Orangtua Kades Parung Bogor Jadi Korban Kecelakaan Bus Cahaya Trans di Tol Krapyak
Tim Redaksi
BOGOR, KOMPAS.com
– Anih Purwaningsih asal Bogor dan suaminya, Saguh, turut menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus Cahaya Trans di Tol Krapyak Semarang. Kedua korban merupakan orangtua dari Kepala Desa Parung, Nurwidia.
“Minggu malam kalau enggak salah (berangkatnya), saya kurang tahu pasti. Karena pamitnya sama si bungsu, sama menantu,” kata Nurwidia kepada wartawan di kediamannya di Jalan Raya Bogor-Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Senin (22/12/2025).
Nurwidia mengaku syok mengetahui kabar tersebut karena sebelumnya tidak mengetahui kedua orangtuanya melakukan perjalanan menggunakan bus. Pantauan Kompas.com di lokasi, suasana duka menyelimuti kediaman korban dengan bendera kuning yang sudah terpasang serta karangan bunga duka cita dari Bupati Bogor Rudy Susmanto.
Kabar duka tersebut baru diketahui Nurwidia setelah pihak
Jasa Raharja
menghubunginya pada Senin pagi. Awalnya, petugas menginformasikan adanya korban
kecelakaan bus
bernama Anih yang merupakan warga Parung.
“Beliau menyebut satu nama Hj Anih, langsung saya bilang kalau itu ibu saya. Saya matikan handphone, terus nemuin adik saya yang ada di kantor kecamatan setelah upacara saya panggil menanyakan posisi ibu ada di mana. Saya juga tidak mengetahui kalau ibu berangkat ke Jawa,” ungkapnya.
Pihak Jasa Raharja kemudian mendatangi kantornya untuk melakukan konfirmasi lebih lanjut. Saat itulah dipastikan bahwa suami Anih, Saguh, juga menjadi salah satu korban meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut.
“Saya langsung meyakinkan bahwa itu keluarga saya, Saguh itu suaminya ibu saya. Beliau ke Jogja mau silaturahmi ke keluarga suami ibu saya,” terang Nurwidia.
Hingga Senin malam, para pelayat terus berdatangan ke rumah duka untuk menyampaikan belasungkawa. Pihak keluarga kini tengah menunggu kedatangan jenazah kedua korban yang sedang dalam perjalanan dari Jawa Tengah menuju Parung.
Rencananya, pihak keluarga akan langsung melaksanakan prosesi pemakaman setibanya kedua jenazah di rumah duka malam ini.
“Sedang dalam perjalanan, insya Allah malam ini juga dimakamkan,” kata Nurwidia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Rudy Susmanto
-
/data/photo/2025/12/22/694956119976d.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Orangtua Kades Parung Bogor Jadi Korban Kecelakaan Bus Cahaya Trans di Tol Krapyak
Bandung
22 Desember 2025")
Orangtua Kades Parung Bogor Jadi Korban Kecelakaan Bus Cahaya Trans di Tol Krapyak Bandung 22 Desember 2025
-
Orangtua Kades Parung Bogor Jadi Korban Kecelakaan Bus Cahaya Trans di Tol Krapyak Bandung 22 Desember 2025
Orangtua Kades Parung Bogor Jadi Korban Kecelakaan Bus Cahaya Trans di Tol Krapyak
Tim Redaksi
BOGOR, KOMPAS.com
– Anih Purwaningsih asal Bogor dan suaminya, Saguh, turut menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus Cahaya Trans di Tol Krapyak Semarang. Kedua korban merupakan orangtua dari Kepala Desa Parung, Nurwidia.
“Minggu malam kalau enggak salah (berangkatnya), saya kurang tahu pasti. Karena pamitnya sama si bungsu, sama menantu,” kata Nurwidia kepada wartawan di kediamannya di Jalan Raya Bogor-Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Senin (22/12/2025).
Nurwidia mengaku syok mengetahui kabar tersebut karena sebelumnya tidak mengetahui kedua orangtuanya melakukan perjalanan menggunakan bus. Pantauan Kompas.com di lokasi, suasana duka menyelimuti kediaman korban dengan bendera kuning yang sudah terpasang serta karangan bunga duka cita dari Bupati Bogor Rudy Susmanto.
Kabar duka tersebut baru diketahui Nurwidia setelah pihak
Jasa Raharja
menghubunginya pada Senin pagi. Awalnya, petugas menginformasikan adanya korban
kecelakaan bus
bernama Anih yang merupakan warga Parung.
“Beliau menyebut satu nama Hj Anih, langsung saya bilang kalau itu ibu saya. Saya matikan handphone, terus nemuin adik saya yang ada di kantor kecamatan setelah upacara saya panggil menanyakan posisi ibu ada di mana. Saya juga tidak mengetahui kalau ibu berangkat ke Jawa,” ungkapnya.
Pihak Jasa Raharja kemudian mendatangi kantornya untuk melakukan konfirmasi lebih lanjut. Saat itulah dipastikan bahwa suami Anih, Saguh, juga menjadi salah satu korban meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut.
“Saya langsung meyakinkan bahwa itu keluarga saya, Saguh itu suaminya ibu saya. Beliau ke Jogja mau silaturahmi ke keluarga suami ibu saya,” terang Nurwidia.
Hingga Senin malam, para pelayat terus berdatangan ke rumah duka untuk menyampaikan belasungkawa. Pihak keluarga kini tengah menunggu kedatangan jenazah kedua korban yang sedang dalam perjalanan dari Jawa Tengah menuju Parung.
Rencananya, pihak keluarga akan langsung melaksanakan prosesi pemakaman setibanya kedua jenazah di rumah duka malam ini.
“Sedang dalam perjalanan, insya Allah malam ini juga dimakamkan,” kata Nurwidia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/08/20/68a565ad86aa8.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Krisis Sampah Membayangi Kabupaten Bogor, Bupati Arahkan Pengelolaan Sampah dari Desa
Regional
17 Desember 2025")
Krisis Sampah Membayangi Kabupaten Bogor, Bupati Arahkan Pengelolaan Sampah dari Desa Regional 17 Desember 2025
Krisis Sampah Membayangi Kabupaten Bogor, Bupati Arahkan Pengelolaan Sampah dari Desa
Tim Redaksi
BOGOR, KOMPAS.com
– Pemerintah Kabupaten Bogor mulai mengalihkan penanganan sampah dari hilir ke hulu melalui penguatan pengelolaan sampah di tingkat desa.
Hal ini seiring disahkannya Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan
Sampah
yang akan mulai diterapkan pada 2026.
Kebijakan tersebut diambil menyusul terus meningkatnya volume sampah di
Kabupaten Bogor
yang berdampak pada kesehatan dan
pencemaran lingkungan
.
Bupati Bogor Rudy Susmanto menuturkan, penanganan dari hulu ini juga untuk menekan ancaman penumpukan dan gunungan sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA Galuga, Cibungbulang.
”
Pengelolaan sampah
harus berangkat dari hulu, yaitu dari masyarakat. Masyarakat itu berada di desa, sehingga pengelolaan sampah harus bisa dilakukan di tingkat desa,” kata Rudy usai melaksanakan rapat paripurna penetapan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bogor tentang Pengelolaan Sampah, Selasa (16/12/2025).
Rudy menjelaskan, Perda Pengelolaan Sampah menjadi payung hukum bagi pemerintah daerah untuk mendorong desa-desa mengelola sampah secara mandiri, termasuk melalui pembentukan dan penguatan bank sampah.
Menurut dia, sampah yang tidak dapat dikelola di tingkat desa barulah akan dibuang ke tempat pembuangan akhir, salah satunya ke TPA Galuga.
Dengan skema tersebut, beban TPA diharapkan dapat berkurang secara signifikan.
Untuk mendukung kebijakan tersebut, Pemkab Bogor menyiapkan pembiayaan melalui Bantuan Keuangan (Bankeu) Infrastruktur Desa yang disepakati bersama DPRD Kabupaten Bogor dan akan mulai berlaku pada 2026.
“Payung hukumnya ada, salah satunya melalui pembiayaan yang kami siapkan dalam bantuan keuangan infrastruktur desa yang disepakati bersama antara DPRD, Pemkab, dan mulai berlaku pada 2026,” katanya.
Selain itu, akan ada Peraturan Bupati yang mengatur pengelolaan sampah di tingkat desa.
Ia menambahkan, aspek teknis pengelolaan sampah di hulu, termasuk mekanisme operasional dan besaran dukungan anggaran telah diatur oleh Dinas Lingkungan Hidup.
Rudy menegaskan, penguatan pengelolaan sampah dari hulu menjadi langkah strategis untuk menekan dampak negatif sampah terhadap kesehatan masyarakat dan pencemaran lingkungan yang selama ini muncul akibat peningkatan volume sampah.
Menurutnya, kebijakan ini tidak hanya dilihat dari aspek teknis pengolahan sampah semata, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesehatan dan lingkungan.
Karena itu, pengesahan Perda Pengelolaan Sampah sekaligus menjadi instrumen perlindungan bagi masyarakat Kabupaten Bogor.
Jika dari hulu bisa ditangani, maka tekanan di TPA bisa berkurang sehingga persoalan sampah tidak terus menumpuk di hilir.
“Kami melihat TPA Galuga bukan hanya dari sisi lokasinya, tetapi juga dampaknya. Ada jalan provinsi dan jalan kabupaten yang dilalui, ada beberapa kecamatan dan desa terdampak,” ujarnya.
Masyarakat berharap sarana prasarana air bersih yang layak, penerangan jalan umum di seluruh ruas jalan, serta layanan kesehatan yang mencukupi bagi masyarakat sekitar TPA Galuga.
Maka, tujuan adanya perda pengelolaan sampah demi melindungi masyarakat Kabupaten Bogor.
Sebelumnya, Kabupaten Bogor menghadapi persoalan serius dalam pengelolaan sampah.
Setiap hari, timbulan sampah di wilayah ini mencapai sekitar 2.000 ton, sementara kapasitas Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Galuga sudah tak lagi mampu menampung.
Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor, Teuku Mulya, menyebut kondisi ini bisa menjadi bom waktu jika tidak segera diantisipasi.
“Jumlah sampah di Kabupaten Bogor 2.000 ton sehari yang masuk ke Galuga dan sudah tidak sebanding dengan kapasitas,” kata Teuku usai rapat Badan Anggaran (Banggar) di Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (19/8/2025).
Menurutnya, kondisi tersebut sudah melebihi kapasitas dan berisiko menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan dan lingkungan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
Bupati Bogor dan DPRD sepakati Perda Pengelolaan Sampah
Kabupaten Bogor (ANTARA) – Bupati Bogor, Rudy Susmanto, bersama DPRD Kabupaten Bogor menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Sampah menjadi peraturan daerah dalam rapat paripurna, Selasa.
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor yang digelar di Ruang Rapat Paripurna, Cibinong, tersebut memiliki tiga agenda utama, yakni persetujuan bersama Raperda tentang Pengelolaan Sampah, penetapan keputusan DPRD terkait tata beracara Badan Kehormatan, serta persetujuan perpanjangan kerja sama pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Galuga.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, dan dihadiri wakil ketua serta anggota DPRD Kabupaten Bogor. Turut hadir Wakil Bupati Bogor, unsur Forkopimda, para asisten, kepala perangkat daerah, direksi BUMD, pimpinan instansi vertikal, serta tokoh masyarakat.
Susmanto menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kabupaten Bogor, khususnya Panitia Khusus pembahas Raperda, atas inisiatif pembentukan regulasi tersebut. Ia menegaskan Raperda Pengelolaan Sampah merupakan inisiatif DPRD.
“Perda ini memberikan payung hukum bahwa pengelolaan sampah harus dimulai dari hulu, yakni dari masyarakat di desa. Sampah dikelola di tingkat desa, sementara residu yang tidak dapat dikelola baru dibuang ke TPA,” ujar dia.
Menurut dia, kebijakan tersebut menjadi bentuk komitmen bersama dalam memperkuat pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan berbasis pemberdayaan masyarakat.
Ia menyebutkan Perda Pengelolaan Sampah diharapkan mampu menjawab tantangan meningkatnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Ia menjelaskan, penetapan Perda ini juga menjadi langkah penyesuaian regulasi sekaligus menggantikan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.
“Ke depan, pengelolaan sampah di Kabupaten Bogor diharapkan dapat dilaksanakan secara lebih efektif, modern, terencana, terpadu, dan berwawasan lingkungan,” katanya.
Selain itu, rapat paripurna juga menyetujui perpanjangan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kota Bogor terkait pengelolaan TPA Galuga yang berlokasi di Desa Galuga, Kecamatan Cibungbulang.
Ia menegaskan DPRD merupakan mitra sejajar pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ia mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama membangun Kabupaten Bogor yang aman, adil, dan makmur.
Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Bupati Bogor dan DPRD sepakati Perda Pengelolaan Sampah
Kabupaten Bogor (ANTARA) – Bupati Bogor, Rudy Susmanto, bersama DPRD Kabupaten Bogor menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Sampah menjadi peraturan daerah dalam rapat paripurna, Selasa.
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor yang digelar di Ruang Rapat Paripurna, Cibinong, tersebut memiliki tiga agenda utama, yakni persetujuan bersama Raperda tentang Pengelolaan Sampah, penetapan keputusan DPRD terkait tata beracara Badan Kehormatan, serta persetujuan perpanjangan kerja sama pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Galuga.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, dan dihadiri wakil ketua serta anggota DPRD Kabupaten Bogor. Turut hadir Wakil Bupati Bogor, unsur Forkopimda, para asisten, kepala perangkat daerah, direksi BUMD, pimpinan instansi vertikal, serta tokoh masyarakat.
Susmanto menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kabupaten Bogor, khususnya Panitia Khusus pembahas Raperda, atas inisiatif pembentukan regulasi tersebut. Ia menegaskan Raperda Pengelolaan Sampah merupakan inisiatif DPRD.
“Perda ini memberikan payung hukum bahwa pengelolaan sampah harus dimulai dari hulu, yakni dari masyarakat di desa. Sampah dikelola di tingkat desa, sementara residu yang tidak dapat dikelola baru dibuang ke TPA,” ujar dia.
Menurut dia, kebijakan tersebut menjadi bentuk komitmen bersama dalam memperkuat pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan berbasis pemberdayaan masyarakat.
Ia menyebutkan Perda Pengelolaan Sampah diharapkan mampu menjawab tantangan meningkatnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Ia menjelaskan, penetapan Perda ini juga menjadi langkah penyesuaian regulasi sekaligus menggantikan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.
“Ke depan, pengelolaan sampah di Kabupaten Bogor diharapkan dapat dilaksanakan secara lebih efektif, modern, terencana, terpadu, dan berwawasan lingkungan,” katanya.
Selain itu, rapat paripurna juga menyetujui perpanjangan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kota Bogor terkait pengelolaan TPA Galuga yang berlokasi di Desa Galuga, Kecamatan Cibungbulang.
Ia menegaskan DPRD merupakan mitra sejajar pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ia mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama membangun Kabupaten Bogor yang aman, adil, dan makmur.
Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Ancaman 2 ASN Disdik Bogor Dipecat Usai Isu Selingkuh Mencuat
Bogor –
Dua aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Bogor terancam dipecat. Sanksi itu berkaitan dugaan kedua ASN terlibat perselingkuhan hingga viral di media sosial.
Terduga pelaku yang terlibat merupakan ASN Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Keduanya dipergoki berada di satu rumah yang sama.
Dalam video viral yang dilihat, Senin (8/12), anak salah satu ASN tersebut yang merekam kejadiannya. Terdengar anak ASN tersebut muntah melihat ayahnya berada satu rumah dengan ASN perempuan lainnya.
Dinarasikan bahwa keluarga sudah melaporkan kejadian itu kepada Pemkab Bogor sejak bulan Juli 2025. ASN pria tersebut disebut belum menceraikan istri sahnya.
Alih-alih disanksi, pelaku ASN pria malah disebut mendapatkan kenaikan pangkat. Sang anak dalam narasi video tersebut berharap agar sang ayah diberikan sanksi bukan diberikan kenaikan pangkat.
Kedua ASN Dipanggil
Dikonfirmasi, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika mengatakan Pemkab sudah melakukan pemanggilan terhadap ASN tersebut.
“Kita sudah tahap pemanggilan yang bersangkutan,” kata Ajat, Senin (8/12).
Dia mengatakan dalam waktu dekat akan disiapkan sanksi untuk ASN tersebut. Ajat meminta masyarakat untuk menunggu prosesnya.
“Dalam waktu dekat tentunya ada sanksi, tunggu ya prosesnya,” katanya.
Ancaman Sanksi Pemecatan
Pemkab Bogor menyiapkan sanksi dua ASN Disdik Kabupaten Bogor yang viral diduga berselingkuh. Sanksi yang diberikan bisa berupa pemberhentian.
“Tahapan sudah kami tempuh. Kemungkinan besar kita akan ambil langkah, salah satunya adalah pemberhentian dua-duanya,” kata Bupati Bogor Rudy Susmanto, Rabu (10/12/2025).
Rudy menyebut Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) tengah memeriksa kedua ASN tersebut.
“Tahapan pemeriksaan sudah dilakukan oleh BKPSDM Kabupaten Bogor, tahapan administrasi mudah-mudahan hari ini selesai,” tuturnya.
Halaman 2 dari 2
(ygs/ygs)
-
/data/photo/2025/12/09/6937c265be9e3.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Cara Unik Galang Donasi Korban Bencana Sumatera, Gunakan Keropak Sederhana
Bandung
10 Desember 2025")
Cara Unik Galang Donasi Korban Bencana Sumatera, Gunakan Keropak Sederhana Bandung 10 Desember 2025
Cara Unik Galang Donasi Korban Bencana Sumatera, Gunakan Keropak Sederhana
Tim Redaksi
BOGOR, KOMPAS.com
– Masyarakat, instansi, dan berbagai elemen lainnya berupaya memberikan bantuan kepada korban bencana alam di Aceh dan Sumatera.
Salah satu inisiatif datang dari
Polres Bogor
yang mengumpulkan donasi menggunakan keropak sederhana.
Sebanyak 1.713 personel, mulai dari perwira hingga bintara dan staf, berkontribusi dalam penggalangan dana ini, menghasilkan total lebih dari Rp 112 juta.
“Ini kepedulian yang mendalam terhadap musibah yang menimpa masyarakat di Aceh dan Sumatera. Melalui gerakan ini, kami secara spontan dan sukarela melakukan aksi patungan donasi,” ungkap Kapolres Bogor, AKBP Wikha Ardilestanto saat diwawancarai Kompas.com pada Rabu (10/12/2025).
Donasi yang terkumpul akan digabungkan dengan bantuan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dan disalurkan melalui
Palang Merah Indonesia
(PMI) Bogor.
Meskipun jumlah yang terkumpul tidak seberapa, Kapolres berharap donasi ini dapat sedikit meringankan beban penderitaan para korban.
“Ini adalah panggilan hati, bahwa polisi adalah bagian dari masyarakat, dan kami akan selalu hadir dalam suka maupun duka,” tambahnya.
Di sisi lain, Bupati Bogor, Rudy Susmanto mengungkapkan, total donasi yang terkumpul untuk korban bencana di Aceh dan Sumatera mencapai Rp 1,2 miliar.
Donasi ini berasal dari aparatur sipil negara (ASN) Pemkab Bogor, Polres Bogor, dan berbagai pihak lainnya.
“Dari tingkat paling bawah sampai tingkat paling atas, semuanya berkontribusi bersama-sama memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita melalui PMI Kabupaten Bogor,” ujar Rudy.
Pekan lalu, Pemkab Bogor bersama Yayasan Anak Negeri juga telah mengirimkan tim medis, obat-obatan, dan tim rescue ke wilayah bencana untuk membantu para korban.
“Jadi ini bukan yang pertama, ini merupakan bantuan tahap berikutnya setelah tahap pertama,” pungkasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
Borderline Economic Summit menjadi pijakan Indonesia Emas 2045
Kalau Bogor Raya maju, Jawa Barat maju. Kalau Jawa Barat maju, probabilitas Indonesia mencapai posisi negara maju jauh lebih besar.
Kabupaten Bogor (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menyebut Borderline Economic Summit (BES) 2025 sebagai momentum strategis untuk memperkuat peran Bogor Raya sebagai pusat pertumbuhan menuju target nasional Indonesia Emas 2045.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Herman Suryatman menegaskan bahwa BES merupakan forum pertama yang mengonsolidasikan 11 daerah perbatasan untuk menyusun langkah bersama menghadapi tantangan pembangunan jangka panjang.
“Ini RPJMD pertama menuju Indonesia Emas 2045. Entry point-nya dari Bogor Raya yang menyumbang 55 persen PDRB Jawa Barat,” kata Herman dalam BES 2025 yang berlangsung di Ciawi, Rabu.
Ia menjelaskan bahwa Indonesia diproyeksikan menjadi negara maju pada 2045, berada di posisi empat besar dunia, setelah China, India, dan Amerika Serikat.
Menurut dia, untuk mencapai target tersebut, Jabar harus menjadi motor utama pertumbuhan nasional karena memiliki populasi terbesar dan kontribusi ekonomi tertinggi.
“Kalau Bogor Raya maju, Jawa Barat maju. Kalau Jawa Barat maju, probabilitas Indonesia mencapai posisi negara maju jauh lebih besar,” ujarnya lagi.
Herman menegaskan bahwa BES bukan forum seremonial, melainkan forum substantif yang menuntut komitmen nyata pemerintah daerah.
Dia juga mengingatkan bahwa penurunan jumlah dana Transfer ke Daerah (TKD) harus menjadi momentum bagi daerah untuk melakukan diversifikasi sumber pembiayaan pembangunan.
“Ini game challenge. Sekarang kita tidak boleh hanya mengandalkan APBD, tetapi harus mengorkestrasi semua potensi keuangan yang ada,” katanya.
Pemprov Jabar menyatakan siap mendampingi daerah dalam merancang arah pembangunan hingga 2045 melalui penyediaan data, sinkronisasi perencanaan, dan penguatan kapasitas kelembagaan.
Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan BES menjadi ruang bersama untuk menyerasikan arah kebijakan pembangunan antardaerah, baik di bidang ekonomi, fiskal, maupun tata ruang.
“Kami ingin memastikan Bogor Raya menjadi penggerak ekonomi Jawa Barat,” ujarnya.
Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Pemerintah siapkan Dewan Aglomerasi Jabodetabek-Punjur
Kabupaten Bogor (ANTARA) – Pemerintah pusat sedang menyiapkan pembentukan Dewan Aglomerasi untuk mengoordinasikan perencanaan dan pengelolaan pembangunan wilayah Jabodetabek-Punjur, seiring berubahnya status Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan lembaga tersebut akan menjadi pusat kendali koordinasi lintas daerah agar perencanaan kawasan metropolitan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri.
“Dewan Aglomerasi ini akan memegang fungsi koordinasi penuh mulai dari perencanaan, anggaran, tata ruang, hingga pengendalian pembangunan,” kata Bima dalam Bogor Econimic Summit (BES) 2025 di Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu.
Ia menjelaskan bahwa kawasan Jabodetabek-Punjur merupakan megakota terbesar di dunia dengan populasi sekitar 42 juta jiwa, sehingga memerlukan tata kelola baru yang lebih sistematis.
Menurut Bima, persoalan lintas batas seperti sampah, banjir, transportasi, energi, dan pertumbuhan permukiman perlu ditangani dalam perspektif kawasan, bukan hanya wilayah administratif.
“Tidak bisa lagi bicara hanya soal batas kota atau batas kabupaten. Yang kita butuhkan adalah satu platform besar untuk memutuskan arah pembangunan bersama,” ujarnya.
Dewan Aglomerasi akan dipimpin oleh figur profesional yang ditunjuk langsung Presiden agar keputusan yang diambil bebas dari tarik-menarik kepentingan politik.
“Harapannya lembaga ini tidak didominasi perspektif politik. Karena jika masih seperti itu, aglomerasi tidak akan pernah berjalan optimal,” kata dia.
Ia menambahkan bahwa penyusunan Perpres Dewan Aglomerasi sedang dalam tahap finalisasi dan segera akan dikonsultasikan dengan daerah-daerah anggota.
Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan inisiatif tersebut sejalan dengan kebutuhan Kabupaten Bogor dan wilayah sekitarnya untuk mendapat kepastian arah tata ruang dan pembangunan kawasan.
“Kami siap berkolaborasi karena banyak urusan lintas batas yang memang tidak bisa diselesaikan sendiri oleh satu daerah,” kata Rudy.
Forum BES 2025 merekomendasikan agar daerah di Bogor Raya memberi masukan aktif terhadap penyusunan regulasi Dewan Aglomerasi agar sesuai dengan kondisi lapangan.
Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Pemprov Jabar: Program MBG bantu jaga inflasi pangan di Bogor Raya
Kabupaten Bogor (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta penguatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berkontribusi signifikan dalam menjaga stabilitas inflasi pangan di wilayah Bogor Raya.
Sekda Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan inflasi rata-rata Bogor Raya saat ini berada pada kisaran 3,3 persen, sementara Jawa Barat berada pada angka 2,63 persen yang masih dalam rentang aman.
“Inflasi harus dijaga setiap hari. Harga pangan sangat sensitif terhadap daya beli masyarakat dan angka kemiskinan,” kata Herman dalam Borderline Econimic Summit (BES) 2025 di Ciawi, Kabupaten Bogor, Rabu.
Ia menyebut harga pangan seperti cabai merah, bawang merah, telur, dan ayam merupakan komoditas yang paling memengaruhi inflasi.
Menurut dia, pengoperasian lebih dari 4.600 SPPG dengan nilai investasi Rp50 triliun menjadi penopang kuat stabilitas harga bahan pangan.
“Walaupun TKD turun, uang yang masuk dari sektor pangan ini luar biasa besar. Inilah capital inflow yang menjaga konsumsi masyarakat tetap kuat,” katanya.
Herman menjelaskan bahwa konsumsi rumah tangga merupakan salah satu variabel penting dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi.
Inflasi yang terkendali membuat daya beli terjaga sehingga konsumsi tetap stabil, dan ini berdampak pada penurunan kemiskinan.
Ia meminta daerah di Bogor Raya terus memperkuat sinergi pengendalian harga pangan melalui koordinasi lintas sektor dan peningkatan produksi lokal.
Bupati Bogor Rudy Susmanto menyatakan penguatan sektor pangan menjadi salah satu prioritas dalam rencana pembangunan daerah.
“Kami terus memperluas kolaborasi agar harga pangan tetap stabil dan masyarakat bisa memenuhi kebutuhan dasarnya,” kata Rudy.
Forum BES turut menyoroti pentingnya kerja sama antardaerah untuk menjaga inflasi kawasan tetap terkendali menjelang tahun 2026.
Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.