Xcloud.id

Tag: Roy Suryo

  • Frono Jiwo, Pria yang Disebut sebagai Sosok Asli di Foto Ijazah Jokowi, Kini Muncul Beri Pengakuan

    Frono Jiwo, Pria yang Disebut sebagai Sosok Asli di Foto Ijazah Jokowi, Kini Muncul Beri Pengakuan

    GELORA.CO – Siapa Frono Jiwo, pria yang dituduh sebagai sosok asli di ijazah Jokowi? kini muncul ungkap fakta.

    Para penuduh sempat mengatakan kalau ijazah yang dimiliki Jokowi itu sebenarnya milik Frono Jiwo.

    Hal itu dikarenakan saat kuliah, Frono Jiwo sudah mengenakan kacamata dan memiliki kumis tebal.

    Foto di ijazah Jokowi pun mengenakan kacamata dan berkumis.

    Mereka meyakini itu bukan Jokowi, karena ayah Gibran Rakabuming Raka itu kini tidak berkacamata dan tidak memiliki kumis.

    Namun Frono Jiwo yang merupakan teman kuliah Jokowi membantah hal itu.

    Frono Jiwo juga sempat bertemu dengan Roy Suryo, Dokter Tifa, dan Rismon Sianipar di UGM pada 15 Maret 2025.

    Bahkan beberapa alumni teman seangkatan Jokowi pun ikut hadir dalam pertemuan itu.

    Saat itu di hadapan semuanya, UGM menyatakan bahwa ijazah milik Jokowi itu asli.

    Namun rupanya Roy Suryo Cs tidak mempercayai hal itu dan tetap meyakini bahwa ijazah Jokowi palsu.

    Menurut Frono, Roy Suryo Cs telah menarik kesimpulan yang salah dalam kasus ijazah Jokowi.

    “Roy Suryo, dr. Tifa dan Rismon adalah orang-orang pinter, tapi dalam hal menganalisis ijazah Joko Widodo, mereka menarik kesimpulan yang salah, menyimpulkan bahwa ijazah Joko Widodo adalah palsu,” tulisnya di akun Facebook Frono Jiwo pada 20 April 2025.

    “Kesalahan kesimpulan itu mungkin mereka kurang referensi dan literatur sehingga tidak komprehensif, rasa benci, dendam dan negatif thinking menambah keyakinan kesalahan kesimpulan. Kesimpulan yang salah tsb diumumkan di publik sehingga menjadi fitnah,” tulisnya lagi.

    Sebagai orang yang kuliah bareng dengan Jokowi, Frono Jiwo pun yakin bahwa ijazah itu asli.

    “Saya mengatakan yang sebenarnya, betul-betul riil, bahwa ijazah Joko Widodo adalah asli. Joko Widodo diterima di Fakultas Kehutanan UGM tahun 1980 melalui test, melaksanakan perkuliahan, praktikum, menyelesaikan tugas-tugas, Kuliah Kerja Nyata (KKN), penelitian dalam menyusun skripsi, ujian mempertahankan skripsi dan dinyatakan lulus sampai wisuda dan memperoleh ijazah bulan November 1985,” jelasnya.

    “Semua dokumen-dokumen tsb di atas tersimpan di Fakultas Kehutanan UGM dan ijazahnya disimpan Joko Widodo,” tambah Frono lagi.

    Sementara itu, foto lawas Jokowi dan Frono kini dipersoalkan.

    Frono Jiwo rupanya merupakan pria yang ada di foto Jokowi saat mengenakan jas berwarna abu-abu.

    Di foto itu, Frono dan Jokowi sama-sama mengenakan kacamata dan berkumis.

    Frono terlihat merangkul pundak Jokowi yang tampak mengenakan setelah jas.

    Lalu foto itu disandingkan dengan foto Jokowi saat sudah menjadi Wali Kota Solo bahkan Presiden RI.

    Dinarasikan bahwa di foto itu, Frono Jiwo terlihat lebih pendek dari foto mereka saat masih kuliah.

    “Tinggi badan semakin naik dan menyusut frono jiwo Kata nya kawan mulyono,” tulis akun Twitter @Opposisi6890.

    Tak hanya itu saja, akun tersebut juga menyorot foto Iriana di pernikahan Frono Jiwo.

    Saat itu mereka berfoto bersama dengan pengantin.

    Jokowi yang memakai setelan jas itu tampak menggendong anak laki-laki.

    Kemudian di sampingnya berdiri Iriana.

    Rupanya akun itu meragukan kalau wanita yang berada di samping Jokowi itu adalah Iriana.

    “[Album FB Frono jiwo] Katanya kawan mulyono

    Perhatikan dua foto Kiri dan kanan Mul bersama iriana ???

    Ada yg janggal.. Kupas tuntas ijazah palsu Mulyono @jokowi,” tulisnya lagi. 

  • Roy Suryo Curigai Koran yang Berisi Pengumuman Hasil Ujian Masuk UGM Palsu

    Roy Suryo Curigai Koran yang Berisi Pengumuman Hasil Ujian Masuk UGM Palsu

    GELORA.CO -Sebuah bukti media massa cetak yang ditampilkan Bareskrim Polri saat menggelar konferensi pers terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi pada Kamis 22 Mei 2025 lalu, dicurigai palsu.

    Demikian dikatakan mantan Menpora Roy Suryo melalui keterangan tertulisnya yang dikutip Rabu 11 Juni 2025.

    Menurut Roy Suryo, ada fakta krusial yang menunjukkan kesalahan besar pada barang bukti yang ditampilkan saat konferensi tersebut.

    Barang bukti yang dimaksud Roy Suryo ialah tampilan layar yang disebut sebagai surat kabar Kedaulatan Rakyat (KR) edisi Jumat Kliwon, 18 Juli 1980.

    Surat kabar itu disebut berisi pemberitaan daftar pengumuman kelulusan ujian masuk Proyek Perintis I (PPI) Universitas Gadjah Mada (UGM) tahun 1980.

    Tampilan layar pemberitaan koran Kedaulatan Rakyat yang diragukan Roy Suryo ini menambah deretan barang bukti yang dipertanyakan oleh Rismon Hasiholan Sianipar dan dr Tifauzia Tyassuma.

    Yaitu lembar pembayaran SPP, formulir heregistrasi, hingga kartu hasil studi (KHS) Jokowi.

    “Mengapa Harian KR ini sangat penting, karena dikatakan juga bahwa di dalamnya terdapat Lembar Pengumuman Hasil Ujian Masuk Proyek Perintis I UGM tahun 1980,” kata Roy Suryo.

    Roy Suryo menyoroti penulisan hari, pasaran, tanggal masehi, dan penanggalan Jawa yang tertulis di Harian KR yang dijadikan barang bukti Bareskrim Polri.

    “Bila barang bukti itu memang benar atau autentik yang terbit 18/7/1980 kala itu, maka seharusnya tertulis Jumat Kliwon 18 Juli 1980 (5 Pasa 1912). Sebagaimana diketahui Harian KR selalu menuliskan tanggal penerbitannya dalam dua versi, yakni masehi/nasional dan penanggalan Jawa,” kata Roy Suryo.

    Tetapi, Roy Suryo menilai ada keanehan di mana penanggalan pada surat kabar tersebut tertulis Jumat Kliwon 18 Juli 1980 (5 Puasa 1912).

    Roy Suryo menyoroti penulisan bulan penanggalan Jawa yaitu ‘Puasa’ yang semestinya ‘Pasa’.

    “Hal ini senada dengan narasi yang disampaikan oleh Brigjen Djuhandhani di mana yang disebut adalah kata Puasa (dan bukan Pasa, sebagaimana seharusnya),” kata Roy Suryo.

    “Hal ini kelihatannya adalah sepele namun sangat fatal sebenarnya, karena telah menunjukkan kesalahan besar dalam menampilkan ‘barang bukti’ tersebut,” sambungnya.

    Menurutnya, tidak ada kata ‘Puasa’ dalam penanggalan Jawa, karena seharusnya ‘Pasa’.

    Roy Suryo mengatakan bulan Pasa ini merupakan bulan ke-9 dalam penanggalan Jawa atau disebut bulan Ramadan dalam penanggalan hijriah,

    “Saya sangat yakin KR (yang asli di Yogyakarta) pasti tidak akan mungkin membuat kesalahan fatal, karena template bulan penanggalan Jawa tersebut sudah dilakukan semenjak harian ini terbit tanggal 27 September 1945 alias sudah hampir berusia 80 tahun bulan September mendatang,” kata Roy Suryo.

    “Ingat, kita tetap percaya mau direkayasa apa pun, teknologi akan bisa membongkar kepalsuannya dan Gusti Allah SWT tidak sare (Allah SWT tidak tidur), kalau memang salah seharusnya seleh,” pungkas Roy Suryo.

    Sebelumnya, Bareskrim Polri secara resmi penghentian penyelidikan atas laporan dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Keputusan tersebut diumumkan setelah tim penyidik tidak menemukan unsur tindak pidana dalam perkara tersebut, yang dilaporkan oleh sekelompok masyarakat sipil.

  • Polisi didesak naikkan status penyelidikan ijazah palsu

    Polisi didesak naikkan status penyelidikan ijazah palsu

    Jakarta (ANTARA) – Perkumpulan Advokat Indonesia (Peradi) Bersatu mendesak Polda Metro Jaya untuk segera menaikkan status kasus tuduhan ijazah palsu presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) dari penyelidikan menjadi penyidikan.

    “Saya akan mendesak penyidik di sini, bagaimana hasil pemeriksaan di dalam, teman-teman nanti saya akan sampaikan, tapi pada dasarnya kedatangan saya mendesak Polda Metro untuk segera naik ke penyidikan,” kata Sekjen Peradi Bersatu Ade Darmawan di Polda Metro Jaya, Selasa.

    Ade juga menjelaskan kasus ini jangan dibuat berlarut-larut dengan melakukan klarifikasi di sana-sini karena justru memperkeruh suasana. Artinya semakin “berbola salju” yang harusnya, ini sudah berjalan.

    “Kalau memang ada klarifikasi, di pengadilan. Bukan tempatnya di kepolisian, bukan tempatnya di mana-mana. Segera naik penyidikan, setelah itu, kirim berkas ke pengadilan. Itu yang paling penting,” katanya.

    Dirinya juga mempertanyakan terkait penarikan kasus pelaporan tuduhan ijazah palsu dari Polres Metro Jakarta Selatan ke Polda Metro Jaya.

    “Jadi, mungkin efisiensi pemeriksaan atau apa, kami belum dapat konfirmasi hari ini. Makanya, saya juga mau menanyakan kepada Polda Metro Jaya, bahwa ini ditarik untuk apa? Itu yang pertama, karena di sana progresnya di Polres Metro Jakarta Selatan itu cukup bagus,” ucap Ade.

    Sebelumnya Relawan pendukung Jokowi dan Prabowo-Gibran, Solidaritas Merah Putih (Solmet) mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

    “Ini saya dipanggil untuk melakukan klarifikasi atas pelaporan dari Peradi Bersatu terhadap Roy Suryo CS dalam hal ijazah palsu yang dituduhkan kepada Jokowi,” kata Ketua Umum Solmet, Silvester Matutina kepada wartawan di Polres Metro Jakarta Selatan, Rabu (28/5).

    Sebelumnya, pihak pelapor dari Advocate Public Defender yang tergabung dalam Peradi Bersatu menduga Roy Suryo Cs telah melakukan penghasutan dengan menuding ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo palsu pada Selasa (13/5).

    Para advokat itu pun melaporkan Roy Suryo Cs ke Polres Metro Jakarta Selatan dengan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Keputusan Bareskrim soal Ijazah Jokowi Perlancar Proses Hukum di Polda Metro

    Keputusan Bareskrim soal Ijazah Jokowi Perlancar Proses Hukum di Polda Metro

    GELORA.CO -Keputusan Bareskrim Polri menghentikan penyelidikan laporan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi berkaitan erat dengan pengusutan kasus laporan fitnah dan pencemaran nama baik melalui medsos di Polda Metro Jaya.

    Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3-I) Tom Pasaribu kepada RMOL, Selasa 10 Juni 2025.

    Tom mengatakan, skenario Bareskrim Polri yang mengklaim telah melakukan uji Puslabfor terhadap ijazah asli Jokowi dan menyimpulkan bahwa ijazah tersebut asli, agar laporan ayah kandung Wapres Gibran Rakabuming Raka di Polda Metro Jaya memenuhi syarat untuk dapat ditindaklanjuti. 

    “Karena sudah terlanjur ketahuan ke publik kalau Jokowi membuat laporan di Polda Metro Jaya tidak menunjukkan ijazah aslinya,” kata Tom.

    Menurut Tom, Bareskrim Polri seharusnya melakukan penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu atas pengaduan masyarakat, dalam penanganan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi.

    Namun tanpa mengikuti prosedur penyelidikan dan penyidikan, Bareskrim Polri langsung melakukan uji Puslabfor terhadap ijazah asli Jokowi dan diputuskan asli.

    “Namun anehnya Barekrim Polri tidak pernah menunjukkan ijazah asli Jokowi ke publik,” kata Tom.

    Sementara Polda Metro Jaya menerima laporan Jokowi terhadap lima orang berinisial RS, RS, T, serta ES dan K. Dalam laporan itu, disebutkan bahwa kelima orang itu menyatakan di media sosial bahwa Jokowi menggunakan ijazah palsu saat mendaftar dalam pemilihan Wali Kota Solo, Gubernur Jakarta dan Presiden RI.

    “Pertanyaannya, apakah membuat sebuah laporan hanya dengan bukti flash disk dan sebuah fotokopi ijazah, tanpa menunjukkan aslinya dapat ditangani Polri?” tanya Tom.

    “Atau hal tersebut hanya berlaku pada Jokowi, karena posisi anaknya saat ini Wapres,” sambungnya.

    Tom menilai sikap Polri tersebut mempertegas ke publik bahwa slogan hukum tajam ke bawah tumpul ke atas ternyata bukan hanya pepesan kosong.

    “Ini sekaligus memperkuat persepsi pemerintah Indonesia hanya menggantikan posisi kolonial Belanda untuk tetap menjajah rakyat Indonesia,” pungkas Tom.

    Polda Metro Jaya menyebutkan proses penyelidikan terhadap laporan polisi tentang kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi masih berjalan. Hingga saat ini, penyidik Polda telah memeriksai 29 saksi terkait peristiwa ini.

    Di antara saksi yang sudah diperiksa adalah Rizal Fadillah, Damai Hari Lubis, Kurnia Tri Royani, Rustam Effendi, Mikhael Sinaga, Roy Suryo, Tifauzia Tyassuma, serta Rismon Sianipar. 

  • Dinasti Jokowi Digoyang

    Dinasti Jokowi Digoyang

    Oleh: Tony Rosyid*

       

    BERBEDA dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang turun dengan tenang dan nyaris tidak ada gejolak, Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi turun seolah penuh tragedi. Setidaknya ada dua penyebabnya. 

    Pertama soal ijazah. Kedua, tuntutan pemakzulan terhadap Wapres Gibran Rakabuming Raka. Kedua isu ini secara politik bisa cukup berat. Terutama untuk karir keluarga Jokowi.

    Kenapa keluarga Jokowi, dan bukan hanya Jokowi? Perlu dipahami bahwa politik itu sangat personal. Urusan masing-masing orang. Kakak-adik, bapak-anak, bahkan suami istri biasa memiliki identitas politik masing-masing. Satu dengan yang lain terpisah. 

    Tapi, dalam politik Jokowi, identitas keluarga menyatu menjadi satu entitas. Semua berasal dari satu sumber yaitu kekuasaan Jokowi. 

    Dari kekuasaan inilah Gibran menjadi Walikota Solo, lalu Wakil Presiden. Bobby Nasution, menantu Jokowi, jadi Walikota Medan, lalu Gubernur Sumut. Juga Kaesang Pangarep dalam hitungan hari langsung menjadi ketua umum PSI. Kesuksesan mereka sulit dirasionalisasi tanpa back up kekuasaan Jokowi.

    Politik keluarga Jokowi ibarat pohon. Jokowi sebagai akarnya. Anak dan menantu menjadi cabang dari pohon-pohon itu. Ketika akar pohon tidak kuat menahan terpaan angin, maka semuanya ikut tumbang. 

    Di atas pundak Jokowi ada beban politik terhadap Gibran, Bobby dan Kaesang. Ketiganya adalah anak-anak muda yang sedang menanjak karirnya. Tapi, karena karir mereka tidak tegak di atas kematangan pengalaman sendiri, tapi lebih karena bersumber dari kekuasaan sang ayah, maka nasibnya akan sangat bergantung kepada kekuatan Jokowi. 

    Jika Jokowi kuat, mereka akan ikut kuat, dan peluang masa depannya lapang. Tapi, jika kekuatan Jokowi melemah, maka kekuatan dan masa depan politik mereka akan ikut melemah, dan bisa jadi akan menunggu waktu untuk runtuh.

    Saat ini, Jokowi sedang menghadapi tuduhan ijazah palsu. Jokowi bahkan dikejar-kejar oleh sejumlah pihak yang selama Jokowi berkuasa, mereka merasa diperlakukan tidak adil. Jokowi terlibat konflik dan permusuhan dengan mereka. Pendekatan konflik yang dilakukan Jokowi saat berkuasa tidak begitu saja terhapus dan terlupakan setelah Jokowi lengser.

    Jadi, masalah utama, dan ini yang paling krusial mengapa Jokowi setelah pensiun masih terus dikejar masalah adalah “jejak permusuhan Jokowi sedemikian masif kepada banyak kelompok”. Ini fakta objektif yang tidak bisa dipungkiri”.

    Pertama, Jokowi bubarkan Front Pembela Islam (FPI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) secara kontroversial. Ini tentu punya konsekuensi politik untuk jangka panjang.

    Kedua, Jokowi penjarakan puluhan aktivis yang mengkritiknya. Mulai dari Anton Permana, Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, Roy Suryo, Eggi Sudjana, Edi Mulyadi, Buni Yani, dan deretan nama tokoh yang sangat kritis terhadap Jokowi.

    Ketiga, Jokowi dianggap orang yang paling ambisius untuk menghancurkan karir Anies Baswedan. Ini membuat para pendukung Anies marah.

    Keempat, Jokowi berseteru hebat dengan Megawati Soekarnoputri dan PDIP. Sebuah partai yang sejak tahun 2005 telah membesarkan Jokowi.

    Kelima, tragedi pembantaian di KM 50 terjadi di era Jokowi. Tidak sedikit opini dan persepsi yang berkembang di publik menganggap KM 50 adalah bagian dari upaya Jokowi menghancurkan pengaruh pimpinan FPI. 

    KM 50 sebuah aksi jalanan yang sangat kasar dan brutal, yang membuat banyak pihak bertanya-tanya: kok bisa pembantaian semacam ini terjadi di Indonesia?

    Mereka, kelompok yang merasa dimusuhi oleh Jokowi selama berkuasa, terus akan bermanuver dan menuntut pengadilan terhadap Jokowi. 

    Isu ijazah palsu dan pemakzulan Gibran hanya dua di antara tuntutan yang nanti boleh jadi akan muncul yang lain jika kedua tuntunan ini tidak berhasil. Ini bukan soal dendam, tapi lebih merupakan sebab akibat dalam relasi sosial yang bisa dipahami rasionalitasnya.

    Di sisi lain, Jokowi tidak punya penerus kekuasaan yang menjamin “rasa aman” terhadap dirinya. Gibran sebagai Wakil Presiden, posisinya tidak memberinya otoritas untuk mengamankan Jokowi dan dinastinya. 

    Sementara Presiden Prabowo Subianto tidak mungkin pasang badan untuk mengamankan Jokowi. Prabowo adalah calon presiden yang dua kali dikalahkan “secara kontroversial” oleh Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019. Kontroversial lebih merujuk pada proses, bukan hasil. 

    Banyak yang menilai bahwa Gibran dianggap sebagai ancaman bagi Prabowo. Bukan Gibran, tapi kekuatan Jokowi yang meletakkan Gibran sebagai bayang-bayang Prabowo. 

    Tuntutan pemakzulan oleh para jenderal (purn) merupakan petunjuk adanya ancaman itu. Mengapa para jenderal (purn) itu menuntut pemakzulan kalau tidak ada kehawatiran atas potensi lengsernya Prabowo. 

    Di sinilah publik mesti cerdas membaca apa yang memicu para jenderal (purn) itu ngotot pemakzulan Gibran di tahun pertama Prabowo berkuasa. Takut Gibran capres 2029? Masih terlalu jauh. Takut Prabowo jatuh sakit, lalu meninggal di periode pertama? Prabowo sehat, dan semakin sehat. Lalu, apa trigger-nya? Ini yang menarik untuk anda telisik.

    Isu ijazah palsu dan tuntutan pemakzulan Gibran tidak hanya merepotkan Jokowi, tapi semakin berhasil men-downgrade politik dinasti Jokowi. Siapa pun dalam posisi Jokowi, dia akan terjepit. Sementara, Jokowi punya beban untuk mengawal dan membesarkan karir anak dan menantunya. 

    Jika Jokowi bisa menunjukkan ijazah aslinya ke publik, maka situasi bisa berubah. Pamor Jokowi naik. Berangsur kepercayaan publik ke Jokowi akan membesar. Dengan menunjukkan ijazah asli, Jokowi akan mampu merehabilitasi keadaan politiknya, sekaligus menampar mereka yang menuduhnya.

    Sebaliknya, jika para terlapor kemudian jadi tersangka tanpa membuka ijazah asli Jokowi ke publik, maka ini akan memperburuk kondisi politik Jokowi. 

    Publik akan semakin marah dan hari-hari akan semakin besar narasi kebencian dan kemarahan publik terhadap Jokowi. Ini secara politik, tentu akan sangat merugikan bagi politik Jokowi itu sendiri. Persepsi publik terhadap Jokowi akan semakin negatif.

    Soal isu pemakzulan Gibran, selama posisi Prabowo aman, Gibran juga akan aman. Bagaimana dengan masa depan Gibran di 2029? Ini satu hal yang berbeda..

    *(Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa)

  • Pemakzulan Gibran Konstitusional dan Selamatkan Moral Bangsa

    Pemakzulan Gibran Konstitusional dan Selamatkan Moral Bangsa

    GELORA.CO -Desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dianggap sebagai langkah konstitusional dan dapat menyelamatkan moral bangsa.

    Hal itu disampaikan Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi merespons upaya yang dilakukan Forum Purnawirawan TNI agar putra sulung Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dimakzulkan.

    “Desakan agar Wapres Gibran dimakzulkan adalah langkah tepat dan konstitusional,” kata Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu, 8 Juni 2025.

    Desakan pemakzulan tersebut beralasan mengingat meloloskan Gibran yang belum berusia 40 tahun sebagai calon wakil presiden pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 dipaksakan lewat perubahan undang-undang.

    “Ditambah lagi dengan akun Fufufafa yang dibuktikan Dr Roy Suryo 99,9 persen milik Gibran. Dan itu diakui adiknya, Kaesang juga BSSN. Isi chat akun Fufufafa yang amoral itu adalah perbuatan tercela dan langgar sumpah dan janji presiden dan wakil presiden sebagaimana dalam Pasal 7A UUD 1945,” terang Muslim.

    Atas dasar itu, Muslim memandang surat permintaan pemakzulan Gibran yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI kepada DPR, MPR dan DPD RI sah secara konstitusi dan benar menurut kaidah demokrasi.

    “Itu adalah cerminan panggilan tugas demi keselamatan bangsa dan negara. Maka tidak ada alasan bagi DPR dan MPR untuk tidak menindaklanjuti surat para purnawirawan jenderal tersebut,” tutur Muslim.

    “Poin usulan lain Forum Purnawirawan TNI yang meminta kembali ke UUD 1945 asli juga langkah tepat untuk selamatkan negara dan bangsa dan kehancuran. Rakyat harus ikut mengawal agar DPR dan MPR melaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab,” pungkas Muslim.

  • Berbuntut Panjang, Ada Dana Besar yang Disebut Sokong Roy Suryo dalam Kasus Ijazah Jokowi

    Berbuntut Panjang, Ada Dana Besar yang Disebut Sokong Roy Suryo dalam Kasus Ijazah Jokowi

    GELORA.CO  – Berbuntut panjang. Aada dana besar yang disebut sebagai penyokong Roy Suryo untuk mengusust Ijazah Joko Widodo.

    Dana besar itulah yang kemudian membuat kasus ini terus bisa bergulir dan Roy Suryo punya kekuatan.

    Seperti diketahui, sejauh ini Roy Suryo dan kawan-kawan masih kukuh soal Ijazah Jokowi. Roy Suryo bahkan sampai mengatakana dugaan ijazah Jokowi Palsu.

    Kasus ini terus bergulir dan Jokowi juga membuat laporan ke Polisi. Presiden ketujuh RI itu mengau terusik juga dnegan usaha-usaha dan tudingan membongkar Ijazah miliknya.

    Terlebih lagi sempat dikatakan palsu. Kini apa yang dilakukan Roy Suryo disebut karena adanya dana besar yang menyokong.

    Lalu, bagaimana tanggapan Roy Suryo ?

    Terbaru Pakar telematika Roy Suryo membantah tudingan bahwa dia mendapat dana besar dalam kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

    Adapun tudingan itu disampaikan oleh eks Tenaga Ahli Utama Staf Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin lewat podcast.

    Roy menepis tudingan Ngabalin ketika keduanya berdebat dalam program Kompas Petang, Kamis malam, (5/6/2025).

    “Mumpung hari yang baik, saya ketuk hati Anda. Bersediakah bersaksi di bawah Al Quran bahwa tuduhan Anda bahwa saya menerima dana besar itu benar atau tidak,” kata Roy menantang Ngabalin.

    “Saya berani bersumpah di bawah Al Quran bahwa itu tidak benar sama sekali. Itu bohong, Bang Ngabalin.”

    Ngabalin lalu meminta Roy untuk memutar ulang semua podcast.

    “Kemudian, dengar baik-baik pakai hati, pakai pikiran dengan teduh, bahwa proses tuduhan terhadap Jokowi 10 tahun dengan ijazah palsu itu berapa biaya yang digunakan. Itu dana besar, kan, Mas?” ujar Ngabalin.

    “Karena itu saya bilang hanya urusan ijazah palsu 10 tahun, berapa biayanya? Banyak, kan?.

    Dia lalu menyarakan Kompas membuat forum khusus untuk membincangkan tudingan itu agar bisa memperjelasnya.

    Roy pun sepakat dengan usul Ngabalin. “Kita tunggu di bawah Al Quran, Bang Ngabalin,” kata Roy.

    Kubu Roy minta Bareskrim lakukan gelar perkara ulang

    Sementara itu, beberapa hari lalu kubu Roy Suryo memberikan serangan balik terhadap hasil uji keaslian ijazah oleh Puslabfor Polri.

    Mereka menuntut agar penyelidik Bareskrim Polri melakukan gelar perkara ulang.

    Menurut Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) Rizal Fadillah, pengumuman hasil penyelidikan Bareskrim Polri berbau pemihakan dan perlindungan kepada Jokowi.

    Dalam keterangan yang diterima Tribunnews.com, Rizal mempertanyakan maksud ijazah yang dinyatakan otentik. 

    “Identik dan nonidentik yang berubah menjadi otentik. Yang asli tidak boleh diubah menjadi palsu, demikian juga yang palsu jangan disebut asli,” paparnya, Jumat (30/5/2025).

    Rizal menutut agar Bareskrim Polri segera melakukan gelar perkara khusus (ulang).

    Permintaan gelar perkara khusus sudah dilakukan dan diterima oleh Biro Pengawas Penyidikan Bareskrim Polri awal pekan kemarin.

    “Yang ditunggu adalah gelar perkara baru yang lebih terbuka dan jujur,” imbuhnya.

    Sementara itu, Bareskrim Polri memastikan tak ada cacat hukum atas gelar perkara kasus dugaan ijazah palsu Jokowi.

    Hal itu ditegaskan oleh Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro kepada wartawan, Selasa, (27/5/2025).

    “Yang jelas kami bekerja secara profesional dan semua yang dilakukan bisa kami pertanggung jawabkan, saat gelar kami juga sudah menghadirkan dari pengawas yaitu Wasidik, Propam, Itwasum dan Divkum,” katanya.

    Djuhandhani menuturkan bahwa ijazah asli Jokowi tidak dapat ditunjukkan karena sudah diambil oleh terlapor.

    Menurutnya, ijazah asli itu juga akan ditunjukkan di muka persidangan.

    “Ijazah asli kan sudah diambil kembali oleh pemilik ijazah,” tutur Dirtipidum.

    “Oleh pemilik ijazah akan ditunjukkan langsung oleh pemilik kalau diperlukan dalam persidangan,” tambahnya.

    Tentu saja ini patut juga diusut. Apakah itu benar atau hanya fitnah.

  • Rektor UGM Bareng Pratikno Utak-atik Selamatkan Jokowi

    Rektor UGM Bareng Pratikno Utak-atik Selamatkan Jokowi

    GELORA.CO -Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) bersama Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno dicurigai sedang mengatur strategi untuk menyelamatkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi.

    Demikian dikatakan Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais dikutip dari channel Amien Rais Official berjudul “Jokowi Pengkhianat Terbesar Sepanjang Sejarah”, Sabtu 7 Juni 2025.

    “Rektor UGM bersama Pratikno mengutak-atik bagaimana menyelamatkan Jokowi dari terkaman para pakar (soal dugaan ijazah palsu Fakultas Kehutanan UGM),” kata Amien Rais.

    Sejumlah pakar yang dimaksud Amien Rais di antaranya ahli forensik digital Rismon Hasiholan Sianipar, ahli telematika Roy Suryo dan pegiat media sosial dokter Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa.

    Roy Suryo dkk itu diketahui makin gencar menyuarakan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi meski gelombang serangan balik terus mencecar mereka.

    “Mereka sudah siap siaga untuk membongkar ijazah Fakultas Kehutanan UGM dan skripsinya Jokowi,” kata Amien Rais. 

    Di sisi lain, Amien Rais melihat citra Jokowi mulai memudar dengan cepat dan ambisinya untuk terus mengatur negara juga makin sulit.

  • Kader PSI Dian Sandi Klaim Punya Bukti Akun Fufufafa Bukan Milik Gibran: Itu Ciptaan Orang Lain

    Kader PSI Dian Sandi Klaim Punya Bukti Akun Fufufafa Bukan Milik Gibran: Itu Ciptaan Orang Lain

    GELORA.CO –  Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dian Sandi Utama, siap menunjukkan bukti kuat bahwa akun Fufufafa yang sebelumnya membuat gaduh publik itu, bukan milik Wakil Presiden (Wapres) RI, Gibran Rakabuming Raka.

    Sandi mengatakan, akun Fufufafa itu dibuat oleh pihak tertentu dengan tujuan untuk menjatuhkan Gibran.

    Pernyataan Sandi itu terungkap saat ia menanggapi komentar warganet pada postingannya yang mengunggah pujian terhadap sikap Gibran ketika bertemu Wakil Presiden ke-6 RI, Jenderal (Purn) Try Sutrisno.

    Di mana, Try Sutrisno merupakan salah satu tokoh yang disebut ‘merestui’ pemakzulan Gibran.

    “Pada waktunya nanti, saya akan keluarkan bukti yang tidak terbantahkan, bahwa; akun itu ciptaan seseorang yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan Mas Gibran,” ungkapnya, dikutip dari Wartakotalive.com, Rabu (4/6/2025).

    Terkait dengan akun Fufufafa ini, hal tersebut masuk dalam poin-poin landasan Forum Purnawirawan TNI mengusulkan pemakzulan Gibran.

    Disebutkan bahwa akun itu berisi hinaan terhadap sejumlah tokoh nasional seperti Prabowo Subianto, Didit Hediprasetyo, Susilo Bambang Yudhoyono, hingga Anies Baswedan.

    Tentang Akun Fufufafa

    Sebelumnya, akun Fufufafa yang disorot jejak digitalnya karena diduga milik Gibran itu, pertama kali mendapatkan perhatian publik usai diungkap oleh sebuah akun X.

    Akun itu menemukan jejak digital penghinaan kepada Presiden RI Prabowo Subianto dan putranya Didit Hediprasetyo. 

    Berdasarkan penelusuran, Fufufafa juga melontarkan hinaan kepada mantan presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, Titiek Soeharto, dan Anies Baswedan.

    Selain itu, akun Fufufafa juga diketahui memberikan komentar rasis dan ofensif kepada berbagai kelompok, salah satu adalah etnis Papua. 

    Pakar Telematika, Roy Suryo pun meyakini bahwa pemilik akun Fufufafa adalah Gibran. 

    “Saya bicara teknis saja bahwa 99,9 persen memang akun Fufufafa itu loud and clear adalah akun milik mantan Wali Kota Solo ataupun Wakil Presiden Terpilih kita, Gibran,” ujarnya dalam acara Talkshow Overview Tribunnews, pada Rabu, 18 September 2024 lalu.

    Roy Suryo mengaku menggunakan dua pendekatan untuk pernyataan tersebut, yakni dengan pendekatan socio technical dan pendekatan pure technical.

    Pada pendekatan socio technical, Roy Suryo mengamati pada cara menulis di akun Fufufafa dan hasilnya beberapa kata ditulis dengan gaya sama yang juga digunakan di akun media sosial Chili Pari, nama usaha milik Gibran.

    “Cara menulis seseorang itu tidak pernah berubah, ketika dia menuliskan kata ‘yang’ itu dengan cara ‘yg’, clear betul ketika akun dia yang lain yakni Chili Pari, dia menggunakan gaya bahasa yang sama,” lanjut Roy.

    Kemudian, pada pendekatan pure technical, kata Roy Suryo, akun Anonymous mencoba untuk melakukan checking terhadap nomor handphone yang digunakan Fufufafa, yakni 0899 belakangnya 33.

    “Nomor tersebut ternyata ketika digunakan untuk recovery emergency kemudian dimasukkan email yang digunakan yakni email Chili Pari langsung masuk ke Fufufafa. Itu artinya clear betul tidak bisa terbantahkan lagi,” ujar Roy Suryo.

    Mengenai hal ini, Roy Suryo mengaku tidak memiliki niatan apapun saat memberikan pernyataan soal Fufufafa, dirinya hanya berharap kejujuran segera diungkap.

    “Kalau iya katakanlah iya kalau tidak katakanlah tidak,” katanya lagi.

    Landasan Usulan Pemakzulan Gibran

    Selain menyinggung persoalan moral, etika, dan dugaan keterlibatan Gibran dalam kasus akun media sosial “Fufufafa” itu, Forum Purnawirawan TNI juga menyebutkan sejumlah dasar konstitusional sebagai landasan usulan pemakzulan Gibran sebagai wapres. 

    Di antaranya adalah UUD 1945 Amandemen Ketiga, TAP MPR Nomor XI/MPR/1998, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

    Forum Purnawirawan TNI menyoroti proses pencalonan Gibran sebagai wakil presiden yang dinilai sarat pelanggaran hukum. 

    Dalam hal ini, mereka mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah batas usia calon presiden dan wakil presiden. 

    Menurut Forum Purnawirawan TNI, keputusan tersebut cacat secara hukum karena adanya konflik kepentingan.

    “Dengan demikian, terbukti bahwa keputusan tersebut menunjukkan tidak independen karena adanya intervensi melalui relasi keluarga langsung, paman dan keponakan, antara Ketua MK Anwar Usman dengan saudara Gibran Rakabuming Raka,” tulis Forum dalam surat tersebut.

    Selain aspek hukum, Forum Purnawirawan TNI juga mengungkap alasan kepatutan dan kelayakan.

    Di mana, mereka menilai Gibran belum memiliki kapasitas dan pengalaman untuk memimpin Indonesia.

    “Sangat naif bagi negara ini bila memiliki seorang wakil presiden yang tidak patut dan tidak pantas untuk memimpin rakyat Indonesia sebesar ini,” demikian forum membeberkan alasan kepatutan.

    Tak hanya itu saja, Forum Purnawirawan TNI juga kembali mengingatkan soal laporan dugaan korupsi yang disampaikan akademisi Ubedilah Badrun pada 2022.

    Laporan itu menyinggung dugaan relasi bisnis antara Gibran dan adiknya, Kaesang Pangarep, terkait suntikan dana dari perusahaan modal ventura ke sejumlah usaha rintisan milik keduanya.

    “Berdasarkan uraian tersebut, kami mendesak agar DPR RI segera memproses pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka,” ucap Forum dalam suratnya.

    Diketahui bahwa ada empat purnawirawan TNI yang menandatangani surat tersebut, yakni sebagai berikut:

    Jenderal TNI (Purn) Fachrul RaziMarsekal TNI (Purn) Hanafie AsnanJenderal TNI (Purn) Tyasno SoedartoLaksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto

  • Tak Mampu Imbangi Penjelasan Ilmiah soal Ijazah Jokowi, Irma Suryani Sebut Kelakuan Roy Suryo cs Mirip PKI

    Tak Mampu Imbangi Penjelasan Ilmiah soal Ijazah Jokowi, Irma Suryani Sebut Kelakuan Roy Suryo cs Mirip PKI

    GELORA.CO – Semakin terbongkarnya ijazah Jokowi palsu, buzzer mulai berteriak lantang.

    Salah satunya politisi dan anggota DPR dari Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago.

    Irma pun meminta Roy Suryo Cs segera ditangkap.

    Alasan yang diungkap Irma karena kelompok Roy adalah oknum-oknum yang memaksakan kehendak mereka, terkait ijazah palsu Jokowi.

    “Mereka adalah oknum yang tidak mentaati hukum, mereka selalu memaksakan kehendak ya,” katanya dikutip dari postingan video akun X joe kissanda, dikutip pada Selasa (3/6).

    Bahkan dengan kasarnya, Irma menganggap kelompok Roy Suryo adalah orang-orang yang sama kelakuannya dengan mereka yang pernah membantai jenderal-jenderal di tahun 1965, saat peristiwa kelam G30S/PKI.

    “Orang-orang yang memaksakan kehendak ini sama, mohon maaf ya sama dengan orang-orang yang dulu sering disebut yang pernah membantai jenderal-jenderal di tahun 1965,” ujar Irma.

    Irma juga menyebut bahwa justru kepakaran Roy Suryo perlu dipertanyakan dan diragukan keaslian ijazahnya.

    Menurut Irma, begitu pun hal sama yang akan mereka lakukan terhadap ijazah Jokowi, tak akan pernah berhenti mereka mengorek sampai di sini.

    “Penjarakan itu satu-satunya jalan agar mereka kapok,” ujar Irma.

    Politisi yang kerap “adu mulut” dengan pengamat politik Rocky Gerung ini menganggap, kelompok Roy Suryo adalah orang-orang yang tidak taat aturan.

    “Mereka tidak mentaati aturan yang melecehkan Indonesia sebagai negara berdaulat,” katanya.

    Karena Roy Suryo, termasuk Dokter Tifa, Dr Rismon meminta lab forensik di Singapura agar clear soal ijazah Jokowi.

    “Mikir ga sih ya kalau Indonesia negara yang berdaulat gitu, kalau pengen seperti itu, anda pindah saja ke Singapura,” katanya sinis.

    Ia pun meminta kelompok Roy Suryo angkat kaki dari Indonesia, dan pilih menjadi warga negara Singapura.

    “Indonesia negara berdaulat gak boleh diutak atik oleh negara lain, mikir pake otak gitu ya,” katanya.

    Menanggapi tanggapan sinis Irma terhadap Roy Suryo Cs, akun X joe kissanda pun menyindir Irma.

    “Senin hingga Selasa top trend msh seputar Irma Suryani Nasdem yg suka & sering bikin kontroversi sikapi perbedaan opini & isu ijazah palsu Jokowi.”

    “Wkwk … Jangan bikin warna berbeda seperti kaum pelangi LGBT.”

    “Lebih baik diam meskipun anggota DPR kalau ga pengen di bully net+62.” ***