Tag: Ruhut Sitompul

Ruhut Sitompul Minta Prabowo Tembak Mati Pihak-pihak yang Sebabkan Bencana di Sumatera

GELORA.CO – Politisi Senior Ruhut Sitompul turut menyoroti musibah banjir bandang dan tanah longsong di Sumatera Utara, Aceh dan Sumatera Barat

Ruhut Sitompul mengaku prihatin dengan musibah tersebut.

Apalagi, muncul dugaan keterlibatan pihak tertentu yang dituding melakukan penebangan pohon di hutan-hutan, yang menyebabkan terjadinya banjir bandang dan tanah longsor.

Dugaan itu muncul usai kayu-kayu gelondongan ikut hanyut dalam banjir

“Pak Prabowo Presiden RI ke 8, tolong siapa yang bertanggung jawab bencana alam di Aceh Sumatera Utara dan Sumatera Barat dihukum tembak mati,” ujar Ruhut Sitompul dikutip Warta Kota dari akun X miliknya, Kamis (4/12/2025)

“Gunakanlah hak preogratifmu sebagai Presiden RI yang dicintai rakyatnya membebaskan orang-orang yang tidak bersalah di kasus hukum dengan tuduhan korupsi,” imbuhnya

04/12/2025 23:56
3 Ketika Kader Gerindra Menolak Budi Arie Nasional

Ketika Kader Gerindra Menolak Budi Arie
Doktor komunikasi politik & Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama.
”
Kesetiaan bukan berarti harus menjilat, melainkan juga mencegah beliau dari kesesatan yang justru dilakukan kaum penjilat itu
.” – Leonardus Benyamin Moerdani
LEONARDUS
Benjamin (LB) Moerdani adalah Panglima ABRI dari tahun 1983 hingga 1988 dan pernah menjabat pula sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan periode 1988 – 1993.
Berkat keberaniannya di medan laga seperti penumpasan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) serta Operasi Trikora di Irian Barat, Presiden Soekarno pernah menganugerahi Bintang Sakti untuk LB Moerdani.
Peringatan yang disampaikan LB Moerdani di atas disampaikan kepada pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dari Presiden Soeharto ketika itu.
Moerdani tidak ingin Soeharto salah langkah, sama sebangun dengan para penjilat kekuasaan yang “pura-pura” setia, tetapi “menusuk” dari belakang.
Moerdani adalah sosok yang begitu konsisten, walau akhirnya tersingkirkan oleh kekuasaan yang dibelanya dengan segenap jiwa raganya.
Walau saat ini kita begitu sulit menemukan figur-figur seperti Moerdani, tapi sejumlah kader
Gerindra
di berbagai daerah mulai berani mengejahwantahkan sikap Moerdani terhadap rencana Ketua Umum
Projo
,
Budi Arie
Setiadi yang ingin bergabung dengan Gerindra.
Budi Arie mencari “rumah politik” baru dengan berencana bergabung ke Partai Gerindra. Bahkan keinginannya itu dia sampaikan di forum internal organisasinya, yakni di Munas ke III ProJo di Jakarta pada Sabtu, 1 November 2025 lalu.
Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika di era Jokowi itu merasa Presiden Prabowo mempersilahkan dirinya bergabung ke Gerindra.
Padahal, konteks pernyataan Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra saat menghadiri Kongres PSI di Solo, 20 Juli 2025 lalu, adalah sekadar bertanya ke Budi Arie mengenai langkah lanjutan kariernya di politik.
Jika “ke-ge-er-an” politik tersebut dianggap serius oleh Budi Arie, tentu dirinya kurang paham dengan basa-basi dalam pergaulan.
Basa basi adalah adat sopan santun, tata krama dalam pergaulan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indoensia (KKBI), ungkapan yang digunakan hanya untuk sopan santun dan tidak untuk menyampaikan informasi.
Jika melihat sepak terjang Budi Arie yang dianggap berbagai kalangan sebagai sosok yang oportunis, tentu penolakan sejumlah kader Gerindra adalah wajar.
Jangan lupakan sejarah, ketika Projo dideklarasikan pada 2013, maksud pendiriannya sudah “cetho weleh-weleh”. Projo dididirikan untuk mendukung Joko Widodo dalam kontestasi Pemilihan Presiden 2014.
Di berbagai baliho, spanduk, dan atribut kampanye, kata “Projo” selalu berdampingan dengan foto Jokowi. Bahkan, diabadikan sebagai lambang resmi organisasi.
Dalam konteks komunikasi politik, asosiasi ini bukan kebetulan, melainkan strategi simbolik yang efektif (
Rmoljatim.id
, 4 November 2025).
Menjadi “lucu” ketika Jokowi sudah turun dari panggung politik nasional dan semakin menguatnya posisi politik Prabowo Subianto, tiba-tiba Budi Arie merevisi jati diri Projo.
Projo bukan lagi akronim dari “Pro Jokowi”, melainkan menurut Budi Arie, berasal dari bahasa Sansekerta dan Kawi yang berarti “rakyat” atau “warga negara”.
Pernyataan ini tentu sekilas terdengar seperti klarifikasi linguistik yang netral. Namun, jika ditarik ke dalam konteks politik, ia menyerupai upaya
rebranding
ideologis yang kaya makna. Bahkan terkesan ambigu, seperti ingin “mencari selamat”
Penolakan kader Partai Gerindra di sejumlah daerah seperti dari Gresik, Blitar, Tulungagung, Sidoarjo dan Pati terhadap niatan Budi Arie untuk bergabung dengan Gerindra adalah realitas politik terkiwari.
Selama ini, urusan “pindah-pindah” partai menjadi kewenangan elite partai, sementara kader di daerah hanya “manut” dan pasrah dengan kebijakan dewan pimpinan pusat partai. Praktik ini berlaku umum di semua partai politik.
Ketika PDI Perjuangan (dulu PDI) berjaya jelang kejatuhan Orde Baru, sejumlah kader partai lain eksodus ke partai “banteng”.
Begitu Demokrat menang di Pemilihah Presiden 2004, maka partai berlogo “mercy” pun sibuk menerima “naturalisasi” kader dari partai-partai lain.
Pun demikian dengan kemenangan Jokowi di Pemilihah Presiden 2014, maka partai-partai pengusung Jokowi ramai dijadikan sasaran perpindahan kader partai. Kini fenomena “kutu loncat” terjadi di Partai Gerindra.
Fenomena kutu loncat dalam partai politik adalah perilaku politikus yang sering berpindah-pindah partai tanpa alasan ideologis yang kuat. Sering kali didorong kepentingan pribadi seperti perebutan kekuasaan atau keuntungan.
Dalam kasus niatan Budi Arie “loncat” ke Gerindra, tentu publik dengan mudah membacanya sebagai mencari “perlindungan” politik mengingat kasus situs judi online semasa dirinya menjabat Menkoinfo.
Fenomena kutu loncat bisa terjadi karena partai politik tidak memiliki ideologi yang kuat, sehingga politikus lebih mudah “loncat” saat terjadi konflik internal atau mencari partai lain yang menawarkan peluang lebih besar.
Kurangnya ikatan ideologis yang kuat membuat politikus tidak memiliki kesabaran untuk mengelola konflik internal dan lebih memilih “kabur”.
Kasus Ruhut Sitompul yang “hatrick” pindah partai politik (dari Golkar ke Demokrat lalu ke PDI Perjuangan) adalah gambaran betapa partai sekelas PDI Perjuangan pun rentan dalam fondasi partai yang kokoh.
Begitu pula Priyo Budi Santoso. Setelah lama menjadi kader Partai Golkar, Priyo yang sempat “mampir” di Partai Berkarya kini mukim di Partai Amanat Nasional.
Ferdinand Hutahean pun kini menjadi kader banteng setelah sempat bercokol di Demokrat dan Gerindra.
Fenomena kutu loncat dalam jangka panjang tentu akan menggerus kepercayaan publik terhadap partai politik. Publik menjadi resisten dan apatis terhadap partai dan politikus “bunglon”.
Politikus yang sering berpindah dapat melemahkan partai dan menciptakan ketidakstabilan politik.
Partai politik memberikan kesempatan kepada politisi “kutu loncat” untuk bergabung dengan harapan bisa mendongkrak suara partai karena dana atau tuah kepopuleran.
Ketika “hijrah” dari Golkar ke Partai Berkarya, Priyo semula diandalkan untuk menjalankan mesin partai karena dianggap berpengalaman di partai sebelumnya.
Di Pemilu 2019, Berkarya meraup 2.929.495 suara atau setara 2,09 persen. Sementara di Pemilu 2024, Berkarya malah tidak lolos sebagai partai peserta Pemilu.
Sikap keterbukaan partai yang asal menerima kader “bunglon” merupakan sesuatu yang tidak elok dalam etika politik.
Motivasi politisi seperti ini dipastikan hanya untuk kepentingan pribadi yang jelas-jelas mengabaikan prinsip etika dan norma dalam berpolitik.
Partai yang memiliki ideologi yang kuat dan jelas sebenarnya dapat mencegah munculnya politisi “bunglon” dan tidak mudah memberikan privilege kepada politisi lain tanpa
screening
yang ketat demi menjaga kemurnian ideologi partai.
Partai harus menghargai kader-kader yang loyal dan berdedikasi terhadap partai selama ini.
Apakah Gerindra pada akhirnya akan memilih sikap yang sama dengan partai-partai lain yang “asal” menerima anggota tanpa pertimbangan?
Apakah suara-suara penolakan sejumlah kader Gerindra di berbagai daerah menjadi pertimbangan elite Gerindra?
Ketua DPP Gerindra, Prasetyo Hadi menyebut partainya belum final menerima atau tidak menerima permohonan bergabung dari Budi Arie.
Sikap arus bawah tentu menjadi pertimbangan DPP Gerindra.
“Kekuatan aksi nyata sekecil apapun lebih berarti daripada seribu kata” – Mendiang Prof Suhardi (salah satu pendiri Partai Gerindra).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

20/11/2025 06:45
Kaget Badai Berlalu Juga, Prabowo Sangat Menghormati Hukum

GELORA.CO -Politisi PDIP Ruhut Sitompul mengaku terkejut dengan keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada rekan separtainya Hasto Kristiyanto. Baginya, penghapusan hukum bagi Hasto seperti kejadian yang tak disangka-sangka.

“Kami juga kaget kok. Saya kemarin dengar itu serasa mimpi. Kenapa saya katakan demikian? Baru saya teringat lagu Erros Djarot badai pasti berlalu, oh rupanya berlalu juga badai itu,” kata Ruhut dikutip redaksi dari Youtube ILC, Minggu 3 Agustus 2025.

Ruhut memuji langkah Prabowo yang memilih memberikan amnesti kepada Hasto, bukan mengintervensi saat perkara masih berproses di pengadilan. Meski secara politik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah menginstruksikan agar seluruh kader mendukung Prabowo sekalipun berada di luar pemerintahan.

“Harus dukung karena kami memang tahu ada chemistry antara Pak Prabowo dan Ibu ketua umum. Jadi mereka memang hubungannya sangat-sangat akrab. Tapi dalam hati kami kader-kader PDI Perjuangan, apa enggak bisa ya presiden itu.. Ya, saya tahu Pak Prabowo itu sangat menghormati hukum. Bisa saja kalau beliau mau intervensi tapi beliau enggak (lakukan),” tutur Ruhut.

Ruhut yang 48 tahun aktif sebagai advokat menyaksikan persidangan Hasto tiap pekan hingga mempertanyakan apakah Indonesia masih negara hukum atau negara kekuasaan.

“Karena selama kami melaksanakan tugas litigasi, kami selalu mengkumandangkan hukum harus jadi panglima. Tapi kalau kemarin enggak ada. Saya lihat bagaimana penuntut di dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan ya diulang-ulang,” kata Ruhut.

Ditegaskan Ruhut tidak ada yang dilanggar oleh Presiden Prabowo. Amnesti adalah hak prerogatif dan kewenangan konstitusional presiden.

“Ada yang namanya abolisi ada yang namanya amnesti. Oh, ini rupanya yang akan diambil oleh seorang negarawan yang kita tahu namanya Jenderal TNI Purnawirawan Kopasus Prabowo Subianto. Ini kami aja orang hukum enggak ngira langkah ini yang akan diambil. Karena itu benar kami kaget,” tambahnya.

“Kita harus menghormati Indonesia sebagai negara hukum. Dan betul kita semua orang yang mengerti tata negara, itu hak prerogratif daripada presiden,” tukasnya

Ruhut mengajak semua pihak untuk tidak terus-terusan berpolemik. Dia juga mengajak untuk mendukung pemerintahan Prabowo dalam menjawab tantangan kedepan.

“Ibarat bawa mobil kita enggak usah lagi lihat kaca spion dulu deh, jangan kita lihat ke belakang. Jadi akhirnya nanti ramai lagi. Tapi tidak sampai ya sekitar empat tahun lebih enggak terasa itu masa jabatan Pak Prabowo, kita dukunglah beliau karena banyak tantangan yang sedang dihadapi,” demikian kata Ruhut.

03/08/2025 06:35
Eks Menteri Agama Era Jokowi Ikut Tanda Tangani Surat Usulan Pencopotan Gibran, Ini Sosoknya – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Sebanyak 5 jenderal purnawirawan TNI menandatangani pernyataan sikap Forum Purnawirawan Prajurit TNI, yang salah satu usulannya mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diganti.

Salah satu jenderal purnawirawan yang ikut membubuhkan tanda tangan dalam surat usulan pencopotan Gibran adalah mantan Menteri Agama di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Bahkan, tanda tangan sosok eks Menag dalam dokumen tersebut berada di paling atas.

Siapakah sosok tersebut?

Anggota Dewan Penasihat Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies-Cak Imin yang juga mantan Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi saat ditemui di Markas Timnas AMIN, Jakarta, Jumat (9/2/2024). (Tribunnews.com/Rizki Sandi Saputra)

Sosok itu adalah Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi.

Fachrul Razi diketahui pernah menjadi Menteri Agama saat Jokowi menjadi presiden pada periode 2019–2024.

Ia menjadi orang tertua yang pernah dilantik sebagai menteri di Indonesia. Sebab saat pelantikan, Fachrul Razi berusia 72 tahun dan 89 hari.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai pembantu presiden di bidang keagamaan, ia didampingi Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa’adi.

Di awal menjabat sebagai Menag, Fachrul Razi kala itu berencana melarang pengguna niqab atau cadar untuk masuk ke instansi milik pemerintah.

Ia juga mempermasalahkan ASN yang memakai celana cingkrang.

Belum usai dengan kegaduhan tersebut, kebijakan Fachrul Razi yang kembali menuai pro-kontra adalah pemberian surat rekomendasi untuk perpanjangan izin ormas Front Pembela Islam (FPI).

Baru 14 bulan memimpin Kementerian Agama (Kemenag), Fachrul Razi dicopot Jokowi dari jabatannya.

Jabatannya yang kosong kemudian diisi Yaqut Cholil Qoumas yang dilantik pada 23 Desember 2020 hingga periode kepemimpinan Jokowi selesai.

Dikutip dari kemenag.go.id, Fachrul Razi memang tidak memiliki latar belakang santri apalagi bergelar kiai seperti kebanyakan menteri agama sebelumnya.

Namun, ia lahir dan besar di Aceh yang lingkungan agama Islamnya sangat kuat.

Fachrul Razi lahir di Kutaradja, Aceh pada 26 Juli 1947 sehingga saat ini, usianya 77 tahun.

Ia merupakan salah satu tokoh militer ternama di Tanah Air. Ia adalah lulusan AKABRI (kini Akmil) tahun 1970.

Saat menempuh pendidikan di Akmil, ia bergabung dengan kelompok Pemandu Mesjid yang bertugas melakukan pembinaan keislaman kepada teman-teman Taruna.

Semasa aktif di militer, ia memiliki pengalaman di bidang infanteri sebagai perwira TNI Angkatan Darat.

Sepanjang kariernya, Fachrul Razi pernah menjabat sebagai Komandan Brigade Infanteri Lintas Udara 17 Kujang 1 Kostrad, Wakil Asisten Operasi KASAD, dan Kepala Staf Daerah Militer VII/Wirabuana.

Dikutip dari Wikipedia, Fachrul Razi juga sempat menduduki posisi jabatan sebagai Gubernur Akademi Militer (1996–1997), Asisten Operasi KASUM ABRI (1997–1998), Kepala Staf Umum ABRI (1998–1999), dan Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan dan Keamanan (1999).

Puncak kariernya sebagai perwira tinggi (Pati) TNI berhasil dicapainya saat mengisi kursi jabatan sebagai Wakil Panglima TNI pada 1999 hingga 2000.

Pascapurnatugas, Fachrul Razi sempat berkarier sebagai Komisaris Utama di berbagai perusahaan, di antaranya PT Central Proteina Prima Tbk dan PT Antam Tbk.

Fachrul Razi juga sempat terjun ke dalam dunia politik dengan bergabung bersama Partai Hanura.

Saat Pilpres 2019, ia memimpin Tim Bravo 5 yang menjadi pendukung Jokowi-Ma’ruf saat kampanye.

Bravo 5 merupakan salah satu kelompok relawan pemenangan Jokowi di luar struktur Tim Kampanye Nasional.

Anggota Bravo 5 berisi purnawirawan TNI dan sejumlah tokoh seperti Alwi Shihab, Luhut Pandjaitan, hingga Ruhut Sitompul.

Saat Pilpres 2024, Fachrul Razi berada di barisan pendukung pasangan calon (paslon) nomor urut 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dalam gelaran Pilpres 2024.

Saat memimpin orasi di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Senin (18/3/2024), Fachrul menuntut Jokowi untuk segera mundur dari jabatannya, seperti Presiden ke-2 RI Soeharto.

“Menurut konstitusi, kedalauatan itu ada di tangan rakyat, tapi pada saat sekarang kedaulatan dengan sewenang-wenang dipegang Presiden Jokowi. Pemilu yang seharusnya dilakukan bebas, jujur, rahasia dan adil.”

“Tapi dicurangi dan dimasukkan unsur-unsur jahat di dalamnya dan kita sangat kecewa karena ini dimulai dan yang dikomandoi oleh Presiden Jokowi, yang sebelumnya kita pilih membangun negeri ini,” ujarnya.

Untuk itu Fachrul mendesak Jokowi mengikuti langkah yang pernah diambil Soeharto.

“Anggota dewan yang terhormat, mudah-mudahan (gulirkan) hak angket untuk bisa meminta pertanggungjawaban presiden secara jujur, adil dan konstitusional. Atau cara lain Pak Jokowi berkenan mencontoh Pak Harto untuk mundur,” kata Fachrul.

Isi Surat

Terbaru, Fachrul Razi ikut memberikan tanda tangan dalam dokumen pernyataan sikap Forum Purnawirawan Prajurit TNI.

Sebenarnya, dokumen pernyataan sikap tersebut juga ditandatangani oleh 103 Jenderal, 73 Laksamana, 65 Marsekal, dan 91 Kolonel purnawirawan TNI.

Hanya saja, dalam dokumen surat yang beredar di media sosial, hanya ada 5 nama jenderal purnawirawan yang tanda tangannya terlihat di dalam surat tersebut.

Selain Fachrul Razi, empat jenderal purnawirawan TNI lainnya adalah Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

Kemudian Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno merupakan selaku pihak “mengetahui”.

Terdapat 8 poin usulan dalam surat dokumen tersebut, di antaranya yakni mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN, hingga mendesak mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di bawah Kemendagri.

Sementara itu, usulan yang paling menggemparkan yakni mengusulkan pergantian Wapres Gibran kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu dinilai telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Berikut isi dokumen tersebut:

Kembali ke UUD 1945 asli sebagai Tata Hukum Politik dan Tata Tertib Pemerintahan.
Mendukung Program Kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN.
Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan.
Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja Cina ke Negara asalnya.
Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3.
Melakukan reshuffle kepada para menteri, yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para Pejabat dan Aparat Negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di bawah Kemendagri.
Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

(Tribunnews.com/Sri Juliati/Rakli)

27/04/2025 13:05
Ruhut Bongkar Sakit Lama Hotma Sitompul Sebelum Meninggal

Jakarta, Beritasatu.com – Pengacara Ruhut Sitompul akhirnya buka suara mengenai penyakit yang diderita oleh Hotma Sitompul sebelum meninggal dunia. Dalam pertemuan dengan wartawan pada Rabu (16/4/2025), Ruhut yang juga seorang politisi, menjelaskan bahwa Hotma Sitompul sudah lama menderita berbagai penyakit.

“Abang ini dulu sempat punya batu ginjal. Selain itu, mungkin ada juga penyakit gula dan jantung,” ujar Ruhut, yang akrab disapa Poltak.

Ruhut mengungkapkan, kondisi kesehatan Hotma Sitompul yang sering turun naik ini sempat membuatnya harus menjalani perawatan intensif. Bahkan, Hotma pernah dibawa ke Penang, Malaysia untuk mendapatkan pengobatan.

“Beliau sudah lama sakit, bahkan sempat kritis di Penang. Namun, setelah perawatan, beliau sempat pulih kembali,” kenang Ruhut.

Hotma Sitompul. – (Dok Antara/Fanny Octavianus)

Hal ini juga dibenarkan oleh keluarga Hotma Sitompul, Philipus Sitepu, yang ditemui wartawan di rumah duka RSCM.

Hotma Sitompul, pengacara senior, meninggal dunia pada Rabu (16/4/2025). Jenazahnya rencananya akan dikebumikan di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat, pada Sabtu (19/4/2025).

Philipus Sitepu, perwakilan keluarga, menyampaikan bahwa jenazah Hotma saat ini disemayamkan di rumah duka yang terletak di Jalan Pangeran Antasari No 79A, Jakarta Selatan.

“Pak Hotma memang sudah beberapa waktu ini sakit. Terakhir beliau dirawat di Penang dan kemudian dirawat di RSCM selama 4 sampai 5 hari. Pagi tadi kondisinya menurun drastis, dan pukul 11.15 dinyatakan meninggal dunia,” jelas Philipus.

Rencananya, jenazah Hotma Sitompul akan disemayamkan di rumah duka hingga Sabtu pagi, sebelum dikebumikan di San Diego Hills pada hari tersebut.

17/04/2025 10:02
Top 3 News: Hotma Sitompul Sempat Cuci Darah Sebelum Meninggal Dunia – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Kabar duka menyelimuti dunia hukum Indonesia. Advokat senior, Hotma Sitompul meninggal dunia di ICU RSCM Kencana, Jakarta, pada Rabu 16 April 2025 pukul 11.15 WIB. Itulah top 3 news hari ini.

Ruhut Sitompul, rekannya sesama advokat membenarkan kabar duka tersebut. Ia mengaku mendapat kabar meninggalnya Hotma sekitar satu jam sebelum kabar ini diumumkan.

Ruhut mengungkapkan bahwa Hotma Sitompul telah menderita sakit dalam beberapa waktu terakhir. Pria kelahiran 1954 itu diketahui menjalani cuci darah akibat penyakit yang dideritanya.

Sementara itu, buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus mega korupsi Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP, Paulus Tannos masih tertahan di Singapura usai ditangkap otoritas setempat.

Menurut Menteri Hukum atau Menkum Supratman Andi Agtas, Paulus Tannos belum bisa diekstradisi karena masih ada proses administrasi yang belum selesai.

Supratman memastikan, OPHI terus memfasilitasi pihak Singapura dalam hal ini sebagai jembatan komunikasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk sesegera mungkin bisa melakukan ekstradasi terhadap buronan Paulus Tannos.

Berita terpopuler lainnya di kanal News Liputan6.com adalah terkait pemandangan di Jalan Ikhwan Ridwan Rais, Jakarta Pusat, bikin geleng-geleng. Banyak kabel semwarut, menggelantung di atas kepala pejalan kaki maupun pengguna kendaraan.

Kabel hitam berseliweran tak terarah. Ada yang tersangkut di pohon, atau dililitkan dengan kabel-kabel lain. Masyarakat pun dibuat risih dan terganggu.

Rini, misalnya. Saban hari berjalan kaki menggunakan trotoar di jalan tersebut. Kantornya tidak jauh dari situ. Rini mengatakan, keberadaan kabel semrawut sangat membahayakan, selain tentunya merusak pemadangan.

Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Rabu 16 April 2025:

Pengacara Hotma Sitompul akhirnya mengembalikan honor sebesar US$ 400.000 pada KPK.

17/04/2025 08:30
10 Ruhut Mengenang Hotma Sitompul: Dia Abang Saya Nasional

Ruhut Mengenang Hotma Sitompul: Dia Abang Saya
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Pengacara
Ruhut Sitompul
datang melayat ke rumah duka
Hotma Sitompul
yang meninggal dunia pada Rabu (16/4/2025).
Ruhut menyatakan, selama ini ia selalu menganggap Hotma sebagai sosok kakak karena keduanya pernah tergabung dalam satu firma hukum selama 20 tahun.
“Saya selalu bilang (Hotma) abang saya karena semua bilang dia abang saya, kami sudah 20 tahun lebih bareng dalam satu
law office
,” kata Ruhut di rumah duka, Rabu malam.
Ruhut menyebutkan, Hotma pun selalu menganggap dirinya sebagai adik.
Tak heran, banyak masyarakat mengenal Ruhut dan Hotma Sitompul sebagai kakak-adik, padahal mereka tak punya hubungan darah.
“Bahkan Hotma juga bilang, ‘Ruhut kau kan Sitompul, aku Sitompul, kalau ditanya orang, bilang kau adik kandung aku’,” kata dia.
Ruhut mengaku terakhir bertemu Hotma pada pekan lalu.
Ia menyebut bahwa Hotma memang sudah cukup lama menderita sakit sebelum meninggal dunia pada Rabu siang tadi.
“Lebih kurang (meninggal) jam 11 siang, beliau memang cukup lama sakit,” kata Ruhut.
Diberitakan sebelumnya,
Hotma Sitompul meninggal dunia
di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo pada Rabu siang.
Jenazah Hotma disemayamkan di rumah duka, Jalan Antasari, Jakarta Selatan, sebelum dimakamkan pada Sabtu (19/4/2025) mendatang di San Diego Hills.
Semasa hidupnya, Hotma dikenal sebagai pengacara kondang yang kerap membela tokoh-tokoh terkemuka.
Namun, di sisi lain, Hotma juga mendirikan Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron untuk membela masyarakat miskin yang sulit mendapatkan akses bantuan hukum.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

16/04/2025 21:08
Deretan Kasus Artis yang Ditangani Hotma Sitompul, Narkoba Raffi Ahmad hingga KDRT Lesty Kejora

TRIBUNJAKARTA.COM – Rekam jejak Hotma Sitompul, pengacara senior Indonesia yang tutup usia pada hari ini, Rabu (16/4/2025) sudah tak bisa diragukan lagi.

Namanya di dunia hukum kian melejit lantaran menangani kasus-kasus besar di Indonesia.

Selain kasus-kasus besar, Hotma Sitompul yang juga saudara Ruhut Sitompul ini turut menangani kasus yang menimpa artis Indonesia.

Di tahun 2013, Hotma Sitompul menangani kasus narkoba yang menimpa Raffi Ahmad.

Raffi Ahmad ditangkap atas kasus dugaan penyalahgunaan narkoba pada 27 Januari 2013.

Saat itu, Raffi Ahmad ditangkap dikediamannya oleh Badan Narkotika Nasional (BNN).

Adapun barang bukti dari Tempat Kejadian Perkara (TKP) yakni dua linting ganja dan 14 butir pil ekstasi.

Kemudian, dalam podcast Deddy Corbuzier, ayah Rafatar itu mengungkap kalau dulu dia menggunakan obat tersebut yang termasuk jenis cathinone (katinon).

lihat foto
KLIK SELENGKAPNYA: Berikut Sosok dan Harta Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta yang Ditangkap Kejaksaan Agung pada Sabtu (12/4/2025).

Selanjutnya di tahun 2019 ia juga menangani kasus yang menimpa Baim Wong.

Kasus tersebut merupakan kasus perdata Baim Wong dengan QQ Production milik Astrid.

Persidangannya pun berlangsung di Pengadilan Negeri Bogor, Jawa Barat.

Selanjutnya, di tahun 2022, Hotma Sitompul digandeng Rizky Billar sebagai pengacaranya.

Ayah tiri dari Bams eks vokalis Samson ini menjadi kuasa hukum tersangka kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Lesty Kejora.

Diketahui, kasus ini sempat membuat heboh.

Pasalnya pada 28 September 2022 pukul 01.51 WIB dini hari, pemilik nama asli Muhammad Rizky itu melakukan KDRT terhadap istrinya di kediaman keduanya, Cilandak, Jakarta Selatan.

Saat itu, Rizky Billar melakukan kekerasan fisik dengan mendorong dan membanting Lesty Kejora ke kasur serta mencekik leher Lesty.

Hingga akhirnya Lesty Kejora jatuh ke lantai.

Tak sampai di situ, pada paginya, Rizky Billar menarik tangan istrinya itu ke arah kamar mandi.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

16/04/2025 14:50
Silaturahmi Bukan Koalisi? Bersama Ariyo Ardi, Anisha Dasuki, Ruhut Sitompul, Adi Prayitno, dan Narasumber Lainnya, Live di iNews

loading…

Malam Ini di INTERUPSI Pertemuan Prabowo-Mega: Silaturahmi Bukan Koalisi? Bersama Ariyo Ardi, Anisha Dasuki, Ruhut Sitompul, Adi Prayitno, dan Narasumber Lainnya, Live di iNews

JAKARTA – Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri beberapa waktu yang lalu menjadi sorotan politik nasional. Dalam suasana hangat, keduanya membahas sejumlah isu strategis, termasuk masa depan demokrasi, arah pembangunan nasional, serta kemungkinan rekonsiliasi politik yang lebih luas. Pertemuan ini dinilai sebagai langkah simbolis menuju stabilitas politik dan potensi kerja sama antara kekuatan besar di panggung kekuasaan, membuka ruang baru bagi penyatuan visi kebangsaan dalam pemerintahan mendatang.

Dalam episode terbaru INTERUPSI malam ini bersama Ariyo Ardi, Anisha Dasuki, Ruhut Sitompul, Adi Prayitno, dan para narasumber kredibel lainnya akan membahas topik panas yang menimbulkan beragam tafsir. Namun, meski hubungan antara Presiden Prabowo dan Megawati masih terjalin dengan baik, dalam pertemuan tersebut PDIP tetap konsisten untuk tidak bergabung dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.

Akan tetapi, Megawati disebut akan memperkuat pemerintahan Prabowo agar tetap berjalan efektif. Lantas bagaimana tanggapan elite politik? Apakah ini sekadar silaturahmi atau sinyal awal koalisi?

Saksikan selengkapnya di INTERUPSI “Pertemuan Prabowo-Mega, Silaturahmi Bukan Koalisi” malam ini bersama para narasumber, Ruhut Sitompul-PolitisI PDI Perjuangan, Adi Prayitno-Pengamat Politik, Hendarsam-Politisi Gerindra/Ketum Lisan, Siti Zuhro-Pengamat Politik BRIN, Pukul 20.00 WIB Live di iNews.

(zik)

10/04/2025 16:15
Nostalgia Ruhut Sitompul di Kongres Demokrat

Jakarta –

Politisi PDIP yang juga mantan kader Demokrat, Ruhut Sitompul, sempat mencuri perhatian usai menghadiri Kongres VI Demokrat. Ternyata terungkap, Ruhut hadir sekadar bernostalgia dengan para kader Demokrat.

Ruhut hadir di Kongres VI Demokrat yang digelar di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, pada Selasa (25/2/2025), malam. Ruhut hadir mengenakan kemeja batik dan peci berwarna hitam.

Ruhut tak tampak canggung. Dia justru menyalami sejumlah kader Demokrat yang ditemuinya dalam acara tersebut.

Salah satu yang disalaminya adalah anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarief Hasan. Saat momen itu, Ruhut terlihat tertawa bersama.

Lantas apa kata Ruhut soal kedatangannya di Kongres Demokrat?

Ruhut Sekadar Kangen-kangenan

Foto: YouTube Partai Demokrat

Ruhut lantas buka suara terkait kehadirannya di Kongres Demokrat tersebut. Dia mengaku hendak mengucapkan selamat kepada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang terpilih kembali secara aklamasi serta kangen-kangenan dengan para kader Demokrat.

Ruhut awalnya menjelaskan dirinya disambut dengan sangat baik oleh para kader Demokrat ketika hadir di Kongres Demokrat. Dia juga mengaku datang karena tak bisa melupakan Demokrat.

“Oh baik, sampai aku foto bareng terus, capek aku foto bareng terus, semua sudah mulai kosong semua, daerah masih nunggu. Terima kasih karena aku tetap nggak bisa lupakan Demokrat kan, tempat yang sudah membesarkan aku,” kata Ruhut saat dihubungi, Rabu (26/2/2025).

Ruhut mengaku datang untuk mengucapkan selamat kepada AHY dan SBY. Selain itu, dia juga hendak bernostalgia dengan para kader Demokrat.

“Kawan-kawan daerah juga, karena aku kan, tapi karena suasananya rame, aku pengin ucapkan selamat sebetulnya ke Pak SBY terpilih lagi dan Pak AHY secara aklamasi. Kangen-kangenan lah ketemu kader-kader,” ucap dia.

Kemudian, Ruhut juga mengaku sempat ditanya oleh para kader terkait kemungkinan kembali ke Demokrat. Ruhut pun menegaskan sudah berada di PDIP.

“Oh baik, mereka tanya ‘abang nggak mungkin balik lagi?’, saya bilang enggak lah saya sudah PDI Perjuangan, gitu ya. Karena kebetulan juga ada beberapa ketua provinsi kader saya waktu saya di Demokrat ya. Jadi mereka mereka yang pilih secara aklamasi, mereka bilang ‘abang harus datang’, saya ya oke kalau memang harus datang,” ujarnya.

Demokrat Duga Ruhut Satu Rombongan dengan Puan

Foto: Herman Khaeron (Dwi Rahmawati/detikcom)

Sementara itu, Partai Demokrat juga menanggapi kehadiran Ruhut. Ketua DPP Demokrat Herman Khaeron menilai bisa saja kehadiran Ruhut lantaran satu rombongan dengan Ketua DPR RI Puan Maharani.

“Ya kan ada undangan, mungkin termasuk yang diundang ya, saya tidak tahu karena yang mengurus undangan adalah OC (organizing committee), jadi saya sebagai steering committee hanya bertanggung jawab di materi pelaksanaan Kongres,” kata Herman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (26/2).

Herman menyampaikan terima kasih terhadap tamu undangan di pelaksanaan Kongres VI Demokrat. Ia menilai bisa saja Ruhut datang lantaran satu gerbong atau rombongan yang sama dengan Puan Maharani.

“Oleh karenanya, menurut saya, siapa pun yang diundang hadir, kami ucapkan terima kasih. Nggak ada, nggak ada (obrolan). Kan beliau kader PDIP ya, jadi beliau sudah meninggalkan Demokrat dan menjadi kader. Mungkin karena ada Mbak Puan hadir mungkin, jadi beliau mungkin juga satu rombongan dengan Mbak Puan,” ucapnya.

Halaman 2 dari 3

(maa/maa)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

27/02/2025 08:42