begitu, Subdit Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya tetap akan menentukan kepastian hukum terhadap dua laporan terkait kasus penghasutan.
Dalam kronologi yang disampaikan Jokowi saat membuat laporan, terdapat lima nama. Mereka adalah Roy Suryo Notodiprojo, Rismon Hasiholan Sianipar, Eggi Sudjana, Tifauzia Tyassuma, dan Kurnia Tri Royani.
Setelah naik status penyidikan, para terlapor dalam perkara ini adalah Eggi Sudjana, Rizal Fadillah, Kurnia Tri Royani, Rustam Effendi, Damai Hari Lubis, Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifauzia Tyassuma, Abraham Samad, Mikhael Sinaga, Nurdian Susilo, dan Aldo Husein.
Dalam kasus ini, Jokowi menjerat dengan Pasal 310 KUHP dan/atau Pasal 311 KUHP, serta Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat (1), Pasal 32 ayat (1) juncto Pasal 48 ayat (1), dan/atau Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
Ribuan generasi muda di Jakarta siap jadi duta kemanusiaan
Sebanyak 1.200 generasi muda di Jakarta mengikuti pelaksanaan Jumpa Bhakti Gembira Palang Merah Remaja (Jumbara PMR) DKI Jakarta tahun 2025 di Lapangan Kempi II, Buperta Cibubur, Jakarta Timur, Rabu (2/7/2025). ANTARA/HO-Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Ribuan generasi muda di Jakarta siap jadi duta kemanusiaan
Dalam Negeri
Editor: Novelia Tri Ananda
Kamis, 03 Juli 2025 – 17:27 WIBElshinta.com – Sebanyak 1.200 generasi muda di Jakarta siap menjadi duta kemanusiaan, sekaligus remaja tangguh, setelah melewati pembinaan melalui kegiatan kepalangmerahan oleh Palang Merah Indonesia (PMI) pada 2025.
“Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendukung penuh pembinaan generasi muda, termasuk melalui kegiatan kepalangmerahan PMI dalam Jumpa Bhakti Gembira Palang Merah Remaja (Jumbara PMR) DKI Jakarta,” kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati di Jakarta, Kamis.
Ani menyebut, Jumbara PMR 2025 yang digelar pada 30 Juni-2 Juli ini bukan hanya menjadi seremonial semata, tetapi titik awal bagi peserta untuk menerapkan nilai-nilai positif PMR dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di lingkungan sekitar. Selain itu, hal itu menjadi momentum penting dalam memperkuat gerakan remaja PMI sebagai agen perubahan yang aktif, berjiwa kemanusiaan dan siap menjadi pemimpin masa depan.
Ani berharap, para peserta yang telah mengikuti kegiatan tersebut dapat pulang dengan membawa pengalaman baru, semangat gotong royong dan komitmen untuk terus menebar kebaikan.
“Selamat kepada seluruh kontingen yang telah mengikuti Jumbara ke-10 ini. Apresiasi saya sampaikan kepada panitia dan semua pihak yang telah bekerja keras menyukseskan kegiatan Jumbara PMR 2025,” ujar Ani.
Sementara itu, Ketua PMI Provinsi DKI Jakarta Rustam Effendi mengatakan, 1.200 generasi muda yang ikut Jumbara PMR DKI Jakarta 2025 tersebut berasal dari lima wilayah kota dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Menurut Rustam, Jumbara bukan sekadar pertemuan, tapi ruang pembentukan karakter untuk melahirkan remaja Jakarta yang tangguh, inovatif dan peduli sesama.
“Mereka inilah generasi yang akan menjaga nilai-nilai kemanusiaan di masa depan,” tegas Rustam.
Jumbara PMR 2025 memiliki tiga agenda utama, yakni menjalin silaturahmi, menumbuhkan kepedulian sosial, serta melatih kreativitas dan kemandirian anggota PMR. Salah satu peserta asal Jakarta Timur yang terpilih menjadi Koordinator Forum Remaja PMI DKI Jakarta periode 2025–2027, Amirah Salsabila (16) mengatakan, kegiatan ini penting dilakukan untuk meningkatkan jiwa kemanusiaan generasi muda.
“Saya sangat bersyukur dan bahagia atas kepercayaan ini. Insyaallah saya akan melaksanakan amanah sebagai Koordinator Forum Remaja sebaik mungkin, dengan semangat kolaboratif dan inklusif, serta siap meningkat jiwa kemanusiaan,” kata Amirah.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Marullah Matali membuka secara resmi Jumbara PMR DKI Jakarta Tahun 2025 di Lapangan Kempi II, Buperta Cibubur, Jakarta Timur, Senin (30/6). Marullah mengatakan, Jumbara PMR DKI Jakarta tahun ini diikuti sebanyak 1.200 peserta. Mereka merupakan pelajar tingkat SD hingga SMA dan sederajat.
Tiga hari pelaksanaan Jumbara banyak diisi kegiatan lomba-lomba yang sifatnya menyenangkan dan menciptakan kreativitas remaja yang merupakan anggota PMR DKI Jakarta.
Sumber : Antara
-
Keputusan Bareskrim soal Ijazah Jokowi Perlancar Proses Hukum di Polda Metro
GELORA.CO -Keputusan Bareskrim Polri menghentikan penyelidikan laporan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi berkaitan erat dengan pengusutan kasus laporan fitnah dan pencemaran nama baik melalui medsos di Polda Metro Jaya.
Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3-I) Tom Pasaribu kepada RMOL, Selasa 10 Juni 2025.
Tom mengatakan, skenario Bareskrim Polri yang mengklaim telah melakukan uji Puslabfor terhadap ijazah asli Jokowi dan menyimpulkan bahwa ijazah tersebut asli, agar laporan ayah kandung Wapres Gibran Rakabuming Raka di Polda Metro Jaya memenuhi syarat untuk dapat ditindaklanjuti.
“Karena sudah terlanjur ketahuan ke publik kalau Jokowi membuat laporan di Polda Metro Jaya tidak menunjukkan ijazah aslinya,” kata Tom.
Menurut Tom, Bareskrim Polri seharusnya melakukan penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu atas pengaduan masyarakat, dalam penanganan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi.
Namun tanpa mengikuti prosedur penyelidikan dan penyidikan, Bareskrim Polri langsung melakukan uji Puslabfor terhadap ijazah asli Jokowi dan diputuskan asli.
“Namun anehnya Barekrim Polri tidak pernah menunjukkan ijazah asli Jokowi ke publik,” kata Tom.
Sementara Polda Metro Jaya menerima laporan Jokowi terhadap lima orang berinisial RS, RS, T, serta ES dan K. Dalam laporan itu, disebutkan bahwa kelima orang itu menyatakan di media sosial bahwa Jokowi menggunakan ijazah palsu saat mendaftar dalam pemilihan Wali Kota Solo, Gubernur Jakarta dan Presiden RI.
“Pertanyaannya, apakah membuat sebuah laporan hanya dengan bukti flash disk dan sebuah fotokopi ijazah, tanpa menunjukkan aslinya dapat ditangani Polri?” tanya Tom.
“Atau hal tersebut hanya berlaku pada Jokowi, karena posisi anaknya saat ini Wapres,” sambungnya.
Tom menilai sikap Polri tersebut mempertegas ke publik bahwa slogan hukum tajam ke bawah tumpul ke atas ternyata bukan hanya pepesan kosong.
“Ini sekaligus memperkuat persepsi pemerintah Indonesia hanya menggantikan posisi kolonial Belanda untuk tetap menjajah rakyat Indonesia,” pungkas Tom.
Polda Metro Jaya menyebutkan proses penyelidikan terhadap laporan polisi tentang kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi masih berjalan. Hingga saat ini, penyidik Polda telah memeriksai 29 saksi terkait peristiwa ini.
Di antara saksi yang sudah diperiksa adalah Rizal Fadillah, Damai Hari Lubis, Kurnia Tri Royani, Rustam Effendi, Mikhael Sinaga, Roy Suryo, Tifauzia Tyassuma, serta Rismon Sianipar.
-
Polda Metro sebut 24 saksi diperiksa terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi
Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya hingga saat ini sudah memeriksa sebanyak 24 saksi terkait laporan Presiden ketujuh RI, Joko Widodo (Jokowi) tentang tuduhan ijazah palsu.
“Sampai dengan hari ini, setidaknya ada 24 saksi yang telah diambil keterangan dalam tahap pendalaman diproses penyelidikan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat ditemui di Polda Metro Jaya, Kamis.
Ade Ary menjelaskan laporan Jokowi pada Rabu (30/4) di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya berawal adanya sebuah video di media sosial berisi pernyataan fitnah dan pencemaran nama baik.
“Kronologis perkara yang dilaporkan adalah pada tanggal 26 Maret 2025 di sekitar Karet Kuningan, Jakarta Selatan yakni pelapor selaku korban mengetahui adanya video fitnah dan pencemaran nama baik dengan pernyataan ijazah palsu S1 milik pelapor,” katanya.
Kemudian, pelapor meminta asisten pribadinya dan kuasa hukumnya untuk mengumpulkan bukti-bukti dari berbagai media sosial dan mengingatkan kepada pihak yang membuat pernyataan dan konten berisi fitnah dan pencemaran nama baik.
“Sebagaimana yang dinyatakan di antaranya oleh pelapor yaitu berinisial RHS, RSN, TT, ES, dan KTR,” kata Ade Ary.
Atas dasar itulah pelapor membuat laporan, Ade Ary juga menyebutkan pihak pelapor telah membawa sejumlah barang bukti yang sudah diterima oleh penyelidik.
“Antara lain ada satu buah ‘flashdisk’ berisikan 24 link video youtube dan konten pada media sosial X, kemudian ada beberapa dokumen fotokopi ijazah, kemudian ada ‘print out’ legalisir dan juga ada fotokopi ‘cover’ dari skripsi dan lembar pengesahan,” katanya.
Kemudian, saat dikonfirmasi mengenai siapa terlapor dalam kasus ini, Ade Ary menyebutkan masih dalam tahap penyelidikan.
“Karena ini membutuhkan proses pembuktian. Jadi, ketika rekan-rekan bertanya, ‘apakah terlapor? Kapan terlapor?’. Ini semua adalah saksi dalam sebuah peristiwa yang dilaporkan,” katanya.
Sejauh ini Polda Metro Jaya telah memanggil Rizal Fadillah, Damai Hari Lubis, Kurnia Tri Royani, Rustam Effendi, Mikhael Benyamin Sinaga, Roy Suryo, Tifauzia Tyassuma.
Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025 -
Rizal Fadillah yang Dilaporkan Jokowi terkait Dugaan Ijazah Palsu Tiba-tiba Kecelakaan Ditabrak Orang
GELORA.CO – Rizal Fadillah, salah satu terlapor tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Jokowi ke Polda Metro Jaya, tiba-tiba ditabrak orang saat pulang ke rumahnya di Bandung, Rabu (7/5/2025) malam.
Rizal Fadillah jika tidak kecelakaan, seharusnya memenuhi panggilan Polda Metro Jaya, Kamis (8/5/2025) terkait dugaan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi.
Rizal menjelaskan alasan dirinya absen memenuhi undangan klarifikasi dari Polda Metro Jaya hari ini.
“Saya tertabrak motor, jadi tidak dapat ke Polda, mungkin kuasa hukum datang,” ujarnya, saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (8/5/2025).
Bukti kecelakaan pun dilampirkan berupa foto surat dokter serta foto kakinya yang sedang luka dan diperban.
“Saya pulang dari Bareskrim dan podcast Refly Harun, sampai Bandung jam 23.30 WIB,” kata dia.
“Pas nyeberang ada motor, tak sempat menghindar, tapi kayaknya tidak sengaja, di Jalan Kopo, dekat RS Immanuel,” sambungnya.
“Motor dia juga jatuh, sementara kebetulan saja nampaknya,” terka Rizal Fadilah.
Selain dirinya, ada empat orang lagi yang dipanggil Polda Metro Jaya terkait laporan Jokowi antara lain Damai Hari Lubis, Rustam Effendi serta Kurnia Tri Royani.
Seperti diketahui, ada lima orang yang dilaporkan Jokowi terkait tudingan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya. Mereka dilaporkan atas tuduhan pencemaran nama baik.
Mereka antara lain Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifauzia Tyassuma, Rizal Fadilah dan inisial K yang diduga adalah Kurnia Tri Royani.
Sementara itu, Anggota Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), Rahmat Himran, menyebut tiga terperiksa yang bisa hadir memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya hari ini, Kamis (8/5/2025) antara lain Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Kurnia Tri Royani.
Satu lagi, Rizal Fadillah, tidak dapat memenuhi panggilan penyidik karena mengalami kecelakaan di Bandung.
“Hari ini memenuhi panggilan hanya tiga orang dari TPUA sendiri,” kata Rahmat saat ditemui wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (8/5/2025).
Ketiga orang yang dipanggil Polda Metro Jaya ini turut membawa alat bukti guna membuktikan tudingan bahwa ijazah Jokowi adalah palsu.***
-
Ijazah palsu Jokowi, Tim Pembela Aktivis sambangi Polda Metro Jaya
Jakarta (ANTARA) – Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) menyambangi Polda Metro Jaya untuk memenuhi undangan klarifikasi dari Polda Metro Jaya terkait aduan ijazah palsu yang dilaporkan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
“Agenda hari ini hanya panggilan terhadap TPUA dalam hal ini keempat orang terkait laporan Bapak Joko Widodo,” kata Juru Bicara TPUA, Rahmat Himaran saat ditemui di Polda Metro Jaya, Kamis.
Rahmat menjelaskan keempat orang tersebut yaitu, Rizal Fadillah, Damai Hari Lubis, Kurnia Tri Royani, dan Rustam Effendi, namun Rizal Fadillah tidak dapat memenuhi panggilan karena sakit.
“Ketiga orang tersebut memenuhi undangan klarifikasi. Saat ini sedang memberikan keterangan di Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan sampai sekarang masih berlanjut,” kata Rahmat.
Dia juga menjelaskan ketiga orang tersebut hadir di Polda Metro Jaya juga telah membawakan bukti masing-masing terkait kasus ijazah palsu.
“Kalau untuk video, itu memang dari bapak Rizal Fadillah. Sementara saksi-saksi yang lain juga membawakan bukti masing-masing dari saksi. Jadi, mungkin untuk video, Pak Rizal sendiri yang akan memberikan keterangan di kepolisian,” katanya.
Saat dikonfirmasi terkait pemanggilan ulang Rizal Fadillah, Rahmat menjelaskan pihaknya belum menerima surat penjadwalan kembali.
Sebelumnya, Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan kehadirannya di Polda Metro Jaya untuk melaporkan soal ijazah palsu yang dituduhkan kepada dirinya.
“Ya ini, sebetulnya masalah ringan. Urusan tuduhan ijazah palsu. Tetapi perlu dibawa ke ranah hukum, agar semua jelas dan gamblang ya,” katanya saat ditemui di Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Rabu (30/4).
Sementara itu Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri juga tengah menyelidiki aduan mengenai dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi).
Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (7/5), mengatakan bahwa aduan tersebut diajukan Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) yang diketuai oleh Eggy Sudjana.
“Sebagaimana surat nomor Khusus/TPUA/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 perihal pengaduan adanya temuan publik (dan dari berbagai media sosial sebagai bentuk notoire feiten) cacat hukum ijazah S1 Jokowi oleh Tim Pembela Ulama dan Aktivis,” katanya.
Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025 -
Pernah diisukan anak biologis Soeharto, inilah orang tua asli Dede Yusuf yang bukan orang sembarangan
GELORA.CO – Aktor senior dan politikus, Dede Yusuf, dikenal memiliki kiprah mentereng di dunia keartisan. Ia beberapa kali membintangi sejumlah film hits yang menaikan namanya, seperti Catatan Si Boy dan Prawira Kesatria.
Namun di balik kiprah keartisan yang melejit, Dede Yusuf pernah diterpa isu tak sedap. Ia dikabarkan merupakan anak biologis dari Presiden ke-2 RI, Soeharto.
Hal ini menjadi isu liar bahkan muncul rumor bahwa istri Soeharto, ibu Tien pernah memerintahkan Damkar untuk menyiram rumah Rahayu Effendi yang tak lain ibu Dede Yusuf dengan tinja.
Namun hal ini sebatas rumor yang sulit dibuktikan. Sebuah cuitan di media sosial X pun menyoroti rumor tersebut. Akun @mazzini_gsp, menjelaskan poin-poin penting tentang isu tersebut, termasuk tahun kelahiran Dede Yusuf dengan pengangkatan Soeharto sebagai Presiden yang tidak cocok.
“Koreksi kalau saya salah, soal rumor Rahayu Effendi selingkuh dengan Soeharto saat dia jadi presiden ini masih perlu dipertanyakan. Dede Yusuf lahir tahun 1966, saat itu Presidennya Soekarno, belom Soeharto. Artinya kalau pun mereka selingkuh ya sebelum Soeharto jadi presiden,” jelas akun tersebut.
“Cerita yang berkembang, perselingkuhan Soeharto dengan Rahayu Effendi ini saat sudah berkuasa jadi presiden. Terlebih Dede Yusuf dikatakan anak Pak Harto, sementara dia lahir sebelum Soeharto jadi Presiden yg resmi dilantik tahun 1967,” sambungnya.
Tak hanya itu, berita tentang penyiraman kotoran ke rumah Rahayu Effendi pun masih simpang siur.
“Soal disiram tinja ini banyak sumber dari blog yg beda-beda, terutama soal lokasi kejadian. Ada yg bilang di Bogor, ada yg bilang di Jakarta. Dan kapan tahun kejadian pun belum jelas,” jelas akun tersebut.
Sosok orang tua Dede Yusuf
Diketahui bahwa Dede Yusuf lahir dari kedua orang tua bernama Rahayu Effendi dan Tammy Efendi. Rahayu Efendi adalah seorang artis senior yang wajahnya kerap wara-wiri di layar kaca pada tahun 70-80-an. Ia pernah membintangi sejumlah film bersama Warkop DKI dan juga Benyamin Sueb.
Sementara Tammy Effendi adalah putra dari penyair Rustam Effendi. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai dua anak, yaitu Bobby dan Dede Yusuf. Namun sayang, perjalanan rumah tangga mereka harus berakhir pada tahun 1975.***
-
PMI Jakarta Timur berikan santunan untuk 2.000 mustahik
Jakarta (ANTARA) – Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Administrasi Jakarta Timur memberikan santunan kepada 2.000 orang yang berhak menerima zakat (mustahik) terdiri dari yatim, piatu dan dhuafa.
“Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan Bakti Ramadhan ini sehingga dapat berjalan lancar,” kata Sekretaris Kota Jakarta Timur Kusmanto di Jakarta, Jumat.
Ketua PMI DKI Jakarta Rustam Effendi yang juga hadir dalam acara tersebut mengatakan, Bakti Ramadhan PMI ini rutin diadakan setiap Ramadhan sebagai wujud kepedulian terhadap sesama.
“Semoga santunan yang diberikan dapat dimanfaatkan dengan baik untuk kebutuhan Ramadhan maupun Lebaran,” kata Rustam.
Rustam juga berpesan kepada anak-anak yang hadir untuk tetap semangat belajar dan sekolah demi menggapai cita-citanya di masa depan.
Ketua PMI Jakarta Timur HR Krisdianto menambahkan, kegiatan tahun ini mengusung tema “Merajut Silaturahmi Menebar Kebaikan Bersama”.
“Penerima santunan merupakan mustahik dari 10 wilayah kecamatan di Jakarta Timur. Pendistribusian santunan dilakukan secara bertahap mulai 19 Maret sampai 24 Maret 2025,” kara Krisdianto.
Santunan diberikan dalam bentuk uang tunai dan paket sembako. Krisdianto berharap santunan ini dapat membantu memenuhi berbagai kebutuhan jelang Hari Raya Idul Fitri 2025.
“Melalui santunan yang disalurkan PMI Jakarta Timur ini tidak lain adalah dari masyarakat untuk masyarakat,” katanya.
Pemerintah Kota Jakarta Timur memaknai Ramadhan 1446 Hijriah menjadi momentum untuk saling berbagi kepada sesama yang membutuhkan.
“Kami ingin agar Ramadhan menjadi momentum untuk meningkatkan kepekaan sosial dengan saling berbagi kepada sesama yang membutuhkan,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Jakarta Timur Iin Mutmainnah di Jakarta, Jumat (14/3).
Iin menyebutkan, pihaknya telah memberikan santunan kepada 900 orang yang berhak menerima zakat (mustahik) di Majelis Taklim Ar Raudhoh, Rawamangun, Jakarta Timur.
Menurut Iin, santunan yang diberikan pasti sangat dirasakan manfaatnya, terutama para mustahik dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025 -
Dapat Diskon Pajak, Harga Innova Zenix dan Yaris Cross Hybrid Turun Segini
Jakarta –
Dua mobil hybrid Toyota, yaitu Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid dan Yaris Cross Hybrid masuk dalam kelompok mobil hybrid yang mendapatkan insentif dari pemerintah. Pemerintah menjanjikan memberikan diskon tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
Tahun ini, mobil hybrid mendapatkan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) sebesar 3 persen. Innova Zenix Hybrid dan Yaris Cross Hybrid memenuhi persyaratan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) untuk mendapatkan insentif dari pemerintah tersebut.
Jika sebelumnya tarif PPnBM Kijang Innova Zenix Hybrid sebesar 7%, mulai Januari 2025 ini turun menjadi 4%. Sedangkan PPnBM Yaris Cross turun dari 6% menjadi 3%. Kalau dikonversi ke rupiah, terjadi penurunan sekitar Rp 10 juta-Rp 13 juta.
Penurunan ini tentu berdampak positif bagi pelanggan Toyota, dan diharapkan memicu pertumbuhan pasar otomotif nasional, terutama di segmen kendaraan elektrifikasi (eX).
“Toyota sangat mengapresiasi kebijakan pemerintah tersebut. Selain memberi dampak positif terhadap daya beli masyarakat, langkah ini diharapkan semakin memperkuat pasar eX di Indonesia dan memberi kontribusi yang signifikan dalam pencapaian target nett zero emission yang dicanangkan pemerintah pada 2060 mendatang,” kata Vice President Director PT Toyota-Astra Motor (TAM) Henry Tanoto dalam siaran pers yang diterima detikOto.
Pemerintah telah mengumumkan rangkaian insentif untuk industri otomotif Tanah Air. Insentif ini akan berlaku mulai Januari 2025. Salah satu jenis kendaraan yang dipastikan mendapat insentif adalah mobil hybrid. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut mobil hybrid bakal mendapat insentif berupa diskon PPnBM tiga persen.
Namun, insentif tersebut tak berlaku untuk semua mobil hybrid yang dijual di Indonesia. Analis Kebijakan Ahli Madya Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Rustam Effendi mengungkap, diskon PPnBM itu hanya berlaku untuk mobil hybrid buatan lokal.
(rgr/dry)