Xcloud.id

Tag: Rudy Susmanto

  • Sido Muncul Salurkan Bantuan Rp 425 Juta untuk Atasi Stunting di Jonggol

    Sido Muncul Salurkan Bantuan Rp 425 Juta untuk Atasi Stunting di Jonggol

    Bogor, Beritasatu.com – PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk melalui salah satu produk unggulannya yaitu Tolak Angin Anak kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak. Kali ini, Sido Muncul menyalurkan bantuan berupa uang tunai senilai Rp 425 Juta rupiah kepada 170 anak suspect stunting di Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Adapun jumlah bantuan yang diterima masing-masing anak yakni Rp 500.000 setiap bulannya selama 5 bulan.

    Langkah ini diambil sebagai bentuk kepedulian Sido Muncul terhadap masalah stunting yang masih menjadi tantangan serius di Indonesia. Stunting atau gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis, dapat berdampak pada perkembangan fisik dan kognitif anak, serta kualitas hidup mereka di masa depan.

    (Kiri-kanan): Direktur Sido Muncul Irwan Hidayat, PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Fusia Meidiawaty dan Direktur Rumah Sakit Permata Jonggol Sri Handayani. (Beritasatu.com/Yurike Metriani)

    Bantuan secara simbolis diserahkan oleh Direktur PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk, DR. (H.C.) Irwan Hidayat kepada Direktur Rumah Sakit Permata Jonggol dr. Sri Handayani, MARS didampingi Bupati Kabupaten Bogor Rudy Susmanto yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dr. Fusia Meidiawaty, S.H., M.H.Kes, MARS, pada Sabtu, (15/3/2025).

    Acara ini turut dihadiri Anggota DPRD Kabupaten Bogor Beben Suhendar, Camat Jonggol Andri Rahman beserta aparat pemerintahan Kecamatan Jonggol serta Kepala Puskesmas, Kepala Desa dan segenap jajaran desa se-Kecamatan Jonggol.

    “Gagasan kami adalah memberikan bantuan langsung kepada para orang tua. Setiap bulannya, kami kirim (bantuan) dan orang tua (penerima bantuan) harus memberi laporan kepada kami. Ada kemajuan atau tidak, berat badan dan kesehatannya,” ujar Direktur Sido Muncul Irwan Hidayat.

    Irwan mengatakan bahwa bantuan ini merupakan bentuk dukungan dan penyelarasan program CSR dari Sido Muncul dengan pemerintah dalam rangka mempercepat penurunan angka prevalensi stunting. Bantuan ini juga sebagai tambahan program Makan Siang Gratis sekaligus mendukung Asta Cita Presiden Prabowo.

    “Bantuan ini merupakan bentuk dukungan Sido Muncul untuk perbaikan gizi anak. Dari gizi itu saya setuju sekali diperbaiki, karena kalau gizinya buruk, dia tidak bisa menghasilkan SDM yang berkualitas. Tentunya apa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan seperti kami ini tidak bisa menyelesaikan masalah. Tapi minimal kami memberi dukungan kepada pemerintah,” lanjut Irwan.

    Direktur Rumah Sakit Permata Jonggol Sri Handayani menyambut baik kolaborasi dengan Sido Muncul serta mendukung  program pemerintah untuk percepatan penanganan stunting.

    “Terima kasih kepada Sido Muncul atas bantuan yang diberikan. Dalam hal ini wilayah Jonggol untuk 170 anak yang berasal dari 14 desa se-Kecamatan Jonggol. Bantuan yang diberikan berupa uang tunai selama 5 bulan insyaallah nanti kita bersama-sama dengan puskesmas dan para kader desa akan memantau perkembangan anak-anak tersebut sehingga program ini akan tepat sasaran dan tepat guna,” ujar Sri.

    Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Apresiasi Peran Sido Muncul dalam Penurunan Stunting

    Bbantuan yang diberikan merupakan bentuk dukungan dan penyelarasan program CSR dari Sido Muncul dengan pemerintah dalam rangka mempercepat penurunan angka prevalensi stunting. (Beritasatu.com/Yurike Metriani)

    Masalah stunting masih merupakan masalah yang cukup krusial, bukan hanya di Kabupaten Bogor tetapi juga di Indonesia.

    PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dr. Fusia Meidiawaty, S.H., M.H.Kes, MARS menuturkan bahwa masalah stunting harus diselesaikan mulai dari hulu ke hilir. 

    “Bukan hanya penyelesaian kepada anaknya tetapi juga mulai dari ibu hamil sampai kepada anak-anak di bawah usia 2 tahun,” ujarnya.

    Fusia turut memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Sido Muncul yang turut serta membantu pemerintah dalam upaya menurunkan angka stunting khususnya di Kabupaten Bogor.

    “Tentu ini sangat membutuhkan kolaborasi dari semua pihak, bukan hanya dari pemerintah tetapi juga dari sektor-sektor swasta. Pada hari ini Sido Muncul dan Rumah Sakit Permata Jonggol sudah membuktikan peran serta pihak swasta dalam upaya menurunkan angka stunting dan mencegah terjadinya stunting kembali,” lanjut Fusia.

    Nurhasanah (ibu) dan Arsyila (anak), penerima bantuan dari Sido Muncul. (Beritasatu.com/Yurike Metriani)

    Salah satu penerima bantuan Nurhasanah menyampaikan rasa terima kasih kepada Sido Muncul. Sang anak, Arsyila (3 tahun) didiagnosis mengalami perlambatan pertumbuhan sejak usia 2 tahun. Ia pun berharap bantuan yang diberikan Sido Muncul dapat membantu perkembangan anaknya.

    “Nanti bantuannya akan saya gunakan untuk membeli vitamin dan makanan bergizi untuk anak saya. Saat ini usia anak saya 3 tahun dan belum bisa jalan. Dengan bantuan ini alhamdulillah membantu untuk membeli vitamin, mudah-mudahan nanti ada perkembangan,” kata Nurhasanah.

    Bantuan untuk anak stunting di Rumah Sakit Permata Jonggol ini merupakan bantuan kedelapan kalinya yang diberikan oleh Sido Muncul. Pertama kalinya Sido Muncul memberikan di Cipete Selatan, Jakarta untuk 13 anak, kemudian Kabupaten Semarang sebanyak 76 anak, Kabupaten Gianyar Bali 100 anak, melalui RSI Jakarta Cempaka Putih 40 anak, kembali di Kabupaten Semarang 95 anak, melalui RS Unjani Cimahi 150 anak, melalui Polrestabes Bandung 100 anak, dan terakhir di Jonggol, Bogor 170 anak. Total yang telah dibantu oleh Sido Muncul berjumlah 744 anak. 

    Bantuan ini diharapkan dapat menurunkan angka penderita stunting sehingga terbentuk generasi penerus bangsa yang sehat dan bebas stunting.

  • Begini Kronologis Patwal di Jalur Puncak yang Viral di Medsos!

    Begini Kronologis Patwal di Jalur Puncak yang Viral di Medsos!

    JABAR EKSPRES – Polres Bogor buka suara terkait video viral anggota patwal di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor, Jumat (14/3) kemarin. Aksi petugas patwal yang memepet pengendara lain hingga terjatuh itu, terekam kamera warga sekitar.

    Kasatlantas Polres Bogor, AKP Rizky Guntama mengatakan ada kesalahpahaman dalam insiden tersebut. Lalu, ia meminta maaf terkait peristiwa itu, petugas patwal yang terlibat kini dalam pemeriksaan propam di Polres Bogor.

    AKP Rizky membenarkan, bahwa petugas patwal yang mengawal mobil alphard berwarna putih itu merupakan anggotanya.

    “Iya betul yang ada dalam video itu anggota Polres Bogor,” ujarnya, Sabtu (15/3).

    BACA JUGA:Ungkap Produksi hingga Pengedaran MinyaKita Palsu, Bupati Rudy Susmanto Apresiasi Polres Bogor

    Adapun terkait kronologisnya, Rizky menjelaskan, ketika petugas sedang melakukan pengawalan, kendaraan motor sudah diberi tanda untuk ke pinggir.

    Akan tetapi memang kendaraan tersebut masih mencari ataupun berupaya ke pinggir karena melihat sepion.

    “Saat terjadi pengawalan mereka bersenggolan mobil yang dikawal, setelah itu karena dilihat adanya keramaian dibelakang, anggota ini mengupayakan untuk memberhentikan kendaraan,” ucapnya.

    Kemudian, pengendaran motor itu terjatuh, namun AKP Rizky memastikan itu bukan ditendang oleh petugas patwal.

    BACA JUGA:Akhirnya Sopir Alphard yang Ditujuk-tunjuk Patwal RI 36 Buka Suara, Begini Pengakuannya

    “Tetapi karena memang bersentuhan dengan kendaraan kena crossbar motor patroli akhirnya motor yang bersangkutan terjatuh,” ucapnya.

    AKP Rizky menambahkan, petugas patwal itu bernisial H dengan pangkat Aipda. Kini dalam pemeriksan.

    “Kami masih melakukan pendalaman, terkait siapa yang ada dalam mobil alpard itu, katanya teman dari anggota patwal,” tutupnya.

  • Kemensos Targetkan 200 Sekolah Rakyat Dibangun di Tahun Ini

    Kemensos Targetkan 200 Sekolah Rakyat Dibangun di Tahun Ini

    JABAR EKSPRES – Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan sekolah rakyat bertujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan gratis.

    Kemensos menggelar rapat sosialisasi dan pembentukan sekolah rakyat di Gedung Serba Guna, Cibinong, Kabupaten Bogor, Kamis (13/3).

    Sekolah rakyat akan berkonsep asrama (boarding school), mulai jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA).

    BACA JUGA: Pemprov Masih Kaji Wacana Ganti Rugi Investor Wahana Wisata Puncak Bogor yang Dibongkar

    “Nanti kita lihat situasi dan kondisinya, sekarang kita sedang berkonsolidasi dengan bupati wali kota dan gubernur,”ujarnya.

    Pembangunan sekolah rakyat tersebut, kata Gus Ipul, akan dibangun diaset maupun tanah milik pemerintah daerah (Pemda) yang diusulkan kepada kementerian sosial.

    Sebelum dibangun di wilayah, Kemensos akan memverifikasi terlebih dahulu mana saja yang memenuhi kriteria, jika sudah layak akan dibangun tahun ini.

    “Kita mohon kepada Bupati, Wali Kota yang memiliki aset maupun tanah, aset merupakan bangunan ataupun tanah itu bisa nanti diusulkan kepada kementerian sosial,” katanya.

    BACA JUGA: Besok! Bupati Rudy Susmanto Undang Kepala Daerah se-Jawa Barat ke Bogor

    Penerimaan peserta didik pada sekolah rakyat akan mendasarkan pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang akan memetakan masyarakat berkategori miskin ekstrem dan miskin.

    “Sekolah rakyat ini khusus untuk mereka yang miskin atau miskin ekstrem. Kalau dalam data tunggal sosial ekonomi dia berada di desil 1 dan desil 2,” jelasnya.

    Kementerian Sosial terus mematangkan rencana penyelenggaraan sekolah rakyat yang dijadwalkan dimulai pada tahun ajaran 2025-2026.

    “Semua seluruh indonesia yang ditargetkan nanti 200 untuk tahun ini dan tahun depan,” imbuhnya.

    BACA JUGA: Hadirkan BTP dan Konsultan, Pemkot Bogor Kaji Jalan Amblas di Batutulis

    Gus Ipul melanjutkan, untuk kouta sekolah rakyat di Provisi Jawa Barat itu tergantung dari usulan pemerintah daerah masing-masing kota dan Kabupaten.

    “Saya berharap di atas 30, saya berharapnya. Misalnya ada diatas 30 dari kabupaten kota.
    Kita asumsikan sekarang 1 kabupaten 1 (sekolah rakyat) aja misalnya,” pungkasnya.

  • Prabowo Geram Isi Minyakita Disunat: Tak Boleh Ada yang Kebal Hukum di RI, Rugikan Rakyat – Halaman all

    Prabowo Geram Isi Minyakita Disunat: Tak Boleh Ada yang Kebal Hukum di RI, Rugikan Rakyat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto geram dengan produsen Minyakita yang melakukan kecurangan dengan mengurangi isi takaran maupun pemalsuan minyak goreng subsidi tersebut.

    Sikap Prabowo yang marah disampaikan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono usai bertemu dengan Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).

    Sudaryono mengatakan, Prabowo tidak ingin ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan melalui pengorbanan rakyat. 

    “Jangan sampai hanya ingin untung sesaat, kemudian rakyat yang banyak dikorbankan. Kayak ngurangi timbangan, ngurangi kualitas, ngurangi volume, itu kan sudah jelas kejahatan lah, ya,” ucapnya.

    Prabowo, kata Sudaryono, ingin rakyat mendapatkan kualitas produk dan pelayanan jasa yang baik dengan jumlah yang semestinya.

    “Yang harusnya 1 liter dengan kualitas tertentu minyak goreng, ya harus gitu. Intinya enggak ada, tidak ada siapapun itu, enggak terkecuali, tidak ada orang kebal hukum di Indonesia menurut Presiden mengatakan seperti itu,” ucap Sudaryono.

    “Siapapun yang melanggar, apalagi merugikan rakyat banyak, ya kita harus dengan tegas, lah,” sambung Sudaryono.

    Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah itu juga mengutip ayat Al-Qur’an, yakni Surat Al-Mutaffifin (orang-orang yang curang).

    Ayat tersebut menyiratkan larangan mengurangi takaran timbangan.

    “Ngurangi timbangan itu neraka ancamannya, tapi selain ancaman neraka kalau sudah nanti di akhirat masuk neraka, juga akan ditindak tegas (di dunia),” ujar Sudaryono.

    Izin Koperasi Dicabut

    Kementerian Koperasi (Kemenkop) mengambil tindakan tegas terhadap Koperasi Produsen UMKM Kelompok Terpadu Nusantara di Kudus yang terbukti melakukan pelanggaran dalam distribusi minyak goreng merek Minyakita.

    Kemenkop mencabut identitas koperasi dalam hal ini Nomor Induk Koperasi (NIK) dan melalui Kementerian Hukum meminta membekukan badan hukum koperasi.

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengatakan, pemerintah tidak mentolerir tindakan yang dapat merugikan masyarakat terutama bagi koperasi. Karena koperasi dibentuk berdasarkan atas asas kekeluargaan, kegotong-royongan dan demi kesejahteraan bersama. 

    Namun dalam praktiknya apabila koperasi melakukan penipuan, maka sudah semestinya koperasi mendapatkan sanksi tegas. Hal ini sejalan dengan komitmen Menkop untuk memastikan koperasi harus menjalankan usaha dengan tidak boleh mark up, menipu dan melakukan tindakan fiktif.

    “Kementerian koperasi tidak mentolerir koperasi yang menyalahgunakan kepercayaan masyarakat dan melanggar ketentuan distribusi terhadap komoditas dari program pemerintah,” kata Budi Arie dalam keterangan resminya, Rabu (12/3/2025).

    Tak Semua Salah

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menilai tidak semua produsen melakukan kecurangan dengan menyunat isi Minyakita kemasan seliter menjadi 750-800 mililiter.

    Menurut dia, Kemendag senantiasa memastikan para perusahaan pengemas ulang (repacker) Minyakita melakukan pekerjaan mereka dengan benar.

    Budi pun yakin tidak semua produsen melakukan kecurangan seperti perusahaan-perusahaan yang saat ini sedang ramai diberitakan.

    “Saya yakin tidak semua melakukan kesalahan karena yang beredar di pasar itu juga banyak yang benar,” katanya kepada wartawan di Jakarta, dikutip Kamis (13/3/2025).

    Beberapa hari yang lalu, Polisi berhasil membongkar gudang produksi minyak goreng bersubsidi MinyaKita palsu di Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

    Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro mengatakan pelaku telah menjalankan bisnis yang merugikan masyarakat tersebut sejak awal tahun 2025.

    Kapolres bersama Bupati Bogor Rudy Susmanto melihat langsung gudang produksi MinyaKita palsu itu.

    Mereka melihat langsung cara produksi yang diperagakan oleh pelaku berinisial TRM di dalam gudang tersebut.

    Dalam proses pembuatannya minyak curah dikemas dalam packaging MinyaKita yang tidak sesuai takaran.

    Kapasitas dari MinyaKita tersebut dikurangi menjadi 750 hingga 800 ml dari yang seharunya 1 liter demi meraup keuntungan.

    Untuk memuluskan kecurangannya, pelaku juga tidak mencantumkan berat bersih namun mencantumkan izin edar BPOM yang sudah tak berlaku.

    pelaku menjual MinyaKita tersebut dengan harga Rp15.600, lebih tinggi dari ketentuan distributor yang seharusnya untuk distributor tingkat pertama di harga Rp13.500.

    Akan hal tersebut, harga MinyaKita di pasaran pun berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang semestinya masyarakat mendapatkan dengan harga Rp15.700.

    Dari kecurangan tersebut, pelaku meraup keuntungan mencapai Rp600 juta perbulan sejak beroperasi di awal tahun 2025. 

     

  • Ramai Produsen Sunat Isi Minyakita, Mendag Budi: Tidak Semua Salah, Banyak yang Benar – Halaman all

    Ramai Produsen Sunat Isi Minyakita, Mendag Budi: Tidak Semua Salah, Banyak yang Benar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menilai tidak semua produsen melakukan kecurangan dengan menyunat isi Minyakita kemasan 1 liter menjadi 750-800 mililiter.

    Menurut dia, Kemendag senantiasa memastikan para perusahaan pengemas ulang (repacker) Minyakita melakukan pekerjaan mereka dengan benar.

    Budi pun yakin tidak semua produsen melakukan kecurangan seperti perusahaan-perusahaan yang saat ini sedang ramai diberitakan.

    “Saya yakin tidak semua melakukan kesalahan karena yang beredar di pasar itu juga banyak yang benar,” katanya kepada wartawan di Jakarta, dikutip Kamis (13/3/2025).

    Selain itu, ia turut memastikan bahwa serangkaian temuan Minyakita dengan volume tidak sesuai ini tak akan mempengaruhi pasokan Minyakita di pasaran.

    Masyarakat diminta tidak panik karena ketersediaan stok Minyakita tetap tersedia. Terlebih, pemerintah telah meminta produsen untuk memasok dua kali lipat pada Ramadan ini hingga Lebaran nanti.

    “Produsen juga sudah berjanji menaikkan dua kali lipat. Kemudian, distributor kan ada puluhan ya, banyak sekali, sehingga semua tetap berjalan sesuai harapan kami,” ujar Budi.

    Terkait dengan harga Minyakita di pasaran yang sudah di atas Herga Eceran Tertinggi (HET), ia memandang kenaikannya masih relatif sedikit.

    Kenaikannya dinilai masih sama seperti beberapa pekan ke belakang.

    “Mudah-mudahan Lebaran nanti harga terjangkau dan kalau kita lihat kan memang harganya juga masih relatif naik sedikit, tetapi tidak melonjak ya, cenderung sama seperti minggu-minggu yang lalu,” ucap Budi.

    Beberapa hari yang lalu, Polisi berhasil membongkar gudang produksi minyak goreng bersubsidi MinyaKita palsu di Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

    Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro mengatakan pelaku telah menjalankan bisnis yang merugikan masyarakat tersebut sejak awal tahun 2025.

    Kapolres bersama Bupati Bogor Rudy Susmanto melihat langsung gudang produksi MinyaKita palsu itu.

    Mereka melihat langsung cara produksi yang diperagakan oleh pelaku berinisial TRM di dalam gudang tersebut.

    Dalam proses pembuatannya minyak curah dikemas dalam packaging MinyaKita yang tidak sesuai takaran.

    Kapasitas dari MinyaKita tersebut dikurangi menjadi 750 hingga 800 ml dari yang seharunya 1 liter demi meraup keuntungan.

    Untuk memuluskan kecurangannya, pelaku juga tidak mencantumkan berat bersih namun mencantumkan izin edar BPOM yang sudah tak berlaku.

    pelaku menjual MinyaKita tersebut dengan harga Rp15.600, lebih tinggi dari ketentuan distributor yang seharusnya untuk distributor tingkat pertama di harga Rp13.500.

    Akan hal tersebut, harga MinyaKita di pasaran pun berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang semestinya masyarakat mendapatkan dengan harga Rp15.700.

    Dari kecurangan tersebut, pelaku meraup keuntungan mencapai Rp600 juta perbulan sejak beroperasi di awal tahun 2025. 

  • Besok! Bupati Rudy Susmanto Undang Kepala Daerah se-Jawa Barat ke Bogor

    Besok! Bupati Rudy Susmanto Undang Kepala Daerah se-Jawa Barat ke Bogor

    JABAR EKSPRES – Bupati Bogor Rudy Susmanto mengundang seluruh kepala daerah se-Provinsi Jawa Barat untuk hadir di Kabupaten Bogor pada Kamis (13/3/2025).

    Pertemuan yang akan berlangsung di Komplek Perkantoran Pemkab Bogor, Cibinong itu akan membahas sejumlah persoalan mengenai kewilayahan.

    Selain kepala daerah, rencananya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama menteri kabinet merah putih akan hadir.

    BACA JUGA:Kerap Dituding Banjir Akibat Kiriman dari Bogor, Rudy Susmanto Ajak Kepala Daerah Lain untuk Atasi Bersama 

    “Kalau tidak ada perubahan, mengundang beberapa menteri dan seluruh bupati wali kota se-Provinsi Jawa Barat sekaligus silaturahmi bersama buka puasa,” ujarnya, Rabu (12/3).

    Rudy Susmanto mengatakan, kolaborasi merupakan kunci untuk mengatasi persoalan, termasuk penanganan bencana.

    Menurutnya, hal itu membutuhkan kekompakan pemangku kepentingan dari hulu ke hilir.

    BACA JUGA:Ungkap Produksi hingga Pengedaran MinyaKita Palsu, Bupati Rudy Susmanto Apresiasi Polres Bogor

    Ia juga telah melakukan pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, serta Wali Kota Depok Supian Suri di Bekasi, Jawa Barat, Jumat (7/3) lalu.

    Pembahansnya yakni, untuk mengatasi banjir akibat dari luapan aliran Sungai Cikeas dan Sungai Cileungsi.

    Selain itu, pertemuan tersebut membahas penanganan banjir agar dilakukan secara simultan dari hulu ke hilir.

    Pasalnya, dua aliran sungai itu berujung di Bojongkulur, Kabupaten Bogor berbatasan dengan Kota Bekasi, yang dilanda banjir parah belum lama ini.

    BACA JUGA:Bupati Bogor Rudy Susmanto: Retret 2025 di Magelang, Momentum Bersejarah Bangun Indonesia

    Menurut dia, penanganan banjir harus dilakukan secara tuntas, agar tidak berulang pada waktu mendatang. Sehingga, pembagian kewenangan penting untuk dipahami masing-masing daerah.

    Pemerintah Kabupaten Bogor akan fokus pada penanganan Sungai Cileungsi dan Sungai Cikeas, yang melintasi wilayah Bojongkulur. Kemudian penanganan kawasan Puncak.

    “Berarti kan kita bicaranya di bawah, di Bekasi kita juga sama sama berkolaborasi Puncak mudah-mudahan dari Pemprov DKI juga ada pengertian yang sama dengan kita. Kita kolaborasi bersama sama,” kata Rudy.

  • Bupati Rudy Susmanto undang kepala daerah se-Jawa Barat ke Bogor

    Bupati Rudy Susmanto undang kepala daerah se-Jawa Barat ke Bogor

    Kabupaten Bogor (ANTARA) – Bupati Bogor Rudy Susmanto mengundang seluruh kepala daerah se-Provinsi Jawa Barat untuk hadir di Kabupaten Bogor pada Kamis (13/3), untuk membahas sejumlah persoalan mengenai kewilayahan.

    Rudy di Cibinong, Rabu, menyebutkan pertemuan yang akan berlangsung di Komplek Perkantoran Pemkab Bogor, Cibinong, itu rencananya juga bakal dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi beserta menteri Kabinet Merah Putih.

    “Kalau tidak ada perubahan, mengundang beberapa menteri dan seluruh bupati wali kota se-Provinsi Jawa Barat sekaligus silaturahmi bersama buka puasa,” ujarnya.

    Rudy meyakini bahwa kolaborasi merupakan kunci untuk mengatasi segala persoalan, termasuk penanganan bencana yang membutuhkan kekompakan pemangku kepentingan di hulu hingga hilir.

    Ia juga telah melakukan pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, serta Wali Kota Depok Supian Suri di Bekasi, Jawa Barat, Jumat (7/3) untuk mengatasi banjir akibat dari luapan aliran Sungai Cikeas dan Sungai Cileungsi.

    Pertemuan tersebut membahas penanganan banjir agar dilakukan secara simultan dari hulu hingga hilir. Pasalnya, dua aliran sungai itu berujung di Bojongkulur, Kabupaten Bogor berbatasan dengan Kota Bekasi, yang dilanda banjir parah belum lama ini.

    Menurut dia, penanganan banjir harus dilakukan secara tuntas, agar tidak berulang pada waktu mendatang. Sehingga, pembagian kewenangan penting untuk dipahami masing-masing daerah.

    Pemerintah Kabupaten Bogor akan fokus pada penanganan Sungai Cileungsi dan Sungai Cikeas, yang melintasi wilayah Bojongkulur. Kemudian penanganan kawasan Puncak.

    “Berarti kan kita bicaranya di bawah di Bekasi kita juga sama sama berkolaborasi Puncak mudah-mudahan dari Pemprov DKI juga ada pengertian yang sama dengan kita. Kita kolaborasi bersama sama,” kata Rudy saat itu.

    Pewarta: M Fikri Setiawan
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gelar Operasi Pasar, Pemkab Bogor Jamin Stok Minyakita Aman Megapolitan 12 Maret 2025

    Gelar Operasi Pasar, Pemkab Bogor Jamin Stok Minyakita Aman Megapolitan 12 Maret 2025

    Gelar Operasi Pasar, Pemkab Bogor Jamin Stok Minyakita Aman
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com –
    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat, menggelar
    operasi pasar
    minyak goreng merek
    Minyakita
    di Pasar Cibinong, Kabupaten Bogor, Selasa (11/3/2025).
    Operasi pasar
    tersebut dilakukan sebagai upaya pemerintah daerah dalam menstabilkan harga dan menjaga pasokan Minyakita pasca penggerebekan pabrik oplosan Minyakita ilegal di wilayah Sukaraja, Kabupaten Bogor.
    Dalam operasi pasar kali ini,
    Pemkab Bogor
    turut bekerja sama dengan PT Mikie Oleo Nabati Industri.
    “Ini salah satu tindak lanjut setelah kemarin Polres Bogor mengungkap terkait pemprosesan Minyakita yang dianggap ilegal,” kata Bupati Bogor Rudy Susmanto saat diwawancara, Selasa.
    “Saat ini kita memastikan dengan kondisi seperti ini di pasar stoknya masih ada atau tidak,” sambungnya.
    Rudy menyampaikan, saat ini stok ketersediaan Minyakita di Pasar Cibinong diakuinya masih sangat minim.
    Karena itu, lanjut Rudy, Pemkab Bogor berupaya menjaga stok tersebut dengan menyediakan 6.000 liter Minyakita dan 2 ton beras yang dijual di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET).
    “Operasi pasar ini harga Minyakita dijual di bawah HET, yaitu Rp 14.700. Kita akan terus gelar operasi pasar ini di beberapa titik untuk memudahkan masyarakat,” ungkapnya.
    Rudy berharap, operasi pasar ini bisa memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadhan dan menjelang Hari Raya Lebaran.
    “Bukan hanya di Cibinong, jadi kita lakukan di beberapa titik. Nanti, Dinas Perdagangan dan Perindustrian melakukan operasi pasar. Lalu Dinas Ketahanan Pangan melakukan gerakan pasar murah,” ujar Rudi.
    “Jadi, minggu depan kita akan simultan di beberapa kecamatan,” imbuhnya.
    Sebelumnya, Pabrik Minyakita ilegal di wilayah Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dibongkar polisi.
    Dalam kasus tersebut, polisi menetapkan satu orang tersangka berinisial TRM.
    Dari pengakuan tersangka, ia mampu meraup untung hingga Rp 600 juta per bulannya.
    Terungkapnya pabrik Minyakita ilegal tersebut bermula dari laporan peredaran minyak goreng kemasan plastik merek Minyakita palsu yang memiliki ukuran dan fisik yang berbeda.
    Minyakita palsu ini produksi dengan takaran di bawah 1 liter dan dijual dengan harga di atas harga eceran tertinggi.
    Parahnya, pabrik Minyakita ilegal ini mendistribusi minyak goreng curah tersebut ke Jabodetabek hingga Lampung.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Soal Kasus MinyaKita Kurang dari 1 Liter, Mendag Pastikan Pasokan Tetap Lancar Sesuai Takaran

    Soal Kasus MinyaKita Kurang dari 1 Liter, Mendag Pastikan Pasokan Tetap Lancar Sesuai Takaran

    JABAR EKSPRES – Baru-baru ini sempat muncul kasus peredaran kemasan isi ulang dan botol berisi kurang dari 1 liter yang cukup meresahkan masyarakat.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso pastikan pasokan MinyaKita tetap lancar sesuai takaran.

    ‘’Kami sampaikan ke masyarakat tidak perlu khawatir dengan pasokan barang. Pasokan minyak tetap berjalan sesuai ukuran,’’ katanya.

    BACA JUGA: MinyaKita Langka di Pasar Cibinong, Harga Tembus Rp18.000 per Liter

    Terkait hal ini, pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan para produsen agar mengemas MinyaKita sesuai dengan takaran, yakni 1 liter/kemasan.

    ‘’Kami minta pelaku usaha untuk menaati peraturan yang ada, agar mengikuti peraturan yang berlaku. Jangan sampai merugikan masyarakat,’’ sambungnya.

    Menurut Mendag, hingga saat ini pihaknya terus melakukan operasi pasar dan diharapkan permasalan tersebut bisa diselesaikan dalam waktu dekat.

    Bahkan, sejauh ini langkah penyegelan sudah dilakukan di sejumlah tempat produksi MinyaKita.

    BACA JUGA: Meski Takaran Diduga Tak Sesuai dan Harga Naik, MinyaKita Tetap Diminati Konsumen Cimahi

    ‘’Kami sudah melakukan pertama itu di Tangerang pada tanggal 24 Januari, kami sudah melakukan penyitaan. Kemudian tanggal 7 (Februari) kami mendatangi PT NNI dan melakukan penyegalan di Karawang. Kami terus melakukan operasi,’’ katanya.

    Selain itu, Mendag meminta kepada semua masyarakat untuk tidak perlu khawatir dengan pasokan barang sesuai dengan ukuran yang seharusnya.

    Terkait penyegelaan, pihaknya mengingatkan kembali kepada para pelaku usaha supaya tidak perlu melakukan hal serupa sehingga merugikan masyarakat.

    BACA JUGA: Ungkap Produksi hingga Pengedaran MinyaKita Palsu, Bupati Rudy Susmanto Apresiasi Polres Bogor

    ‘’Kita harus mematuhi aturan yang berlaku, karena pemerintah akan bersikap tegas atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan,’’ ucap Mendag.

  • Ciri-ciri MinyaKita Palsu yang Diproduksi di Bogor, Dalam Sehari Bisa Membuat 10.500 Pack – Halaman all

    Ciri-ciri MinyaKita Palsu yang Diproduksi di Bogor, Dalam Sehari Bisa Membuat 10.500 Pack – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sebuah gudang di Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dijadikan lokasi pemalsuan MinyaKita.

    Pengelola gudang berinisial TRM telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap pada Jumat (7/3/2025) lalu.

    Bupati Bogor, Rudy Susmanto, mengapresiasi kinerja Polres Bogor yang dapat membongkar kasus pemalsuan MinyaKita.

    Rudy mendatangi gudang untuk melihat langsung cara tersangka memproduksi MinyaKita palsu.

    “Hal ini terutama di bulan suci Ramadhan tentu sangat berdampak berpengaruh terhadap kepada masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Bogor, baik rumah tangga apalagi pengusaha,” ujarnya, Senin (10/3/2025).

    Wakapolres Bogor, Kompol Rizka Fadhilah, mengatakan dalam sehari gudang tersebut dapat memproduksi 10.500 pack MinyaKita.

    Menurutnya, pengemasan yang dilakukan tersangka sangat rapi sehingga warga dapat tertipu.

    Namun, jika diteliti MinyaKita palsu tak dicantumkan berat bersih.

    “Ini mereka mencetak sendiri, di mana cetakannya tidak sesuai dengan ketentuan karena di dalam packing tidak mencantumkan net ukuran berat bersih,” tuturnya.

    Kandungan minyak yang seharusnya ada di label kemasan juga tak ada dalam MinyaKita palsu.

    “Kemudian HET posisinya memang ada biasanya ini di bagian depan, di sini juga tidak mencantumkan mutu ataupu kualitas kandungan dari isi tersebut, sehingga dari segi packaging ini perbuatan pelaku ini menyimpang dari yang seharusnya,” tukasnya.

    Penyidik masih mendalami asal minyak curah yang digunakan tersangka untuk memalsukan MinyaKita.

    “Sementara ini kita masih melakukan pendalaman lebih lanjut, tetapi informasi awal minyak tersebut berasal dari minyak curah. Terkait oplosan kita masih melakukan pendalaman,” imbuhnya.

    Kompol Rizka Fadhilah, mengatakan TRM mengurangi takaran dari 1000 ml menjadi 750-800 ml untuk keuntungan pribadi.

    “Sebagaimana diedarkan seharusnya berat bersih itu 1 liter, namun oleh tersangka berat yang diedarkan itu 750-800 ml sehingga terjadi pengurangan kuota yang seharusnya,” paparnya, Senin (10/3/2025), dikutip dari TribunnewsBogor.com.

    Ia menambahkan MinyaKita yang diproduksi TRM dijual ke distributor di atas harga pasaran.

    TRM menjualnya seharga Rp15.600, lebih tinggi dari aturan yakni Rp13.500.

    “Dengan tingginya harga yang dikeluarkan oleh TRM ini harga di tangan konsumen akhir di atas dari HET, di mana sesuai aturan pemerintah harga MinyaKita adalah 15.700 namun faktanya bisa Rp17 ribu sampai Rp18 ribu,” tandasnya.

    Kompol Rizka menambahkan tersangka memperoleh keuntungan mencapai Rp600 juta per bulan.

    Akibat perbuatannya, TRM dijerat undang-undang perlindungan konsumen.

    “Terkait dengan perbuatan pelaku dikenakan pasal 62 ayat 1 Jo pasal 8 ayat 1 UU no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan ancaman pidana 5 tahun atau denda Rp 2 Miliar,” ungkapnya.

    TRM juga dapat dijerat dengan undang-undang perdagangan dengan ancaman pidana paling lama 4 tahun.

    “Dan juga pasal 160 Jo pasal 24 ayat 1 UU No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan di mana diubah dengan UU nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja,” tandasnya.

    Sebagian artikel telah tayang di TribunnewsBogor.com dengan judul Dapat Penghasilan Rp 600 Juta Per Bulan, Pelaku Produksi MinyaKita di Bogor Terancam Pidana 9 Tahun

    (Tribunnews.com/Mohay) (TribunnewsBogor.com/Muammarudin Irfani)