Polemik Ijazah Gibran, Jokowi: Kalau Nggak Ada yang Backup, Nggak Mungkin
Penulis
SEMARANG, KOMPAS.com –
Mantan Presiden Joko Widodo angkat bicara soal polemik ijazah miliknya dan putranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Jokowi menduga ada sosok “orang besar” yang berada di balik polemik tersebut.
Ia menyebutkan, isu ini telah bergulir selama bertahun-tahun dan diyakini tidak mungkin bertahan lama tanpa adanya dukungan atau backup dari pihak kuat.
“Ya ini kan tidak hanya sehari dua hari. Empat tahun yang lalu. Kalau napasnya panjang, kalau enggak ada yang mem-backup enggak mungkin. Gampang-gampangan aja,” ujar Jokowi saat ditemui pada Jumat (12/9/2025).
Pernyataan Jokowi tersebut menanggapi gugatan perdata yang diajukan oleh Subhan Palal ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait keabsahan ijazah Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden.
Gugatan itu menyoroti riwayat pendidikan Gibran, yang disebut menempuh pendidikan menengah di Orchid Park Secondary School, Singapura, bukan di Indonesia.
“Ijazah Jokowi dimasalahkan. Ijazah Gibran dimasalahkan. Nanti sampai ijazah Jan Ethes dimasalahkan,” tutur Jokowi.
Terlepas dari itu, Jokowi menegaskan akan tetap mengikuti proses hukum yang berlaku dan siap menghadapi gugatan yang ada.
“Tapi kita ikuti proses hukum yang ada. Semua kita layani,” jelasnya.
Jokowi juga mengakui bahwa keputusan menyekolahkan Gibran di luar negeri adalah atas inisiatifnya sendiri, dengan tujuan agar anaknya menjadi lebih mandiri.
“Iya. Di Orchid Park Secondary School. Yang nyarikan saya. Yang nyariin. Biar mandiri aja (sekolah di luar negeri),” ujar Jokowi.
Gibran Rakabuming Raka, yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden RI, digugat secara perdata atas dugaan penggunaan ijazah SMA yang tidak sah saat mendaftar sebagai calon wakil presiden.
Gugatan yang diajukan oleh Subhan Palal pada Jumat (29/8/2025) itu tercatat dengan nomor perkara 583/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Dalam petitumnya, Subhan meminta agar Gibran dan Komisi Pemilihan Umum (KPU):
Ia berpendapat bahwa Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan setingkat SMA sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu.
Subhan juga merinci bahwa Gibran tercatat hanya menempuh pendidikan di Orchid Park Secondary School (2002–2004) di Singapura, lalu melanjutkan ke UTS Insearch, Sydney (2004–2007).
Di tengah polemik ini, Roy Suryo (ahli telematika) dan dr. Tifauzia Tyassuma juga meminta audiensi atau rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan DPR RI, untuk membahas keabsahan ijazah Presiden ke-7 Jokowi dan ijazah SMA Gibran.
Roy Suryo menyoroti kejanggalan pendidikan Gibran yang menurutnya hanya dua tahun di Orchard Park Secondary School sebelum melanjutkan ke MDIS Singapura. Padahal ada kesaksian lain yang menyebut Gibran pernah sekolah di Solo.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Roy Suryo
-
/data/photo/2025/09/12/68c3d84aaae74.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "3
Polemik Ijazah Gibran, Jokowi: Kalau Nggak Ada yang Backup, Nggak Mungkin
Regional")
3 Polemik Ijazah Gibran, Jokowi: Kalau Nggak Ada yang Backup, Nggak Mungkin Regional
-
Ijazah Palsu Belum Beres, Amien Rais Kembali Lempar Tuduhan ke Jokowi dan Pengikutnya
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo hingga kini belum menetapkan tersangka. Roy Suryo, Abraham Samad, Eggi Sudjana, Damai Hari Lubis, hingga Tifauzia Tyassuma menjadi terlapor dalam perkara ini.
Yang tak kalah menarik adalah pernyataan Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais, yang menyebutkan bahwa kebohongan Jokowi bukan lagi rahasia umum. Ia bahkan tak perlu lagi menjabarkan satu persatu kebohongan Jokowi.
“Saya tidak perlu menyebut satu persatu kebohongan yang sudah pernah dimuntahkan dari mulutnya,” kata Amien di Instagram pribadinya @amienraisofficial dilansir pada Sabtu (6/9/2025).
Mantan Ketua MPR ini mengatakan, Jokowi sedang terjebak dalam lingkaran keburukan sebagai akibat dari ketidakjujurannya.
“Karena Jokowi tidak pernah mau mengaku bahwa ijazah S1 dari Fakultas Kehutanan UGM itu palsu, dia jatuh terjebak ke dalam lingkaran setan,” tegasnya.
Bahkan tambah Amien Rais, semakin lama Jokowi semakin terjerumus dalam kebohongan yang dia perbuat.
“Semakin lama, makin dalam. Polisi dan ternak Mulyono sudah memutar otak bagaimana pujaannya itu bisa lolos dari Kebohongan,” tukasnya.
Sialnya, Amien mengungkapkan bahwa seiring berjalannya waktu, apa yang ditutupi ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu mengalami jalan buntu.
“Maaf saya harus mengatakan sejujurnya bahwa Jokowi dan ternaknya tidak cukup cerdas membaca dan menyimpulkan kondisi masyarakat sendiri,” Amien menuturkan.
“Lihatlah betapa mentah dan konyolnya Jokowi dan ternaknya membuat move yang serampangan dan berdampak destruktif bagi Jokowi,” tambahnya.
-
Klarifikasi Resmi UGM Soal Ijazah Jokowi, Roy Suryo Cs Diminta Hormati dan Menjadikannya Rujukan Utama
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyampaikan sejumlah poin catatan menanggapi penegasan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof. Ova Emilia bahwa Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, adalah alumni UGM yang sah.
Bahwa Jokowi lulus pada 5 November 1985 serta diwisuda pada 19 November 1985, dengan seluruh dokumen akademik yang otentik dan sesuai ketentuan.
Hetifah menyatakan, Komisi X DPR RI menyambut baik penjelasan Rektor UGM terkait terkait ijazah, kelulusan, maupun wisuda Joko Widodo (Presiden Republik Indonesia 2014-2014) sehingga dinyatakan sebagai alumni UGM sejak November 1985.
Penjelasan tersebut harus ditempatkan dalam kerangka yang objektif dan akademis sebagai data resmi dari perguruan tinggi.
Komisi X DPR RI menilai bahwa isu tersebut telah menyentuh aspek yang lebih mendasar, yaitu tata kelola pendidikan tinggi dan kerapihan sistem administrasi akademik.
“Klarifikasi yang disampaikan perguruan tinggi, tidak hanya menjawab pertanyaan publik mengenai sosok Presiden, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan tinggi Indonesia,” kata Hetifah dalam keterangan tertulisnya, dikutip pada Sabtu (6/9/2025).
Selanjutnya, Komisi X DPR RI menekankan bahwa persoalan ini, sebaiknya tidak direduksi menjadi perdebatan politik. Kredibilitas akademik merupakan hal yang harus dijaga secara institusional.
“Oleh karena itu, Komisi X mendorong agar publik menghormati klarifikasi resmi dari pihak universitas dan menjadikannya rujukan utama,” jelas politisi Golkar ini.
-
Gugatan Subhan Berpeluang Buka Kotak Pandora Ijazah Gibran
GELORA.CO -Gugatan yang dilayangkan HM Subhan, advokat dari Kantor pengacara “Subhan Palal dan Rekan”, secara perdata Wapres Gibran Rakabuming Raka karena syarat pendaftarannya sebagai cawapres dinilai tidak memenuhi ketentuan, lagsung bikin geger publik.
Catatan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jkt Pst) melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) menampilkan gugatan perdata perkara jazah SMA Gibran dengan nomor perkara 583/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst. Perkara tersebut telah didaftarkan sejak Jumat 29 Agustus 2025 lalu dan rencana sudah akan mulai disidangkan pada Senin 8 September 2025 minggu depan.
“Keberanian Subhan menggugat ijazah Wapres Gibran pantas diapresiasi, meski tetap harus dicermati agar jangan sampai sekedar sensasi atau bahkan bertujuan untuk “menutup” gugatan lain agar terjadi ne bis in indem (lengkapnya: Nemo debet bis vexari pro una et eadem causa) yang artinya tidak bisa digugat dua kali dalam satu hal yang sama,” kata pakar telematika Roy Suryo melalui keterangan elektroniknya di Jakarta, Sabtu 6 September 2025.
Menurut Roy, apabila gugatan Subhan sebesar Rp125 triliun dikabulkan, maka gugatan perdata ini setidaknya akan bisa membuka kotak pandora riwayat pendidikan pemilik akun Fufufafa tersebut.
Kasus perbuatan melawan hukum alias PMH yang dipermasalahkan adalah ketidaksesuaian ijazah Gibran dengan UU Pemilu No 7 Tahun 2017, khususnya di Pasal 169 huruf r junto pasal 13 Peraturan KPU No 19 Tahun 2023 huruf r juga yang menyatakan bahwa Calon Presiden/Wapres berpendidikan paling rendah tamat SMA / Sekolah Menengah Atas, MA/ Madrasah Aliyah, SMK/ Sekolah Menengah Kejuruan, MAK / Madrasah Aliyah Kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.
Sebenarnya ada penjelasan bahwa “sederajat” yang dimaksud berarti ijazah harus diakui setara SMA/MA/SMK/MAK melalui penyetaraan resmi dari Kemendikbudristek atau Kemenag dan Calon Presiden/Wapres harus membuktikan ijazah atau dokumen penyetaraan yang sah dan legal.
“Artinya jika ada lulusan non formal, wajib ada SK Penyetaraan dari Kemdikbudristek/Dirjen Dikti. Selanjutnya KPU memverifikasi ijazah dengan cara legalisasi serta klarifikasi ke sekolah/instansi yang menerbitkan,” kata Roy.
Kalau melihat kronologi pendidikan Gibran, SD ditempuh di SD Negeri 16 Mangkubumen Kidul, Laweyan Solo tahun 1993-1999, kemudian SMP di SMP Negeri 1, Jl MT Haryono Solo tahun 1999-2002 tampak wajar.
Namun ketika ditelisik SMA Gibran, kata Roy, terjadi kesimpangsiuran data. Ada yang menulis Orchid Park Secondary School (OPSS) Singapura tahun 2002-2005, namun ada data lain, misalnya yang pernah ditulis dalam akun X dr Tifa berdasar kesaksian beberapa orang/ sumber A1, bahwa Gibran bersekolah di SMA Santo Yosef selama dua tahun sebelum terpaksa pindah.
“Karena Gibran hampir tidak naik kelas dan pindah ke SMK Kristen Solo,” kata Roy.
Lebih parah lagi kalau dilihat Pendidikan Gibran sesudahnya, sempat ditulis di Wikipedia, Situs Forkompinda Solo, bahkan dipublikasikan melalui LKBN Antara saat Pemilu 2024 lalu, Gibran ini disebut lulus S1 di MDIS (Management Development Institute of Singapore).
“Namun ijazahnya dikeluarkan oleh University of Bradford United Kingdom, Inggris,” kata Roy.
Selanjutnya sempat ditulis Gibran lulusan S2 di University Technology of Sidney (UTS), sebelum akhirnya dihapus dan malah “dibalik” urutannya ke UTS Australia dulu sebelum ke MDIS/ Bradford UK di Singapore.
Roy juga mengkritisi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Surat Keterangan No 9149/D.DI/KS/2019 menerbitkan “Surat Penyetaraan” yang menyebut bahwa Gibran “telah menyelesaikan pendidikan Grade 12 di UTS Insearch, Sidney, Australia tahun 2006” namun hanya setara dengan tamat SMK peminatan Akutansi dan Keuangan di Indonesia.
“Jadi InSearch UTS ini malah hanya dianggap level SMK saja,” kata Roy.
Surat tersebut, sambung Roy, anehnya lagi baru dikeluarkan 13 tahun sesudahnya, yakni tanggal 6 Agustus 2019 oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Sutanto atas nama Dirjen Dikdasmen.
Kesimpulannya, tegas Roy, apa pun yang akan terjadi dalam persidangan perdata kasus ijazah Gibran yang digugat oleh Subhan ini, apakah memang benar bisa berani diputuskan oleh PN Jkt Pst atau lagi-lagi sebagaimana yang dikakukan oleh beberapa PN sebelumnya (Jakarta, Yogyakarta dan Solo) dalam kasus ijazah Jokowi yang dibuat NO alias Niet Ontvankelijke verklaard, yang artinya Niet = tidak, Ontvankelijk = dapat diterima, Verklaard = dinyatakan, alias “Dinyatakan tidak dapat (berani) diterima”.
“Kalau begitu lagi, kapan rakyat Indonesia akan mendapat prinsip equality before the law alias kesetaraan dalam hukum?” pungkas Roy.
-
Disebut Salah Beli Dokumen Palsu
GELORA.CO – Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Roy Suryo, melontarkan pernyataan kontroversial.
Setelah sebelumnya meyakini bahwa ijazah Joko Widodo (Jokowi) palsu, kini ia mengungkapkan dugaan kejanggalan dari ijazah Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan anak sulung Jokowi.
Dalam acara Bedah Buku Jokowi’s White Paper yang disiarkan YouTube Refly Harun pada Rabu (3/9/2025), Roy menyebut ijazah yang diklaim milik Gibran dipenuhi kejanggalan.
Diduga diperoleh dari dokumen yang sudah dipalsukan.
“Anaknya Jokowi yang sekarang (Wapres) itu enggak kalah dari bapaknya. Palsunya enggak kalah ijazahnya, IQ-nya juga enggak kalah rendahnya,” ujar Roy Suryo.
Roy menyinggung klaim Gibran sebagai lulusan Bradford University dari Singapura.
Padahal, kata Roy, kampus tersebut sebenarnya adalah Management Development Institute of Singapore yang bekerja sama dengan University of Bradford.
Ijazah asli dari program tersebut semestinya berbentuk horizontal dengan dua logo. Namun, ijazah yang ditunjukkan Gibran berbentuk vertikal, sehingga dinilai palsu.
“Padahal Singapura itu MDIS Management Development Institute of Singapore, Ijazahnya harusnya horizontal karena ada 2 logo. Yang dia pamerkan ijazahnya vertikal. Itu berarti salah beli di fake-document.com,” kata Roy.
Selain itu, Roy juga menyinggung riwayat pendidikan Gibran sebelum berkuliah di luar negeri.
Menurutnya, Gibran sempat bersekolah di SMA Santo Yosef, Surakarta.
Namun, Gibran dinyatakan tidak lulus.
Gibran lalu pindah ke SMK Kristen Surakarta. Lagi-lagi, ia juga disebut tak menuntaskan studinya.
Kendati demikian, Gibran malah mendapatkan surat penyetaraan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) yang disebut setara dengan lulusan SMK.
“Diktinya gembus juga, karena kok bisa ijazah S1 kok SMK,” tambah Roy.
Maka dari itu, Roy berencana kembali meluncurkan buku ketiganya yang disebut akan membahas khusus tentang ijazah Gibran. Buku tersebut akan diberi nama “Jokowi’s Son”.
“Nanti akan ada di Jokowi’s Son, Blackpepper (pelesetan buku Jokowi White Paper) tanpa Mushroom,” pungkasnya diikuti gelak tawa hadirin.
-
Ahmad Khozinudin Prediksi Rumah Jokowi di Solo Bisa Jadi Target Berikutnya
GELORA.CO – Ahmad Khozinudin, buka suara terkait viralnya penjarahan rumah sejumlah pejabat dan selebritis usai gelombang aksi massa semakin tak terkendali.
Ia menilai situasi yang terjadi mencerminkan kemarahan publik yang sudah tak terbendung.
Dikatakan Ahmad, warganet kini tidak lagi fokus pada demo di gedung DPR atau kantor polisi.
“Sosial media ramai, bukan lagi mengabarkan demo ke gedung DPR atau kantor Polisi. Hari ini, video viral hilir mudik mengabarkan sejumlah penjarahan di rumah pejabat publik,” ujar Ahmad kepada fajar.co.id, Minggu (31/8/2025).
Pengacara Roy Suryo ini menyebut, rumah Ahmad Sahroni menjadi lokasi pertama yang diserbu massa. Barang-barang mewah politisi yang dikenal sebagai Crazy Rich Priok itu dijarah habis.
“Sejumlah aset milik ‘Crazy Rich’ Priok dijarah. Dari jam mahal Richard Mill, tas mewah Luis Vitton, hingga Robot Iron Man,” bebernya.
Tak hanya itu, Ahmad menambahkan, brankas berisi uang rupiah hingga mata uang asing pun dihamburkan dan dibagi kepada massa.
Mobil-mobil mewah Sahroni ikut dirusak. Bahkan, ada yang nekat berenang di kolam renang rumah anggota DPR dari NasDem tersebut.
Lebih jauh, ia menyinggung hal yang menurutnya memalukan, yakni penjarahan koleksi pribadi yang bersifat sensitif.
“Ada yang menjarah sejumlah CD Porno koleksi Anggora Dewan dari Nasdem ini. Bahkan, ijazah ‘tolol’ kebanggaannya, dengan nilai mayoritas 6 (mewah) turut dijarah dan dipamerkan kepada publik,” sindirnya.
Ahmad mengatakan, Sahroni marah besar setelah mengetahui rumahnya ludes dijarah. Namun, ia meyakini bila Sahroni tidak kabur, nyawanya pun bisa ikut terancam.
“Dari tempat kabur, Sahroni marah-marah gak karuan. Marah, karena barangnya dijarah. Padahal, klo dia tidak kabur, kuat dugaan nyawa Sahroni pun bakal ‘dijarah’ massa,” tegasnya.
Peristiwa serupa, lanjut Ahmad, juga menimpa rumah Eko Patrio. Kediaman anggota DPR dari PAN itu hancur berantakan.
“Rumah yang menjadi simbol kemewahan sekaligus kesombongan Aleg PAN ini, turut diluluhlantakkan. Nyaris tak bersisa, kecuali lantai, dinding dan langit-langit rumah yang tak bisa dijarah,” kata Ahmad.
Tidak berhenti di situ, rumah Uya Kuya pun tak luput dari amukan massa. Semua harta benda diangkut hingga hewan peliharaan ikut raib.
“Semua diangkut, hingga kucing Uya Kuya juga dibawa massa,” ungkap Ahmad.
Ia menambahkan, Uya Kuya hanya bisa pasrah menyaksikan rumahnya hancur melalui media sosial.
“Mau melawan? Siapa yang mau dilawan? Berani melawan massa yang jumlahnya tak bisa dihitung?” timpalnya.
Sastrawan politik ini juga mengungkap, kediaman Menteri Keuangan Sri Mulyani di Bintaro menjadi sasaran. Ia menyindir ironi situasi ini.
“Ustadzah yang memberikan nasehat, dibalik harta kita ada hak orang lain, kini wejangan dan tausiah itu dipraktikan oleh massa. Dibalik harta Ibu Menteri Kekurangan, ada hak rakyat, maka massa mengesahkan UU perampasan aset, untuk mengambil hak rakyat dari harta pejabat. Tak terkecuali rumah Sri Mulyani,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ahmad memprediksi rumah siapa lagi yang akan jadi target berikutnya.
“Entah, rumah siapa lagi yang menjadi target. Kabarnya, rumah Jokowi di Solo hari ini juga akan didemo. Mungkin saja, kembali berujung penjarahan,” terangnya.
Ia menyoroti reaksi publik di media sosial yang justru mendukung aksi ini.
“Anehnya, mayoritas Netizen berkomentar bangga dan bahagia. Bangga, pada keberanian massa yang mengesahkan RUU perampasan aset, yang tak kunjung disahkan oleh DPR. Bahagia, menyaksikan kekayaan wakil rakyat diambil kembali secara paksa oleh rakyat,” tandasnya.
Ahmad bilang, massa terlihat begitu percaya diri dan tanpa rasa takut saat menjarah.
“Saat menjarah, massa terlihat gembira dan bersuka cita. Tak ada sedikitpun wajah takut. Anggota TNI yang ada di TKP, hanya bisa angkat tangan. Anggota Polisi? Apa lagi,” kuncinya.
-
Tanggapi Demo Besar-besaran, Rismon Ingatkan Pernyataan Kubu Jokowi ‘Kalau Ijazah Ditunjukkan Bisa Chaos’
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dalam tiga hari terakhir, sejumlah wilayah di Indonesia diwarnai demonstrasi besar-besaran.
Bahkan, sejumlah demo berujung peristiwa yang duka karena menyebabkan jatuhnya korban jiwa.
Selain kasus tewasnya Affan Kurniawan seorang driver ojol di Jakarta, di Makassar, 3 orang dilaporkan tewas terkait pembakaran gedung DPRD Kota Makassar.
Sementara itu, pakar digital forensik, Rismon Hasihola Sianipar, turut merespons ramainya demonstrasi besar-besaran di berbagai wilayah.
Dia bahkan mengingatkan kembali pernyataan dari kubu Jokowi, dalam hal ini Pengacara Yakup Hasibuan.
“Kubu Jokowi Sebut Bisa ‘Chaos’, jika Ijazah Asli Ditunjukkan ke Publik,” tulis Rismon sembari membagikan gambar pemberitaan terkait pernyataan kuasa hukum Jokowi tersebut.
Rismon kemudian meminta masyarakat agar berhati-hati dengan kode keras tersebut.
“Hati-hati pada kode keras ‘CHAOS’ yang diungkapkan Yakup Hasibuan!” saran Rismon, dikutip dari akun @SianiparRismon di X, Sabtu malam (30/8/2025).
Untuk diketahui, Yakup menyampaikan pernyataan chaos dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta, Minggu (15/6/2025).
“Bayangkan semua yang dituduh, dipaksa untuk menunjukkan ijazahnya. Ini bisa terjadi kepada siapa pun, kepada kepala daerah mana pun, kepada anggota DPR mana pun, kepada masyarakat sipil mana pun. Bayangkan kalau itu terjadi, kan negara ini chaos,” ujarnya saat itu.
Pernyataan itu kemudian ditanggapi oleh Pakar telematika Roy Suryo pun menilai bahwa menunjukkan ijazah tak akan menciptakan kekacuan.
-
Video Roy Suryo soal UGM Pastikan Keaslian Ijazah Jokowi: Abal-abal
Pakar telematika Roy Suryo mengkritik video soal polemik keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang ditayangkan di kanal YouTube Universitas Gadjah Mada.
Menurut Roy, video itu terkesan abal-abal karena tidak menunjukkan bukti apapun. Roy menilai video podcast ini hanya berisi narasi saja.
-
Firdaus Oiwobo Deklarasi Ormas Baru bernama TERMUL, Logo Simpanse untuk Lawan Roy Suryo Cs
GELORA.CO – Pengacara kontroversial, Firdaus Oiwobo, baru-baru ini kembali membetot perhatian publik.
Ia baru saja mendeklarasikan organisasi baru bernama Ternak Mulyono (Termul).
Organisasi Termul, katanya, sebagai wadah untuk menjaga keutuhan bangsa sekaligus melawan pihak-pihak yang berani memprovokasi.
“Saya ketua umum dan pendiri organisasi Ternak Mulyono atau Termul, Muhammad Firdaus Oiwobo,” katanya seperti dikutip dari Instagram resminya pada Minggu (24/8/2025).
Firdaus mengajak masyarakat untuk bergabung ke dalam ormas Termul untuk menjaga stabilitas nasional.
Pasalnya, ia menilai ada pihak atau kelompok tertentu yang mencoba memprovokasi demi memecah belah persatuan.
Pengacara yang sempat viral karena berdiri di meja persidangan itu blak-blakan salah satu pihak yang dimaksud ialah Roy Suryo dan Rismon Sianipar.
“Mereka akan memecah belah anak bangsa, mereka tidak segan memanggil negara luar untuk menghakimi mantan presiden kita. Ini perbuatan yang sarat dengan pengkhianatan bangsa,” katanya.
Firdaus lalu memperkenalkan logo binatang simpanse yang menjadi lambang resmi ormas tersebut.
Simpanse dipilih karena merupakan kasta hewan teratas.
Primata itu, kata Firdaus, dinilai hewan paling cerdas yang kecerdasannya hampir setara manusia.
“Logo simpanse bukan hinaan, tapi simbol kecerdasan. Lawan kita adalah keledai, binatang dungu dan bodoh yang jatuh di lubang yang sama,” katanya.
Firdaus pun tak segan menyebut bahwa kelompok Roy Suryo adalah binatang yang dimaksudnya.
Di dalam deklarasinya, Firdaus juga mengajak masyarakat untuk ikut menyebarkan logo Termul.
Logo itu bisa didapat melalui akun media sosialnya di Instagram ataupun TikTok.
“Semboyan kami jika saya dihina, jika saya difitnah, jika saya atau kami dituduh kami akan lawan. Hidup Termul!” tutupnya.
-
Survei Ijazah Jokowi: Hanya 1,9 Persen Masyarakat yang Percaya Tuduhan Roy Suryo Cs
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Hasil survei nasional Polling Institute mengungkapkan tingkat kepercayaan publik terhadap tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo sangat rendah. Padahal berdasarkan hasil polling, mayoritas masyarakat mengetahui kasus ini.
Peneliti Utama Polling Institute, Kennedy Muslim memaparkan, sebanyak 73,3 persen responden mengaku pernah mendengar isu ijazah palsu Jokowi, sedangkan 26,7 persen lainnya tidak mengetahui sama sekali.
“Artinya, isu ini memang cukup massif terdengar di ruang publik, namun pemaknaannya beragam di tengah masyarakat,” ujar Kennedy dalam paparan rilis survei bertajuk ‘Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Negara dan Isu-Isu Politik Terkini’ secara daring, Minggu (24/8/2025).
Di sisi lain, survei tersebut mencatat sekitar 41,5 persen responden tidak percaya sama sekali bahwa ijazah Jokowi palsu, dan 25,6 persen kurang percaya.
Sebaliknya, hanya 11,8 persen yang percaya dan 1,9 persen yang sangat percaya terhadap tuduhan tersebut. Sementara, 19,2 persen memilih tidak tahu atau tidak menjawab.
Jika dilihat lebih spesifik pada kelompok responden yang tidak tahu isu ini, angkanya serupa.
Sebanyak 43,2 persen menyatakan tidak percaya sama sekali, 27,7 persen kurang percaya, sementara yang percaya hanya 13,7 persen, dan 1,9 persen sangat percaya. Sisanya, 13,4 persen tidak menjawab.
Menurut Kennedy, hasil ini menunjukkan bahwa meskipun isu ijazah palsu Jokowi kerap diangkat dalam dinamika politik, publik secara umum menolak kebenarannya.