Xcloud.id

Tag: Rusdi Hartono

  • Kapolri Lantik 4 Kapolda Baru, Ada Lampung hingga Bangka Belitung

    Kapolri Lantik 4 Kapolda Baru, Ada Lampung hingga Bangka Belitung

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo telah memimpin upacara serah terima jabatan (sertijab) 10 pejabat tinggi dan menengah.

    Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan sertijab ini merupakan bagian dari mekanisme pembinaan karier yang terencana dan berkelanjutan.

    “Ini adalah bentuk penyegaran organisasi sekaligus bagian dari komitmen Kapolri dalam memperkuat soliditas, profesionalisme, dan efektivitas kinerja Polri di seluruh lini,” ujar Trunoyudo dalam keterangan tertulis, Kamis (30/10/2025).

    Dia menambahkan setiap pejabat yang menduduki baru diharapkan dapat langsung beradaptasi dan meningkatkan kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat.

    “Setiap pejabat yang dipercaya menduduki jabatan baru diharapkan dapat langsung beradaptasi dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.

    Adapun, total ada empat Kapolda baru yang dilantik dalam serangkaian sertijab ini mereka yakni Kapolda Lampung, Kapolda Sulawesi Selatan, Kapolda Bangka Belitung dan Kapolda Sulawesi Tengah.

    Berikut 10 anggota polisi yang melaksanakan Sertijab: 

    1. Pati Itwasum Polri Irjen Helmi Santika menyerahkan jabatan Kapolda Lampung

    2. Dirtipideksus Irjen Helfi Assegaf dilantik menjadi Kapolda Lampung.

    3. Pati Bareskrim Polri Irjen Rusdi Hartono menyerahkan jabatan Kapolda Sulawesi Selatan.

    4. Dirtipidum Bareskrim Irjen Djuhandhani Rahardjo dilantik menjadi Kapolda Sulawesi Selatan.

    5. Pati Bareskrim Polri Irjen Hendro Pandowo menyerahkan jabatan Kapolda Kepulauan Bangka Belitung.

    6. Irjen Viktor Theodorus Sihombing menyerahkan jabatan Kadivkum Polri dan dilantik menjadi Kapolda Kepulauan Bangka Belitung.

    7. Irjen Agus Nugroho menyerahkan jabatan Kapolda Sulawesi Tengah dan dilantik menjadi Kadivkum Polri.

    8. Irjen Endi Sutendi Waastamaops Kapolri dilantik menjadi Kapolda Sulawesi Tengah.

    9. Brigjen Nanang Chadarusman menyerahkan jabatan Kasetum Polri.

    10. Psikolog Kepolisian Madya Tk I SSDM Polri Kombes Emi Sumijati dilantik menjadi Kasetum Polri.

  • Irjen Viktor Theodorus Jadi Kapolda Babel Gantikan Irjen Hendro Pandowo Nasional 26 September 2025

    Irjen Viktor Theodorus Jadi Kapolda Babel Gantikan Irjen Hendro Pandowo Nasional 26 September 2025

    Irjen Viktor Theodorus Jadi Kapolda Babel Gantikan Irjen Hendro Pandowo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunjuk Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Viktor Theodorus Sihombing menjadi Kepala Kepolisian Daerah  Bangka Belitung (Kapolda Babel)
    Dalam promosi yang tercatat dalam Surat Telegram Kapolri ST/2192/IX/KEP./2025 tertanggal 24 September ini, Viktor Theodorus menggantikan posisi Irjen Hendro Pandowo yang dimutasi menjadi Perwira Tinggi (Pati) di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.
    “Mutasi dan rotasi jabatan ini adalah hal yang dinamis dalam tubuh Polri,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, Jumat (26/9/2025).
    “Ini merupakan bagian dari proses pengembangan karier dan memperkuat organisasi untuk menjawab tantangan tugas kontemporer dan kedepannya yang semakin terus berkembang untuk memberikan perlindungan dan pelayanan serta mewujudkan Kamtibmas,” ucapnya.
    Selain itu, Kapolri juga menunjuk Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro menjadi Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Selatan (Sulsel).
    Djuhandhani menggantikan posisi Irjen Rusdi Hartono yang dimutasi sebagai Perwira Tinggi (Pati) Bareskrim Polri.
    Tidak hanya itu, Direktur Direktorat Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak juga ditunjuk menjadi Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus).
    Ade Safri menggantikan posisi Brigjen Pol Helfi Assegaf yang menjadi Kapolda Lampung.
    Helfi menggantikan posisi Irjen Pol Helmy Santika yang dimutasi sebagai Perwira Tinggi (Pati) di Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri.
    Dalam Telegram Rahasia atau TR ini, Kapolri juga menunjuk Brigjen Pol Moh Irhamni menjadi Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter).
    Irhamni yang tengah bertugas sebagai Direktur Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menggantikan posisi Brigjen Pol Nunung Syaifuddin yang kini ditunjuk menjadi Wakil Kepala Bareskrim (Wakabareskrim).
    Selain Irhamni, salah satu perubahan penting terjadi di Korps Brimob. Irjen Pol Ramdani Hidayat kini menjabat Dankorbrimob, sementara Brigjen Pol Reza Arief Dewanto menjadi Wadankorbrimob.
    Rotasi juga terjadi di Pasukan Gegana, Satuan Intel Brimob, dan jabatan strategis intelijen, termasuk Irjen Pol Yuda Gustawan sebagai Kabaintelkam Polri dan Brigjen Pol Nanang Rudi Supriatna sebagai Wakabaintelkam.
    Trunoyudo menegaskan, mutasi dilakukan sesuai kebutuhan organisasi dan merupakan bagian dari transformasi menuju Polri yang Presisi.
    “Mutasi ini tidak hanya sebagai penyegaran, tetapi juga bagian dari transformasi organisasi, operasional, pelayanan serta pengawasan,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Irjen Viktor Jadi Kapolda Babel, Kapolda Lampung Diganti Irjen Helfi Assegaf

    Irjen Viktor Jadi Kapolda Babel, Kapolda Lampung Diganti Irjen Helfi Assegaf

    Jakarta –

    Kapolri Jenderal Listryo Sigit Prabowo merotasi sejumlah kapolda dan jabatan strategis lainnya. Di antaranya jabatan Kapolda Bangka Belitung dan Kapolda Lampung.

    Mutasi tersebut tertuang dalam surat telegram nomor: ST/2192/IX/KEP./2025, tanggal 24 September 2025. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan bahwa mutasi ini merupakan bagian dari dinamika organisasi dalam rangka penyegaran, pengembangan karier, dan optimalisasi kinerja institusi.

    “Mutasi dan rotasi jabatan ini adalah hal yang dinamis dalam tubuh Polri. Ini merupakan bagian dari proses pengembangan karier dan memperkuat organisasi untuk menjawab tantangan tugas kontemporer dan kedepannya yang semakin terus berkembang untuk memberikan perlindungan dan pelayanan serta mewujudkan Kamtibmas,” ujar Brigjen Pol Trunoyudo, Jumat (26/9/2025).

    Dalam surat mutasi tersebut, Kapolda Babel yang semula dijabat Irjen Hendro Pandowo kini digantikan oleh Irjen Viktor Theodorus Sihombing. Sementara Kapolda Lampung yang tadinya dijabat Irjen Helmy Santika, digantikan oleh Irjen Helfi Assegaf.

    Selain itu, jabatan Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Rusdi Hartono juga diganti oleh Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro yang saat ini aktif menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri.

    (mei/dhn)

  • Tinjau Tersangka Pembakaran Dua Gedung DPRD di Makassar, Menko Yusril Minta Kapolda Sediakan Bantal dan Karpet bagi Tahanan Regional 10 September 2025

    Tinjau Tersangka Pembakaran Dua Gedung DPRD di Makassar, Menko Yusril Minta Kapolda Sediakan Bantal dan Karpet bagi Tahanan Regional 10 September 2025

    Tinjau Tersangka Pembakaran Dua Gedung DPRD di Makassar, Menko Yusril Minta Kapolda Sediakan Bantal dan Karpet bagi Tahanan
    Tim Redaksi
    MAKASSAR, KOMPAS.com –
    Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, melakukan kunjungan ke Polda Sulsel untuk meninjau kondisi para tersangka dalam kasus pembakaran dua gedung DPRD di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel).
    Kunjungan dilakukan di Gedung Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Dit Tahti) Polda Sulsel, Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar, pada Rabu (10/9/2025) sekitar pukul 13.30 WITA.
    Didampingi oleh Kapolda Sulsel, Irjen Pol Rusdi Hartono, Menko Yusril langsung mengecek beberapa ruang sel tempat 13 tersangka kasus perusakan dan pembakaran gedung DPRD ditahan.
    “Kami ingin memastikan bahwa langkah hukum yang tegas yang diarahkan oleh Bapak Presiden itu betul-betul dilaksanakan di lapangan oleh seluruh aparat penegak hukum,” kata Yusril Ihza Mahendra, usai meninjau para tahanan.
    Yusril juga menegaskan bahwa proses hukum yang sedang berlangsung harus sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.
    “Selama proses itu berlangsung kami harus memastikan bahwa penegakan hukum itu telah dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan hukum acara di dalam kitab undang-undang hukum acara pidana,” jelas Yusril.
    Sejauh ini, sebanyak 42 tersangka telah diamankan oleh jajaran Polda Sulsel.
    Mereka ditetapkan sebagai tersangka dalam aksi unjuk rasa yang berujung ricuh, menyebabkan kebakaran gedung DPRD Sulsel, DPRD Makassar, dan DPRD Palopo.
    “Saya sudah mendapatkan laporan bahwa ada 42 orang yang ditahan, dan ada dua orang di Kabupaten Palopo. Tadi kami sudah melihat di sini ada 13 orang yang ditahan di Rutan Polda Sulsel,” ujarnya.
    Setelah peninjauan, Yusril meminta agar para tahanan diperlakukan secara manusiawi, termasuk pemenuhan hak dasar seperti konsumsi makanan dan fasilitas istirahat.
    “Tadi saya menyarankan kepada Pak Kapolda supaya mereka dikasih makan yang cukup tiga kali sehari, ya disediakan juga karpet untuk bisa beristirahat. Jangan sampai mereka tidur di lantai semen begitu. Kita harus penuhi hak-hak mereka dan supaya mereka itu ditahan dan diperlakukan secara manusiawi,” ucap Yusril.
    “Secara umum sebenarnya sudah memenuhi perlakuan manusiawi, tapi apa yang kurang, misalnya masih tidak ada bantal, terus dikasih bantal saja, kurang karpet, dikasih karpet saja, biar mereka bisa tidur, istirahat,” jelas dia menambahkan.  
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 10 terduga pelaku diamankan pascakerusuhan demostrasi di Makassar

    10 terduga pelaku diamankan pascakerusuhan demostrasi di Makassar

    “Sudah ada 10 (terduga) yang kita amankan untuk dua gedung DPRD (dibakar),”

    Makassar (ANTARA) – Jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan sementara ini mengamankan 10 orang terduga pelaku pascakerusuhan demonstrasi yang berujung pembakaran Kantor DPRD Kota Makassar dan DPRD Provisi Sulsel pada 29-30 Agustus 2025.

    “Sudah ada 10 (terduga) yang kita amankan untuk dua gedung DPRD (dibakar),” kata Direktur Reskrimum Polda Sulsel Kombes Pol Setiadi Sulaksono saat dikonfirmasi wartawan di Makassar, Selasa.

    Kesepuluh orang tersebut diduga terlibat dalam aksi anarkis yang berujung kerusuhan pembakaran dua kantor dewan tersebut di Kota Makassar.

    Meski demikian, sejauh ini pihaknya belum memutuskan status 10 orang terduga pelaku tersebut karena penyelidikan dan pendalaman masih terus dilakukan pihak berwajib dan kemungkinan akan bertambah.

    Sedangkan peristiwa demonstrasi hingga terjadi kericuhan dan perusakan fasilitas Kantor DPRD Kota Palopo, Sulsel, pada 1 September 2025, kata dia, polisi juga mengamankan terduga pelaku.

    “Dan dua orang (terduga perusak) untuk gedung DPRD di Palopo. Nanti di release semua, tunggu waktunya. Anggota terus bekerja untuk itu, (masih) ada tersangka lain,” ujar Setiadi menekankan.

    Selama proses penyelidikan, sementara ini polisi mengamankan 12 orang terduga pelaku kerusuhan baik di Kota Makassar, maupun di Kota Palopo, Sulsel.

    Sementara itu, Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Kombes Pol Wahyu Marsudi menyatakan sampai saat ini timnya melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Kantor DPRD Kota Makassar usai dibakar massa. “Belum selesai,” tutur Wahyu dijawab singkat saat dikonfirmasi wartawan.

    Sebelumnya, Kapolda Sulsel Irjen Pol Rusdi Hartono disela pemantauan olah TKP menjelaskan, proses tersebut dilakukan untuk memperjelas apa yang terjadi termasuk rangkaian-rangkaiannya. Ia pun meminta dukungan masyarakat upaya yang dilakukan Polri.

    “Dan yang terpenting potensial suspek (dicurigai tersangka) sudah ada. Ke depan mudah-mudahan semua ini, kami bisa selesaikan sebaik-baiknya. Kita sudah melakukan tindakan-tindakan yang lebih tegas lagi, karena potensial suspek itu sudah ada,” ucapnya di Kantor DPRD Makassar kemarin.

    Sebelumnya, demonstrasi berujung kerusuhan terjadi pada 29-30 Agustus 2025 mengakibatkan Kantor DPRD Makassar dan Kantor DPRD Sulsel serta dua pos polisi dibakar massa. Selain itu sejumlah fasilitas umum juga turut dirusak dan dijarah massa.

    Sejumlah orang menjadi korban, empat diantaranya meninggal dunia. Tiga korban tewas terdampak kebakaran di Kantor DPRD Makassar Jalan Andi Pangeran Pettarani dan satu orang lainnya pengemudi ojol dikeroyok massa dituduh intelijen, di Jalan Urip Sumoharjo, selebihnya mengalami luka.

    Dari data BPBD Makassar estimasi kerugian negara pascapembakaran kantor DPRD Kota Makassar mencapai Rp253,4 miliar. Sebanyak 67 unit mobil dan 15 motor serta dokumen penting dan gedung tersebut hangus terbakar usai kejadian.

    Pewarta: M Darwin Fatir
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 2 Kamera ETLE Rusak saat Kerusuhan Demo Makassar, Kerugian Diklaim Capai Rp1 Miliar

    2 Kamera ETLE Rusak saat Kerusuhan Demo Makassar, Kerugian Diklaim Capai Rp1 Miliar

    Saat ini, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel juga tengah menyelidiki peristiwa kerusuhan yang membuat Kota Makassar menjadi mencekam kala itu.

    Penyelidikan itu dilakukan untuk mengungkap siapa pelaku yang membakar dan menjarah titik-titik vital di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan tersebut.

    Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol Rusdi Hartono bahkan menyebut bahwa pihaknya telah mengantongi calon tersangka dalam kasus pembakaran kantor DPRD Kota Makassar yang menewaskan tiga orang dan menimbulkan kerugian negara sekitar Rp253,4 miliar.

    “Potensial suspect sudah ada. Mudah-mudahan tidak berapa lama lagi kita bisa melakukan tindakan hukum yang lebih tegas,” kata Rusdi meninjau kondisi kantor DPRD Makassar, Senin (1/9/2025).

    Sebagai informasi, dalam insiden itu, kantor DPRD Kota Makassar dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan nyaris rata usai dibakar massa misterius. Hingga saat ini total kendaraan yang hangus dibakar mencapai 75 unit mobil dan 16 motor.

  • Makassar Siaga, Kapolda Sulsel Pastikan Keamanan Bersama TNI

    Makassar Siaga, Kapolda Sulsel Pastikan Keamanan Bersama TNI

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Kapolda Sulsel, Irjen Pol Rusdi Hartono, menegaskan kembali bahwa penyampaian pendapat merupakan hak setiap warga negara.

    Hal ini ditegaskan Rusdi mengingat pada Senin (1/9/2025) ini dikabarkan aktivis mahasiswa akan kembali menggelar unjuk rasa di kota Makassar.

    “Tentunya kita sudah memahami, ketika bicara penyampaian ekspresi, penyampaian pendapat dalam bentuk demonstrasi, apapun namanya, itu adalah hak warga negara, hak konstitusi. Itu wajib kita jaga,” ujar Rusdi kepada awak media, Senin pagi.

    Meskipun merupakan hak setiap warga negara, kata Rusdi, demonstrasi harus dilakukan sesuai aturan.

    “Jangan sampai ketika menyampaikan pendapat seperti ini, melanggar aturan ataupun melanggar hak-hak orang lain,” sebutnya.

    Kata Rusdi, pengunjuk rasa mesti menyampaikan aspirasinya den cara-cara tertib dan damai. Rusdi juga memastikan koordinasi dengan TNI untuk menjaga kondusivitas.

    “Insyaallah, apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto, tentunya anak bangsa mendengar itu semua. Mari sama-sama kita menjaga. Kedepan, suasana Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar, harus kita jaga,” imbuhnya.

    “Untuk keamanan dan kedamaian kita bersama, pasti ada rekan-rekan TNI bahu-membahu jaga keamanan Makassar. Personel yang diturunkan 1.323,” kuncinya.

    Sebelumnya diberitakan, setelah membakar Poslantas di Pertigaan Jalan AP Pettarani-Alauddin, kini DPRD Makassar yang menjadi sasaran.

    Pantauan di lokasi sekitar pukul 22.15 Wita, api telah menguasai halaman kantor DPRD Makassar.

  • Penjelasan Kapolda Sulsel soal Tak Adanya Polisi Saat Kericuhan di Makassar

    Penjelasan Kapolda Sulsel soal Tak Adanya Polisi Saat Kericuhan di Makassar

    Liputan6.com, Makassar – Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Rusdi Hartono muncul ke publik pasca kerusuhan yang terjadi di sejumlah titik vital di Kota Makassar, yang terjadi pada Jumat 29 Agustus 2025.

    Adapun kehadirannya terlihat pada acara Deklarasi Damai Forkopimda Sulsel yang digelar di Markas Kodam XIV Hasanuddin, Minggu (31/8/2025).

    Dalam kesempatan itu, Rusdi dicecar awak media terkait keberadaan personel Polri saat kerusuhan di Makassar, di mana Gedung DPRD Kota Makassar, dan Sulsel kena amukan massa dan terbakar.

     

    “Semua ada, kita ada. Kami ada dan kami di-backup oleh Pangdam (XIV Hasanuddin),” jawab Rusdi.

    Sebagai informasi, pantauan Liputan6.com aparat kepolisian berseragam lengkap tak terpantau sama sekali dalam kerusuhan yang terjadi di titik-titik vital di Kota Makassar pada Jumat (29/8/2025) malam hingga Sabtu (30/8/2025) dini hari.

    Aksi damai awalnya digelar oleh sejumlah titik pada Jumat siang sebagai bentuk solidaritas tewasnya Affan Kurniawan yang dilindas mobil baracuda milik Brimob Polri. Di antara di depan Kampus Unhas, depan Kampus UMI, depan Kampus Unibos, depan Kampus UNM, depan Kampus Unismuh dan beberapa titik lainnya di Kota Makassar.

    Aksi tersebut berlanjut hingga malam. Sekitat pukul 20.30 Wita, sekelompok massa kemudian membakar Pos Polantas yang berada di pertigaan Jalan AP Pettarani-Jalan Sultan Alauddin.

     

  • KKP gandeng Polda Sulsel laksanakan Kampung Nelayan Merah Putih

    KKP gandeng Polda Sulsel laksanakan Kampung Nelayan Merah Putih

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) melaksanakan Kampung Nelayan Merah Putih guna mendorong perikanan tangkap berkelanjutan dan mendukung terwujudnya ekonomi biru berbasis masyarakat pesisir.

    Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif menilai dukungan Polda Sulawesi Selatan berperan penting untuk menyukseskan program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dan pengelolaan pelabuhan perikanan di daerah tersebut.

    “Pembangunan kampung nelayan merah putih sejalan juga dengan pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih yang akan menjadi penggerak kampung nelayan,” kata Latif dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Latif bertemu langsung Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol. Rusdi Hartono di Kota Makassar, Sulsel, pada Kamis (17/7). Dalam pertemuan itu, dia mengajak jajaran Polda Sulsel untuk bersinergi menyukseskan program KNMP.

    Berbagai program telah disiapkan KKP untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Tidak hanya pembangunan fisik namun juga penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM) nelayan.

    KKP menargetkan pembangunan 1.100 Kampung Nelayan Merah Putih secara bertahap hingga 2027, dengan target 100 kampung pada 2025 untuk meningkatkan kesejahteraan pesisir dan ekonomi kelautan nasional.

    Program itu dirancang khusus untuk mengubah wajah desa pesisir dan kampung budidaya menjadi lebih produktif dan terintegrasi dalam menghasilkan produk perikanan yang berdaya saing, seperti di Kalamo, Biak, Papua.

    Sejauh ini KKP telah menerima 910 proposal pengajuan pelaksanaan program Kampung Nelayan Merah Putih dari berbagai daerah pesisir dan kampung perikanan budidaya di Indonesia. Untuk tahap awal di 2025, KKP akan membuat 100 Kampung Nelayan Merah Putih.

    Proses penetapan 100 lokasi terpilih dipastikan berlangsung ketat dan transparan dan KKP tengah menyiapkan regulasi yang menjadi dasar hukum pelaksanaan program tersebut.

    Kapolda Sulsel Irjen Pol. Rusdi Hartono menyambut baik inisiasi KKP untuk mengembangkan Sulawesi Selatan di sektor perikanan tangkap.

    Pihaknya mengaku siap untuk mendukung berbagai program pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah.

    “Kolaborasi ini adalah hal yang positif dan kami siap mendukung program nasional ini sesuai tusi kami,” ujarnya.

    Menurut Kapolda Sulsel melalui sinergi KKP, Polri dan pemerintah daerah, sejalan dengan pembangunan fisik, para nelayan akan didampingi dalam hal pengembangan usaha, legalitas koperasi, hingga akses permodalannya.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan dukungan berbagai pihak diperlukan untuk mewujudkan program prioritas.

    Dengan adanya kerja sama dengan Polri, diharapkan pengawasan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Arie Novarina
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kapolri Resmi Lantik Irjen Pol Rusdi Hartono sebagai Kapolda Sulsel

    Kapolri Resmi Lantik Irjen Pol Rusdi Hartono sebagai Kapolda Sulsel

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo resmi melantik Irjen Pol Rusdi Hartono sebagai Kapolda Sulsel, Jumat (14/3/2025).

    Ia menggantikan Irjen Pol Yudhiawa yang kini mendapatkan tugas baru.

    Pelantikan ini berlangsung di Aula Rupatama Mabes Polri, Jakarta, dalam sebuah upacara serah terima jabatan (sertijab).

    Pergantian kepemimpinan ini merupakan bagian dari rotasi jabatan yang mencakup sembilan kapolda lainnya.

    Mutasi tersebut dilakukan berdasarkan Surat Telegram Kapolri yang mengatur dinamika organisasi di lingkungan Polri.

    Langkah ini bertujuan untuk menjaga efektivitas kerja serta meningkatkan profesionalisme kepolisian dalam menjalankan tugasnya.

    Irjen Pol Rusdi Hartono sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Jambi.

    Dengan pengalaman yang dimilikinya, ia kini dipercaya untuk memimpin Polda Sulsel guna memperkuat stabilitas keamanan serta ketertiban di wilayah tersebut.

    Di sisi lain, Irjen Pol Yudhiawan kini dimutasi ke Bareskrim Polri sebagai Perwira Tinggi (Pati) dalam rangka penugasan di Kementerian Kesehatan RI.

    Kadivhumas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho, menegaskan bahwa rotasi ini merupakan bagian dari pembinaan karier di lingkungan kepolisian.

    Menurutnya, mutasi dilakukan untuk memastikan organisasi tetap berjalan secara dinamis dan efektif.

    Ia berharap para pejabat yang baru dilantik dapat segera beradaptasi dengan tugas barunya dan melanjutkan program-program yang telah berjalan sebelumnya.

    “Setiap pejabat yang dilantik diharapkan dapat segera menyesuaikan diri serta melanjutkan program kerja yang sudah berjalan,” kata Sandi.