Tag: Rudy Susmanto

  • Sosok Pelaku Pembuat MinyaKita Palsu di Bogor, Kini Ditangkap Polisi – Halaman all

    Sosok Pelaku Pembuat MinyaKita Palsu di Bogor, Kini Ditangkap Polisi – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, BOGOR –  Polisi berhasil membongkar gudang produksi minyak goreng bersubsidi MinyaKita palsu di Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

    Kapolres Bogor, AKBP Rio Wahyu Anggoro mengatakan pelaku telah menjalankan bisnis yang merugikan masyarakat tersebut sejak awal tahun 2025.

    Kapolres bersama Bupati Bogor Rudy Susmanto melihat langsung gudang produksi MinyaKita palsu itu.

    Mereka melihat langsung cara produksi yang diperagakan oleh pelaku berinisial TRM di dalam gudang tersebut.

    Dalam proses pembuatannya minyak curah dikemas dalam packaging MinyaKita yang tidak sesuai takaran.

    Kapasitas dari MinyaKita tersebut dikurangi menjadi 750 hingga 800 ml dari yang seharunya 1 liter demi meraup keuntungan.

    Untuk memuluskan kecurangannya, pelaku juga tidak mencantumkan berat bersih namun mencantumkan izin edar BPOM yang sudah tak berlaku.

    Sosok pelaku

    Satu pelaku pembuatan MinyaKita palsu akhirnya dibekuk polisi di lokasi.

    Pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka yakni berinisial TRM, bertugas sebagai pengelola produksi di gudang tersebut.

    Pelaku berinisial TRM yang juga mengendalikan operasional di dalam gudang tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka.

    Pelaku melakukan pengemasan minyak goreng curah yang dipacking dalam merk dagang MinyaKita menggunakan alat sehingga terlihat rapih.

    Namun takaran minyak goreng yang seharusnya 1 liter itu dikurangi menjadi 700 hingga 800 ml sehingga sangat merugikan masyarakat.

    Pelaku peragakan pembuatan MinyaKita palsu di wilayah Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Senin (10/3/2025). (TribunnewsBogor.com/Muamaruddin Irfani) ()

    Selain itu, pelaku juga tidak mencantumkan berat bersih pada bagian kemasan siap edar yang diproduksinya.

    Tak hanya itu, kemasan MinyaKita palsu tersebut mencantumkan izin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang ternyata sudah tidak berlaku.

    Sementara itu pelaku menjual MinyaKita tersebut dengan harga Rp15.600, lebih tinggi dari ketentuan distributor yang seharusnya untuk distributor tingkat pertama di harga Rp13.500.

    Akan hal tersebut, harga MinyaKita di pasaran pun berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang semestinya masyarakat mendapatkan dengan harga Rp15.700.

    Dari kecurangan tersebut, pelaku meraup keuntungan mencapai Rp600 juta perbulan sejak beroperasi di awal tahun 2025.

    Gudang pengemasan minyak goreng yang dikemas dalam MinyaKita di Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Senin (10/3/2025). (TribunnewsBogor.com/Muamarrudin Irfani).

    Wakapolres Bogor, Kompol Rizka Fadhilah mengatakan, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat Undang-undang Perlindungan Konsumen.

    “Terkait dengan perbuatan pelaku dikenakan pasal 62 ayat 1 Jo pasal 8 ayat 1 UU no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan ancaman pidana 5 tahun atau denda Rp2 Miliar,” ujarnya, Senin (10/3/2025).

    Selain itu, kata dia, pelaku juga dijerat dengan Undang-undang Perdagangan dengan ancaman pidana paling lama 4 tahun dan pidana denda Rp10 miliar.

    “Dan juga pasal 160 Jo pasal 24 ayat 1 UU No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan di mana diubah dengan UU nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja,” terangnya.

     

     

  • Ungkap Produksi hingga Pengedaran MinyaKita Palsu, Bupati Rudy Susmanto Apresiasi Polres Bogor

    Ungkap Produksi hingga Pengedaran MinyaKita Palsu, Bupati Rudy Susmanto Apresiasi Polres Bogor

    JABAR EKSPRES – Bupati Bogor, Rudy Susmanto didampingi Kapolres Bogor AKBP Rio turut melihat gudang MinyaKita palsu di Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Senin (10/3).

    Rudy Susmanto mengapresiasi langkah yang sudah diambil oleh Polres Bogor berserta jajaran yang telah mengungkap gudang minyak subsidi palsu tersebut.

    “Kami sangat mengapresiasi Polres Bogor terkait temuan minyak goreng palsu, yang di mana kemasan satu liter berkurang menjadi 817 mili,” katanya.

    BACA JUGA:Produksi MinyaKita Ilegal 8 Ton Per Hari, Pelaku Terancam Pidana 5 Tahun hingga Denda Rp10 Miliar!

    Menurut Rudy Susmanto, kasus itu tentunya sangat berdampak dan berpengaruh terhadap masyarakat Kabupaten Bogor, baik rumah tangga maupun pengusaha.

    “Saya ucapkan terimakasih banyak Polres bogor, kita sama sama berjuang membangun Kabupaten Bogor,”ucapnya.

    Sementara itu, Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro menyebut, pengungkapan ini merupakan hasil kolaborasi bersama dengan Kementerian Pertanian (Kementan), guna memastikan ketersediaan bahan pokok pada bulan Ramadan.

    BACA JUGA:Ini Tampang Pelaku Kasus Pengurangan Isi MinyaKita di Bogor!

    “Kami dari Polres Bogor mendapatkan informasi terkait adanya kekeliruan distribusi peredaran MinyaKita,” ujarnya.

    Kemudian, pihaknya melakukan serangkaian penyelidikan melalui Satreskrim untuk mengungkap kasus itu.

    Pada hari Jumat tanggal 7 Maret didapati sebuah gudang berlokasi di wilayah Cijujung, Kecamatan Sukaraja.

    BACA JUGA:Polres Bogor Grebek Tempat Produksi Minyakita yang Kurangi Isi Takaran!

    Tempat itu digunakan sebagai rumah produksi dan pengepakan lebel dari MinyaKita, lalu diedarkan.

    Dari pengungkapan itu, kata Rio terungkap satu orang pelaku berinisal TRM. Dia mendapkan pasokan bahan baku dari wilayah Tanggerang.

    “Sebagaimana diedarkan seharusnya berat bersih itu 1 liter, namun oleh tersangka berat yang diedarkan itu 750-800 ml (0,75-0,80 liter) sehingga terjadi pengurangan kuota yang seharusnya,” pungkasnya.

  • Ini Tampang Pelaku Kasus Pengurangan Isi MinyaKita di Bogor!

    Ini Tampang Pelaku Kasus Pengurangan Isi MinyaKita di Bogor!

    JABAR EKSPRES – TRM pelaku pengurangan isi MinyaKita tertunduk tak banyak bicara usai bisnisnya diketahui oleh pihak kepolisian.

    Saat dihadirkan dalam press release di Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. TRM menggunakan topeng dan pakaian tahanan Polres Bogor.

    Pada kesempatan itu, awak media diajak oleh Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro dan Bupati Bogor, Rudy Susmanto untuk melihat langsung gudang produksi MinyaKita ilegal tersebut.

    BACA JUGA:Polres Bogor Grebek Tempat Produksi Minyakita yang Kurangi Isi Takaran!

    Alat produksi dan toren penampung minyak terlihat sangat banyak, hingga terdapat stok MinyaKita yang belum terjual.

    Di sisi lain, Kapolres Bogor meminta TRM untuk membuka penutup wajah. AKBP Rio menilai tindakan yang dilakukan pelaku itu merugikan masyarakat.

    Menurut dia, pengungkapan ini adalah langkah untuk membantu masyarakat yang tengah kesusahan terkait sembako maupun bahan pokok.

    BACA JUGA:Bongkar Praktik Penjualan dan Produksi MinyaKita Ilegal, Polda Jabar Bekuk Satu Pelaku di Kasomalang Subang

    “Tidak ada lagi orang seperti ini di negara ini yang mengambil keuntungan dari masyarakat yang susah,” tegasnya.

    Modus Operandi Pelaku

    Wakapolres Bogor, Kompol Rizka Fadhila mengatakan TRM berprofesi sebagai pengelola MinyaKita ilegal.

    Modus operandi yang dijalankan itu dengan cara sengaja memproduksi MinyaKita dan mengurangi takaran isi per pcs.

    BACA JUGA:Minyakita Kurang Takaran di Cimahi, Ini Penjelasan UPTD Meteorologi Legal Cimahi

    “MinyaKita ini seharunya di jual 1 liter, tetapi dikurangi menjadi 817 ml. Pelaku juga didalam label kemasan tidak mencantumkan berat netto pada kemasan,” ujarnya.

    Selain itu, pelaku membeli bahan dari suplier minyak sawit curah di wilayah Jakarta, Cikrang, dan Tanggerang Banten dengan sistem pembayaran di tempat.

    Kemudian, dia membawa bahan baku ke lokasi gudang untuk dilakukan repacking dengan peralatan yang sudah disiapkan.

    “Lalu tersangka mengedarkan minyak yang sudah di packing dengan label MinyaKita ini ke toko atau pengecer di daerah Bogor Raya sampai ke Lampung dengan harga Rp 15.500 rupiah,” tuturnya.

    Dari aksinya itu, TRM sudah berhasil memasarkan atau menjual MinyaKita itu sebanyak 96 ton dengan kalkulasi keuntungan Rp500 juta.

  • Pemkab Bogor Siap Bentuk Koperasi Merah Putih: Tengkulak Masih Hantui Petani

    Pemkab Bogor Siap Bentuk Koperasi Merah Putih: Tengkulak Masih Hantui Petani

    Bogor

    Pemerintah berencana membentuk Koperasi Desa Merah Putih untuk menampung hasil pertanian yang ada di sekitar desa. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menyambut baik hal tersebut.

    “Saya dengan Pak Rudy Susmanto (Bupati Bogor) menyambut baik langkah tepat yang diambil Pak Presiden Parabowo Subianto. Tentunya kabar baik ini menjadi harapan besar bagi seluruh masyarakat yang berada di 416 desa, 19 kelurahan yang ada di Kabupaten Bogor,” ujar Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi (Jaro Ade), Minggu (9/3/2025).

    Menurutnya, pembangunan koperasi tersebut selaras dengan visi dan misinya bersama bupati. Dia berharap kemiskinan di Kabupaten Bogor bisa berkurang.

    “Tujuan dari Koperasi Desa Merah Putih ini sudah jelas, seperti yang disampaikan pak Budi Arie Menteri Koperasi, yakni untuk memutus mata rantai kemiskinan di desa. Dan ini sangat selaras dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Bogor,” kata Jaro Ade.

    Menurutnya, desa memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Berdasarkan data kependudukan nasional, lebih dari 40% persen penduduk Indonesia tinggal di desa. Maka langkah tersebut salah satu upaya untuk mensejahterakan masyarakat desa.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {

    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;
    adSlot.innerHTML = “;

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’)
    .addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;
    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”;
    ads[currentAdIndex]();
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function (entries) {
    entries.forEach(function (entry) {
    if (entry.intersectionRatio > 0.1) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    } else {
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.1 });

    function checkVisibility() {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    } else {
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    }

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function () {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) {
    console.error(“❌ Elemen #ad-slot tidak ditemukan!”);
    return;
    }
    ads[currentAdIndex]();
    observer.observe(adSlot);
    });

    var mutationObserver = new MutationObserver(function (mutations) {
    mutations.forEach(function (mutation) {
    if (mutation.type === “childList”) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    });
    });

    mutationObserver.observe(document.getElementById(“ad-slot”), { childList: true, subtree: true });

    “Fakta yang terjadi saat ini, banyak masyarakat yang terlilit utang pinjaman online (pinjol), tengkulak yang masih menghantui para petani, dan rentenir yang selama ini membebani masyarakat desa,” uangkapnya.

    Dengan hadirnya koperasi tersebut, Jaro Ade berharap masalah di desa yang kompleks bisa teratasi. Dia juga meminta agar pemerintah pusat memberi keleluasaan pemerintah daerah mengelola potensi wilayahnya.

    “Harapan besar kami, semua persoalan itu bisa teratasi oleh kehadiran Koperasi Desa Merah Putih. Kami juga meminta dan berharap kepada pemerintah pusat, kami pemerintah daerah diberikan keleluasaan dalam menggali setiap potensi yang ada di desa masing-masing,” ucapnya.

    Jika desa diberi keleluasaan, lanjut Jaro, tentunya Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) di tiap desa akan lebih maju dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih. Di antaranya menghidupkan potensi pariwisata yang ada di desa, pelaku UMKM, pertanian, dan peternakan.

    “Bila perlu Bumdes juga diberi keleluasaan untuk menjadi agen gas LPG 3 kilogram dan RT juga bisa diberdayakan menjadi distributor agar tidak ada lagi kejadian kelangkaan gas 3 kilogram di masyarakat. Saya mantan kepala desa, saya paham betul kebutuhan pemerintah desa, jadi sudah tepat kebangkitan koperasi untuk kesejahteraan masyarakat,” sebutnya.

    Sebelumnya, pemerintah akan membentuk Koperasi Desa Merah Putih di 70 ribu desa. Koperasi itu untuk menampung hasil pertanian yang ada di sekitar desa tersebut.

    “Baru saja kami selesai ratas dipimpin Bapak Presiden langsung, pesertanya banyak tadi. Ada Menteri Koperasi, BGN, Menteri Desa, Menteri Pertanian, BUMN, ada juga Himbara, Kapolri, Menhan. Banyak sekali pesertanya,” kata Menko Zulkifli Hasan kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/3).

    “Satu yang diputuskan adalah dibentuknya Koperasi Desa Merah Putih. Jadi disingkat Kopdes Merah Putih. Nah, itu akan dibangun di 70 ribu desa,” lanjut Zulhas.

    Zulhas menyebut pemerintah akan mengoptimalkan Dana Desa yang telah ada untuk mendukung pendanaan program ini. Selain itu, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) juga akan berperan dalam pendanaan melalui skema cicilan selama tiga hingga lima tahun guna memastikan koperasi dapat beroperasi secara optimal sejak awal.

    “Satu desa tadi diperkirakan akan mengeluarkan anggaran sampai Rp 3-5 miliar. Kan kita ada Dana Desa Rp 1 miliar per tahun, kalau 5 tahun kan berarti 5 miliar,” jelasnya.

    (rdh/lir)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • VIRAL TERPOPULER: Dedi Mulyadi Ajak Iuran Rp 500 M – Pasien Kesal Lahiran dengan Bidan Sombong

    VIRAL TERPOPULER: Dedi Mulyadi Ajak Iuran Rp 500 M – Pasien Kesal Lahiran dengan Bidan Sombong

    TRIBUNJATIM.COM – Kumpulan berita peristiwa yang tersangkum dalam berita viral terpopuler hari Minggu, 9 Maret 2025.

    Berita pertama serius menangani masalah banjir, Dedi Mulyadi berniat mengumpulkan anggaran hingga Rp 500 Miliar.

    Ada juga sebuah SPBU di Kota Medan ketahuan oplos Pertalite dengan bensin oktan 87 selama 8 bulan.

    Selanjutnya tengah viral di media sosial curhat pasien kecewa melahirkan di Puskesmas Batuyang, Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

    Berikut selengkapnya berita viral terpopuler hari ini, Minggu (9/3/2025) di TribunJatim.com.

    Minta Iuran Rp 500 M untuk Atasi Banjir, Dedi Mulyadi Gelar Rapat Kepala Daerah: Gak Cuma Ngomong

    DEDI MULYADI AJAK IURAN – Momen Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggelar rapat dadakan bertemu Bupati Bogor, Wali Kota Depok, Wali Kota Bekasi, dan Bupati Bekasi untuk mengatasi banjir, Jumat (8/3/2025). Dalam pembahasannya Dedi Mulyadi meminta para kepala daerah untuk iuran Rp 500 juta (YouTube Channel Kang Dedi Mulyadi 1)

    Serius menangani masalah banjir, Dedi Mulyadi berniat mengumpulkan anggaran hingga Rp 500 Miliar.

    Tak sendirian, Dedi Mulyadi mengajak serta para kepala daerah untuk ikut patungan.

    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi langsung mengumpulkan Bupati Bogor, Wali Kota Depok, Wali Kota Bekasi, dan Bupati Bekasi untuk mengatasi banjir di Jabodetabek.

    Pertemuan itu, kata Dedi Mulyadi merupakan koordinasi para kepala daerah untuk mengatasi banjir dari hulu hingga ke hilir.

    “Jadi kan kita ngerjain ini harus ada yang dilakukan, bukan hanya sekedar rapat,” kata Demul dikutip dari Instagram @dedimulyadi71, Jumat (7/3/2025), seperti dilansir TribunJatim.com, Sabtu (8/3/2025).

    Dedi Mulyadi kemudian meminta Bupati Bogor untuk menjelaskan progres yang akan segera dilakukan untuk menangani banjir.

    “Progres utama, di wilayah Cisarua, Pak Gubernur dengan inovasi dan gebrakan yang luar biasa, ini sebagai momentum kita juga sebagai pejabat di wilayah Kabupaten Bogor harus lebih berani dari Gubernur Jawa Barat,” kata Bupati Bogor, Rudy Susmanto.

    Kemudian, Demul juga menjelaskan bahwa ia bersama para kepala daerah itu akan mengumpulkan uang untuk menangani banjir.

    “Kita ini mau iuran nih, kurang lebih dana yang terkumpul nanti Rp 500 M untuk menyelesaikan pertemuan ketiga sungai itu, yang disebut muara,” jelas Dedi Mulyadi.

    Muara yang jadi pertemuan Sungai Cikeas, Sungai Bekasi, dan Sungai Cileungsi itu akan dilakukan di Bekasi.

    Baca Selengkapnya

    2. Pantas Manajer SPBU Santai Pesan Oplosan Pertalite 24 Ton Seminggu, Truk Tangki Mirip Asli Pertamina

    SPBU OPLOS PERTALITE – Polrestabes Medan menyegel SPBU di Jalan Flamboyan, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan pada Jumat (7/3/2025). (KOMPAS.com/Goklas Wisely)

    Sebuah SPBU di Kota Medan ketahuan oplos Pertalite dengan bensin oktan 87 selama 8 bulan.

    SPBU yang dimaksud adalah SPBU Nagalan, di Jalan Flamboyan Raya, Kota Medan.

    Wakil Kepala Polrestabes Medan AKBP Taryono Raharja membeberkan kasus ini dalam konferensi pers di SPBU Nagalan pada Jumat (7/3/2025).

    Pengoplosan pertalite ini terungkap ketika polisi melakukan pengintaian terkait adanya mobil tangki minyak ilegal yang masuk ke SPBU Nagalan pada Rabu (5/3/2025).

    Mobil tangki itu berplat BK 8049 WO dan bertuliskan PT Elnusa Petrofin.

    “Mobil tangki yang membawa bensin oktan 87 itu sudah beroperasi selama 8 bulan,” kata Taryono, melansir dari Kompas.com.

    Taryono menyebutkan, SPBU Nagalan memesan oktan 87 itu sebanyak 8 ton dalam sekali pengiriman.

    Ada pun, dalam seminggu, ada tiga kali pemesanan.

    “Untuk satu kali pemesanan kurang lebih 8 ton. Satu minggu tiga kali (memesan),” ucap Taryono. 

    Ada pun Muhammad Agustian Lubis (35) selaku manajer SPBU memesan bensin ilegal itu dari seseorang berinisial MI melalui saluran telepon.

    Baca Selengkapnya

    3. Pasien Kesal Lahiran di Puskesmas Dirawat Bidan Sombong hingga Dibentak, Pihak Puskesmas: Itu Wajar

    KELUHAN PELAYANAN PUSKESMAS – Potret sejumlah warga mengantre di loket Puskesmas Batuyang, Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur, NTB, Rabu (5/3/2025). Baru-baru ini viral di media sosial Facebook Ena Fitriani tentang pengalamannya melahirkan di Puskesmas Batuyang. Ia mengaku trauma dan kecewa. (TribunLombok.com/Rozi Anwar)

    Tengah viral di media sosial curhat pasien kecewa melahirkan di Puskesmas Batuyang, Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

    Pasien itu mengunggah keluh kesahnya dalam postingan di media sosial Facebook-nya, Ena Fitriani, Rabu (5/3/2025).

    Ena mengaku trauma saat bertemu bidan yang sombong.

    “Pengalaman melahirkan di sini bikin trauma kalau bidan yang nanganin pas persalinan sih emang baik-baik ya. Tapi setelah pindah ruangan dan ketemu bidan-bidan songong waktu saya di cek jahitan dan lain-lain, Aduhhh dibentak habis-habisan. Saya baru pertama kali jadi ibu jadi mental belum stabil dan seharusnya sebagai tenaga medis paham akan hal itu. Ini malah nggak, ngajari posisi menyusui udah kayak ngajar militer, pake nada tinggi kasar pula tangannya kayak orang terpaksa gitu. Sampai sekarang saya masih inget muka bidannya,” kata dia, melansir dari Tribun Lombok.

    Unggahan itu memicu komentar lain yang mengungkap pengalaman hampir sama mengenai pelayanan kesehatan Puskesmas Batuyang.

    “Kemaren juga bawa mama saya kesini buat periksa padahal mama saya udah sakit 3 hari mata bengkak terus mukanya udah merah. Pelayanannya lama banget padahal lumayan sepi pasien saat itu malah yg ngurus pada ngerumpi saking sakitnya hati saya liat mereka ngerumpi bukannya malah nanganin pasien, jadinya saya bawa aja mama saya pergi ke klinik arafah allhamdulilah nya nyampe sana perawatnya gercep banget,” terang akun Flower ClothesVintage.

    Kepala Puskesmas Batuyang Lalu Muhammad Ilmi angkat bicara soal curhatan pasien tersebut.

    Dikatakannya, unggahan itu merupakan salah satu bentuk keterbukaan informasi.

    Mengenai komentar bernada kritik, dia menganggapnya sebagai masukan untuk perbaikan.

    “Itu wajar dan itu akan menjadi evaluasi kami nanti di puskesmas Batuyang,” terangnya saat ditemui diruangannya pada Rabu (5/3/2025)

    Baca Selengkapnya

    Berita Viral dan Berita Jatim lainnya

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di GoogleNews TribunJatim.com

  • DPR dan Walhi Apresiasi Langkah Dedi Mulyadi Bongkar Tempat Wisata Puncak Bogor – Halaman all

    DPR dan Walhi Apresiasi Langkah Dedi Mulyadi Bongkar Tempat Wisata Puncak Bogor – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah telah menyegel empat tempat wisata di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat, karena dianggap melanggar ketentuan lingkungan.

    Tak hanya disegel, pemerintah juga membongkar tempat wisata yang dinilai melanggar aturan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) itu. 

    Penyegelan dan pembongkaran dilakukan pada Kamis (6/3/2025) dan dipimpin oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, serta Bupati Bogor Rudy Susmanto.

    Satu di antara empat tempat wisata yang dibongkar adalah Hibisc Fantasy. 

    Wisata rekreasi keluarga itu dinilai melanggar alih fungsi lahan.

    Menteri Hanif Faisol menegaskan bahwa penyegelan ini merupakan langkah penegakan hukum bagi wisata yang terbukti melanggar tata lingkungan.

    “Kami tidak akan memberi toleransi kepada pemegang izin yang menyalahi aturan. Penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten demi menjaga keseimbangan ekosistem,” ujarnya, Kamis. 

    DPR Apresiasi 

    Anggota Komisi XIII DPR RI Arisal Aziz, menilai langkah pemerintah pusat bersama pemerintah daerah Jawa Barat itu adalah sesuatu yang tepat.

    Menurutnya hal itu sebagai langkah berani mengatasi banjir dari hulunya.

    “Ini baru langkah yang berani ke penyebab masalah banjir di hulunya langsung,“ kata Aziz, Sabtu (8/3/2025).

    Arisal menilai bahwa biasanya tindakan seperti ini baru dilakukan setelah bencana terjadi, namun kali ini pemerintah bertindak cepat.

    Apalagi, kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat sudah lama diketahui banyak bangunan dan tempat wisata yang melanggar peraturan daerah maupun lingkungan, tetapi tidak ada tindakan sama sekali. 

    “Tindakan tegas terhadap empat lokasi wisata di Jalan Raya Puncak ini telah menyelamatkan ribuan warga Jabotabek dari bencana banjir tahunan maupun lima tahunan,” ujarnya.

    Walhi 

    Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat juga  mendukung langkah Dedi Mulyadi.

    Direktur Eksekutif Walhi Jabar, Wahyudin Iwang, mengapresiasi langkah Dedi Mulyadi kerena tegas menyegel serta membongkar objek wisata yang melanggar aturan tata ruang.

    “Sudah seharusnya pimpinan daerah seperti itu, ketika ada pelanggaran tata ruang, pelanggaran perizinan oleh pelaku-pelaku pengusaha, bahkan BUMN/BUMD tidak pandang bulu melakukan penindakannya,” ujar Iwang, Sabtu (8/3/2025), dikutip dari Tribun Jabar. 

    Siapapun yang melakukan perusakan lingkungan, kata dia, maka ada sanksi.

    Baik itu sanksi administratif maupun sanksi penutupan secara permanen. 

    “Nah, harapan kami mudah-mudahan beliau amanah. Langkah dan upayanya sudah sangat baik, semoga itu tidak hanya awal-awal dia lakukan, tapi selama dia memegang amanah (sebagai gubernur),” ucapnya.

    (Tribunnews.com/Milani/Chaerul Umam) (Tribunjabar.id/Nazmi Abdurrahman)

  • Bongkar Hibisc Fantasy Puncak, Dedi Mulyadi: Solusi Menangani Banjir dari Hulu ke Hilir
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        7 Maret 2025

    Bongkar Hibisc Fantasy Puncak, Dedi Mulyadi: Solusi Menangani Banjir dari Hulu ke Hilir Megapolitan 7 Maret 2025

    Bongkar Hibisc Fantasy Puncak, Dedi Mulyadi: Solusi Menangani Banjir dari Hulu ke Hilir
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com –
    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan, pembongkaran wisata rekreasi Hibisc Fantasy di Puncak, Bogor, Jawa Barat, merupakan solusi penanganan banjir.
    “Itu bagian solusi. Kami ini ingin menyelesaikan masalah dari hulu ke hilir,” kata Dedi saat diwawancarai di Kantor Pemerintahan Kota Bekasi, Jumat (7/3/2025).
    Menurut Dedi, semua masalah di hilir, bendungan, daerah aliran sungai, dan hulu adalah masalah resapan.
    “Maka hulu juga harus diselesaikan dengan cara fungsinya dikembalikan menjadi fungsi hutan, fungsi perkebunan,” lanjut dia.
    Atas dasar tersebut, Dedi mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang larangan alih fungsi hutan, perkebunan, pesawahan, serta daerah aliran sungai.
    “Sehingga nanti seluruh kebijakan itu berdasarkan Peraturan Gubernur,” ucap Dedi.
    Dengan Pergub tersebut, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi, Kabupaten, dan Kota tidak bisa lagi memberikan rekomendasi izin untuk alih fungsi.
    “Ada Peraturan Gubernur yang mengikat dan melarang,” pungkas dia.
    Sebelumnya, ratusan warga membongkar paksa bangunan wisata Hibisc Fantasy di Puncak Bogor, Jawa Barat, Kamis (6/3/2025) sore.
    Aksi ini terjadi setelah Dedi Mulyadi, Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol, dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyegel operasional wisata yang dikelola PT Jaswita tersebut.
    Hibisc Fantasy dituding melanggar tata lingkungan dan perizinan lahan, yang disebut sebagai penyebab banjir bandang di Puncak Bogor beberapa waktu lalu.
    Dedi Mulyadi langsung memerintahkan Bupati Bogor Rudy Susmanto agar Satpol PP Kabupaten Bogor mengerahkan alat berat untuk melakukan pembongkaran.
    Meskipun alat berat sudah tiba di lokasi, pembongkaran tak kunjung dilakukan oleh petugas Satpol PP.
    Hal ini memicu kemarahan warga yang mendesak agar bangunan tersebut segera diratakan.
    Warga akhirnya mengambil inisiatif sendiri dengan menyabotase ekskavator yang ada di lokasi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Viral Hibisc Fantasy Dibongkar Paksa Warga, Disebut Dalang Banjir, Berawal dari Titah Dedi Mulyadi

    Viral Hibisc Fantasy Dibongkar Paksa Warga, Disebut Dalang Banjir, Berawal dari Titah Dedi Mulyadi

    TRIBUNJATIM.COM – Setelah disegel, wahana BUMD PT Jaswita, Hibisc Fanatasy, dibongkar paksa oleh warga Puncak Bogor, Kamis (6/3/2025) sore.

    Tindakan ini pun viral di media sosial.

    Pembongkaran dilakukan warga setelah wahana disegel Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    Sebelumnya, Dedi Mulyadi menduga tempat wisata itu menjadi dalang banjir bandang yang terjadi belakangan ini.

    Informasi berita menarik lainnya di Google News TribunJatim.com

    Menurutnya, Hibisc Fantasy melanggar tata lingkungan dan izin lahan hingga merusak alam.

    Sebab itu, Dedi langsung memutuskan untuk membongkar tempat tersebut.

    Dedi bahkan memerintahkan Bupati Bogor Rudy Susmanto untuk segera mengerahkan alat berat guna merobohkan bangunan tersebut. 

    Namun, meski ekskavator sudah tiba, pembongkaran tak kunjung dilakukan. 

    Melihat itu, warga yang sudah tersulut emosi akhirnya bertindak sendiri. 

    Mereka menyabotase ekskavator dan mulai merobohkan gerbang utama wisata tersebut. 

    Satpol-PP yang berada di lokasi tak mampu mencegah tindakan warga. 

    “Gubernur aing nyuruh bongkar, bongkar sekarang. Takbir!” teriak salah seorang warga. 

    Cekcok sempat terjadi antara warga dan karyawan Hibisc Fantasy, tetapi petugas Satpol-PP hanya turun tangan untuk melerai, bukan untuk mencegah pembongkaran. 

    Hendrik (38), warga Puncak, menyebut tindakan warga adalah bentuk kemarahan atas keberadaan wisata yang diduga menjadi penyebab banjir bandang. 

    “Kan tadi udah ada perintah langsung dari Gubernur Jabar untuk dibongkar, ngapain nunggu lagi? Pemkab Bogor (Satpol-PP) ini banyak alasan, bilangnya masih menunggu pendataan bangunan mana yang boleh dan tidak boleh dibongkar. Tapi kami ingin ini segera dibongkar sekarang juga, jadi ya kami yang memulai membongkar,” ungkap Hendrik. 

    Hibisc Fantasy akhirnya benar-benar dibongkar oleh warga. 

    Hibisc Fantasy, yang dikelola oleh BUMD Provinsi Jawa Barat, PT Jasa dan Kepariwisataan (Jaswita), diketahui berdiri di lahan perkebunan teh milik PTPN. 

    Dalam tinjauan langsung di lokasi, Dedi mengungkapkan bahwa pembangunan tempat wisata ini telah mengubah struktur alam, yang diduga menjadi penyebab banjir bandang di kawasan Puncak beberapa hari lalu. 

    “Ini daerah kemiringan yang sangat tinggi ya. Terus kemudian di bawahnya ada sungai, air-nya mengalir ke kampung itu. Jadi banjir di kampung itu penyebabnya dari sini (Hibisc Jaswita),” kata Dedi di lokasi, Kamis (6/3/2025). 

    Selain merusak lingkungan, Hibisc Fantasy juga diketahui melanggar batas izin penggunaan lahan. 

    Kepala Satpol PP Jawa Barat, Ade Afriandi, melaporkan bahwa izin yang diajukan pengelola hanya untuk 4.800 meter persegi, tetapi dalam praktiknya, mereka telah menggunakan lahan seluas 15.000 meter persegi, tiga kali lipat lebih luas dari yang diizinkan. 

    “Sudah dilakukan penindakan oleh Pemda Kabupaten Bogor bersama kami,” ujar Ade.

    Dedi Mulyadi menangis lihat tempat wisata rusak alam

    Tangisan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tak bisa dibendung saat melihat kondisi alam di Puncak Bogor yang tergerus pembangunan tempat wisata.

    Saat itu Dedi Mulyadi mengunjungi sebuah tempat wisata yang berada di Desa Sukagalih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Kamis (6/3/2025).

    Dedi Mulyadi terlihat lesu melihat ke arah kejauhan saat pertama kali melihat kawasan objek wisata tersebut.

    Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, Wawan Haikal Kurdi atau yang kerap disapa Wanhai, turut menyorot bencana yang terjadi di Puncak Bogor. Ia menangkan Dedi Mulyadi yang menangis. (TribunnewsBogor.com/Muamarrudin Irfani)

    Dia tak kuasa menahan air matanya ketika dia melihat alih fungsi lahan di kawasan Puncak Bogor ini.

    Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Wawan Hikal Kurdi, yang mendampinginya sempat berupaya menenangkan Dedi.

    Namun betapa terkejutnya Dedi ketika menanyakan perizinan tempat wisata.

    Ternyata pembangunan tempat wisata tersebut mendapat izin dari Bupati Bogor terdahulu.

    “Ini yang ngizinin dulu Bupati?” tanya Dedi, melansir TribunnewsBogor.com.

    “Zaman (Bupati Bogor) Bu Ade Yasin,” timpal Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, dan juga Wawan Hikal Kurdi.

    Kemudian Dedi yang gusar melihat pengerusakan alam itu pun memanggil Penegak Hukum Kementerian Lingkungan Hidup.

    KDM meminta kepada Ditjen Gakkuk LH, Rasio Ridlo Sani, agar izin tempat tersebut dicabut.

    “Pak, ini sudah berizin dikeluarkan oleh Bupati, dari sisi aspek regulasi bisa direkomendasikan untuk dicabut?” tanya Dedi.

    Sementara itu, Rasio Ridlo Sani mengatakan, pihaknya akan mendalami terlebih dahulu.

    “Kita ada pendalaman Pak, kita akan proses yang sesuai atau tidak, tata ruangnya boleh atau tidak,” kata Rasio.

    Selain itu, Dedi juga mengintruksikan membongkar tempat wisata BUMD Provinsi di kawasan Cisarua yang bernama Hibics Fantasy, karena dinilai telah melanggar aturan.

    —– 

    Berita Jatim dan berita viral lainnya.

  • Pedih Hati Dedi Mulyadi, Tak Bisa Menahan Tangis di Puncak Bogor: Yang Beri Izin Siapa?

    Pedih Hati Dedi Mulyadi, Tak Bisa Menahan Tangis di Puncak Bogor: Yang Beri Izin Siapa?

    TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tak bisa menahan kepedihan hatinya.

    Ia pun menangis saat datang ke Puncak, Bogor, Jawa Barat, Kamis (6/3/2025). 

    Dedi Mulyadi saat itu melihat kondisi di sekitar puncak Bogor.

    Dedi sedih melihat alih fungsi lahan itu.  

    Menurutnya, fenomena ini telah menjadi pemicu banjir yang terus menerus terjadi di daerah yang dikenal dengan hawa sejuknya.

    Dedi tampak terkejut melihat kerusakan hutan di Gunung Gede Pangrango.

    Ia menyaksikan tanah yang terbelah akibat aktivitas pembangunan.

    Dedi menunjukkan ketidakpuasannya saat melihat pembangunan ekowisata Eiger Adventure Land yang terdiri dari jembatan gantung.

    “Lah, itu sudah ada bangunan ya (jembatan gantung)? Itu yang paling melanggar. Lihat itu terbelah sampai longsor,” katanya sambil menunjuk lokasi jembatan Eiger Adventure Land di Megamendung, Kabupaten Bogor.

    Menurutnya, Eiger Adventure Land merupakan salah satu dari empat lokasi wisata yang disegel karena melanggar regulasi lingkungan.

    Apa Sanksi bagi Pembangunan yang Melanggar?

    Dedi menegaskan bahwa pembangunan wisata jembatan tersebut seharusnya tidak terjadi, mengingat dampaknya terhadap lingkungan.

    “Enggak boleh, harusnya ini (dibangun wisata jembatan). Tempatnya memang bagus begini, tapi kan ada yang terganggu (warga jadi korban). Masak alam kayak gini aja diganggu,” ungkapnya.

    Ia lantas bertanya pada pejabat yang mendampinginya.

    “Yang memberi izin ini siapa?”

    Setelah mendapatkan informasi bahwa izin tersebut dikeluarkan oleh Bupati Bogor sebelumnya, Dedi segera bertanya kepada Bupati Bogor saat ini Rudy Susmanto untuk mendiskusikan langkah-langkah yang perlu diambil oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

    Dedi kemudian meminta rekomendasi untuk mencabut izin pembangunan agar kawasan hutan Puncak Bogor bisa ditata kembali.

     “Terus, Pak Bupati sekarang siapa? Nanti koordinasi KLH ya, minta dievaluasi izinnya dulu,” ujarnya.

    Bagaimana Tindakan yang Diterapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup?

    Dalam situasi tersebut, petugas dari Kementerian Lingkungan Hidup mendekati Dedi di lokasi Eiger Adventure Land.

    “Ini kan udah berizin dikeluarkan bupati (sebelumnya), dari sisi aspek regulasi bisa direkomendasikan untuk dicabut?” tanya Dedi kepada petugas.

    Ia menegaskan bahwa meskipun pembangunan tersebut berizin, kawasan itu seharusnya tidak dirusak, mengingat statusnya sebagai hutan lindung.

    Setelah Dedi bertemu dengan Bupati Bogor Rudy Susmanto, awak media dilarang mendekat karena ada pembicaraan penting di antara mereka.

    Dalam kunjungan kerja yang dilakukan bersama Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Hanif Faisol Nurofiq dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Zulkifli Hasan, tujuan utama adalah untuk mengevaluasi kondisi lahan kritis serta menindak perusahaan-perusahaan yang diduga melanggar ketentuan lingkungan.

    Lokasi Mana Saja yang Disegel?

    Selama kunjungan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup secara langsung memimpin penyegelan dan penghentian operasional dari sejumlah perusahaan yang terbukti melanggar persetujuan lingkungan.

    Hanif menyatakan bahwa tindakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga keseimbangan ekosistem serta mencegah dampak buruk bagi masyarakat.

     Penyegelan terhadap perusahaan-perusahaan yang melanggar regulasi lingkungan dilakukan di empat lokasi utama, yaitu:

    1. PT Perusahaan Perkebunan Sumber Sari Bumi Pakuan (PPSSBP).

    2. PTPN I Regional 2 Gunung Mas.

    3. PT Jaswita Jabar (Hibiscus Park).

    4. Eiger Adventure Land, Megamendung.

    Di setiap lokasi tersebut, Menteri Lingkungan Hidup bersama tim Deputi Penegakan Hukum Lingkungan memasang papan peringatan.

    Keempat perusahaan tersebut diwajibkan untuk melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang lingkungan. (Kompas.com)

  • 7
                    
                        Lihat Jembatan Gantung Wisata di Puncak Bogor, Dedi Mulyadi: Itu yang Paling Melanggar…
                        Bandung

    7 Lihat Jembatan Gantung Wisata di Puncak Bogor, Dedi Mulyadi: Itu yang Paling Melanggar… Bandung

    Lihat Jembatan Gantung Wisata di Puncak Bogor, Dedi Mulyadi: Itu yang Paling Melanggar…
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meninjau kawasan
    Puncak
    , Bogor, Jawa Barat, Kamis (6/3/2025).
    Kunjungan ini bertujuan untuk mengevaluasi kondisi lahan kritis serta menindak tegas perusahaan-perusahaan yang diduga melanggar ketentuan lingkungan.
    Dedi berkunjung bersama sejumlah pejabat. Di antaranya Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dan Bupati Bogor Rudy Susmanto. 
    Dalam kunjungan tersebut, Menteri LH/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq secara langsung memimpin penyegelan dan penghentian operasional sejumlah perusahaan yang terbukti melanggar persetujuan lingkungan.
    Dedi dalam tinjauannya, melihat kondisi kawasan Puncak dan sekitarnya. Ia sempat tampak menyeka air mata menganggap parahnya kondisi di Puncak. 
    Ia terlihat kaget saat melihat adanya jembatan gantung yang dibangun untuk ekowisata Eiger Advanture Land di kaki Gunung Gede Pangrango, Megamendung.
    “Lah, itu sudah ada bangunan ya (jembatan gantung)? Itu yang paling melanggar. Lihat itu terbelah sampai longsor,” kata Dedi sambil menunjuk tempat wisata jembatan Eiger Adventure Land, Megamendung, Kabupaten Bogor.
    Eiger Adventure Land ini termasuk satu dari empat tempat wisata yang disegel karena melanggar regulasi lingkungan.
    “Nggak boleh, harusnya ini (dibangun wisata jembatan). Tempatnya memang bagus begini, tapi kan ada yang terganggu (warga jadi korban). Masak alam kayak gini aja diganggu,” ucap Dedi.
    Dedi kemudian bertanya pada pejabat Kabupaten Bogor yang hadir.
    “Yang memberi izin ini siapa?” tanya Dedi dan dijawab salah satu pejabat bahwa Bupati Bogor yang sebelumnya.
    Mendengar hal itu, Dedi langsung menanyakan kepada Bupati Bogor saat ini Rudy Susmanto.

    Ia meminta Rudy mengevaluasi izin pembangunan Eiger Advanture Land.
    Petugas Kementerian Lingkungan Hidup (LH) tampak datang menghampiri Dedi di tempat wisata Eiger Adventure Land itu.
    “Ini kan udah berizin dikeluarkan bupati (sebelumnya), dari sisi aspek regulasi bisa direkomendasikan untuk dicabut?” tanya Dedi ke petugas LH.
    “Itu kan sudah hutan lindung, tapi kenapa dirusak (karena pembangunan),” tambah Dedi.
    Sementara Menteri Hanif mengatakan bahwa tindakan penyegelan merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah dampak buruk bagi masyarakat sekitar.
    Adapun penyegelan perusahaan yang melanggar regulasi lingkungan dilakukan di empat lokasi utama, yaitu PT Perusahaan Perkebunan Sumber Sari Bumi Pakuan (PPSSBP), PTPN I Regional 2 Gunung Mas, PT Jaswita Jabar (Hibiscus Park), Eiger Adventure Land, Megamendung.
    Di setiap lokasi tersebut, Menteri LH/Kepala BPLH bersama tim Deputi Penegakan Hukum Lingkungan melakukan penyegelan dan memasang papan peringatan.
    Keempat perusahaan ini diwajibkan untuk melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lingkungan.
    Kunjungan ini dilakukan setelah terjadinya banjir bandang parah di Cisarua, Puncak, Bogor, pada Minggu (2/3/2025) malam. Banjir itu mengakibatkan satu orang meninggal dan puluhan rumah rusak. 
    (Penulis: Kontributor Bogor, Afdhalul Ikhsan) 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.