Xcloud.id

Tag: Rudianto

  • Kena Efisiensi Anggaran Rp 201 Miliar, Bagaimana Nasib Pemberantasan Korupsi di KPK? – Halaman all

    Kena Efisiensi Anggaran Rp 201 Miliar, Bagaimana Nasib Pemberantasan Korupsi di KPK? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memaparkan langkah rekonstruksi anggaran tahun 2025 kepada Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rangka efisiensi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di Gedung Nusantara, Jakarta pada Rabu (12/2/2025). 

    Wakil Ketua KPK, Agus Joko Pramono, menegaskan bahwa rekonstruksi anggaran tersebut merupakan bentuk dukungan KPK dalam program prioritas nasional, seperti swasembada pangan, ketahanan energi, dan akselerasi hilirisasi.

    “Pagu KPK tahun 2025 sebelum rekonstruksi adalah Rp 1,237 triliun, lalu kemudian setelah rekonstruksi menjadi Rp1,036 triliun, sehingga efisiensi dari KPK mencapai Rp201 miliar,” terang Agus.

    Sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, KPK menyesuaikan anggarannya untuk mendukung kebijakan tersebut.

    Mata anggaran pada pos belanja barang disesuaikan menjadi Rp239 miliar dari sebelumnya Rp428 miliar atau mencapai 45 persen. 

    Pada pos belanja modal, dilakukan efisiensi sebesar 37 persen, sehingga menjadi Rp11,82 miliar yang sebelumnya adalah Rp18,72 miliar. 

    “Upaya ini merupakan bentuk dukungan penuh KPK kepada pemerintah,” kata Agus.

    Langkah rekonstruksi anggaran lainnya dilakukan KPK dengan penyesuaian pada sejumlah aspek, di antaranya terkait perjalanan dinas, optimalisasi teknologi informasi untuk kegiatan rapat dan seminar, pembatasan kegiatan seremonial, pengadaan souvenir, serta efisiensi penggunaan jasa konsultan/ahli.

    “Dalam konteks biaya pemeliharaan, belanja barang dan jasa, KPK juga sudah cukup efisien, karena kami tidak menyediakan fasilitas rumah dan kendaraan dinas bagi pejabat dan pegawai,” ujar Agus.

    Meski demikian, Agus menegaskan, rekonstruksi anggaran tidak berdampak signifikan pada upaya pemberantasan korupsi. 

    Hal ini selaras dengan Asta Cita pemerintahan Prabowo Subianto untuk memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi. 

    “Agar tetap berjalan optimal, Insan KPK akan mendapat tugas dan tanggung jawab yang lebih besar dari sebelumnya,” sebut Agus.

    Rekonstruksi anggaran yang dilakukan KPK direspons positif anggota komisi III DPR RI. 

    Salah satunya, Rudianto Lallo, yang menyebut para penegak hukum harus tetap kuat dan berkomitmen dalam menjalankan tugasnya.

    “Pedang keadilan bisa ikut serta mensejahterakan rakyat, dengan cara apa? Tentu dengan penegakan hukum. Bagaimana penerimaan negara bisa masuk dari pemulihan aset di bidang pemberantasan korupsi, minimal dengan menekan potensi kebocoran di sejumlah sektor,” katanya.

    Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Jenderal KPK Cahya Hardianto Harefa, perwakilan dari Biro Keuangan KPK, dan Pusat Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi KPK.

  • 4 Pati TNI Bersiap Pensiun di Akhir Januari 2025, Ada Mantan Kepala Bais TNI

    4 Pati TNI Bersiap Pensiun di Akhir Januari 2025, Ada Mantan Kepala Bais TNI

    loading…

    Letjen TNI Rudianto dipindahtugaskan menjadi Pati Mabes TNI AD dalam rangka pensiun. Sebelumnya, Pati bintang tiga ini menjabat sebagai Danjen Akademi TNI. Foto/Dok.TNI

    JAKARTA – Terdapat empat Perwira Tinggi (Pati) TNI bersiap pensiun setelah terkena mutasi pada akhir Januari 2025 ini. Mereka terdiri dari tiga Pati TNI AD, dan satu Pati TNI AL.

    Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto kembali melakukan rotasi pada akhir bulan Januari 2025.

    Total ada 65 Pati TNI yang terkena mutasi, dengan rincian 30 Pati TNI AD, 24 Pati TNI AL, dan 11 Pati TNI AU.

    Mutasi jabatan ini didasarkan pada Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/133/I/2025 tanggal 31 Januari 2025, mengenai pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan di tubuh TNI.

    4 Pati TNI Bersiap Pensiun di Akhir Januari 2025

    1. Letjen TNI Rudianto

    Letjen TNI Rudianto pada mutasi terbaru ini telah resmi dipindah tugaskan menjadi Pati Mabes TNI AD dalam rangka pensiun. Sebelumnya, Pati bintang tiga ini sempat menjabat sebagai Komandan Jenderal (Danjen) Akademi TNI.

    Kini, tugas Komjen Akademi TNI telah diserahkan pada Mayjen Novi Helmy Prasetya. Dalam catatan kariernya, Rudianto adalah lulusan Akmil 1989 yang telah duduki sejumlah posisi penting seperti Kepala Bais TNI, dan Irjenad di tahun 2022.

    2. Brigjen TNI Ketut Adi Suasta Putra

    Selanjutnya ada Brigjen TNI Ketut Adi Suasta Putra yang akan pensiun tahun 2025 ini setelah pada mutasi 31 Januari 2025 lalu dipindah tugaskan jadi Pati Mabes TNI AD.

    Sebelumnya, Ketut Adi Suasta Putra sempat menduduki posisi Widyaiswara Bidang Wilhan Seskoad. Kini jabatan tersebut telah diserahkan pada Brigjen TNI Tatang Budiman.

    3. Laksma TNI Doddy Setyo Prambudi

    Dari Angkatan Laut ada sosok Laksamana Pertama TNI Doddy Setyo Prambudi yang akan pensiun tahun ini. Mutasi akhir Januari tersebut membuatnya kini bertugas sebagai Pati Mabes TNI AL.

    Sebelumnya, Doddy sempat bertugas sebagai Ir Pushidrosal. Kini posisi tersebut telah diemban oleh Kolonel Laut Nanang Permadi.

    4. Mayjen TNI Heru Sudarminto

    Terakhir, ada nama Mayjen TNI Heru Sudarminto yang dipindah tugaskan jadi Pati Mabes TNI AD dalam rangka pensiun. Sebelumnya, ia sempat jabat Kepala Badan Pengembangan Kebijakan dan Teknologi Pertahanan Kementerian Pertahanan.

    Itulah empat Pati TNI yang akan pensiun setelah terkena mutasi pada akhir Januari 2025 ini. Mereka semua cepat atau lambat akan meninggalkan militer di tahun ini.

    (shf)

  • Komisi III DPR Harap Efisiensi Anggaran Lembaga Hukum Jangan Kurangi Rasa Keadilan

    Komisi III DPR Harap Efisiensi Anggaran Lembaga Hukum Jangan Kurangi Rasa Keadilan

    Komisi III DPR Harap Efisiensi Anggaran Lembaga Hukum Jangan Kurangi Rasa Keadilan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sejumlah anggota
    Komisi III DPR
    RI memberikan tanggapan terkait kebijakan
    efisiensi anggaran
    yang diterapkan oleh delapan lembaga mitra kerja mereka di bidang hukum.
    Mereka memberikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah, tetapi tetap mengingatkan agar pemotongan anggaran tidak mengganggu pelayanan hukum dan mengurangi rasa keadilan bagi masyarakat.
    Anggota Komisi III
    DPR
    RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hasbiallah Ilyas menekankan pentingnya kehati-hatian dalam melakukan efisiensi agar tidak mengorbankan program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
    “Fraksi PKB hanya menitikberatkan pada program layanan langsung kepada masyarakat, kalau bisa jangan ada pemotongan,” kata Hasbiallah dalam rapat kerja bersama mitra Komisi III DPR RI, Rabu (12/2/2025).
    Selain itu, dia mengingatkan agar anggaran untuk pembinaan dan pengawasan dalam penegakan hukum tetap dipertahankan.
    Hasbiallah juga menyoroti pentingnya program yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum.
    “Yang penting, jangan sampai penegakan hukum berkurang akibat efisiensi ini,” ujarnya.
    Sementara itu, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Nasdem, Rudianto Lallo menyebut, total efisiensi di seluruh mitra kerja Komisi III mencapai sekitar Rp 38 triliun.
    Dia berharap efisiensi ini tetap dapat meningkatkan kinerja mitra Komisi III di tengah banyak program kerja yang telah dirancang untuk 2025
    “Harapannya, efisiensi ini bisa meningkatkan kinerja mitra Komisi III, khususnya dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi,” kata Rudianto.
    Menurut dia, optimalisasi kinerja lembaga hukum juga bisa membantu menekan kebocoran anggaran negara, terutama di sektor sumber daya alam.
    Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bimantoro Wiyono juga menyampaikan apresiasi terhadap upaya efisiensi yang dilakukan mitra kerja Komisi III.
    Dia menekankan bahwa keadilan tetap harus ditegakkan oleh seluruh mitra kerja Komisi III, meskipun terjadi pemangkasan anggaran.
    “Kami mendorong agar penegakan hukum, pelayanan hukum, serta pelayanan publik tetap harus dioptimalkan,” ujar Bimantoro.
    Dia berharap, program-program prioritas yang sudah disusun tetap bisa berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
    “Kami ingin agar efisiensi ini tetap menghasilkan program yang tepat sasaran, efektif, dan yang paling penting meningkatkan kepercayaan publik terhadap mitra-mitra Komisi III,” ujar Bimantoro.
    Sebagai informasi, delapan lembaga di bidang hukum yang menjadi mitra Komisi III terkena kebijakan
    efisiensi anggaran 2025
    . Hal itu terungkap dalam rapat kerja yang berlangsung pada Rabu (12/2/2025).
    Adapun lembaga-lembaga tersebut yakni Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), Kepolisian Negara Republik Indonesia (
    Polri
    ), Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ), Kejaksaan Agung (
    Kejagung
    ), Badan Narkotika Nasional (
    BNN
    ), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (
    PPATK
    ).
    Beberapa dampak efisiensi yang telah diungkapkan antara lain:
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 30 Perwira Tinggi TNI AD Dimutasi, Ini Daftar Lengkapnya

    30 Perwira Tinggi TNI AD Dimutasi, Ini Daftar Lengkapnya

    loading…

    Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melakukan mutasi, rotasi, dan promosi jabatan terhadap 65 perwira TNI dari tiga matra. Foto/istimewa

    JAKARTA – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melakukan mutasi, rotasi, dan promosi jabatan terhadap 65 perwira TNI dari tiga matra. Mereka merupakan para perwira menengah (pamen) dan perwira tinggi (pati) di lingkungan TNI.

    “Mutasi tersebut tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/133/I/2025 Tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia yang ditetapkan pada 31 Januari 2025,” bunyi keterangan tertulis dikutip SindoNews, Senin (10/2/2025).

    Dari 65 perwira yang dimutasi, sebanyak 30 di antaranya merupakan perwira TNI AD yang kini menduduki sejumlah jabatan strategis.

    Berikut ini daftar nama perwira TNI AD yang dimutasi:

    1. Letjen TNI Rudianto, dari Danjen Akademi TNI dimutasi menjadi Pati TNI AD dalam rangka pensiun

    2. Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya, dari Aster Panglima TNI dimutasi menjadi Danjen Akademi TNI

    3. Mayjen TNI Mohamad Naudi Nurdika, dari Pangdam II/Swj dimutasi menjadi Aster Panglima TNI

    4. Mayjen TNI Ujang Darwis, dari Dirjen Strahan Kemhan dimutasi menjadi Pangdam II/Swj

    5. Mayjen TNI R. Sidharta Wisnu Graha, dari Inspektur Utama BIN dimutasi menjadi Staf Khusus KSAD

  • Mutasi TNI Terbaru, Danjen Akademi TNI, Pangkoarmada II, dan Ir Kopasgat Diganti

    Mutasi TNI Terbaru, Danjen Akademi TNI, Pangkoarmada II, dan Ir Kopasgat Diganti

    loading…

    Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto kembali melakukan mutasi terhadap jajarannya. Foto/Puspen TNI

    JAKARTA – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto kembali melakukan mutasi terhadap jajarannya. Mereka adalah para perwira menengah (pamen) dan pewira tinggi (pati) yang kini menduduki jabatan strategis.

    Mutasi tersebut tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/133/I/2025 Tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

    SK Mutasi yang ditetapkan pada 31 Januari 2025 tersebut tercatat ada 65 perwira yang masuk dalam daftar mutasi, rotasi, dan promosi jabatan.

    Di TNI Angkatan Darat (AD) perwira yang dimutasi antara lain, Danjen Akademi TNI Letjen Rudianto.

    ”Letjen TNI Rudianto, jabatan lama Danjen Akademi dimuasi menjadi Pati Mabes TNI AD dalam rangka pensiun,” bunyi keterangan tertulis dikutip SindoNews, Senin (10/2/2025).

    Posisi yang ditinggalkan Letjen TNI Rudianto digantikan oleh Mayjen TNI Novi Helmy Prastya yang sebelumnya menjabat sebagai Aster Panglima TNi.

    Selain itu, Mayjen TNI Mohamad Naudi Nurdika, dari Pangdam II/Swj dimutasi menjadi Aster Panglima TNI. Posisinya digantikan oleh Mayjen TNI Ujang Darwis yang sebelumnya, Dirjen Strahan Kementerian Pertahanan (Kemhan).

    Di TNI Angkatan Laut (AL) perwira yang dimutasi yakni, Laksda TNI Ariyantyo Condrowibowo, dari Pangkoarmada II dimutasi menjadi Danseskoal. Dia digantikan oleh Laksda TNI I Gung Putu Alit Jaya, yang sebelumnya menduduki jabatan sebagai Wadan Kodiklatal.

    Sedangkan di TNI Angkatan Udara (AU) perwira yang dimutasi yakni, Marsma TNI Anis Nurwahyudi, dari Ir Kopasgat menjadi Wadan Kopasgat. Posisinya digantikan oleh Kolonel Pas Roy Rassy Fay Merthinus yang sebelumnya menjabat sebagai Paban V/Bakti TNI AU Spotdirga.

    (cip)

  • Kades di Bengkulu Korupsi Dana Desa Rp500 Juta, Uang Habis untuk Nikah Lagi dan Keperluan Pribadi – Halaman all

    Kades di Bengkulu Korupsi Dana Desa Rp500 Juta, Uang Habis untuk Nikah Lagi dan Keperluan Pribadi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, Bengkulu – Firmansyah (41), mantan Kepala Desa Air Kati, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, ditangkap pada 17 Januari 2025 setelah dua tahun menjadi buronan.

    Ia masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) karena terlibat dalam kasus korupsi dana desa dengan total kerugian negara mencapai Rp 500 juta.

    Menurut Kabag Ops Polres Rejang Lebong, AKP George Rudianto, Firmansyah diduga melakukan tindak pidana korupsi pada anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang totalnya mencapai Rp 1,3 miliar. 

    “Tersangka melakukan perbuatan korupsi anggaran di desa itu dengan kerugian negara mencapai Rp 500 juta lebih,” ungkap George.

    Pengakuan Tersangka

    Dalam wawancara, Firmansyah mengakui bahwa dana yang dikorupsi digunakan untuk biaya pernikahan siri dengan istri keduanya serta untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

    “Iya pak, untuk biaya nikah siri dan keperluan pribadi,” kata Firmansyah.

    Ia menikahi istri mudanya, seorang perempuan berinisial S (32), pada November 2023.

    Namun, pernikahan tersebut hanya bertahan enam bulan sebelum akhirnya bercerai.

    “Duit sudah habis semua, saya ceraikan karena tidak sanggup menghidupinya lagi,” jelasnya.

    Pelarian dan Penangkapan

    Setelah melakukan korupsi, Firmansyah meninggalkan rumah dan bersembunyi selama dua tahun.

    Ia ditangkap saat kembali ke rumahnya di Desa Air Apo, Kecamatan Binduriang.

    “Statusnya sudah ditetapkan sebagai tersangka,” tambah Kasat Reskrim Polres Rejang Lebong, Iptu Reno Wijaya.

    Kasus ini merupakan hasil penyelidikan Unit Tipikor Sat Reskrim Polres Rejang Lebong dan menunjukkan dampak serius dari tindak pidana korupsi di tingkat desa.

    (Tribunbengkulu.com/M Rizki Wahyudi)

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • 7 Letjen TNI Jebolan Akmil 1989, Empat di Antaranya dari Kopassus

    7 Letjen TNI Jebolan Akmil 1989, Empat di Antaranya dari Kopassus

    loading…

    Sesmenko Polhukam Letjen TNI Mochammad Hasan dari Kopassus yang merupakan jebolan Akmil 1989. Foto/Ist

    JAKARTA – Sejumlah perwira tinggi berpangkat Letnan Jenderal (Letjen) TNI diketahui sebagai jebolan Akademi Militer (Akmil) 1989. Nama-namanya bisa ditelusuri dari Letjen TNI Suharyanto (Kepala BNPB) hingga Letjen TNI Irham Waroihan (Irjen Kementan RI).

    Letnan Jenderal (Letjen) adalah pangkat perwira tinggi TNI tingkat ketiga. Posisinya satu tingkat di bawah Jenderal TNI (bintang 4) dan setingkat di atas Mayor Jenderal (bintang 2).

    Saat ini, ada sederet nama Letjen TNI yang aktif bertugas. Sebagian di antaranya diketahui berasal dari jebolan Akmil 1989. Empat di antaranya dari satuan Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Siapa saja mereka?

    Letjen TNI Jebolan Akmil 1989

    1. Letjen TNI Suharyanto

    Letjen TNI Suharyanto merupakan salah seorang Perwira Tinggi (Pati) TNI Angkatan Darat. Saat ini, dia menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

    Sekelumit tentang Suharyanto. Dia adalah lulusan Akademi Militer (Akmil) 1989 yang lahir di Cimahi, Jawa Barat pada 8 September 1967.

    Jabatan Kepala BNPB didapat Suharyanto pada November 2021 saat menggantikan Letjen Ganip Warsito. Sebelum itu, berbagai posisi penting lain juga pernah didudukinya, seperti Kasdam Jaya (2018-2019), Sekretaris Militer Presiden (Sesmilpres) Kemensetneg RI (2019-2020) hingga Pangdam V/Brawijaya (2020-2021).

    2. Letjen TNI Mochammad Hasan

    Letjen TNI Mochammad Hasan menjabat sebagai Sesmenko Polhukam. Posisi ini didapat pada Oktober 2024 usai menggantikan Letjen Teguh Pudjo Rumekso.

    Hasan adalah lulusan Akmil 1989 dari kecabangan Infanteri (Kopassus). Sebelumnya, dia pernah menempati beberapa posisi penting lain, seperti Aster Kasad (2022-2023) dan Pangdam I/Bukit Barisan (2023-2024).

    3. Letjen TNI Yudi Abrimantyo

    Berikutnya ada Letjen TNI Yudi Abrimantyo. Dia ditunjuk menjadi Kabais TNI sejak Maret 2024 usai menggantikan Letjen Rudianto.

    Yudi merupakan jebolan Akmil 1989 dari kecabangan Infanteri (Kopassus). Sebelumnya, dia pernah menjabat sebagai Bandep Ur Sosbud Deputi Bidang Pengembangan Setjen Wantannas (2018-2020) Ses Ditjen Strahan Kemhan (2020-2021 hingga Kabainstrahan Kemhan (2021-2024).

    4. Letjen TNI Teguh Muji Angkasa

    Letjen TNI Teguh Muji Angkasa lahir pada 11 Juni 1967 di Madiun, Jawa Timur. Saat ini, dia menjabat sebagai Dosen Tetap Unhan.

  • DPR Dorong Evaluasi Polri Imbas Banyak Anggota Terseret Kasus

    DPR Dorong Evaluasi Polri Imbas Banyak Anggota Terseret Kasus

    GELORA.CO -Seiring banyaknya kasus yang melibatkan oknum anggota kepolisian belakangan ini, Komisi III DPR menilai perlunya evaluasi di tubuh korps Bhayangkara. 

    Anggota Komisi III DPR Fraksi Nasdem, Rudianto Lallo, mengatakan bahwa evaluasi itu sedianya dimulai dari proses rekrutmen, pembinaan jenjang karir hingga kerja-kerja kepolisian sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. 

    “Itu harusnya dilakukan secara transparan,” kata Rudianto kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Jumat, 31 Januari 2025. 

    Kapoksi Fraksi Nasdem di Komisi III DPR ini menyebut bahwa Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang memiliki Presisi sedianya diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

    “Dia (polri) tanggung jawab satu kata dengan perbuatan. Transparan, terbuka. berkeadilan. Yaa ketika ada perilaku oknum yang melaksanakan tugasnya tidak berkeadilan, sudah pasti akan dicibir oleh masyarakat, netizen akan diprotes kan begitu,” jelas Rudianto.

    Namun demikian, Rudianto berpandangan bahwa apabila Polri dalam tugas-tugasnya betul-betul sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dia pasti akan dicintai masyarakat. 

    “Itu kan pilihan-pilihannya,” tutur dia. 

    “Nah, dengan banyaknya kejadian kasus seperti polisi tembak polisi, polisi tembak pelajar, kemudian tahanan meninggal di rutan polisi, kita mendengar ada pemerasan AKBP Bintoro, harusnya menjadi koreksi bersama bagi pimpinan polri, apa yang salah,” imbuh Legislator Nasdem Dapil Sulawesi Selatan I ini.

    Lebih jauh, mengenai apakah regulasi yang menjadi payung hukum Polri perlu direvisi karena banyaknya oknum yang melanggar, Rudianto menilai bahwa UU Polri hingga Peraturan Kapolri (Perkap) sudah sangat baik. Hanya saja, pada tahap implementasinya perlu digalakkan. 

    “Pertanyaannya sekarang, aturannya bagus prakteknya bagaimana? Itu yang jadi pertanyaan publik. Kok banyak kejadian yang melibatkan alat negara tadi yang disebut banyak orang oknum,” demikian Rudianto. 

  • Calon Polwan Anak Nelayan ‘Digugurkan’ DPR RI Respons Begini…

    Calon Polwan Anak Nelayan ‘Digugurkan’ DPR RI Respons Begini…

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menindaklanjuti aduan soal calon Polisi Wanita (Polwan) bernama Lasmini, yang merupakan anak dari seorang nelayan asal Nusa Tenggara Timur, yang tiba-tiba diduga “digugurkan” karena dinyatakan tidak memenuhi syarat saat proses rekrutmen Mabes Polri.

    Dia mengatakan aduan tersebut akan disampaikan kepada jajaran Polri bahkan hingga ke Kapolri, karena hal tersebut terkait dengan masalah dalam mekanisme proses rekrutmen. Menurut dia, kasus proses rekrutmen itu memiliki kejanggalan.

    “Kami terima aduan ini, kami akan meneruskan kepimpinan kami di Komisi III. Dan kami tentu akan menindaklanjuti aduan ini termasuk meneruskan kepada As SDM Polri, termasuk ke Pak Kapolri, Wakapolri, Irwasum,” kata Rudianto Lallo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

    Berdasarkan aduan yang ia terima, dia mengungkapkan Lasmini, yang sebelumnya telah dinyatakan lulus di Polda NTT dan diutus untuk mengikuti pendidikan di Mabes Polri, tiba-tiba dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh pihak Mabes meskipun sebelumnya sudah memenuhi semua persyaratan, termasuk tes kesehatan.

    Selain itu, menurutnya ada kejanggalan lainnya dalam proses rekrutmen karena biasanya tes kesehatan dilakukan lebih awal sebelum tes kompetensi, psikologi, dan tes lainnya. Bahkan, menurut dia, Lasmini merupakan satu-satunya calon Polwan yang mewakili NTT.

    “Ini jadi pertanyaan apakah proses ini dilakukan secara transparan?” ucap dia.

    Sementara itu, perwakilan keluarga dari pihak Lasmini, Al-Ma’rif mengungkapkan bahwa keluarga korban telah mengantongi banyak bukti-bukti bahwa Lasmini digugurkan sepihak setelah dinyatakan lolos oleh Polda NTT.

  • Warga Pesisir Hilang Mata Pencaharian Akibat Abrasi di Laut Tangerang – Page 3

    Warga Pesisir Hilang Mata Pencaharian Akibat Abrasi di Laut Tangerang – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pesisir menjadi wilayah langganan terdampak abrasi, penurunan tanah (land subsidence) dan banjir rob. Tak terkecuali di Tangerang. Berdasarkan keterangan warga yang tinggal di pesisir, salah satu dampak nyata terjadinya abrasi di laut Tangerang, adalah hilangnya mata pencaharian.

    Rudianto (35) Ketua RT 06 Kejaron 11, Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji mengungkap, warga yang dulunya memiliki empang kini harus rela kehilangan sebab menjadi korban abrasi.

    “Rumah serta empang milik warga yang dulunya berdiri kokoh tak jauh dari tepi pantai kini harus berpindah jauh dari bibir laut, menjauh dari ancaman air yang semakin mendekat,” ujar Rudianto kepada media, Sabtu (25/1/2025).

    Dia mengaku, sejak tahun 2000-an, air laut mulai merangsek lebih jauh ke daratan, bahkan mengancam keberadaan empang yang menjadi tumpuan hidup sebagian warga. Ia mengingat, perubahan daratan pinggir laut yang kini telah berubah menjadi air laut sepenuhnya.

    “Hampir 1 kilometer yang dahulu daratan, kini telah menjadi perairan. Air sudah mulai ke sini, karena abrasi dekat empang itu,” tambah Rudianto.

    Rudianto menyatakan, perubahan wilayah membuat sebagian besar warga memiliki empang memilih untuk tidak lagi merawatnya. Sebab usaha itu sia-sia jika nantinya harus digusur oleh air laut yang terus bergerak maju.

    “Desa Kohod kini menjadi saksi bisu. Dulu, wilayah ini adalah rumah bagi banyak keluarga yang menggantungkan hidupnya pada laut dan empang, namun kini mereka harus menghadapi kenyataan pahit bahwa tanah yang mereka huni semakin tergerus oleh waktu dan alam,” keluh Rudianto.